Lina Miftahul Jannah – linamjannah.wordpress · PNS harus menjadi juru kampanye pemerintah yang menyampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan KPU dan aneka kebijakan negara dalam

Lina Miftahul Jannah – linamjannah.wordpress.com

Materi perkuliahan Administrasi Kepegawaian NegaraDepartemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia

SEJARAH

1•Sejarah birokrasi menunjukkan, PNSmerupakan obyek politik dari kekuatan partaipolitik (parpol) dan aktor politik.

2•Jumlahnya yang signifikan

3

• fungsinya strategis dalam menggerakkananggaran keuangan negara dan sarana/prasarnamenjadi incaran tiap parpol untuk menguasai danmemanfaatkan PNS

4 • primordialisme

LEGALITASUU Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokokKepegawaian sebagaimana

diubah dengan UU Nomor 43Tahun 1999

UU Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 10 Tahun 2008 UU Nomor 42 Tahun 2008tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 10 Tahun 2008tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRDtentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden

PP Nomor 37 Tahun 2004tentang Larangan Pegawai

Negeri Sipil Menjadi AnggotaPartai Politik

PP Nomor 14 Tahun 2009tentang Tata Cara BagiPejabat Negara Dalam

Melaksanakan KampanyePemilihan Umum

LEGALITASSikap ketiga dari 6 Sikap Keputusan Musyawarah

Nasional ke-5 Korpri (satu-satunya organisasiPNS di luar kedinasan), tahun 1999, menyatakan

"PNS tidak melibatkan diri dalam kegiatanparpol".

PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan itu,dikenai sanksi yang terdapat pada PP 53/2010.

Bentuk sanksi, mulai diberi peringatan,diberhentikan dengan hormat atas permintaan

sendiri, diberhentikan tidak dengan hormat tidakatas permintaan sendiri, sampai diberhentikan

tidak dengan hormat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2004

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsuraparatur negara yang bertugas memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara profesional,jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan

tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Dalam kedudukan dan tugas tersebut, PegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongandan partai politik secara tidak diskriminatif dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menjamin netralitas Pegawai Negeri dimaksud,maka dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus

Partai Politik

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2004

Dalam upaya menjaga netralitas PegawaiNegeri dari pengaruh partai politik dan

untuk menjamin keutuhan, kekompakan,dan persatuan Pegawai Negeri, serta agaruntuk menjamin keutuhan, kekompakan,dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar

dapat memusatkan segala perhatian,pikiran, dan tenaganya pada tugas yangdibebankan kepadanya, maka Pegawai

Negeri dilarang menjadi Anggotadan/atau Pengurus Partai Politik.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2004

BAB IILARANGAN DAN KEWAJIBAN (Pasal 2)(1). Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik.(2). Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/ atau pengurus

partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.Pasal 3(1). Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PegawaiNegeri Sipil.

(2). Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil.

(3). Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlakuterhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.

PNS yang menjadi anggota/pengurus Parpol dantidak mengajukan permohonan berhenti sebagaiPNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPNS terhitung mulai akhir bulan yangbersangkutan menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik dan diberikan hak-hak kepegawaian

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2004

partai politik dan diberikan hak-hak kepegawaiansesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan dan berkewajiban untukmengembalikan penghasilan yang terlanjurditerimanya (termasuk gaji dan tunjangan) sejakakhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggotadan/atau Pengurus Partai Politik.

Hak-hak kepegawaian bagi :

Pegawai Negeri yang diberhentikandengan hormat dengan hak pensiunberhak menerima pensiun,tunjangan hari tua dan tabunganperumahan apabila belum pernahmenerima bantuan dari programtabungan perumahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2004

menerima bantuan dari programtabungan perumahan.

Pegawai Negeri Sipil yangdiberhentikan dengan hormat tanpahak pensiun dan diberhentikantidak dengan hormat berhakmenerima pengembalian nilai iuranpensiun, tunjangan hari tua dantabungan perumahan apabila belumpernah menerima bantuan dariprogram

APA YANG HARUS DILAKUKAN PNS ?

harus aktif menjadi pemilih dan memberikan sosialisasikepada keluarga serta lingkungannya tentang pemilu

PNS harus menjadi juru kampanye pemerintah yangmenyampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan KPU dananeka kebijakan negara dalam meningkatkan pengetahuan danmembangun partisipasi aktif masyarakat dalam pemilumembangun partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu

tidak menjadi partisan parpol/caleg dalam penyelenggaraanpemilu dan penyelenggaraan pemerintahan serta bertindakprofesional dalam menjalankan tugas.

mendukung kesekretariatan KPU dan KPUD untukmelaksanakan berbagai tahapan pemilu legislatif dan pemilupresiden.