Lina Miftahul Jannah [email protected] ... · Bentuk Pemerintahan Kerajaan • Absolut • Konstitusional • Parlementer Republik Sistem ... Di Perancis: pekerja karir ... Sistem

Lina Miftahul Jannah

[email protected] http://linamjannah.wordpress.com

Sub Pokok Bahasan • Administrasi Kepegawaian Negara • Kegiatan penyelenggaraan negara • Pegawai dalam kegiatan

penyelenggaraan negara

Administrasi Kepegawaian Negara adalah salah satu

cabang administrasi negara yang membahas persoalan pegawai negara (Pasolong, 2007: 151; Siagian, 2004: 18)

Nilai penting dalam AKN:

1. Daya tanggap

2. Efisiensi

3. Hak individu

4. Keadilan sosial

Bentuk Negara

Kesatuan

Federal

Bentuk Pemerintahan

Kerajaan • Absolut • Konstitusional • Parlementer

Republik

Sistem Pemerintahan

Parlementer

Presidensial

Goal To serve and protect its citizen

Organization type 1.  At the highest levels by elected officials 2.  receive more scrutiny because oversight by

Congress, Inspector General, the media, consumer advocates

3.  more slowly and be less innovative

Meaning the agenda and direction

Subject to change every few years

Organization Size Generally larger

Salary of employees

Often paid at a different rate from the private

Security of employees

Better job security cause they have more legal protection; they don’t have the right to strike

to make a difference

the total package of government pay, benefits, and retirement savings plan

want the job security offered by government

want the right job and the training that the government can offer

know the government offers many opportunities to advance

there is no standard definition of civil servant or civil service.

Civil servants are "appointed" by decision of an authorized public institution in accordance with the civil service law. A decision by a representative of the State to "appoint" a civil servant must conform with established rules that structure the hiring process.

Once appointed, there are many constraints on dismissal, because civil servants are not simply employees of the state; they also have a constitutional role.

There are more constraints on the actions of civil servants than on other groups. Again, this is because of the strategic and constitutional role of civil servants.

The employees concerned are within civilian central government or sub national government.

Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja untuk pemerintah suatu negara.

Di Inggris: pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian mereka, dan tidak termasuk mereka yang ditunjuk menduduki jabatan tertentu, bersifat netral dan non politis. Pegawai pemda bukan termasuk pegawai negeri.

Di Amerika Serikat: segala posisi yang ditunjuk pada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintah, direkrut berdasarkan keahliannya, walaupun dimungkinkan untuk menunjuk secara politis untuk jabatan diplomatis

Di Perancis: pekerja karir

Di Jerman: membedakan jabatan politis dan jabatan karir

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN) ialah sistem bekerjanya pemerintahan sebagai fungsi yang ada pada presiden.

SPPN tidak membicarakan Sistem Penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga Negara secara keseluruhan.

Dalam arti luas, istilah penyelenggaraan Negara mengacu pada tataran supra struktur politik (lembaga Negara dan lembaga pemerintah), maupun pada tataran infrastuktur politik (organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan).

Dalam arti sempit, istilah penyelenggaraan Negara tidak mencakup lembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam UUD 1945.

UU Nomor 28 Tahun 1999  Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris 

MPR RI.

Masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

•  Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak

Penyelenggara Negara

•  Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara •  Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara •  Menteri •  Gubernur •  Hakim •  Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku •  Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam

kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siapa saja:

Asas Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenqgara Negara

Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

Asas Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

Asas Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara

Asas Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang beriandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatd ipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.