Top Banner
LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA 2014 BRAZIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : ABDUL HAKIM ZIDAN NIM : 11140480000105 P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1441 H/ 2020 M
77

LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

Dec 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL

PIALA DUNIA 2014 BRAZIL BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA

(Studi Kasus Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ABDUL HAKIM ZIDAN

NIM : 11140480000105

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A

1441 H/ 2020 M

Page 2: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

iv

Page 3: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

v

LEMBAR PERNYATAAN

Page 4: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

iv

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hakim Zidan

Tempat, Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 27 November 1995

NIM : 11140480000105

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Sumber-sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Februari 2020

Abdul Hakim Zidan

Page 5: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

v

ABSTRAK

Abdul Hakim Zidan, NIM 11140480000105. LISENSI ATAS PENYIARAN

SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA 2014 BRAZIL BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Studi Kasus Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017). Program studi Ilmu

Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2020 M. Isi: ix + 66 halaman + 2

halaman daftar pustaka + 19 halaman lampiran.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak

cipta berupa lisensi karya siaran hak cipta piala dunia. Secara khusus, skripsi ini

mencoba mendalami tentang aturan perlindungan hukum lisensi yang telah terdaftar

di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Disamping itu skripsi ini juga

mencoba mengupas contoh putusan pengadilan mengenai hak cipta yang terkait

dengan hal lisensi.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan kepustakaan (library

research) melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian

ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku,

serta jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perlindungan hak cipta,

kepastian tentang hak cipta didapatkan apabila telah didaftarkan di Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 83 ayat

(1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Perjanjian lisensi, wajib

didaftarkan agar memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga, namun dalam

penerapannya belum dapat dijalankan karena tidak ada sanksi bagi pihak ketiga

yang melanggar lisensi. Serupa dengan hal itu, dalam Kasus pelanggaran hak cipta

yaitu salah satunya putusan Peninjaun Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Dalam putusan tersebut menerima PT Inter Sports Marketing sebagai satu-satunya

pemegang lisensi Piala dunia Brazil 2014 dari FIFA, karena telah terdaftar.

Putusannya tidak sesuai dengan kerugian yang dihadapi, karena pelanggaran dari

salah satu hotel di Semarang. Seakan-akan pendaftaran tersebut sia-sia karena tidak

memberikan kepastian hukum yang sesuai.

Kata kunci : Hak Cipta, Lisensi, Perlindungan Hukum, Piala Dunia.

Pembimbing Skripsi : Hidayatulloh, M. H.

Daftar Pustaka : Tahun 2001 sampai Tahun 2014

Page 6: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan

Rahmat-Nya, Penyusun Skripsi yang berjudul “LISENSI ATAS PENYIARAN

SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA 2014 BRAZIL BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 43

PK/Pdt.Sus-HKI/2017)” dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat

beberapa kendala yang dihadapi saat proses penyusunan skripsi ini.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan

dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala

kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Hidayatulloh, M.H. Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga, dan pikirannya.

4. Kepala pusat perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk penulis

mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua peneliti yaitu Bapak

Kamsin dan (almh) Ibu Nurhayati, serta kepada ibu sambung saya Ibu Nani

Saragih yang telah memberikan doa kepada peneliti untuk menyelesaikan

skripsi ini, nafkah dan kasih sayang sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu

memberikan nikmat panjang umur dan kesehatan kepada orangtua peneliti,

agar mereka dapat melihat peneliti sukses dimasa depan.

Page 7: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

vii

6. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dalam

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan

perbaikan. Namun, peneliti tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan

manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan

penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Sekian dan Terima kasih.

Jakarta, 20 Februari 2020

Abdul Hakim Zidan

Page 8: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

viii

DAFTAR ISI

COVER ............................................................................................................... i

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ........................................................ ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI..................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv

ABSTRAK .......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah .................. 5

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ................................ 6

D. Metode Penelitian ..................................................................... 7

E. Sistematika Pembahasan ........................................................... 10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LISENSI DALAM HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL ....................................................... 12

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi .......... 12

B. Kerangka Teori ......................................................................... 29

C. Tinjauan (Review)Kajian Terdahulu ........................................ 32

BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANTARA PT. ISM

DAN PT NEW METRO HOTEL SEMARANG ............................. 34

A. Profil Para Pihak ....................................................................... 34

B. Deskripsi Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ............... 37

1. Posita .................................................................................... 38

2. Petitum ................................................................................. 43

3. Putusan Hakim ..................................................................... 44

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI

BERDASARKAN PUTUSAN HAK CIPTA .................................. 46

A. Pertimbangan Hakim................................................................. 46

Page 9: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

ix

B. Analisis Penelitian..................................................................... 50

1. Legalitas Pencatatan Perjanjian Lisensi ................................ 51

2. Perlindungan Hukum dalam Putusan Perkara Hak Cipta ..... 58

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 65

A. Kesimpulan ............................................................................... 65

B. Rekomendasi ............................................................................. 66

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 67

LAMPIRAN ........................................................................................................ 69

Page 10: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman semakin mempermudah manusia dalam

berinteraksi mulai dari mendapatkan berita, info, berkomunikasi dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, kejadian yang terjadi sekarang di belahan bumi yang lain

atau negara yang lain dapat dilihat secara langsung di negara lain bahkan yang

sangat jauh, berkat perkembangan teknologi. Jika dilihat dari sejarah, saat

sebelum meletus perang dunia pertama, Reginald Fessenden berhasil

menciptakan gelombang radio yang dapat mengirimkan suara manusia dan

musik pada Tahun 1906. Pada Tahun 1926, John Logie Baird

mendemonstrasikan gambar televisi pertama kalinya, kemudian didirikan

stasiun televisi pertama pada Tahun 1936 di London.1 Perkembangan stasiun

televisi semakin meningkat, akan tetapi untuk membatasi teknologi dalam

penyiaran suatu acara tersebut harus dibuat suatu aturan agar dapat diawasi dari

kegitan yang melanggar aturan.

Dalam ilmu hukum tidak banyak kajian-kajian yang membahas secara

khusus tentang hukum penyiaran, terutama di Indonesia. Dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Hukum Penyiaran berbunyi

“Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya

dilakukan oleh pemerintah”.2 Yaitu menunjukkan bahwa penyiaran digunakan

semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Pada perubahannya di tahun 2002

lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bersifat independen untuk

mengatur hal-hal mengenai penyiaran, akan tetapi berdasarkan Peraturan

Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran, tugas KPI menjadi semakin sempit, yaitu hanya

berkenaan aspek-aspek isi siaran dan pedoman perilaku penyiaran.3 Sehingga

1 Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h., 2.

2 Judhariksawan, Hukum Penyiaran, ... h., 7.

3 Judhariksawan, Hukum Penyiaran, ... h., 11.

Page 11: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

2

tidak ada lagi badan yang secara independen mengatur untuk perizinan

penyiaran, begitu juga untuk siaran Internasional.

Dalam sejarahnya, negara-negara bergabung untuk membuat suatu

produk berupa kesepakatan yang bermula dari General Agreement on Tariff and

Trade (GATT) pada Tahun 1994 yang kemudian diganti menjadi WTO (World

Trade Organization)4. Selanjutnya pemerintah meratifikasinya menjadi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian WTO tanggal 2

November 19945. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan-ketentuan

perdagangan internasional yang salah satunya adalah Agreement on Trade

Related-Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPs). Di mana TRIPs

merupakan ketentuan mendasar yang dijadikan pemerintah Indonesia sebagai

aspek perlindungan hukum dan ketentuan yang berlaku untuk melindungi Hak

Kekayaan Intelektual (HKI).

Adapun HKI sendiri di kelompokkan ke dalam 2 garis besar, yaitu :

1. Hak Cipta (Copyright).

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right), yang meliputi :

a. Paten.

b. Desain Industri.

c. Merek.

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

e. Indikasi Geografis.

f. Rahasia Dagang.

Terkait hak cipta itu sendiri telah di kenal di Indonesia sejak zaman

peninggalan Belanda. Namun untuk menggantikannya, pada tahun 1982 telah

disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada

tahun 1986 dikenal dengan awal era modern sistem HKI di Indonesia, yaitu

karena pada masa pemerintahan tersebut, presiden membuat sebuah tim khusus

di bidang HKI untuk menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan

4 Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2006) h., 5.

Page 12: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

3

di bidang HKI, sehingga disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak

Cipta. Karena sudah tidak sesuai dengan TRIPs maka pemerintah

menggantikannya dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta, untuk menyesuaikannya. Namun tetap berupaya untuk menjadikan serta

memajukan keanekaragaman seni dan budaya yang berasal dari Indonesia.6

Terjadi perubahan pada Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 yang lebih mengutamakan kepada kepentingan pencipta, pemegang

hak cipta serta memperhatikan dalam perjanjian Internasional di bidang hak

cipta dan hak terkait. Hal ini tergambar pada pasal 95 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Selain pelanggaran

hak cipta yang terjadi dan diketahui keberadaannya di wilayah NKRI harus

menempuh terlebih dahulu penyelesain sengketa melalui mediasi sebelum

melakukan tuntutan pidana”.

Perubahan yang sangat signifikan dari Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 yaitu pada pasal 25 ayat (3), yang berbunyi : “Setiap orang dilarang

melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya

siaran Lembaga Penyiaran”, pada Undang-Undang sebelumnya tidak tercantum,

serta pada ketentuan pidana Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal

117, dan pasal 118. Kalimat tersebut untuk memperkuat pernyataan bahwa

pelanggar melakukan perbuatan tersebut dalam bidang ekonomi, dapat dikenai

sanksi pidana.

Dalam sebuah contoh kasus yang akan saya angkat, yaitu antara PT.

Inter Sport Marketing (ISM) melawan PT. Metro Hotel Internasional Semarang

yang terjadi pada Tahun 2014. Yang terjadi karena PT. Metro Hotel

Internasional Semarang selaku tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta

berupa melakukan nonton bareng (nobar) piala dunia 2014 Brazil di wilayah

hotel miliknya. PT ISM selaku penggugat yang merupakan pemegang lisensi

dari The Federation Internationale Football Association (FIFA) Zurich selaku

6 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2009) h., 11.

Page 13: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

4

pemberi lisensi, sebagaimana perjanjiaan lisensi tanggal 5 Mei 2011, berkaitan

dengan pelimpahan dari hak-hak media berupa turnamen sepak bola dan even-

even FIFA edisi XX. Dan PT. ISM selaku pemegang lisensi yang telah terdaftar

di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dan

dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014 berhak untuk memberikan lisensi lagi

kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan lisensi dari FIFA melalui PT.

ISM selaku pemegang lisensi di wilayah NKRI.

Dan PT ISM pun telah memberikan izin kepada beberapa pihak yaitu:

1. TV One, ANTV, dan K-Vision selaku penanyangan siaran.

2. PT. Kompas Sport selaku menyebarkan berita.

3. PT. Nonbar selaku pemegang perizinan apabila ada yang ingin

menayangkannya di areal komersial.7

Dari beberapa pihak yang telah diberikan izin resmi dari PT ISM,

ternyata PT Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan pelanggaran

berupa mengadakan kegiatan nonton bareng tanpa sepengetahuan atau izin dari

PT Nonbar selaku pengawas. PT Metro Hotel Internasional Semarang

melakukan nobar di kawasan hotelnya sehingga menimbulkan keuntungan

secara ekonomi. Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan telah

melakukan mediasi, tergugat tetap menolak sehingga PT ISM mengajukan

gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang.

Ketika di Pengadilan Niaga Semarang, dimenangkan oleh PT. ISM,

namun setelah kasasi PT. ISM dinyatakan kalah sehingga diajukan kembali

upaya hukum yang selanjutnya yaitu berupa Peninjauan Kembali. PT. ISM

dinyatakan menang, hanya mendapatkan haknya atas hak siar hotel bintang 3

sebesar Rp.60.000.000,- . Padahal, jelas-jelas telah diketahui, PT Metro Hotel

Internasional Semarang telah melanggar hak cipta yang seharusnya dikenakan

sanksi yang lebih sepadan, walaupun memang PT ISM hanya sebagai

pemegang lisensi, dan tidak berhak atas hak eksklusif dari hak cipta atau

7 Putusan Peninjaun Kembali Nomor 43PK/Pdt/Sus/2017.

Page 14: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

5

pemegang hak cipta, akan tetapi dalam Undang-Undang dinyatakan “untuk

mengikuti perjanjian yang dilakukan secara internasional” padahal di negara-

negara lain hal tersebut telah diatur sedangkan di Indonesia belum diatur.

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan peneliti,

untuk memperjelas apa yang jadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan tersebut dan untuk menjunjung keadilan setinggi-tingginya, maka saya

tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Lisensi atas Penyiaran Secara Komersial Piala Dunia 2014 Brazil berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan

Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari tema permasalahan, dapat diidentifikasikan bahwa mencakup

permasalahan hak cipta yang berupa pelanggaran, berupa penyiaran secara

komersial. Namun dalam penjelasannya pun masih luas, sehingga dapat

diidentifikasikan beberapa unsur yang muncul dari latar belakang masalah,

yaitu :

a. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, dan perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum

terhadap pihak ketiga.

b. PT. Inter Marketing Sport telah memiliki Perjanjian lisensi dengan

FIFA yang telah dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Intelektual dan telah memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga

berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

c. Perjajian lisensi diberikan oleh pemegang hak cipta untuk keperluan

hak ekonomi atas ciptaannya.

d. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah

menekankan tentang pelanggaran yang terjadi atas penyiaran tanpa

izin untuk kepentingan hak ekonomi dapat dikenai hukuman pidana.

Page 15: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

6

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, saya membatasi

permasalahan penelitian ini hanya dari perlindungan hukum hak cipta

berupa lisensi menyangkut permasalahan komersial berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang- Undang Penyiaran, serta

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan contoh

penayangan yang tidak berizin piala dunia 2014 Brazil.

3. Perumusan Masalah

Pelanggaran hak cipta di Indonesia semakin marak, karena kurangnya

ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan pembajakan. Salah satunya

dengan diberlakukannya Undang-Undang hak cipta berupa lisensi untuk

mencegah para pelanggar dalam melaksanakan penggandaan tanpa izin.

Oleh karena itu, dapat dijabarkan lagi beberapa pertanyaan penelitian yang

akan dikaji lebih lanjut, yaitu :

a. Bagaimana perlindungan hukum atas lisensi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara

PT ISM dengan PT New Metro Hotel Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa pokok permasalahan yang ada, maka tujuan

penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta.

b. Untuk Mengetahui pertimbangan dan putusan hakim telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam mengambil

keputusannya, hakim telah menggunakan kode etik yang berlaku.

Page 16: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

7

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat

penelitian dari penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1) Melatih kemampuan untuk untuk melakukan penelitian secara

ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam

bentuk tulisan.

2) Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan

dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.

3) Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum

pada umumnya maupun di bidang hukum bisnis pada khususnya

yaitu dengan mempelajari litelatur yang ada dikombinasikan

dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

perkembangan hukum mengenai perlindungan hukum hak cipta

berupa lisensi bedasarkan peraturan yang berlaku serta penerapan

hukumnya.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kepustakaan yang bersifat Normatif. Normatif artinya adalah

penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada

peraturan perundang-udangan dan norma-norma yang berlaku di

masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan di masyarakat.8

Penggunaaan penelitian normatif memiliki tujuan untuk mengkaji

dasar-dasar pemikiran tentang hak kekayaan intelektual dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi permasalahan tersebut.

8 Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali

Pers, 2006) h., 5.

Page 17: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

8

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji atau

menelaah bahan primer dengan pendekatan penelitian kasus.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat

berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penyiaran dan hak cipta. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, dan putusan-putusan hakim PK/Pdt.Sus9

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai

bahan hukum primer berupa buku-buku, surat kabar, putusan

pengadilan pembanding, artikel, jurnal, serta majalah yang berkaitan

dengan Hak Kekayaan Intelektual.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa

kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia,

bibiliografi, website resmi dalam internet.

4. Sumber Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara

library research (studi kepustakaan) yaitu mengumpulkan data dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang

telah dapat didapatkan kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan

masalah dan klarifikasi menurut sumber.

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2009) h., 141.

Page 18: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

9

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif,

maka pendekatan yang dilakukan yaitu10

:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach)

Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) adalah suatu

pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi atas hak

kekayaan intelektual yaitu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Kasus (Case approach)

Pendekatan Kasus (Case approach) adalah pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Peninjauan

Kembali Nomor 43/PK/Pdt.Sus/2017.

5. Subjek Penelitian

Dari penjelasan latar belakang permasalahan, dapat dikemukakan

bahwa yang menjadi subjek dari penelitian ini antara lain : Pemegang

Lisensi yaitu PT. Inter Sports Marketing, Hakim dalam perkara peninjauan

kembali dengan perkara nomor 43/PK/Pdt.Sus/2017, dan PT. New Metro

Hotel Semarang selaku pelanggar hak cipta.

6. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa data

Pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif-yuridis, maka

akan dilakukan dengan analisis isi yang disangkut pautkan dengan putusan.

Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen

termasuk perundang-undangan dan peraturan. Hasil riset tersebut,

selanjutnya dikaji isi (content), baik terkait kata-katanya (word), makna

(meaning), lalu dihubungkan dengan putusan pengadilan.

10

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ... h., 94.

Page 19: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

10

7. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan dan pedoman yang digunakan oleh peneliti

dalam skripsi ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah

pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017”.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti membuat rancangan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang mencakup : Latar

belakang masalah, dilanjutkan dengan identifikasi, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, dan rancangan penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG LISENSI DALAM HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bab ini didahului kerangka konseptual, teori dari hak cipta, serta

perjanjian mencakup dengan asas-asasnya. Juga penjabaran dari

studi terdahulu.

BAB III: PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANTARA PT ISM

DAN PT NEW METRO HOTEL SEMARANG

Bab ini membahas tentang profil-profil para pihak yang

bersengketa, yaitu PT. Inter Sport Marketing, PT. Metro Hotel

Internasional Semarang dan deskripsi Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-

HKI/2017.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI

BERDASARKAN PUTUSAN HAK CIPTA

Page 20: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

11

Bab ini membahas tentang studi kasus dalam perlindungan hukum

dari lisensi berupa penyiaran tanpa izin di areal komersial

berdasarkan kasus putusan nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

BAB V: PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini

merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis

menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, di samping itu

peneliti menengahkan beberapa masukkan dan saran yang dianggap

perlu.

Page 21: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LISENSI

DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi

1. Hak Kekayaan Intelektual

a. Ruang Lingkup HKI

Hak kekayaan intelektual adalah instrument hukum yang

memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil

kreatifitas dan perwujudan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada

dasarnya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak

industri. Ruang lingkup Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak

kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Hak cipta di

peruntukkan bagi pencipta, sedangkan hak industri diberikan kepada

penemu. Perlindungan hak cipta diberikan kepada manusia yang

menciptakan suatu karya seni yang bersumber dari hasil pemikiran

intelektualnya secara orisinil, sedangkan hak industri diberikan

kepada manusia sebagai penemu suatu temuan baru yang berguna

bagi kehidupan masyarakat luas.1

Perbedaan antara hasil ciptaan dan hasil temuan mengakibatkan

adanya arti yang berbeda dari pencipta dan penemu, maka HKI di

golongkan pada dua sub besar hak cipta dan hak industri, di dalam

hak industri terdapat beberapa sub lagi seperti hak paten, hak merk,

desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan

perlindungan varietas tanaman. Perlindungan terhadap suatu ciptaan

bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh

negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia

1 Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung

: Citra Aditya Bakti, 2007) h., 3.

Page 22: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

13

nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum di

daftarkan.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai obyek pemilikan “benda tak

berwujud”. Meskipun begitu, hak kekayaan intelektual yang tidak

berwujud ini dapat dipindah tangankan, namun pemindah

tanganannya harus secara tertulis. Hak Kekayaan Intelektual bersifat

eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat

dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut

dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

Hak Kekayaan Intelektual dikatakan hak eksklusif karena hak

tersebut hanya dimiliki oleh individu itu sendiri. Pencipta lagu

sebagai contoh, hak ciptanya hanya dipegang oleh si pencipta saja,

sedangkan yang mempopulerkan (penyanyinya) boleh siapa saja

yang dalam mempopulerkannya harus ada pembagian royalti pada si

pencipta.

Pencipta secara mutlak memiliki hak ekonomi, apabila ada

pelanggaran atau penjiplakan hasil ciptaan tanpa seizin pencipta

maka pencipta dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang

melanggar hak ciptanya. Hak ekonomi yang diterima oleh pencipta

berbentuk penerimaan royalti atas penggunaan ciptaanya.

b. Prinsip Dasar Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut intinya

adalah bentuk pengakuan terhadap karya cipta dan jangka waktu

menikmatikarya ciptaanya itu sendiri. Sebagaimana untuk

menyeimbangakan kepentingan individu pemegang HKI dengan

kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas

kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut2:

1) Prinsip Keadilan (The Principal of natural justice)

2 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Bina Cipta,

2009), h., 23.

Page 23: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

14

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuahkan hasil

dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi

seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil

karyanya.hukum memberikan perlindungan tersebut demi

kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak

dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu

peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada

pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak

tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan

intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam

negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi

perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang

ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain.3

Untuk melakukan suatu (commission), atau tidak melakukan

sesuatu (ommission) sesuatu perbuatan.

2) Prinsip Ekonomi (The Economic Principal)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal

dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang

diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai

bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam

menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa

pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang

menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan

di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual

merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari

pemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan,

misalnya dalam pembayaran royalty, dan technical fee.

3 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, ... h., 24.

Page 24: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

15

3) Prinsip Kebudayaan (The cultural argument)

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk

memungkinkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak

hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan

demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu

pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan

taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu

juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa

dan negara. Pengakuan atas karya cipta manusia adalah suatu

usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai wujud suasana yang

mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong

ciptaan atau penemuan baru.

4) Prinsip Sosial (the social argument)

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada

perseorangan, persekutuan, atau kesatuan tidak boleh semata

mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan

seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan

manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan

kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan

oleh hukum, yang diberikan pada seseorang atau persekutuan

atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh

masyarakat terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan

intelektual diperlukan agar pemilik dapat menggunakan

kekayaannya secara leluasa dan merasa aman. Rasa aman

tersebut dapat memicu pemilik hak kekayaan intelektual

tersebut untuk menciptakan ide-ide baru atau bahkan

menemukan penemuan baru. Penemuan baru dapat berupa ide,

gagasan, bentuk produk, atau segala yang berguna bagi

Page 25: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

16

kepentingan masyarakat luas. Ide-ide baru yang ditimbulkan

oleh pencipta dapat menghasilkan karya cipta baru yang berguna

bagi masyarakat, dapat berguna bagi aktivitas sehari-hari

maupun dalam produksi besar.4

c. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta salah satunya adalah sebagai

perlindungan atas suatu karya cipta. Manfaat ekonomis ini yang

berhak didapat oleh pencipta berupa uang royalti yang diatur sesuai

dengan perjanjian masing-masing pencipta. Hak cipta mempunyai

fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak

eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang hak

cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna

mendapatkan manfaat ekonomis.

Hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk

memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-

hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna

menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Fungsi hak cipta bersifat individu, selain untuk menumbuhkan

ide-ide baru dalam penciptaan, pemberian hak cipta juga berfungsi

untuk menghindarkan seluruh masyarakat dari ciptaan yang

menyimpang. Hak cipta mempunyai sifat-sifat sebagai berikut5:

1) Hak cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif,

diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan

kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain

tidak dapat memanfaatkan atau dilarang menggunakannya

4 Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung

: Citra Aditya Bakti, 2007) h., 23. 5 www. Landasanteori.com, diakses pada 14 -01- 2020 pukul 20.30 WIB.

Page 26: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

17

kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang

menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang

hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari

hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2) Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak

eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan

tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan

kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut

memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas

suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan

umum dibatasi penggunanya sehingga terdapat keseimbangan

yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan

umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu

pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat

mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau

memperbanyak atau pemegang hak cipta dapat memberi izin

kepada pihak lain untuk melakukannya.

3) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta

juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun

dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal

dengan dua macam cara, yaitu:

a) Transfer: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa

pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-

sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Page 27: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

18

b) Assigment: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu

pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan

untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu,

misalnya perjanjian lisensi.

Hak cipta mempunyai sifat dan fungsi yang eksklusif serta

memberikan perlindungan bagi pencipta, sehingga karya cipta dapat

dihargai dan diakui di kalangan masyarakat. Pengakuan karya cipta

di masyarakat berguna bagi pencipta untuk mendapatkan hak

ekonominya.

d. Lisensi Hak Cipta

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain

berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan

memperbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Hal ini

dapat berarti berjalannya fungsi ekonomis dari hak cipta, karena

pemegang lisensi harus memberikan royalti kepada pemegang hak

cipta berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati antara kedua

belah pihak.6

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemegang lisensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran

berupa royalti kepada pemegang hak cipta sesuai perjanjian yang

sudah diperjanjikan. Misal saja restoran A membeli hak lisensi

tanyang sebuah acara televisi dunia yang tidak dapat diakses bebas

di wilayah Indonesia, maka restoran A membeli hak lisensi

penayangan pada pemilik hak cipta, dan dalam perjanjiannya

6 Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013)

h., 74.

Page 28: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

19

tayangan itu hanya boleh ditayangkan oleh restauran A dan adanya

pembayaran royalti pada si pemegang hak cipta.

e. Hak Terkait (Neighboring Right)

Hak terkait dengan hak cipta (Neighboring Right) merupakan

hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi,

pemusik, penari pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan

pertunjukan. Hak terkait dalam hak cipta ini juga masih berhubungan

dengan lisensi pemegang hak cipta.7

Hak terkait dimiliki oleh tiga pihak yaitu pelaku, produser

rekaman suara, dan lembaga penyiaran, hak terkait terdiri dari:

a. Hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau

menyiarkan pertunjukannya.

b. Hak eksklusif bagi produser rekaman suara untuk

memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara.

c. Hak eksklusif bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat,

memperbanyak atau menyiarkan ulang karya siarannya.

2. Tinjaun Lisensi

a. Definisi Lisensi

Lisensi berasal dari bahasa lain “Licentia”, yang artinya izin

yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk

terkaitnya dengan persyaratan tertentu8. Dan persyaratan tertentu

tersebut berupa perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian

yang tertulis. Dan pemberian lisensi pula untuk menghindari

pembajakan hak cipta yang dapat dilakukan pihak lain untuk meniru

ciptaan yang sama.

7 Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung

: Citra Aditya Bakti, 2007) h., 128. 8 Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013)

h., 59.

Page 29: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

20

Lisensi sering diberikan di bidang HKI, misalnya : hak atas

merek, hak cipta dan hak paten. Dalam HKI dikenal dengan

beberapa jenis lisensi, yaitu:

1) Lisensi tunggal dan lisensi diberikan kepada beberapa badan

hukum. Dalam lisensi tunggal satu perusahaan atau seseorang

memperoleh izin untuk mempergunakan hak atas kekayaan

intelektual tadi tanpa dapat diberikan kepada orang lain atau

badan hukum lain, karena badan hukum lain telah bersama-

sama mendapat hak masing-masing dari pemilik hak kekayaan

intelektual tersebut. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal

dengan lisensi ekslusif dan non ekslusif.

2) Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas. Dalam hal ini hanya

perihal ruang lingkup dari pemberian lisensi itu. Dari lisensi tak

terbatas, pemegang lisensi berhak melakuakan apa saja seperti

pemilik hak itu sendiri. Berbeda dengan lisensi terbatas, yang

hanya dapat melakukakan hak- hak yang diperbolehkan oleh

pemberi lisensi, misalnya hanya dapat menyiarkan siarannnya

diwilayah Indonesia.

b. Ciptaan yang dapat dilisensikan

Menurut KUHPerdata terdapat benda berwujud dan tidak

berwujud, tapi dalam hak kekayaan intelektual baik benda berwujud

dan benda tidak berwujud dapat dimanfaatkan pihak lain dengan

pihak lain melalui lisensi. Hak atas suatu benda berwujud disebut

hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas suatu benda yang

tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini hak

kekayaan intelektual.9 Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk

melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang

diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa

9 Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, ... h., 78.

Page 30: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

21

adanya izin tersebut, tindakan atau perbuatan tersebut merupakan

suatu tindakan terlarang, yang tidak sah dan merupakan perbuatan

melawan hukum. Dengan adanya izin untuk pengalihan hak cipta

untuk diekploitasi hak ekonominya merupakan suatu perjanjian

keperdataan.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual awalnya

merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas

ide atau hasil karya warga negaranya. Karena itu, hak kekayaan

intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Pengakuan

perlindungan hukum hak kekayaan intelektual disuatu negara tidak

berarti perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dinegara

lainnya. Pengertian demikian tersebut membuat banyak pengusaha

dinegara maju enggan untuk berhubungan dengan negara yang

berkembang karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas

dari negara yang sedang berkembang. Sehingga karena rasa tidak

aman tersebut membuat negara-negara yang bersangkutan akhirnya

melahirkan perlindungan hukum yang seragam dengan negara maju.

Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah ketentuan

dalam Omnibus Act Special 301 yang diberlakukan oleh Amerika

Serikat. Selanjutnya, untuk menampung hal-hal tersebut,

didirikanlah World Intellectual Property Organization (WIPO).

Untuk memajukan perlindungan hak kekayaan intelektual keseluruh

dunia, antara sesama negara secara pantas serta menjamin adanya

kerjasama perpaduan administratif antara negara-negara anggota

Konvensi Paris dan Konvensi Bern, Hak Kekayaan Intelektual

dilakukan oleh WIPO.10

Hak kekayaan Intelektual dapat digolongkan ke dalam :

1) Hak Cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta;

2) Paten dan paten sederhana;

10

Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, ... h., 82.

Page 31: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

22

3) Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal dan

indikasi geografis;

4) Rahasia dagang;

5) Desain industri;

6) Desain atas tata letak sirkuit terpadu.

Keenam macam kekayaan intelektual tersebut merupakan hak

kekayaan intelektual yang dapat dilisensikan, baik dalam hal pemilik

tidak dapat mengembangkan sendiri hak kekyaan intelektualnya atau

untuk melaksanakannya sendiri secara aktif.

c. Asas-asas Lisensi

Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan

kesukarelaan atau kewajiban, maka lisensi terbagi menjadi 2 asas

yaitu :

1) Lisensi Sukarela adalah salah satu cara pemegang Hak

kekayaan Intelektual (HKI) memilih untuk memberikan hak

berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan

intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi

untuk mengeksploitasinya.

2) Lisensi wajib merupakan salah satu pemberian hak-hak

ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa

memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak.

d. Syarat dan Ketentuan Lisensi Hak Cipta

Lisensi merupakan pengalihan hak kekayaan intelektual yang

dialih oleh pemberi lisensi terhadap penerima lisensi, sehingga

menimbulkan perjanjian. Sebagaimana dalam KUHPerdata pasal

1313 disebutkan perjanjian adalah : “suatu perbuatan dengan satu

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Dan perjanjian lisensi dapat dikatakan memenuhi syarat apabila :

Page 32: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

23

1) Memenuhi pasal 82 ayat (1-3) Undang-Undang No. 28 tahun

2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa : “(1)

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang

mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. (2) Isi

perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (3) Perjanjian lisensi dilarang

menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih

seluruh hak pencipta atas ciptaannya”.

2) Wajib didaftarkan di Direktorat Jendral HKI

e. Perjanjian Lisensi Sebagai Cara Komersialisasi HKI

Perjanjian Lisensi adalah perjanjian yang diberikan oleh

pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

ekonomi dan didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Perjanjian lisensi merupakan kontrak-kontrak yang

sederhana, pendek atau panjang sangat detail bagaikan sebuah buku.

Umumnya, dalam perjanjian lisensi pemilik dan pemegang lisensi

akan bernegosiasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian

pemanfaatan ekonomi dari lisensi tersebut. Namun seringkali

perjanjian lisensi diisi dengan perajanjian-perjanjian standar yang

lebih dikuasai oleh pemilik lisensi dan tidak ada kemungkinan tawar

menawar bagi penerima lisensi.

Cakupan dari lisensi yaitu, batasan mengenai apa yang dapat

dan tidak dapat dilakukan oleh pemegang lisensi, biasanya diuraikan

dalam perjanjian lisensi. Adapun dalam perjanjian lisensi atau

kontrak tersebut akan mencakup paling tidak beberapa hal, yaitu :

1) Memperinci lisensi yang dibekukan haknya;

2) Mengidentifikasi pemilik lisensi dan hak-hak mereka;

3) Menjelaskan pemegang lisensi dan hak-hak mereka dalam

menggunakan lisensi tersebut;

Page 33: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

24

4) Menentukan siapa yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan

dan melindungi lisensi;

5) Menentukan jangka waktu lisensi;

6) Menentukan apakah lisensi tersebut dapat diperpanjang dan

dengan persyaratan yang bagaimana;

7) Menguraikan tindakan atau kejadian yang dapat melanggar

kesepakatan;

8) Menguraikan tindak atau kejadian yang dapat mengakhiri

kontrak secara otomatis;

9) Memutuskan prosedur penyelesaian sengketa;

10) Menentukan hukum yang mengatur masalah kontrak ini.11

Di negara-negara berkembang, beberapa kementerian

mensyarakatkan kontrak secara tertulis dan harus didaftarkan,

sehingga dapat diawasi apakah isi kontrak tersebut sesuai dengan

undang-undang atau tidak.

f. Persyaratan dalam Perjanjian Lisensi

Membuat konsep perjanjian lisensi merupakan hal yang cukup

penting. Jika syarat-syarat dari lisensi tidak dinegosiasikan dan

disetujui oleh pihak-pihak, hukum akan menyikapi atau menganggap

bahwa pihak-pihak tadi tidak membuat persyaratan apapun dalam

perjanjian mereka.

Perjanjian pemberian lisensi merupakan hal yang esensial dalam

asas-asas kebebasan berkontrak. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni

hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu

kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. Perjanjian lisensi

yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak.

Kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian lisensi menjadi aturan

yang mutlak bagi para pihak. Pembentukan perjanjian lisensi yang

11

Tim Lindsey, Eddy damian, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : Alumni, 2011)

h., 335-337.

Page 34: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

25

dilakukan di Indonesia masih mengacu pada Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendaftaran ciptaan bukan merupakan kewajiban hukum karena

bukan untuk memperoleh hak, tetapi hanya sekedar untuk

kepentingan pembuktian tentang adanya hak cipta. Ketentuan dalam

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mewajibkan

perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak

Kekayaan Intelektual agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak

ketiga. Apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka perjanjian

tersebut tidak memilki kekuatan hukum dan berarti tidak memiliki

akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pihak ketiga yang dimaksud tidak hanya pembeli barang atau

hak cipta akan tetapi juga bagi pesaing usaha lain. Apabila penerima

lisensi tidak mendaftarkan perjanjian tersebut juga bisa dianggap

sebagai pelanggaran hak cipta dan harus bertanggung jawab atas

segala kerugian yang terjadi. Disamping itu, pendaftaran lisensi juga

menciptakan ketertiban hukum dibidang hak cipta dan juga

merupakan sarana pemerintah dalam mengawasi hak cipta.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual juga berkewajiban

untuk menolak pencatatan apabila perjanjian lisensi memuat hal–hal

yang termasuk dalam larangan Pasal 82 UUHC 2014, yaitu :

1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang

mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan

atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh pencipta dan

pemegang hak cipta, biasanya dicantumkan klausula mengenai

Page 35: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

26

pilihan hukum dan cara penyelesaiannya apabila timbul perselisihan

di kemudian hari. Jika timbul sengketa antara para pihak maka

sudah dipersiapkan badan peradilan dan hukum yang akan

digunakan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan pilihan para

pihak ketika membuat perjanjian. Oleh karena itu pilihan hukum

yang diajukan oleh para pihak tersebut harus dihormati dan diakui

oleh semua badan peradilan dan harus diterapkan untuk

menyelesaikan persoalan mereka sesuai dengan asas yang dianut di

Indonesia yaitu asas pacta sunt servada.

g. Perlindungan Hukum Lisensi Hak Cipta

Pemberian lisensi dalam bidang hak kekayaan intelektual ini

dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Beberapa diantaranya yang

cukup dominan adalah masalah alih teknologi, praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat dan masalah penyelesaian sengketa

dalam bidang pemberian lisensi.12

Di bidang pelanggran hak cipta perhatian negara kita terhadap

pembajak tergolong cukup serius untuk menanggulanginya. Sebagai

contoh perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang

Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang

Hak Cipta yang mengubah kejahatan hak cipta dari delik aduan

menjadi delik biasa. Kemudian dilakukan perubahan lagi menjadi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 karena menyesuaikan

dengan ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights (TRIP’s).

Negara-negara peserta yang ikut menandatangani TRIP’s

berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dengan

peraturan hak cipta yang berlaku di negaranya masing-masing.

Dengan menyesuaikan ketentuan dari TRIP’s, Undang-Undang Hak

12

Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,

(Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2000) h., 34.

Page 36: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

27

Cipta yang berlaku di negara kita sama dengan di negara-negara

lain. Maka dari itu, apabila seseorang melakukan pelanggaran hak

cipta di suatu negara maka sama hukumnya di negara lain.

Setelah mengalami perubahan beberapa kali pada akhirnya

diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta. Penggantian perubahan ini membuat perubahan sengketa hak

cipta yang dulunya diadili di pengadilan negeri sekarang diadili di

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang mengadili

perkara-perkara perniagaan termasuk perkara hak cipta. Di

Pengadilan Niaga hakimnya juga hakim khusus yang telah

berpengalaman dan memperoleh pendidikan di bidang hukum

perniagaan, sehingga menguasai masalah hak kekayaan

Intelektual.13

Setelah cukup lama, akhirnya Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di undang-undang baru

ini lebih mengutamakan kepada kepentingan pencipta, pemegang

hak cipta serta memperhatikan dalam perjanjian Internasional di

bidang hak cipta dan hak terkait. Hal ini tergambar pada pasal 95

ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang berbunyi “Selain pelanggaran hak cipta yang terjadi dan

diketahui keberadaannya di wilayah NKRI harus menempuh terlebih

dahulu penyelesain sengketa melalui mediasi sebelum melakukan

tuntutan pidana”.

Perubahan yang sangat signifikan dari Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 yaitu pada pasal 25 ayat (3), yang berbunyi : “Setiap

orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan

komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran”, pada

13

Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013)

h., 107.

Page 37: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

28

Undang-Undang sebelumnya tidak tercantum, serta pada ketentuan

pidana Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan

pasal 118. Kalimat tersebut untuk memperkuat pernyataan bahwa

pelanggar melakukan perbuatan tersebut dalam bidang ekonomi,

dapat dikenai sanksi pidana. Penggunaan secara komersial adalah

pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan

untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau

berbayar.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta diatur mengenai lisensi. Yang menjadi masalah di sini terdapat

pada Pasal 83 ayat (3) yang berbunyi : “ Jika perjanjian lisensi tidak

dicatat dalam daftar umum sebagaimna dimaksud pada ayat (1),

perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap

pihak ketiga”. Namun dalam pelaksanaannya, pencatatan perjanjian

lisensi di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual belum

sepenuhnya terlaksana, hal ini disebabkan karena belum

tersosialisasinya Undang-Undang ini walaupun telah sering

dilakukan setiap tahun. Belum adanya ketentuan presiden ataupun

ketentuan pemerintah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai hal

ini. Serta ketidakjelasan mengenai sanksi dan denda yang diberikan

kepada seseorang ataupun badan yang tidak mencatatkan di

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ataupun tentang sanksi

bagi pihak ketiga yang melanggarnya, sehingga pencatatan tersebut

seperti tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta

dan pemegang hak cipta.

Pada dasarnya, semua undang-undang yang dibuat di Indonesia

ingin memberikan keteraturan, ketertiban, keadilan dan memberikan

perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebaiknya, ketentuan lisensi

tidak hanya dibatasi dalam lingkungan nasional saja, tetapi harus

dibuka peluang seluas-luasnya keseluruh penjuru dunia. Agar karya

Page 38: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

29

cipta Indonesia tersebut dapat Go Internasional. Untuk kepastian

hukum lisensi kepada pihak lain sebaiknya dituangkan dalam surat

dan dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.14

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari

kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah,

mempertahankan, dan membentengi.15

Ada beberapa ahli yang

menjelaskan teori perlindungan hukum, antara lain yaitu Fitzgerald,

Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan

berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain.16

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.17

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

14

OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2006) h., 24. 15

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 16

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2000) h., 52. 17

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, ... h., 53.

Page 39: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

30

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.18

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif

dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga

peradilan.19

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif. 20

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk

yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis

dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Subjek hukum yang

dimaksud adalah warga negara yang memang dari lahir sudah

diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

18 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, ... h., 69. 19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, ... h., 54. 20

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja

Rosda Karya, 1993) h., 89-90.

Page 40: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

31

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum. 21

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai

identitas, yaitu sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari

sudut yuridis.

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut

filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang

di depan pengadilan.

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid

atau utility.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap

individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di

dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang

otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum

tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan

hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian

21 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana, 2009) h., 47.

Page 41: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

32

hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.22

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam pembuatan proposal skripsi ini, saya menjumpai berbagai

penelitian yang juga membahas di bidang Hak kekayan Intelektual berupa

Lisensi, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis Kurnialif Triono, mahasiswa Fakultas

Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,

tahun 2015. Yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta

Terhadap Pemberian Lisensi Karya Cipta Lagu”. Dalam skripsi tersebut

membahas tentang pembayaran royalti yang tidak dibayarkan oleh para pelaku

usaha yang menggunakan karya ciptanya untuk keperluan hak ekonomi,

padahal telah jelas diatur di undang-undang mengenai hak cipta. Dalam

penulisan skripsi ini, membahas tentang pelanggaran pelaku usaha berupa hak

ekonomi (Royalti) terhadap pihak yang memegang lisensi atas penyiaran piala

dunia 2014.

Kedua, Buku yang ditulis oleh Dr. H. Ok Saidin, S.H, M.Hum,

Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 yang berjudul “Aspek Hukum

Hak Kekayaan Intelektual”. Dalam buku tersebut membahas penerapan

hukum hak cipta serta lisensi secara jelas, juga perlindungan hukumnya. Juga

penjelasan secara terperinci tentang hak cipta berupa lisensi dengan mengikuti

arus perkembangan zaman sekarang ini. Dalam buku ini membahas tentang

pelanggaran yang marak terjadi, berupa menampilkan siaran yang tidak

berizin kepada pemegang hak cipta.

Ketiga, Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan,

yang ditulis Dalimana Telaumbanua, Dosen STIH Nias Selatan. Yang

22 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, ... h., 47.

Page 42: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

33

berjudul “Analisis Putusan Judex Facti tentang Hak Cipta (Studi Putusan

Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby)”. Dalam jurnal tesebut

membahas tentang fakta-fakta hukum yang timbul dari perkara tersebut

berupa tidak semua permasalahannya jelas, sehingga seharusnya tidak dapat

dijatuhkan hukuman terhadap tergugat. Dalam skripsi ini memiliki

permasalahan yang sama berupa penyiaran secara komersial piala dunia 2014,

akan tetapi penerapan hukum yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Page 43: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

34

BAB III

PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANTARA PT ISM

DAN PT NEW METRO HOTEL SEMARANG

A. Profil Para Pihak

1. Profil PT. Inter Sports Marketing

PT. Inter Sports Marketing adalah salah satu badan hukum privat

yang bergerak di bidang kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang

dilakukan atau di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama

dengan badan- badan, organisasi-organisasi atau perusahaan- perusahaan

yang ada di luar negeri.

Kegiatan usaha tersebut telah dimulai dari tahun 2010 hingga saat

ini. Sesuai dengan akta pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT

Inter Sports Marketing, dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal

05 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele, SH

notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-09377.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan

Hukum Perseroan Terbatas.

Selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPS) PT Inter Sport Marketing Nomor 05, tertanggal 05 Mei 2014,

yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta,

yang mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkan perubahan Data

Perseroan PT Inter Sport Marketing pada Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.08835.40.22.2014,

tertanggal 19 Mei 2014.1

PT. Inter Sports Marketing berkedudukan di Boutique Office Park

B3, Jalan Haji Benyamin Sueb Blok A6, Kemayoran, Jakarta.2

Berdasarkan pencarian data, saya temukan PT Inter Sport Marketing

1 Putusan Peninjaun Kembali Nomor 43PK/Pdt/Sus/2017.

2 www. Nonton-bareng.com diakses tanggal 14-10-2020 pukul 20.50 WIB.

Page 44: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

35

memiliki alamat yang sama dengan PT Nonbar. Serta untuk saat ini tidak

dapat mengakses Website PT ISM, melainkan melalui PT Nonbar selaku

pihak yang memegang perizinan untuk penayangan di areal komersil. PT

ISM adalah satu-satunya pemegang lisensi tayang Piala Dunia Brazil

2014 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Putusan PK, PT. Inter Sports Marketing merupakan

satu-satunya pihak yang memiliki lisensi dari The Federation

Internationale Football Association (FIFA) Zurich selaku pemberi

lisensi, sebagaimana perjanjiaan lisensi tanggal 5 Mei 2011, berkaitan

dengan pelimpahan dari hak-hak media berupa turnamen sepak bola dan

even-even FIFA edisi XX. Dan PT. ISM selaku pemegang lisensi yang

telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang telah

terdaftar dan dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014 berhak untuk

memberikan lisensi lagi kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan

lisensi dari FIFA melalui PT. ISM selaku pemegang lisensi di wilayah

NKRI.

Dan PT ISM pun telah memberikan izin kepada beberapa pihak yaitu:

a. TV One, ANTV, dan K-Vision selaku penanyangan siaran.

b. PT. Kompas Sport selaku menyebarkan berita.

c. PT. Nonbar selaku pemegang perizinan apabila ada yang ingin

menayangkannya di areal komersil.

2. Profil PT. New Metro Hotel Semarang

PT. New Metro Hotel Semarang adalah salah satu badan hukum

privat yang bergerak di bidang Pariwisata, yang lebih mengarah

terhadap perhotelan dan penginapan. Tepatnya berupa hotel yang terletak

di kota Semarang yang di kenal dengan nama “Hotel Metro Semarang”

yang dianggap hotel bintang 3 yang terletak di pusat kota Semarang.

Sunlake Group of Hotels punya 3 hotel bintang 4 dan 5 di Jakarta:

Sunlake Hotel, Manhattan Hotel, dan Merlynn Park Hotel. Meski

Page 45: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

36

bermain di Jakarta, group ini tak lupa pada hotel yang jadi cikal bakal

bisnis hotelnya: New Metro Hotel di Kota Semarang. Hadir mulai 18

Oktober 1977, hotel ini awalnya bernama Metro Grand Park Hotel

Semarang, karena dikelola Grand Park Hotel Surabaya. Ketika kemitraan

berakhir pada 1983, hotel ini kembali ke nama yang sejak semula

diniatkan untuk sang hotel: Metro Hotel. Tambahan kata 'New'

disematkan usai menjalani renovasi pada 2011.

New Metro Hotel, meski baru beroperasi pada 1977, upaya

pembangunannya sudah dimulai sejak 1970 oleh PT Metro Hotel

International, perusahaan milik Luhur Wibowo Hidayat, yang dikenal

juga sebagai bos Sango Group (PT Sango Ceramics Indonesia),

perusahaan keramik yang berbasis di Semarang. Akta pendirian bernama

PT. Metro Hotel Internasional Semarang, dengan akta dibuat oleh notaris

R.M Soeprapto, dengan nomor 40 tanggal 17 Agustus 1970. Ketika

mulai beroperasi, pengelolaan hotel dipercayakan kepada Grand Park

Hotel Surabaya (sekarang New Grand Park Hotel Surabaya) untuk

jangka waktu 6 tahun yang berakhir pada 1983. Usai kerjasama itu, mulai

1984, hotel dikelola sendiri dan namanya diganti menjadi Metro Hotel.

Pada 2001, setelah melakukan renovasi besar-besaran dan mengganti

konsep hotel, namanya diganti menjadi New Metro Hotel. Seperti bisa

disimak dari sosok fisiknya yang berarsitektur neo-classical colonial,

hotel ini sekarang hadir dengan atmosfir era Kolonial Belanda, selaras

dengan lokasi hotel yang dekat dengan kawasan 'Kota Lama Semarang'.

Sango Group sendiri sekarang sudah jarang disebut sebagai

pemilik New Metro Hotel dan kawan-kawan. Meskipun Luhur Wibowo

masih tercatat sebagai penanggung jawab Merlynn Park Hotel. Yang

selalu muncul adalah nama Sunlake Group of Hotels. Nama Sunlake

dipetik dari nama Hotel Danau Sunter, alias Sunlake Hotel, hotel ke-dua

milik group ini yang hadir pada 1995. Dan tahun 1995 pula yang setiap

Page 46: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

37

tahunnya dirayakan sebagai tahun kelahiran Sunlake Group of Hotels.

Meski begitu, soal awal kiprah bisnis hotel group ini, Chief Operating

Officer (COO) Sunlake Group of Hotels Maya Lilaani menyebut tahun

1984, atau saat New Metro Hotel mulai dikelola sendiri.3

PT. New Metro Hotel Semarang berkedudukan di jalan Haji Agus

Salim No. 2-4, Semarang. Bergerak di bisnis penginapan dan dapat

diakses dengan mudah karena terletak ditengah kota Semarang. Serta

websitenya dapat diakses di www.metrohotel.co.id.4

Menurut Putusan PK, PT Metro Hotel Internasional Semarang

digugat telah melakukan pelanggaran berupa mengadakan kegiatan

nonton bareng tanpa sepengetahuan atau izin dari PT Nonbar selaku

pengawas. PT Metro Hotel Internasional Semarang melakukan nobar

dikawasan hotelnya sehingga menimbulkan keuntungan secara ekonomi.

Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan telah melakukan

mediasi, tergugat tetap menolak sehingga PT ISM mengajukan gugatan

ke Pengadilan Niaga Semarang.

B. Deskripsi Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Awal kasus bermula, dimana PT. Inter Sport Marketing (ISM) sebagai

pemegang lisensi semua hak eksklusif dari FIFA untuk seluruh wilayah

Indonesia. Sebagaimana perjanjiaan lisensi tanggal 5 Mei 2011, berkaitan

dengan pelimpahan dari hak-hak media berupa turnamen sepak bola dan

even-even FIFA edisi XX. PT. ISM menghimbau kepada para pelaku usaha

yang ingin mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan terselenggaranya

ajang sepakbola akbar tersebut, untuk meminta izin atas segala kegiatan

termasuk untuk kegiatan Nonton bareng.

Pada saat pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang

menyiarkan pertandingan tanpa izin kepada pemegang lisensi. Banyak

3 www.indoplaces.com/mod/view_hotel, diakses 14-01-2020, pukul 16.30 WIB.

4 www.metrohotel.co.id/hotel-group diakses 14-01-2020, pukul 16.10 WIB.

Page 47: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

38

diantaranya hotel- hotel di daerah Semarang, Yogyakarta, Surabaya, bahkan

di Bali, ditemukan melaksanakan kegiatan nonton bareng tanpa berizin. Oleh

karena PT. ISM meminta pertanggungan kepada mereka memalui jalur

kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat respon. Sehingga PT. ISM

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, salah satunya yang saya ambil

contoh berupa gugatan terhadap PT. New Metro Hotel Semarang.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi atau

Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30

September 2015 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut5 :

1. Posita

Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT Inter Sport

Marketing (PT. ISM). Dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun

2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum

tersebut yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan,

baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun

bekerja sama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-

perusahaan lain yang ada di luar negeri.

Dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala internasional yakni

FIFA World Cup Brazil 2014, PT. ISM adalah Penerima Lisensi dari

Federation International De Football Association ("FIFA") yang

merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang

berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO.Box. 8044, Zurich, Swiss untuk

Tayangan (siaran) Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

PT. Inter Sports Marketing dengan FIFA telah membuat License

Agreement dengan FIFA Zurich. Dimana adalah selaku "Master Right

5 Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Page 48: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

39

Holder" atas Media Rights of 2014 FIFA World Cup Brazil untuk seluruh

wilayah Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Lisensi yang telah

ditandatangani antara PT Inter Sport Marketing dengan FIFA Zurich

tertanggal 5 Mei 2011. Sebagai Penerima Lisensi telah menjalankan

kewajiban hukumnya pada tanggal 23 Mei 2014, mengajukan

permohonan pencatatan lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI yang telah diterima dan dicatatkan.

Di dalam License Agreement tertanggal 05 Mei 2014 antara

Penggugat dengan FIFA, Penggugat selaku penerima lisensi sebagai

Master Right Holder di seluruh Wilayah Republik Indonesia telah

diberikan hak-hak media, antara lain:

a. Hak-hak Televisi, termasuk di dalamnya: 1) Basic Feed, Multi

Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live,

delayed atau repeat; 2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau

repeat; 3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;

b. Hak-Hak Mobil termasuk di dalamnya: 1) Basic Feed, Multi Feeds,

Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, delayed atau

repeat; 2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat; 3)

Highlights atas dasar delayed atau repeat;

c. Hak-Hak Radio: 1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;

2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;

d. Internet: 1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat; 2)

Highlights atas dasar delayed atau repeat;

e. Periklanan dan Promosi;

f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;

g. Properti Intelektual;

Page 49: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

40

h. Sub Lisensi;

i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);

Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di

wilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya Penggugat telah

memberikan sub lisensi kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif

untuk menyiarkan acara/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan

system Free to Air Broadcaster. Kemudian diantaranya kepada K-

VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program 2014

FIFA World Cup Brazil dengan system Pay TV Broadcaster serta untuk

internet mobile rights kepada Domikado.

Hak-hak ekshibisi publik atau hak-hak areal komersial atau untuk

kepentingan komersial selanjutnya penggugat telah menunjuk PT Nonbar

secara eksklusif di wilayah Republik Indonesia sebagai koordinator

tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana Surat Penunjukan PT

ISM kepada PT Nonbar Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013, tertanggal 12

November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT Inter Sport

Marketing kepada PT Nonbar Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014, tertanggal

10 Mei 2014.

PT ISM juga telah melakukan sosialiasi, pengumuman maupun

teguran terkait Hak atas Siaran FIFA World Cup Brazil 2014 secara

nasional melalui Media Cetak Nasional, antara lain:

a. Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, tertanggal 21

Januari 2014, halaman 14;

b. Surat Kabar Nasional Superball, hari Sabtu, tertanggal 14 Juni

2014, halaman 4;

c. Surat Kabar Nasional Harian Bola hari Selasa, tertanggal 17 Juni

2014, halaman 9;

Page 50: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

41

Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa

perhotelan yang meliputi jasa penginapan dan pengadaan makanan serta

minuman secara komersial dengan brand nama “New Metro Hotel”, yang

beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 2-4, Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil temuan dan monitoring di wilayah Jawa Tengah,

telah ditemukan fakta sebagai berikut:

a. Tergugat telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasi-

kan, kepada khalayak umum, apabila di tempat Tergugat

menayangkan dan mengadakan kegiatan acara nonton bareng final

Piala Dunia 2014 pada tanggal 14 Juli 2014 secara komersial;

b. Dalam kegiatan acara nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014,

Tergugat telah pula menarik sejumlah uang sebesar Rp50.000,-

untuk tiket masuk, bagi setiap orang yang ingin menyaksikan siaran

Final FIFA World Cup Brazil 2014 di tempat Tergugat;

c. Perbuatan Tergugat yang mengadakan kegiatan nonton bareng Final

Piala Dunia Brazil 2014, Tergugat secara tanpa hak telah pula

mendistribusikan atau menyalurkan siaran Piala Dunia Brazil 2014

di kamar-kamar Hotel milik tergugat;

PT New Metro Hotel Semarang selaku Tergugat secara tanpa hak

yang menyiarkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala

Dunia Brazil 2014 secara Komersial termasuk mendistribusikan atau

menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hotel milik

Tergugat.

Kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun

immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah

Rp33.225.500.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta

lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Page 51: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

42

a. Kerugian Materiil:

1) Biaya Tarif Hak Siar Distribusi Siaran ke Kamar dan Nonton

Bareng FIFA World Cup Brazil 2014, untuk Kategori Hotel

(Venue & Rooms), Hotel Bintang 3, pertanggal 23 Mei -2014,

belum termasuk PPN 10%; Rp 60.000.000,-

2) Denda atas Penayangan Siaran FIFA World Cup Brazil 2014,

tanpa Izin dari Penggugat sebesar 20 x Lisensi Hotel Bintang 3;

Rp1.200.000.000,-

3) Keuntungan/Pendapatan Tergugat dari hasil penjualan Tiket

Nonton Bareng Pertandingan FIFA World Cup Brazil 2014

sebanyak 64 pertandingan. Dengan perhitungan, Jumlah Tiket =

200 kursi x 64 pertandingan x @Rp50.000,-; Rp 640.000.000,-

4) Pendapatan/Keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat dari

transaksi Penjualan makan dan minum, yang apabila diperkirakan

sebesar = 200 kursi x 64 Pertandingan x @50,000,- x 70%; Rp

448.000.000,- Pendapatan/Keuntungan yang diperoleh Tergugat

dari penjualan kamar dan room service sebesar 90 kamar x

Rp325.000,- x 30 hari; Rp 877.500.000,-

Total Kerugian Materiil Rp3.225.500.000,

b. Kerugian Immaterial: Di samping kerugian material yang dialami

oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial,

yang mana Penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA untuk

Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra

maupun kredibilitas Penggugat di mata dunia internasional

khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan

teguran langsung dari FIFA, yang apabila dinilai dengan uang

berjumlah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

Page 52: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

43

Untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), mohon

agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta

kekayaan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan H. Agus

Salim Nomor 2-4, Semarang, Jawa Tengah. Gugatan ini diajukan disertai

dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR

segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini agar putusan

ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan

oleh Tergugat.

Sebelum diajukannya gugatan ini, PT Nonbar yang telah ditunjuk

oleh Penggugat telah pula memberikan peringatan/somasi kepada

Tergugat sebagaimana dalam Surat Somasi Nomor 303/SKLB-

WP/IX/2014, tertanggal 1 September 2014 dan Surat Somasi Nomor

321/SKLB-WP/IX/2014, tertanggal 13 September 2014, tetapi sampai

gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian terkait permasalahan ini.

Karena belum adanya penyelesaian permasalahan ini dengan

Tergugat, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa

dan memutuskan perkara ini.

2. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diajukan oleh PT Inter Sport

Marketing yang telah disebutkan diatas, PT ISM mengajukan kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan

putusan sebagai berikut6:

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Tanah dan

Bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan H. Agus

Salim Nomor 2-4, Semarang, Jawa Tengah;

6 Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Page 53: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

44

c. Menyatakan sahnya License Agreement tertanggal 5 Mei 2011

antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation

Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;

d. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

dan menimbulkan kerugikan pada Penggugat;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah

uang sebesar yang totalnya berjumlah Rp33.225.500.000,- (tiga

puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu

rupiah). Di samping kerugian material yang dialami oleh Penggugat,

Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang apabila dinilai

dengan sejumlah uang berjumlah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga

puluh miliar rupiah);

f. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta

merta) uitvoerbaar bij voorraad meskipun terdapat upaya hukum dari

Tergugat;

g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

3. Putusan Hakim

Setelah putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada

Termohon Kasasi dahulu Penggugat (PT ISM) pada tanggal 21

September 2016. Terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi

dahulu Penggugat (PT New Metro Hotel Semarang) dengan perantaraan

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016

mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 21

Desember 2016.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Page 54: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

45

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.

Mahkamah Agung dengan pertimbangan-pertimbangan,

mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali PT Inter Sports Marketing tersebut. Dan Membatalkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30

September 2015.

Mengadili Kembali

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah, Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports

Marketing (Penggugat) dengan The Federation International De

Football Assosiation (FIFA) Zurich tanggal 5 Mei 2011;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum berupa pelanggaran Hak Cipta;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada

Penggugat sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan

peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan

kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Page 55: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

46

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI

BERDASARKAN PUTUSAN HAK CIPTA

A. Pertimbangan Hakim

Setelah putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada

Termohon Kasasi dahulu Penggugat (PT ISM) pada tanggal 21 September

2016. Terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat

(PT New Metro Hotel Semarang) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016 mengajukan permohonan

pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Semarang pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga

Smg. juncto Nomor 05/Pdt.Sus-HKI/PK/2016/PN Niaga Smg., permohonan

tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal itu juga.

Alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada

Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian

Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan

kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang

pada tanggal 17 Januari 2017. Pemohon Peninjauan Kembali telah

mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Hakim Kasasi telah keliru secara nyata atau melakukan kekhilafan,

yaitu Hakim Kasasi telah bertindak sebagai Judex Facti memberi

pertimbangan fakta di persidangan, seharusnya Judex Juris (Hakim Kasasi)

berwenang untuk kesalahan penerapan hukum. Dalam pertimbangannya

Hakim Kasasi (Judex Juris) halaman 40 sub.a, memberi pertimbangan “Fakta

di persidangan Tergugat mengadakan nonton bareng.”

Page 56: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

47

Selanjutnya di halaman 40 sub.b Judex Juris memberi pertimbangan,

karena tidak ada bukti sah dan kuat mendukung dalil Penggugat/ Pemohon

Kasasi II yaitu bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan

tersebut. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, sangatlah jelas bahwa

Judex Juris telah melakukan penilaian pembuktian di persidangan, dan bukan

tentang penerapan hukum. Hal ini jelas merupakan kekeliruan yang nyata.

Judex Juris telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang sangat fatal

dalam mengadili perkara ini yaitu bahwa Judex Juris menggunakan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sudah tidak berlaku lagi karena telah

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Judex

Juris masih dengan paradigma hukum yang lama dalam mengadili perkara ini

sehingga sangat keliru secara nyata dalam mengadili perkara ini.

Judex Juris juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang

nyata dengan menyatakan sengketa a quo adalah tentang “Hak terkait dengan

hak cipta”, karena Tergugat/Termohon Kasasi mengadakan nonton bareng

Final Piala Dunia dari lembaga penyiaran.

Objek sengketa ini adalah tentang pelanggaran hak cipta sebagaimana

dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bukan

tentang hak terkait hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5)

atau tentang program komputer Pasal 1 ayat (9).

TV ONE dan ANTV adalah pihak yang memperoleh lisensi dari

Penggugat untuk menyiarkan pertandingan sepak bola tersebut. Dalam hal ini

ada hak terkait atas hak cipta jika TV ONE, ANTV memberi lisensi lagi

kepada pihak lain yaitu hotel atau Tergugat/lokasi bisnis lain. Dalam

perjanjian lisensi kami dengan ANTV dan TV ONE, pihak tersebut tidak

diberi hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain atau dengan perkataan

lain TV ONE/ANTV tidak memiliki hak terkait hak cipta oleh karena itu

Penggugat yang berhak menggugat mempertahankan hak tersebut dan tidak

ada kaitannya dengan TV ONE/ANTV karena hak untuk memberi izin siar

Page 57: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

48

acara Final Sepak Bola Piala Dunia tidak diberi kepada TV ONE/ANTV

maka kami telah melakukan sosialisasi melalui media massa, menyurati

hotel-hotel di Bali, Semarang, Yogyakarta dan di tempat lain, agar semua

pihak yaitu area-area komersil yang ingin meiakukan nonton bareng atau

menikmati acara Final Sepak Bola Piala Dunia diharuskan memita izin

kepada Penggugat sebagai pihak Pemegang Lisensi tunggal dari FIFA.

Judex Juris telah khilaf dan keliru secara nyata dalam pertimbangan

halaman 40 sub.b yang menyatakan: “Karena tidak ada bukti sah dan kuat

mendukung dalil Penggugat yaitu bahwa Tergugat telah melakukan….”.

Bahwa kalaupun Judex Juris telah berperan sebagai Judex Facti menilai

pembuktian di persidangan sebagaimana pertimbangan di atas tersebut maka

pertimbangan ini pun telah keliru secara nyata, karena sesuai bukti. Bukti di

persidangan rekayasa teknik penyiaran telah terbukti, karena Tergugat

menggunakan saluran televisi berlangganan Telkom Vision yang tidak bisa

menyiarkan TV ONE atau pun ANTV karena dengan sendirinya akan

terblokir, kecuali dengan rekayasa tersebut.

Sesuai dengan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas

terbukti Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata,

maka oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan

Kembali dapat kiranya mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini.

Setelah membaca dan meneliti secara saksama alasan peninjauan

kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali para pihak, dihubungkan

dengan pertimbangan hukum putusan Judex Juris yang menolak kasasi

Penggugat dan mengabulkan kasasi Tergugat dan yang membatalkan putusan

Judex Facti dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima ditinjau dari sisi keadilan berdasarkan fakta-fakta dalam

perkara a quo telah terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata oleh

Judex Juris, dengan menyatakan bahwa “objek gugatan bukan mengenai hak

Page 58: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

49

cipta, akan tetapi hak terkait hak cipta” tersebut tidak dapat dibenarkan,

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara a

quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dari

perjanjian lisensi antara Penggugat dengan The Federation Internationale de

Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwa

Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media

Rights menyiarkan tayangan World Cup Tahun 2014 Brazil di seluruh

wilayah Republik Indonesia, sehingga yang harus dipertimbangkan dalam

perkara a quo adalah masalah ”perlindungan hak cipta”, yang ternyata dalam

perkara a quo Tergugat tanpa izin Penggugat tetap menayangkan siaran

tersebut di areal komersial milik Tergugat yang merupakan bagian atau cara

daya tarik kepada umum termasuk penyewa kamar milik Tergugat yang

merupakan bagian service khusus yang dapat menghasilkan keuntungan

kepada Tergugat dan merugikan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak cipta dan

mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang

telah dipertimbangkan oleh Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak

bertentangan dengan hukum, untuk itu putusan Judex Juris tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dan

mengadili kembali : “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah

dipertimbangkan dan diputus oleh Judex Facti.”

Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali PT Inter Sports Marketing tersebut dan membatalkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30

September 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali

perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Page 59: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

50

Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan

kembali.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dengan pertimbangan-pertimbangan di atas mengabulkan

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Inter

Sports Marketing tersebut. Dan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 September 2015.

B. Analisis Penelitian Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Tindakan menayangkan karya siaran yang memiliki hak eksklusif tanpa

izin dari pemegang hak eksklusif karya siaran itu dianggap merupakan

perbuatan melawan hukum. Dalam putusan perkara yang diteliti, perbuatan

melawan hukum itu dinyatakan sebagai tindakan melanggar hak cipta.

Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380. Menurut pasal 1365 KUHPerdata,

perbuatan melawan hukum adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian

bagi orang lain.”1 Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata,

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut

yaitu :2

1 Munir Fuady, Perbutan Melawan Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005) h., 8

2 M.A Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramitha,

2010) h., 10.

Page 60: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

51

1. Adanya suatu perbuatan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Yaitu pelanggaran atas undang-

undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh

hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Apabila telah memenuhi unsur-

unsur berikut yaitu : unsur kesengajaan, unsur kelalain, dan tidak ada

alasan pembenar atau alasan pemaaf.

4. Adanya kerugian bagi korban.

5. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan

kerugian.

Perkara ini berawal dari aktivitas sebuah hotel di kawasan Semarang yang

memasang TV di kamar-kamar hotelnya dan memakai saluran Telkom Vision

untuk menayangkan siaran. Dalam siaran TV itu terdapat acara pertandingan

sepak bola piala dunia yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi yang

masuk kategori free to air. Perusahaan pengelola hotel tersebut tidak berhak

untuk menyiarkan secara langsung acara pertandingan piala dunia.

Konsekuensinya, perusahaan pemegang lisensi karya siaran sepak bola itu

merasa keberatan dan kemudian menggugat pengelola hotel tersebut. Telah

diberikan peringatan/somasi kepada pihak hotel akan tetapi tidak ada

penyelesaian. Hal ini tergambar pada pasal 95 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Selain pelanggaran

hak cipta yang terjadi dan diketahui keberadaannya di wilayah NKRI harus

menempuh terlebih dahulu penyelesain sengketa melalui mediasi sebelum

melakukan tuntutan pidana”.

1. Legalitas Pencatatan Perjanjian Lisensi

Selain substansi pengaturan perjanjian lisensi, juga mencatat

persoalan yang terkait dengan aspek administratif, yaitu, kewajiban

mencatatkan perjanjian lisensi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual. Masalahnya, apakah benar objek yang dilisensikan itu adalah

Page 61: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

52

ciptaan sehingga perjanjian lisensinya harus dicatatkan sesuai perintah

Undang-Undang Hak Cipta. Yang lebih bermasalah lagi adalah sikap

Tergugat. Di satu sisi ia tidak mengakui substansi yang dipersengketakan

merupakan objek Hak Cipta tetapi di sisi lain secara implisit

mengakuinya.

Pengakuan ini tersirat dalam dalilnya yang mempersoalkan tidak

dipenuhinya kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi itu sebagaimana

diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta. Penundukan diri pada ketentuan itu mengindikasikan dengan

jelas bahwa objek yang dipersoalkan diakuinya sebagai ciptaan dalam

lingkup bidang Hak Cipta. Di luar persoalan inkonsistensi itu, apabila

benar Hak Media yang dilisensikan itu harus dicatatkan ke Dirjen HKI,

maka perlu diulas beberapa hal sebagai berikut:

a. Kewajiban Mendaftar Lisensi

Kewajiban pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM

RI, yang ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang-

Undang Hak Cipta 2014 sebagai berikut:

“(1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar

Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya”. Jika

perjanjian lisensi tidak dicatat dalam Daftar Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai

akibat hukum terhadap pihak ketiga.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, dan dikaitkan dengan aspek

prosedural pencatatan yang harus didasarkan pada peraturan

pemerintah, maka terdapat dua isu turunan yang perlu ditelaah.

Pertama, menyangkut aspek promulgasi dan kedua aspek yuridis

formal yang menyangkut akibat hukum dari pencatatan.

Page 62: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

53

Pada dasarnya tujuan utama pencatatan perjanjian lisensi bukan

sekedar memenuhi aspek promulgasi. Aspek publikasi dan

keterbukaan itu penting, tetapi lebih dari itu aspek legalitas dan

akuntabilitas juga wajib dipenuhi.3

Aspek promulgasi merupakan bentuk keterbukaan terhadap akses

masyarakat. Sementara itu, aspek legalitas dan akuntabilitas

merupakan persyaratan titipan sebagai instrumen pengawasan.

Mekanisme pengawasan ini bekerja dengan menetapkan terlebih

dahulu norma-norma yang melarang ikatan perjanjian lisensi yang

memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian pada tatanan

perekonomian Indonesia, atau bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Selain itu, perjanjian lisensi dilarang

menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh

hak pencipta atas ciptaannya.4

Seluruh ketentuan larangan ini merupakan norma tujuannya

sangat strategis, yaitu menjaga kepentingan nasional melalui

instrumen pengawasan terhadap perjanjian lisensi Hak Cipta dan

HKI pada umumnya. Untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan

itu, maka diciptakan kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi.

Prinsipnya, kewajiban itu berlaku bukan hanya untuk Hak Cipta

tetapi juga lisensi bidang-bidang HKI lainya. Melalui mekanisme

pencatatan itu maka Pemerintah memiliki akses untuk melakukan

evaluasi untuk menguji ada tidaknya ketentuan yang berpotensi

merugikan kepentingan perekonomian nasional. Dengan kata lain,

untuk operasionalisasi sistem pengawasan itu, Undang-Undang

mensyaratkan perjanjian lisensi dicatatkan. Dengan cara itu,

Pemerintah memiliki akses untuk menilai apakah perjanjian lisensi

3 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan

HKI), (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h., 94. 4 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan

HKI), ... h., 97.

Page 63: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

54

benar-benar tidak bermuatan kesepakatan-kesepakatan yang

berpotensi merugikan kepentingan nasional. Setiap perjanjian lisensi

yang diajukan ke Ditjen KI untuk dicatatkan, akan direview aspek

legalitasnya terlebih dahulu. Bila substansi yang diperjanjikan benar-

benar tidak bermasalah maka perjanjian lisensi akan dicatat dalam

Daftar Umum Perjanjian Lisensi. Namun sebaliknya, bila

bermasalah, akan ditolak. Parameter yang digunakan untuk

mereview adalah norma-norma sebagaimana diatur dalam Pasal 82

Undang-Undang Hak Cipta 2014.

b. Akibat Hukum Pencatatan Perjanjian Lisensi

Prinsip hukum perikatan mengakui, perjanjian yang dibuat secara

sah oleh para pihak akan berlaku dan mengikat layaknya undang-

undang. Dasarnya, Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih”.Sementara itu, ketentuan Pasal 1338 menegaskan bahwa

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya” (Pacta Sunt Servanda).

Perjanjian lisensi yang dibuat FIFA dengan PT ISM merupakan

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338

KUHPerdata tersebut. Dan perjanjian lisensi dapat dikatakan

memenuhi syarat apabila mengikuti dasar perjanjian sebagaimana

pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5

KUHPerdata tegas-tegas menyatakan perjanjian lisensi seperti itu

hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut

ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1270

K/Pdt/1991. Selebihnya, perjanjian lisensi seperti itu dinyatakan

baru mengikat pihak ketiga bila dicatatkan di Dirjen HKI. Apapun

5 Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013)

h., 83.

Page 64: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

55

alasannya, apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan sesuai

ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut tidak berlaku

terhadap pihak lain manapun selain yang memperjanjikannya.

c. Masalah legal Standing Penerima Lisensi

Berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian lisensi adalah

kesepakatan hukum yang mengikat para pembuatnya untuk

mematuhi dan melaksanakannya. Ikatan itu berlaku bagi mereka

layaknya undang-undang. Perjanjian lisensi layaknya sebuah koridor

yang menentukan batas-batas hak dan kewajiban pemberi dan

penerima lisensi. Apabila lisensi hanya memberikan hak untuk

kegiatan komersial maka sebatas itu hak yang dimiliki penerima

lisensi. Hanya itu, dan tidak menjangkau hak-hak lainnya. Artinya,

bila PT. ISM hanya menerima hak komersialisasi maka itu berarti

Penggugat tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan litigasi.

Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014

mengatur tentang prinsip-prinsip ketentuan mengenai keharusan

mencatatkan perjanjian lisensi, perjanjian lisensi yang dicatatkan dan

akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Pasal 8 Undang-Undang

Hak Cipta 2014 mengakui hak ekonomi pencipta sebagai hak

eksklusif.

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur mengenai isi

hak ekonomi pencipta, termasuk pertunjukan ciptaan, pengumuman,

komunikasi dan penyewaan ciptaan. Tanpa izin pencipta, siapapun

dilarang melaksanakan hak ekonomi pencipta.

Penganut aliran positivis menganggap hukum itu serangkaian

peraturan yang dibuat oleh manusia atau badan yang berwenang

untuk itu, yang harus ditaati dan jika tidak ditaati akan dikenakan

sanksi. Austin berpendapat bahwa hukum itu dibuat oleh pihak yang

Page 65: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

56

secara politik berkuasa kepada yang dikuasai, hukum itu bersifat

perintah, dan memiliki sanksi. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-

pihak yang secara sah, juga berlaku sebagai hukum (Pacta Sunt

Servanda).6

Dalam norma hukum maupun klausula-klausula perjanjian.

Demikian pula teori kepastian hukum yang mengharuskan segala

ikatan hukum itu dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian. Kedua

teori hukum tersebut menjadi dasar untuk menentukan hukum bahwa

bila sesuatu tidak diperjanjikan secara jelas dan tegas dalam naskah

perjanjian maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar dan pembenaran

untuk melakukan tindakan hukum. Dalam batas tertentu, pendekatan

interpretasi harus dihindari karena hal itu tidak menjamin kebenaran

dan kepastian hukum.

Landasan hak yang menjadi dasar kepastian hukum. Pihak

Tergugat sesungguhnya telah mempersoalkan aspek legal standing

ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung juga ditegaskan bahwa hak

yang dilisensikan FIFA kepada Penggugat adalah lisensi atas hak

media sekaligus untuk mempertahankan dari setiap bentuk

pelanggaran. Jelas pemberian hak hukum maupun kewenangan

untuk melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran

sebagaimana dipersoalkan dalam gugatan ini.

Dalam Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan tergugat PT Metro

Hotel Internasional Semarang melawan penggugat PT. Inter Sport Marketing,

PT. ISM tanggal 16 Maret 2016, Mahkamah Agung (MA) memutuskan

bahwa perbuatan menayangkan siaran langsung piala dunia di tempat usaha

tanpa izin pemegang lisensi karya siaran itu dinyatakan melanggar hak cipta.

Karena PT ISM telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-

Undang untuk mendaftarkan perjanjian lisensi. Diterima oleh Direktorat

6 Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13, Edisi April 2019 ( Jakarta :

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Pengadilan.

Page 66: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

57

Jendral Hak Kekayaan Intelektual, tanpa melanggar persyaratan dalam

perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi dilindungi oleh peraturan Undang-Undang Hak Cipta

yang mengikuti prinsip dasar Hak Kakayaan Intelektual, yaitu prinsip

keadilan untuk melindungi kepentingan pencipta baik yang berada di negara

tersebut atau di negara lain. Serta prinsip ekonomi yang mendasarkan

perjanjian ini dibuat agar menghasilkan kekayaan pemiliknya, atas dasar hak

ciptaannya.

Pemberian lisensi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual ini

dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Beberapa di antaranya yang cukup

dominan adalah masalah alih teknologi, praktik monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat dan masalah penyelesaian sengketa dalam bidang

pemberian lisensi.7 Memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang

kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat

ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang

kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual

merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Mahkamah Agung terhadap perihal

yang sama yaitu pelanggaran lisensi di wilayah Bali. Dalam Putusan Nomor

74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 antara PT Inter Sport Marketing melawan PT Karya

Teknik Hotelindo dan Grand Aston Bali Beach Resort, tanggal 30 Mei 2017.

Dalam putusan tersebut, MA antara lain menyatakan8:

Definisi karya siaran tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1982 tentang Hak Cipta berikut penyempurnannya dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1987. Demikian juga Undang-Undang No. 28 Tahun

2014 maupun Undang-Undang sebelumnya Nomor 19 Tahun 2002. Dalam

7 Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta

: Gramedia pustaka utama, 2000) h., 34. 8 Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13, Edisi April 2019 ( Jakarta :

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Pengadilan.

Page 67: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

58

Kamus Besar Bahasa Indonesia , terdapat pengertian sebagai berikut: siar1/si-

ar/ v, menyiarkan/me-nyi-ar-kan/ v 1 meratakan ke mana-mana 2

memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya);

mengumumkan (berita dan sebagainya); 3 menyebarkan atau

mempropagandakan siapa yang mula-mula - ajaran agama Islam di Indonesia;

4 menerbitkan dan menjual: 5 memancarkan 6 mengirimkan melalui radio.

Sementara itu hak siar diartikan sebagai hak seseorang atau instansi untuk

menyiarkan sesuatu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian

pesan baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima

masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat pengertian siaran dan

penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,

gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik

yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat

penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui

sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa

dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau

media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh

masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

2. Perlindungan Hukum dalam Putusan Perkara Hak Cipta

Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dikatakan hak eksklusif

karena hak tersebut hanya dimiliki oleh individu itu sendiri. Pencipta

lagu sebagai contoh, hak ciptanya hanya dipegang oleh si pencipta saja,

sedangkan yang mempopulerkan (penyanyinya) boleh siapa saja yang

Page 68: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

59

dalam mempopulerkannya harus ada pembagian royalti pada si pencipta.

Pencipta secara mutlak memiliki hak ekonomi, apabila ada pelanggaran

atau penjiplakan hasil ciptaan tanpa seizin pencipta maka pencipta dapat

menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melanggar hak ciptanya.

Hak ekonomi yang diterima oleh pencipta berbentuk penerimaan royalti

atas penggunaan ciptaanya. 9

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan di atas mengakui siaran Piala

Dunia Brazil 2014 tersebut sebagai karya cipta yang dilindungi Hak

Cipta. Artinya, secara normatif dianggap merupakan salah satu jenis

ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta.

MA tersebut senada dengan keterangan ahli Budi Agus Riswandi,

bahwa hak siar dari FIFA yang dilisensikan kepada PT. ISM adalah

masuk dalam kategori hak cipta. Selanjutnya, jika PT. ISM mengesub ke

lembaga penyiaran seperti TV One, maka hak siar yang ditayangkan oleh

TV One tersebut dikategorikan Hak Terkait.10

Analoginya dapat dijelaskan sebagai berikut: ketika A memberikan

lisensi penggunaan karya lagu kepada B, yaitu subyek hukum yang

bukan lembaga penyiaran, maka hak siar atas lagu itu masuk kategori hak

cipta. Namun bila diserahkan kepada lembaga penyiaran, maka Hak Siar

atas lagu itu dikategorikan sebagai Hak Terkait.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pertandingan sepak bola tidak memiliki

pencipta yang menjadi subjek authorship-nya, sehingga penggunaan

perlindungan hak cipta dalam kasus ini dapat dibenarkan. Fanatisme dan

antusiasme penonton pertandingan sepak bola menjadi faktor yang

membentuk nilai ekonomi tinggi event laga itu untuk

dikomersialisasikan. Untuk menyikapi penonton yang ingin melihat

9 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 2009)

h., 24. 10

Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Page 69: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

60

pertandingan sepak bola secara langsung, mereka disediakan tempat

duduk di sekitar arena dan dikenakan biaya pembayaran tiket. Di luar itu,

penonton difasilitasi dengan menggunakan instrumen penyiaran audio

visual. Ini berarti, menonton secara tidak langsung tetapi melalui siaran

televisi. Pada titik ini muncul masalah karya siaran dan hak untuk

menyiarkan.

Dalam perkembangannya, kegiatan penyiaran seperti itu berlangsung

dengan kontribusi waktu, tenaga dan biaya, maka perlu dilindungi dari

pemanfaatan oleh pihak lain secara tanpa izin. Rasionalita ekonomi ini

menjustifikasi perlunya perlindungan hukum terhadap karya siaran.

Dalam konsep hukum, perlindungan itu dikonstruksikan dalam konsep

hak siar dan/atau hak terkait. Hak terkait, melekat pada lembaga

penyiaran.

Menurut hukum Indonesia, hak siar ini diatur dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hak siar berdasarkan penjelasan

Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran: “Hak siar adalah hak yang dimiliki

(oleh) lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu

yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.”11

Pasal 43 menegaskan empat prinsip sebagai berikut: “(1) Setiap acara

yang disiarkan wajib memiliki Hak Siar; (2) Dalam menayangkan acara

siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan Hak Siar; (3)

Kepemilikan Hak Siar harus disebutkan secara jelas dalam mata acara;

(4) Hak Siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran di atas,

dapat disimpulkan bahwa hak siar adalah hak hukum yang bukan hak

cipta. Hak Siar adalah hak hukum yang berbeda dengan hak cipta. Dalam

hal mata siaran yang disiarkan merupakan konten ciptaan yang

11

Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h., 27.

Page 70: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

61

dilindungi hak cipta, maka melekat dalam penyiaran itu perlindungan

hukum terhadap konten siaran berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Lebih lanjut, ditegaskan oleh Ahli Budi Agus Riswandi bahwa

tayangan piala dunia adalah masuk di dalam kategori karya sinematografi

yang dilindungi hak cipta. Keterangan yang terakhir ini juga dinyatakan

oleh Saksi Ahli Agung Damarsasongko. Kedua ahli itu seperti berduet

mengkonfirmasikan status karya siaran sebagai karya sinematografi yang

masuk dalam kategori hak cipta. 12

Karya sinematografi tidak dijelaskan dan diatur secara gamblang

dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang

Hak Cipta mengatur bahwa: ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya

meliputi karya sinematografi. Pada bagian penjelasan pasal tersebut

dijelaskan:“Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan

yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film

dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan

skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita

seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain

yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar,

televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh

bentuk audiovisual.”13

Aturan tersebut tidak mengatur secara jelas, apakah karya siaran

bagian dari karya sinematografi atau bukan. Tidak mudah mencari

referensi untuk membenarkan pandangan kedua (Saksi) ahli ini. Namun,

kasus yang dikaji berdasarkan putusan Peninjauan Kembali memasukkan

permasalahan ini ke permasalahan hak cipta berdasarkan perjanjian

lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dan FIFA. Hal yang bertolak

12

Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017. 13

Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap

Pihak Ketiga. Edisi 2016-2017, Universitas Udayana.

Page 71: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

62

belakang dengan jurnal dictum yang mempermasalahkan perihal ini

dengan hak terkait, dan selalu membawa-bawa permasalahan ini keranah

hak penyiaran dengan lembaga penyiaran yang seharusnya mengambil

hak terkait tersebut. Padahal Mahkamah Agung telah mempelajari

kembali putusan kasasi sebelumnya, dalam sidang Peninjauan Kembali

yang menyatakan “Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki

Penggugat dalam perkara a quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi

hak cipta yang bersumber dari perjanjian lisensi antara Penggugat dengan

FIFA”.14

Sehingga dalam penelitian ini ditambah dengan peraturan

penyiaran sebagai pembanding.

Pertama, hak siar. Hak Siar tidak diatur dalam Undang-Undang Hak

Cipta, tetapi ada dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

Dalam penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran dinyatakan bahwa

Hak Siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan

program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak

cipta atau penciptanya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2012 menegaskan bahwa

Hak Siar adalah hak yang diberikan oleh penyedia program siaran

melalui kontrak kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan

yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran untuk

dipancarluaskan kepada para pelanggan.

Kedua, hak terkait. Hak Terkait diatur secara tegas dalam Bab III

Undang-Undang Hak Cipta. Hak terkait adalah hak yang berkaitan

dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,

producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.15

Hak Terkait meliputi:

a. hak moral Pelaku Pertunjukan;

b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;

14

Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Page 72: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

63

c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan

d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Keputusan untuk meniadakan karya siaran dan karya pertunjukan dari

lingkup ciptaan sesungguhnya telah mengisyaratkan koreksi instrumental

yang jelas. Hanya saja, keputusan peniadaan kedua karya itu tidak

disertai dengan penjelasan yang cukup terang dan memadai. Padahal,

perubahan ini sangat penting. Yang pasti, masyarakat hanya harus

memahami sendiri ketika Undang-Undang Hak Cipta mulai mengakui

dan mengatur konsepsi Hak Terkait yang meliputi performer, producer of

phonogram dan broadcasting organization. Harus diakui, amandemen ini

sangat esensial sekaligus sebagai momentum pelurusan pemahaman

konseptual tentang status dan kedudukan karya siaran dalam konteks Hak

Kekayaan Intelektual secara utuh dan menyeluruh. Kini patut

dipertanyakan mengapa tatanan hukum yang sudah jelas seperti itu tidak

menjadi acuan lembaga peradilan.16

Hal ini tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum seperti

yang dimaksud oleh Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi

dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.17

Serta kurangnya kepastian hukum dari para pembuat Undang-

Undang yang hingga saat ini masih saja belum menyempurnakan

kepastian mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan bukan

merupakan kewajiban hukum karena bukan untuk memperoleh hak,

16

Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13, Edisi April 2019 (Jakarta :

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Pengadilan. 17

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h., 54.

Page 73: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

64

tetapi hanya sekedar untuk kepentingan pembuktian tentang adanya hak

cipta. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta

2014 mewajibkan perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai akibat hukum

terhadap pihak ketiga. Apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka

perjanjian tersebut tidak memilki kekuatan hukum dan berarti tidak

memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ganti rugi yang ditetapkan di tingkat Putusan Pengadilan Niaga

Semarang adalah tidak seimbang dengan kerugian dan hukum ganti rugi

tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelanggarnya. Jika ganti rugi

pelanggaran hak cipta begitu kecil sementara di sisi lain pelanggaran hak

cipta akan memberi keuntungan yang sangat besar, maka dapat

dipastikan pelanggaran hak cipta akan tumbuh subur dan pasti

menyurutkan semangat kreatif untuk para pencipta/pemilik hak cipta.

Akan tetapi pendaftaran itu menjadi sia-sia semata karena belum

ada akibat hukum yang dijatuhkan kepada Pihak ketiga yang telah nyata

melanggar dari ketentuan tersebut. Padahal dari Mahkamah Agung telah

memproses secara benar dan teliti, tetapi peraturan mengenai akibat

hukum bagi para pelanggar belum juga rampung dibuat oleh pemerintah,

yang hanya membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan

kepentingan mereka semata.

Page 74: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya,

maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan ciptaan bukan merupakan kewajiban hukum karena bukan

untuk memperoleh hak, tetapi hanya sekedar untuk kepentingan

pembuktian tentang adanya hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat

(1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mewajibkan perjanjian lisensi

wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual

agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pencatatan

tersebut wajib didaftarkan di Dirjen HKI untuk keperluan pencatatan

guna perlindungan hukum serta pengawasan terhadap perjanjian

lisensi yang berpotensi merugikan perekonomian nasional. Sehingga

apabila perjanjian tersebut berpotensi merugikan perekonomian

nasional maka Dirjen HKI berhak menolak pencatatan perjanjian

tersebut. Namun, pencatatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana

karena belum adanya peraturan selanjutnya mengenai pelanggaran

bagi pihak ketiga yang melanggar.

2. Menurut peneliti, keputusan Hakim dalam perkara Nomor 43

PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tersebut telah sesuai dengan hukum yang

berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara a quo adalah

hak eksklusif. Pertimbangan dari para ahli yang menetapkan bahwa

sepak bola merupakan karya sinematografi yang merupakan karya

dalam hak cipta dan dari perjanjian lisensi antara Penggugat dan

FIFA yang menyatakan bahwa penggugat memiliki hak untuk

menyelesaikan pelanggaran dari pihak lain. Sehingga putusan

peninjauan kembali dari perkara diatas telah sesuai, hanya

Page 75: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

66

penggantian kerugian kiranya tidak sesuai dengan kerugian yang

dialami oleh pemegang lisensi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka peneliti mencoba

memberikan rekomendasi. Adapun rekomendasi dari peneliti yaitu :

1. Permasalahan hak cipta dengan hak siar atau hak terkait, para praktisi

hukum dan bahkan para pihak yang diminta memberikan keterangan

ahlipun seperti tidak memahami perkembangan regulasi yang spesifik

ini. Tampaknya inilah yang terjadi, yaitu ketertinggalan edukasi

formal dan non-formal HKI di Indonesia. Bagaimanapun, masalah

hukum ini harus diluruskan dan dibenahi. Ini penting dan mendesak

sekaligus menjadi tantangan yang tidak mudah.

2. Mengenai pencatatan Perjanjian Lisensi, Pemerintah perlu segera

membuat peraturan pemerintah mengenai pencatatan lisensi dalam

kaitannya dengan hak siar sebagaimana tercantum pada Pasal 83

Undang-Undang Hak Cipta, agar adanya kepastian hukum bagi para

pihak dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam hak siar dan hak

cipta yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

Pada dasarnya, semua undang-undang yang dibuat di Indonesia ingin

memberikan keteraturan, ketertiban, keadilan dan memberikan

perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebaiknya, ketentuan lisensi

tidak hanya dibatasi dalam lingkungan nasional saja, tetapi harus

dibuka peluang seluas-luasnya keseluruh penjuru dunia. Agar karya

cipta Indonesia tersebut dapat Go Internasional. Untuk kepastian

hukum lisensi kepada pihak lain sebaiknya dituangkan dalam surat

dan dicatatkan di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Page 76: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

67

DAFTAR PUSTAKA

Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. Bandung : Alumni, 2009

Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13, Edisi April 2019 Jakarta :

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Pengadilan

Djojodirdjo, M.A Moegni Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya

Paramitha, 2010

Fuady, Munir Perbutan Melawan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

2005.

Hariyani, Iswi. Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Pustaka

Yustisisa 2010

Hartono, Sunaryati. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Bina

Cipta, 2009

Judhariksawan. Hukum Penyiaran. Jakarta : Rajawali Press, 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keraf, Sonny. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kansius,

1998

Lindsey, Tim. Eddy damian, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Alumni,

2011

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2009

Muhammad, Abdul Kadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.

Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007

Purwaningsih, Endang. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi. Bandung : CV.

Mandar Maju, 2012

Page 77: LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51198... · 2020. 6. 30. · LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL . PIALA.

68

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung:

Remaja Rosda Karya, 1993

Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta : Raja Grafindo

Persada, 2006

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta :

Rajawali Pers, 2006

Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta. Bandung : Alumni,

2013

Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000

Telaumbanua, Dalimana. “Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi

Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby)”. Jurnal Education

and Development STKIP Tapanuli Selatan. Vol. 6, Nomor 5 (2017).

Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi

Terhadap Pihak Ketiga. Edisi 2016-2017, Universitas Udayana.

www.kuliahhukum.com/ringkasan-materi-hukum-hak-kekayaan-intelektual

diakses pada hari kamis, 11-12-2019, pukul 20.00 WIB

www. metrohotel.co.id/hotel-group diakses 14-01-2020, pukul 16.10 WIB

www. Nonton-bareng.com diakses tanggal 14-10-2020 pukul 20.50 WIB

www. indoplaces.com/mod/view_hotel, diakses 14-01-2020, pukul 16.30 WIB

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta