LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG ii

uji syukur kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahma dan hidayah-

Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Se

kretariat Daerah Kota Bandung Tahun

2014 dapat kami selesaikan. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kota Bandung disusun sesuai Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat

daerah selama tahun 2014, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen

untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata

pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Setda Kota Bandung yaitu:

“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANGPROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIKDALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANGUNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”

P

KATA PENGANTAR


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG iii

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tidak terlepas

dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan

aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun

dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,

bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota

Bandung Tahun 2014.

Bandung, 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG iv

ekretariat Daerah Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola

pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan

kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas

merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam

manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur

yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga

menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat

diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang

strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja

kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat

senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan

dan sasaran Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, secara umum

pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan

keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori

S

IHKTISAR EKSEKUTIF


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG v

pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebih target >100%

dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator

kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang

diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukan pada 9 indikator dengan capaian 5

(lima) indikator melebihi target, 3 (indikator) sesuai target dan 1 (satu)

indikator belum dilakukan pengukuran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun

2014 ditetapkan 10 sasaran dengan 17 indikator sasaran dan mengacu

pada 3 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2014 dengan rincian

sebagai berikut:

melebihitarget56%

sesuai target33%

tidaktersedia data

11%

Capaian IKU

melebihi target sesuai target tidak tersedia data

Misi pertama

5 sasaran• 11 indikator

sasaran

Misi kedua

4 sasaran•5 indikator

sasaran

Misi ketiga

1 sasaran•1 indikator

sasaran


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG vi

Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2014

No. SasaranStrategis

JumlahIndikatorSasaran

Rata-Rata

CapaianKinerjaSasaran

Tingkat PencapaianMelampaui

target(>100%)

Sesuai Target(100%)

BelumMencapai

Target (<100%)Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Misi Ke-11 Sasaran 1 3 114.04 2 66.67 1 33.33 - -2 Sasaran 2 1 100.00 - - 1 100.00 - -3 Sasaran 4 2

(2 n/a)114.39 2 100.00 - - - -

4 Sasaran 5 2 102.16 2 100.00 - - - -5 Sasaran 6 1 122.25 1 100.00 - - - -

Misi Ke-26 Sasaran 8 1 100.00 - - 1 100.00 - -7 Sasaran 10 1 100.00 - - 1 100.00 - -8 Sasaran 11 2 200,00 1 59.00 1 50.00 - -9 Sasaran 12 1 100.00 - - 1 100.00 - -

Misi Ke-310 Sasaran 13 1 100.00 - - 1 100.00 - -

Keterangan: 2 Indikator n/a

Capaian pada misi pertama,

sebanyak 6 indikator kinerja

atau 75,00% melampaui target

dan 2 indikator kinerja atau

25,00% sesuai target.

Capaian pada misi kedua, sebanyak

1 indikator kinerja atau 20,00 %

melampaui target dan 4 indikator

kinerja atau 80,00% sesuai target.

Capaian pada misi ketiga,

sebanyak 1 indikator kinerja

atau 100,00 % sesuai target

yang ditetapkan.

3 indikator tidak tersedia data


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG vii

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-

2018 ditetapkan 14 sasaran dengan 43 indikator sasaran dan mengacu

pada 3 misi yang ingin diwujudkan, dengan rincian sebagai berikut:

Pencapaian Berdasarkan Target Misi Renstra Tahun 2013-2018

No. MisiJumlah

IndikatorSasaran

Tingkat PencapaianMelampaui target

(>100%)Sesuai Target

(100%)Belum MencapaiTarget (<100%)

Jumlah % Jumlah % Jumlah %1 Misi 1 11 1 9.09 1 9.09 9 81.822 Misi 2 9 0 0.00 3 33.33 6 66.673 Misi 3 8 1 12.50 5 62.50 2 25.00

Jumlah 28 2 7.14 9 32.14 17 60.71Keterangan: 15 Indikator tidak tersedia data (n/a)

Capaian indikator kinerja berdasarkan besaran target yang telah

ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-

2083 sebagai berikut:

Misi pertama

6 sasaran•22 indikatorsasaran

Misi kedua


Misi ketiga


Misi pertama dengan 11 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau 9,09%melampaui target yang ditetapkan, 1 indikator sasaran atau 9.09% sesuai target dan9 indikator sasaran atau 81,82% belum mencapai target.

Misi kedua dengan 9 indikator sasaran diperoleh 3 indikator sasaran atau33,33% sesuai target yang ditetapkan dan 6 indikator sasaran atau 66,67%belum mencapai target.

Misi ketiga dengan 8 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau12,50% melampaui target yang ditetapkan, 5 indikator sasaran atau 62,50%sesuai target dan 2 indikator sasaran atau 25,00% belum mencapai target.

15 indikator tidak tersedia data.


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG viii

Halaman

Kata Pengantar iiIkhtisar Eksekutif ivDaftar Isi viiiDaftar Tabel ixDaftar Grafik xiiDaftar Diagram xiiiDaftar Lampiran xiv

BAB I PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Tugas Pokok dan Fungsi 3C. Isu Strategis 5D. Landasan Hukum 5E. Sistematika 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7A. Perencanaan strategis Sebelum dan Setelah Reviu 7

1. Visi 82. Misi 93. Tujuan dan sasaran 9

B. Indikator Kinerja Utama 15C. Perjanjian Kinerja 2014 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21A. Capaian Indikator Kinerja Utama 23B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Strategis26

C. Akuntabilitas Keuangan 91

BAB IV PENUTUP 96

DAFTAR ISI


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG ix

HalamanTabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018Sebelum dan Setelah Reviu 11

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SekretariatDaerah Kota Bandung 15

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014 18

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014 danDibandingkan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 24

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2012-2013 26

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DaerahKota Bandung Tahun 2014 28

Tabel 3.4 Pencapaian target sasaran tahun 2014 29Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatnya

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 31

Tabel 3.6 Rapot Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun2014 33

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun 2014 36Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2: Terwujudnya

Harmonisasi Dan Sinkronisasi RancanganProduk Hukum Daerah Yang Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan, KebutuhanMasyarakat Dan PenyelenggaraanPemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 37

Tabel 3.9 Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000s/d 2014 dan Rencana Evaluasi ProdukHukum Tahun 2014 s/d 2018 38

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 3: MeningkatnyaSKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepatukuran Dan Perbadingan dengan Target AkhirRenstra Tahun 2018 42

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 4: MeningkatnyaKualitas Pelayanan Publik Dan Perbadingandengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 44

Tabel 3.12 Rekapitulasi Hasil Surver KepuasanMasyarakat Pada Skpd Di LingkunganPemerintah Kota Bandung Tahun 2014 48

Tabel 3.13 Data Hasil Survey IKM Kecamatan Tahun 2014 50

DAFTAR TABEL


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG x

Tabel 3.14 Perkembangan Tingkat Kepatuhan StandarPelayanan SKPD/Unit Kerja Di LingkunganPemerintah Kota Bandung Tahun 2014 53

Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 5: Meningkatnyaakuntabilitas kinerja pemerintah daerah DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 55

Tabel 3.16 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd2014 57

Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 6: Meningkatnyaimplementasi Kerjasama Dalam dan LuarNegeri Dan Perbadingan dengan Target AkhirRenstra Tahun 2018 59

Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama DalamNegeri Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif(Tahun 2007 s/d 2014) 63

Tabel 3.19 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama LuarNegeriDan Jumlah Naskah Kerjama AktifSampai Dengan Tahun 2014 64

Tabel 3.20 Perbadingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan2014 67

Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran 7meningkatnya implementasi kebijakan sumberdaya alam Dan Perbadingan dengan TargetAkhir Renstra Tahun 2018 69

Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 8Meningkatnya kualitas administrasipembangunan Dan Perbadingan dengan TargetAkhir Renstra Tahun 2018 70

Tabel 3.23 Jenis Paket Pekerjaan PBJ yang DilaksanakanMelalui ULP Dan BIRMS Tahun 2014 71

Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran 9Meningkatnya partsipasi pihak swastaterhadap pembangunan Kota Bandung DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018

72

Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 10Berkembangnya ekonomi kreatif untukmendukung tercapainya Bandung sebagai KotaKreatif Dan Perbadingan dengan Target AkhirRenstra Tahun 2018

76

Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 11Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitableDan Perbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018

78

Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 12Terwujudnya kehidupan harmoni intern danantar umat beragama Dan Perbadingan denganTarget Akhir Renstra Tahun 2018 82

Tabel 3.28 Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014 84Tabel 3.29 Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan

harmoni intern dan antar umat beragamaDibandingkan dengan Capaian Provinsi JawaBarat Tahun 2014

84

Tabel 3.30 Analisis Pencapaian Sasaran 13


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xi

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan,kepegawaian dan sandi telekomunikasi DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018

86

Tabel 3.31 Temuan BPK/Inspektorat dan TindaklajutnyaTahun 2014

87

Tabel 3.32 Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2014 88Tabel 3.33 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Keuangan

Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 89Tabel 3.34 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Usulan

Kepegawaia Di Lingkungan Sekretariat DaerahTahun 2014 90

Tabel 3.35 Rekapitulasi Pengelolaan Surat /Naskah DinasDi Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 91

Tabel 3.36 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Internal DiLingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 92

Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Sasaran 14Meningkatnya pelayanan sarana, prasaranainternal dan keprotokolan Kepala Daerah DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018

93

Tabel 3.38 Prasarana yang dipelihara Di LingkunganSekretariat Daerah Tahun 2014 94

Tabel 3.39 Ruang Kerja yang memenuhi Standar DiLingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 95

Tabel 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014 96

Tabel 3.41 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian SasaranSekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

97

Tabel 3.42 Analisis Efisiensi 98Tabel 3.43 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran

Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018100


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xii

HalamanGrafik 3.1 Nilai IKM Kota Bandung 2014 50

DAFTAR GRAFIK


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xiii

HalamanDiagram 3.1 Capaian IKU 25Diagram 3.2 Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan tahun 2014 34Diagram 3.3 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan tahun 2014 36Diagram 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 57

DAFTAR DIAGRAM


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xiv

Lampiran 1 Pengukuran Kinerja Sasaran Rencana Strategis SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014

DAFTAR LAMPIRAN


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 1

A. Latar BelakangDalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan

Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,

Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan,

dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah

PENDAHULUANBAB01BAB



Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata

pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor

28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam

undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,

azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota

Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran

dengan target yang telah ditetapkan.



B. Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Sekretariat

Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu

Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat

daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut

Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah

Kota Bandung dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan

tugasnya dibantu oleh:

a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugasperangkat daerah;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan pemerintah daerah;

Pembinaan administrasi dan aparaturpemerintah daerah; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehWalikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah

b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan

c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan.

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi

Manusia;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum;

c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

Daerah,membawahkan:

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;

c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan;

a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan

b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian, membawahkan :

a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;

c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan:

a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;

b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;

c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :

a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;

b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Dihapus

2. Dihapusgian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:

a) Sub Bagian Keuangan Setda;

b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan

c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.



3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:

a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

b) Sub Bagian Protokol; dan

c) Sub Bagian Perlengkapan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Isu StrategisPermasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota

Bandung berdasarkan tugas dan fungsi nya antara lain tingginya

ekspetasi terhadap layanan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung daam

kerangka Reformasi Birokrasi.

D. Landasan HukumLAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.



E. Sistematika PenyusunanPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kota

Bandung Tahun 2014 adalah:

BAB I PENDAHULUANMeliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJAMeliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU

dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAMeliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelumdan Setelah ReviuRencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi

Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya

alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini

Sekretariat Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

BAB02

PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA



dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 060/Kep.758-

Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka

waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban

Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan

menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra

Sekretariat Daerah Kota

Bandung telah melalui

tahapan yang simultan

dengan proses penyusunan

RPJMD Kota Bandung

Tahun 2013-2018 dengan

melibatkan stakeholders

pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra

Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama

antara Sekretariat Daerah Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut

akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota

Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada

satu tahun mendatang.

1. VisiVisi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota

Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung



dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus

mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul,

Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

2. Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari

visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota

Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan

hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

3. Tujuan dan SasaranTujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANGPROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANANPUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA

BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan DaerahYang Baik;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melaluipengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomianyang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnyainteraksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasipemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik padaperangkat daerah.



dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi

dan Misi Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 18 (delapan

belas) menjadi 14 (empat belas) sasaran strategis setelah dilakukan

Reviu.

Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama

merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya

jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis

menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam

pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung antara lain:

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat

rumus masing-masing.

Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk

dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas

dan fungsi

Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan

Penambahan beberapa indikator

Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja

Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-

masing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masing-

masing capaian kinerja.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan

target Sekretariat Daerah Kota Bandung sebelum dan setelah reviu

sebagai berikut:



Tabel 2.1Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2013-2018Sebelum dan Setelah Reviu

No. Tujuan Sasaran SebelumReviu

Sasaran SetelahReviu

Indikator KinerjaSebelum Reviu

Indikator KinerjaSetelah Reviu

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Meningkatkan

PenyelenggaraanPemerintahanUmum danOtonomi Daerah

1. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah.

1. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah(gabungan 4sasaran no.1,2,3 dan 4)

1. Nilai LPPD 1. Nilai LPPD

2. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahankecamatan

2. JumlahKecamatanyangmelaksanakanTertibAdministrasiKecamatan

2. PersentaseKecamatanBerkinerja Baik

3. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahankelurahan

3. JumlahKelurahanyangmelaksanakanTertibAdministrasiKelurahan

3. PersentaseKelurahanBerkinerja Baik

4. Meningkatnyapemberdayaanmasyarakat dansinergitas program-programpenanggulangankemiskinan

4. TingkatPelaksanaanInovasiLembagaKemasyarakatan Kelurahan(LKK) RW

2 Menata ProdukHukum danmeningkatkanbudaya taathukum

5. TerwujudnyaHarmonisasi dansinkronisasiRancangan ProdukHukum yang sesuaidengan PeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintah daerah

2. TerwujudnyaharmonisasidansinkronisasiRancanganProduk Hukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakatdanpenyelenggaraanpemerintahandaerah

5. TerfasilitasinyapenyusunanrancanganProduk HukumDaerah

4. Prosentase produkhukum daerahyang harmonisdan sinkrondengan PeraturanPerundang-undangan dankebutuhanmasyarakat

5. Prosentaserancangan produkhukum daerahyang sesuaidenganmekanismepembentukanproduk hukumdaerah

3 Meningkatkanefektivitaspenyelenggaraantugas dan fungsiperangkatdaerah

6. MeningkatnyaSKPD/ Unit Kerjayang tepat fungsidan tepat ukuran

3. MeningkatnyaSKPD/ UnitKerja yangtepat fungsidan tepatukuran sertaketatalaksanaan yang baik(gabungansasaran 6 dan7)

6. Tingkatketepatanstruktur danukuranorganisasi

6. Persentase SKPDyang tepat fungsidan tepat ukuran

7. MeningkatnyaStandar Pelayanandi Satuan KerjaPerangkat Daerah(SKPD)/unit Kerja

7. Jumlah SKPDyangmelaksanakanStandarPelayanan

7. Persentase SKPDyang tatalaksana-nya baik







8. MeningkatnyaKualitas PelayananPublik Kota

4. MeningkatnyaKualitasPelayananPublik

8. Rata-rata IKMKota Bandung

8. Persentase SKPDyang pengelolaanpelayananpubliknya baik

9. Rata-rata IKMSetda

9. Persentase SKPDyang menerapkanStandarPelayanan Publik

10. Persentase SKPDberbudayapelayanan prima

11. Persentase SKPDdenganpengelolaanpengaduanpelayananberkriteria baik

12. Persentase SKPDdengan nilai hasilsurvey kepuasanmasyarakat diatas nilai 75,00

13. Persentase SKPDyangmemanfaatkanteknologiinformasi dalampelayanan publik

14. Persentase SKPDyang berada diZona HijauStandarKepatuhanPelayanan PublikVersi OmbudsmanRI

15. Rata-Rata IKMKota Bandung

16. IKM SekretariatDaerah

17. PersentaseSKPD/Unit Kerjayang bersertifikatISO

9. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja pemerintahdaerah

5. Meningkatnyaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah

10. Nilai EvaluasiAKIP KotaBandung

18. Nilai EvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporan Kinerja

11. Nilai EvaluasiAKIP Setda

19. Nilai EvaluasiAKIP SekretariatDaerah

20. Persentase SKPDyang menerapkanmanajemenakuntabilitaskinerja berkriteriabaik

4 Meningkatkanefektifitaspenyelenggaraankerjasamadaerah dalamdan luar negeri

10. Meningkatnyanya fasilitasi dankoordinasi dalamPenyelenggaraanKerjasama Daerah

6. MeningkatnyaimplementasiKerjasamaDalam danLuar Negeri(gabungan

12. PersentaseImplementasihasilkerjasamalingkup dalamnegeri

21. Persentase naskahkerjasama aktiflingkup dalamnegeri yangdiimplementasikan







sasaran 10 dan11)

11. Meningkatnyakoordinasi danfasilitasi urusankerjasama luarnegeri (kerjasamasister city dan/ataudengan instansilain di luar negeri)

13. PersentaseImplementasihasilkerjasamalingkup luarnegeri

22. Persentase naskahkerjasama aktiflingkup luarnegeri yangdiimplementasikan

5 MeningkatkanPengendalianPembangunandanpengembanganmanusia yangberdaya saing,perekonomianyang kokoh sertakokohnyainteraksi sosial,budaya dankemasyarakatan.

12. MeningkatnyaCapaian kinerjaKebijakan SDA/LH

7. Meningkatnyaimplementasikebijakansumber dayaalam

14. ProsentaseCapaianKinerjaKebijakanSDA/LH

23. PersentaseSKPD/Unit Kerjayang telahmelaksanakankebijakanSDA/LH

13. Meningkatnyakualitasadministrasipengendalianprogram, binasarana prasaranadan sumber dayaalam

8. Meningkatnyakualitasadministrasipembangunan

15. Jumlah SKPDyangdikendalikanrencana danrealisasi PBJ –nya

24. Persentase SKPDyangmenyampaikanlaporanpelaksanaanpembangunansesuai peraturan

16. Prosentase PBJyangdifasilitasimelalui ULP

25. Persentase SKPDyangmelaksanakanPBJ melalui ULPdan BIRMS

14. Penggunaaninstrumenpembiayaan nonkonvensional dalampembiayaanpembangunan(obligasi, kemitraandengan swasta)

9. Meningkatnyapartsipasipihak swastadan ataupendonorterhadappembangunanKota Bandung

17. JumlahPerusahaanyangberkontribusiterhadappembangunankota

26. JumlahPerusahaan danatau pendonoryangberkontribusiterhadappembangunankota

15. Berkembangnyaekonomi kreatifuntuk mendukungtercapainyaBandung sebagaiKota Kreatif

10. Berkembangnya ekonomikreatif untukmendukungtercapainyaBandungsebagai KotaKreatif

18. Tercapainyaparameter kotakreatif yangmeliputikebijakan;infrastruktur;aspek hukum,HKI dan etikakreatif; sistempendukung;kapasitas dankontribusiekonomi kreatif

27. Jumlah aktivasisub sektorekonomi kreatif

28. Persentasejejaring kotakreatif

16. Terbinanya BUMD

11. TerwujudnyaBUMD yangsehat danprofitable

19. JumlahPengembanganUsaha Daerahdan BUMDyang Sehat danProfitable

29. Jumlah BUMDyang Sehat

30. Jumlah BUMDyang Profitabel

17. Terwujudnyakehidupan harmoniintern dan antarumat beragama

12. Terwujudnyakehidupanharmoni interndan antarumatberagama

20. Terwujudnyapemahamandan pengamalanagama sesuaidengan agamadan keyakinanmasing-masing

31. Jumlah PendaftarHaji Per Tahun

21. Terwujudnyatoleransi dankerukunan

32. PeningkatanPenerimaan Zakat







umatberagama

33. PenurunanJumlah KonflikSARA bernuansaAgama

6 Mewujudkanefektivitaspenyelenggaraanadministrasipemerintahandalammemberikanpelayanan yangbaik padaPimpinanDaerah danperangkatdaerah

18. MeningkatnyapenatausahaanSekretariat Daerahdan SekretariatSKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung

13. Meningkatnyakualitaspelayanankeuangan,kepegawaiandan sanditelekomunikasi

22. Prosentasetemuan BPK /Inspektoratyangditindaklanjuti

34. Persentasetemuan BPK /Inspektorat yangditindaklanjuti

23. Jumlah SKPD/ Unit Kerjayangmenerapkanpenatausahaanberbasis Web

35. Persentasepenyelesaiandokumenkeuanganbagian/unit kerjatepat waktu

36. Persentase usulankepegawaian tepatwaktu

37. Persentasepengelolaan surattepat waktu

38. Indeks KepuasanLayanan InternalSekretariatDaerah

14. Meningkatnyapelayanansarana,prasaranainternal dankeprotokolanKepala Daerah

24. Tingkat tertibpengelolaanbarang /assetdaerah

39. Persentase saranadan prasaranakondisi baik

40. Persentasepemenuhansarana danprasarana sesuaistandar

41. Indeks Kepuasanlayanan saranadan prasarana

42. Persentasepenyelenggaraanacara protokolyang sesuaidengan SOP

43. Indeks Kepuasanacarakeprotokolan

B. Indikator Kinerja UtamaSalah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Setda Kota Bandung telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor:

050/Kep.152-ORPAD/2015 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama

Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, berdasarkan hasil Reviu IKU.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung

Hasil reviu sebanyak 8 Indikator. Perubahan IKU Sekretariat Daerah

sebelum dan setelah reviu sebagai berikut:

Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat Daerah Kota Bandung

NoIndikator KinerjaUtama Sebelum

ReviuNo

Indikator KinerjaUtama Setelah

ReviuFormulasi

1 Nilai LPPD 1 Nilai LPPD Nilai LPPD diukur dari skorevaluasi LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerahberdasarkan Peraturanpemerintah Nomor 6 Tahun2008 tentang PedomanEvaluasi KinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah.

2 Jumlah Kecamatanyang melaksanakanTertib AdministrasiKecamatan

2 PersentaseKecamatanBerkinerja Baik

Jumlah Kecamatan yangmemenuhi kriteriaberkinerja Baikdibandingkan denganjumlah Kecamatan se KotaBandung

3 Jumlah Kelurahanyang melaksanakanTertib AdministrasiKelurahan

Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung

-

4 Tingkat PelaksanaanInovasi LembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK) RW

Sedang dalampembahasan

-

5 Terfasilitasinyapenyusunanrancangan ProdukHukum Daerah

3 Prosentaserancangan produkhukum daerah yangsesuai denganmekanismepembentukanproduk hukumdaerah

Jumlah Produk Hukumyang ditetapkan memenuhiMekanisme Penyusunansesuai prosedurdibandingkan denganJumlah seluruh ProdukHukum yang ditetapkanpada tahun berjalan



6 Tingkat ketepatanstruktur dan ukuranorganisasi

Indikatorpendukung

-

6 Jumlah SKPD yangmelaksanakanStandar Pelayanan


-

7 Rata-rata IKM KotaBandung

4 Persentase SKPDyang pengelolaanpelayananpubliknya baik

Rumus Penghitungan :Jumlah SKPD yangmemenuhi kriteriadibandingkan denganjumlah SKPD di lingkunganPemerintah Kota Bandung x100%

5 Rata-Rata IKM KotaBandung

Jumlah Nilai IKM SKPDyang melaksanakan SurveyKepuasan Masarakat dibagiJumlah SKPD yangmelaksanakan Survey

8 Rata-rata IKM Setda Indikatorpendukung

9 Nilai Evaluasi AKIPKota Bandung

6 Nilai Evaluasi AKIPKota BandungKomponenPelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi AKIPKomponen PelaporanKinerja Kota sesuai denganPermenpan No. 20/2013tentang Juklak EvaluasiAKIP

10 Nilai Evaluasi AKIPSetda

IndikatorPendukung

-

11 PersentaseImplementasi hasilkerjasama lingkupdalam negeri


-

12 PersentaseImplementasi hasilkerjasama lingkupluar negeri


-

13 Prosentase CapaianKinerja KebijakanSDA/LH


-

14 Jumlah SKPD yangdikendalikanrencana dan realisasiPBJ –nya


-

15 Prosentase PBJ yangdifasilitasi melaluiULP

7 Persentase SKPDyang melaksanakanPBJ melalui ULPdan BIRMS

Jumlah SKPD yangmenyusun RUPmelaksanakan lelang melaluiULP dan BIRMSdibandingkan denganseluruh SKPD di LingkunganPemerintah Kota Bandung

16 Jumlah Perusahaanyang berkontribusiterhadappembangunan kota


-

17 Tercapainyaparameter kotakreatif yang meliputikebijakan;infrastruktur; aspek

8 Jumlah aktivasi subsektor ekonomikreatif

Jumlah sub sector ekonomikreatif yang diaktivasidibandingkan seluruh jenissub sector ekonomi kreatif



C. Perjanjian Kinerja 2014Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih

baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak

terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja

hukum, HKI danetika kreatif; sistempendukung;kapasitas dankontribusi ekonomikreatif

18 JumlahPengembanganUsaha Daerah danBUMD yang Sehatdan Profitable


-

19 Terwujudnyapemahaman danpengamalan agamasesuai dengan agamadan keyakinanmasing-masing


-

20 Terwujudnyatoleransi dankerukunan umatberagama


-

21 Prosentase temuanBPK / Inspektoratyang ditindaklanjuti


-

22 Jumlah SKPD / UnitKerja yangmenerapkanpenatausahaanberbasis Web


-

23 Tingkat tertibpengelolaan barang/asset daerah


-



Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun

2014, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dan

Perubahannya serta hasil reviu. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah

menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014 dengan uraian

sebagai berikut:

Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Perubahan

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraanpemerintahan daerah

1. Nilai LPPD Nilai 2.8999

2. PersentaseKecamatanBerkinerjaBaik

% 33.33

3. PersentaseKelurahanBerkinerjaBaik

% 6.62

2 Terwujudnyaharmonisasi dansinkronisasi RancanganProduk Hukum daerahyang sesuai denganPeraturan Perundang-undangan, kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintahan daerah

4. Prosentaserancanganprodukhukum daerahyang sesuaidenganmekanismepembentukanprodukhukum daerah

% 100

4 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik

5. PersentaseSKPD yangpengelolaanpelayananpubliknya baik

% 19.67

5 Meningkatnyaakuntabilitas kinerjapemerintah daerah

9. Nilai EvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporanKinerja

Angka 8.50

10. Nilai EvaluasiAKIPSekretariatDaerah

Angka 60.1

6 MeningkatnyaimplementasiKerjasama Dalam danLuar Negeri

11. Persentasenaskahkerjasamaaktif lingkupdalam negeriyangdiimplementa

% 30.00



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targetsikan

8 Meningkatnyakualitas administrasipembangunan

12. PersentaseSKPD yangmelaksanakanPBJ melaluiULP danBIRMS

% 100

10 Berkembangnyaekonomi kreatif untukmendukungtercapainya Bandungsebagai Kota Kreatif

13. Persentaseaktivasi subsektorekonomikreatif

% 18.75

11 Terwujudnya BUMDyang sehat danprofitable

14. PersentaseBUMD yangSehat

% 25

15. PersentaseBUMD yangProfitabel

% 25

12 Terwujudnyakehidupan harmoniintern dan antar umatberagama

16. PenurunanJumlahKonflik SARAbernuansaAgama

Kejadian

0

13 Meningkatnyakualitas pelayanankeuangan,kepegawaian dansandi telekomunikasi

17. Persentasetemuan BPK /Inspektoratyangditindaklanjuti

% 100

D. Perencanaan Anggaran 2014Dari 10 Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung

oleh 24 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan

didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 31.979.090.060,-



No. Sasaran

JumlahProgram

yang Terkaitlangsung

dengan Sasaran

Pagu AnggaranTahun 2014

1 Sasaran 1 4 3,700,000,0002 Sasaran 2 2 4,300,000,0003 Sasaran 4 3 2,997,011,1004 Sasaran 5 1 1,881,985,5005 Sasaran 6 1 5,000,000,0006 Sasaran 8 1 2,798,600,0007 Sasaran 10 3 2,352,424,0608 Sasaran 11 2 950,000,0009 Sasaran 12 6 5,400,000,00010 Sasaran 13 1 2,599,069,400

Jumlah 24 31,979,090,060

03BAB AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana

Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

untuk mewujudkan misi

dan visi Sekretariat

Daerah.

Pengukuran

kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan

dan kegagalan



pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan

hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

No Capaian Kinerja Interpretasi

1.

2.

3.

> 100 %

=100 %

< 100 %

Melebihi/Melampaui Target

Sesuai Target

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan

dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra 2013-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kota

Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung

hasil reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang IKU

Sekretariat Daerah Kota Bandung yang menetapkan 10 (sepuluh) sasaran

dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja (out comes dan output penting)

dengan rincian sebagai berikut :



A. Capaian Indikator Kinerja UtamaDalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat

Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung

Nomor : 050/Kep.152-ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Bandung juga melakukan reviu

terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah

Kota Bandung tahun 2014 sebagai tahun pertama renstra dan

dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 menunjukan hasil

sebagai berikut:

Sasaran 1•3 indikator


Sasaran 4

•4 indikator

Sasaran 5

•2 indikator

Sasaran 6

•1 indikator

Sasaran 8

•1 indikator







Tabel 3.1Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisas

iCapaian

(%)

Renstra (2018)Ket.

Target Capaian(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Nilai LPPD Nilai 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase Kecamatan

Berkinerja Baik% 33.33 46.67 140.02 100 46.67

3 Prosentase rancanganproduk hukum daerahyang sesuai denganmekanismepembentukan produkhukum daerah

% 100 100.00 100.00 100 100.00 Nonkumulatif

4 Persentase SKPD yangpengelolaan pelayananpubliknya baik

% 19.67 - n/a 98.32 n/a belumdilakukanpengukuran


Angka

72.50 75.23 103.77 81.26 92.58

6 Nilai Evaluasi AKIP KotaBandung KomponenPelaporan Kinerja

Angka

8.50 8.67 102.00 12.50 69.36

7 Persentase naskahkerjasama aktif lingkupdalam negeri yangdiimplementasikan

% 40.00 48.90 122.25 60 81.50

8 Persentase SKPD yangmelaksanakan PBJmelalui ULP dan BIRMS

% 100 100.00 100.00 100 100.00 Nonkumulatif

9 Persentase aktivasi subsektor ekonomi kreatif

% 18.75 18.75 100.00 23.53 79.69

Rata-Rata Capaian IKU 108.77 83.49

Rata-rata Capaian IKU Setda pada tahun 2014 sebesar 108.77%

atau melebihi target diluar 1 indikator yang tidak tersedia data Gambaran

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014 dapat dilihat pada diagram berikut:



Diagram 3.1

Sumber: Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014 (diolah)

Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2014 berdasarkan

capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada 5 (lima)

indikator yaitu Nilai LPPD dengan capaian kinerja 102.11%, pada

indikator Persentase Kecamatan Berkinerja Baik dengan capaian kinerja

140.01%, pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandung dengan capaian

kinerja 103.77%, pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung

Komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian kinerja 102.00% dan

indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang

diimplementasikan dengan capaian 122.25%. serta capaian kinerja yang

sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada 3 (tiga) indikator

yaitu Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan

mekanisme pembentukan

produk hukum daerah,

pada indikator Persentase

SKPD yang melaksanakan

PBJ melalui ULP dan

BIRMS, dan pada indikator

Persentase aktivasi sub

sektor ekonomi kreatif.

Sedangkan 1 (satu) indikator tidak tersedia data dan belum

dilakukan pengukuran kinerja yaitu pada indikator Persentase SKPD

yang pengelolaan pelayanan publiknya baik.

melebihi target56%

sesuai target33%

tidak tersedia data11%

Capaian IKU

melebihi target sesuai target tidak tersedia data



B. Pengukuran, Evaluasi dan AnalisisKinerja Sasaran StrategisSecara umum Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah sasaran yang

diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota

Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran sasaran

strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, sedangkan

pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Setda yang

meliputi 14 (empat belas) Sasaran dan 43 (empatpulu tiga) indikator

kinerja sasaran terlampir.

Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2013

No SasaranStrategis No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2014 Tahun 2018

Target Realisasi % Target %

1 2 3 4 5 6 7 8Misi Ke-1

1 Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah

1 Nilai LPPD Nilai 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase

KecamatanBerkinerja Baik

% 33.33 46.67 140.02 100 46.67

3 PersentaseKelurahanBerkinerja Baik

% 6.62 6.62 100.00 100 6.62

2 TerwujudnyaharmonisasidansinkronisasiRancanganProdukHukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakatdan

4 Prosentaserancanganproduk hukumdaerah yangsesuai denganmekanismepembentukanproduk hukumdaerah

% 100 100.00 100.00 100 100.00



penyelenggaraanpemerintahandaerah

3 Meningkatnya KualitasPelayananPublik


% 19.67 - n/a 98.32 n/a

6 Persentase SKPDdenganpengelolaanpengaduanpelayananberkriteria baik

% 19.67 - n/a 98.32 n/a

7 Persentase SKPDdengan nilai hasilsurvey kepuasanmasyarakat diatas nilai 75,00

% 19.67 24.59 125.01 98.32 25.01

8 Rata-Rata IKMKota Bandung

Angka 72.50 75.23 103.77 81.26 92.58

4 Meningkatnyaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah

9 Nilai EvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporan Kinerja

Angka 8.50 8.67 102.00 12.50 69.36

10 Nilai EvaluasiAKIP SekretariatDaerah

Angka 60.1 61.49 102.31 80.1 76.77

5 MeningkatnyaimplementasiKerjasamaDalam danLuar Negeri

11 Persentasenaskahkerjasama aktiflingkup dalamnegeri yangdiimplementasikan

% 40.00 48.90 122.25 60 81.50

Misi Ke-26 Meningkatnya

kualitasadministrasipembangunan

12 Persentase SKPDyangmelaksanakanPBJ melalui ULPdan BIRMS

% 100 100.00 100.00 100 100.00

7 Berkembangnya ekonomikreatif untukmendukungtercapainyaBandungsebagai KotaKreatif

13 Persentaseaktivasi subsektor ekonomikreatif

% 18.75 18.75 100.00 23.53 79.69

8 TerwujudnyaBUMD yangsehat danprofitable

14 Persentase BUMDyang Sehat

% 25 25.00 100.00 50 50.00

15 Persentase BUMDyang Profitabel

% 25 50.00 200.00 100 50.00

9 Terwujudnyakehidupanharmoniintern dan

16 PenurunanJumlah KonflikSARA bernuansaAgama

Kejadian 0 0 100.00 0 100.00



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh

data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada beberapa table berikut:

Tabel 3.3Pencapaian Kinerja Sasaran

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

No. Sasaran Strategis JumlahIndikator Capaian

1 Melebihi/Melampaui Target 8 50%

2 Sesuai Target 8 50%

3 Tidak Mencapai Target - -

Ket. 1 Inidkator tidak tersedia data

Dari 10 Sasaran diatas, pencapaian realisasi 15 indikator kinerja

sasaran terhadap target yang diperjanjikan sebagai berikut:

Tabel 3.4Pencapaian target Sasaran tahun 2014

No. Sasaran Jumlah Rata-Rata Tingkat Pencapaian

antar umatberagama

Misi Ke-310 Meningkatny

a kualitaspelayanankeuangan,kepegawaiandan sanditelekomunikasi

17 Persentasetemuan BPK /Inspektorat yangditindaklanjuti

% 100 100.00 100.00 100 100.00



Strategis Indikator

Sasaran

CapaianKinerjaSasaran

MelampauiTarget


(100%)

BelumMencapai

Target(<100%)

Jlh % Jlh % Jlh %Misi Ke-1


3 114.04 2 66.67 1 33.33 - -

2 Terwujudnyaharmonisasi dansinkronisasiRancanganProduk Hukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintahandaerah

1 100.00 - - 1 100.00 - -

3 MeningkatnyaKualitasPelayananPublik

2(2 n/a)

114.39 2 100.00 - - - -


2 102.16 2 100.00 - - - -

5 MeningkatnyaimplementasiKerjasamaDalam dan LuarNegeri

1 122.25 1 100.00 - - - -


kualitasadministrasipembangunan

1 100.00 - - 1 100.00 - -

7 Berkembangnyaekonomi kreatifuntukmendukungtercapainyaBandungsebagai KotaKreatif

1 100.00 - - 1 100.00 - -


2 200,00 1 59.00 1 50.00 - -

9 Terwujudnyakehidupan

1 100.00 - - 1 100.00 - -



No. SasaranStrategis

JumlahIndikato

rSasaran

Rata-RataCapaianKinerjaSasaran

Tingkat Pencapaian

MelampauiTarget


(100%)

BelumMencapai

Target(<100%)

Jlh % Jlh % Jlh %harmoni interndan antar umatberagama


kualitaspelayanankeuangan,kepegawaiandan sanditelekomunikasi

1 100.00 - - 1 100.00 - -

Keterangan: 2 Indikator n/a

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan

dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat

dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan

pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain:

Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja

pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2014 serta sebagaimana

kinerja nyata dengankinerja yang direncanakan.

kinerja nyata dengankinerja tahun-tahun

sebelumnya.

kinerja nyata dengankinerja dengan target

jangka menengah

kinerja suatu instansidengan kinerja instansi lainyang unggul di bidangnyaataupun dengan kinerja

sektor swasta.



telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun

2013-2018, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.5Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014

%

Tahun2018 %

Target Realisasi Target

1 Nilai LPPD Nilai 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase Kecamatan

Berkinerja Baik% 33.33 46.67 140.02 100 46.67

3 Persentase KelurahanBerkinerja Baik

% 6.62 6.62 100.00 100 6.62

Rata-rata CapaianKinerja

114.04 50.46

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah diukur melalui 3 indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai LPPD,

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik dan Persentase Kelurahan

Berkinerja Baik. Dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 114.04% atau melebih target.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan

gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan

setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana

sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara

pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai

LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2014

adalah sebesar 2,9610 dengan kategori

Baik/Tinggi, capaian tersebut melebihi target

yang ditetapkan sebesar 2.8999 atau kategori

sangat baik, sehingga capaian kinerja

indikator nilai LPPD mencapai capaian

kinerja sebesar 102,11%. Capaian tersebut

menurun 0.1708 dibandingkan capaian

Capaian kinerjaindikator nilai LPPDKota Bandung Tahun2014 di tingkatProvinsi Jawa Baratpada urutan ke 3 dari9 Kota dibawah KotaTanggerang dan KotaDepok, sedangkan ditingkat Nasionaladalah peringkat ke23 dari 91 Kota yangdinilai



tahun 2013 yang mencapai nilai LPPD sebesar 3,0108. Mengingat

capaian tersebut baru diperoleh pada awal tahun 2015 maka evaluasi

atas capaian kinerja nilai LPPD sedang dilakukan untuk memperoleh

gambaran tentang penyebab penurunan tersebut. Dan bila dibandingkan

dengan target Akhir RPJMD maka capaian kinerja Nilai LPPD sebesar

2.9610 adalah 98.10% dari nilai 3,0185 pada Akhir RPJMD.

Capaian kinerja indikator nilai LPPD Kota Bandung Tahun 2014 di

tingkat Provinsi Jawa Barat pada urutan ke 3 dari 9 Kota dibawah Kota

Tanggerang dan Kota Depok, sedangkan di tingkat Nasional adalah

peringkat ke 23 dari 91 Kota yang dinilai. Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk

memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

Program penunjang peningkatan kinerja pemerintahan adalah

Program Pemantapan Penyellenggaraan Otonomi daerah, Pemerintahan

Daerah dan Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan evaluasi

penyelenggaraan otonomi daerah dengan pagu anggaran Rp. 466.220.000

dengan realisasi sebesar Rp. 312.034.400 atau 66.93%.

Persentase Kecamatan berkinerja baik pada tahun 2014 dilakukan

melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan satu tahun sekali pada

Bagian Pemerintahan Umum yang meliputi evaluasi bidang pelayanan

publik, ketertiban, kebersihan, keindahan serta inovasi dan kreativitas

Kecamatan berikut parameter yang digunakan dalam pengukuran. Hasil

evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2014 diperoleh 14 (empat belas)

Kecamatan atau capaian sebesar 46.67% dari 30 Kecamatan di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkinerja baik dari 10

(sepuluh) Kecamatan yang ditarget atau capaian kinerja indikatornya

sebesar 140.01%.

Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kecamatan

yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian

Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi

Bandung Juara pada kewilayahan. Kendala yang dialami dalam

melaksanakan evaluasi diantaranya belum optimalnya penyusunan

kriteria pada instrument pengukuran. Upaya yang dilakukan antara lain



memperbaiki kriteria dan instrument pengukuran pada pelaksanaan

evaluasi kinerja tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018

maka capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 46.67% dan berlaku

kondisi promosi dan degradasi pada Kecamatan dikarena kondisi

Kecamatan serta perubahan instrument pengukuran yang akan

dilakukan pada tahun 2015. Indikator kinerja Kecamatan berkinerja baik

tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013, dan belum dapat

dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena

belum ditemui indikator yang sama.

Kecamatan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada

rentang nilai 85-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah,

data Kecamataan yang memperoleh raport hijau sebanyak 14 Kecamatan

yaitu Kecamatan Lengkong, Panyileukan, Cibiru, Astana Anyar, Sumur

Bandung, Cicendo, Andir, Ujungberung, Buahbatu, Cinambo, Cidadap,

Sukajadi, Kiaracondong dan Rancasari. Selebihnya 16 Kecamatan berada

memperoleh raport Kuning sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6Raport Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

No. Raport Hasil Evaluasi Kinerja Jumlah Kecamatan %

1 Hijau 14 46.672 Kuning 16 53.333 Merah 0 0

Jumlah 30 100%Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014

Diagram 3.2



Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014

Pada Kecamatan yang memperoleh raport kuning umumnya

kekurangan nilai kinerja berada pada bidang / kriteria bidang ketertiban,

kebersihan dan keindahan. Upaya yang akan dilaksanakan pada masa

yang akan datang selain memperbaiki instrumen pengukuran yang

digunakan dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan juga

pelaksanaan pembinaan Kecamatan akan lebih sitematis merujuk pada

target kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di

Kewilayahan, khususnya pada bidang K3 serta bidang inovasi dan

kreatifitas khususnya tentang kriteria cullinarry night yang tidak dapat

dipenuhi oleh Kecamatan, untuk itu akan dilakukan perbaikan serta

persiapan teknis evaluasi kinerja Kecamatan secara online pada website

Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara.

Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja

pemerintah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 406.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 404.623.400 atau penyerapan sebesar

99.66%.

47%53%

0%

HASIL EVALUASI KINERJAKECAMATAN TAHUN 2014

Hijau Kuning Merah



Indikator

Persentase

Kelurahan

berkinerja baik

pada tahun 2014

diukur melalui

beberapa

komponen dan

indikator kinerja.

Capaian Kinerja

Kelurahan

berkriteria baik

pada tahun 2014

adalah sebanyak

10 Kelurahan dari

151 Kelurahan di Kota Bandung atau 6.62%. capaian tersebut sesuai

dengan target yang direncanakan sebesar 6.62% sehingga capaian kinerja

Kelurahan berkinerja baik adalah 100% atau sesuai target.

Komponen dan kriteria evaluasi Kelurahan tahun 2014 meliputi

evaluasi bidang pelayanan publik, ketertiban, kebersihan, keindahan

serta inovasi dan kreativitas Kecamatan berikut parameter yang

digunakan dalam pengukuran sama dengan instrument yang digunakan

dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan, sehingga permasalahan dan solusi

tidak jauh berbeda dengan Kecamatan.

Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kelurahan

yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian

Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi

Bandung Juara pada kewilayahan.

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018

maka capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 6.62% dan berlaku

kondisi promosi dan degradasi pada Keluarahan dikarena kondisi

Keluarahan serta perubahan instrument pengukuran yang akan

dilakukan pada tahun 2015. Indikator kinerja Kelurahan berkinerja baik

tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013, dan belum dapat

dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena

belum ditemui indikator yang sama.



Kelurahan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada

rentang nilai 80-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah,

data Kelurahan yang memperoleh raport hijau adalah Keluarahan

Situsaeur, Sadang Serang, Lebak Siliwangi, Neglasari, Sukagalih,

Babakan Penghulu, Cimincrang, Sekeloa, Geger Kalong, Rancanumpang.

Secara utuh jumlah Kelurahan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.7Raport Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan

No. Raport Hasil Evaluasi Kinerja Jumlah Kelurahan %

1 Hijau 10 6.622 Kuning 110 72.853 Merah 31 20.53

Jumlah 151 100%Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014

Diagram 3.3

Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014

Pada Kelurahan yang memperoleh raport kuning dan merah

umumnya kekurangan nilai kinerja berada pada bidang / kriteria bidang

ketertiban, kebersihan dan keindahan. Upaya yang akan dilaksanakan

pada masa yang akan datang selain memperbaiki instrumen pengukuran

yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan juga

pelaksanaan pembinaan Kecamatan akan lebih sitematis merujuk pada

target kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di

Kewilayahan, khususnya pada bidang K3, untuk itu perlu meningkatkan

koordinasi dengan SKPD terkait K3 pada kriteria penertiban PMKS di

jalan, Penertiban PKL, ruas jalan tertib parker dan beberapa kriteria

bidang K3 , serta akan dilakukan perbaikan serta persiapan teknis

7%

73%

20%

HASIL EVALUASI KINERJAKELURAHAN TAHUN 2014

1 Hijau 2 Kuning 3 Merah



evaluasi kinerja Kelurahan lebih komprehensif dan dilakukan secara

online pada website Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara.

Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja

pemerintah Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 470.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 465.520.250 atau penyerapan sebesar

99.05%.


Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk HukumDaerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan

Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No IndikatorKinerja Satuan

Tahun 2014%

Tahun2018 % Keterangan


1 Prosentaseprodukhukumdaerah yangharmonis dansinkrondenganPeraturanPerundang-undangandankebutuhanmasyarakat

% 27.99 27.99 100.00 100 27.99 kumulatif

2 Prosentaserancanganprodukhukumdaerah yangsesuai denganmekanismepembentukanprodukhukumdaerah

% 100 100 100.00 100 - Nonkumulatif

Rata-RataCapaian Kinerja

100.00 -

Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan

Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, ditunjukan dengan 2 (dua) indikator yaitu indikator Prosentase

produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan



Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat serta

indikator Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai

dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan

hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar

100%.

Pada indikator

pertama produk hukum

daerah yang harmonis dan

sinkron dengan Peraturan

Perundang-undangan dan

kebutuhan masyarakat

sebagai indikatorpenunjang diukur

berdasarkan kesesuaian

dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, serta

dibatasi pada produk hukum Perda yang diterbitkan sejak tahun 2000

sampai dengan tahun 2014. Adapun Jumlah dan rencana kegiatan

evaluasi produk hukum daerah direncanakan sebagaimana tabel berikut:

Table 3.9Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000 s/d 2014

dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d 2018

NO Tahun JumlahPerda Keterangan

1 2000 12 Evaluasi Produk HukumTahun 20142 2001 32

3 2002 314 2003 9 Evaluasi Produk Hukum

Tahun 20155 2004 216 2005 117 2006 8 Evaluasi Produk Hukum



Tahun 201814 2013 1215 2014 8

JumlahSeluruhnya

268

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung tahun 2014



Capaian kinerja nyata evaluasi produk hukum daerah (Perda) pada

Tahun 2014 melalui kegiatan evaluasi Perda yang diterbitkan pada Tahun

2000 sampai Tahun 2002 sebagaimana direncanakan, meliputi sebanyak

75 buah Perda atau 27.99% dari 268 Perda yang akan dilakukan

evaluasi, dengan hasil sebanyak 49 Perda atau 65.33% harus dicabut dan

sebanyak 26 buah perda atau 34.67% masih harmonis dengan Peraturan

Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Jumlah Perda yang

yang harus dicabut berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Pada Indikator kedua Prosentase rancangan produk hukum daerah

yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah,

mulai tahun 2015 dilakukan penataan dalam penyusunan produk

hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum

Daerah, hal ini dimaksudkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan

dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi

Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat

dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap

perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,

pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini;

2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi

Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota;

3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan

Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan

Peraturan Daerah tentang APBD;

4. Setiap usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program

Legislasi Daerah disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan jadwal agenda

pembahasan dalam Program Legislasi Daerah secara tepat waktu;

Perda yang harusdicabut dari Perda

Tahun 2000

• 9 buah Perda


Tahun 2001

• 18 buah Perda


Tahun 2002

• 22 buah Perda



5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) pemrakarsa sebelum disampaikan Walikota kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan pembahasan terlebih dahulu

oleh Tim Asistensi pembahasan rancangan Lembaran Kota dan

Raperda;

6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota

Bandung dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan

pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

7. Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan

evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah;

8. Meningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui

pubikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu;

9. Seluruh produk hukum daerah yang sudah diterbitkan telah

disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media

JDIH online, website http://jdihbagian hukum.bandung.go.id

Pada tahun

2014 jumlah produk

hukum daerah

berupa Perda yang

telah sesuai dengan

mekanisme

pembentukan produk

hukum daerah

adalah sebanyak 8

(delapan) Perda dari

15 (lima belas)

Raperda yang diusulkan melalui Prolegda. Dengan semikian capaian

kinerja indikator rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan

mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah 100%.

Hal-hal yang sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya

meningkatkan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah

(Perda) yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif diantaranya

melalui:

1. Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

2. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah (Perda) yang sudah

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat;

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi

aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi

dan publikasi.

Hal-hal yang menunjang capaian kinerja sasaran Terwujudnya

harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain ketersediaan anggaran

yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;, Program

Pembangunan Produk Hukum Daerah dengan out put kegiatan Evaluasi

Produk Hukum Daerah, Kajian Peraturan Perundang-undangan, Legislasi

Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan dan

Keputusan Kepala Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM,

Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah,

Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, Pemberian

Bantuan Hukum dan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-

undangan.

Factor penghambat yang dialami, antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi

tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;

3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-

undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan

peraturan pelaksanaanya cenderung menyebabkan persepsi dan

implementasi di daerah berbeda-beda.

Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi

maka perlu ditingkatkan pemahaman SKPD terhadap mekanisme

penyusunan produk hukum daerah terutama Perda sebagaimana

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.




Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuranDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 %Tahun2018 %

Target Realisasi Target1 Persentase SKPD yang

tepat fungsi dan tepatukuran

% 33.33 - n/a - n/a

2 Persentase SKPD yangtatalaksana-nya baik

% 19.67 - n/a 98.32 n/a

Sasaran Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan

tepat ukuran diukur dengan 2 (dua) indikator non IKU dan tidak

diperjanjikan pada tahun 2014 yaitu persentase SKPD yang tepat fungsi

dan tepat ukuran dan Persentase SKPD yang tatalaksana-nya baik

keduanya pada tahun 2014 tidak dilakukan pengukuran.

Data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang

kelembagaan terdapat output berupa penyusunan rancangan Peraturan

Walikota Bandung mencapai 17 dari 33 SKPD yang telah dilakukan

evaluasi kelembagaan atau capaian sebesar 51,52%. Adapun data

evaluasi kelembagan pada tugas pokok dan fungsi SKPD berupa

penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai berikut :

1. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BKD Kota Bandung;

2. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BPLH Kota Bandung;

3. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BPPKB Kota Bandung;

4. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas DBMP Kota Bandung;

5. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dinsos Kota Bandung;

6. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dinkes Kota Bandung;

7. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Disbudpar Kota

Bandung;

8. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dishub Kota Bandung;

9. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dis KUKM Perindag

Kota Bandung;

10. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Disnaker Kota

Bandung;

11. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Distarcip Kota

Bandung;

12. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Disyanjak Kota

Bandung;



13. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Kantor Pusarda Kota

Bandung;

14. Rancangan Perwal Tentang Pembentukan, Tupoksi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan pada Disyanjak Kota

Bandung;

15. Rancangan Perwal Tentang Rincian Tupoksi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Disyanjak Kota Bandung;

16. Rancangan Perwal Tentang Pembentukan, Tupoksi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada

Kecamatan di Kota Bandung; dan

17. Rancangan Perwal Tentang Mekanisme dan Prosedur

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Uurusan Pemerintahan

Daerah Kota Bandung pada Kota Bandung.

Sedangkan Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

melalui Kegiatan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan Perangkat

daerah diantaranya merealisasikan 10 dokumen rancangan

Perda/Perwal ketatalaksanaan, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Jadual

Retensi Arsip Pemerintah Kota Bandung;

2. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Energi Dan Izin Usaha Penyediaan

Ketenagalistrikan;


Pendirian, Pengembangan, Penggabungan Dan Penutupan

Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

5. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Standar

Prosedur Pelayanan Dokumen Lingkungan

6. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan

Pemerintah Pemerintah Kota Bandung;

7. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung;




Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungandi

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan

Informatika Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018


%

Tahun2018 %



% 19.67 - n/a 98.32 n/a

2 Persentase SKPDdengan pengelolaanpengaduanpelayananberkriteria baik

% 19.67 - n/a 98.32 n/a

3 Persentase SKPDdengan nilai hasilsurvey kepuasanmasyarakat di atasnilai 75,00

% 19.67 24.59 125.01 98.32 25.01


Angka 72.50 75.23 103.77 81.26 92.58

Rata-rata CapaianKinerja

114.39 58.80



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan

10 (sepuluh) indikator yang umumnya menggunakan kriteria Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan indikator lainnya yang

disusun melalui hasil reviu renstra dan IKU Setda Kota Bandung. Dari

keseluruhan indikator yang disusun tersebut baru 4 indikator

diperjanjikan dan 6 lainnya sebagai penunjang, sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 %Tahun2018 %

Target Realisasi Target1 Persentase SKPD

yang menerapkanStandar PelayananPublik

% 19.67 - n/a 98.32 n/a

2 Persentase SKPDberbudayapelayanan prima

% 19.67 - n/a 98.32 n/a

3 Persentase SKPDyangmemanfaatkanteknologi informasidalam pelayananpublik

% 19.67 - n/a 98.32 n/a

4 Persentase SKPDyang berada diZona Hijau StandarKepatuhanPelayanan PublikVersi OmbudsmanRI

% 25 96.72 386.88 98.32 98.37

5 IKM SekretariatDaerah

Angka 72.50 - n/a 81.26 n/a

6 PersentaseSKPD/Unit Kerjayang bersertifikatISO

% 82.35 82.35 100 100 82.35

Pengukuran pada indikator Persentase SKPD dengan nilai hasil

survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00, Persentase SKPD yang

berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi

Ombudsman RI, Rata-Rata IKM Kota Bandung dan Persentase

SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO. Dari hasil pengukuran 4

indikator tersebut diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 178.92%.

Pada indikator Persentase SKPD dengan nilai hasil survey

kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 ditargetkan sebanyak 12 SKPD

atau 19,57% yang memperoleh capaian IKM sebesar 75,00 pada Tahun

2014 kenyataanya sebanyak 15 SKPD/Kecamatan atau 24,59%



memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 75,00, sehingga capaian

kinerja indikator adalah sebesar 125.01%

Pada Indikator Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau

Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI pada awalnya

target ditujukan pada 15 SKPD/Kecamatan yang menjadi sampel

Ombudsman RI atau sekitar 25% dari SKPD/Kecamatan di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung. Dalam proses pembinaan dilakukan kepada

15 SKPD sampel Ombudsman RI juga dilibatkan 45 SKPD lainnya melalui

bimbingan teknis dan self asesement dalam memenuhi kriteria tangible

standar pelayanan publik dengan narasumber dari Ombudsman RI

Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan

tersebut adalah sebanyak 59 SKPD seluruhnya memenuhi kriteria yang

ditetapkan oleh Ombudsman RI, sehingga capaian kinerja indikator

SKPD yang berada di Zona Hijau standar kepatuhan pelayanan publik

adalah sebesar 386.88% atau melebihi target yang direncanakan

Pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandung ditargetkan rata-rata

IKM Kota Bandung sebesar 72.50 dan berdasarkan hasil evaluasi hasil

survey diketahui bahwa Kecamatan sangat dominan dalam

menyampaikan laporan hasil survey IKM diperoleh rata-rata IKM sebesar

75.23, dengan demikian maka capaian kinerja

indikator ini adalah sebesar 103,77% atau

melebih target yang direncanakan.

Pada indikator Persentase SKPD/Unit

Kerja yang bersertifikat ISO target ditujukan

pada SKPD/Unit Kerja yang telah dilakukan

pendampingan penerapan Sistem manajemen

mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang ditandai

dengan diperolehnya sertifikasi penerapan

SMM. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah

memperoleh pendampingan penerapan SMM

adalah sebanyak 68 SKPD/Unit Kerja. Pada tahun 2014 sebanyak

56 SKPD/Unit Kerja atau 82.35% ditargetkan tetap memperoleh

sertifikasi melalui kegiatan surveillance penerapan SMM oleh konsultan

pendampingan. Melalui kegiatan tersebut diperoleh hasil sebanyak 56

SKPD/Unit Kerja atau 82.35% masih bersertifikat penerapan SMM ISO,

dengan demikian maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar

100% atau sesuai dengan target yang direncanakan.

Pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandungditargetkan rata-rataIKM Kota Bandungsebesar 72.50 danberdasarkan hasilevaluasi hasil surveydiketahui bahwaKecamatan sangatdominan dalammenyampaikan laporanhasil survey IKMdiperoleh rata-rata IKMsebesar 75.23



Untuk 6 indikator lainnya antara lain Persentase SKPD yang

pengelolaan pelayanan publiknya baik, Persentase SKPD yang

menerapkan Standar Pelayanan Publik, Persentase SKPD berbudaya

pelayanan prima, Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan

pelayanan berkriteria baik, Persentase SKPD yang memanfaatkan

teknologi informasi dalam pelayanan publik dan IKM Sekretariat Daerah

belum dilakukan pengukuran indikator pada tahun 2014 sehubungan

indikator tersebut hasil reviu pada bulan maret 2015 dan akan dilakukan

pengukuran pada akhir tahun 2015 sekaligus untuk melengkapi

pelaporan triwulan 4 dan LKIP Tahun 2015 serta secara bertahap

dimaksudkan untuk membantu evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi tahun 2015 dan 2016.

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja sasaran Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik pada 4 indikator yang dilakukan pengukuran

pada tahun 2014 sebagaimana uraian pada paragraf berikut ini.

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No.

25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah

pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan

masyarakat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang hasilnya diperoleh

melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada

seluruh unit layanan SKPD.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada SKPD

diperoleh rata-rata IKM Kota Bandung, SKPD yang menyampaikan data

hasil survey sebanyak 44 SKPD/Unit Kerja, metode

pengukuran hasil survey kepuasan masyarakat

cukup variatif diantaranya menggunakan

pendekatan SK. Menpan Nomor 25 Tahun 2004,

metode analisis kesejangan tingkat kepentingan

dan tingkat kepuasan, serta metode survey

lainnya

Rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat

dengan berbagai metode tersebut sebagaimana tabel berikut:

Survey KepuasanMasyarakat (IKM)merupakan AmanatUU No. 25/2009tentang PelayananPublik



Tabel. 3.12Rekapitulasi Hasil Surver Kepuasan Masyarakat

Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota BandungTahun 2014

1. BERDASARKAN SK. MENPAN NOMOR 25 TAHUN 2004No Nama SKPD / Unit

KerjaWaktu

PelaksanaanSurvey

Jumlah

Kuisioner

IKM

SKALA 4 SKALA 5

1 UPT Puskesmas Puter 2014 7 3.05 76.202 UPT Puskesmas

GarudaJuni 2014 7 2.98 74.62

3 UPT PuskesmasPagarsih

2014 7 3.27 81.83

4 UPT PuskesmasSukajadi

Mei 2014 7 2.98 74.43

5 UPT PuskesmasMargahayu Raya

2014 14 3.03 75.79

6 UPT PuskesmasPasirkaliki

2014 14 3.04 75.99

7 UPT PuskesmasPasundan

2014 14 3.04 80.20

8 UPT Puskesmas Kopo Mei 2014 14 3.09 77.339 Kecamatan Bandung

WetanJuni 2014 14 3.17 79.25

10 Kecamatan SumurBandung

Juli 2014 14 2.98 74.57

11 Kecamatan Lengkong Juli 2014 14 3.27 81.6812 Kecamatan Gedebage November 2014 14 3.02 75.4313 Kecamatan

BatununggalOktober 2014 14 2.82 70.50

14 KecamatanPanyileukan

Desember 2014 14 3.07 77.86

15 Kecamatan Sukajadi Maret 2014 14 2.67 66.6716 Kecamatan Antapani Maret 2014 14 3.21 80.2017 Kecamatan Regol Desember 2014 14 2.87 71.7718 Kecamatan

Cibeunying Kidul2014 14 3.16 79.10

19 KecamatanArcamanik

Desember 2014 14 2.94 75.60

20 Kecamatan BabakanCiparay

Desember 2014 14 3.17 79.15

21 Kecamatan Sukasari Oktober 2014 14 3.18 79.5022 Kecamatan Cicendo Agustus 2014 10 2.91 72.7523 Kecamatan Bojongloa

KalerDesember 2014 14 3.20 80.02

24 KecamatanKiaracondong

Desember 2014 14 2.79 69.75

25 Kecamatan Cinambo Pebruari 2014 14 2.78 69.6326 Kecamatan Rancasari Desember 2014 14 3.28 81.9027 Kecamatan

AstanaanyarDesember 2014 14 2.46 61.55

28 Bappeda 2014 14 2.98 74.4329 Rskgm Oktober 2014 14 3.02 75.5030 Sor Persib Desember 2014 14 2.76 68.92



31 Sor Sepakbola Lodaya Desember 2014 14 2.52 63.0232 Gor Bulu Tangkis

LodayaDesember 2014 14 2.69 67.17

2.BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KEPUASAN

33 Kecamatan BojongloaKidul

September 2014 10 89.20

34 Kecamatan Cibiru September 2014 10 73.60

35 Kecamatan BandungKulon

Maret 2014 10 73.60

36 Kecamatan Cidadap Desember 2014 10 75.20

Sumber: bagian Orpad Setda Kota Bandung Hasil Pengolahan Data,Tahun 2014

Pada diagram di atas, menunjukkan gambaran hasil penilaian IKM

SKPD/Unit Kerja di Lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut secara umum dapat dibagi 3 cara pengukuran

kepuasan masyarakat/pelanggan

Data SKPD/Unit Kerja yang melakukan pengukuran berdasarkan

kelompok SKPD/Unit Kerja, dan Metode Pengukuran sebagai berikut:

1. Kecamatan sebanyak 23 lokasi dengan 2 Metode Pengukuran

2. Rumah Sakit dan Puskesmas sebanyak 9 lokasi dengan 1 Metode

Pengukuran

3. Sarana Olah raga sebanyak 3 lokasi dengan 1 Metode Pengukuran

4. Dinas/Badan sebanyak 9 lokasi dengan berbagai metode pengukuran



Grafik 3.1

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung Tahun 2014

Jumlah Kecamatan yang melakukan survey IKM berdasarkan SK.

Menpan Nomor 25 tahun 2004, sebanyak 18 Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.13

Data Hasil Survey IKM Kecamatan Tahun 2014

NO NAMA SKPD / UNIT KERJA NRRTERTIMBANG

IKM

1 Kecamatan Bandung Wetan 3.17 79.252 Kecamatan Sumur Bandung 2.98 74.573 Kecamatan Lengkong 3.27 81.684 Kecamatan Gedebage 3.02 75.435 Kecamatan Sukasari 3.18 79.506 Kecamatan Arcamanik 2.94 75.607 Kecamatan Babakan Ciparay 3.17 79.158 Kecamatan Bojongloa Kaler 3.20 80.029 Kecamatan Panyileukan 3.07 77.8610 Kecamatan Antapani 3.21 80.2011 Kecamatan Regol 2.87 71.7712 Kecamatan Sukajadi 2.67 66.6713 Kecamatan Batununggal 2.82 70.50

0 20 40 60 80 100

KECAMATAN BANDUNG WETANKECAMATAN SUMUR BANDUNG

KECAMATAN LENGKONGKECAMATAN GEDEBAGEKECAMATAN SUKASARI

KECAMATAN ARCAMANIKKECAMATAN BABAKAN CIPARAYKECAMATAN BOJONGLOA KALER

KECAMATAN PANYILEUKANKECAMATAN ANTAPANI

KECAMATAN REGOLKECAMATAN SUKAJADI

KECAMATAN BATUNUNGGALKECAMATAN CINAMBO

KECAMATAN RANCASARIKECAMATAN ASTANAANYAR

KECAMATAN CIBEUNYING KIDULKECAMATAN KIARACONDONG

Rata-rata IKM Kota Bandung

NILAI IKM KOTA BANDUNG 2014

Nilai Rata-Rata Tertimbang IKM



NO NAMA SKPD / UNIT KERJA NRRTERTIMBANG

IKM

14 Kecamatan Cinambo 2.78 69.6315 Kecamatan Rancasari 3.28 81.9016 Kecamatan Astanaanyar 2.46 61.5517 Kecamatan Cibeunying Kidul 3.16 79.1018 Kecamatan Kiaracondong 2.79 69.75

54.03 1,354.12Rata-rata NRR dan IKM KotaBandung

3.00 75.23

Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah 2015diolah

Dari tabel tersebut di atas maka rata IKM Kecamatan di Kota

Bandung adalah 75,23 atau kategori Baik, nilai tertinggi pada Kecamatan

Rancasari sebesar 81,90 dan Kecamatan Lengkong sebesar 81,68 atau

Kategori A/Sangat Baik dan IKM terendah pada Kecamatan Astanaanyar

dengan nilai IKM 61,55 kategori C atau Kurang Baik.

Kecamatan yang berada di atas rata-rata IKM Kota Bandung

antara lain : Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Lengkong,

Kecamatan Gedebage, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Arcamanik,

Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan

Panyileukan, Kecamatan Antapani, Kecamatan Rancasari dan Kecamatan

Cibeunying Kidul. Dan Kecamatan yang berada di bahwa rata-rata IKM

Kota Bandung adalah Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Regol,

Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Cinambo,

Kecamatan Astanaanyar Dan Kecamatan Kiaracondong

Berdasarkan rekapitulasi tabulasi hasil Survey pengukuran IKM

Kecamatan se kota Bandung terlampir, NRR unsur pelayanan yang

tertinggi nilainya adalah unsur ke 6 dan 11 dengan NRR unsur layanan

sebesar 3,15 yaitu Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat

keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; dan Kepastian BiayaPelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya

yang telah ditetapkan.

Sedangkan NRR unsur pelayanan yang terendah nilainya adalah

unsur ke 2 dengan NRR unsur layanan sebesar 3,04 dan unsur ke 12

dengan NRR unsur layanan sebesar 3,05, yaitu Persyaratan Pelayanan,

yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya dan



Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja indikator rata-

rata IKM Kota Bandung yang diwakili oleh Kecamatan, Rumah Sakit dan

Puskesmas dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan SK

Menpan Nomor 25 Tahun 2004 diperoleh rata-rata IKM sebesar 75,23

atau kategori B, dimana capaian tersebut telah memenuhi target yang

diperjanjikan yaitu kategori B, sehingga capaian kinerja adalah 100%

atau termasuk kategori sangat

Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata IKM Kota Bandung

tahun 2013 sebesar 76,15, maka capaian tahun 2014 menurun 0,92

point walaupun berada pada kategori yang sama yaitu B atau Baik.

Sedang bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada kategori A

(minimal nilai 81,26) maka capaian tahun 2013 dan 2014 telah mencapai

92,58% atau kurang 7,42% dari target RPJMD tahun 2018.

Faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kota

Bandung adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan

masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh

unit pelayanan SKPD. Selain itu dukungan Ombudsman RI dalam

melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukan melalui hasil

survey independent kepatuhan standar pelayanan publik. Pada awal

tahun 2014 Ombudsman RI merilis hasil survey pada 30 SKPD di Kota

Bandung dan diantaranya 18 SKPD/Unit Kerja berada dalam zona merah

kepatuhan standar pelayanan publik, atau tidak memenuhi standar yang

telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan

pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara mandiri

oleh Pemerintah Kota Bandung pada 15 SKPD dan 15 Unit Kerja yang

telah dilakukan survey oleh Ombudsman RI dan ditambah dengan 45

SKPD lainnya untuk pembinaan kinerja pelayanan publik untuk

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Ombudsman RI

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, secara bertahap.

Data hasil survey Ombudsman RI dan perkembangan hasil self

assesment kinerja pelayanan publik dimensi tangibles/ bukti fisik pada

75 SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2014,

sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.14Perkembangan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja

Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014

No SKPD/Unit KerjaHasil SurveyOmbudsmanTahun 2013

/ Zona

Hasil SelfAssesmentBulan Juli2014/Zona

Hasil SelfAssesmen

BulanSeptember2014/Zona

1 Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Bandung;

930 Hijau 850 Hijau 850 Hijau

2 Badan Kesatuan Bangsa &Pemberdayaan MasyarakatKota Bandung;

540 Kuning 870 Hijau 870 Hijau

3 Badan PengelolaanLingkungan Hidup KotaBandung;

560 Kuning 710 Kuning 710 Kuning

4 Dinas Pencegahan &Penanggulangan KebakaranKota Bandung;

510 Kuning 610 Kuning 830 Hijau

5 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil KotaBandung;


6 Rumah Sakit Umum DaerahKota Bandung;


7 Rumah Sakit Khusus Ibudan Anak Kota Bandung;


8 PDAM Tirta Wening; 800 Kuning 860 Hijau 860 Hijau9 PD. Bank Perkreditan

Rakyat;560 Kuning 830 Hijau 830 Hijau

10 UPT OperasionalPemeliharaan Wil Karees


11 Laboratorium Kesehatan; 740 Kuning 935 Hijau 935 Hijau12 Tempat Pemakaman Umum

Gumuruh;520 Kuning 560 Kuning 560 Kuning

13 Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung;

470 Merah 830 Hijau 830 Hijau

14 Dinas Tata Ruang &Ciptakarya Kota Bandung;


15 Dinas Pelayanan Pajak KotaBandung;


16 Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset DaerahKota Bandung;


17 Dinas Sosial Kota Bandung; 420 Merah 520 Kuning 830 Hijau18 PD. Kebersihan; 320 Merah 670 Kuning 670 Kuning19 PD. Pasar Bermartabat; 60 Merah 870 Hijau 870 Hijau20 Kecamatan Astana Anyar; 265 Merah 900 Hijau 900 Hijau21 Kecamatan Kiaracondong; 320 Merah 810 Hijau 810 Hijau22 Kecamatan Ujung Berung; 490 Merah 810 Hijau 810 Hijau23 Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan& Anak (P2TP2A);


24 UPT PengaduanMasyarakat;


25 Rumah Pemotongan Hewan; 450 Merah 890 Hijau 890 Hijau26 Pengelolaan Terminal; 345 Merah 700 Kuning 700 Kuning27 UPT Pengembangan

Kegiatan Pendidikan Non210 Merah 690 Kuning 690 Kuning



No SKPD/Unit KerjaHasil SurveyOmbudsmanTahun 2013

/ Zona

Hasil SelfAssesmentBulan Juli2014/Zona

Hasil SelfAssesmen

BulanSeptember2014/Zona

Formal dan Informal;28 Gelanggang Olah Raga

Bandung;320 Merah - -

29 Balai Latihan Kerja; 260 Merah 870 Hijau 870 Hijau30 Padepokan Seni Mayang

Sunda;240 Merah 930 Hijau 930 Hijau

sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda KotaBandung Tahun 2014

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikantara lain :

Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan dan Pengembangan penyelenggaraan pelayanan

perizinan terpadu, dan

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Tindaklanjut yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang

dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota

Bandung, antara lain

a) Meningkatkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada SKPD sesuai

ketentuan yang berlaku

b) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan

menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparatur

pengawasan internal

c) Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik

pada SKPD dan Kelurahan di Kota Bandung

d) Pemanfaatan teknologi informasi untuk memeroleh data hasil survey

kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat pada SKPD/Unit

Kerja




Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No IndikatorKinerja Satuan

KondisiTahun2013

Tahun 2014%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 NilaiEvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporanKinerja

Angka 7.8 8.50 8.67 102.00 12.50 69.36

2 NilaiEvaluasiAKIPSekretariatDaerah

Angka 53.63 60.1 61.49 102.31 80.10 76.77

3 PersentaseSKPD yangmenerapkanmanajemenakuntabilitaskinerjaberkriteriabaik

% - 19.67 n/a - 98.32 n/a


102.16 73.06

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia

birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP

Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak

Evaluasi AKIP.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

diukur dengan 2 indikator dari 3 indikator sasaran yang diperjanjikan yaitu

Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen perencanaan kinerja dan

Nilai Hasil Evaluasi AKIP Setda Kota Bandung. Salah satu indikator yang

belum dilakukan pengukuran adalah pada indikator penunjang yaitu



Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja

berkriteria baik karena merupakan indikator baru hasil reviu bulan Maret

2015. berdasarkan hasil pengukuran pada 2 indikator yang diukur tersebut

diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102.16%.

Pada indikator pertama Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen

Pelaporan Kinerja

pada Tahun 2014

capaiannya sebesar

8.67 dari target

sebesar 8.50 atau

capaian kinerja

indikator sebesar

102.00%. Capaian

komponen

pelaporan sebesar

8.67 pada tahun 2014 meningkat sebesar 0.87 poin dari capaian tahun

sebelumnya sebesar 7.59 pada tahun 2012 dan sebesar 7.8 pada tahun

2013 atau peningkatan sebesar 11.15% di tahun 2014. bila dibandingkan

dengan target renstra tahun 2018 sebesar 12.50 dari bobot maksimal

sebesar 15.00 maka capaian tahun 2014 sebesar 8.67 capaian kinerjanya

sebesar 69.36%. Bila dibandingkan dengan 11 Kota/Kabupaten berkategori

B, tentu nilai komponen pelaporan kinerja Kota Bandung saat ini masih

masih perlu peningkatan bukan hanya pada pelaporan di tingkat

Pemerintah Kota tetapi juga pada nilai pelaporan kinerja SKPD sebagai

entitas evaluasi AKIP.

Pada indikator kedua Nilai AKIP Sekretariat Daerah pada Tahun 2014

adalah sebesar 61.49 atau kategori CC. Bila dibandingkan dengan target

sebesar 60.1 maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 102.31%

atau melebih target yang direncanakan, bila dibandingkan dengan capaian

tahun sebelumnya (2013) sebesar 53.63 maka capaian tersebut meningkat

7.89 poin atau meningkat 14.71%. Bila dibandingkan dengan SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh

Inspektorat Kota Bandung pada Tahun 2014 posisi Setda Kota Bandung

berada pada peringkat 22 dari 61 SKPD, berada di bawah Dinas Tata Ruang

dan Cipta Karya yang memperoleh nilai sebesar 61.78 dan berada di atas

posisi Kecamatan Babakan Ciparay yang memperoleh nilai sebesar 61.21.



Diagram 3.4

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota

Bandung tahun 2014 adalah 55,14 atau kategori CC telah memenuhi target

CC berdasarkan target RPJMD atau capaian sebesar 100%, Capaian

tersebut naik 4,83 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai nilai

sebesar 50.31. untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi

AKIP Kota Bandung sejak tahun 2012 meliputi meliputi 5 komponen AKIP

sebagaimana table berikut :

Tabel 3.16

Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd 2014

Komponen Bobot 2012 2013 2014

Perencanaan Kinerja 35 17.5 18.22 18.66Pengukuran Kinerja 20 9.5 6.01 10.75Pelaporan Kinerja 15 7.59 7.8 8.67Evaluasi Kinerja 10 3.74 5.12 5.27Capaian Kinerja 20 10.55 13.16 11.79Total 100 48.88 50.31 55.14Kategori C CC CCSumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014

Berdasarkan Surat KemenPAN-RB No. B/462/M.PAN-RB/01/2014

Hal Hasil Evaluasi AKIP tanggal 27 Januari 2014 dikemukakan 9

rekomendasi perbaikan AKIP Kota Bandung, yang selanjutnya dilakukan

tindaklanjut perbaikan oleh manajemen perubahan SAKIP Bandung secara

terkoordinasi bersama antara Bappeda, Inspektorat serta Bagian Organisasi

dan Pemberdayaan Aparatur Daerah. Rekomendasi Kementerian

pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi serta tindak lanjut

48.8

8 50.3

1

55.1

4

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

NILAI HASIL EVALUASI AKIPKOTA BANDUNG

CC

C



perbaikan yang dilakukan setelah diketahui potensi ketidaksesuaian dengan

kriteria evaluasi, sebagai berikut :

a. Rekomendasi

1. Menyempurnakan rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen

perencanaan sehingga lebih dapat terukur dan menggambarkan hasil

2. Melengkapi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sasaran

yang berorientasi hasil(outcome)IKU

3. Menyempurnakan rumusan Indikator kinerja dalam dokumen

perencanaan agar memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang

baik, antara lain spesifik, relevan dan menggambarkan hasil (SMART)

4. Menyusunan IKU secara formal sebagaimana dimaksud dalam

PermenPAN nomor 9 Tahun 2007 dan memanfaatkannya dalam

dokumen Perencanaan termasuk dokumen PK

5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target-

target kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK

6. Mengungkapkan dalam LAKIP informasi tentang hasil evaluasi dan

analisis capaian

7. LAKIP menyajikan informasi ttg Akuntabilitas keuangan yang terkait

dengan pencapaian kinerja

8. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja

beserta hambatannya

9. Melakukan evaluasi program sebagai strategi pencapaian sasaran

sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan

b. Tindak lanjut Perbaikan

1. Bimtek peningkatan pemahaman aparatur (seluruh SKPD) untuk

mampu membuat rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen

perencanaan agar seluruhnya terukur dan menggambarkan hasil

2. Sosialisasi IKU

3. Perumusan IKU Kota dan SKPD (dalam dokumen perencanaan :

RPJMD, RKT, Renstra, RKPD, Renja dan PK)

4. Menyusun dan menetapkan Kepwal Bandung tentang IKU Kota dan

SKPD tahun 2014-2018

5. Konsultasi tata cara pemantauan/ monitoring atas pencapaiannya

secara berkala

6. Merancang rumusan prosedur dan format pemantauan/ monitoring

atas pencapaiannya secara berkala



7. Konsultasi teknis pengumpulan data dan analisis capaian kinerja

8. Bimtek penyusunan LAKIP

9. Bimtek evaluasi AKIP

10. Pembangunan aplikasi SILAKIP

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretariat adalah Program Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah daerah dan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

Adapun Output kegiatan berupa dokumen perencanaan dan pelaporan

kinerja Kota dan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, serta

aplikasi pendukung pelaporan akuntabilitas kinerja (SILAKIP) Kota Bandung

yang digunakan sebagai pendukung utama implementasi SAKIP Kota

Bandung.


Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar NegeriDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018


%

Tahun2018

%Target Realisasi Target

1 Persentase naskahkerjasama aktiflingkup dalamnegeri yangdiimplementasikan

% 40.00 48.90 122.25 60 81.50

2 Persentase naskahkerjasama aktiflingkup luar negeriyangdiimplementasikan

% 10.00 18.96 189.6 25 75.84

Rata-Rata CapaianKinerja

155.925 78.67

Sasaran Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar

Negeri diukur melalui indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup

dalam negeri dan luar negeri yang diimplementasikan. Capaian kinerja

indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang

diimplementasikan sebesar 48.90% melebihi target sebesar 40.00% atau

capaian kinerja sebesar 122.25% sedangkan indikator Persentase naskah

kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan sebagai

indikator penunjang capaiannya sebesar 18.96% melebihi target yang

ditetapkan sebesar 10% atau capaian kinerja sebesar 189.60%. Dengan



demikian rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 adalah

155.93% dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018

capaiannya sebesar 78,67%.

Capaian tersebut diperoleh dari pengukuran dan kriteria

keberhasilan indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup

dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan

Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup

dalam negeri

2. Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup

dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan

Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup

dalam negeri

Kriteria Pengukuran kerjasama dalam negeri:

Yang dimaksud naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang

jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran

berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut

masih efektif berjalan.

Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk

kerjasama lingkup dalam negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang

terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama yaitu

terhitung sejak tahun 2007, dengan bentuk naskah, baik Kesepakatan

Bersama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, maupun bentuk

perikatan hukum lainnya.

Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup dalam negeri

sudah terimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung adalah:

1. Minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau

Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, atau

2. minimal satu dari seluruh ruang lingkup Perjanjian kerjasama aktif

dalam naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata

dalam program/kegiatan SKPD., atau

3. minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau

Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam



program/kegiatan SKPD, walaupun tidak/belum ditindaklanjuti

dalam Perjanjian Kerjasama.

Kriteria Pengukuran kerjasama luar negeri:

Yang dimaksud naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang

jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran

berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut

masih efektif berjalan.

Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk

kerjasama lingkup luar negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang

terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama, dengan

bentuk naskah Letter of Intent maupun Memorandum of understanding.

Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup luar negeri

sudah terimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung adalah:

1. Letter of intent yang telah dibuat antara Pemerintah Kota Bandung

dengan mitra kerjasama luar negeri telah ditindaklanjuti dalam

bentuk Memorandum of Understanding; atau

2. Minimal satu dari seluruh ruang lingkup dalam naskah Memorndum

of Understanding yang masih aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata

dalam program/kegiatan SKPD.

Kolaborasi atau kerjasama merupakan salah satu pilar dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Melalui kolaborasi dengan

berbagai pihak baik yang bersifat vertikal (dengan pemerintah pusat,



Kementerian/LPNK, dan instansi pemerintahan lainnya), maupun

kolaborasi horizontal (antar daerah, dan stake holder pembangunan lainnya

baik sektor privat maupun masyarakat), bahkan kerjasama dengan mitra

dari luar negeri, baik dalam bentuk sister city maupun dengan badan

swasta asing di luar negeri, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan

pembangunan di Kota Bandung, baik dalam pembangunan infrastruktur

maupun non infrastruktur, serta mempercepat penyelenggaraan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat kota Bandung,

yang pada akhirnya dapat segera mewujudkan visi Kota Bandung yang

Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Oleh karena itu setiap kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah

Kota Bandung, harus senantiasa dapat diimplementasikan oleh setiap SKPD

terkait dalam tindakan nyata, dan diharapkan dapat terukur hasilnya

untuk mengetahui efektivitas dari kerjasama yang telah dibuat tersebut.

Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 50 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah disebutkan bahwa

pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD, namun

demikian, sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Bandung, disebutkan bahwa salah satu tugas pokok bagian

kerjasama adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kerjasama. Oleh

karena itu implementasi kerjasama yang telah dibuat sudah barang tentu

menjadi indikator kinerja bagi Bagian Kerjasama untuk mengetahui

efektivitas kerjasama aktif yang telah dibuat.

Pada indikator pertama, yaitu persentase naskah kerjasama aktif

lingkup dalam negeri yang diimplementasikan diukur berdasarkan

persentase jumlah ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup

dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah

keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam

negeri, dimana dalam hal ini naskah kerjasama aktif dibatasi pada naskah

kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun

anggaran yang bersangkutan, dengan data naskah kerjasama aktif

didasarkan pada data naskah kerjasama yang terinventarisir dan

terdokumentasikan pada Bagian Kerjasama yaitu naskah kerjasama yang

dibuat sejak tahun 2007. Adapun Jumlah naskah kerjasama beserta ruang



lingkup dan implementasi dari ruang lingkup adalah sebagaimana

tercantum dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.18Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Dalam Negeri

Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif(Tahun 2007 s/d 2014)

No MitraKerjasama

TAHUNJumlahNaskah

s/d2013

JumlahNaskah

s/d2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kesber/MoU PKS

Kesber/

MoUP K S

Kesber

/MoUP K S

Kesber/

MoU

PK

S

Kesber/

MoUPKS

Kesber/

MoU

PK

S

Kesber/

MoU

PK

S

Kesber/

MoU

PK

S1 Antar Daerah 4 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 0 4 0 17 212 Kementerian/

LPNK2 0 2 1 3 0 4 0 2 1 4 2 3 1 5 1 25 31

3 PerguruanTinggi

0 0 5 0 1 0 1 1 4 0 3 0 3 0 7 0 18 25

4 Badan Hukum 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 3 3 1 3 13 17

Total 73 94

No Mitra KerjasamaJumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2013 Jumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2014

Aktif Ruang Lingkup Implementasi Aktif Ruang Lingkup Implementasi1 Antar Daerah 8 21 7 10 41 8

2 Kementerian/LPNK 14 50 36 14 48 33

3 Perguruan Tinggi 16 51 15 10 42 17

4 Badan Hukum 10 25 11 11 24 16

48 147 69 45 155 74

Sumber : Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung tahun 2014



Pada indikator kedua sebagai penunjang, yaitu persentase naskah

kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan diukur

berdasarkan persentase jumlah ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif

lingkup luar negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan

jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup luar

negeri

Tabel 3.19

Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Luar NegeriDan Jumlah Naskah Kerjama Aktif

Sampai Dengan Tahun 2014

NO JenisKerjasama

TAHUNJUMLA

HNASKAH s/d2013

JUMLAH

NASKAHs/d

2014

1990-2000

2001-2011

2012 2013 2014 2015

LoI MoU LoI MoU LoI MoU LoI MoU LoI MoU LoI MoU

1 Sister City 0 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7 8

2 BadanSwastaAsing

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

3 KerjasamaTeknis

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7 9

Jumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2013 Jumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2014

Aktif RuangLingkup

Implementasi Aktif RuangLingkup

Implementasi

7 77 4 6 54 7

0 0 0 1 4 40 0 0 0 0 07 77 4 7 58 11

Sumber: Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung tahun 2014

Bahwa implementasi dari suatu naskah kerjasama yang telah

difasilitasi perumusannya oleh Bagian Kerjasama, sebenarnya merupakan

ranah dari SKPD terkait untuk menindaklanjutinya, apakah dalam bentuk

menindaklanjuti ruang lingkup dari naskah kesepakatan bersama/MoU

menjadi suatu Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih detail/teknis dan

operasional sesuai dengan tupoksi SKPD terkait, maupun secara langsung

menindaklanjuti ruang lingkup naskah kesepakatan bersama/MoU atau



Perjanjian Kerjasama ke dalam suatu aksi nyata dalam program/kegiatan

SKPD.

Namun demikian mengingat salah satu tupoksi Bagian Kerjasama

sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Bandung, adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas

penyelenggaraan kerjasama baik lingkup dalam maupun luar negeri, oleh

karenanya sejauhmana naskah kerjasama aktif yang telah dibuat oleh

Pemerintah Kota Bandung melalui fasilitasi Bagian Kerjasama, telah

diimplementasikan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

sesuai dengan Tupoksi SKPD dan ruang lingkup yang diatur dalam naskah

kerjasama, menjadi sasaran kinerja Bagian Kerjasama. Secara tidak

langsung Bagian Kerjasama mempunyai kewajiban untuk memonitor dan

mengevaluasi efektivitas kerjasama yang telah dibuat dikaitkan dengan

pencapaian tujuannya untuk mempercepat

Capaian kinerja nyata implementasi naskah kerjasama lingkup dalam

negeri tahun 2014 adalah:

1. Naskah kerjasama yang berhasil dibuat sebanyak 21 Naskah, terdiri dari

4 naskah kesepakatan bersama antar daerah, 5 naskah kesepakatan

bersama dan 1 naskah perjanjian kerjasama dengan kementerian atau

instansi pemerintahan lainnya, 7 naskah kesepakatan bersama dengan

lembaga perguruan tinggi, 1 naskah kesepakatan bersama dan 3 naskah

Perjanjian Kerjasama dengan Badan Hukum

2. Bahwa dari Naskah kerjasama aktif yag telah dihasilkan baik selama

tahun 2014, maupun terhitung sejak tahun 2007 yang

terdokumentasikan pada bagian kerjasama adalah terdapat 94 naskah

kerjasama aktif dengan total jumlah ruang lingkup yang harus

ditindaklanjuti oleh SKPD sebanyak 155 ruang lingkup, diketahui bahwa

yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD adalah sebanyak 74 ruang lingkup

naskah kerjasama, sehingga capaian kinerja nyata untuk tahun 2014

adalah sebesar :

(74 ruang lingkup naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti/155 ruang

lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 47,7%Keberhasilan tersebut didukung dengan terfasilitasinya Pemerintah

Kota Bandung dalam keikutsertaan pada kegiatan Rakernas APEKSI 2014 di

Kota Dumai, Muskomwil III APEKSI 2014 di Kota Magelang, Rakor APEKSI



dan APKASI di Kota Menado, serta kegiatan Rakor Komwil III APEKSI di

Kota Pekalongan.

Apabila memperhatikan Rencana Kerja SKPD tahun 2014,

sebagaimana tertuang dalam Perwal No. 1067 Tahun 2013 tentang Revisi

RKPD Kota Bandung Tahun 2014, target capaian kinerja untuk program

kerjasama antar pemerintah daerah untuk kegiatan Fasilitasi Kerjasama

Antar Daerah dan APEKSI, adalah terfasilitasinya penyusunan 11 naskah

kerjasama, serta terfasilitasinya berbagai kegiatan APEKSI. Selain itu

berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Bagian Kerjasama untuk

kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah dan APEKSI adalah sebesar 40%.

Sehingga untuk indikator terimplementasikannya kerjasama lingkup

dalam negeri oleh SKPD telah melampaui target capaian yang direncanakan

sebesar 40%, yaitu sebesar 47,7% atau terdapat selisih positif sebesar 7,7%,

bahkan telah melebihi capaian target untuk tahun 2015 yang ditetapkan

sebesar 45%, sehingga untuk tahun 2015 perlu kiranya dilakukan revisitarget capaian kinerja.

Capaian kinerja ini juga didorong oleh adanya kerjasama yang

memang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat dan langsung

dilaksanakan seperti halnya kerjasama dengan BPJS kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan, tapi juga didorong oleh program Kota Bandung, seperti

antara lain program bandung memanggil, yang membawa dampak

kerjasama dengan perguruan tinggi segera direspon dan ditindaklanjuti oleh

hampir seluruh SKPD.



Tabel 3.20Perbadingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan 2014

NOMITRA

KERJASAMA

TAHUN JUMLAH NASKAHs/d 2013

JUMLAH NASKAHs/d 2014

JUMLAH NASKAH AKTIFS/D TAHUN 2013

JUMLAH NASKAH AKTIFS/D TAHUN 2014

2013 2014

AKTIF RUANGLINGKUP

IMPLEMENTA

SIAKTIF RUANG

LINGKUPIMPLEMENTASIKesber/

MoUPKS

Kesber/MoU

PKS

Kesber/MoU

PKS

total Kesber/MoU

PKS

total

1 AntarDaerah

1 0 4 0 10 7 17 14 7 21 8 10 7 9 41 8

2 Kementerian/LPNK

3 1 5 1 20 5 25 25 6 31 14 14 36 14 48 33

3 PerguruanTinggi

3 0 7 0 17 1 18 24 1 25 16 10 15 10 42 17

4 BadanHukum

3 3 1 3 8 5 13 9 8 17 10 11 11 11 24 16

Total 10 4 17 4 55 18 73 72 22 94 48 147 69 45 45 155



Dari Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perbandingan capaian

kinerja unit kerja Bagian Kerjasama, untuk tahun 2013 dan 2014 adalah:

1. Naskah kerjasama yang dibuat pada tahun 2013 sebanyak 14 Naskah

kerjasama terdiri dari 10 Naskah Kesepakatan Bersama/MoU dan 4

naskah Perjanjian Kerjasama, sedangkan di tahun 2014 telah dibuat 21

Naskah kerjasama terdiri dari 17 Naskah Kesepakatan Bersama/MoU

dan 4 naskah Perjanjian Kerjasama.

2. Sampai dengan tahun 2013, seluruh naskah kerjasama karjasama yang

telah dibuat dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama adalah

sebanyak 73 naskah kerjasama (55 naskah Kesepakatan Bersama/MoU

dan 18 naskah Perjanjian Kerjasama), dimana dari ke 73 naskah

kerjasama tersebut, yang masih menjadi naskah kerjasama aktif ada

sebanyak 48 Naskah kerjasama aktif dengan jumlah keseluruhan ruang

lingkup kerjasama yang harus ditindaklanjuti ada 147 ruang lingkup,

dan berhasil di tindaklanjuti/terimplementasikan oleh SKPD sebanyak

69 ruang lingkup. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2013 adalah

sebesar :


lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 46,9%

3. Sementara itu sampai dengan tahun 2014, seluruh naskah kerjasama

karjasama yang telah dibuat dan terdokumentasikan di Bagian

Kerjasama adalah sebanyak 94 naskah kerjasama (72 naskah

Kesepakatan Bersama/MoU dan 22 naskah Perjanjian Kerjasama),

dimana dari ke 94 naskah kerjasama tersebut, yang masih menjadi

naskah kerjasama aktif sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 45

Naskah kerjasama aktif dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup

kerjasama yang harus ditindaklanjuti ada 155 ruang lingkup, dan

berhasil di tindaklanjuti/terimplementasikan oleh SKPD sebanyak 74

ruang lingkup. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2014 adalah

sebesar


lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 47,7%




meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alamDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018


%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 Persentase SKPD/UnitKerja yang telahmelaksanakan kebijakanSDA/LH

% 100 - n/a 100 n/a

Sasaran meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam

diukur melalui indikator penunjang persentase SKPD/Unit Kerja yang

melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD yang berhubungan dengan

SDA/LH yaitu BPLH, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas

Pemakaman dan Pertamanan serta Bappeda dengan memonitor dan

pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang SDA/LH dimana formulasi

dan kriteria pengukurannya belum jelas. Rumus yang digunakan saat ini

adalah diukur dari jumlah SKPD yang melaksanakan kebijakan SDA/LH

sedangkan kriteria belum disusun. adapun SKPD yang melaksanakan

kebijakan tersebut sebanyak 5 SKPD yaitu BPLH, Dispertapa, Diskamtam,

Bappeda dan DBMP.

Mengingat Kota Bandung tidak memiliki banyak potensi SDA/LH

maka pengukuran hal-hal yang dilakukan terhadap kebijakan SDA selain

pada perumusan kebijakan Pemerintah Daerah juga pada penanganan

masalah SDA/LH, khususnya yang terkait dengan potensi Udara, Air dan

Tanah serta permasalahannya. Pada Tahun 2014 kinerja nyata pada

SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD

diperoleh dari implementasi taman tematik, kolam retensi, pengelolaan

sampah 3R di tingkat lingkungan pemukiman, pemanfaatan sampah untuk

energy metode biodigester, pemanfaatan lahan kritis dan perencanaan

bidang SDA/LH dan beberapa kebijakan lainnya, yang secara teknis

dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015.

Pada indikator ini tidak terdapat data yang dapat dibandingkan

dengan capaian tahun sebelumnya dan terdapat kesulitan dalam

membandingkan capaian kinerja yang sama dengan SKPD maupun dengan

Kota / Kabupaten lain, serta sehubungan indikator kinerja ini belum



sepenuhnya berorietansi hasil maka diperlukan reviu kembali terhadap

sasaran, indikator serta rumusan pengukurannya agar berorientasi hasil

Kinerja didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan angggaran

sebesar Rp. 501.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.500.590.313 atau

penyerapan 99.84%.


Meningkatnya kualitas administrasi pembangunanDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018


%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 Persentase SKPD yangmenyampaikan laporanpelaksanaanpembangunan sesuaiperaturan

% 74 74 100.00 74 100.00

2 Persentase SKPD yangmelaksanakan PBJmelalui ULP danBIRMS

% 100 100.00 100.00 100 100.00

Rata-rata Capaian Kinerja 100.00 100.00

Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan melalui 2

(dua) indikator Non Akumulatif yaitu Persentase SKPD yang menyampaikan

laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan dan Persentase SKPD

yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS. Pelaporan pelaksanaan

pembangunan sesuai peraturan dilakukan monitoring didasarkan pada

tugas dan fungsi Bagian pembangunan dan SDA sedangkan pelaksanaan

PBJ melalui ULP dan BIRMS merupakan alat kendali administrative

pelaksanaan program dan kegiatan melalui proses pengadaan barang dan

jasa. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata capaian kinerja

sasaran sebesar 100% atau sesuai target.

Pada indikator pertama sebagai penunjang capaian sasaran yaitu

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan

sesuai peraturan pada tahun 2014 seluruh SKPD/Unit Kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung diperoleh data bahwa 74 SKPD seluruhnya

menyampaikan laporan sesuai Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012

atau capaian sebesar 100%. Akan tetapi indikator ini masih berorientasi

pada kegiatan/output dan pada tahun 2015 akan dilakukan perbaikan agar



berorientasi hasil dihubungkan dengan ketetapatan waktu pelaporan serta

sesuai dengan peraturan.

Bila menggunakan indikator yang sama maka capaian kinerja

indikator tersebut juga mencatat seluruh SKPD/Unit Kerja menyampaikan

laporan sesuai peraturan sehingga capaian sama dengan tahun 2013

sebesar 100%. Terlebih kegiatan sudah didukung oleh aplikasi PBJ dan

Keuangan untuk mengetahui realisasi program/kegiatan dan keuangan.

Capaian ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program

peningkatan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non

fisik dengan output berupa data rencana program kegiatan, data rencana

paket pekerjaan, data realisasi program dan kegiatan, data realisasi

bantuan provinsi, dan data realisasi dan monitoring fisik konstruksi.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.166.000.000 dengan penyerapan

sebesar Rp.1.142.172.997 97.96%.

Pada kedua indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ

melalui ULP dan BIRMS merupakan amanat Perpres 70 Tahun 2012, yang

pada tahun 2014 yang diukur dari jumlah paket PBJ yang difasilitasi.

Pada tahun 2014 sebanyak 763 paket pengadaan barang dan jasa

sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan yang telah disusun pada awal

Tahun 2014 khusus untuk paket lelang dan seleksi pada 74 SKPD/unit

Kerja, dan seluruh paket pengadaan tersebut difasilitasi oleh ULP Kota

Bandung yang berada di Bagian Pembangunan dan SDA capaian kinerja

indikator sebesar 100%.

Jumlah Paket Lelang sebanyak 763 paket yang difasilitasi, yang

berhasil mendapatkan penyedia barang/jasa sebanyak 731 paket dan gagal

sebanyak 32 paket dengan rincian PBJ sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23Jenis Paket Pekerjaan PBJ

Yang Dilaksanakan Melalui ULP Dan BIRMS Tahun 2014

No. Jenis Paket Pekerjaan Jumlah %1 Pekerjaan Jasa

Konsultansi168 22.98

2 Pekerjaan Konstruksi 398 54.45

3 Pekerjaan PengadaanBarang

123 16.83

4 Pekerjaan Jasa Lainnya 42 5.75

Jumlah 731 100

Sumber : Bagian Pembangunan dan SDA Setda Kota Bandung Tahun 2014



Adapun kegiatan lelalng yang gagal mendapatkan penyedian barang

dan jasa paling banyak berada di jenis paket pengadaan konstruksi

dikarenakan kurangnya penyedia yang memasukan penawaran dan

kurangnya peminat serta waktu yang sempit untuk memproses pelaksanaan

pengadaan barang/jasa. Hal ini penting untuk dicermati pada masa yang

akan datang agar pelaksanaan PBJ khususnya konstruksi yang dibutuhkan

oleh masyarakat dan pemerintah tidak mengalami hambatan.

Dari data dan informasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa

indikator ini masih berorietasi kegiatan/output, sehingga perlu dilakukan

reviu terhadap indikator agar menjadi berorientasi hasil atau outcome.

Capaian Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui

ULP dan BIRMS pada tahun 2013 tidak ada pengukuran karena ULP

terbentuk pada awal tahun 2014 dan BIRMS masih berada di Bappeda Kota

Bandung. Bila dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Jawa Barat maka

pelaksanaan ULP Kota Bandung Tahun 2014 termasuk pada tahun terakhir

pembentukan ULP sebagaimana di amanatkan dalam Perpres Nomor 70

Tahun 2012. Sedangkan proses PBJ melalui LPSE telah dilaksanakan sejak

tahun 2007 dan pada tahun 2015 dilaksanakan pemindahan operasional

kegiatan BIRMS dari Bappeda ke Bagian Pembangunan dan SDA Setda Kota

Bandung.


Meningkatnya partsipasi pihak swasta terhadap pembangunan KotaBandung

Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018


%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 JumlahPerusahaan/Pendonoryang berkontribusiterhadappembangunan kota

Perusahaan/Pendonor

180 182 101.11 260 70.00

Kota Bandung sebagai kota jasa dan tujuan wisata memiliki image

yang spesial diantara kota-kota lain di Indonesia. Namun perkembangannya

masih dirasakan belum memenuhi harapan ideal keamjuan sebuah kota

karena masih adanya beban pembangunan yang cukup besar serta

kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan infrastruktur yang semakin



meningkat. Oleh karena itu diperlukan dukungan semua stakeholder

pembangunan (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan komunitas)

untuk berperan aktif dan bersinergi membangun kota Bandung melalui

akselerasi kolaborasi program dan kegiatan.

Program pembangunan berbasis kolaborasi merupakan pola

pendekatan lama tapi dengan pemahaman dan akselerasi baru, artinya

kolaborasi sudah lama diimplementasikan tetapi sifatnya parsial dan tidak

terfokus kepada pemecahan suatu masalah, saat ini kolaborasi

dimanfaatkan sebagai gelombang energi pemecahan solusi melalui pelibatan

sumber daya yang ada (Uang, Pemikiran/Ide, Tenaga/Jasa, Barang) dan

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing

stakeholder dan kemudian dikemas oleh program-program dan pola-pola

baru yang belum diimplementasikan sebelumnya dalam program

pembangunan. Tujuannya adalah mengakomodir aspirasi sekaligus

melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk mensukseskan program

pembangunan. Setiap program harus berbasis kepada capaian target

pembangunan kota yaitu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018, khususnya pada Misi 4

dengan sasaran Penggunan Instrumen pembiayaan Non Konvensional dalam

pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) dengan arah

kebijakan mengembangkan jejaring kemitraan dalam pendanaan

pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(TJSL).

Indikator Kinerja dalam program ini diukur dari seberapa banyak

jumlah Perusahaan yang berkontirbusi terhadap pembangunan kota melalui



program TJSL. Hal tersebut untuk megukur potensi perusahaan perseroan

yang ada di Kota Bandung dapat berkontribusi dalam program

pembangunan yang memiliki keterbatasan anggaran dan SDM, sekaligus

mengimplementasikan regulasi tentang Program TJSL sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan dan sebagai pedoman pelaksana teknis dikeluarkan Peraturan

Walikota Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, sebagai wadah

komunikasi antara Pemerintah dan Swasta dibentuk Forum yang berfungsi

mensinkronisasi program kegiatan serta pelaporan kegiatan melalui

keputusan Walikota Nomor 500/Kep.686-Bag.EK/2014 tentang Forum TJSL

Kota Bandung Periode 2014-2017.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Bagian Perekonomian melalui

balasan Surat Edaran Nomor 500/SE.118-Bag.Ek Tanggal 24 Desember

2014 tentang Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kota Bandung terdapat 182

Perusahaan telah memberikan CSR baik langsung ke masyarakat maupun

malalui Pemerintah Kota Bandung. Capaian Target pada Indikator ini

melebihi jumlah perusahaan yang ditargetkan sebesar 180 perusahaan atau

capaian kinerja indikator dan capaian kinerja sasaran

sebesar 101.11%. Faktor yang mendukung tercapainya target antara lain

didukung oleh beberapa kegiatan seperti: sosialisasi melalui flyer, brosur,

seminar, buku dan video layanan masyarakat.

Bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2013 berdasarkan

data laporan pelaksanaan CSR dari Perusahaan yang masuk ke Bagian

Perekonomian Kota Bandung berjumlah 21 Perusahaan, maka jumlah

perusahaan yang berkontribusi pada tahun 2014 hampir 9 kali lipat dan

bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebanyak 80

perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bandung maka

jumlah perusahaan sebanyak 260 dengan capaian sebesar 70,00%. Capaian

Indikator kinerja ini belum dilakukan perbandingan pada tingkat

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Capaian tersebut dilaksanakan pada Program Koordinasi Perumusan

dan Implementasi Kebijakan Ekonomi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Dengan

output berupa Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan



Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan; Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Periode

2014-2017; Buku Mari Berkolaborasi; Web TJSL; Film TJSL; Buku

Monitoring dan Evaluasi Program TJSL.

Kendala utama dalam program pembangunan berbasis kolaborasi

adalah aspek monitoring dan birokrasi khususnya dalam

pengadministrasian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam aspek monitoring terkendala oleh

kurangnya SDM sebagai operator dan pengawas kegiatan selain itu belum

adanya kesekretariatan yang dapat mendukung proses monitoring.

Sedangkan dalam aspek birokrasi, terkendala proses administrasi dan

jenjang koordinasi antar lembaga, hal tersebut dikarenakan belum

optimalnya sosialisasi kepada SKPD dan aparat kewilayahan khususnya

tentang kesepahaman prosedur/ alur program pembangunan berbasis

kolaborasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut dari kendala tersebut, mengoptimalkan peran Form

TJSL melalui penguatan SDM dan Kesekretariatan untuk mendukung

kinerja Forum TJSL dalam peran monitoring dan evaluasi. Sedangkan

dalam aspek prosedur, akan dilakukan komunikasi secara intensif kepada

SKPD dan Kecamatan, Perusahaan dan Masyarakat tentang prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa asistensi, membuat



brosur / pamflet tentang mekanisme/alur program pembangunan berbasis

kolaborasi dan film/video sosialisasi untuk bisa diketahui oleh publik.


Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainyaBandung sebagai Kota Kreatif



%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 Persentase aktivasisub sektor ekonomikreatif

% 18.75 18.75 100.00 43.75 42.86

2 Jumlah jejaring kotakreatif

Kota - - - 4 -

Rata-Rata CapaianKinerja Sasaran

100.00 42.86

Berdasarkan RPJMD Kota Bandung tahun 2013 – 2018,Kota

Bandung dihadapkan pada 9 isu strategis kota yang menjadi prioritas

utama dalam arah kebijakan pengembangan Kota Bandung 5 tahun

kedepan, diantaranya: 1). Masalah Lingkungan Hidup, 2). Infrastruktur, 3)

pengembangan teknologi informasi, 4) pemberdayaan Masyarakat dan

ketahanan Keluarga, 5) penangulangan kemiskinan, Permasalahan sosial

dan pengangguran, 6) pendidikan dan Kebudayaan, 7) Kesehatan, 8)

Reformasi birokrasi dan tata kelola, 9) Iklim usaha, Pariwisata dan ekonomi

kreatif. Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk

mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif pada tahun 2014

adalah 100.00%.

Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif di Indonesia,

banyak kekuatan kreativitas di Kota Bandung yang dihasilkan baik

oleh komunitas maupun individu. Setidaknya, terdapat 16 sektor industri

kreatif yang secara umum marak di Kota Bandung dan sekitarnya. Dari 16

jenis jenis industri kreatif tersebut, yang paling menonjol di Kota Bandung

adalah (i) desain, (ii) kerajinan tangan/kriya, (iii) arsitektur, (iv) musik, (v) seni

pertunjukan, dan (vi) kuliner

Dengan potensi tersebut Kota Bandung paling siap untuk menjadi

kota percontohan berbasis industri kreatif di lndonesia dengan

sebutan Bandung Creative City. Tahun 2008, British Council pernah

menetapkan Kota Bandung sebagai projek percontohan dalam



pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Timur dan

Asia Tenggara. Perekonomian Kota Bandung secara signifikan dikontribusi

oleh sektor ekonomi kreatif beserta sektor-sektor pendukung lainnya. Pada

tahun 2007 kontribusi sektor kreatif terhadap PDRB sudah mencapai

14,46%, serta diprediksi akan terus meningkat dan menjadi salah satu

lokomotif kemajuan ekonomi Kota Bandung.

Kebutuhan untuk menuntaskan permasalahan ekonomi dengan

mengedepankan pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi penting, karena

ekonomi kreatif lebih mengedepankan aspek nilai tambah ekonomi yang

memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dalam mencari jalan

keluar dari keterbatasan sumberdaya modal dan barang.

Indikator Kinerja untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai

kota kreatif antara lain dengan menjalin kerjsama dengan kota-kota kreatif

lainnya di Indonesia dan dunia. serta melakukan aktivasi terhadap sub

sektor - sub sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung.

Kondisi eksisting sub sector ekonomi kreatif di Kota Bandung sampai

dengan Tahun 2013 adalah sebanyak 3 Sub sector, target peningkatan

jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang diaktivasi di Kota Bandung pada

tahun 2016 adalah sebanyak 1 sub sektor dan 1 sub sektor pada tahun

2018 dan secara akumulasi menjadi 5 sub sector di tahun 2018 dn belum

dilakukan perhitungan terhadap jumlah sub sektor yang diaktivasi di Kota

Bandung di tahun 2013

Dalam proses pencapaian sasaran berkembangnya ekonomi kreatif

untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Koota Kreatif didukung

dengan beberapa program yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif, Program Koordinasi Perumusan dan

Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Program Pengembangan Ekonomi

Kreatif dan Teknopolis, adapun output yang dihasilkan antara lain Kajian

Model Fasilitasi Permodalan UMKM di Kota Bandung, Kajian Regulasi

Nasional yang Berkaitan dengan Sektor UMKM, Kajian Pengembangan

Potensi dan Daya Saing Kota Bandung; Seminar Internasional "Idencity",

Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kartu Cinta Bandung; Tim

Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pembentukan Tim Koordinasi

Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung; Film Ekonomi Kreatif; Buku

Jejaring Kota Kreatif.

faktor yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif di Kota

Bandung diantaranya adalah Pemerintah Kota Bandung memiliki Tim



Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 4 unsur quadrohelix yaitu

Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha dan Komunitas yang secara bersama-

sama melakukan usaha untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai

Kota Kreatif. Akan tetapi belum secara optimal diberdayakan. Selain itu

keberadaan beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung, memberikan

dampak signifikan pula terhadap kualitas sumber daya manusia dengan

memberikan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk selalu

berinovasi dalam menciptakan kreasi-kreasi baru yang dapat diterima oleh

pasar.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran berkembanganya

ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai kota

kreatif antara lain:

1. belum optimalnya peran Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota

Bandung

2. Arah Kebijakan pusat belum selaras dengan daerah

3. belum tersusunnya indikator capaian kota kreatif

4. belum tersinkronisasinya target RPJMD dengan program kegiatan di

SKPD

5. belum ada penetapan indikator terkait aktivasi sub sektor

Tindak lanjut dari kendala yang tersebut antara lain dengan

menyusun kajian indikator capaian kota kreatif, mengoptimalkan peran tim

pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, menyelenggarakan seminar-

seminar kreatif, melakukan koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait


Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitableDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018


%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 Persentase BUMDyang Sehat

% 25 25.00 100.00 50 50.00

2 Persentase BUMDyang Profitabel

% 25 50.00 200.00 100 50.00


150.00 50.00

Sasaran Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable merupakan

amanat dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada Misi 4 yaitu:



Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan; khususnya

untuk Sasaran 4 yaitu: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;

dengan Outcome jumlah pengembangan usaha daerah yang sehat dan

profitable.

Sebagai mana tersebut diatas, Outcome dari pengembangan BUMD

terbagi menjadi dua indikator yaitu BUMD yang sehat dan BUMD yangprofitable. Indikator tersebut diperoleh dari penilaian terhadap Indikator

keuangan yaitu laba bersih masing-masing BUMD serta penilaian terhadap

Key Performance Indikator (KPI), dimana setiap BUMD memiliki KPI

tersendiri. Adapun pada tahun 2015 ini KPI BUMD tersebut sedang dalam

proses penyusunan oleh Bagian Perekonomian.

Urgensi dari penetapan indikator BUMD yang profitable khususnya

terkait dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pendapatan

asli daerah. Apabila BUMD tidak mampu menghasilkan profit maka BUMD

tersebut tidak dapat memberikan PAD melalui kewajiban dividen yang akan

disetorkan, sehingga profitable merupakan target yang harus dicapai oleh

setiap BUMD.

Hal ini pun sejalan dengan tujuan pendirian seluruh BUMD yaitu

sebagai bentuk investasi untuk menghasilkan sumber pendapatan

disamping untuk mengoptimalkan fungsi layanan sesuai dengan

karakteristik masing-masing BUMD.

Indikator kinerja BUMD yang sehat dipandang penting untuk menjadi

bagian dari pencapaian kinerja perusahaan karena Pemerintah Kota

Bandung menginginkan terwujudnya BUMD yang tidak saja mampu

menghasilkan profit namun juga tetap mengindahkan tata kelola

perusahaan yang baik, mampu memberikan layanan terbaik sesuai dengan

bidangnya serta berkontribusi aktif didalam pembangunan.

Aktivitas usaha yang hanya menitik beratkan untuk memperoleh laba

dapat memiliki berbagai dampak negative atau trade off terhadap berbagai

aspek lainnya seperti aspek lingkungan, sosial, kemasyarakatan, maupun

internal perusahaan. Oleh sebab itu indikator BUMD yang sehat penting

untuk dijadikan salah satu indikator kinerja disamping indikator

pencapaian laba (profitable).

Adapun tahapan pencapaian target RPJMD/Renstra adalah sebagai

berikut:



TARGET2014 2015 2016 2017 2018

Target Capaian Target Target Target Target

BUMDProfitable

25%atau 1BUMD

50% yaitu 2BUMD (PDAMdan PD BPR)

sehinggacapaian kinerja

200%

50% atau 2BUMD

(PDAM danPD BPR)

50% atau 2BUMD

(PDAM danPD BPR)

75% atau 3BUMD

(PDAM, PDBPR danPD Pasar)

100% atau4BUMD

(PDAM, PDBPR, PDPasar,

HoldingCompany /

PDKebersihan)*

BUMDSehat

25%atau 1BUMD

25% atau 1BUMD(PDAM)

sehinggacapaian

kinerja 100%

25% atau1 BUMD(PDAM)

50% atau2 BUMD(PDAMdan PDBPR)

50% atau2 BUMD(PDAMdan PDBPR)

50% atau2BUMD

(PDAM danPD BPR)

Ket *: Target RPJMD untuk BUMD yang profitable adalah 4 BUMD sedangkanTarget Renstra adalah 100% dari BUMD yang ada, sehingga dimungkinkan terjadiperbedaan capaian kinerja apabila pada tahun 2018 terdapat lebih dari 4 BUMDdimana pada tahun 2015 ini sedang dibentuk BUMD Holding. Target RPJMDmemiliki bobot prioritas lebih tinggi, meskipun target Renstra dinilai lebihmenekankan pada aspek kualitas.

Jumlah BUMD yang sehat pada tahun 2014 sesuai dengan target yang

direncanakan yaitu 1 BUMD (PDAM) atau capaian kinerja sebesar 100%,

dan jumlah BUMD yang profitable pada tahun 2014 adalah 2 BUMD yaitu

PDAM, PD. Pasar Bermartabat dan PD. BPR atau capaian kinerja sebesar

200% dari 1 BUMD atau melebihi target yang direncanakan. Dengan



demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya BUMD yang sehat

dan profitable adalah sebesar150%. Bila dibandingkan dengan

capaian padaTahun 2013, BUMD yang dinyatakan sehat tetap tidak

berubah yaitu PDAM sedangkan BUMD profitable yaitu PDAM dan PD.BPR.

Capaian serta upaya pencapaian target tersebut diakses

melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah serta Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan

Ekonomi dimana bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti: evaluasi

kinerja keuangan, manajerial maupun operasional, evaluasi kerjasama yang

telah dilakukan, optimalisasi dan ekstensifikasi pendapatan, benchmarking,

penyempurnaan SOTK dan aturan terkait, pelaksanaan berbagai kajian,

serta penetapan KPI.

Adapun berbagai hambatan serta upaya penyelesaian dan antisipasi yang

dilakukan, antara lain:

BUMD Hambatan / Persoalan Upaya Penyelesaian / Antisipasi

PDAMTirtawening

Pencapaian laba belumoptimalKebocoran masih cukuptinggiDurasi layanan tidak merataRasio biaya operasi masihtinggiAkumulasi kerugian tinggi,ROE negativePeriode collection piutangtinggi

Mengoptimalkan unit bisnis, menurunkankebocoran sehingga penjualan meningkatAudit teknis, membuat District Meter AreaMenurunkan kebocoran, mencari sumber airbaku baruEfisiensi biaya umum dan pegawaiOptimalisasi capaian profit, penghapusanutang jangka panjang, mencari berbagaisumber tambahan permodalanMengembangkan system prabayar,peningkatan system dan intensitaspenagihan

PD BPR Biaya operasi tinggiLoan to Deposit rasiorendahNPL tinggi

Analisisbebankerja,optimalisasiupayapeningkatanpendapatanDiversifikasidanpeningkatandayatarikprodukPeningkatankualitasanalisiskreditdanprudent banking

PD Pasar Belum optimalnyapendapatan dan labaSertifikasi asset belumlengkapKeterbatasan SDM dankinerja belum optimal

Optimalisasi sumber-sumber pendapatanseperti dari parkir, WC, reklame,diversifikasi usaha, evaluasi kerjasama yangtelah dilakukanPenyediaan anggaransertifikasi asset,peningkatan koordinasi, kerjasama denganlembaga professional / instansi terkaitPenyempurnaan SOTK, recruitmen sesuaikebutuhan dan kompetensi yang memadai

PDKebersihan

Kinerja keuangan belumoptimal

Subsidi masih cukup tinggi

Evaluasi kinerja, kajian risk assessment dankelayakan usaha, efisiensi biayapengangkutan dengan berbagai upaya 3 Rdan pengelolaan sampah di TPS, diversifikasiusaha, optimalisasi penagihanPemisahan komponen subsidi, tipping feedan Publik service obligation agar nilaisubsidi jadi lebih akurat*



Pada tahun 2014 komponen subsidi terdiri dari tipping fee TPA

Sarimukti 14 milyar dan publik service obligation (layanan fasos, fasum,

dan penyapuan jalan) sebesar Rp. 19 milyar serta "subsidi murni" sebesar

Rp. 37 milyar. "Subsidi murni" ini pun tidak sepenuhnya diperuntukkan

bagi PD. Kebersihan, karena sebagian besar merupakan subsidi bagi

masyarakat, yaitu selisih tarif yang seharusnya ditagihkan

(±Rp.12.000/rumah/bulan) dengan actual penagihan saat ini (±Rp. 3.000 /

rumah / bulan), selain itu subsidi ini juga digunakan untuk menutupi

jumlah tagihan masyarakat yang tidak membayar (49% masyarakat tidak

membayar retribusi kebersihan, sumber: Kajian Bappeda)


Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragamaDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No IndikatorKinerja

Satuan Tahun 2014 % Tahun 2018 %


1 JumlahPendaftarHaji PerTahun

Orang 25.000 25.335 101.34 30.794 82.27

2 PeningkatanPenerimaanZakat

Rupiah 24.000.000.000 24.769.779.828 103.21 34.964.565.680 70.84

3 PenurunanJumlahKonflikSARAbernuansaAgama

Kejadian 0 0 100 0 100

Rata-Rata Capaian Kinerja 102.81 84.37

Sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat

beragama di kota Bandung, dimana mayoritas

penduduknya/masyarakatnya adalah beragama islam, maka untuk

menggambarkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama ini

digambarkan melalui 3 (tiga) indikator sasaran Jumlah Pendaftar

Haji, Peningkatan Penerimaan Zakat Per Tahun merupakan indikator

penunjang sedangkan indikator Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa

SARA merupakan indikator yang diperjanjikan. Pada Sasaran ini

berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar

102.81%.

Pada indikator pertama Jumlah Pendaftar Haji Tahun 2014 sebanyak

25.335 orang atau melebihi target 25.000 orang (101,34%). Apabila di



bandingkan dengan tahun 2013 jumlah pendaftar Haji sebanyak 24.075

orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.260 orang atau 5,23%. Bila

dibandingkan dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 capaian pendaftar

Haji sebesar 82.27%. Kenaikan ini didukung kerjasama yang baik antara

Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Agama RI mengenai pemberian

data dan informasi yang diperlukan dan kegiatan yang dilakukan.

Pada indikator kedua Peningkatan Penerimaan Zakat Per Tahun

adalah cerminan kesadaran masyarakat tentang kebersamaan saling tolong

menolong sesama manusia melalui zakat fitrah dimana Hal ini orang yang

mampu akan memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu.

Sehingga diharapkan akan tidak ada jurang pembeda antara si kaya dan si

miskin itu sendiri. Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah pada Tahun 2014

sebesar Rp. 24.769.779.828,- melebihi target Rp. 24.000.000.000,- atau

capaian kinerja indikator sebesar 103,21%. Bila dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 terdapat peningkatan dari capaian sebesar Rp.

22.580.295.165,-, maka penerimaan zakat tahun 2014 meningkat sebesar

Rp. 2.189.484.663,- atau 9,69%. Bila dibandingkan dengan target akhir

renstra tahun 2018 sebesar Rp. 33.877.958.000,- maka capaian kinerja

tahun 2014 adalah sebesar 70.84%.

Pada indikator ketiga Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa SARA

bila dihubungkan dalam pandangan fungsional, agama sebagai sarana

mempersatukan aspirasi yang paling luhur, memberikan pedoman moral,

memberikan ketenangan individu dan membuat kedamaian masyarakat,

menjadi sumber tatanan masyarakat dan membuat manusia menjadi

beradab, dengan tidak adanya Konflik bernuansa SARA Agama berarti

menggambarkan perwujudan dari kehidupan harmoni intern dan antar

umat beragama. Pada tahun 2014 di Kota Bandung tidak ada konflik

bernuansa SARA, hal tersebut sesuai dengan target yang direncanakan

sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Walaupun demikian bukan berarti

pada tahun 2014 tidak ada potensi konflik yang bernuansa SARA,



diantaranya 15 aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dari norma

agama pada beberapa agama, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.28Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014

No AgamaPotensi Konflik

Tahun 2013 Tahun 2014

1 Islam - 10

2 Non Islam 3 5

Jumlah 3 15

Sumber : Kemenag RI Kota Bandung Tahun 2014

Pada Tahun 2014 Potensi konflik bernuansa SARA meningkat 500%,

hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi dan

mencegah bertambahnya potensi konflik bernuansa SARA di Kota

Bandung. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2014 antara lain dengan

dialog/musyawarah dengan dimediasi oleh aparat kewilayahan, Polisi dan

Koramil. Ada pula yang

dibina langsung oleh

MUI seperti yang

dilakukan terhadap

Didin Saepudin yang

mengaku sebagai Nabi

kemudian dimasa yang

akan datang perlu

peningkatan koordinasi

diatara stakeholder.

Kondisi indikator sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern

dan antar umat beragamakota Bandung terhadap capaian pada tingkat

Provinsi JawabBarat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar

umat beragamaDibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

IndikatorSasaran

ProvinsiJawa Barat

KotaBandung

(%)Kota Bandung

terhadap ProvinsiJabar



IndikatorSasaran

ProvinsiJawa Barat

KotaBandung

(%)Kota Bandung

terhadap ProvinsiJabar

JumlahPendaftar Haji

372.456 orang 25.335 orang 6,08%

PenerimaanZakat Fitrah

N/a Rp.24.769.779.82

8

N/a

Potensi KonflikBernuansaSARA

45 kasus 15 kasus 33,33%

Sumber : Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Bandung Tahun2014 diolah

Dari data di atas maka perlu upaya meningkatkan kesadaran dan

pemahaman intern dan antarumat beragama terutama pada penurunan

potensi konflik bernuansa SARA di Kota Bandung.

Program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran

meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama antara

lain :

1. Program Sosial keagamaan, kegiatan Penyusunan Data Base Guru

Keagamaan output : Terlaksananya Pendataan Guru Keagamaan

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan

toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, outputnya : 1.

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bandung, 2.

Terlaksananya Seminar tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat

Beragama.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan

rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, outputnya

Terlaksananya silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di Kota

Bandung.

4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan

Seminar, Talkshow, diskusi Peningkatan Wawasan, outputnya

Terlaksananya seminarsehari tentang Qur’an Modern Bagi Masyarakat.

Anggaran yang digunakan dalam menunjang sasaran Terwujudnya

kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama dari pagu sebesar Rp.

1.385.750.000,- dapat direalisasi sebesar Rp. 1.108.045.900,- atau 79,96%.

Kendala-kendala dari meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar

Umat Beragama antara lain :

1. Minimnya dialog-dialog Antar Agama



2. Kurangnya Pendidikan tentang Multikultural

3. Kurangnya pemahaman segi-segi persamaan dalam agama, tidak

memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama.

4. Kurangnya melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk

agama yang berbeda.

5. Minimnya pendidikan kepada guru/pendidik dalam membentuk pribadi

yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah.

Beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atas pemasalahan tersebut:

1. Dialog Antar Agama

2. Pendidikan Multikultural

3. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama,tidak memperdebatkan

segi-segi perbedaan dalam agama

4. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang

berbeda

5. Meningkatkan pembinaan kepada guru/pendidik bidang Agama yang

mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur

dan akhlakul karimah.


Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sanditelekomunikasi



%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 Persentase temuanBPK / Inspektoratyang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

2 Persentasepenyelesaiandokumen keuanganbagian/unit kerjatepat waktu

% 100 100 100 100 100

3 Persentase usulankepegawaian tepatwaktu

% 100 100 100 100 100

4 Persentasepengelolaan surattepat waktu

% 100 100 100 100 100

5 Indeks KepuasanLayanan InternalSekretariat Daerah

Angka 62.51 63.23 101.15 82 77.11


100.23 95.42



Sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian

dan sandi telekomunikasi di Sekretariat Daerah Kota Bandung ditunjukkan

dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu Persentase temuan BPK /

Inspektorat yang ditindaklanjuti merupakan indikator yang

diperjnajikan, sedangkan 4 (empat) indikator lainnya sebagai penunjnag

yaitu Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat

waktu, Persentase usulan kepegawaian tepat waktu, persentase pengelolaan

surat tepat waktu dan Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat

Daerah. Dari hasil pengukuran pada 5 (lima) indikator tersebut walaupun

tidak signifikan diperoleh rata-rata kinerja sasaran melebihi target sebesar

100.23%.

Indikator pertama yaitu Persentase temuan BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti, dalam hal ini Bagian TU Setda menginventarisir temuan-

temuan BPK/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

dan juga tindak lanjut dari hasil temuan-temuan tersebut. Data temuan

BPK/Inspektorat tersebut ditindaklanjuti dan dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 3.31

Temuan BPK/Inspektorat dan Tindaklajutnya Tahun 2014

No Bagian/UnitKerja

Jumlah TemuanJumlah Temuan

yangDitindaklanjuti % Ket.

BPK Inspektorat BPK Inspektorat

1 AsistenPemerintahan

0 0 0 0 -

2 BagianKerjasamaDaerah

1 1 1 1 100%

3 BagianPemerintahanUmum

0 1 0 1 100%

4 Bagian Hukumdan HAM

0 0 0 0 -

5 BagianOrganisasi danPemberdayaanAparaturDaerah

0 0 0 0 -

6 Asisten Adm.PerekonomiandanPembangunan

0 0 0 0 -

7 BagianPerekonomian

3 0 3 0 100%

8 BagianPembangunan

0 0 0 0 -



No Bagian/UnitKerja

Jumlah TemuanJumlah Temuan

yangDitindaklanjuti % Ket.

BPK Inspektorat BPK Inspektorat

dan SDA9 Bagian Kesra

danKemasyarakatan

4 0 4 0 100%

10 AsistenAdministrasiUmum

0 0 0 0 -

11 Bagian TataUsaha Setda

6 0 6 0 100%

12 Bagian UmumdanPerlengkapan

2 3 2 3 100%

JUMLAH 16 5 16 5 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena

merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat

dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi

sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban

pengelolaan kesekretariatan. Adapun Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan

jenis temuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2014

NO JENIS TEMUAN BPK INSPEKTORAT JUMLAH %

1 Kebijakan/Tatalaksana 0 1 1 4,8%

2 Kepegawaian 1 1 2 9,5%

3 Keuangan 15 3 18 85,7%

4 Asset Daerah 0 0 0 -

JUMLAH 16 5 21 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan BPK

cukup signifikan yaitu sebanyak 16 temuan atau sebesar 76,1% dari total

temuan, dan temuan pada bidang keuangan sebanyak 18 temuan atau

sebesar 85,7% dari total temuan. Indikator ini tidak dilakukan pengukuran

pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada

Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi yang

sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang juga baru



memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan dalam menunjang

pencapaian opini WTP dari BPK RI.

Indikator kedua yaitu Persentase penyelesaian dokumen keuangan

bagian/unit kerja tepat waktu, dalam hal ini sub bagian keuangan Setda

mengurusi laporan keuangan, verifikasi SPJ dan termasuk didalamnya SPP

dan SPM. Berdasarkan sistem prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

didalam Permendargi Nomer 59 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.33REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN KEUANGANDI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

No Jenis Surat JumlahBerkasMasuk

JumlahBerkas

TerkelolaTepatWaktu

Persentase

JumlahBerkas

Terkelola

TidakTepatWaktu

%Ket

1 BerkasLangsung (LS)

1108 1108 100% - -

2 UangPersediaan (UP)

14 14 100% - -

3 Tambah Uang(TU)

21 21 100% - -

4 Ganti Uang(GU)

85 85 100% - -

5 GU Nihil danTU Nihil

34 34 100% - -

JUMLAH 1262 1262 100% - -Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Capaian indikator Persentase penyelesaian dokumen keuangan

bagian/unit kerja tepat waktu diukur dari jumlah berkas LS, UP, TU, GU

serta GU Nihil dan TU Nihil yang diproses tepat waktu. ukuran waktu atau

lama proses penyelesaian dokumen keuangan tersebut jika berkas yang

masuk sudah lengkap dan dapat diselesaikan dalam waktu1 (satu) Hari.untuk mengetahui jumlah berkas dokumen keuangan diselesaikan tepat

waktu sebagaimana tabel diatas pada kenyataanya setelah berkas dokumen

keuangan di verifikasi telah memenuhi persyaratan, maka seluruh dokumen

keuangan tersebut dapat di proses tepat waktu. Indikator ini tidak

dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru

hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan

kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung



yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana

kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan.

Indikator ketiga yaitu Persentase usulan kepegawaian tepat waktu,

dalam hal ini sub bagian kepegawaian setda mengakomodir usulan yang

menyangkut kepegawaian di lingkungan setda. Diukur dari usulan pegawai

dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

pokok Kepegawaian, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.34REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN USULAN KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

No Jenis UrusanKepegawaian

JumlahBerkas

KepegawaianYang

Diusulkan

JumlahBerkas Kepegawaian

Yang DiusulkanTerselesaikan Tepat

Waktu

Persentase(%) Ket

1 UsulanKenaikanGaji Berkala(KGB)Pegawai

186 186 100%

2 UsulanKenaikanPangkatPegawai

125 125 100%

3 UsulanPermohonanIzin Belajar

10 10 100%

JUMLAH 321 321 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena


dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi

sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban

pengelolaan kesekretariatan.

Indikator keempat yaitu Persentase pengelolaan surat tepat waktu,

dalam hal ini sub bagian adm. sandi dan telekomunikasi mengurusi segala

macam surat menyurat dan faksimili di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung. Waktu pengelolaan surat sudah di sesuaikan dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) internal, dan dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:



Tabel 3.35REKAPITULASI PENGELOLAAN SURAT /NASKAH DINASDI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

NO JENIS SURATJUMLAHSURATMASUK

TERKELOLATEPATWAKTU

%

JUMLAHSURAT

TERKELOLATIDAKTEPATWAKTU

% KET

1 Naskah Dinas 2351 Surat 2351 Surat 100% 0 0%2 Naskah Dinas

Melalui Fax1487 Surat 1487 Surat 100% 0 0%

3 Radiogram 123 Berkas 123 Berkas 100% 0 0%4 Kawat Sandi - - - - -

JUMLAH 3961 3961 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Indikator kelima

Indeks Kepuasan layanan

Internal Sekretariat

Daerah, diperoleh dari

hasil survey kepuasan

layanan internal dengan

responden adalah sampel

sebanyak 27 pegawai di

lingkungan Sekretariat

Daerah. adapun unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran

indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut Prosedur

pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan petugas

pelayanan, Kedisiplinan petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas

pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan

mendapatkan pelayana, Kesopanan dan keramahan petugas, Kewajaran

biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian jadwal

pelayanan, Kenyamanan

lingkungan

dan Keamanan

Pelayanan.

Hasil survey

pelayanan internal

Sekretariat Daerah pada

Tahun 2014 adalah

sebagai berikut :



Tabel 3.36REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN INTERNALDI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

NILAI PER UNSUR PELAYANAN

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

JumlahNilai PerUnsur

75 76 73 69 71 69 65 71 69 64 53 65 66 70

NRR PerUnsur

2.78 2.81 2.70 2.56 2.63 2.56 2.41 2.63 2.56 2.37 1.96 2.41 2.44 2.59

NRRTertimbangPer Unsur

0.20 0.20 0.19 0.18 0.19 0.18 0.17 0.19 0.18 0.17 0.14 0.17 0.17 0.19

NilaiIndeks

2.53

IKM UnitPelayanan

63.23

MutuPelayanan

B

KinerjaUnitPelayanan

Baik

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014

Capaian IKM Pelayanan Internal Setda Kota Bandung sebesar 63.23

melebihi target yang direncanakan sebesar 62.51 atau capaian kinerja

indikator sebesar 101.15%. Nilai tertinggi pelayanan internal Sekretariat

Daerah yaitu pada 2 (dua) unsur meliputi Prosedur pelayanan, Persyaratan

Pelayanan dan nilai terendah yang harus diperbaiki terdapat pada unsur

kepastian biaya pelayanan melalui penerapan standar prosedur yang telah

disusun oleh Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung. Dan Indikator ini

tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator

baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan

kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana

kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan




Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolanKepala Daerah



%

Tahun2018

%Target Reali

sasi Target

1 Persentase sarana danprasarana kondisi baik

% 80 88.75 110.94 90 110.94

2 Persentase pemenuhansarana dan prasaranasesuai standar

% 80 92.68 115.85 90 115.85

3 Indeks Kepuasanlayanan sarana danprasarana

Angka 70 - n/a 75 n/a

4 Persentasepenyelenggaraan acaraprotokol yang sesuaidengan SOP

% 100 100 100 100 100

5 Indeks Kepuasan acarakeprotokolan

Angka 70 - n/a 75 n/a

Rata-Rata Capaian Kinerja 108.93 100.53

Sasaran penujang kinerja Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya

pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah

diukur dengan 5 (lima) indikator penunjang yaitu Persentase sarana dan

prasarana kondisi baik, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

sesuai standar, Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana, Persentase



penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP dan Indeks

Kepuasan acara keprotokolan dalam rangka mewujudkan pengelolaan

sarana dan prasarana internal Setda dan keprotokolan di lingkungan

Sekretariat Daerah. Dari 5 (lima) indikator tersebut yang dilakukan

pengukuran pada 3 (tiga) indikator selain pengukuran kepuasan layanan

internal dan diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 108.93% atau

melebih target.

Indikator pertama adalah persentase sarana dan prasarana dalam

kondisi baik dilakukan terhadap Bangunan gedung yang menjadi aset

Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuktikan dengan neraca aset

Sekretariat Daerah Kota Bandung. Yang disebut Sarana adalah kendaraan

dan meubeulair. Yang disebut prasarana adalah bangunan, gedung dan

taman (fisik). Untuk Sarana Bagian Umum dan Perlengkapan belum

melakukan pengukuran pada tahun 2014. Untuk mengukur sarana dan

Prasarana yang dipelihara dan dalam kondisi baik dibandingkan

dengan Sarana dan prasarana keseluruhan yang digunakan di setda kota

Bandung. Dalam pengukuran ini dilakukan tidak memasukan komponen

sarana kendaraan dan mebelair tetapi hanya pada prasarana gedung kantor

dan rumah dinas pimpinan daerah. Dengan demikian prasarana pada

Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2014 meliputi

bangunan gedung kantor pada 4 (empat) lokasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.38Prasarana yang dipelihara

Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014

No Uraian Kondisi

1234

Gedung BalaikotaRumah Dinas WalikotaRumah Dinas Wakil WalikotaRumah Dinas Sekda

85%90%90%90%

Rata-Rata 88,75%

Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun2014

Capaian indikator sebesar 88.75% melebihi target yang direncanakan

sebesar 80% atau capaian kinerja sebesar 110.94%. Capaian ini tidak

dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru

hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan

kondisi prasarana kantor pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota



Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan

prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

kesekretariatan.

Indikator kedua yaitu Persentase

pemenuhan sarana dan prasarana

sesuai standar realisasi pencapaian

target mencapai 100%, hal tesebut

dilakukan sesuai dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

11 Tahun 2007 tentang Standarisasi

sarana dan prasarana kerja Pemerintah

Daerah dan Peraturan Walikota

Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang

standarisasi sarana dan prasarana kerja

di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung. idnikator ini mengukur Persentase sarana pada ruang kerja

pejabat daerah antara lain Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,

Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah yang

sesuai standar yang ditetapkan atau lebih sesuai dengan standar

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tabel 3.39

Ruang Kerja yang memenuhi StandarDi Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014

No Pejabat Volume Standar Ruang KerjaSesuai Tidak Sesuai

123456

WalikotaWakil WalikotaSekdaAsistenKabagKasubag

1113926

1113823

----13

41 37 4Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun

2014

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ruang kerja

pejabat yang memenuhi ketentuan standar adalah sebanyak 37 ruang kerja

atau capaian indikator sebesar 90.24% dan sisanya sebanyak 4 (empat)

ruang kerja akan menjadi target perbaikan pada tahun 2015, ruang kerja

tersebut adalah ruang kerja pada 1 Kepala Bagian dan 3 Sub Bagian.



Capaian ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena


dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung yang umumnya belum melakukan pengukuran

kondisi ruang kerja dalam pertanggungjawaban pengelolaan

kesekretariatan.

(2) Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target

kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Bandung dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung

DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan total nilai

keseluruhan adalah sebesar Rp. 192,205,218,167,- sedangkan realisasi

anggaran mencapai Rp. 152,380,429,981,- atau dengan serapan dana APBD

mencapai 79.28%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2014

kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 39,824,788,186,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan

pencapaian target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung pada

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun

2014

No. Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %

1 Sasaran 1 3,700,000,000 3,504,806,953 94.722 Sasaran 2 4,300,000,000 3,845,317,058 89.433 Sasaran 4 2,997,011,100 2.488.217.899 83,024 Sasaran 5 2,161,335,500 1.976.463.670 91,455 Sasaran 6 5,000,000,000 1,831,853,166 36.646 Sasaran 8 2,798,600,000 2.699.778.996 96.477 Sasaran 10 2,352,424,060 2,327,736,213 98.958 Sasaran 11 950,000,000 940,086,190 98.969 Sasaran 12 5,400,000,000 4,695,468,915 86.9510 Sasaran 13

2,599,069,4002,442,125,759 93.96

Jumlah 32,258,440,060 26,751,854,819 82,93

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi

yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun

2014.



Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi

Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi

dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.41Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Sekretariat Daerah Kota BandungTahun 2014

No. Kategori JumlahIndikator

PresentaseCapaianKinerja

AnggaranRealisasi (Rp.) %

A. Misi 1,3,504,806,953

94.72SASARAN 1

1 Melebihi Target 2 66.672 Sesuai target 1 33.333 Tidak mencapai

Target- -

SASARAN 23,845,317,058

89.431 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai

Target- -

SASARAN 42,070,942,699

83,021 Melebihi Target 2 100.002 Sesuai target - -3 Tidak mencapai

Target- -

SASARAN 51,499,574,270

91,451 Melebihi Target 2 100.002 Sesuai target - -3 Tidak mencapai

Target- -

SASARAN 61,831,853,166

36.641 Melebihi Target 1 100.002 Sesuai target - -3 Tidak mencapai

Target- -

B. MISI 2SASARAN 8

2,699,768,19696.47

1 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai

Target- -

SASARAN 102,327,736,213


Target- -



No. Kategori JumlahIndikator

PresentaseCapaianKinerja

AnggaranRealisasi (Rp.) %

SASARAN 11 940,086,190 98.961 Melebihi Target 1 50.002 Sesuai target 1 50.003 Tidak mencapai

Target- -

SASARAN 124,695,468,915


Target- -

C. MISI 3SASARAN 13

2,442,125,75993.96

1 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai

Target- -

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran dapat

diketahui tingkat Efisiensi melalui table analisis efisiensi, sebagai berikut

Tabel 3.42

Analisis EfisiensiNo. Sasaran Strategis %


Sasaran

%PenyerapanAnggaran

%TingkatEfisiensi

Misi Ke-11 Meningkatnya kinerja

penyelengga raanpemerintahan daerah

114.04 94.72 19.32

2 Terwujudnya harmonisasidan sinkronisasi RancanganProduk Hukum daerah yangsesuai dengan PeraturanPerundang-undangan,kebutuhan masyarakat danpenyelenggaraanpemerintahan daerah

100.00 89.43 10.57

3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik

114.39 83.02 31.37

4 Meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintah daerah

102.16 91.45 10.71

5 Meningkatnya implementasiKerjasama Dalam dan LuarNegeri

122.25 36.64 85.61

Misi Ke-26 Meningkatnya kualitas

administrasi pembangunan100.00 96.47 3.53



No. Sasaran Strategis %Rata-Rata

Capaian KinerjaSasaran

%PenyerapanAnggaran

%TingkatEfisiensi

7 Berkembangnya ekonomikreatif untuk mendukungtercapainya Bandungsebagai Kota Kreatif

100.00 98.95 1.05

8 Terwujudnya BUMD yangsehat dan profitable

150,00 98.96 51.04

9 Terwujudnya kehidupanharmoni intern dan antarumat beragama

100.00 86.95 13.05

Misi Ke-310 Meningkatnya kualitas

pelayanan keuangan,kepegawaian dan sanditelekomunikasi

100.00 93.96 6.04

Proses pencapaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung sampai

dengan Tahun 2014 sebagai tahun pertama Renstra 2013-2018, dapat

diinformasikan uraian realisasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

berdasarkan pagu Renstra/RPJMD, sebagai berikut :



Tabel 3.43

Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018

No Misi Pagu IndikatifRenstra (Rp.)

Realisasi Anggaran tahun Jumlah % (dari PaguIndikatif)2014 2015 2016 2017 2018

Misi 11 Sasaran 1 55,087,117,000 4,323,555,263 - - - - 4,323,555,263 7.852 Sasaran 2 23,062,363,742 3,845,337,058 - - - - 3,845,337,058 16.673 Sasaran 3,4,5 40,586,446,619 5,841,710,869 - - - - 5,841,710,869 14.394 Sasaran 6 30,525,492,000 3,330,503,517 - - - - 3,330,503,517 10.91

Misi 25 Sasaran 7,8 26,251,929,999 4,693,514,620 - - - - 4,693,514,620 17.886 Sasaran

9, 10, 11,31,603,934,704 4,595,983,072 - - - - 4,595,983,072 14.54

7 Sasaran 12 31,163,399,699 4,687,771,245 - - - - 4,687,771,245 15.04

Misi 38 Sasaran 13 329,337,575,122 73,408,277,471 - - - - 73,408,277,471 22.299 Sasaran 14 300,302,575,080 47,653,776,866 - - - - 47,653,776,866 15.87

Jumlah Misi 1s/d 3

867,920,833,965 152,380,429,981 - - - - 152,380,429,981 17.56



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan

pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014.

Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi

harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh

semua pihak.

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat

menggambarkan Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung

dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang

mencerminkan keberhasilan.

P E N U T U P04BAB



Dalam tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Bandung menetapkan

sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2014 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci

pencapaian sasaran Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 114.04% ataumelampaui target

2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuaitarget

3. Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 114,39% ataumelampaui target






9. Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atauinterpretasi memuaskan

10. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atauinterpretasi memuaskan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 10 (sepuluh)

sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100%

dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan

melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan

program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA

Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014

sebesar Rp. 192,205,218,167,- sedangkan realisasi anggaran mencapai

Rp. 152,380,429,981,- atau dengan serapan dana APBD mencapai

79.28%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Sekretariat Daerah

Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 39,824,788,186,- atau

20,72%. Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian

sasaran tahun 2014 adalah sebesar Rp. 32.258.440.060 dengan realisasi

sebesar Rp. 26.751.854.819,- atau 82,93%.



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) sasaran

dapat disimpulkan bahwa:

- 5 (lima) sasaran atau 50.00 % dikategorikan melampaui target,

- 5 (lima) sasaran atau 50.00 % dengan kategori sesuai target,

Dari 10 (sepuluh) sasaran telah ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas)

indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

- 8 (delapan) indikator kinerja atau 50% dikategorikan melampaui target

- 7 (tujuh) indikator kinerja atau 50% dengan kategori sesuai target,

- 2 (dua) indikator kinerja tidak tersedia data.

Indikator yang belum dilakukan pengukuran kinerja disebabkan

belum tersedianya data dan merupakan indikator baru hasil reviu, yaitu:

1. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik;

2. Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria

baik, dan

Berdasarkan hasil analisis sasaran strategis pada Renstra Sekretariat

Daerah terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi

kriteria indikator yang baik dan berorietansi hasil (outcomes), yaitu

indikator Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan

SDA/LH, Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan

pembangunan sesuai peraturan dan Persentase SKPD yang melaksanakan

PBJ melalui ULP dan BIRMS. Indikator tersebut belum memiliki kriteria

pengukuran yang berorientasi hasil dan masih menunjukan keluaran atau

output serta belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya ingin dicapai.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh

adalah sebagai berikut:

1. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan agar

tidak terulang kembali maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi

berkala terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, disertai dengan

mekanisme pengumpulan data dan informasi yang efektif.

2. Terhadap indikator kinerja yang belum beriorientasi hasil/outcomes

maka perlu diakukan reviu bersamaan dengan reviu berkala pada

perencanan kinerja berikutnya

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian

target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra

Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan khususnya untuk tahun

2014 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Setda



Kota Bandung Tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum

memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena

kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian

segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi

kami untuk memperbaiki.

Bandung, 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001



Lampiran 1 LKIP Setda Kota Bandung 2014

PENGUKURAN KINERJA SASARANRENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

TAHUN 2014

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SatuanKondisiTahun2013

Target2014 Realisasi %

TargetRenstra(2018)

%

1 MeningkatkanPenyelenggaraanPemerintahanUmum danOtonomi Daerah


1 Nilai LPPD Nilai 3,0108 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase Kecamatan

Berkinerja Baik% n/a 33.33 46.67 140.02 100 46.67

3 Persentase KelurahanBerkinerja Baik

% n/a 6.62 6.62 100.00 100 6.62

2 Tertatanyaproduk hukumdaerah danmeningkatkanbudaya taathukum

2 Terwujudnyaharmonisasi dansinkronisasiRancanganProduk Hukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintahandaerah

4 Prosentase produk hukumdaerah yang harmonis dansinkron dengan PeraturanPerundang-undangan dankebutuhan masyarakat

% n/a 27.99 27.99 100.00 100 27.99

5 Prosentase rancangan produkhukum daerah yang sesuaidengan mekanismepembentukan produk hukumdaerah

% 100 100 100 100.00 100 100.00

3 Meningkatkanefektivitaspenyelenggaraantugas dan fungsi

3 MeningkatnyaSKPD/ Unit Kerjayang tepat fungsidan tepat ukuran

6 Persentase SKPD yang tepatfungsi dan tepat ukuran

% n/a 33.33 - n/a - n/a

7 Persentase SKPD yangtatalaksana-nya baik

% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a





TargetRenstra(2018)

%

perangkat daerah 4 MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik

8 Persentase SKPD yangpengelolaan pelayananpubliknya baik

% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a

9 Persentase SKPD yangmenerapkan StandarPelayanan Publik

% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a

10 Persentase SKPD berbudayapelayanan prima

% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a

11 Persentase SKPD denganpengelolaan pengaduanpelayanan berkriteria baik

% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a

12 Persentase SKPD dengan nilaihasil survey kepuasanmasyarakat di atas nilai 75,00

% 19.67 24.59 125.01 98.32 25.01

13 Persentase SKPD yangmemanfaatkan teknologiinformasi dalam pelayananpublik

% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a

14 Persentase SKPD yang beradadi Zona Hijau StandarKepatuhan Pelayanan PublikVersi Ombudsman RI

% 1.67 25 100 400 98.32 101.71

15 Rata-Rata IKM Kota Bandung Angka 76.15 72.50 75.23 103.77 81.26 92.5816 IKM Sekretariat Daerah Angka n/a 72.50 - n/a 81.26 n/a17 Persentase SKPD/Unit Kerja

yang bersertifikat ISO% 82.35 82.35 82.35 100 100 82.35


18 Nilai Evaluasi AKIP KotaBandung KomponenPelaporan Kinerja

Angka 7.8 8.50 8.67 102.00 12.50 69.36

19 Nilai Evaluasi AKIPSekretariat Daerah

Angka 53.63 60.1 61.49 102.31 80.10 76.77





TargetRenstra(2018)

%

20 Persentase SKPD yangmenerapkan manajemenakuntabilitas kinerjaberkriteria baik

% n/a 19.67 n/a - 98.32 n/a

4 Terimplementasikannya kerjasamadalam dan luarnegeri

6 MeningkatnyaimplementasiKerjasama Dalamdan Luar Negeri

21 Persentase naskah kerjasamaaktif lingkup dalam negeriyang diimplementasikan

% n/a 30 n/a - 55 n/a

22 Persentase naskah kerjasamaaktif lingkup luar negeri yangdiimplementasikan

% n/a 10 n/a - 25 n/a

5 MeningkatkanPengendalianPembangunandanpengembanganmanusia yangberdaya saing,perekonomianyang kokoh sertakokohnyainteraksi sosial,budaya dankemasyarakatan

7 meningkatnyaimplementasikebijakansumber dayaalam

23 Persentase SKPD/Unit Kerjayang telah melaksanakankebijakan SDA/LH

% n/a 100 - n/a 100 n/a

8 Meningkatnyakualitasadministrasipembangunan

24 Persentase SKPD yangmenyampaikan laporanpelaksanaan pembangunansesuai peraturan

% 74 74 74 100.00 74 100.00

25 Persentase SKPD yangmelaksanakan PBJ melaluiULP dan BIRMS

% 100 100 100.00 100.00 100 100.00

9 Meningkatnyapartsipasi pihakswasta terhadappembangunanKota Bandung

26 Jumlah Perusahaan atauPendonor yang berkontribusiterhadap pembangunan kota

Perusahaan/ pendonor

21 180 182 101.11 260 70.00

10 Berkembangnya 27 Persentase aktivasi sub sektor % 18.75 18.75 18.75 100.00 43.75 42.86





TargetRenstra(2018)

%

ekonomi kreatifuntukmendukungtercapainyaBandung sebagaiKota Kreatif

ekonomi kreatif28 Jumlah jejaring kota kreatif Kota n/a - - - 4 n/a


29 Persentase BUMD yang Sehat % 25 25 25.00 100.00 50 50.0030 Persentase BUMD yang

Profitabel% 25 25 75.00 300.00 100 75.00

12 Terwujudnyakehidupanharmoni interndan antar umatberagama

31 Jumlah Pendaftar Haji PerTahun

Orang 24.075 25.000 25.335 101.34 30.794 82.27

32 Peningkatan PenerimaanZakat

Rupiah 22.580.295.165

24.000.000.000

24.769.779.828

103.21

34.964.565.680

70.84

33 Penurunan Jumlah KonflikSARA bernuansa Agama

Kejadian

0 0 0 100 0 100

6 Meningkatnyakualitasadministrasikeuangan,kepegawaian dansanditelekomunikasiinternal Setda

13 Meningkatnyakualitaspelayanankeuangan,kepegawaian dansanditelekomunikasi

34 Persentase temuan BPK /Inspektorat yangditindaklanjuti

% n/a 100 100 100 100 100

35 Persentase penyelesaiandokumen keuanganbagian/unit kerja tepat waktu

% n/a 100 100 100 100 100

36 Persentase usulankepegawaian tepat waktu

% n/a 100 100 100 100 100

37 Persentase pengelolaan surattepat waktu

% n/a 100 100 100 100 100

38 Indeks Kepuasan LayananInternal Sekretariat Daerah

Angka n/a 62.51 63.23 101.15 82 77.11

7 Terwujudnyapengelolaan

14 Meningkatnyapelayanan

39 Persentase sarana danprasarana kondisi baik

% n/a 80 88.75 110.94 90 98.61





TargetRenstra(2018)

%

sarana,prasaranainternal Setdadan keprotokolanPemda

sarana,prasaranainternal dankeprotokolanKepala Daerah

40 Persentase pemenuhansarana dan prasarana sesuaistandar

% n/a 80 92.68 115.85 90 102.98

41 Indeks Kepuasan layanansarana dan prasarana

Angka n/a 70 - n/a 75 n/a

42 Persentase penyelenggaraanacara protokol yang sesuaidengan SOP

% n/a 100 100 100 100 100

43 Indeks Kepuasan acarakeprotokolan

Angka n/a 70 - n/a 75 n/a

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Documents