+LJLO Í)(GÌ -4 1>KDD>I Í Í'>KR>OFÍ - bpkp.go.id Kaltim 2018... · -4 1>KDD>I Í Í'>KR>OFÍ Kata Pengantar Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, dalam penyertaan-Nya Perwakilan

Nomor: LKj-1/PW17/6/2019

Tanggal: 2 Januari 2019

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, dalam penyertaan-Nya Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan

bidang keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional di daerah selama

2018 dengan baik. Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dituangkan dalam

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 2018. Laporan

Kinerja ini sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan

fungsi Kantor Perwakilan BPKP atas Perjanjian Kinerja 2018 dan Renstra 2014-

2019.

Laporan Kinerja secara garis besar memuat uraian singkat organisasi, rencana dan

target kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja setiap

program/kegiatan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam

Laporan Kinerja ini juga diinformasikan capaian kinerja Kantor Perwakilan atas

target yang ditetapkan pada awal 2018, perbandingan antara capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) 2018 dan 2017 serta perkembangan capaian IKU 2018

terhadap target IKU di akhir periode Renstra tahun 2019.

Kami berharap Laporan Kinerja BPKP Provinsi Kalimantan Timur 2018 ini dapat

memberikan informasi yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai dan sekaligus sebagai bahan untuk perbaikan

berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Timur.

Samarinda, 2 Januari 2019

Kepala Perwakilan,

Adil Hamonangan Pangihutan

NIP 19610605 198703 1 001

Laporan Kinerja Tahun 2018

ii Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ringkasan Eksekutif iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 1

B. Aspek Strategis Organisasi 4

C. Kegiatan dan Produk Organisasi 5

D. Struktur Organisasi 5

E. Sistematika Penyajian 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

A. Rencana Strategis 2015-2019 9

1. Pernyataan Visi 9

2. Pernyat baan Misi 11

3. Tujuan dan Sasaran Program 12

4. Indikator Kinerja Program 14

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Program

2. Sasaran Kegiatan

19

19

34

B. Capaian Kinerja Lainnya/Penghargaan

C. Akuntabilitas Keuangan

40

41

BAB IV PENUTUP 43

LAMPIRAN


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 34

perwakilan BPKP yang ada di daerah, yang tugas dan fungsinya melaksanakan

pengawasan di bidang keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional di

wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penilaian atas 8 sasaran program dengan 18 indikator kinerja program selama

tahun 2018 menunjukkan bahwa 10 indikator kinerja program capaiannya diatas

100%, 6 indikator kinerja program capaiannya diatas 90% s.d. 100%, dan 2

indikator kinerja program tidak tercapai.

Ringkasan capaian kinerja delapan sasaran program tersebut di atas, adalah

sebagai berikut:

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

Keuangan Negara/korporasi

1) Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terealisasi

62,57% atau mencapai target 104,28% dari target sebesar 60%.

2) Indikator Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari

BUMD yang dibina terealisasi 88,89% atau mencapai 164,61% dari target

sebesar 54%.

3) Indikator Presentase BLUD yang kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang

dibina terealisasi 100% atau mencapai 185,19% dari target sebesar 54%.

2. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian

1) Indikator Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

di persidangan terealisasi 45,90% atau mencapai 91,80% dari target

sebesar 50%.


oleh APH terealisasi 100% atau mencapai 138,89% dari target sebesar 72%.


iv Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur


oleh K/L/P/K pada tahun 2018 tidak terealisasi atau tidak dapat mencapai

target sebesar 65%.

4) Indikator Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K tidak terealisasi atau tidak dapat mencapai target sebesar75%.

5) Indikator Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

terealisasi 100% atau mencapai 133,33% dari target sebesar 75%.

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan

nasional

Capaian sasaran program ditunjukkan oleh capaian satu indikator kinerja

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan terealisasi

100% atau mencapai 133,33% dari target sebesar 75%.

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi


Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

terealisasi 100% atau mencapai 192,31% dari target sebesar 52%.

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi


Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat terealisasi 100% atau

mencapai 153,85% dari target sebesar 65%.

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemda

Capaian sasaran program ditunjukkan oleh capaian tiga indikator kinerja,

dengan ringkasan sebagai berikut:

1) Indikator Persentase pemerintah provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

terealisasi 100% sesuai dengan target 100%.

2) Indikator Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP

Level 3 terealisasi 80% atau mencapai 100% dari target sebesar 80%.

3) Indikator Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP

Level 2 terealisasi 20% atau mencapai 100% dari target sebesar 20%.


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur v

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemda

Capaian sasaran program ditunjukkan oleh capaian tiga indikator kinerja,

dengan ringkasan sebagai berikut:

1) Indikator Persentase APIP pemerintah provinsi dengan Kapabilitas Level 3

terealisasi 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.

2) Indikator Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan Kapabilitas

Level 3 terealisasi 80% atau mencapai 114,29% dari target sebesar 70%.

3) Indikator Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan Kapabilitas

Level 2 terealisasi 40% (terdiri dari 20% APIP Level 2 dan 20% APIP naik

Level 3) atau mencapai 133,33% dari target sebesar 30%.

8. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan Sekretariat Utama

Capaian sasaran program ditunjukkan oleh capaian satu indikator kinerja, yaitu

Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama yang terealisasi 7,67 atau

mencapai 95,88% dari target skala 8.


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 1

BAB I

PENDAHULUAN

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Provinsi Kalimantan Timur selaku perpanjangan tangan tugas dan fungsi

pengawasan intern BPKP di daerah bertugas membantu Presiden dan

para pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara/daerah dan pembangunan di wilayah

Provinsi Kalimantan Timur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam Laporan Kinerja 2018 ini akan disajikan tugas, fungsi, dan wewenang, aspek

strategis, kegiatan dan produk, dan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan. BPKP adalah Lembaga Pemerintahan Non

Kementerian yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern di daerah,

Kepala BPKP mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi

Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.

B


2 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau

atas permintaan Kepala Daerah;

4. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

5. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;

2. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

3. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas

permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontraktor

kerja sama, dan pinjaman bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja

pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan

pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

5. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang



di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan

keuangan negara/daerah;

6. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

7. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/kebijakan pemerintah yang strategis;

8. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,

dan upaya pencegahan korupsi;

9. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-

sama dengan aparat pengawas intern pemerintah lainnya;

10. pelaksanaan sosialiasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem

pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau

kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

11. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemeritah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

12. pembinaan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;

13. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerahdan;

14. pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

Dengan telah berubahnya paradigma sistem pertanggungjawaban/akuntabilitas

keuangan negara di Indonesia seiring reformasi di bidang keuangan negara,

perubahan sangat mendasar terjadi tidak hanya dalam hal penerapan

penganggaran namun juga dalam sistem pencatatan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara. Lebih lanjut dalam reformasi di



bidang keuangan negara tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Dalam PP ini dinyatakan bahwa BPKP sebagai aparat

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada

Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi

pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden.

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur mempedomani Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015–2019 yang disusun oleh BPKP Pusat yang memuat visi, misi, program

dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015–2019 berikut target output dan

outcome yang akan dicapai.

Renstra tersebut telah selaras dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh

Bappenas maupun PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Renstra tersebut telah mencakup strategi penguatan BPKP ke

depan yang meliputi:

1. Product Differences

Kekuatan BPKP bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas

produk BPKP harus bersifat strategis, makro dan nasional. Tugas BPKP bersifat

spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh

para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden dalam

menjalankan amanah rakyat.

2. Market Differences

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik

shareholders maupun stakeholders yang menjadi pengguna layanan BPKP baik

dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun badan usaha milik negara/daerah.

3. Methodology Differences

BPKP senantiasa mengembangkan metodologi pengawasan yang

kontemporer, spesifik dan membawa manfaat, baik untuk kegiatan yang bersifat

assurance maupun consultancy.



Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi

Permasalahan yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesuai

tugas dan fungsi pengawasan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya target Penugasan Pengawasan dari BPKP Pusat yang tidak

pararel dengan peningkatan alokasi sumber daya;

2. Permintaan kegiatan konsultansi dari stakeholder daerah yang tidak dapat

dipenuhi dengan optimal karena keterbatasan anggaran BPKP Perwakilan.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Renstra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;

2. membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif;

dan;

3. mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten.

D. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur memiliki Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan

Kepala BPKP Nomor 1 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Maluku, dan Provinsi Papua.tersaji pada Bagan 1.1.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

didukung dengan SDM sebanyak 137 orang sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1.



Tabel 1.1 Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2018 dan 2017

No. Uraian 2018 2017

1. Pejabat Struktural 5 5

2. Auditor 104 94

3. Analis Kepegawaian 3 3

4. Arsiparis 3 3

5. Pranata Komputer 1 1

6. Fungsional Umum 9 9

7. Calon Auditor 12 -

Jumlah 137 115

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2018 dengan

membandingkan Capaian Kinerja (Performance Result) tahun 2018 tersebut

dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Perbandingan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

ini memungkinkan dapat diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) yang dapat dianalisis bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Alur pikir penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

dapat diilustrasikan dalam Bagan 1.2.



Bagan 1.2

Alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja

REFERENSI BAB

Rencana Strategis

2015-2019

Perjanjian

Kinerja 2018

PERENCANAAN KINERJA

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAMPIRAN

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

PENDAHULUAN

BAB III

PENUTUP BAB IV



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

erencanaan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

mengacu pada Renstra BPKP Pusat Tahun 2015–2019 dan diselaraskan

dengan mandat BPKP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentag Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai perpanjangan tangan dari

BPKP Pusat di daerah, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Stratejik yang

telah dirumuskan BPKP Pusat. Rencana Stratejik tersebut dijadikan acuan dalam

menyusun Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2018, yang dijabarkan

dengan Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) Tahun

2018, dan Perencanaan Kinerja (Perkin) Tahun 2018.

A.Rencana Strategis Tahun 2015-2019

1. Pernyataan Visi

Dengan memperhatikan posisi dan mandat yang diterima, serta melihat latar

belakang dan mencermati isu-isu stratejik yang muncul, visi BPKP yang juga

merupakan visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten

dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Terdapat dua kata kunci dalam frasa “Auditor Internal Pemerintah RI berkelas Dunia”

P



yaitu audit intern, dan auditor Pemerintah RI.

Audit Intern

Audit atau pengawasan intern meliputi dua peran BPKP dalam melaksanakan

pengawasan intern, yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa

consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa

assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis

dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan

risiko, pengendalian dan proses governance.

Auditor Pemerintah RI

Auditor Pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan

intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai

pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk

melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon

berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini

Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA), baik pada pemerintah tingkat

pusat maupun pemerintahan di daerah yang berguna untuk mendeteksi adanya

risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah. BPKP berfungsi

memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan

tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat

tercapai.

BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis kementerian, lembaga, dan instansi

pemerintah lainnya dalam hal pemberian jasa consultancy.

Alasan keberadaan BPKP bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi

terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen

risiko, sistem pengendalian dan proses governance.

Auditor Berkelas Dunia

Audit intern berkelas dunia mengandung arti bahwa BPKP dalam melaksanakan

tugasnya mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode

Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.



Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup

pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN,

pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional

dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan

yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden

atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran

strategis.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis

dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in

appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian,

lembaga pemerintah daerah, dan korporasi. Dengan demikian, diharapkan

informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP bersifat

obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai

penegakan prinsip independensi.

2. Pernyataan Misi

Untuk mendukung visi tersebut di atas yang berorientasi pada perwujudan tujuan

akhir dari keberadaan BPKP, maka visi tersebut dirumuskan menjadi beberapa misi

sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.

Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan”; dan manfaatnya yaitu “mendukung

tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.”

2) Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

yang efektif.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP,

adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan



SPIP, serta bimbingan dan konsultasi SPIP. Kegiatan-kegiatan tersebut

bertujuan agar SPIP dapat segera diterapkan pada instansi pemerintah daerah

dan instansi vertikal di daerah.

3) Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten

Pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun

eksternal dilaksanakan melalui pembinaan kompetensi Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP), pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA),

penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi

dengan APIP lainnya.

3. Tujuan dan Sasaran Program

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan

implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada

jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan

adalah sampai dengan tahun 2019. Penetapan tujuan harus dapat

menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja

dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau

kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam

sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis

organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber

daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci

dan dapat diukur.

Untuk mewujudkan sasaran strategis di tataran operasional, perlu dirumuskan ke

dalam sasaran program yang hasilnya harus terukur dan spesifik.



MISI 1: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan

dan korporasi yang bersih dan efektif

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Program Misi 1

Tujuan Sasaran Program

Peningkatan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional yang bersih dan efektif

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional

dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan

keinvestigasian

Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

MISI 2: Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang

efektif

Tabel 2.2



Peningkatan kualitas penerapan SPIP

pemda/korporasi

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

pemda/korporasi

MISI 3: Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten

Tabel 2.3



Peningkatan kapabilitas pengawasan intern

pemda

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

pemda

Program-program utama di atas tidak akan dapat direalisasikan dengan

baik jika tidak didukung dengan program pendukung kesetmaan yaitu

“Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama.”



4. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan

sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi

serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi

dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara, pembinaan SPIP dan APIP. Indikator-

indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

1. Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan

negara/korporasi

1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan

1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat Baik dari BUMD yang dibina

1.3 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal

Baik dari BLUD yang dibina

2. Meningkatnya efektifitas hasil

pengawasan keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan


keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH


keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.5 Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

3. Meningkatnya penyelesaian

hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional

3.1 Persentase penyelesaiaan hambatan

kelancaran pembangunan

4. Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)



No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat

6. Meningkatnya kualitas penerapan

SPIP pemda

6.1

Persentase pemerintah provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3

6.2 Persentase pemerintah kabupaten/kota

dengan Maturitas SPIP Level 3

6.3 Persentase pemerintah kabupaten/kota


7. Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern pemda

7.1

Persentase APIP pemerintah provinsi

dengan Kapabilitas Level 3

7.2 Persentase APIP pemerintah

kabupaten/kota dengan Kapabilitas Level 3

7.3 Persentase APIP pemerintah

kabupaten/kota dengan Kapabilitas Level 2

8. Tersedianya dukungan teknis

kepuasan atas pelayanan

Sekretariat Utama

8.1 Persepsi kepuasan layanan Sekretariat

Utama (skala likert 1-10)

B. Perjanjian Kinerja 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja

(Perkin) Tahun 2018 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala BPKP pada tanggal 19 Januari

2018. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan

dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja

No. Indikator Kinerja Satuan Target

A. Sasaran Program Pengawasan

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi

1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan % 60

1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

Baik dari BUMD yang dibina

% 54

1.3 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal Baik dari

BLUD yang dibina

% 54

2. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan

keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang % 50




dimanfaatkan di persidangan

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH

% 72

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang


% 65

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang


% 75

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 75

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan


3.1 Persentase penyelesaiaan hambatan kelancaran

pembangunan

% 75

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 52

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

% 65

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemda

6.1

Persentase pemerintah provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 3

%

100

6.2 Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Maturitas

SPIP Level 3

% 80

6.3 Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Maturitas

SPIP Level 2

% 20

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemda

7.1 Persentase APIP pemerintah provinsi dengan Kapabilitas

Level 3

%

100

7.2 Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan

Kapabilitas Level 3

% 70

7.3 Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan

Kapabilitas Level 2

% 30

Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di

Perwakilan

1.1 Jumlah laporan hasil pengawasan PSN BPKP

Perwakilan

Laporan 66

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di

Perwakilan

2.1 Jumlah laporan hasil pengawasan Siskeudes BPKP

Perwakilan

Laporan 11

3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan

SIMDA di perwakilan

3.1 Jumlah laporan hasil pengawasan SIMDA BPKP

Perwakilan

Laporan 3




4 Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas

nasional

4.1 Jumlah laporan hasil pengawasan BPKP Perwakilan Laporan 77

5 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan

5.1 Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 17

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan

6.1 Jumlah laporan hasil peningkatan kapabilitas APIP BPKP

Perwakilan

Laporan 24

B. Sasaran Program Dukungan Pengawasan

1. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan

Sekretariat Utama

1.1 Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala

likert 1-10)

Skala Likert 8

Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Laporan 96

2 Termanfaatnya aset secara optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan

BPKP

M² 140

2.2 Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor Perwakilan

BPKP

M¹ 154





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi

amanah. Laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

masing-masing indikator sasaran program yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2015 - 2019 maupun Perkin Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan misi dan visi BPKP.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/indikator kinerja program diukur melalui

pencapaian sasaran program dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja program. Sedangkan capaian indikator kegiatan diukur

secara langsung setiap kegiatan, dengan membandingkan antara target kinerja dan

realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Program

Pengukuran capaian kinerja 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

A



Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja outcome dan output dibandingkan

dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun

2018.

BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur

berdasarkan indikator kinerja sasaran program. Capaian sasaran program

diindikasikan dengan capaian indikator kinerja yang secara signifikan

mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran

program meliputi identifikasi atas realisasi indikator kinerja dan membandingkan

dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan

capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai

indikator kinerja.

Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai misi dan visi BPKP Tahun 2015 - 2019 sebanyak 8 (delapan) sasaran

program.

Pada 2018 ditetapkan 8 sasaran program Perwakilan BPKP dengan 18 indikator

kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2018. Dari 18 indikator kinerja

sasaran program capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rata-Rata Capaian Sasaran Program

No. Uraian Jumlah % Capaian Rata-

Rata

1 >100% 10 55,56

2 >90% s.d. 100% 6 33,33

3 >80% s.d. 90% - -

4 <80% 2 11,11

Jumlah 18 100,00

Rincian capaian rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran program terhadap

target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2

Rincian Capaian Sasaran Program

Dalam melakukan evaluasi kinerja, digunakan pembandingan-pembandingan

antara realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan, realisasi kinerja dengan

kinerja tahun sebelumnya ( 2017), dan realisasi kinerja dengan target akhir tahun

Renstra 2019.

Capaian kinerja program 2018 dibandingkan dengan targetnya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1. Perbaikan

pengelolaan

program prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

Persentase tindak lanjut

rekomendasi hasil

pengawasan

% 60 62,57 104,28

Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

Baik dari BUMD yang dibina

% 54 88,89 164,61

Persentase BLUD yang

kinerjanya minimal Baik dari

BLUD yang dibina

% 54 100 185,19

2. Meningkatnya

efektifitas hasil

pengawasan

keinvestigasian

Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

% 50 45,90 91,80

No. Sasaran

Program

Jumlah

Indikator

Sasaran

Tingkat Capaian

>100%

>90% s.d. 100%

>80% s.d. 90%

<80%

Jml % Jml % Jml % Jml %

1 Sasaran 1 3 3 151,36 - - - - - -

2 Sasaran 2 5 2 136,11 1 91,8 - - 2 0

3 Sasaran 3 1 1 133,33 - - - - - -

4 Sasaran 4 1 1 192,31 - - - - - -

5 Sasaran 5 1 1 153,85 - - - - - -

6 Sasaran 6 3 - - 3 100 - - - -

7 Sasaran 7 3 2 123,81 1 100 - - - -

8 Sasaran 8 1 - - 1 95,88 - - - -

Jumlah 18 10 55,56 6 33,33 - - 2 11,11







% 72 100 138,89




% 65 0 0

Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang


% 75 0 0

Persentase hasil audit klaim

yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 75 100 133,33

3. Meningkatnya

penyelesaian

hambatan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

Persentase penyelesaiaan

hambatan kelancaran

pembangunan

% 75 100 133,33

4. Meningkatnya

kualitas tata kelola

pemerintah dan

korporasi dalam

pencegahan

korupsi

Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 52 100 192,31

5. Meningkatnya

kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat

terhadap korupsi

Persentase K/L/P/K anggota

Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

% 65 100 153,85

6. Meningkatnya

kualitas penerapan

SPIP pemda

Persentase pemerintah

provinsi dengan Maturitas

SPIP Level 3

%

100

100

100


kabupaten/kota dengan


% 80 80 100




% 20 20 100

7. Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan intern

pemda

Persentase APIP pemerintah

provinsi dengan Kapabilitas

Level 3

%

100 100

100



Kapabilitas Level 3

% 70 80 114,29



Kapabilitas Level 2

% 30 20 133,33




8. Tersedianya

dukungan teknis

kepuasan atas

pelayanan

Sekretariat Utama

Persepsi kepuasan layanan

Sekretariat Utama (Skala likert

1-10)

Skala

likert 1-

10

8 7,67 95,88

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kinerja sasaran program 2018

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Kinerja Sasaran Program Tahun 2018 dan 2017

No Sasaran

Program Indikator Kinerja

Satu

an

Realisasi Naik/

(Turun)

Capaian Naik/

(Turun) 2017 2018 2017 2018

1. Perbaikan

pengelolaan

program

prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korporas

i

Persentase tindak

lanjut rekomendasi

hasil pengawasan

% 61,59 62,57 0,98 111,98

104,28

(7,70)

Persentase BUMD

yang kinerjanya

minimal

berpredikat Baik

dari BUMD yang

dibina

% 66,67 88,89 22,29 123,46

164,61

41,15

Persentase BLUD

yang kinerjanya

minimal Baik dari

BLUD yang dibina

% 50 100 50 83,33 185,19

101,86

2. Meningkatnya

efektifitas hasil

pengawasan

keinvestigasian

Persentase hasil

pengawasan

keinvestigasian

yang dimanfaatkan

di persidangan

% 52,63 45,90 (6,73) 131,58

91,80 (39,78)

Persentase hasil

pengawasan

keinvestigasian

yang dimanfaatkan

oleh APH

% 100 100 - 142,86

138,89

(3,97)

Persentase hasil

pengawasan

keinvestigasian

yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 100 0 (100) 166,67

0 (166,67)

Persentase hasil

hasil audit

penyesuaian harga

yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 100 0 (100) 142,86

0 (142,86)



No Sasaran


Satu

an

Realisasi Naik/

(Turun)

Capaian Naik/

(Turun) 2017 2018 2017 2018

Persentase hasil

hasil audit klaim

yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 100 100 - 142,86

133,33

(9,53)

3. Meningkatnya

penyelesaian

hambatan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

Persentase

penyelesaiaan

hambatan

kelancaran

pembangunan

% 0 100 100 0 133,33

133,33

4. Meningkatnya

kualitas tata

kelola

pemerintah dan

korporasi dalam

pencegahan

korupsi

Persentase

K/L/P/K yang

mengimplementasi

kan FCP

(termasuk FRA)

% 80 100 20 160 192,31

32,31

5. Meningkatnya

kepedulian

K/L/P/K dan

masyarakat

terhadap korupsi

Persentase

K/L/P/K anggota

Komunitas

Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK)

yang

mengimplementasi

kan sistem

pengaduan

masyarakat

% 0 100 100 0 153,85

153,85

6. Meningkatnya

kualitas

penerapan SPIP

pemda

Persentase

pemerintah

provinsi dengan

Maturitas SPIP

Level 3

%

0

100

100

0

100

100

Persentase

pemerintah

kabupaten/kota

dengan Maturitas

SPIP Level 3

% 40 80 40 80 100 20

Persentase

pemerintah

kabupaten/kota

dengan Maturitas

SPIP Level 2

% 30 20 (10) 33,33 100 66,67

7. Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan

intern pemda

Persentase APIP

pemerintah

provinsi dengan

Kapabilitas Level 3

%

100

100

-

100

100

-

Persentase APIP

pemerintah

% 40 80 40 133,33

114,29

(19,04)



No Sasaran


Satu

an

Realisasi Naik/

(Turun)

Capaian Naik/

(Turun) 2017 2018 2017 2018

kabupaten/kota

dengan Kapabilitas

Level 3

Persentase APIP

pemerintah

kabupaten/kota

dengan Kapabilitas

Level 2

% 30 20 (10,00)

125,00

133,33

8,33

8. Tersedianya

dukungan teknis

kepuasan atas

pelayanan

Sekretariat

Utama

Persepsi kepuasan

layanan

Sekretariat Utama

(Skala likert 1-10)

Skala

likert

1-10

6,97 7,67 0,7 99,50 95,88 (3,62)

Jika dibandingkan target dalam Renstra 2015-2019, maka capaian kinerja sasaran

program 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Program atas Target 2019

No Sasaran Program Indikator Kinerja

Utama Satuan

s.d.

2018 2019

% Capaian 2018

terhadap Target

2019

1. Perbaikan

pengelolaan program


pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

Persentase tindak

lanjut rekomendasi

tata kelola,

manajemen risiko

dan pengendalian

intern pengelolaan

pemda/korporasi

% 62,57 70 89,39

2. Meningkatnya

kualitas penerapan

SPIP pemda

Maturitas SPIP

pemerintah provinsi

/kabupaten/kota

(Level 3)

% 81,82 85 96,26

3. Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan intern

pemda

Kapabilitas APIP

pemerintah

provinsi/kabupaten/

kota (Level 3)

% 81,82 85 96,26

Kapabilitas APIP

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/

Kota (Level 2)

% 18,18 10 181,82

Kapabilitas APIP

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/

Kota (Level 1)

% 5 5 100,00



No Sasaran Program Indikator Kinerja

Utama Satuan

s.d.

2018 2019

% Capaian 2018

terhadap Target

2019

4. Tersedianya

Dukungan Teknis

Kepuasan atas

Pelayanan Sekretariat

Utama

Persepsi Kepuasan

Layanan Sekretariat

Utama (skala likert

1-10)

skala

likert 1-

10

7,67 8 95,88

Analisis Capaian Kinerja Program

SASARAN 1

Perbaikan pengelolaan

program prioritas nasional dan


negara/korporasi

Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi terkait dengan tujuan pertama BPKP

dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif.

Sasaran program ini diukur melalui tiga indikator kinerja dengan penjelasan

capaian kinerja sebagai berikut:

1) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =∑ 𝑇𝐿𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 2018

∑ 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 2018× 100%

Rincian hasil perhitungan persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Capaian Indikator kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Bidang Rekomendasi Tindak Lanjut

Realisasi Target

(%) Capaian %

IPP 138 77 55,80

APD 3 3 100

AN 38 32 84,21

Investigasi - - -

Jumlah 179 112 62,57 60 104,28



Dari seluruh rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 179 rekomendasi telah

ditindaklanjuti sebanyak 112 rekomendasi dengan realisasi sebesar 62,57%

atau mencapai 104,28% dari target sebesar 60%.

2) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD yang

dibina


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =∑ 𝐵𝑈𝑀𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018

∑ 𝐵𝑈𝑀𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018× 100%

Terdapat 8 BUMD yang berkinerja sehat atau 88,89% dari 9 BUMD yang

dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan

dengan target yang ditetapkan sebesar 54%, maka capaian kinerja BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi sebesar

164,61%.

3) Persentase BLUD yang kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang dibina


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =∑ 𝐵𝐿𝑈𝐷 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑖𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018

∑ 𝐵𝐿𝑈𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018× 100%

Terdapat 2 BLUD yang berkinerja Baik atau 100% dari 2 BLUD yang dinilai

kinerjanya oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan

dengan target yang ditetapkan sebesar 54%, maka capaian kinerja yang

kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi sebesar 185,19%.

SASARAN 2 Meningkatnya efektifitas hasil

pengawasan keinvestigasian

Sasaran program ini diukur melalui lima indikator kinerja dengan penjelasan

capaian kinerja sebagai berikut:

1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐽𝑚𝑙𝑃𝐾𝐴 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018

𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝐴𝐼 + 𝐿𝐻𝑃𝐾𝐾𝑁𝑡𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟× 100%

Realisasi persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan sebesar 45,90% atau 91,80% dari target sebesar 50%.



2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat

Penegak Hukum (APH).


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐽𝑚𝑙𝐿𝐻𝐴𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖/𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛𝐴𝑃𝐻 𝑡ℎ 2018

𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝐴𝐼 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018× 100%

Dari hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH, dapat

direalisasikan sebesar 100% atau mencapai 138,89% dari target sebesar 72%.

3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

=𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝑃𝑘𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑇𝐿/𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐾/𝐿/𝑃/𝐾𝑡ℎ2018

𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝑃 𝑘𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 2018x100%

Pada 2018 tidak ada realisasi hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K. hal ini disebabkan tidak adanya permintaan audit

Investigasi dari K/L/P/K selama tahun 2018.

4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝐴 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 2018

𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝐴 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 2018x100%

Pada 2018 tidak ada realisasi atas hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Hal ini disebabkan tidak adanya permintaan audit

penyesuaian harga dari K/L/P/K selama 2018.

5) Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝐴 𝑘𝑙𝑎𝑖𝑚 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 2018

𝐽𝑚𝑙 𝐿𝐻𝐴 𝑘𝑙𝑎𝑖𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 2018x100%

Dari hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K telah terealisasi sebesar

100% atau mencapai 133,33% dari target sebesar 75%.



SASARAN 3

Meningkatnya penyelesaian

hambatan pelaksanaan


Sasaran program ini diukurmelalui indikator kinerja persentase penyelesaian kasus

hambatan kelancaran pembangunan dengan formula perhitungan capaian

indikator kinerja:

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐽𝑚𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝐻𝐾𝑃 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛2018

𝐽𝑚𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝐻𝐾𝑃 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018x100%

Dari hasil sasaran program ini terealisasi sebesar 100% atau mencapai 133,33%

dari target sebesar 75%.

SASARAN 4

Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan

korupsi

Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) dengan formula perhitungan capaian

indikator kinerja:

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐽𝑚𝑙 𝐾/𝐿/𝑃/𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐹𝐶𝑃/𝐹𝑅𝐴 2018

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 2018x100%

Selama 2018 terdapat dua penugasan terkait FCP di PT PKT Bontang dan PT KDE

Kutai Kartanegara dan keduanya telah mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

sehingga atas indikator kinerja tersebut terealisasi sebesar 100% atau mencapai

192,31% dari target sebesar 52%.

SASARAN 5

Meningkatnya kepedulian

K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/P/K anggota

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat dengan formula perhitungan capaian indikator kinerja:

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐽𝑚𝑙𝐾/𝐿/𝑃/𝐾 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 3 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗)

𝐽𝑚𝑙𝐾/𝐿/𝑃/𝐾 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑃𝐴𝐾x100%



*) Ketiga unsur tersebut dapat dianggap terpenuhi apabila minimal ada

kesepakatan formal antara K/L/PK dan BPKP untuk membentuk sistem

pengaduan masyarakat.

Dari hasil sasaran program ini terealisasi sebesar 100% atau mencapai 153,85%

dari target sebesar 65%.

Pada 2018 pelaksanaan kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi telah

dilaksanakan satu kali di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara dan telah dibangun kesepakatan formal antara Pemkab Kutai

Kartanegara untuk membentuk sistem pengaduan masyarakat.

SASARAN 6 Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP pemda

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada dasarnya

merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur

dan bupati/walikota. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 BPKP bertanggung

jawab melakukan pembinaan SPIP. Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan

agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai

tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Sasaran program ini diukur dengan menggunakan tiga indikator kinerja dengan

penjelasan sebagai berikut:

1) Persentase pemerintah provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑀𝑖𝑛. 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 3 𝑆𝑃𝐼𝑃

𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣× 100%

Target sasaran kinerja ini sebesar 100%. Provinsi Kalimantan Timur telah

mencapai maturitas SPIP level 3 sehingga atas indikator kinerja ini terealisasi

100% atau capaian kinerjanya 100%.

2) Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 3




𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =∑ 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑖𝑛. 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 3 𝑆𝑃𝐼𝑃

∑ 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖× 100%

Target sasaran kinerja ini sebesar 80%. Terdapat 8 kabupaten/kota dengan

tingkat maturitas SPIP Level 3 dari 10 kabupaten/kota di seluruh Provinsi

Kalimantan Timur atau telah terealisasi 80% yaitu Kota Bontang, Kota

Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser

Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat.

Jika dibandingkan dengan target sebesar 80% kinerja maturitas SPIP

pemerintah kabupaten/kota Level 3 telah mencapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 sebesar 80%, maka terjadi

kenaikan capaian kinerja sebesar 20%.

Capaian Maturitas SPIP Level 3 di tingkat provinsi/kota/kabupaten secara

keseluruhan telah 81,82% atau 96,26% dari target akhir tahun Renstra 2019

sebesar 85%.

3) Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 2


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =∑ 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎𝑀𝑖𝑛. 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 2 𝑆𝑃𝐼𝑃

∑ 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎𝑠𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖× 100%

Target sasaran kinerja ini sebesar 20%. Terdapat dua kabupaten dengan

tingkat Maturitas SPIP Level 2 dari 10 kabupaten/kota yang ada atau telah

terealisasi 20% yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam

Ulu. Jika dibandingkan dengan target sebesar 20% kinerja Maturitas SPIP

pemerintah kabupaten/kota Level 2 tercapai 100%.

SASARAN 7 Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemda

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat

yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat

kompetensi keahlian sebagai auditor. Sebagai organisasi, salah satu faktor

penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesional sumber daya

manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan

organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis,



didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik

berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM

yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik

sesuai dengan keahliannya.

Sasaran program ini diukur menggunakan tiga indikator kinerja dengan penjelasan

sebagai berikut:

1) Persentase APIP pemerintah provinsi dengan Kapabilitas Level 3


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑀𝑖𝑛. 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 3 𝐴𝑃𝐼𝑃

𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣× 100%

Hasil Penjaminan Kualitas oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

atas Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timut telah mencapai Level 2 Plus atau

terealisasi 100% (sampai dengan 31 Desember 2018 laporan hasil penjaminan

kualitas oleh Perwakilan sedang dalam proses reviu oleh BPKP Pusat). Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian

kinerja kapabilitas APIP pemerintah provinsi Level 3 sebesar 100%.

2) Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan Kapabilitas Level 3


𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =∑ 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎𝑀𝑖𝑛. 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 3 𝐴𝑃𝐼𝑃

∑ 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎𝑠𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖× 100%

Terdapat 8 inspektorat kabupaten/kota dengan tingkat kapabilitas APIP yang

telah mencapai Level 3 dari 10 inspektorat kabupaten/kota yang ada atau telah

terealisasi sebesar 80%, yaitu Inspektorat Kota Samarinda (hasil reviu BPKP

Pusat Kapabilitas Inspektorat Kota Samarinda adalah Level 2 Plus), Inspektorat

Kota Balikpapan, Inspektorat Kota Bontang, Inspektorat Kabupaten Berau (hasil

reviu BPKP Pusat Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Berau adalah Level 2

Plus), Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, Inspektorat kabupaten Paser,

Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser

Utara (kecuali atas Inspektorat Kota Samarinda, sampai dengan 31 Desember

2018 seluruh laporan hasil penjaminan kualitas oleh Perwakilan sedang dalam

proses reviu BPKP Pusat). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan

sebesar 70%, maka capaian kinerja Kapabilitas APIP pemeritah kabupaten/kota



Level 3 adalah 114,29%.

3) Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Kapabilitas Level 2

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula minimize:

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =2 𝑥𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡× 100%

Penggunaan rumus minimize menunjukkan bahwa semakin rendah realisasi

kinerja akan semakin baik capaian indikator kinerjanya.

Terdapat 2 inspektorat kabupaten/kota dengan tingkat kapabilitas APIP yang

telah mencapai Level 2 dari 10 inspektorat kabupaten/kota di wilayah Provinsi

Kalimantan Timur atau terealisasi sebesar 20% yaitu Inspektorat Kabupaten

Kutai Kartanegara, dan Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu.

Jika dibandingkan dengan target sebesar 30%, maka capaian kinerja

kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota Level 2 adalah sebesar 133,33%.

Hal ini disebabkan karena 2 Inspektorat kabupaten yaitu Inspektorat Kabupaten

Berau dan Inspektorat Kabupaten Paser telah meningkat kapabilitasnya

menjadi Level 3. Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Berau menjadi Level 2 Plus

sedangkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Kapabilitas Inspektorat

Kabupaten Paser Level 3 sedang dalam proses reviu BPKP Pusat.

SASARAN 8

Tersedianya dukungan teknis

kepuasan atas pelayanan

Sekretariat Utama

Target outcome di tahun 2018 adalah sebesar 8,00 dari skala Likert 1-10. Capaian

kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan ketatausahaan

(kesetmaan). Indikator kinerja ini diukur dari persepsi kepuasan terhadap layanan

dukungan teknis pengawasan yang diberikan dari ketatausahaan.

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan

tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh

melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala likert 1-10.

Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Tata Usaha

dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara menyeluruh kepada

para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2018, capaian indikator kinerja



atas layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 7,67 dari skala Likert

1-10 dibawah target sebesar 8,00 atau mencapai 95,88%.

Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Tata Usaha meliputi:

1) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Kepegawaian

2) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan

3) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum

2. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai sasaran program yang diharapkan, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur melaksanakan beberapa kegiatan utama. Keberhasilan kegiatan

tersebut dalam mendukung sasaran program telah menghasilkan output

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

Capaian Output

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Output Satuan Target Realisasi

Capaian

(%)

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan

Jumlah laporan hasil pengawasan PSN BPKP Perwakilan

Laporan 66 65 98

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan

Jumlah laporan hasil pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

Laporan 11 11 100

3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan

Jumlah laporan hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

Laporan 3 3 100

4. Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

Jumlah laporan hasil pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 77 76 99


Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Laporan 17 17 100

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan

Jumlah laporan hasil peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 24 24 100



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Output Satuan Target Realisasi

Capaian

(%)

7 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 96 96 100

8 Termanfaatkannya Aset Secara optimal

Terlaksananya rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

M²

140 140 100

Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor Perwakilan BPKP

M¹ 154 154 100

Berikut adalah perbandingan output dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Output Tahun 2018 dan 2017

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan

Realisasi

Naik/(Turun) 2017 2018

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan

Jumlah laporan hasil pengawasan PSN BPKP Perwakilan

Laporan n/a 65 n/a

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan

Jumlah laporan hasil pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

Laporan n/a 11 n/a

3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan

Jumlah laporan hasil pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

Laporan n/a 3 n/a

4 Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

Jumlah laporan hasil pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 90 76 (14)


Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Laporan 14 17 3



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan

Realisasi

Naik/(Turun) 2017 2018

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan

Jumlah laporan hasil peningkatan kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 11 24 13

7 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 12 96 84

8 Termanfaatkannya Aset Secara optimal

Terlaksananya rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

M²

n/a 140 n/a

Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor Perwakilan BPKP

M¹ n/a 154 n/a

Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

SASARAN 1

Tersedianya informasi hasil

pengawasan 260 PSN di

Perwakilan

Selama 2018, Jumlah laporan hasil pengawasan PSN sebanyak 65 laporan atau

terealisasi 98% dari target sebanyak 66 laporan. Satu penugasan pengawasan

yang tidak terealisasi adalah Pengawasan Keinvestigasian Prioritas Nasional

Pendidikan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang

Berkualitas karena tidak ada auditi yang memenuhi kriteria dimaksud.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan sebesar

Rp2.230.049.470 atau 99% dari anggaran sebesar Rp2.258.896.000.

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 3977 OH

dari target sebesar 4190 OH atau 95% dari target sehingga terjadi efisiensi atas

penggunaan SDM sebesar 5%.



SASARAN 2

Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan

Selama 2018, Jumlah laporan hasil pengawasan Siskeudes sebanyak 11 laporan

atau terealisasi 100% dari target sebanyak 11 laporan.


Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan sebesar

Rp129.217.736 atau 97% dari anggaran sebesar Rp132.590.000.




SASARAN 3 Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan

Pada 2018, Jumlah laporan hasil pengawasan SIMDA sebanyak 3 laporan atau

terealisasi 100% dari target sebanyak 3 laporan.


Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan sebesar

Rp115.499.591 atau 95% dari anggaran sebesar Rp122.031.000.




SASARAN 4 Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

Selama 2018, Jumlah laporan hasil pengawasan BPKP Perwakilan sebanyak 76

laporan atau terealisasi 99% dari target sebanyak 77 laporan. Satu penugasan

pengawasan yang tidak terealisasi adalah Audit Penyesuaian Harga karena tidak

ada permintaan eskalasi harga.


Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional sebesar



Rp1.222.364.496 atau 99% dari anggaran sebesar Rp1.234.054.000


dari target sebesar 4300 OH atau 104% dari target sehingga terjadi

ketidakefisienan atas penggunaan SDM sebesar 4%.

SASARAN 5 Tersedianya informasi hasil

pembinaan SPIP Perwakilan

Pada 2018, Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP sebanyak 17 laporan atau

terealisasi 100% dari target sebanyak 17 laporan.


Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan sebesar Rp584.141.895

atau 99% dari anggaran sebesar Rp587.225.000




SASARAN 6

Tersedianya informasi hasil

pembinaan kapabilitas APIP

Perwakilan

Selama 2018, Jumlah laporan hasil peningkatan kapabilitas APIP sebanyak 24

laporan atau terealisasi 100% dari target sebanyak 24 laporan.


Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan sebesar

Rp580.183.866 atau 100% dari anggaran sebesar Rp581.376.000


dari target sebesar 480 OH atau 123% dari target sehingga terjadi ketidakefisienan

atas penggunaan SDM sebesar 23%.

SASARAN 7

Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan

Selama 2018, Jumlah laporan layanan dukungan manajemen sebanyak 96 laporan



atau terealisasi 100% dari target sebanyak 96 laporan.


Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan sebesar Rp21.336.180.886 atau 98% dari anggaran

sebesar Rp21.697.103.000.

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan 7 ini sebesar

2.047 OH dari target sebesar 2.419 OH atau 85% dari target sehingga terjadi

efisiensi atas penggunaan SDM sebesar 15%.

SASARAN 8 Termanfaatkannya aset secara optimal

Selama 2018, terlaksana rehabilitasi Rumah Negara sebanyak 140 M2 atau

terealisasi 100% dari target sebesar 140 M2 dan rehabilitasi pagar kantor sepanjang

154 M¹ atau terealisasi 100% dari target sebanyak 154 M¹.


Termanfaatkannya aset secara optimal sebesar Rp726.835.000 atau 100% dari

anggaran sebesar Rp729.145.000.

Capaian Program Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Tahunan

(PKP2T)

Untuk mencapai sasaran strategis tersedianya informasi hasil pengawasan dalam

mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan

keuangan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T tersebut

dikelompokkan per bidang pengawasan sesuai struktur organisasi yang ada.

Target serta capaian dari PKP2T tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.9 berikut:



Tabel 3.9

Target dan Capaian PKP2T

Korwas PKP2T

Target Realisasi %

IPP 56 56 100

APD 56 56 100

AN 35 35 100

Investigasi 27 25 92,59

P3A 24 24 100

Jumlah 198 196 98,99

Secara keseluruhan, PKP2T 2018 telah tercapai 98,99%. Dua penugasan bidang

investigasi yang tidak terealisasi adalah Pengawasan Keinvestigasian Prioritas

Nasional Pendidikan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi

yang Berkualitas dan Audit penyesuaian Harga karena tidak adanya auditi atas

kegiatan tersebut.

B. Capaian Kinerja Lainnya/Penghargaan

Dalam periode 2015-2018 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah

mendapatkan penghargaan sebagai bentuk capaian kinerja lainnya.Penghargaan

tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.10berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Lainnya

No Tahun Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan

1 2018 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Terbaik kategori Kepatuhan atas Regulasi

Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

2 2018 Anugerah Badan Publik Web Award 2018 Peringkat II (Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik via Website)

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

3 2017 BPKP Performance Award 2017 kategori Implementasi SIA

BPKP

4 2016 Inovasi Sistem Pengendalian Intern tahun 2016

BPKP



No Tahun Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan

5 2016 Satker dengan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terbaik ke-2

Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

6 2015 Juara Pertama Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara

Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia

C. Akuntabilitas Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 2 (dua) program yaitu

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya. Realisasi belanja untuk pelaksanaan kedua program

tersebut sebesar Rp26.924.472.940 dari anggaran sebesar Rp27.342.420.000

atau 98%

Rincian anggaran dan realisasi belanja bisa di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

Laporan Realisasi AnggaranTahun 2018

No Program Jenis

Belanja Anggaran Realisasi

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan Pembangunan

Belanja Barang

Rp4.916.172.000,00 Rp4.861.457.054,00

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Belanja Pegawai

Rp18.551.343.000,00 Rp18.406.519.817,00

Belanja Barang

Rp3.874.905.000,00 Rp3.656.496.069,00

Jumlah Rp27.342.420.000,00 Rp26.924.472.940,00





BAB IV

PENUTUP

aporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2018. Pada awal tahun 2018, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur telah menandatangani perjanjian kinerja yang

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPKP. Perjanjian kinerja tersebut

berisi target-target kinerja yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang

harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja.

Secara umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi tugas

dan fungsi yang diamanatkan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan kegiatan

delapan program yang harus diwujudkan selama 2018.

Delapan sasaran program dengan keseluruhan 18 indikator kinerja yang harus

dicapai selama 2018: 10 sasaran program melampaui target diatas 100%, 6

sasaran program mencapai target >90% s.d. 100%, dan 2 sasaran program tidak

mencapai target karena auditinya tidak ada.

Upaya yang akan dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur antara

lain adalah sebagai berikut:

1. mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan;

2. meningkatkan kualitas pembinaan sistem pengendalian intern di lingkungan

pemerintah daerah dan kapabilitas APIP-nya;

3. meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan.

L

Lampiran 1

Capaian

1 2 3 4 5 6 7

Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 60 62.57 104.28

Persentase BUMD yang kinerjanya

minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina

% 54 88.89 164.61

Presentase BLUD yang kinerjanya

minimal baik dari BLUD yang dibina

% 54 100 185.19

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang dimanfaatkan

di Persidangan

% 50 45.90 91.80



oleh APH

% 72 100 138.89



oleh K/L/P/K

% 65 0 -

Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 75 0 -

Pesentase Hasil Audit Klaim Yang


% 75 100 133.33

3 Meningkatnya

Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan

% 75 100 133.33

4 Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah

dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 52 100 192.31

5 Meningkatnya

Kepedulian K/L/P/K dan

Masyarakat terhadap

Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) Yang Mengimplementasikan

Sistem Pengaduan Masyarakat

% 65 100 153.85

Persentase Pemerintah Provinsi


% 100 100 100.00

Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 3

% 80 80 100.00


Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2

% 20 20 100.00

Persentase APIP Pemerintah

Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

% 100 100 100.00


Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

% 70 80 114.29


Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2

% 30 20 133.33

8 Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas


Utama

Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

skala 8 7.67 95.88

CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2018

Indikator Kinerja Satuan Target RealisasiSasaran Program(%)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2

6

7

No

Perbaikan pengelolaan

program prioritas

nasional dan


negara/korporasi

1

Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP Pemda

Meningkatnya

kapabilitas pengawasan

intern Pemda

Lampiran 2/2 - 2

2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 61.59 62.57 111.98 104.28

Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina

% 66.67 88.89 123.46 164.61

Presentase BLUD yang

kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina

% 50 100 83.33 185.19


Keinvestigasian yang

dimanfaatkan di Persidangan

% 52.63 45.90 131.58 91.80




% 100 100 142.86 138.89




% 100 0 166.67 0.00

Persentase Hasil Audit

Penyesuaian Harga yang


% 100 0 142.86 0.00

Pesentase Hasil Audit Klaim

Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 100 100 142.86 133.33

3 Meningkatnya

Penyelesaian

Hambatan

Pelaksanaan

Pembangunan

Nasional

Persentase Penyelesaian

Hambatan Kelancaran

Pembangunan

% 0 100 0 133.33

4 Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah

dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 80 100 160 192.31

5 Meningkatnya

Kepedulian K/L/P/K

dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat

% 0 100 0 153.85

Persentase Pemerintah Provinsi


% 0 100 0 100


Kabupaten/Kota dengan


% 40 80 80 100




% 30 20 33.33 100

7 Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan intern

Pemda


Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3

% 100 100 100 100

PERBANDINGAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018


Realisasi Capaian

1 Perbaikan

pengelolaan program


pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

2 Meningkatnya

Efektifitas Hasil

Pengawasan

Keinvestigasian

6 Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP

Pemda

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan

Lampiran 2/3 - 2

2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Realisasi Capaian

1 Perbaikan

pengelolaan program


pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan



Kapabilitas Level 3

% 40 80 133.33 114.29



Kapabilitas Level 2

% 30 20 125 133.33

8 Tersedianya

Dukungan Teknis

Kepuasan atas


Utama

Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama (skala likert 1-

10)

skala 6.97 7.67 99.50 95.88

Lampiran 3

Pengggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Anggaran Realisasi

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan

260 PSN di perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

PSN BPKP Perwakilan

Laporan 66 65 98 2,258,896,000 2,230,049,470 99 4190 3977 95 Efisien Efisien


siskeudes di perwakilan


Siskeudes BPKP Perwakilan

Laporan 11 11 100 132,590,000 129,217,736 97 410 214 52 Efisien Efisien


penerapan SIMDA di perwakilan


SIMDA BPKP Perwakilan



10 prioritas nasional


BPKP Perwakilan

Laporan 77 76 99 1,234,054,000 1,222,364,496 99 4300 4475 104 Efisien Tidak Efisien

5 Tersedianya informasi hasil pembinaan

SPIP perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

SPIP BPKP Perwakilan



kapabilitas APIP perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 24 24 100 581,376,000 580,183,866 100 480 590 123 Efisien Tidak Efisien

7 Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam


Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 96 96 100 21,697,103,000 21,336,180,886 98 2419 2047 85 Efisien Efisien

Terlaksananya rehabilitasi rumah

negara perwakilan BPKP

M² 140 140 100 354,880,000 352,840,000 99 - - - Efisien -

Terlaksananya rehabilitasi pagar

kantor perwakilan BPKP

M¹ 154 154 100 374,265,000 373,995,000 100 - - - Efisien -

27,342,420,000 26,924,472,940 98 12,859 12,142 94 Efisien Efisien

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN EFISIENSI TAHUN 2018


SDM (OH)

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target RealisasiCapaian

%

Keuangan

%Anggaran Realisasi

8 Termanfaatkannya Aset secara optimal

Efisien/Tidak

Efisien

Efisien/Tidak

Efisien

Lampiran 4

2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8


260 PSN di perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP

Perwakilan

Laporan n/a 65 n/a 98


siskeudes di perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

BPKP Perwakilan



penerapan SIMDA di perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA

BPKP Perwakilan



10 prioritas nasional

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan

Laporan 90 76 97 99


SPIP perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

Laporan 14 17 100 100


kapabilitas APIP perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas

APIP BPKP Perwakilan

Laporan 11 24 100 100

7 Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam


Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 12 96 100 100

Terlaksananya rehabilitasi rumah negara

perwakilan BPKP

M² n/a 140 n/a 100

Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor

perwakilan BPKP

M¹ n/a 154 n/a 100

Termanfaatkannya Aset secara optimal8

Realisasi Capaian

PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018


No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan

Lampiran 5

No. Pemprov/kabupaten/kota Skor Maturitas Level Maturitas Status QA

1 2 3 4 5

1 Provinsi Kalimantan Timur 3.0602 Terdefinisi Sudah QA

2 Kota Samarinda 3.0375 Terdefinisi Sudah QA

3 Kota Balikpapan 3.0375 Terdefinisi Sudah QA

4 Kota Bontang 3.023 Terdefinisi Sudah QA

5 Kabupaten Kutai Kartanegara 2.932 Berkembang Sudah QA

6 Kabupaten Berau 3.0375 Terdefinisi Sudah QA

7 Kabupaten Penajam Paser Utara 3.0602 Terdefinisi Sudah QA

8 Kabupaten Paser 3.1125 Terdefinisi Menunggu hasil QA

9 Kabupaten Kutai Barat 3.0602 Terdefinisi Menunggu hasil QA

10 Kabupaten Kutai Timur 3.0602 Terdefinisi Menunggu hasil QA

11 Kabupaten Mahakam Ulu 2.1545 Berkembang Belum QA

MATURITAS SPIP PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lampiran 6

No. Provinsi/kabupaten/kota Level Kapabilitas Status QA

1 2 3 4

1 Provinsi Kalimantan Timur 3QA Perwakilan 2018 (dalam

proses reviu BPKP Pusat)

2 Kab. Kutai Kartanegara 2 QA Perwakilan 2014

3 Kab. Kutai Timur 3QA Perwakilan 2018 (dalam


4 Kab. Kutai Barat 3QA Perwakilan 2018 (dalam


5 Kab. Penajam Paser Utara 3QA Perwakilan 2018 (dalam


6 Kota Samarinda 2 Plus Reviu BPKP Pusat

7 Kota Balikpapan 3QA Perwakilan 2018 (dalam


8 Kota Bontang 3QA Perwakilan 2018 (dalam


9 Kab. Paser 3QA Perwakilan 2018 (dalam


10 Kab. Berau 2 Plus Reviu BPKP Pusat

11 Kab. Mahakam Ulu 2 Self Assestment 2018

KAPABILITAS APIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018


Lampiran 7

No. Nama BUMD Skor Kategori/Predikat

1 2 3 4

1 PDAM Kota Balikpapan 68.915 Cukup Efektif

HASIL ASSESSMENT EFEKTIVITAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN KORPORASI


Lampiran 8

No. Nama BUMD Predikat Kinerja

1 2 3

1 PDAM Kota Samarinda Sehat

2 PDAM Kota Balikpapan Sehat

3 PDAM Kota Bontang Sehat

4 PDAM Kabupaten Paser Sehat

5 PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara Sehat

6 PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara Sehat

7 PDAM Kabupaten Kutai Timur Sehat

8 PDAM Kabupaten Kutai Barat Kurang Sehat

9 PDAM Kabupaten Berau Sehat

HASIL EVALUASI KINERJA BUMD


Lampiran 9

No. Nama BLUD Predikat Kinerja

1 2 3

1 RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Baik (AA)

2 RSUD Ratu Aji Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Baik (A)

HASIL EVALUASI KINERJA BLUD


Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. MT Haryono No. 19, Samarinda Telepon: 0541-743063Faksimil: 0541-743141

Surat-E: [email protected]; [email protected]

+LJLO Í)(GÌ -4 1>KDD>I Í Í'>KR>OFÍ - bpkp.go.id Kaltim 2018... · -4 1>KDD>I Í Í'>KR>OFÍ Kata Pengantar Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, dalam penyertaan-Nya Perwakilan

Documents