Lina Miftahul Jannah [email protected] ... fileBentuk Negara Bentuk Pemerintahan Kerajaan Sistem Pemerintahan Kesatuan Federal • Absolut • Konstitusional • Parlementer Republik

Lina Miftahul Jannah

[email protected]://linamjannah.wordpress.com

Sub Pokok Bahasan

• Administrasi KepegawaianNegaraNegara

• Kegiatan penyelenggaraannegara

• Pegawai dalam kegiatanpenyelenggaraan negara

Administrasi KepegawaianNegara adalah salah satu

Nilai penting dalam AKN:

1. Daya tanggapNegara adalah salah satu

cabang administrasi negarayang membahas persoalanpegawai negara (Pasolong,2007: 151; Siagian, 2004:

18)

1. Daya tanggap

2. Efisiensi

3. Hak individu

4. Keadilan sosial

BentukNegaraBentukNegara

BentukPemerintahan

BentukPemerintahan

Kerajaan

SistemPemerintahan

SistemPemerintahan

Kesatuan

Federal

Kerajaan

• Absolut• Konstitusional• Parlementer

Republik

Parlementer

Presidensial

Goal To serve and protect its citizen

Organization type 1. At the highest levels by elected officials2. receive more scrutiny because oversight by Congress,

Inspector General, the media, consumer advocates3. more slowly and be less innovative

Meaning the Subject to change every few yearsMeaning theagenda anddirection

Subject to change every few years

Organization Size Generally larger

Salary ofemployees

Often paid at a different rate from the private

Security ofemployees

Better job security cause they have more legal protection;they don’t have the right to strike

to make a difference

the total package of government pay, benefits, and retirementsavings plan

want the job security offered by government

want the right job and the training that the government can offer

know the government offers many opportunities to advance

there is no standard definition of civil servant or civil service.

Civil servants are "appointed" by decision of an authorized public institution inaccordance with the civil service law. A decision by a representative of theState to "appoint" a civil servant must conform with established rules thatstructure the hiring process.

Once appointed, there are many constraints on dismissal, because civilservants are not simply employees of the state; they also have a constitutionalrole.

There are more constraints on the actions of civil servants than on othergroups. Again, this is because of the strategic and constitutional role of civilservants.

The employees concerned are within civilian central government or subnational government.

Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja untukpemerintah suatu negara.

Di Inggris: pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkankeahlian mereka, dan tidak termasuk mereka yang ditunjuk mendudukijabatan tertentu, bersifat netral dan non politis. Pegawai pemda bukantermasuk pegawai negeri.termasuk pegawai negeri.

Di Amerika Serikat: segala posisi yang ditunjuk pada cabangeksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintah, direkrut berdasarkankeahliannya, walaupun dimungkinkan untuk menunjuk secara politisuntuk jabatan diplomatis

Di Perancis: pekerja karir

Di Jerman: membedakan jabatan politis dan jabatan karir

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN) ialah sistembekerjanya pemerintahan sebagai fungsi yang ada pada presiden.

SPPN tidak membicarakan Sistem Penyelenggaraan Negara olehlembaga-lembaga Negara secara keseluruhan.

Dalam arti luas, istilah penyelenggaraan Negara mengacu padatataran supra struktur politik (lembaga Negara dan lembagapemerintah), maupun pada tataran infrastuktur politik (organisasipolitik dan organisasi kemasyarakatan).

Dalam arti sempit, istilah penyelenggaraan Negara tidak mencakuplembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam UUD 1945.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab padaPresiden/Mandataris

MPR RI.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalammewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih Dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

MPR RI.

Masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankanfungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

• Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabatlain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak

PenyelenggaraNegara

• Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara• Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara• Menteri• Gubernur• Hakim• Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku• Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam

kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Siapa saja:

Asas Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasanketeraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenqgara Negara

Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

Asas Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskrirninatif tentang penyeienggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia negara

Asas Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara

Asas Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yangberiandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Asas Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.