Top Banner
BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI UNIT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Audited) TAHUN ANGGARAN 2013 PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 NOMOR : LAP-122/PW27/1/2014 TANGGAL : 23 April 2014 JALAN ANGKASA MULYONO-AMBAN MANOKWARI
6

LK Pabar 2013 Audited

Jan 16, 2016

Download

Documents

Mike

LK Pabar 2013 Audited
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LK Pabar 2013 Audited

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN

PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI PAPUA BARAT

SEBAGAI UNIT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(Audited)

TAHUN ANGGARAN 2013

PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

NOMOR : LAP-122/PW27/1/2014 TANGGAL : 23 April 2014

JALAN ANGKASA MULYONO-AMBAN

MANOKWARI

Page 2: LK Pabar 2013 Audited

Laporan Keuangan Satker Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013(Audited)

Kata Pengantar - i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah salah satu entitas akuntansi yang

mendapatkan alokasi DIPA BPKP (BA 089) sehingga wajib untuk menyampaikan laporan

keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengingat Surat Persetujuan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

B/306/M.PAN-RB/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Perubahan Struktur 8 Perwakilan

Madya menjadi Perwakilan Penuh (Tipe B), maka Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan berupa Neraca dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor: 57/PB/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara /Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Manokwari, 23 April 2014 Kepala Perwakilan

Sumitro NIP.19621020 198302 1 001

Page 3: LK Pabar 2013 Audited

Pernyataan Tanggung Jawab - ii

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari Telepon : (0986) 2217087; Faksimile : (0986) 2217088

e-mail; [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013, sebagaimana

terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, 23 April 2014 Kepala Perwakilan

Sumitro NIP.19621020 198302 1 001

Page 4: LK Pabar 2013 Audited

Laporan Keuangan Satker Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 (Audited)

Ringkasan Laporan Keuangan - 1

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 233/PMK.05/2007,

menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan

menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi

Laporan Realisasi Anggaran Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri

Keuangan selaku Pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (Audited) ini telah disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode

1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2013 merupakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp29.437.455,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2013 seluruhnya dari Belanja Rupiah

Murni, adalah sebesar Rp7.819.151.995,00 atau mencapai 99,55% dari anggaran

sebesar Rp7.854.691.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dapat disajikan sebagai

berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013

(dalam rupiah)

Uraian

TA 2013 2012

Anggaran Realisasi % Real.

thd Anggaran

Realisasi

Pendapatan Negara 0 29.437.455,00 0 52.000,00

Belanja Negara 7.854.691.000,00 7.819.151.995,00 99,55 4.912.156.326,00

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Page 5: LK Pabar 2013 Audited

Laporan Keuangan Satker Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 (Audited)

Ringkasan Laporan Keuangan - 2

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana

yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.323.638.295,00

yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp160.507.346,00 dan Aset Tetap(netto setelah

akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.163.130.949,00.

Nilai ekuitas dana per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.323.638.295,00, terdiri

dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp160.507.346,00 dan Ekuitas Dana Investasi

sebesar Rp3.163.130.949,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

(dalam Rupiah)

Uraian

Tanggal Neraca Kenaikan (Penurunan)

31 Des 2013 31 Des 2012 Rp %

Aset Aset Lancar 160.507.346 312.265.621 (151.758.275) (48,6)

Aset Tetap 3.163.130.949 4.532.839.163 (1.369.708.214) (30,22)

Jumlah Aset 3.323.638.295 4.845.104.784 (1.521.466.489) (31,4)

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 0 101.130.970 (101.130.970) 0

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar 160.507.346 211.134.651 (50.627.305) (23,98)

Ekuitas Dana Investasi 3.163.130.949 4.532.839.163 (1.369.708.214) (30,22)

Jumlah Ekuitas Dana 3.323.638.295 4.743.983.815 (1.420.345.520) (29,94)

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 3.323.638.295 4.845.104.784 (1.521.466.489) (31,4)

Page 6: LK Pabar 2013 Audited

Laporan Keuangan Satker Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 (Audited)

Ringkasan Laporan Keuangan - 3

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan

tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui

berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening

kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset,

Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat

diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.