Page 1
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
1
BAB I
PENDAHULUAN
Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua
proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas
harus mengacu kepada landasan dan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek,
tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti
setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas secara normatif.
Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah
antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah, untuk menyikapi
perkembangan regulasi yang ada. Hal itu tidak terbatas pada pemuktahiran dasar hukum
pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga
mencakup lingkungan sistem pengelolaan dan termasuk peningkatan profesionalisme dan
kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.
Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak
langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama
ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban
penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil
dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan inplementasi akuntansi yang secara
bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan
penerapan basis akrual pada Tahun 2015.
Pada Tahun 2015, Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan penyempurnaan sistem
pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan
keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai Tahun 2015, Kabupaten Lima
Puluh Kota mengawali penerapannya pada Tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi
telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
(SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual.
SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan
akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi
operasional penyusunan suatu laporan keuangan.
Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian
intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, laporan opeasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat
akuntabilitas suatu entitas.
Page 2
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
2
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu
periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya
ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan-undangan-undangan yang
berlaku.
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja
keuangan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun poliltik
dengan cara:
a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-
undangan;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.
Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disamping itu juga berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 juga berlandaskan
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian Pendapatan maupun Belanja dari
kedua ketentuan tersebut diatas maka dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan cara
menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Page 3
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
adalah sebagai berikut:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah
seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut.
a. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat
Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Page 4
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:
BAB I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD
2.1. Ekomoni Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan
BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 LRA
5.1.1 Pendapatan –LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Surplus/deficit
5.1.5 Penerimaan Pembiayaan
5.1.6 Pengeluaran Pembiayaan
5.1.7 Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran
5.2 LPSAL
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan Saldo Awal Lebih
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun
Berjalan
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Neraca
5.3.1 Aset Lancar
5.3.2 Investasi Jangka Panjang
Page 5
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
5
5.3.3 Aset Tetap
5.3.4 Aset Lainnya
5.3.5 Kewajiban
5.3.6 Ekuitas Dana
5.4 Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan-LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Surplus/defisit-LO
5.4.4 Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa
5.4.5 Pos Luar Biasa
5.4.6 Surplus/defisit-LO
5.5 Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktifitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktifitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas awal
5.6.2 Surplus/Defisit-LO
5.6.3 Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan
mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir
VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
VII Penutup
Page 6
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
6
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
Kebijakan umum ABPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dilakukan
dengan menganalisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan
akan terjadi, proyeksi ketersediaan dana pembangunan serta kondisi ekonomi makro yang
berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut antara lain dapat
digambarkan sebagai berikut:
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Informasi dan data mengenai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Lima Puluh
Kota yang disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh
Kota TA 2018 ini merupakan data yang berasal dari Badan Pusat Statisktik Kabupaten
Lima Puluh Kota dengan menggunakan data dari Tahun 2017 berhubung saat laporan
keuangan ini disusun, laporan dari BPS masih dalam proses penyusunan.
Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator makro
salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten
Lima Puluh Kota merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan
yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Besaran nilai PDRB ini merupakan indikator yang dapat dijadikan untuk menilai
keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima
Puluh Kota.
Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum
menunjukkan kondisi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator
ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi,
tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang
tergambar pada Tabel II.1.
Tabel II.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 – 2017
O INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017
1. PDRB:
a. Atas dasar harga
berlaku (juta
Rupiah) 9.530.222,8 10.563.709,2 11.582.971,5 12.677.196,4 13.772.275,6
b. Atas dasar harga
konstan 2010 (juta
Rupiah) 8.152.905,9 8.640.817 9.125.377,1 9.611.100,9 10.123.951,2
2. Pertumbuhan
Ekonomi (%) 6,23 5,98 5,61 5,32 5,34
Keterangan: 1) Data/Target disusun pada saat BPS masih memakai Tahun 2010 sebagai tahun dasar
2) Data diolah
Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
Page 7
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
7
Tabel II.2 Distribusi dan Persentase PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017
( Dalam juta rupiah)
NO Lapangan Usaha Harga Konstan Harga berlaku
Rp % Rp %
A Pertanian,Kehutanan dan
Perikanan 3.448.534,20 34,06 4.909.215,10 35,65
B Pertambangan dan Penggalian 804.766,30 7,95 1.147.814,90 8,33
C Industri Pengolahan 795.089,30 7,85 1.002.478,50 7,28
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.684,20 0,02 2.371,00 0,02
E Pengadaan air,pengelolaan
sampah,limbah dan daur ulang 3.162,70 0,03 3.831,20 0,03
F Konstruksi 498.296,20 4,92 679.571,30 4,93
G
Perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda
motor
1.523.011,50 15,04 1.974.944,70 14,34
H Transportasi dan pergudangan 1.011.854,30 9,99 1.341.709,10 9,74
I Penyediaan akomodasi dan
makan minum 61.832,60 0,61 99.470,30 0,72
J Informasi dan komunikasi 581.104,40 5,74 680.450,30 4,94
K Jasa Keuangan dan Asuransi 169.332,20 1,67 240.213,30 1,74
L Real Estate 116.656,50 1,15 155.618,50 1,13
M,N Jasa Perusahaan 3.030,10 0,03 4.201,30 0,03
O
Administrasi
Pemerintahan,Pertanahan dan
Jaminan Sosial
558.162,10 5,61 735.301,60 5,34
P Jasa Pendidikan 280.754,70 2,77 425.887,50 3,09
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 143.762,20 1,42 191.101,30 1,39
R,S,T,
U Jasa Lainnya 122.917,70 1,21 178.095,70 1,29
10.123.951,20 100,00 13.772.275,60 100,00
Terlihat pada Tabel II.1 dan II.2, Tahun 2017 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) terlihat sebesar 13.772 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) terlihat sebesar 10.123 Milyar rupiah. Nilai PDRB atas dasar
harga berlaku selalu menunjukkan kenaikan yang cukup besar seiring dengan
kenaikan harga secara umum.
Kalau dilihat secara sektoral, sektor yang paling tinggi sumbangannya dalam hal
pembentukan PDRB sampai dengan Tahun 2017 masih didominasi oleh sektor
pertanian, dimana Tahun 2017 peranan sektor pertanian tercatat sebesar 35,65 persen
dari total PDRB. Kemudian sektor yang paling kecil peranannya dalam hal
pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh kota adalah sektor listrik dan gas sebesar
0,02 persen atas dasar harga berlaku.
2.1.2 PDRB Per Kapita
Teori ekonomi menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat dapat dinilai dengan
melihat nilai produk domestik bruto perkapita. Untuk lingkup daerah, ini disebut
Page 8
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
8
PDRB per kapita. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan
nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas
harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita
penduduk suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional
netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan
tahun.
Perkembangan PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku Kabupaten Lima Puluh Kota
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.1, menunjukkan bahwa kemakmuran
masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga
berlaku mengalami kenaikan sebesar 8,64 persen, sedangkan PDRB atas dasar harga
konstan mengalami kenaikan sebesar 5,34 persen.
PDRB Per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 tercatat sebesar 31,38 juta
rupiah. Angka ini melebihi angka pada Tahun 2016 yaitu sebesar 28,95 juta rupiah.
2.2 Kebijakan Keuangan
Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139/22/Kerjasama-
BLK/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, maka kebijakan
keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola APBD Tahun 2018
meliputi hal berikut.
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang
dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Kemudian
menurut Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan .
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 17 ayat (2) yang menyatakan
bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan.
Prioritas Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan
prosedur administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran daerah
b. Melaksanakan penyusunan regulasi berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah
c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan terhadap aparatus pengelola pajak
dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pengetahuan keterampilan.
d. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah dalam
rangka menggali potensi pajak dan retribusi daerah.
Page 9
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
9
e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama wajib pajak dan wajib retribusi
daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi tentang
pajak dan retribusi daerah.
f. Meningkatkan peran dan fungsi OPD terkait dalam peningkatan pelayanan dan
pendapatan daerah.
g. Meningkatkan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah.
h. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata
kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta
pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan masyarakat.
i. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah dengan OPD Pemungut
dan Pemerintahan Nagari.
j. Menerapkan kebijakan dengan membuka peluang untuk pengembangan potensi
investasi daerah serta melibatkan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk
itu langkah yang dilakukan meliputi:
1) Deregulasi Peraturan untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di
Kabupaten Lima Puluh Kota
2) Kerjasama Investasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak Swasta atau
dengan pihak Pemerintah Lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
3) Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal
4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
5) Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran
masyarakat luas seperti sektor pertanian,sektor industri berbasis pertanian dan
pariwisata.
Pada Tahun 2018, pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan
sebesar Rp1.274.660.034.522,00 yang terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp87.316.059.100,00 meliputi Pajak Daerah
sebesar Rp23.500.000.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp6.933.706.000,00, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.957.700.000,00,
Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp53.924.653.100,00.
b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.004.266.633.270,00 yang terdiri dari
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp20.881.440.365,00, Dana
Alokasi Umum sebesar Rp747.073.168.000,00 ,serta Dana Alokasi Khusus Fisik
sebesar Rp76.060.666.752,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp160.251.358.153,00.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp183.077.342.152,00
yang terdiri dari Pendapatan Hibah Rp3.739.917.000, Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp38.289.711.152,00, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp141.047.714.000,00.
Page 10
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
10
2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah
Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi
anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus
mempunyai tolok ukur yang jelas yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan
dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada Tahun 2018, Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebesar
Rp1.344.172.534.632,00 yang terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp782.522.427.362,00 meliputi Belanja Pegawai
sebesar Rp617.209.184.448,00, Belanja Hibah sebesar Rp9.172.200.000,00,
Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.853.150.000, Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa sebesar Rp2.993.160.544,00 dan
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa
dan Partai Politik sebesar Rp142.992.962.796,00, Belanja Tidak Terduga sebesar
Rp3.301.769.574,00
Untuk Tahun 2018 Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk:
1) Mengalokasikan Belanja Pegawai yang merupakan belanja kopensasi dalam
bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
2) Mengalokasikan Belanja Hibah yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk uang kepada organisasi/lembaga daerah dan
kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
dengan mempedomani Permendagri 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor
39 Tahun 2012 serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.
3) Mengalokasikan belanja Bantuan Sosial yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial.
4) Mengalokasikan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari yang
dilaksanakan secara proporsional guna memperkuat kapasitas fiskal
Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan Otonomi Daerah.
5) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari yang
digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau
khusus dari Kabupaten ke Pemerintah Nagari dan Kepada Pemerintah Daerah
Lainnya. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahah Nagari diarahkan
dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6) Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga yang merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial.
b. Belanja Langsung sebesar Rp561.650.107.270,00 meliputi Belanja Pegawai
sebesar Rp22.962.374.664,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp281.807.998.868,17, Belanja Modal sebesar Rp256.879.733.737,83.
Page 11
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
11
Belanja Langsung diprioritaskan dalam rangka pencapaian agenda prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2018, dimana arah kebijakan yang ditetapkan sebagai
berikut:
a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk pencapaian agenda prioritas daerah Tahun
2018 yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penguatan Ekonomi
Kerakyatan,Reformasi Birokrasi, Penguatan Nagari dan Inftastruktur.
b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan
urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan.
c. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan
publik,Melaksanakan penganggaran yang tepat melalui analisis standar belanja
serta melaksanakan kebijakan pengeluaran melalui pemetaan profil resiko atas
setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh kota.
e. Belanja dalam penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
f. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20%
dari volume anggaran tiap tahunnya.
g. Pemenuhan kebutuhan untuk belanja urusan kesehatan 10% dari belanja setelah
dikurangi belanja pegawai.
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan
memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama
untuk keluarga miskin dan kesehatan ibu dan anak.
i. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada
Revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan
serta pariwisata, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis nagari
membangun, pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dukungan Infrastruktur
Nagari.
j. Penurunan Prosentase jumlah angka pengangguran.
2.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan
APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 direncanakan defisit sebesar
Rp69.512.500.110,00. Perkiraan defisit sejumlah tersebut direncanakan akan ditutup
melalui Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp72.512.500.110,00 yang bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp72.512.500.110,00
Selanjutnya direncanakan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00
berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.
Page 12
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
12
2.3 . I ndikato r Pencapa ia n T arg e t K iner ja K eua ng a n
2.3.1. Capaian Target Kinerja Pendapatan
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan pada Tahun
2018 ini dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut.
- Pendapatan Daerah-LRA.
Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 mencapai
Rp1.257.168.413.662,03atau 98,63% dari target yang ditetapkan. Dengan
demikian realisasi pendapatan daerah sedikit dibawah target yang ditetapkan.
Dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2018, maka terdapat penurunan pendapatan daerah Tahun 2018 sebesar Rp18.693.895.605,61 atau
turun 1,47 persen.
- Realisasi Pendapatan Daerah-LRA tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang realisasinya mencapai Rp73.440.842.296,03 atau 84,11% Dari
realisasi tersebut terdapat kekurangan realisasi dari target PAD sebesar
Rp13.875.216.803,97atau kurang 15,89% dari anggaran yang ditetapkan.
- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-LRA yang bersumber dari Dana
Perimbangan realisasinya adalah sebesar Rp997.618.221.045,00 atau 99,34%.
Pada Dana Perimbangan ini untuk Bagi Hasil Pajak realisasinya 92,19%, Bagi
Hasil Bukan Pajak (SDA) realisasinya mencapai 22,92% dari target yang
ditetapkan, Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya mencapai 100% sementara
DAK Fisik realisasinya adalah sebesar 98,73%. DAK Non Fisik realisasinya
adalah sebesar 100,44%.
- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya-LRA berupa Dana
Penyesuaian, realisasinya adalah sebesar Rp138.917.953.998,00 atau 98,49% dari
anggaran yang ditetapkan.
- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA berupa Pendapatan
Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi realisasinya adalah sebesar
Rp44.151.376.687,00 atau mencapai 115,31 % dari anggaran yang ditetapkan.
Sedangkan realisasi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA berupa
pendapatan hibah dari Pemerintah mencapai Rp3.040.019.636,00 atau 81,29%
dari anggaran yang ditetapkan.
2.3.2. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah dan Transfer
Capaian target kinerja Belanja Daerah untuk Tahun 2018 terealisasikan sebesar
Rp1.103..111.883.976,00 atau 92,07% dari target sebesar Rp1.198.186.411.292,00.
Pada Belanja operasi, realisasinya sebesar Rp870.327.418.512,00 atau 92,78% dari
target sebesar Rp938.004.907.980,17.Belanja Modal realisasinya sebesar
Rp232.636.603.714,00 atau 90,56% dari target sebesar
Rp256.879.733.737,83.Belanja Tak Terduga realisasinya sebesar Rp147.861.750,00
atau 4,48% dari target sebesar Rp3.301.769.574,00, dan terdapat Surplus Anggaran
sebesar Rp11.356.232.116,03
Capaian target Transfer untuk Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp142.700.297.570,00
atau 97,75% dari target sebesar Rp145.986.123.340,00. Transfer terdiri atas Transfer
Bagi Hasil Pendapatan dengan realiasasi sebesar Rp1.733.618.957 atau 57,92% dan
Page 13
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
13
Transfer Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp140.966.678.613,00 atau
98,58% dari target yang ditetapkan.
2.3.3. Capaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 adalah
sebagai berikut.
a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar sebesar
Rp.72.512.500.110,14 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp72.512.500.110,14.
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir tahun anggaran 2017
yaitu sebesar Rp2.994.000.000,00 atau 99,80% yaitu berupa Pembiayaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM).
Page 14
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
14
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02
tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah
yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada
Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Dari sisi pembiayaan, APBD Tahun 2018 juga telah berpedoman pada Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan
Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan
Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang
menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menganggarkan
pendapatan sebesar Rp1.274.660.034.522,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.257.168.413.662,03 atau sebesar 98,63%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun
anggaran 2017 yang sebesar Rp1.275.862.309.267,64 realisasi pendapatan tahun anggaran
2018 mengalami penurunan sebesar Rp18.693.895.605,61 atau turun 1,47 persen.
Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota menganggarkan sebesar Rp1.344.172.534.632,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.245.812.181.546,00 atau sebesar 92,68%.
Berikut ini disajikan anggaran pendapatan, belanja Tahun 2018 dan Tahun 2017 beserta
realisasinya.
Tabel III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer
Tahun Anggaran 2018 dan 2017
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 % Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. PENDAPATAN 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 1.275.862.309.267,64
2. BELANJA 1.344.172.534.632,00 1.245.812.181.546,00 92,68 1.258.249.159.166,00
a. BELANJA TIDAK
LANGSUNG 782.522.427.362,00 746.697.665.815,00
95,42 738.449.192.775,00
b. BELANJA
LANGSUNG 561.650.107.270,00
499.114.515.731,00
88,87 519.799.966.391,00
Page 15
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
15
Target dan realisasi pendapatan setiap OPD untuk tahun anggaran 2018 dijelaskan pada
tabel III.2 di bawah ini:
Tabel III.2 Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2018
NO NAMA UNIT ORGANISASI
(OPD)
ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG
Rp Rp
1 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dinas Kesehatan 16.034.792.000,00 13.686.826.961,00 85,36 (2.347.965.039,00)
3 RSUD dr.Achmad Darwis 22.384.867.000,00 21.851.611.148,00 97,62 (533.255.852,00)
4 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00 44,00 (500.062.500,00)
5 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00 14,20 (42.900.000,00)
7 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Dinas Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan dan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Pengendalian Pendudukan
KB &P3A 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00 75,66 (309.807.700,00)
15 Dinas Komunikasi dan
Informatika 73.000.000,00 0,00 0,00 (73.000.000,00)
16 Dinas Perdagangan Koperasi dan
UKM 28.420.000,00 0,00 0,00 (28.420.000,00)
17 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00 21,40 (306.546.920,00)
18 Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00
101,6
3 26.245.000,00
19 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00 51,71 (135.400.000,00)
21 Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikulltura 166.000.000,00 112.321.214,00 67,66 (53.678.786,00)
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00
25 PPKD 1.187.343.975.422,00 1.183.727.571.366,00 99,70 (3.616.404.056,00)
26 Badan Keuangan 43.900.935.100,00 34.477.799.282,03
78,54 (9.423.135.817,97)
Page 16
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
16
NO NAMA UNIT ORGANISASI
(OPD)
ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG
Rp Rp
27
Badan Kepegawaian
Pemgembangan Sumber Daya
Manusia
0,00 0,00 0,00 0,00
28 Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00 65,51 (21.004.000,00)
29 Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
31 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00 41,14 (5.592.000,00)
33 Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00 14,57 (8.970.000,00)
34 Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00 40,46 (6.549.600,00)
35 Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00 55,43 (6.016.385,00)
36 Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00 11,57 (12.379.865,00)
37 Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00 0,00 (12.000.000,00)
38 Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00 28,85 (8.965.270,00)
39 Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00 25,45 (11.435.920,00)
40 Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00 10,66 (10.899.140,00)
41 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00 84,06 (1.673.992,00)
42 Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00 28,23 (20.096.692,00)
43 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00 7,76 (11.530.325,00)
44 Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00 21,12 (10.176.000,00)
45 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 (17.491.620.859,97)
Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap OPD untuk tahun anggaran 2018 dijelaskan
pada tabel III.3 di bawah ini:
Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja OPD
Tahun Anggaran 2018
NO NAMA UNIT
ORGANISASI (OPD) ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG
1 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
500.656.036.559,00 472.467.022.093,00 94,37 (28.189.014.466,00)
2 Dinas Kesehatan 107.498.864.251,00 93.509.847.057,00 86,99 (13.989.017.194,00)
3 RSUD dr.Achmad Darwis 47.614.652.841,29 44.327.099.132,00 93,10 (3.287.553.709,29)
4 Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat 186.048.693.388,71 168.315.023.683,00
90,47 (17.733.669.705,71)
5 Satuan Polisi Pamong
Praja 8.160.969.565,00 7.788.692.623,00
95,44 (372.276.942,00)
6 Dinas Pemadam
Kebakaran 8.540.038.138,00 7.880.861.016,00
92,28 (659.177.122,00)
7 Dinas Sosial 10.168.534.968,00 8.976.472.930,00 88,28 (1.192.062.038,00)
8 Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja 6.624.959.598,00 6.369.901.280,00
96,15 (255.058.318,00)
9 Dinas Pangan 3.890.835.020,00 3.524.825.485,00 90,59 (366.009.535,00)
Page 17
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
17
NO NAMA UNIT
ORGANISASI (OPD) ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG
10
Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan dan
Pemukiman
12.091.013.376,00 11.262.576.968,00
93,15
(828.436.408,00)
11 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil 5.431.885.731,00 5.377.774.151,00
99,00 (54.111.580,00)
12 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa 4.740.039.447,00 4.088.831.800,00
86,26 (651.207.647,00)
13 Dinas Pengendalian
Pendudukan KB &P3A 9.620.900.651,00 9.172.202.749,00
95,34 (448.697.902,00)
14 Dinas Perhubungan 19.633.504.766,00 19.120.927.749,00 97,39 (512.577.017,00)
15 Dinas Komunikasi dan
Informatika 5.470.794.902,00 4.606.301.141,00
84,20 (864.493.761,00)
16 Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM 16.287.722.946,00 14.677.147.657,00
90,11 (1.610.575.289,00)
17 Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Satu Pintu 5.233.735.563,00 4.802.836.204,00
91,77 (430.899.359,00)
18 Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga 25.292.532.236,00 20.577.563.588,00
81,36 (4.714.968.648,00)
19 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 3.593.728.712,00 3.242.340.805,00
90,22 (351.387.907,00)
20 Dinas Perikanan 7.444.533.920,00 6.991.749.308,00 93,92 (452.784.612,00)
21 Dinas Tanaman Pangan
dan Holtikulltura 23.532.385.919,00 21.782.665.331,00
92,56 (1.749.720.588,00)
22 Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan 8.120.260.288,00 7.863.213.138,00
96,83 (257.047.150,00)
23 Inspektorat 6.707.704.938,00 5.902.282.607,00 87,99 (805.422.331,00)
24
Badan Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
6.637.746.331,00 6.209.454.229,00
93,55
(428.292.102,00)
25 PPKD 165.313.242.914,00 157.931.809.320,00 95,53 (7.381.433.594,00)
26 Badan Keuangan 27.428.701.108,00 25.116.650.042,00 91,57 (2.312.051.066,00)
27
Badan Kepegawaian
Pemgembangan Sumber
Daya Manusia
7.445.425.215,00 6.679.627.604,00
89,71
(765.797.611,00)
28 Sekretariat Daerah 32.209.458.896,00 29.972.809.437,00 93,06 (2.236.649.459,00)
29 Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah 709.980.159,00 561.779.168,00
79,13 (148.200.991,00)
30 Sekretariat DPRD 23.572.683.880,00 22.138.245.199,00 93,91 (1.434.438.681,00)
31 DPRD 12.104.739.350,00 11.338.001.991,00 93,67 (766.737.359,00)
32 Kecamatan Gunung
Omeh 1.530.947.832,00 1.441.866.453,00
94,18 (89.081.379,00)
33 Kecamatan Bukit Barisan 1.987.013.074,00 1.724.989.534,00 86,81 (262.023.540,00)
34 Kecamatan Suliki 1.891.934.914,00 1.762.534.241,00 93,16 (129.400.673,00)
35 Kecamatan Guguak 2.003.585.841,00 1.963.263.793,00 97,99 (40.322.048,00)
36 Kecamatan Mungka 1.771.621.042,00 1.561.434.086,00 88,14 (210.186.956,00)
37 Kecamatan Akabiluru 2.030.682.236,00 1.806.866.194,00 88,98 (223.816.042,00)
38 Kecamatan Payakumbuh 2.274.813.364,00 2.048.166.049,00 90,04 (226.647.315,00)
39 Kecamatan Luak 2.032.103.833,00 1.848.797.918,00 90,98 (183.305.915,00)
Page 18
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
18
NO NAMA UNIT
ORGANISASI (OPD) ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG
40 Kecamatan Lareh Sago
Halaban 2.259.728.673,00 2.001.425.269,00
88,57 (258.303.404,00)
41 Kecamatan Situjuah Limo
Nagari 2.195.644.593,00 2.036.268.852,00
92,74 (159.375.741,00)
42 Kecamatan Harau 2.558.705.120,00 2.340.227.219,00 91,46 (218.477.901,00)
43 Kecamatan Pangkalan
Koto Baru 2.082.160.709,00 1.891.083.962,00
90,82 (191.076.747,00)
44 Kecamatan Kapur IX 2.632.954.462,00 2.451.548.336,00 93,11 (181.406.126,00)
45 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik 4.571.385.291,00 4.080.095.667,00
89,25 (491.289.624,00)
46 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 4.522.948.071,00 4.277.078.488,00
94,56 (245.869.583,00)
JUMLAH 1.344.172.534.632,00 1.245.812.181.546,00 92,68 (98.360.353.086,00)
a. Pendapatan-LRA
Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, diperoleh realisasi Pendapatan
Daerah-LRA sebesar Rp1.257.168.413.662,03 atau 98,63% dari pendapatan-LRA yang
ditargetkan sebesar Rp1.274.660.034.522,00.
Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dibandingkan dengan anggaran dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel III.4
Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan-LRA Tahun 2018
Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi
(%) Diatas/(Dibawah)
(Rp) (Rp) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03 84,11 (13.875.216.803,97)
Pend.Transfer Pemerintah 1.004.266.633.270,00 997.618.221.045,00 99,34 (6.648.412.225,00)
Pusat- Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak 14.001.540.365,00 12.907.389.620,00 92,19 (1.094.150.745,00)
Bagi Hasil SDA 6.879.900.000,00 1.576.591.052,00 22,92 (5.303.308.948,00)
Dana Alokasi Umum 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 0,00
DAK Fisik 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 (963.897.524,00)
DAK Non Fisik 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 712.944.992,00
Pend. Transfer- Pusat –
Lainnya 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 (2.129.760.002,00)
Dana Penyesuaian 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 (2.129.760.002,00)
Pend.Transfer Pemerintah
Daerah lainnya (Propinsi) 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31
5.861.665.535,00
Pendapatan Bagi Hasil
Pajak 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 5.861.665.535,00
-Lain-lain Pend. Daerah
yang Sah 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,24
(699.897.346,00)
Pendapatan Hibah 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,24 (699.897.346,00)
Jumlah 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 (17.491.620.859,97)
Page 19
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
19
Pada Tabel III.4 di atas dapat diketahui bahwa secara total, realisasi Pendapatan daerah
yang dapat dicapai masih dibawah anggaran yang ditetapkan. Pada APBD Pergeseran
Tahun 2018, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.274.660.034.522,00 dengan
realisasi sebesar Rp1.257.168.413.662,03 atau mencapai 98,63%.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah sebesar Rp73.440.842.296,03 atau
84,11% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA dibawah dari target yang
ditetapkan, ini antara lain karena realisasi semua kode rekening jenis penerimaan PAD
tidak ada yang mencapai seratus persen dari target yang ditetapkan, dimana penerimaan
pajak daerah-LRA hanya sebesar 86,68%, Retribusi Daerah-LRA hanya tercapai sebesar
71,91% dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA
mencapai 81,99% , sedangkan realisasi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-
LRA mencapai 84,68% dari anggaran yang ditetapkan.
Pada Tahun 2018 realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dapat terealisasi sebesar Rp75.096.769.228,00 atau
98,73%. DAK Non Fisik dapat terealisasi sebesar Rp160.964.303.145,00 atau 100,44%.
Sedangkan DAK Fisik terealisasi sebesar Rp75.096.769.228,00 atau 98,73%. Anggaran
dan Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik dapat dirinci sebagai berikut:
DAK Fisik: Anggaran Realisasi % Diatas/
(Dibawah)
1. Infrastruktur Jalan 19.407.702.573,00 18.993.710.747,00 97,87 (413.991.826,00)
2. Infrastruktur Irigasi 8.056.368.910,00 8.056.368.907,00 100,00 (3,00)
3. Infrastruktur Air Minum 2.366.250.000,00 2.366.250.000,00 100,00 0,00
4. Infrastruktur Sanitasi 5.805.000.000,00 5.805.000.000,00 100,00 0,00
5. Pariwisata 917.341.540,00 784.560.000,00 85,53 (132.781.540,00)
6. Perumahan & Kawasan
Pemukiman 6.176.819.000,00 6.176.819.000,00 100,00
0,00
8. Kelautan dan Perikanan 1.140.824.000,00 1.140.824.000,00 100,00 0,00
9. Pertanian 4.014.977.150,00 3.831.777.150,00 95,44 (183.200.000,00)
10. Pendidikan 9.421.239.800,00 9.421.239.800,00 100,00 0,00
11. Pasar 5.346.425.536,00 5.346.425.533,00 100,00 (3,00)
12.Sentra Industri Menengah 932.297.000,00 932.297.000,00 100,00 0,00
13. Kesehatan dan KB 12.475.421.243,00 12.241.497.091,00 98,12 (233.924.152,00)
Jumlah 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 (963.897.524,00)
Page 20
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
20
Page 21
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
21
Secara keseluruhan, pendapatan-LRA Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp18.692.228.935,60 atau turun 1,48% dibandingkan dengan Tahun 2017. Adapun
perbandingan realisasi pendapatan daerah Tahun 2018 dan 2017 tersebut adalah
sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dan 2017
Jenis pendapatan Realisasi 2018 Realisasi 2017 Diatas/(Dibawah)
(Rp) (Rp) (Rp) %
Pendapatan Asli Daerah 73.440.842.296,03 119.771.917.448,64 -46.331.075.152,61 -38,68
PendapatanTransfer
Pemerintah 997.618.221.045,00 1.154.770.087.419,00 -157.151.866.374,00 -13,61
Pusat - Dana Perimbangan 997.618.221.045,00 992.052.782.677,00 5.565.438.368,00 0,56
Bagi Hasil Pajak 12.907.389.620,00 17.590.343.788,00 -4.682.954.168,00 -26,62
Bagi Hasil SDA 1.576.591.052,00 1.187.125.799,00 389.465.253,00 32,81
Dana Alokasi Umum 747.073.168.000,00 747.892.916.000,00 -819.748.000,00 -0,11
Dana Alokasi Khusus (DAK) 75.096.769.228,00 77.505.223.101,00 -2.408.453.873,00 -3,11
DAK Non Fisik 160.964.303.145,00 147.877.173.989,00 13.087.129.156,00 8,85
- Pusat – Lainnya 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00 20.672.715.998,00 17,48
Dana Penyesuaian 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00 20.672.715.998,00 17,48
Provinsi 44.151.376.687,00 44.472.066.742,00 -320.690.055,00 -0,72
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.151.376.687,00 43.072.066.742,00 1.079.309.945,00 2,51
Bantuan Keuangan 0 1.400.000.000,00 -1.400.000.000,00 -100,00
Lain-lain Pendap. yang Sah 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00 1.719.715.236,00 130,25
Pendapatan Hibah 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00 1.719.715.236,00 130,25
Jumlah 1.257.168.413.662,03 1.275.862.309.267,64 -18.693.895.605,61 -1,47
DAK Non Fisik: Anggaran Realisasi % Diatas/
(Dibawah)
1. BOP PAUD 3.278.155.735,00 4.697.400.000,00 143,29 1.419.244.265,00
2. TPG PNSD 133.419.660.265,00 133.625.638.650,00 100,15 205.978.385,00
3. Tansil Guru PNS 887.700.000,00 887.700.000,00 100,00 0,00
4. Tunjangan Khusus Guru (TKG) 2.697.761.550,00 2.536.326.450,00 94,02 (161.435.100,00)
5. BOK Kesehatan 10.367.367.785,00 15.437.640.327,00 148,91 5.070.272.542,00
6. Akreditasi Rumah Sakit 570.000.000,00 (570.000.000,00)
7. Akreditasi Puskesmas 1.392.000.000,00 (1.392.000.000,00)
8. Jaminan Persalinan 3.842.400.000,00 (3.842.400.000,00)
9. BOK KB 2.572.810.000,00 2.570.206.900,00 99,90 (2.603.100,00)
10.Pelayanan Adm. Kependudukan 1.223.502.818,00 1.209.390.818,00 98,85 (14.112.000,00)
Jumlah 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 712.944.992,00
Page 22
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
22
Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2018 terdapat
penurunan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp46.331.075.152,61 atau
turun 63,09% dibanding dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2017, dimana Tahun
2017 pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp119.771.917.448,64 dan Tahun 2018
menjadi Rp73.440.842.296,03.
Pada pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan realisasinya mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2017 realisasi
transfer dana perimbangan adalah sebesar Rp992.052.782.677,00 dan Tahun 2018 naik
menjadi Rp997.618.221.045,00 sehingga terdapat peningkatan sebesar
Rp5.565.438.368,00. Penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan terutama pada Bagi Hasil Pajak yang mengalami penurunan sebesar
Rp4.682.954.168,00 atau turun 36,28% dari tahun sebelumnya. Disamping itu juga
terdapat penurunan pada DAU sebasar Rp819.748.000,00 atau turun 0,11% dari Tahun
2017 dimana pendapatan DAU Tahun 2018 adalah sebesar Rp747.073.168.000,00.
Pada sisi lain terdapat peningkatan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
berupa Dana Penyesuaian. Dimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
berupa Dana Penyesuaian untuk Tahun 2018 naik menjadi Rp138.917.953.998,00 atau
naik sebesar Rp20.672.715.998,00 atau naik 14,88%.
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar
Rp1.079.309.945,00 atau 2,51% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah mengalami peningkatan pada Tahun 2018 yaitu sebesar
Rp1.719.715.236,00 atau naik 56,57% dari Tahun 2017.
b. Belanja Daerah dan Transfer
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran
dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tak Terduga dan Transfer. Pengertian dari masing-masing jenis belanja dan
transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
3) Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
4) Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke nagari atau daerah bawahan.
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2018 sebesar Rp1.245.812.181.546,00 atau 92,68% dari anggaran sebesar
Rp1.344.172.534.632,00.
Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp870.327.418.512,00 atau mencapai 92.78%
dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan
Page 23
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
23
realisasi sebesar Rp592.859.074.942,00 atau 95,24%, Belanja Barang dan Jasa dengan
realisasi sebesar Rp235.426.585.975,00 atau 89,77%, Belanja Hibah dengan realisasi
sebesar Rp29.582.801.095,00 atau 74,86%, Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi
sebesar Rp12.458.956.500,00 atau 90,63%.
Pada Belanja Modal Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp256.879.733.737,83,00 dengan
realisasi sebesar Rp232.636.603.714,00 atau mencapai 90,56%. Belanja Modal Tanah,
dengan realisasi sebesar Rp1.215.186.000,00 atau mencapai 99,88%. Belanja Peralatan
dan Mesin, dengan realisasi sebesar Rp24.708.958.434,00,00atau 90,28%. Belanja
Gedung dan Bangunan dengan realisasi Rp33.869.435.930,00 atau 93,52%, Belanja
Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan realisasi sebesar Rp154.907.148.290,00 atau mencapai
90,71%. serta Belanja Aset Tetap Lainnya mencapai realisasi sebesar
Rp17.935.875.060,00 atau mencapai 84,21%.
Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2018 adalah sebesar Rp147.861.750,00 atau
4,48% dari anggaran sebesar Rp3.301.769.574,00.Sedangkan realisasi Transfer adalah
sebesar Rp142.700.297.570,00 atau 97,75% dari anggarannya.Transfer ini terbagi atas
Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp1.733.618.957,00 atau
57,92% dari anggaran sebesar Rp2.993.160.544,00 dan Transfer Bantuan Keuangan
dengan realisasi sebesar Rp140.966.678.613,00 atau 98,58%.
Jumlah anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja daerah Tahun 2018
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Tabel. III.6
Anggaran dan Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja Daerah Tahun 2018
Jenis Belanja dan Transfer Anggaran Realisasi
% Diatas/(Dibawah)
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja 1.198.186.411.292,00 1.103.111.883.976,00 92,07 (95.074.527.316,00)
Belanja Operasi 938.004.907.980,17 870.327.418.512,00 92,78 (67.677.489.468,17)
- Belanja Pegawai 622.471.559.612,00 592.859.074.942,00 95,24 (29.612.484.670,00)
- Barang dan Jasa 262.268.249.267,17 235.426.585.975,00 89,77 (26.841.663.292,17)
- Belanja Hibah 39.517.875.200,00 29.582.801.095,00 74,86 (9.935.074.105,00)
- Bantuan Sosial 13.747.223.901,00 12.458.956.500,00 90,63 (1.288.267.401,00)
Belanja Modal 256.879.733.737,83 232.636.603.714,00 90,56 (24.243.130.023,83)
- Tanah 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 (1.516.742,00)
- Peralatan dan Mesin 27.368.852.300,00 24.708.958.434,00 90,28 (2.336.530.983,00)
- Gedung dan Bangunan 36.216.318.262,12 33.869.435.930,00 93,52 (2.346.882.332,12)
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan 170.779.991.682,71 154.907.148.290,00 90,71 (15.872.843.392,71)
- Aset Tetap Lainnya 21.297.868.751,00 17.935.875.060,00 84,21 (3.361.993.691,00)
Belanja Tak Terduga 3.301.769.574,00 147.861.750,00 4,48 (3.153.907.824,00)
Transfer 145.986.123.340,00 142.700.297.570,00 97,75 (3.285.825.770,00)
-Transfer Bagi Hasil
Pendapatan 2.993.160.544,00 1.733.618.957,00 57,92 (1.259.541.587,00)
Page 24
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
24
Jenis Belanja dan Transfer Anggaran Realisasi
% Diatas/(Dibawah)
(Rp) (Rp) (Rp)
-Transfer Bantuan Keuangan 142.992.962.796,00 140.966.678.613,00 98,58 (2.026.284.183,00)
Jumlah Belanja dan Transfer 1.344.172.534.632,00 1.245.812.181.546,00 92,68 (98.360.353.086,00)
Rincian perbandingan realisasi belanja Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagaimana
terlihat pada Tabel berikut:
Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2017
Jenis Belanja dan
Transfer
Realisasi 2018 Realisasi 2017 Diatas/(Dibawah)
(Rp) (Rp) (Rp) %
Belanja Operasi 870.327.418.512,00 873.419.842.485,00 (3.092.423.973,00) (0,42)
- Belanja Pegawai 592.859.074.942,00 582.209.138.291,00 10.649.936.651,00 1,80
- Barang dan Jasa 235.426.585.975,00 245.503.317.421,00 (10.076.731.446,00) (4,55)
- Belanja Hibah 29.582.801.095,00 33.745.747.643,00 (4.162.946.548,00) (14,07)
- Bantuan Sosial 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00 497.317.370,00 3,99
Belanja Modal 232.636.603.714,00 233.117.426.709,00 (480.822.995,00) (0,34)
- Tanah 1.215.186.000,00 670.105.000,00 545.081.000,00 44,86
- Peralatan dan Mesin 24.708.958.434,00 39.562.016.626,00 (14.853.058.192,00) (61,67)
- Gedung dan Bangunan 33.869.435.930,00 37.198.262.758,00 (3.328.826.828,00) (9,83)
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan 154.907.148.290,00 140.303.461.418,00 14.603.686.872,00 9,43
-Aset Tetap Lainnya 17.935.875.060,00 15.383.580.907,00 2.552.294.153,00 13,92
Belanja Tak Terduga 147.861.750,00
2.183.724.345,00 (2.035.862.595,00) (1376,87)
Transfer 142.700.297.570,00 149.528.165.627,00 (6.827.868.057,00) (4,78)
- Transfer Bagi Hasil
Pendapatan 1.733.618.957,00 1.922.668.344,00
(189.049.387,00) (10,90)
- Transfer Bantuan
Keuangan 140.966.678.613,00 147.605.497.283,00
(6.638.818.670,00) (4,71)
Jumlah Belanja dan
Transfer 1.245.812.181.546,00 1.258.249.159.166,00 (12.436.977.620,00
(1,07)
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melaksanakan APBD
Perubahan disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak dapat melakukan
evaluasi atas usulan Perubahan RAPBD 2018 dikarenakan penyampaian Perubahan RAPBD
2018 ke Gubernur untuk dievaluasi melewati batas waktu sesuai yang telah ditetapkan
Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018 dimana
paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Terhadap hal tersebut, maka
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya melakukan pergeseran anggaran. Pergeseran
Page 25
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
25
anggaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu satu tahun periode
anggaran.
Agar roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tetap berjalan, maka oleh
Kepala Daerah ditetapkanlah Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan
dasar:
a. Memenuhi maksud pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban dan hak Kepala
Daerah dimana Kepala Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam
keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat melalui
Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Peraturan Kepala Daerah.
b. Merujuk kepada Pasal 106 Permendagri 21 Tahun 2011 “Pengeluaran diprioritaskan
untuk belanja yang bersifat Mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
c. Memahami pasal 162 Permendagri 21 Tahun 2011 Pengeluaran dalam Keadaan
Darurat yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1) Bukan merupakan kegiatan normal dari Aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya.
2) Bukan merupakan kegiatan normal dari Aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya.
3) Tidak diharapkan terjadi secara berulang
4) Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah
5) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan keadaan darurat.
d. Sesuai pasal 160 ayat (2) pergeseran anggaran dapat dilakukan antar rincian objek
belanja dalam objek belanja berkenaan atas persetujuan PPKD dan ayat (3) pergeseran
antar objek belanja dalam jenis belanja atas persetujuan Sekretaris Daerah.
e. Lampiran V tentang hal khusus lainnya angka 22 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
dimana Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark ,
DBH-SDA tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus, dana
tambahan infrastruktur, dana darurat, bantuan keuangan bersifat khusus dan dana
transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang dananya belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan
APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam
Ranperda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD.
Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah selama Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan dari Pajak Daerah terealisasi sebesar 86,68% hal ini disebabkan karena
masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya.
b. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terealisasi sebesar
Page 26
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
26
41,83% disebakan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar
pajak.
c. Realisasi belanja tidak dapat tercapai sesuai dengan targetnya dikarenakan oleh:
d. Belanja modal terealisasi sebesar 90,44%, hal ini disebakan karena lambatnya proses
dari masing-masing OPD dalam merealisasikan belanja modal tersebut dan kurang
matangnya perencanaan untuk belanja modal tersebut.
e. Terdapat beberapa perubahan Regulasi, kegagalan dalam proses pelelangan,kondisi
alam dan lingkungan serta adanya permasalahan lain di lapangan yang mempengaruhi
pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.
f. Rendahnya kapabilitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan OPD,
sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.
Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif
yang sudah dilakukan, yaitu:
a. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang
didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir
ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
b. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa yang gagal
lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah
terjadinya kondisi yang serupa.
c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan OPD dengan
mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau
pembinaan secara mandiri.
d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang
dilakukan secara proaktif dan intensif.
Kegiatan-kegiatan yang pencapaian kinerja keuangannya kurang dari 80 % dan
permasalahan dalam pencapaian target keuangan tersebut, adalah sebagaimana tabel
berikut:
Tabel III.8
Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Keuangan TA 2018
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01.01 PENDIDIKAN
1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.
15.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 157.390.500,00 2.384.000,00
1,51
Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 21 Tahun
2016.
1.01.01.1.01.01.
15.03.
PEMBANGUNAN RUANG KELAS
SEKOLAH 1.367.249.000,00 10.769.000,00 0,79
Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2016.
Page 27
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
27
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1.01.01.1.01.01.
15.58.
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (SUBSIDI) 63.900.500,00 49.085.500,00 76,82
Hal ini disebabkan perencanaan awal dialokasikan dana untuk hadiah lomba sebanyak empat
cabang lomba akan tetapi lomba yang dilaksanakan sesuai juknis yang dikeluarkan hanya tiga
cabang lomba selain itu jumlah peserta lomba direncanakan sebanyak 455 orang akan tetapi dalam
pelaksanaannya peserta datang hanya 312 orang.
1.01.01.1.01.01.
15.60.
PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
54.970.000,00 41.689.000,00 75,84
Hal ini disebabkan kegiatan pembinaan gugus tidak terlaksana sebab adanya transisi pimpinan
kegiatan (PPTK).
1.01.01.1.01.01.
15.62.
PENGEMBANGAN KURIKULUM,
BAHAN AJAR DAN MODEL
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
31.543.500,00 23.045.800,00 73,06
Hal ini disebabkan karena kelebihan dalam penganggaran sedangkan secara fisik sudah berjalan
100%.
1.01.01.1.01.01.
16.63.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN
SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM
SETARA SD DAN SMP
257.797.100,00 151.182.900,00 58,64
Hal ini disebabkan kegiatan BOS direncanakan 3 hari namun terlaksana hanya 2 hari dan biaya
perjalanan dinas luar daerah sebagian besar tidak terlaksana.
1.01.01.1.01.01.
16.75. PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI 702.994.500,00 9.594.500,00 1,36
Hal ini disebabkan sasaran penerimaan beasiswa transisi yang diusulkan adalah peserta didik/
SMA/SMK sedangkan sesuai kewenangan yang disahkan Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota yang
seharusnya menerima beasiswa transisi adalah peserta didik SD dan SMP.
1.01.01.1.01.01.
16.81.
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
DAN UJIAN SEKOLAH PENDIDIKAN
DASAR
729.694.300,00 521.379.300,00 71,45
Hal ini disebabkan belanja cetak DNT dan SKHU SMP yang dianggarkan ternyata untuk Tahun
2018 memakai dana Dinas pendidikan Provinsi dan belanja cetak SKHU SD berdasarkan studi
harga dari beberapa percetakan di tetapkan di Rp.5000 ,-perlembar ternyata realisasi Rp.1.500,-
1.01.01.1.01.01.
17.63.
PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA
SMU 176.725.000,00 138.230.500,00 78,22
Hal ini disebabkan untuk semester II lembaga PKBM mendapatkan dana BOP Pusat , jadi supaya
dana yang diterima lembaga tidak tumpang tindih maka untuk honor tutor paket C tidak
dibayarkan dari dana APBD.
1.01.01.1.01.01.
18.01.
PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK
NON FORMAL 2.884.400,00 1.703.800,00 59,07
Hal ini disebabkan dana tersedia tidak mencukupi kebutuhan,dana tersedia hanya untuk pembelian
ATK,pengadaan dan pembelian materai.
1.01.01.1.01.01.
18.12.
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN NON FORMAL 118.417.000,00 11.147.500,00 9,41
Hal ini disebabkan kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat Provinsi untuk Tahun 2018
tidak terlaksana jadi otomatis kegiatan peringatan HAI di Kabupaten juga tidak bisa terlaksana.
1.01.01.1.01.01.
20.02.
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
PENDIDIK DAN TENAGA 279.122.000,00 114.604.400,00 41,06
Page 28
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
28
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
KEPENDIDIKAN
Hal ini disebabkan kegiatan lomba PTK berprestasi ada lima cabang lomba namun ada dua cabang
lomba yang tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya peserta jadi dana untuk pendukung lomba
tidak dicairkan dan honor juri,pengawas, pembuat soal tidak ada di SAB dan SPPD Luar daerah
luar provinsi yang dianggarkan untuk pemenang lomba ketingkat pusat ternyata sudah dianggarkan
oleh provinsi.
1.01.01.1.01.01.
20.03.
PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK
MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI 139.241.000,00 103.794.000,00 74,54
Hal ini disebabkan kegiatan ini direncanakan memakai narasumber nasional dari Dirjen GTK
tetapi akhirnya sesuai dengan peraturan yang berlaku kegiatan diklat tersebut dilaksanakan
memakai narasumber provinsi dari LPMP SUMBAR dengan demikian terdapat kelebiahan dana di
transportasi dan honor narasumber.
1.01.01.1.01.01.
20.10.
PENGEMBANGAN SISTEM
PENGHARGAAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI
PENDIDIK
136.625.400,00 97.917.400,00 71,67
Hal ini disebabkan tidak terealisasinya BIMTEK Manajemen ASN kantor dan kelebiahan
penganggaran pada posi makan dan minum yang disebabkan jumlah PAK DUPAK tahunan yang
masuk tidak sesuai dengan harapan.
1.01.01.1.01.01.
22.05. PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN 19.364.000,00 0,00 0,00
Hal ini disebabkan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota belum dikukuhkan.
1.02.16.1.01.01.
17.01.
PENGEMBANGAN KESENIAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH 620.632.000,00 168.238.600,00 27,11
Hal ini disebabkan tidak sesuai dengan Perbub No. 21 Tahun 2016 tentang pelaksanaan hibah dan
tidak sesuai dengan Perbub No. 39 Tahun 2018 karena tidak terakomodasi dalam KUA PPAS
Perubahan.
1.01.02.01 DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.
15.02.
PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT
DAN PERBEKALAN KESEHATAN 35.783.000,00 24.882.000,00 69,54
Tidak terlaksananya kegiatan pemusnahan obat karena tidak adanya alat pemusnahan
yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemusnahan di Kabupaten Lima Puluh
Kota.
1.01.02.1.01.02.
16.78.
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR 113.483.000,00 82.129.698,00 72,37
Hal ini disebabkan sisa dana merupakan sisa kontrak yang tidak bisa dialihkan karena
tidak terealisasinya DPA perubahan.
1.01.02.1.01.02.
16.84. UPAYA KESEHATAN RUJUKAN 43.190.000,00 7.750.000,00 17,94
Hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang mendukung tentang pelaksanaan rujukan
tersebut.
1.01.02.1.01.02.
17.02.
PENINGKATAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN
BERBAHAYA
22.502.500,00 16.665.000,00 74,06
Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak adanya kegiatan pendampingan dari Badan
Besar POM.
Page 29
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
29
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1.01.02.1.01.02.
21.01.
PENGKAJIAN PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT 190.564.000,00 121.450.500,00 63,73
Hal ini disebabkan karena kegiatan ini merupakan kegiatan pengolahan air limbah yang
tidak terlaksana karena dana pengolahan ini dipindahkan ke BLUD Puskesmas.
1.01.02.1.01.02.
21.03.
SOSIALISASI KEBIJAKAN
LINGKUNGAN SEHAT 65.277.500,00 51.812.500,00 79,37
Hal ini disebabkan kegiatan ini merupakan kegiatan pemeriksaan air minum pada
laboratorium yang tidak dapat dilaksanakan karena laboratoriumnya rusak.
1.01.02.1.01.02.
22.01.
PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG
NYAMUK 54.805.000,00 28.547.200,00 52,09
Hal ini disebabkan kegiatan fogging dilaksanakan apabila ada kasus.Pada Tahun 2018
terjadi penurunan kasus, yaitu 219 kasus pada Tahun 2017 menjadi 52 kasus pada Tahun
2018 dan hanya 1 lokasi yang memenuhi indikasi untuk dilakukan fogging sesuai SOP.
1.01.02.1.01.02.
23.03.
PEMBANGUNAN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA DASAR
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
42.462.000,00 21.273.000,00 50,10
Hal ini disebabkan kegiatan lembur pengelolaan perpustakaan puskesmas tidak bisa
direalisasikan karena perpustakaan pada puskesmas tanjung pati tidak dimanfaatkan
secara maksimal.
1.01.02.1.01.02.
25.23.
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN 35.370.000,00 18.705.000,00 52,88
Hal ini disebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk
sosialisasi pengadaan peralatan medis.
1.01.02.1.01.02.
28.01.
KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN
MASYARAKAT 3.986.543.200,00 3.156.872.717,00 79,19
Hal ini disebabkan terdapat pengurangan pembayaran klaim pada BPJS karena adanya
dana DBHCHT yang diberikan untuk Dinas Kesehatan.
1.01.02.1.01.02.
32.27. JAMINAN PERSALINAN 3.842.400.000,00 2.388.217.901,00 62,15
Hal ini disebabkan pasien atau ibu hamil yang akan berobat sudah memiliki jaminan
kesehatan seperti JKN sehingga jumlah pasien yang menggunakan Jampersal berkurang.
1.01.02. 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.
28.05.
KEMITRAAN PENINGKATAN
KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 845.450.000,00 592.600.000,00 70,09
Hal ini disebabkan reveral dokter spesialis syaraf di RSUD Suliki yang awalnya
direncanakan bulan Januari s/d Desember 2018,dokter yang ditunjuk tidak bisa
melanjutkan pelayanan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan.
1.01.1.01.02.01.
02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 615.450.000,00 446.224.150,00 72,50
Hal ini disebabkan anggaran yang disediakan terlalu besar,selisih anggaran dengan
realisasi dirubah ke kegiatan lain namun anggaran perubahan yang diusulkan tidak dapat
terealisasikan.
1.01.1.01.02.01.
18.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH 62.844.000,00 44.078.500,00 70,14
Hal ini disebabkan karena kegiatan Konsultasi yang direncanakan jadwalnya
berbarengan dengan kegiatan lain.
Page 30
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
30
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.
30.03.
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA AIR BERSIH
PERDESAAAN
2.362.372.000,00 1.505.007.650,00 63,71
Hal ini disebabkan terdapat satu paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
1.01.03.1.01.03.
30.05.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAAN 1.224.075.000,00 943.408.000,00 77,07
Hal ini disebabkan terdapat kesalahan penulisan 2 nama nagari pada DPA dan kurangnya
anggaran pembangunan jembatan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
1.01.03.1.01.03.
35.03.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
RENCANA TATA RUANG
52.569.000,00 23.861.750,00 45,39
Hal ini disebabkan Ranperda RTRW yang sudah disusun tidak diselesaikan dan ditetapkan karena
berdasarkan aturan dari Pemerintah Pusat semua RTRW tersebut diasistensikan dan dibahas ulang
dengan Pemerintah Pusat sebagai imbasnya RTRW belum bisa disosialisasikan.
1.01.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.
20.08.
PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
86.054.000,00 35.098.000,00 40,79
Hal ini disebabkan karena banyak barang yang akan dibeli tidak mempunyai sertifikat
keasliannya yang merupakan syarat mutlak dalam pengadaan barang.
1.01.06.01 DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.
16.08.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PELAYANANDAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
168.448.451,00 101.028.986,00 59,98
Hal ini disebabkan verifikasi data BDT (basis data terpadu) tidak terlaksana sehingga
Honorarium juga tidak diberikan.
1.01.06.1.01.06.
21.01.
PENINGKATAN PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 63.134.400,00 9.291.000,00 14,72
Hal ini disebabkan sosialisasi untuk karang taruna tidak dapat dilaksanakan sehubungan
kegiatan karang taruna tingkat nagari kecamatan maupun di tingkat kabupaten belum
aktif secara keseluruhan maka kegiatan sosialisasi direncanakan akan dilaksanakan di
tingkat kabupaten pada APBD perubahan Tahun 2018 dikarenakan APBD perubahan
tidak terlaksana maka sosialisasi untuk karang taruna ini tidak dapat dilaksanakan.
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.
15.01.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN PENGELOLAAN
SAMPAH
87.305.000,00 36.066.824,00 41,31
Hal ini disebabkan Tupoksi pengelolaan sampah belum sepenuhnya di Dinas
Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman sebagian berada di Dinas Pu.
1.02.05.1.02.05.
16.03.
PEMANTAUAN KUALITAS
LINGKUNGAN 445.783.600,00 147.195.650,00 33,02
Hal ini disebabkan lelang sudah dilaksanakan tetapi tidak ada penawar dan mengingat
waktu yang tersisa kegitan ini tidak mungkin dilaksanakan.
1.02.05.1.02.05.
16.14.
PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM 466.839.900,00 233.580.503,00 50,03
Page 31
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
31
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Hal ini disebabkan persyaratan kelembagaan UKMnya tidak dipenuhi dan lokasi
pembuatan IPAL tidak efektif.
1.02.05.1.02.05.
17.14.
PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SDA
140.670.000,00 106.087.112,00 75,42
Hal ini disebabkan makan minum tim verifikasi kalpataru tidak dicairkan karena Tahun
2018 tim verifikasi provinsi dan nasional tidak jadi turun ke Kabupaten Lima Puluh Kota
sehingga hadiah untuk pemenang kalpataru Tahun 2018 juga tidak jadi di cairkan.
1.02.05.1.02.05.
20.03.
PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH
PADAT DAN LIMBAH CAIR 16.291.650,00 11.521.525,00 70,72
Hal ini disebabkan dari target empat kali pengujian limbah yang direncanakan hanya satu
kali yang bisa terlaksanakan yakni Limbah PTPN VI Pangkalan karena RSUD Adnan
Darwis Suliki Tahun 2018 sedang bermasalah sehingga tidak mungkin untuk
dilaksanakan uji.Sementara uji yang lain diharapkan adanya kasus kasus limbah yang
masuk.
1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
02.07.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR 96.500.000,00 0,00 0,00
Hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam penganggaran dimana seharusnya
penganggaran di belanja modal ternyata teranggarkan di barang dan jasa.
02.07.01.15.01.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
401.363.408,00 127.754.500,00 31,83
Hal ini disebabkan untuk kegiatan kader dananya juga dianggarkan di Nagari sehingga
yang dianggarkan di DPMDN seperti konsumsi dan hadiah tidak dapat di realisasikan.
02.07.01.15.15. TEMU WICARA LEMBAGA ADAT SE-
KAB.LIMA PULUH KOTA 51.482.530,00 33.149.500,00 64,39
Hal ini disebabkan kurang matangnya persiapan dan perencanaan dalam koordinasi dan
sinkronisasi antar lembaga.
1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.02.08.
01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT 2.520.000,00 1.995.000,00 79,17
Hal ini disebabkan realisasi fisik sudah mencapai 100% dana yang berlebih tidak bisa
dipindahkan ke kegiatan lain karena tidak adanya perubahan anggaran 2018.
08.1.02.08.01.0
2.42.
REHABILITASI SEDANG/BERAT
GEDUNG KANTOR 75.000.000,00 48.400.000,00 64,53
Hal ini disebabkan direncanakan sisa dana di manfaatkan untuk pembuatan rak
arsip,namun karena tidak adanya APBD perubahan kegiatan tersebut tidak dapat
terealisasikan.
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN
02.09.01.17.11. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
BASE PELAYANAN JASA ANGKUTAN 18.033.000,00 9.365.500,00 51,94
Page 32
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
32
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Hal ini disebabkan karena kegiatan evaluasi terhadap kinerja empat perusahaan angkutan kota ke
Kabupaten Lima Puluh kota tidak tercapai, kendalanya adalah pegawai yang melakukan evaluasi
dan survey lapangan bidang angkutan hanya berjumlah lima orang.
02.09.01.19.09. PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR
KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN 24.367.500,00 13.007.500,00 53,38
Hal ini disebababkan banyaknya siswa yang tidak hadir untuk mengikuti kegiatan pemilihan
pelajar pelopor lalu lintas jalan karena pemberitahuan melalui surat ke sekolah-sekolah banyak
sekolah masih libur.
1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
0.1.02.10.01.01.
02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 132.000.000,00 83.001.244,00 62,88
Hal ini disebabkan tingkat pemakaian arus listrik tidak dapat diprediksi karena jenis
peralatan terus bertambah setiap waktu.
0.1.02.10.01.05.
03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
10.300.000,00 7.545.000,00 73,25
Hal ini disebabkan pembayaran kontribusi terlalu besar sedangkan dana tidak mencukupi
untuk mengikuti bimbingan teknis.
0.1.02.10.01.15.
02.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
648.407.000,00 366.820.076,00 56,57
Hal ini disebabkan setelah dilakukan pendataan dan survey keseluruh lokasi,tidak ada
perusahaan yang sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.
0.1.02.10.01.16.
02.
PEMBINAAN SARANA KOMINFO DAN
TELKOM 326.061.750,00 19.349.667,00 5,93
Hal ini disebabkan lelang SPSE dinyatakan sebagai lelang gagal oleh ULP karena jumlah
peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 peserta.dan menimbang
waktu yang tersisa proses pelelangan ulang tidak mungkin maka kegiatan tersebut di
tunda 2019.
0.1.02.10.01.18.
02.
PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
80.196.000,00 59.381.500,00 74,05
Hal ini disebabkan perencanaan akan dilaksanakan 7 hari tapi pada pelaksanaannya
hanya 3 hari sehingga beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan pada pekan budaya
tersebut tidak bisa dilaksanakan.
1.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.13.01. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.
01.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.340.000,00 38.806.263,00 77,09
Hal ini disebabkan karena aktivitas sekarang lebih banyak menggunakan email dan
Whatsappot sehingga otomatis pemakaian listrik berkurang.
3.1.02.13.01.02.
22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR 98.000.000,00 34.785.000,00 35,49
Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran perubahan yang ada hanya pergeseran yang
dapat cair pada minggu pertama bulan desember Tahun 2018 sehingga kegiatan tidak
Page 33
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
33
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
bisa dilaksanakan.
3.1.02.13.01.20.
14.
PEMBINAAN OLAHRAGA YANG
BERKEMBANG DI MASYARAKAT 602.275.900,00 316.594.500,00 52,57
Hal ini disebabkan kegiatan hibah tidak dapat dilaksanakan karena rekening belanja
hibah tidak sesuai dengan perbup no 21 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Perbup
no 39 Tahun 2018 tentang belanja hibah.
3.1.02.13.01.21.
02.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
2.932.448.000,00 858.593.000,00 29,28
Hal ini disebabkan kegiatan hibah tidak dapat dilaksanakan karena rekening belanja
hibah tidak sesuai dengan perbup no 21 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Perbup
no 39 Tahun 2018 tentang belanja hibah.
2.1.02.13.01.16.
02.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PERASARANA
PARIWISATA
3.065.731.600,00 1.647.026.971,00 53,72
Hal ini disebabkan adanya kelalaian dari rekanan yang pekerjaaannya pembuatan jalur
jalan kaki dan pembangunan gerbang objek wisata.
1.02.14.01. PERPUSTAKAAN
.17.1.02.17.01.0
1.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.000.000,00 14.449.742,00 68,81
Hal ini disebabkan kegiatan ini realisasinya tidak bisa di prediksi sehingga terjadi
kelebihan dana.
.17.1.02.17.01.1
5.05.
PENYEDIAAN BANTUAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
DAN MINAT BACA DI DAERAH
118.878.000,00 6.240.000,00 5,25
Hal ini disebabkan berhubung kekurangan tenaga untuk melakukan kegiatan tersebut
kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena jika dilaksanakan ada kekhawatiran sppd
ganda.
2.xx.01.01 DINAS PERIKANAN
.01.2.xx.01.01.2
3.01.
KAJIAN OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
263.263.825,00 182.541.700,00 69,34
hal ini disebabkan kegiatan los pasar ikan dangung dangung terletak pada rekening
belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.tapi setelah di teliti ternyata pasarnya
termasuk asset pemerintah daerah sehingga rekeningnya harus dipindahkan ke belanja
modal dan akan dilaksanakan pada DPA perubahan ternyata perubahan APBD tidak
dapat dilaksanakan.
2.xx.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.2.xx.03.01.01.
02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 194.400.000,00 92.355.257,00 47,51
Hal ini disebabkan karena umumnya pemakaian listrik,air dan internet diperuntukkan
bagi 2 kantor,13 BPP dan 3 unit gedung EX Balai Benih .Dengan tidak aktifnya balai
benih maka kegiatan yang membutuhkan listrik di 3 tempat ini cenderung menurun.
3.2.xx.03.01.01.
15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
8.450.000,00 4.350.000,00 51,48
Page 34
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
34
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Hal ini disebabkan menurunnya event atau peliputan media masa pada Tahun 2018.
3.2.xx.03.01.02.
22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR 22.760.000,00 0,00 0,00
Hal ini disebabkan kondisi kantor masih dalam keadaan baik dan tidak ada kebutuhan
perbaikan/pemeliharaan yang mendesak sehingga tidak ada pemeliharaan gedung kantor
pada Tahun 2018.
3.2.xx.03.01.02.
24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 129.813.000,00 63.475.467,00 48,90
Hal ini disebabkan karena anggaran untuk BBM Kepala Dinas tidak terpakai karena
kekosongan jabatan,sehingga tidak bisa di realisasikan.
3.2.xx.03.01.02.
28.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR 18.010.000,00 8.600.000,00 47,75
Hal ini disebabkan dari pemeliharaan jaringan dan genset yang tidak dilakukan karena
pada tahun ini ada pengadaan generator listrik.
3.2.xx.03.01.19.
03.
PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN 320.279.500,00 193.608.200,00 60,45
Hal ini disebabkan kegiatan pengadaan bantuan hibah bibit tanaman perkebunan yang
dilakukan melalui pihak ketiga hanya dapat dilakukan untuk pengadaan kopi arabika
varietas sigarar
3.2.xx.03.01.16.
03.
PENINGKATAN KEMAMPUAN
LEMBAGA PETANI 227.149.000,00 88.237.500,00 38,85
Hal ini disebabkan 4 kegiatan IPDMIP yang tidak dapat dilaksanakanan, sesuai petunjuk
pelaksanaan kegiatan IPDMIP yang dikeluarkan oleh kementrian pertanian.
2.xx.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
.03.2.xx.03.02.0
1.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 103.985.000,00 49.806.738,00 47,90
Hal ini disebabkan jaringan internet di rencanakan 6 UPT tetapi terealisasi 1 UPT air dan
listrik tidak terprediksi realisasinya.
3.xx.01.01. INSPEKTORAT.
.01.3.xx.01.01.0
1.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.360.000,00 30.989.188,00 68,32
Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan dalam perencanaan
.01.3.xx.01.01.0
1.07.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEUANGAN 237.014.000,00 185.980.000,00 78,47
Hal ini disebabkan honor PPTK dianggarkan untuk 5 orang yang terealisasi hanya untuk
1 orang karena di dalam pedum PPTK hanya boleh 1 orang yaitu sekretaris.
.01.3.xx.01.01.0
1.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
3.000.000,00 2.350.000,00 78,33
Hal ini desebabkan awalnya direncanakan 3 koran harian dan 1 tabloid ternyata
realisasinya hanya satu koran.
.01.3.xx.01.01.2
0.28.
PELAKSANAAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
11.967.000,00 0,00 0,00
Hal ini disebabkan belum ditetapkannya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah
Page 35
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
35
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.
.01.3.xx.01.01.2
1.01.
PELATIHAN PENGEMBANGAN
TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
43.569.450,00 16.980.375,00 38,97
Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan pada Tahun 2018 berupa BIMTEK Workshop dan sosialisasi
banyak dilakukan oleh pihak lain/instansi lain seperti dari BPKP,BPK,KPK sehingga
tidak menggunakan dana inspektorat.
.01.3.xx.01.01.2
1.09.
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH 177.690.000,00 40.292.500,00 22,68
Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan saber pungli oleh tim saber pungli
Kabupaten Lima Puluh kota hanya satu kali rapat/pertemuan dan perjalanan dinas untuk
penyampaian laporan bulanan unit pemberantasan pungli (UPP) Kabupaten Lima Puluh
Kota ke Unit UPP Privinsi di Padang satu kali dalam satu tahun.
.01.3.xx.01.01.2
3.01.
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP LAYANAN PUBLIK 93.245.000,00 38.253.500,00 41,02
Hal ini disebabkan karena penggunaan anggaran hanya untuk belanja modal pengadaan
komputer dan kelengkapannya yang direncanakan untuk server aplikasi tindak
lanjut.sedangkan aplikasi dan jasa tenaga ahli aplikasi TLHP sudah disediakan oleh
Dinas Kominikasi dan informatika dan BPKP.
3.xx.02.01 BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
.3.xx.02.01.01.0
2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 133.240.000,00 99.520.175,00 74,69
Hal ini disebabkan adanya dana penambahan jaringan yang mana pada prinsipnya
penambahan jaringan tidak perlu dilaksanakan karena telah diakomodir oleh Dinas
Kominfo.
.3.xx.02.01.01.0
7.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEUANGAN 232.020.000,00 169.210.000,00 72,93
Hal ini disebabkan anggaran untuk tenaga harian lepas tidak direalisasikan karena
personil yang berkompeten untuk itu belum ada.
.3.xx.02.01.05.0
1.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FORMAL 37.715.000,00 14.719.600,00 39,03
Hal ini disebabkan efisiensi penggunaan anggaran serta minimnya kesempatan Bimtek
ASN dari Instansi yang kompeten,
.3.xx.02.01.18.0
5.
KOORDINASI PENINGKATAN
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF 258.719.900,00 138.094.309,00 53,38
Hal ini disebabkan karena pekerjaan penyusunan pengkajian aspek teknis(infrastruktur
dan pertanian), sosial.ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat Daerah
irigasi yang mempunyai anggaran yang lebih besar.Namun realisasi fisik 95% karena
secara keseluruhan persiapan administrasi untuk kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.
.3.xx.02.01.22.0
2.
PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI
DAERAH 12.447.000,00 9.452.000,00 75,94
Hal ini disebabkan semua proses pelaksanaan penyusunan buku indikator ekonomi
Daerah telah dilaksanakan dan disusun oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota,namun
biaya cetak tidak terealisasikan karena menunggu data yang disusun BPS Kabupaten
Page 36
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
36
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Lima Puluh Kota,
3.xx.03.01 BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.
01.05.02.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 17.385.000,00 8.855.500,00 50,94
Hal ini disebabkan tidak terlaksananya sosialisasi pelaksanaan non tunai.
3.xx.03.3.xx.03.
01.05.03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
32.622.000,00 14.368.000,00 44,04
Hal ini disebabkan tidak terlaksananya bimbingan teknis BLUD.
: 3.xx.04.01.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.
01.31.01.
PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN
KARIR PNS 629.062.500,00 416.371.936,00 66,19
Hal ini disebabkan pada DPA pergeseran direncanakan akan dilaksanakan uji
kompetensi bagi JPT Pratama,namun karena keterbatasan waktu kegiatan ini tidak
terlaksana.Dalam pelaksanaan seleksi JPT pratama rencana awal juga akan bekerja sama
dengan BKN,akan tetapi sesuatu dan lain hal dalam melaksanaan bekerjasama dengan
Universitas Negeri Padang,indeks pelaksanaan UNP jauh lebih murah karena tidak
menerapkan penerimaan negara bukan pajak.
3.xx.04.3.xx.04.
01.31.24.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN
SISTEM ELEKTRONIK 48.301.000,00 36.708.800,00 76,00
Hal ini disebabkan kegiatan sosialisasi dialihkan menjadi kegiatan bimtek dan
dibayarkan pada kegiatan penyelenggaraan diklat teknis,fungsional dan kepemimpinan.
4.xx.01.01. SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.
01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 178.943.075,00 128.146.000,00 71,61
Hal ini disebabkan kegiatan ini dianggarkan untuk honor PHL sebanyak 8 orang pada awal Tahun
2 orang PHL mengundurkan diri
4.xx.01.4.xx.01.
01.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR 581.140.000,00 407.167.600,00 70,06
Hal ini disebabkan pemeliharaan gedung untuk ex. Kantor Tanaman Pangan tidak terlaksana
karena masih tercatat aset pada Provinsi ,belum adanya penyerahannya ke Kabupaten Lima Puluh
Kota.
4.xx.01.4.xx.01.
01.02.40.
REHABILITASI SEDANG/BERAT
RUMAH JABATAN 315.165.500,00 108.286.000,00 34,36
Hal ini disebabkan pemeliharaan gedung untuk ex. Dinas Pertanian tidak terlaksana karena masih
tercatat aset pada Provinsi ,belum adanya penyerahannya ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan
biaya pengadaan rehab gedung ex Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh tidak
mencukupi dari anggaran yang tersedia
4.xx.01.4.xx.01.
01.16.01.
DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-
TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/
ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN
MASYARAKAT
40.338.550,00 0,00 0,00
Hal ini disebabkan tidak dapat memenuhi target kinerja peserta 400 orang yang dapat
mempengaruhi penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)
Page 37
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
37
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
4.xx.01.4.xx.01.
01.28.05.
PRINGATAN HARI BESAR ISLAM
(PHBI) 82.271.325,00 56.895.500,00 69,16
Hal ini disebabkan jasa penceramah dan biaya makan minum pada awalnya dianggarkan untuk
pencermah di Luar Kabupaten Lima Puluh kota namun dalam pelaksanaannya penceramah
didatangkan dari dalam Kabupaten Lima Puluh kota dan kegiatan makan minum menyesuaikan
dengan kehadiran peserta.
1.01.06.4.xx.01.
01.21.03.
PENINGKATAN KUALITAS SDM
KESEJAHTERAAN SOSIAL 36.231.000,00 20.542.500,00 56,70
Hal ini disebabkan pelaksanaan wirid dan senam pagi tidak terlaksana sesuai target awal dimana
wirid target awal 22 kali terlaksana hanya 17 kali sedangkan senam pagi target awal 22 kali
terlaksana 21 kali dikarenakan bertepatan pada hari libur Nasional dan bertetapan dengan kegiatan
lain.
3.xx.01.4.xx.01.
01.20.35.
PENILAIAN DAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PENGADAAN
BARANG/JASA
20.442.200,00 0,00 0,00
Hal ini disebabkan karena tidak ada permasalahan hukum dalam pemilihan penyedia barang/ jasa
(proses tender) yang harus diselesaikan.
4.xx.02.01. SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.02.
01.26.05.
PUBLIKASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 18.030.000,00 9.830.000,00 54,52
Hal ini disebabkan belum semua Perda inisiatif yang dicetak karena Perda belum final atau belum
diterima dari bagian hukum PEMDA.
4.xx.02.4.xx.02.
01.02.20.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
RUMAH JABATAN 176.131.150,00 63.022.200,00 35,78
Hal ini disebabkan tidak terlaksananya perbaikan di rumah dinas ketua akibat tidak adanya
kejelasan objek yang akan diperbaiki.
4.xx.02.4.xx.02.
01.15.02.
HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI
DENGAN PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT
TOKOH AGAMA
136.487.000,00 19.197.000,00 14,07
Hal ini disebabkan kegiatan ini berdasarkan permintaan masyarakat dan hearing hanya diterima
untuk 1 kali kegiatan.
4.xx.02.4.xx.02.
01.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 376.474.950,00 274.040.000,00 72,79
Hal ini disebabkan kurang efektifnya pelaksana paripurna Tahun 2018 sehingga menyebabkan
rendahnya realisasi/penyerapan anggaran.
5.xx.01.01 KECAMATAN GUNUANG OMEH
.02.07.5.xx.01.0
1.17.02.
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA 6.300.000,00 3.150.000,00 50,00
Hal ini disebabkan karena musrembang yang dianggarkan akan dilaksanakan dua kali
setahun ternyata mesrembang hanya dilaksanakan hanya satu kali.
5.xx.01.02 KECAMATAN BUKIK BARISAN
.xx.01.5.xx.01.0
2.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.300.000,00 1.420.640,00 43,05
Hal ini disebabkan karena belajan air dan listrik tidak dapat diperkirakan realisasi
penggunaanya setiap bulan sehingga banyak sisa anggaran yang tidak terserap dalam
realisasi sampai dengan Desember 2018,
Page 38
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
38
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
.xx.01.5.xx.01.0
2.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR 5.000.000,00 0,00
Hali ini disebabkan belanja peralatan tersebut tidak mencukupi pengadaan peralatan
yang akan diadakan yaitu jaringan Internet Kantor Camat yang diperkirakan sebanyak 15
juta.
5.xx.01.04 KECAMATAN GUGUAK
5.xx.01.5.xx.01.
04.36.01.
BIMBINGAN SUPERVISI DAN
PENGAWASAN PENYUSUNAN APB-
NAGARI LAPORAN KEUANGAN
NAGARI, LKPJ DAN PUBLIK
24.233.000,00 17.408.000,00 71,84
Hal ini disebabkan adanya anggaran pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan APB
Nagari yang tidak terlaksana disebabkan persiapan pelaksanaan dalam menetapkan
narasumber yang direncanakan berasal dari Diklat Baso tidak dapat dihadirkan karena
jadwal yang tersedia bentrok dengan kegiatan lain.
5.xx.01.09 KECAMATAN LAREH SAGO
HALABAN
1.5.xx.01.09.01.
02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.680.000,00 11.274.459,00 57,29
Hal ini disebabkan pada saat penganggaran diperkirakan ada kenaikan pembebanan
biaya rekening.
1.5.xx.01.09.36.
01.
BIMBINGAN SUPERVISI DAN
PENGAWASAN PENYUSUNAN APB-
NAGARI LAPORAN KEUANGAN
NAGARI, LKPJ DAN PUBLIK
39.185.000,00 21.880.000,00 55,84
Hal ini disebabkan pada saat penganggaran direncanakan kegiatan ini memakai
narasumber dari provinsi saat pelaksanaannya ada beberapa kendala tidak bisa memakai
narasumber dari provinsi.
7.5.xx.01.09.15.
01.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT DESA 146.295.000,00 102.827.500,00 70,29
Hal ini disebabkan ada kegiatan adan pilwanag yang direncanakan yang akhirnya hanya
dilakukan paw saja yang dananya di nagari.
7.5.xx.01.09.17.
02.
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA 32.570.000,00 20.532.500,00 63,04
Hal ini disebabkan pada saat penganggaran direncanakan akan dilaksanakan dua kali tapi
pada kegiatan kedua kalinya sudah difasilitasi oleh Nagari.
Hal ini disebabkan waktu pelaksanaan pembinaaan tim evaluasi perkembangan nagari
tidak sesuai waktu yang ditetapkan dalam DPA.
5.xx.01.12 KECAMATAN PANGKALAN KOTO
BARU
5.xx.01.5.xx.01.
12.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.310.000,00 12.705.454,00 35,98
Hal ini disebabkan awal pengangaran dianggarkan untuk peningkatan kualitas jaringan
internet dengan pemasangan indihome dan ternyata untuk pemasangan indihome di
Kecamatan pangkalan belum dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan optic dan
rencananya akan diupayakan pada Perubahan APBD ternyata Pemda tidak melakukan
APBD Perubahan.
Page 39
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
39
Dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) OPD yang berbelanja melebihi
Penganggaran yaitu:
No. OPD Rekening Kegiatan Kelebihan
Belanja
1. Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
1.01.01.1.01.01.16.53
.523.49.08
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan tempat Ibadah
625.000,00
1.01.01.1.01.01.16.54
.523.49.19
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung
Perpustakaan
1.985.000,00
2. Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja
2.xx.07.1.02.01.19.02
.5.2.3.49.27
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
kerja lainnya
137.000,00
3. Dinas Pariwisata
Pemuda dan
olahraga
1.02.13.1.02.13.16.01
.5.2.2.01.13
Belanja Penghargaan
(Tropi,Plakat.Tabanas,alat
elektronik
500.000,00
Dalam hal Belanja melebihi anggaran tersebut maka OPD yang terkait telah melakukan
pengembalian belanja ke rekening Kas Daerah (Rekening Penerimaan 202) dengan rincian
sebagai berikut:
No. OPD Kegiatan Jumlah Belanja
Melebihi
Anggaran
Tanggal Penerimaan di
Kas Daerah
1. Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Belanja Modal
Pengadaan Bangunan
tempat Ibadah
625.000,00 17 Januari 2018
Belanja Modal
Pengadaan Bangunan
Gedung Perpustakaan
1.985.000,00 17 Januari 2018
2. Dinas
Perindustrian dan
Tenaga Kerja
Belanja Modal
Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat kerja
lainnya
137.000,00 9 Januari 2018
3. Dinas Pariwisata
Pemuda dan
olahraga
Belanja Penghargaan
(Tropi,Plakat.Tabanas,
alat elektronik
500.000,00 16 Januari 2018
Page 40
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
40
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah.
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) dalam
Tahun Anggaran 2018 adalah Badan Keuangan (BK). Sesuai dengan fungsi tersebut, unit
kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan
pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi
atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca
yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
Sebagai entitas pelaporan, maka laporan keuagan yang disusun oleh Badan Keuangan
selaku SKPKD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:
a. Laporan Realisasi APBD
Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gabungan
dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
SKPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan realisasi Anggaran menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
c. Neraca
Neraca Pemerintah Daerah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan
SKPKD/PPKD. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Page 41
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
41
d. Laporan Operasional.
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah, untuk
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional
terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos luar biasa.
e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang
tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan
perasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
adalah basis akuntansi akrual.
a. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-
LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto.
Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas
dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki
fungsi perbendaharaan.
b. Basis kas juga digunakan dalam penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LPSAL). Demikian juga dengan Laporan Arus Kas, menggunakan basis kas.
c. Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.
d. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
Page 42
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
42
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas
adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.
Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
e. Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Lima puluh Kota adalah sebagai berikut:
a. Kas Dan Setara Kas
Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan
investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas
dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika
investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal
perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga
termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:
1) Kas di Kas Daerah
Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab
Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan
seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.
2) Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola
oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus
dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor
ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh
saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.
3) Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank
maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara
Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke
Page 43
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
43
Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup
kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening
bendahara penerimaan.
4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo
uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab OPD yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD.
5) Kas Lainnya
Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo
uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta
menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.
b. Piutang
Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya
kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi
Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau
retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.
2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya
lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya
penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang
tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan
disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran
merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang
jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang
jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan
neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam
kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan
angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu
sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat
penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan
jatuh tempo dalam tahun depan.
3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban
untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan
(TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Page 44
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
44
Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar
disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan
kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR.
TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar
TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah
Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan
saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian
dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.
c. Investasi Jangka Pendek
Investasi dalam bentuk surat berharga:
1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang
di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga
pasarnya.
Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito
berjangka waktu 6 bulan.
d. Persediaan
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
e. Investasi Jangka Panjang
Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya
tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi
tersebut (at cost).
Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan
Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan
(saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan
tersebut.
1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan
menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
f. Tanah
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga
pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
Page 45
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
45
memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara
lain biaya apraisal dan honor tim/panitia pengadaan.
g. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan
bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan
bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian
Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
h. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap
tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.
i. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi,
dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi,
dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai.
j. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya
yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan
dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.
k. Kontruksi Dalam Pengerjaan
KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh
metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara
swakelola atau secara kontrak konstruksi.
Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya
yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan
tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola
diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan
jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka
komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:
Page 46
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
46
1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan;
2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:
a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. Diterima oleh OPD; atau
c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik
sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitif
oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran
setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.
Page 47
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
47
Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas
Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Beban diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan
hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum
daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang
tertulis di atas.
b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak
didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan
operasional pemerintah.
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya
waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu
besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.
4.4.5 Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap
Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam
menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap
penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu
informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi
yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan
aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi
melalui penetapan kebijakan penyusutan.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan
masih dipergunakan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat
aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode
penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method)
dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun
pengeluaran + 1.
Page 48
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
48
4.4.6 Koreksi Kesalahan
Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan
yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode
sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kesalahan tidak berulang
1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis
ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan
dalam periode berjalan.
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan
laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang
bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan
laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan
penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-
lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka
dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun
mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas
dan akun ekuitas.
b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah
(normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara
berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada
saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
Page 49
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
49
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya
pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Laporan realisasi pendapatan dan belanja Tahun 2018 terlampir pada Lampiran 1.
5.1.1. Pendapatan LRA Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1.257.168.413.662,03 1.275.862.309.267,64
Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun anggaran 2018, anggaran Pendapatan sebesar
Rp1.274.660.034.522,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.257.168.413.662,03 atau 98,63%.
Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp1.275.862.309.267,64
realisasi pendapatan pada Tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar Rp18.693.895.605,61 atau
sebesar 1,47%.
Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2018 dan 2017 dijelaskan
pada tabel di bawah ini:
Tabel V . 1 . 1 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n Ta h un 2 018 d an 2 01 7
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pendapatan Asli
Daerah (PAD) – LRA 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03 84,11 119.771.917.448,64
2. Pendapatan Transfer –
LRA 1.183.604.058.422,00 1.180.687.551.730,00 99,75 1.154.770.087.419,00
3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah –
LRA
3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,29 1.320.304.400,00
Total 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 1.275.862.309.267,64
Adapun rincian realisasi pendapatan per-OPD Tahun 2018 dijelaskan pada tabel di bawah
ini:
Tabel V . 1 . 2 Re al i s as i Pe n da pat an Ta h un 2 0 18 pe r -O P D
NO SKPD ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)
1. Dinas Kesehatan 16.034.792.000,00 13.686.826.961,00
2. RSUD dr.Achmad Darwis 22.384.867.000,00 21.851.611.148,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00
4. Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00
5. Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00
Page 50
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
50
NO SKPD ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)
6. Dinas Komunikasi dan Informatika 73.000.000,00 0,00
7. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 28.420.000,00 0,00
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00
9. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00
10. Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00
11. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 166.000.000,00 112.321.214,00
12. PPKD 1.187.343.975.422,00 1.183.727.571.366,00
13. Badan Keuangan 43.900.935.100,00 34.477.799.282,03
14. Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00
15. Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00
16. Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00
17. Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00
18. Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00
19. Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00
20. Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00
21. Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00
22. Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00
23. Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00
24. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00
25. Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00
26. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00
27. Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00
JUMLAH 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03
A. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
73.440.842.296,03
119.771.917.448,64
Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2018 adalah sebesar Rp73.440.842.296,03 atau
84,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp87.316.059.100,00.
Tabel V . 1 . 3 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n A sl i Da e r ah Ta h un 2 018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah –
LRA 23.500.000.000,00 20.369.954.187,00 86,68 17.667.233.262,50
2. Pendapatan Retribusi Daerah
– LRA 6.933.706.000,00 4.986.250.191,00 71,91 4.495.398.501,35
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan – LRA
2.957.700.000,00 2.425.073.057,00 81,99 2.422.004.149,00
Page 51
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
51
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
4. Lain-lain PAD Yang Sah –
LRA 53.924.653.100,00 45.659.564.861,03 84,67 95.187.281.535,79
Total 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03 84,11 119.771.917.448,64
Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah per-OPD Tahun 2018 dijelaskan pada
tabel di bawah ini:
Tabel V . 1 . 4 Re al i s as i Pe n da pat an A sl i D ae r ah pe r -O P D
NO SKPD ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)
1 Dinas Kesehatan 16.034.792.000,00 13.686.826.961,00
2 RSUD dr.Achmad Darwis 22.384.867.000,00 21.851.611.148,00
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00
4 Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00
5 Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00
6 Dinas Komunikasi dan Informatika 73.000.000,00 0,00
7 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 28.420.000,00 0,00
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00
9 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00
10 Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00
11 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 166.000.000,00 112.321.214,00
12 Badan Keuangan 43.900.935.100,00 34.477.799.282,03
13 Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00
14 Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00
15 Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00
16 Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00
17 Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00
18 Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00
19 Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00
20 Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00
21 Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00
22 Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00
23 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00
24 Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00
25 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00
26 Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00
JUMLAH 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03
Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2018:
1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun
2018 adalah sebesar Rp20.369.954.187,00 atau sebesar 86,68% dari anggaran yang telah
ditetapkan sebesar Rp23.500.000.000,00 Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak
daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Page 52
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
52
Tabel V . 1 . 5 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n P ajak Dae r ah
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pajak Hotel – LRA 25.500.000,00 22.538.300,00 88,39 23.428.000,00
2. Pajak Restoran – LRA 1.503.725.790,00 912.892.889,00 60,71 885.977.950,00
3. Pajak Hiburan – LRA 30.000.000,00 6.900.000,00 23,00 21.114.000,00
4. Pajak Reklame – LRA 538.500.000,00 223.691.075,00 41,54 248.338.675,00
5. Pajak Penerangan Jalan –
LRA 11.410.326.723,00 11.813.595.845,00 103,53 10.322.110.121,00
6. Pajak Air Tanah – LRA 290.000.000,00 208.309.319,00 71,83 206.563.949,50
7. Pajak sarang burung walet-
LRA 500.000,00 0,00 0,00 0,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan – LRA 4.518.893.587,00 3.777.903.555,00 83,60 2.764.129.423,00
9.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan –
LRA
3.121.222.900,00 1.305.472.079,00 41,83 1.916.714.119,00
10.
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB) – LRA
2.061.331.000,00 2.098.651.125,00 101,81 1.278.857.025,00
Total 23.500.000.000,00 20.369.954.187,00 86,68 17.667.233.262,50
2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota pada Tahun
2018 adalah sebesar Rp4.986.250.191,00 atau sebesar 71,91% dari anggaran yang telah
ditetapkan sebesar Rp6.933.706.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan
retribusi daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 6 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n Re tr i b us i Dae r a h Ta h un
2018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
– LRA 1.925.060.000,00 1.447.218.000,00 75,18 1.377.495.500,00
2.
Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan –
LRA
39.000.000,00 51.162.500,00 131,19 51.919.500,00
3. Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum – LRA 14.400.000,00 10.288.000,00 71,44 9.530.000,00
4. Retribusi Pelayanan Pasar –
LRA 28.420.000,00 0,00 0,00 83.272.050,00
5. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor – LRA 708.335.000,00 494.655.000,00 69,83 394.014.000,00
6. Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran-LRA 50.000.000,00 7.100.000,00 14,20 1.900.000,00
7. Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi-LRA 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Page 53
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
53
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah – LRA 1.246.051.000,00 683.209.500,00 54,83 721.675.000,00
9. Retribusi Terminal-LRA 515.952.000,00 426.016.300,00 82,57 442.873.924,00
10. Retribusi Tempat Khusus Parkir
– LRA 28.998.000,00 26.048.000,00 89,83 39.061.000,00
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah raga- LRA 1.600.000.000,00 1.623.625.000,00 101,48 951.870.000,00
12. Retribusi Penjualan Produk
Usaha Daerah-LRA 139.550.000,00 84.950.000,00 60,87 35.665.000,00
13. Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan – LRA 564.540.000,00 131.707.891,00 23,33 321.903.821,35
14. Retribusi Izin Trayek-LRA 400.000,00 270.000,00 67,50 270.000,00
15. Retribusi izin Gangguan-LRA 0,00 0,00 0,00 63.948.706,00
Total 6.933.706.000,00 4.986.250.191,00 71,91 4.495.398.501,35
Adapun rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per-OPD Tahun 2018 dijelaskan
pada tabel di bawah ini:
Tabel V . 1 . 7 Re al i s as i Pe n da pat an Re tr i b us i Dae r a h pe r - O PD
NO SKPD ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)
1 Dinas Kesehatan 1.925.060.000,00 1.447.218.000,00
2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00
3 Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00
4 Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00
5 Dinas Komunikasi dan Informatika 73.000.000,00 0,00
6 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 28.420.000,00 0,00
7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00
8 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00
9 Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00
10 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 90.000.000,00 87.360.000,00
11 Badan Keuangan 89.181.000,00 139.388.500,00
12 Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00
13 Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00
14 Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00
15 Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00
16 Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00
17 Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00
18 Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00
19 Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00
20 Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00
21 Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00
22 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00
Page 54
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
54
NO SKPD ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)
23 Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00
24 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00
25 Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00
JUMLAH 6.933.706.000,00 4.986.250.191,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.425.073.057,00 atau
sebesar 81,99% dari anggaran sebesar Rp2.957.700.000,00 yang telah ditetapkan. Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2018 adalah Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA. Adapun Rinciannya
sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 8 B agi an Lab a a ta s Pe nye r t aan M odal pad a P e r usa haa n M i l i k
Dae r ah/ B UM D – L RA
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Deviden Bank Nagari 2.807.700.000,00 2.395.010.106,00 85,30 2.390.443.278,00
2. Deviden BPR/LPN 150.000.000,00 30.062.951,00 20,04 31.560.871,00
Total 2.957.700.000,00 2.425.073.057,00 81,99 2.422.004.149,00
Jumlah realisasi pada Tahun 2018 tersebut mencapai 81,99% dari jumlah yang dianggarkan
sebesar Rp2.957.700.000,00.
Deviden BPR/LPN Tahun 2018 sebesar Rp30.062.951,00 tersebut dengan rincian sebagai
berikut:
BPR Harau 16.272.359,00 diterima tanggal: 23/03/2018
BPR Suliki Gunung Mas 13.790.592,00 diterima tanggal: 20/03/2018
Jumlah Rp 30.062.951,00
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesarRp 45.659.564.861,03 atau sebesar 84,67%
dari aqggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp53.924.653.100,00. Rincian Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Page 55
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
55
Tabel V . 1 . 9 Ang gar a n da n Re a l i sa s i La i n - l a i n Pe n dap at an A sl i Dae r a h ya ng
Sah
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah
yang tidak dipisahkan – LRA 300.000.000,00 37.719.000,00 12,57 12.508.000,00
2. Penerimaan Jasa Giro – LRA 6.750.054.100,00 4.239.339.753,27 62,80 4.950.364.432,75
3. Pendapatan Bunga Deposito-
LRA 7.500.000.000,00 5.336.527.820,00 71,15 5.737.499.937,00
4. Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah – LRA 1.900.000.000,00 1.220.413.910,26 64,23 997.795.459,04
5. Pendapatan Denda Retribusi –
LRA 50.000.000,00 87.525.000,00 175,05 0,00
6. Pendapatan dari Pengembalian-
LRA 275.000.000,00 185.826.029,00 67,57 245.365.202,00
7. Jasa Dana Revolving-LRA 125.000.000,00 24.961.214,00 19,97 28.522.713,00
8. Kontribusi PDAM Kota
Payakumbuh-LRA 520.000.000,00 406.595.020,50 78,19 401.920.117,00
9. Pendapatan BLUD-LRA 36.494.599.000,00 34.091.220.109,00 93,41 19.593.073.319,00
10. Lain-lain PAD yang sah lainnya 10.000.000,00 29.437.005,00 294,37 1.989.451.918,00
11. Pendapatan dari JKN-LRA 0,00 0,00 0,00 11.880.912.135,00
12. Pendapatan Dana BOS 0,00 0,00 0,00 49.349.868.303,00
Total 53.924.653.100,00 45.659.564.861,03 84,67 95.187.281.535,79
Jumlah realisasi Tahun 2018 mencapai 84,67% dari jumlah anggaran sebesar
Rp53.924.653.100,00.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2018 sebesar
Rp37.719.000,00 merupakan penerimaan dari penjualan bongkaran gedung dan bangunan.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah–LRA Tahun 2018 sebesar Rp1.220.413.910,26
merupakan penerimaan dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan.
Pendapatan Denda Retribusi-LRA Tahun 2018 sebesar Rp87.525.000,00 merupakan
pendapatan dari denda retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.
Pendapatan Dari Pengembalian–LRA Tahun 2018 sebesar Rp185.826.029,00 merupakan
penerimaan dari pengembalian gaji dan tunjangan (Belanja Tidak Langsung) dan
pengembalian dari Belanja Langsung.
Jasa Dana Revolving sebesar Rp24.961.214,00 merupakan Jasa Revolving yang terdapat
pada OPD Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan.
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA Tahun 2018 sebesar Rp29.437.005,00 merupakan
penerimaan dari setoran hibah yang tidak dipertanggungjawabkan dan penyetoran dari
penutupan rekening.
Pendapatan Bunga Deposito-LRA berupa Pendapatan dari Deposito pada Bank Tahun 2018
dan 2017 sebesar Rp5.336.527.820,00 dan Rp5.737.499.937,00 dengan dirinci sebagai
berikut:
Page 56
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
56
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
- Bank Nagari (BPD) Prov. Sumbar 5.336.527.820,00 5.737.499.937,00
Jumlah 5.336.527.820,00 5.737.499.937,00
B. Pendapatan Transfer Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1.180.687.551.730,00 1.154.770.087.419,00
Realisasi pendapatan transfer Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.180.687.551.730,00
Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun 2018 antara
lain:
Tabel V . 1 . 1 0 An g g a r a n d a n Re a l i s a s i P e n d a p a t a n Tr a n s f e r
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1.
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat –
LRA
1.004.266.633.270,00 997.618.221.045,00 99,34 992.052.782.677,00
2.
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat -
Lainnya – LRA
141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00
3.
Pendapatan Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya – LRA
38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 43.072.066.742,00
4. Bantuan Keuangan –
LRA 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00
Total 1.183.604.058.422,00 1.180.687.551.730,00 99,75 1.154.770.087.419,00
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2018 adalah
sebesar Rp997.618.221.045,00 atau sebesar 99,34% dari anggaran yang telah ditetapkan
sebesar Rp1.004.266.633.270,00 Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 1 Ri n c i a n P e n d a p a t a n Tr a n s f e r P e me r i n t a h P u s a t - Da n a P e r i mb a n g a n
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Bagi Hasil Pajak – LRA 14.001.540.365,00 12.907.389.620,00 92,19 17.590.343.788,00
2.
Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam –
LRA
6.879.900.000,00 1.576.591.052,00 22,92 1.187.125.799,00
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
– LRA 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 747.892.916.000,00
4. Dana Alokasi Khusus
(DAK) – LRA 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 77.505.223.101,00
Page 57
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
57
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
Dana Alokasi Khusus Non
Fisik(DAK) – LRA 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 147.877.173.989,00
Total 1.004.266.633.270,00 997.618.221.045,00 99,34 992.052.782.677,00
a) Bagi Hasil Pajak
Anggaran pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2018 adalah sebesar Rp14.001.540.365,00
sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp12.907.389.620,00 atau sebesar 92,19%.
Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 2 Ri n c i a n P e n d a p a t a n Da n a B a g i H a s i l P a j a k
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Pertambangan –
LRA
6.324.627.000,00 5.902.266.104,00 93,32 6.968.837.286,00
2.
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan
Pasal 29 WP Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 –
LRA
4.993.403.000,00 4.321.613.516,00 86,55 7.676.922.509,00
3. Bagi Hasil dari Cukai Tembakau
– LRA 2.683.510.365,00 2.683.510.000,00 100,00 2.944.583.993,00
Total 14.001.540.365,00 12.907.389.620,00 92,19 17.590.343.788,00
b) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.
Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebesar
Rp6.879.900.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.576.591.052,00 atau
sebesar 22,92% Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/
sumber daya alam adalah sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 3 Ri n c i a n Da n a B a g i H a s i l B u ka n P a j a k / S u mb e r Da ya Al a m
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber
Daya Hutan – LRA 267.469.000,00 160.993.906,00 60,19 195.268.948,00
2. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-
Rent) – LRA 3.035.015.000,00 55.138.332,00 1,82 60.212.842,00
3. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan
Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA 2.196.540.000,00 619.384.223,00 28,20 375.523.157,00
4. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil
Perikanan – LRA 946.027.000,00 701.234.591,00 74,12 525.572.127,00
5. Bagi Hasil dari Pertambangan
Panas Bumi – LRA 39.840.000,00 39.840.000,00 100,00 30.548.725,00
6. Bagi Hasil Dari Mineral– LRA 395.009.000,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.879.900.000,00 1.576.591.052,00 22,92 1.187.125.799,00
Page 58
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
58
c) Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum ini merupakan Dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam
rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah.Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum untuk
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar Rp747.073.168.000,00
sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp747.073.168.000,00 atau sebesar 100,00%
adapun rinciannya sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 4 Ri nc i a n Da na Al ok as i U mum
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Dana Alokasi Umum –
LRA 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 747.892.916.000,00
Total 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 747.892.916.000,00
d) Dana Alokasi Khusus
Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp76.060.666.752,00
sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp75.096.769.228,00 atau sebesar 98,73%.
Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 5 Ri nc i a n Pe n dap ata n Da na Al ok as i K h us us
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. DAK Bidang Infrastruktur
Jalan – LRA 19.407.702.573,00 18.993.710.747,00 97,87 29.231.000.000,00
2. DAK Bidang Infrastruktur
Irigasi – LRA 8.056.368.910,00 8.056.368.907,00 100,00 15.306.089.000,00
3. DAK Bidang Infrastruktur Air
Minum – LRA 2.366.250.000,00 2.366.250.000,00 100,00 3.028.029.400,00
4. DAK Bidang Infrastruktur
Sanitasi- LRA 5.805.000.000,00 5.805.000.000,00 100,00 5.036.586.000,00
5. DAK Bidang Kehutanan-LRA 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00
6. DAK Bidang Pariwisata-LRA 917.341.540,00 784.560.000,00 85,53 0,00
7. DAK Bidang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman-LRA 6.176.819.000,00 6.176.819.000,00 100,00 2.063.859.000,00
8. DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan 1.140.824.000,00 1.140.824.000,00 100,00 0,00
9. DAK Bidang Pertanian – LRA 4.014.977.150,00 3.831.777.150,00 95,44 3.073.852.000,00
10. DAK Bidang Pendidikan –
LRA 9.421.239.800,00 9.421.239.800,00 100,00 8.173.539.000,00
11. DAK Bidang Pasar - LRA 5.346.425.536,00 5.346.425.533,00 100,00 0,00
12. DAK Bidang Sentra Industri
Menengah – LRA 932.297.000,00 932.297.000,00 100,00 1.286.572.200,00
13. DAK Bidang Kesehatan dan
KB- LRA 12.475.421.243,00 12.241.497.091,00 98,12 9.855.696.501,00
Total 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 77.505.223.101,00
Page 59
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
59
e) Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Anggaran pendapatan dana alokasi khusus Non Fisik adalah sebesar
Rp160.251.358.153,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp160.964.303.145,00
atau sebesar 100,44%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus Non Fisik
adalah sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 6 Ri n c i a n P e n d a p a t a n Da n a Al o ka s i K h u s u s N o n F i s i k
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1.
Bantuan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
3.278.155.735,00 4.697.400.000,00 143,29 3.975.000.000,00
2. Tunjangan Profesi Guru
PNSD 133.419.660.265,00 133.625.638.650,00 100,15 131.824.108.125,00
3. DAK Tambahan Penghasilan
Guru PNS-LRA 887.700.000,00 887.700.000,00 100,00 1.986.000.000,00
4. DAK Bidang TKG 2.697.761.550,00 2.536.326.450,00 94,02 748.011.000,00
5. Bantuan Operasional
Kesehatan 10.367.367.785,00 15.437.640.327,00 148,91 7.508.977.864,00
6. Akreditasi Rumah Sakit 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7. Akreditasi Puskesmas 1.392.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8. Jaminan Persalinan
(Jampersal) 3.842.400.000,00 0,00 0,00 0,00
9. Bantuan Operasional Keluarga
Berencana 2.572.810.000,00 2.570.206.900,00 99,90 708.912.000,00
10.. DAK Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan 1.223.502.818,00 1.209.390.818,00 98,85 1.126.165.000,00
Total 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 147.877.173.989,00
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2018 adalah sebesar
Rp138.917.953.998,00 atau sebesar 98,49% dari yang dianggarkan sebesar
Rp141.047.714.000,00. Rincian transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 7 Ri nc i a n Pe n dap ata n Tr a n s f e r Pe me r i nta h P u sat l a i nn ya
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Dana Penyesuaian –
LRA 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00
Total 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00
Rincian Transfer Pemerintah Pusat lainnya tersebut dapat pula dibagi menjadi:
a) Dana Penyesuaian
Realisasi dana penyesuaian Tahun 2018 adalah sebesar Rp138.917.953.998,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp141.047.714.000,00. Adapun rincian dana
penyesuaian Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Page 60
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
60
Tabel V . 1 . 1 8 Ri n c i a n A ngg ar an da n Re a l i sa s i Da na Pe nye s ua i an T ah un 2 018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Dana Insentif Daerah –
LRA 26.750.000.000,00 26.750.000.000,00 100,00 50.374.120.000,00
2. Bantuan Operasional
Sekolah-LRA 49.570.800.000,00 47.441.040.000,00 95,70 0,00
3. Dana Desa yang Berasal
dari APBN 64.726.914.000,00 64.726.913.998,00 100,00 67.871.118.000,00
Total 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA Tahun 2018 merupakan
pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dari Propinsi Sumatera Barat yang target anggarannya
sebesar Rp38.289.711.152,00 dan realisasinya sebesar Rp44.151.376.687,00 atau
115,31%, dengan rinciannya sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 1 9 Pe n da pat an Tr a n sfe r Pe me r i nta h Dae r ah La i nny a -
LRA
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak –
LRA 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 43.072.066.742,00
Total 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 43.072.066.742,00
Adapun rincian dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 2 0 Ri nc i a n da n A ngg ar an Pe nda pa tan B ag i H as i l Pajak –
LRA
No. Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% (Rp) (Rp)
1. Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor 8.614.859.733,00 10.774.886.149,00 125,07
2. Bagi hasil dari BBNKB 5.427.798.927,00 6.749.532.421,00 124,35
3. Bagi hasil dari PBBKB 14.409.533.993,00 13.000.630.187,00 90,22
4. Bagi hasil dari PAP 413.312.798,00 407.703.800,00 98,64
5. Bagi hasil dari pajak rokok 9.424.205.701,00 13.218.624.130,00 140,26
Jumlah 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31
C. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah – LRA
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
3.040.019.636,00 1.320.304.400,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2018 mempunyai target
anggaran Rp3.739.917.000,00 yang mana realisasinya adalah sebesar Rp3.040.019.636,00 atau
81,29%, dengan rinciannya sebagai berikut:
Page 61
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
61
Tabel V . 1 . 2 1 Lai n- l a i n Pe n da pat an D ae r ah y ang Sa h Lai n nya – L RA
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pendapatan Hibah – LRA 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,29 1.320.304.400,00
Total 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,29 1.320.304.400,00
1. Pendapatan Hibah-LRA
Pendapatan Hibah – LRA Tahun 2018 mempunyai target anggaran Rp3.739.917.000,00 yang
mana realisasinya adalah sebesar Rp3.040.019.636,00 atau 81,29% dengan rinciannya
sebagai berikut:
No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017
(Rp) (Rp)
1. Hibah WISMP 23.432.400,00 322.304.400,00
2. Hibah Air Minum 2.994.000.000,00 998.000.000,00
3. Hibah IPDMIP 22.587.236,00 0,00
Total 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00
Pendapatan Hibah WISMP merupakan Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dimana dana hibah tersebut diperoleh dari Pinjaman Bank Dunia kepada
Pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelolaan sumber daya air
wilayah sungai dan irigasi serta untuk meningkatkan produktivitas pertanian dilahan
beririgasi. Pemerintah Pusat menghibahkan sebagian dana pinjaman melalui mekanisme
Perjanjian Hibah Daerah pada Tahun 2012 kepada 114 Pemerintah Daerah yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum selaku Executing Agency untuk melaksanakan kegiatan Water Resources
And Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP-2) yang dikuatkan dengan
Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-20/PK/2012 tanggal 27 Februari 2012. Pendapatan
Hibah WISMP Tahun 2018 sebesar Rp23.432.400,00 diterima pada Kas Daerah Tanggal
28 Juni 2018.
Pendapatan Hibah Air Minum merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang
bersumber dari penerimaan dalam negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah
untuk mendanai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum rumah tangga yang
diberikan berdasarkan capaian kinerja yang terukur. Hibah ini berupa Sambungan air ke
rumah-rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Proses Pencairannya adalah dengan
menggunakan Dana Talangan Pemerintah Daerah melalui Pembiayaan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut
dibuktikan dengan pengeluaran SP2D Nomor 343/LS/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan
Stempel Bank tanggal 25 Mei 2018. Pengembalian Dana Talangan atas Penyertaan Modal
PDAM diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Hibah dibuktikan dengan bukti penerimaan
pada Rekening Kas Daerah tanggal 31 Desember 2018.
Pendapatan Hibah IPDMIP merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dimana dana hibah tersebut diperoleh dari pinjaman Asian
Development Bank (ADB) dan ASEAN Infrastruktur Fund (AIF) yang diperuntukkan
Page 62
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
62
untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu. Hibah IPDMIP
sebesar Rp22.587.236,00 telah diterima pada rekening Kas Daerah sebanyak 2 (Dua) kali
dengan rincian:
Tanggal diterima
Pada Rekening Kasda Uraian Jumlah
28 Desember 2018 Hibah IPDMIP Rp 3.765.292,00
28 Desember 2018 Hibah IPDMIP Rp 18.821.944,00
Rp 22.587.236,00
5.1.2. Belanja
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1.103.111.883.976,00 1.108.720.993.539,00
Realisasi belanja Tahun 2018 sebesar Rp1.103.111.883.976,00 atau 92,07% dari
anggaran belanja sebesar Rp1.198.186.411.292,00. jika dibandingkan dengan realisasi Tahun
2017 sebesar Rp1.108.720.993.539,00,- terdapat penurunan belanja sebesar Rp5.609.109.563,00
atau 0,55% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 2 2 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a
o Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Operasi 938.004.907.980,17 870.327.418.512,00 92,78 873.419.842.485,00
2. Belanja Modal 256.879.733.738,83 232.636.603.714,00 90,56 233.117.426.709,00
3. Belanja Tak Terduga 3.301.769.574,00 147.861.750,00 4,48 2.183.724.345,00
Total 1.198.186.411.292,00 1.103.111.883.976,00 92,06 1.108.720.993.539,00
Adapun rincian realisasi belanja per-OPD Tahun 2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Tabel V . 1 . 2 3 Ri nc i a n Re a l i sa s i B e l anja Pe r O P D Tah un 2 018
NO SKPD ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500.656.036.559,00 472.467.022.093,00
2. Dinas Kesehatan 107.498.864.251,00 93.509.847.057,00
3. RSUD dr.Achmad Darwis 47.614.652.841,29 44.327.099.132,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 186.048.693.388,71 168.315.023.683,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja 8.160.969.565,00 7.788.692.623,00
6. Dinas Pemadam Kebakaran 8.540.038.138,00 7.880.861.016,00
7. Dinas Sosial 10.168.534.968,00 8.976.472.930,00
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6.624.959.598,00 6.369.901.280,00
9. Dinas Pangan 3.890.835.020,00 3.524.825.485,00
10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman 12.091.013.376,00 11.262.576.968,00
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5.431.885.731,00 5.377.774.151,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.740.039.447,00 4.088.831.800,00
13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 9.620.900.651,00 9.172.202.749,00
14. Dinas Perhubungan 19.633.504.766,00 19.120.927.749,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika 5.470.794.902,00 4.606.301.141,00
16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 16.287.722.946,00 14.677.147.657,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 5.233.735.563,00 4.802.836.204,00
Page 63
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
63
NO SKPD ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)
18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 25.292.532.236,00 20.577.563.588,00
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.593.728.712,00 3.242.340.805,00
20. Dinas Perikanan 7.444.533.920,00 6.991.749.308,00
21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 23.532.385.919,00 21.782.665.331,00
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8.120.260.288,00 7.863.213.138,00
23. Inspektorat 6.707.704.938,00 5.902.282.607,00
24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 6.637.746.331,00 6.209.454.229,00
25. PPKD 19.327.119.574,00 15.231.511.750,00
26. Badan Keuangan 27.428.701.108,00 25.116.650.042,00
27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber Daya
Manusia
7.445.425.215,00 6.679.627.604,00
28. Sekretariat Daerah 32.209.458.896,00 29.972.809.437,00
29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 709.980.159,00 561.779.168,00
30. Sekretariat DPRD 23.572.683.880,00 22.138.245.199,00
31. DPRD 12.104.739.350,00 11.338.001.991,00
32. Kecamatan Gunung Omeh 1.530.947.832,00 1.441.866.453,00
33. Kecamatan Bukit Barisan 1.987.013.074,00 1.724.989.534,00
34. Kecamatan Suliki 1.891.934.914,00 1.762.534.241,00
35. Kecamatan Guguak 2.003.585.841,00 1.963.263.793,00
36. Kecamatan Mungka 1.771.621.042,00 1.561.434.086,00
37. Kecamatan Akabiluru 2.030.682.236,00 1.806.866.194,00
38. Kecamatan Payakumbuh 2.274.813.364,00 2.048.166.049,00
39. Kecamatan Luak 2.032.103.833,00 1.848.797.918,00
40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 2.259.728.673,00 2.001.425.269,00
41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2.195.644.593,00 2.036.268.852,00
42. Kecamatan Harau 2.558.705.120,00 2.340.227.219,00
43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2.082.160.709,00 1.891.083.962,00
44. Kecamatan Kapur IX 2.632.954.462,00 2.451.548.336,00
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.571.385.291,00 4.080.095.667,00
46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.522.948.071,00 4.277.078.488,00
JUMLAH 1.198.186.411.292,00 1.103.111.883.976,00
A. Belanja Operasi Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
870.327.418.512,00 873.419.842.485,00
Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp870.327.418.512,00 atau 92,78% dari total anggaran
Belanja Operasi sebesar Rp938.004.907.980,17 terdiri dari obyek belanja sebagai berikut:
Page 64
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
64
Tabel V . 1 . 2 4 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a O p e r as i
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Pegawai 622.471.559.612,00 592.859.074.942,00 95,24 582.209.138.291,00
2. Belanja Barang dan Jasa 262.268.249.267,17 235.426.585.975,00 89,77 245.503.317.421,00
3. Belanja Hibah 39.517.875.200,00 29.582.801.095,00 74,86 33.745.747.643,00
4. Belanja Bantuan Sosial 13.747.223.901,00 12.458.956.500,00 90,63 11.961.639.130,00
Total 938.004.907.980,17 870.327.418.512,00 92,78 873.419.842.485,00
Rincian realisasi masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai sebesar Rp592.859.074.942,00 atau 95,24% dari total anggaran
belanja pegawai sebesar Rp622.471.559.612,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 2 5 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a Pe g awai
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja Gaji dan
Tunjangan 572.067.419.292,00 546.515.836.043,00 95,53 545.200.926.050,00
2 Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi 268.933.231.573,00 266.462.972.972,00 99,08 319.649.007.834,00
3 Tunjangan Keluarga 26.974.045.501,00 26.029.069.315,00 96,50 29.177.499.908,00
4 Tunjangan Jabatan 8.048.986.257,00 7.011.671.000,00 87,11 8.162.201.000,00
5 Tunjangan Fungsional 19.017.012.428,00 18.776.549.504,00 98,74 20.512.987.724,00
6 Tunjangan Fungsional Umum 3.852.232.000,00 3.489.140.000,00 90,57 4.086.503.380,00
7 Tunjangan Beras 16.841.877.533,00 16.063.253.382,00 95,38 16.799.947.059,00
8 Tunjangan PPH/Tunjangan
Khusus 379.111.078,00 115.288.964,00 30,41 697.474.759,00
9 Pembulatan Gaji 182.699,00 0,00 0,00 0,00
10 Iuran Jaminan Kesehatan 9.784.682.363,00 8.850.172.193,00 90,45 9.089.642.624,00
11 Uang Paket 72.618.000,00 67.032.000,00 92,31 67.032.000,00
12 Tunjangan Badan
Musyawarah 30.000.000,00 22.380.751,00 74,60 23.111.550,00
13 Tunjangan Komisi 45.000.000,00 42.477.752,00 94,40 43.208.550,00
14 Tunjangan Badan Anggaran 30.000.000,00 24.299.100,00 81,00 24.299.100,00
15 Tunjangan Badan
Kehormatan 9.500.000,00 7.856.100,00 82,70 7.856.100,00
16 Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya 36.000.000,00 17.082.450,00 47,45 18.087.300,00
17 Tunjangan Perumahan 1.700.561.400,00 1.646.538.750,00 96,82 1.497.045.000,00
18 Uang Jasa Pengabdian 102.060.000,00 6.300.000,00 6,17
19 Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD 0,00 0,00 0,00 245.280.000,00
20
Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja & Jaminan Kematian
Kesehatan
3.349.074.310,00 3.123.938.647,00 93,28 1.477.132.242,00
Page 65
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
65
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
21 Tunjangan Profesi Guru
PNSD 142.348.265.000,00 128.453.457.840,00 90,24 128.978.804.070,00
22 Tunjangan Tambahan
Penghasilan Guru PNSD 1.844.975.000,00 847.650.000,00 45,94 1.625.750.000,00
23 Tunjangan Khusus Guru 3.509.030.700,00 968.584.800,00 27,60 834.355.850,00
24 Tunjangan Transportasi 4.224.000.000,00 4.125.000.000,00 97,66 1.749.000.000,00
25 Tunjangan Reses 661.500.000,00 648.900.000,00 98,10 434.700.000,00
26 Gaji ke tiga belas 30.224.771.206,00 29.777.036.253,00 98,52 0,00
27 Tunjangan Hari Raya 30.048.702.244,00 29.939.184.270,00 99,64 0,00
28 Belanja Tambahan
Penghasilan PNS 40.373.331.967,00 38.289.577.797,00 94,84 26.424.999.975,00
29 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja 34.557.412.667,00 32.947.672.197,00 95,34 22.274.274.775,00
30 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Tempat Bertugas 2.030.000.000,00 2.011.763.514,00 99,10 1.435.477.700,00
31 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja 1.342.688.460,00 1.137.564.726,00 84,72 874.027.500,00
32
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kelangkaan
Profesi
2.443.230.840,00 2.192.577.360,00 89,74 1.841.220.000,00
33
Belanja Penerimaan
Lainnya Pimpinan dan
Anggota DPRD serta KDH
dan WKDH
3.358.480.000,00 3.099.604.000,00 92,29 3.039.700.000,00
34
Tunjangan Komunikasi
Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD
2.646.000.000,00 2.589.300.000,00 97,86 2.639.700.000,00
35 Belanja Penunjang
Operasional KDH/WKDH 712.480.000,00 510.304.000,00 71,62 400.000.000,00
36 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah 1.174.999.999,00 731.531.405,00 62,26 81.631.778,00
37 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Hotel LRA 1.275.000,00 956.250,00 75,00 0,00
38 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Restoran LRA 75.186.289,00 0,00 0,00 0,00
39 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Hiburan LRA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
40 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Reklame LRA 26.925.000,00 0,00 0,00 0,00
41
Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Penerangan
Jalan LRA
570.516.336,00 570.516.336,00 100,00 0,00
42 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak air tanah LRA 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00
43
Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Sarang Burung
Walet- LRA
25.000,00 0,00 0,00 0,00
44 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Mineral bukan 225.944.679,00 0,00 0,00 0,00
Page 66
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
66
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
logam dan batuan LRA
45 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-PBBP2 LRA 156.061.145,00 56.992.269,00 36,52 81.631.778,00
46 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-BPHTB LRA 103.066.550,00 103.066.550,00 100,00 0,00
47 Tunjangan Tambahan
Penghasilan Guru PNSD 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah 234.953.190,00 129.307.250,00 55,04 46.832.500,00
49
Insentif PemungutanRetribusi
Daerah-Pelayanan Kesehatan
–LRA
96.503.000,00 25.312.500,00 26,23 13.500.000,00
50
Insentif PemungutanRetribusi
Daerah-Parkir Tepi Jalan
Umum-LRA
720.000,00 0,00 0,00 0,00
51
Insentif PemungutanRetribusi
Daerah-Pengujian Kendaraan
Bermotor –LRA
28.333.400,00 0,00 0,00 7.951.240,00
52
Insentif PemungutanRetribusi
Daerah-Pemakaian Kekayaan
Daerah-LRA
4.709.050,00 4.646.550,00 98,67 0,00
53 Insentif PemungutanRetribusi
Daerah-Terminal –LRA 23.217.840,00 19.348.200,00 83,33 8.934.660,00
54
Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah-Tempat
Khusus Parkir –LRA
1.449.900,00 0,00 0,00 527.400,00
55
Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah-Tempat
Rekreasi dan Olahraga –LRA
80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 15.919.200,00
56
Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah-Izin Trayek
–LRA
20.000,00 0,00 0,00 0,00
57 Uang Lembur 3.438.490.860,00 3.299.279.450,00 95,95 7.415.047.988,00
58 Uang Lembur PNS 2.697.797.660,00 2.596.376.750,00 96,24 4.815.396.900,00
59 Uang Lembur Non PNS 740.693.200,00 702.902.700,00 94,90 1.094.885.750,00
60 Belanja Lembur BOS 0,00 0,00 0,00 1.504.765.338,00
61 Belanja Pegawai BLUD 281.050.000,00 278.057.000,00 98,94 0,00
62 Belanja Pegawai BLUD
Puskesmas 281.050.000,00 278.057.000,00 98,94 0,00
63 Belanja Pegawai BOS 1.542.834.304,00 515.881.997,00 33,44 0,00
64 Belanja Pegawai BOS 1.542.834.304,00 515.881.997,00 33,44 0,00
Jumlah 622.471.559.612,00 592.859.074.942,00 95,24 582.209.138.291,00
2. Belanja Barang dan Jasa
Realisasi barang dan jasa sebesar Rp235.426.585.975,00 atau 89,77% dari total anggaran
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp262.268.249.267,17 dengan rincian sebagai berikut:
Page 67
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
67
Tabel V . 1 . 2 6 Ri n c i a n An g g a r a n d a n Re a l i s a s i B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja Bahan Pakai
Habis 14.181.895.403,00 12.868.479.193,00 90,74 18.322.308.014,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.449.444.392,00 3.217.746.898,00 93,28 8.562.834.682,00
3
Belanja
Dokumen/Administrasi
Tender
29.620.000,00 22.850.000,00 77,14 12.272.000,00
4
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
314.195.880,00 292.777.053,00 93,18 678.506.165,00
5 Belanja Perangko, Materai
dan Benda Pos Lainnya 364.975.375,00 338.475.000,00 92,74 486.625.246,00
6
Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
823.053.355,00 809.075.605,00 98,30 1.842.993.528,00
7 Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas 2.382.134.171,00 2.101.073.990,00 88,20 1.958.028.070,00
8 Belanja Pengisian Tabung
Gas 6.400.000,00 4.000.000,00 62,50 29.785.000,00
9
Belanja
Peralatan/Perlengkapan
Kantor pakai habis
192.248.450,00 177.634.997,00 92,40 1.168.767.897,00
10 Belanja Logistik Kantor 117.978.780,00 36.270.800,00 30,74 36.060.500,00
11 Belanja Alat Tulis/ Seminar
Kit Peserta 180.951.000,00 160.013.500,00 88,43 194.231.750,00
12
Belanja
Spanduk,Bendera,Marawa,
Umbul-umbul
756.580.500,00 619.568.250,00 81,89 1.217.835.694,00
13
Belanja
Penghargaan)Tropi,Plakat,T
abanas)
4.596.432.000,00 4.280.165.400,00 93,12 1.091.150.000,00
14 Belanja Penguburan dan
Pemulangan Klien 2.675.000,00 1.050.000,00 39,25 1.300.000,00
15 Belanja Peralatan Dokter
Pakai Habis 191.447.500,00 123.578.700,00 64,55 207.815.870,00
16 Belanja Peralatan
Laboratorium Pakai Habis 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00 28.602.140,00
17 Belanja Peralatan
Pendidikan Pakai Habis 410.025.000,00 383.300.000,00 93,48 641.449.272,00
18 Belanja Kelengkapan Kerja
lapangan 319.334.000,00 256.499.000,00 80,32 164.050.200,00
19 Belanja Peralatan Olah
Raga 28.200.000,00 28.200.000,00 100,00
20 Belanja Bahan/Material 4.169.619.400,00 3.315.399.393,00 79,51 6.572.844.138,00
21 Belanja Bahan Baku
Bangunan 423.480.800,00 325.117.432,00 76,77 2.270.084.852,00
22 Belanja Bahan/Bibit
Tanaman 219.695.200,00 212.505.700,00 96,73 608.059.432,00
Page 68
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
68
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
23 Belanja Bibit Ternak 13.825.000,00 7.935.000,00 57,40 10.700.000,00
24 Belanja Bahan obat-obatan 1.761.551.000,00 1.485.200.311,00 84,31 2.245.285.754,00
25 Belanja Bahan Kimia 92.690.500,00 85.787.500,00 92,55 194.411.100,00
26 Belanja Persediaan
makanan pokok 581.194.000,00 423.358.300,00 72,84 280.231.150,00
27 Belanja Bahan Percontohan 97.827.500,00 81.316.150,00 83,12 127.737.500,00
28 Belanja Bahan Percobaan 38.100.000,00 38.088.000,00 99,97 157.099.000,00
29 Belanja Bahan Pengujian
Kendaraan 228.500.000,00 228.500.000,00 100,00 106.242.500,00
30
Belanja Bahan Dokumen
(Film,VCD,cuci
cetak,Frame)
377.722.900,00 122.665.500,00 32,47 178.788.950,00
31 Belanja Bahan makanan
ternak 67.000.000,00 62.748.000,00 93,65 76.933.000,00
32 Belanja Bahan material
pameran 122.595.000,00 96.740.000,00 78,91 82.365.900,00
33 Belanja bahan material
keterampilan 145.437.500,00 145.437.500,00 100,00 234.905.000,00
34 Belanja Jasa Kantor 51.132.911.585,00 46.935.299.838,00 91,79 59.783.563.832,00
35 Belanja Telepon 568.932.771,00 347.914.187,00 61,15 437.645.985,00
36 Belanja Air 533.160.000,00 330.866.807,00 62,06 373.847.895,00
37 Belanja Listrik 8.937.040.596,00 8.420.888.683,00 94,22 9.298.463.807,00
38 Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
39 Belanja Surat
Kabar/Majalah 667.762.221,00 646.082.200,00 96,75 1.055.348.804,00
40 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet 1.383.702.876,00 920.214.369,00 66,50 1.336.128.994,00
41 Belanja Paket/Pengiriman 4.600.000,00 1.500.000,00 32,61 18.535.320,00
42 Belanja Sertifikasi 183.458.500,00 103.255.250,00 56,28 40.074.860,00
43 Belanja Jasa Transaksi
Keuangan 0,00 0,00 0,00 30.628.000,00
44 Belanja Jasa Pengamanan
Kantor 1.686.660.000,00 1.633.361.958,00 96,84 1.352.740.000,00
45
Belanja Jasa
Informasi/Promosi/Peliputa
n Media
Cetak/massa/Elektronik
1.147.525.000,00 1.048.655.000,00 91,38 1.265.246.600,00
46 Belanja Jasa Pengganti
Transportasi 4.366.245.570,00 4.029.321.800,00 92,28 5.514.932.224,00
47 Belanja Jasa Akomodasi
dan Konsumsi 273.710.000,00 193.850.000,00 70,82 225.800.000,00
48 Belanja jasa Laboratorium 162.250.000,00 123.222.000,00 75,95 82.547.000,00
49 Belanja Pajak Bumi dan
Bangunan 15.000.000,00 6.770.423,00 45,14 213.000,00
50
Belanja Jasa
Lembaga(keagamaan,kebud
ayaan,kebersihan,
pendidikan)
2.537.567.000,00 2.388.925.000,00 94,14 1.755.191.700,00
Page 69
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
69
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
51 Belanja jasa kebersihan
kantor 1.625.403.400,00 1.588.708.400,00 97,74 1.578.913.350,00
52 Belanja jasa Pegawai
Harian Lepas 17.113.180.000,00 16.040.426.000,00 93,73 19.627.688.700,00
53
Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/buruh/mekan
ik/mandor
6721.760.600,00 6.128.256.044,00 91,17 7.987.930.982,00
54 Belanja Jasa Pelayanan
Kesehatan 2.380.489.051,00 2.169.451.717,00 91,13 7.801.686.611,00
55 Belanja Jasa Piket Malam 816.164.000,00 810.330.000,00 99,29 0,00
56 Belanja Jasa Pelaksana
Upacara 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00
57 Belanja Premi Asuransi 4.174.441.800,00 3.307.206.717,00 79,23 3.959.622.678,00
58 Belanja Premi Asuransi
Kesehatan 157.444.800,00 122.178.000,00 77,60 10.935.386,00
59 Belanja Premi Asuransi
Kebakaran/Jiwa 70.417.800,00 63.351.000,00 89,96 15.484.892,00
60 Belanja Premi Asuransi
Kesehatan Masyarakat 3.946.579.200,00 3.121.677.717,00 79,10 3.933.202.400,00
61 Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor 7.919.531.887,00 7.379.297.928,00 93,18 8.804.268.013,00
62 Belanja Jasa Service 829.410.700,00 726.855.124,00 87,64 883.317.479,00
63 Belanja Penggantian Suku
Cadang 2.228.877.000,00 2.046.858.448,00 91,83 2.513.365.922,00
64 Belanja Bahan Bakar
Minyak/gas dan Pelumas 4.306.802.832,00 4.190.333.876,00 97,30 5.026.960.712,00
65 Belanja Jasa Kir 6.193.355,00 1.130.000,00 18,25 1.813.000,00
66 Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor 548.248.000,00 414.120.480,00 75,54 378.810.900,00
67 Belanja Cetak dan
Penggandaan 5.323.240.309,00 4.621.517.585,00 86,82 10.470.329.306,00
68 Belanja Cetak 2.475.950.940,00 2.126.751.252,00 85,90 3.836.944.227,00
69 Belanja Penggandaan 2.625.704.119,00 2.319.891.971,00 88,35 6.473.189.279,00
70 Belanja Penjilidan 221.585.250,00 174.874.362,00 78,92 160.195.800,00
71
Belanja sewa
rumah/gedung/gudang/pa
rkir
539.203.750,00 429.541.450,00 79,66 585.273.000,00
72 Belanja Sewa Rumah
Jabatan/Rumah Dinas 123.000.000,00 65.400.000,00 53,17 84.700.000,00
73 Belanja Sewa Gedung/
Kantor/Tempat 332.913.750,00 314.526.450,00 94,48 313.423.000,00
74 Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan 83.290.000,00 49.615.000,00 59,57 187.150.000,00
75 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat 943.706.350,00 825.299.644,00 87,45 1.122.491.627,00
76 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat 943.706.350,00 825.299.644,00 87,45 1.122.491.627,00
77 Belanja Sewa Alat Berat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00
Belanja Sewa Ekskavator 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00
Page 70
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
70
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
77
Belanja sewa
perlengkapan dan
peralatan kantor
962.556.250,00 819.391.750,00 85,13 685.596.735,00
78 Belanja sewa meja kursi 115.284.250,00 104.891.250,00 90,98 85.155.000,00
79 Belanja sewa Proyektor 100.000,00 100.000,00 100,00
80 Belanja sewa tenda 565.924.000,00 484.712.500,00 85,65 401.770.000,00
81 Belanja sewa pakaian
adat/tradisional 47.550.000,00 39.550.000,00 83,18 39.477.500,00
82 Belanja sewa Sound system 75.500.000,00 73.440.000,00 97,27 68.400.000,00
83 Belanja sewa taman/bunga
untuk taman hias 76.148.000,00 76.148.000,00 100,00 52.046.000,00
84 Belanja sewa peralatan
khusus 82.050.000,00 40.550.000,00 49,42 38.748.235,00
85 Belanja makanan dan
minuman 11.287.009.125,00 9.402.881.804,00 83,31 11.905.828.976,00
86 Belanja Makanan dan
Minuman Harian Pegawai 1.239.555.072,00 1.033.269.900,00 83,36 2.879.271.986,00
87 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 3.341.792.855,00 2.831.568.700,00 84,73 3.432.087.651,00
88 Belanja Makanan dan
Minuman Tamu 1.768.487.800,00 1.636.339.060,00 92,53 1.733.442.845,00
89 Belanja Makanan dan
Minuman Pelatihan 4.415.695.398,00 3.864.404.144,00 87,52 3.814.471.494,00
90 Belanja Makan Minum
Pasien 521.478.000,00 37.300.000,00 7,15 46.555.000,00
91 Belanja Pakaian Dinas
dan Atributnya 373.800.000,00 367.735.000,00 98,38 298.765.000,00
92 Belanja pakaian Dinas
KDH dan WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Belanja Pakaian Sipil
Harian (PSH) 107.350.000,00 105.125.000,00 97,93 50.820.000,00
94 Belanja Pakaian Sipil
Lengkap (PSL) 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 38.750.000,00
95 Belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH) 98.450.000,00 96.850.000,00 98,37 134.220.000,00
96 Belanja Pakaian Dinas
Upacara (PDU) 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 5.675.000,00
97 Belanja Pakaian Sipil
Resmi (PSR) 70.000.000,00 67.760.000,00 96,80 69.300.000,00
98 Belanja Pakaian Kerja 1.985.679.500,00 1.855.800.664,00 93,46 453.424.945,00
99 Belanja Pakaian Kerja
Lapangan 1.985.679.500,00 1.855.800.664,00 93,46 453.424.945,00
100 Belanja Pakaian Khusus
dan Hari-hari tertentu 2.566.660.500,00 2.493.459.000,00 97,15 1.100.032.000,00
101 Belanja Pakaian KORPRI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 24.250.000,00
102 Belanja Pakaian adat daerah 201.355.000,00 200.155.000,00 99,40 152.450.000,00
103 Belanja Pakaian Olahraga 1.898.772.500,00 1.843.167.000,00 97,07 546.520.000,00
104 Belanja Pakaian Paskibraka 91.203.000,00 91.203.000,00 100,00 105.511.000,00
105 Belanja Pakaian Peserta 370.330.000,00 353.934.000,00 95,57 271.301.000,00
Page 71
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
71
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
106 Belanja Perjalanan Dinas 50.220.110.016,00 45.950.870.008,00 91,50 52.487.678.947,00
107 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah 15.191.483.525,00 12.481.825.000,00 82,16 14.841.927.655,00
108 Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah 34.918.626.491,00 33.417.735.706,00 95,70 37.645.751.292,00
109 Belanja Perjalanan Dinas
Luar Negeri 110.000.000,00 51.309.302,00 46,64 0,00
110 Belanja Pemeliharan 3.436.593.839,00 3.093.902.927,00 90,03 11.804.075.460,00
111 Belanja Pemeliharan
Gedung dan Bangunan 459.571.600,00 308.857.000,00 67,21 2.196.595.480,00
112 Belanja Pemeliharan Jalan,
Irigasi, dan Jaringan 2.267.979.239,00 2.110.568.491,00 93,06 7.901.243.280,00
113 Belanja Pemeliharaan Pagar 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
114 Belanja Pemeliharaan
Atap/Loteng 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
115 Belanja Pemeliharaan
tempat parkir 200.000.000,00 193.325.000,00 96,66 29.960.000,00
116
Belanja Pemeliharaan lang
nama
gedung/tugu/monumen
45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 46.005.000,00
117
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
419.483.000,00 403.390.336,00 96,16 1.448.070.500,00
118 Belanja Pemeliharaan
Mesin Fogging 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 14.000.000,00
119 Belanja Pemeliharaan
Pekarangan/Taman 20.560.000,00 20.317.100,00 98,82 107.891.000,00
120 Belanja Pemeliharaan Alat
Kesehatan 20.000.000,00 8.460.000,00 42,30 43.310.200,00
121 Belanja Pemeliharaan
Mesin Kerja Lapangan 2.000.000,00 1.985.000,00 99,25 0,00
122 Belanja Jasa Konsultansi 1.915.251.000,00 1.480.147.383,00 77,28 1.916.542.000,00
123 Belanja Jasa Konsultansi
Penelitian 367.000.000,00 67.000.000,00 18,26 105.000.000,00
124 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan 1.304.811.000,00 1.177.290.500,00 90,23 1.340.937.000,00
125 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan 0,00 0,00 0,00 181.205.000,00
126 Belanja Jasa Konsultasi
Keuangan 0,00 0,00 0,00 66.200.000,00
127 Belanja Jasa Konsultansi
Pendataan 91.890.000,00 91.100.000,00 99,14 178.700.000,00
128 Belanja Jasa Konsultansi
Appraisal 0,00 0,00 0,00 44.500.000,00
129 Belanja Jasa Konsultasi
Sistem Informasi 151.550.000,00 144.756.883,00 95,52 0,00
130
Belanja Kursus-
kursus,pelatihan,sosialisas
i dan Bimbingan Teknis
11.535.780.765,00 9.379.671.456,00 81,31 12.053.819.008,00
Page 72
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
72
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
PNS
131 Belanja Kursus-kursus
Singkat/ Pelatihan 2.751.352.600,00 2.446.118.280,00 88,91 5.166.234647,00
132 Belanja Sosialisasi 7.018.098.140,00 5.320.424.400,00 75,81 4.714.767.397,00
133 Belanja Bimbingan Teknis 1.766.330.025,00 1.613.128.776,00 91,33 2.172.816.964,00
134 Belanja Honorarium Non
Pegawai 35.000.000,00 25.450.000,00 71,69 30.400.000,00
135 Moderator 35.000.000,00 25.450.000,00 71,69 30.400.000,00
136 Honorarium PNS 11.233.789.500,00 9.962.486.250,00 88,68 12.534.281.500,00
137 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan 2.611.175.000,00 2.302.597.500,00 88,18 4.302.127.500,00
138 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 119.175.000,00 90.525.000,00 75,96 268.950.000,00
139 Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 64.550.000,00 61.750.000,00 95,66 85.350.000,00
140 Honorarium Panitia
Pemeriksa Barang 103.950.000,00 85.350.000,00 82,11 145.800.000,00
141
Honorarium Pengguna
Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
1.139.425.000,00 987.475.000,00 86,66 1.002.400.000,00
142 Honorarium PPK dan
Pembantu PPK 536.250.000,00 488.250.000,00 91,05 510.900.000,00
143 Honorarium PPTK dan
Pembantu PPTK 4.200.134.500,00 3.669.443.750,00 87,36 3.665.959.000,00
144
Honorarium
Bendahara,Pembantu
Bendahara dan Bendahara
Pembantu
2.459.130.000,00 2.277.095.000,00 92,60 2.356.075.000,00
145 Honorarium Pelayanan
Tindak Medik dan Jaga 0,00 0,00 0,00 196.720.000,00
145 Honorarium Non PNS 5.506.812.500,00 4.679.336.000,00 84,97 4.552.410.500,00
147 Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 2.365.957.500,00 1.873.491.000,00 79,19 1.457.425.500,00
148 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 2.623.110.000,00 2.331.790.000,00 88,89 2.442.700.000,00
149 Honorarium Petugas
Kebersihan 0,00 0,00 0,00 227.170.000,00
150
Honorarium
Buruh/Tukang/Mekanik/Ma
ndor
0,00 0,00 0,00 349.340.000,00
151 Honorarium MC/Pembawa
Acara 28.400.000,00 18.250.000,00 64,26 12.125.000,00
152 Honorarium Pembaca
Doa/Pembaca Alquran 27.040.000,00 16.320.000,00 60,36 12.725.000,00
153 Honorarium Penceramah
Agama/Konselor 10.500.000,00 3.950.000,00 37,62 11.750.000,00
154 Honorarium Pemimpin
Lagu 13.620.000,00 8.010.000,00 58,81 6.275.000,00
155 Honorarium 438.185.000,00 427.525.000,00 97,57 32.900.000,00
Page 73
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
73
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
Juri/Penilai/Pembina
156 Belanja Event 0,00 0,00 0,00 6.218.557.779,00
157 Belanja Pemuda 0,00 0,00 0,00 55.800.000,00
158 Belanja Olah Raga 0,00 0,00 0,00 3.612.358.279,00
159 Belanja Pariwisata 0,00 0,00 0,00 2.550.399.500,00
160
Belanja
Pendidikan/Beasiswa/Pelati
han Non PNS (Umum)
218.185.000,00 126.850.000,000 58,14 319.541.000,00
161 Belanja Pendidikan (SPP) 68.400.000,00 0,00 0,00 186.000.000,00
162 Belanja Buku 21.385.000,00 18.850.000,00 88,15 12.891.000,00
163 Belanja Bulanan 128.400.000,00 108.000.000,00 84,11 120.650.000,00
164 Belanja Pegawai ,Barang
dan Jasa BLUD 35.943.974.786,17 31.742.643.412,00 88,31 19.492.530.463,00
165 Belanja Barang dan Jasa
BLUD Rumah Sakit 20.256.835.786,17 18.579.788.235,00 91,72 16.267.835.463,00
166 Belanja Pegawai BLUD
Rumah Sakit 3.843.100.000,00 3.423.749.000,00 89,09 3.224.695.000,00
167 Belanja Barang dan Jasa
BLUD Puskesmas 11.844.039.000,00 9.739.106.177,00 82,23 0,00
168 Belanja Rawatan Pasien
Rumah Sakit 200.000.000,00 199.984.852,00 99,99 29.132.500,00
169 Belanja Rawatan Pasien
Rumah Sakit 200.000.000,00 199.984.852,00 99,99 29.132.500,00
170 Belanja Barang dan Jasa
BOS 36.458.246.002,00 34.160.183.721,00 92,05 0,00
171 Belanja Barang dan Jasa
BOS 36.458.246.002,00 34.160.183.721,00 93,70 0,00
Jumlah 262.268.249.267,17 235.426.585.975,00 89,77 245.503.317.421,00
3. Belanja Hibah
Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp29.582.801.095,00 atau 74,86% dari total anggaran
Belanja Hibah sebesar Rp39.517.875.200,00,00.
Dari Jumlah Hibah Tahun 2018 dan 2017 tersebut terdapat pada:
No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017
1. Hibah di PPKD
8.365.700.000,00 8.182.900.000,00
2. Hibah di OPD 21.217.101.095,00 25.562.847.643,00
Total 29.582.801.095,00 33.745.747.643,00
Page 74
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
74
Tabel V . 1 . 2 7 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a H i bah T ah un 2 018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Hibah kepada
Perusahaan Daerah/BUMD 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Belanja Hibah kepada
Kelompok Masyarakat 33.118.168.700,00 26.155.643.595,00 78,98 28.738.786.846,00
3.
Belanja Hibah barang yang
diserahkan kepada pihak
ketiga
3.495.456.500,00 6 42.157.500,00 18,37 2.746.960.797,00
4. Belanja Hibah kepada
Organisasi Kemasyarakatan 2.895.000.000,00 2.785.000.000,00 96,20 2.260.000.000,00
Total 39.517.875.200,00 29.582.801.095,00 74,86 33.745.747.643,00
Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci sebagai
berikut:
No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017
(Rp) (Rp)
1. Koni Kabupaten Lima Puluh Kota 2.585.000.000,00 1.190.000.000,00
2. Pramuka 0,00 100.000.000,00
3. KNPI 0,00 100.000.000,00
4. LVRI Kabupaten Lima Puluh Kota 0,00 35.000.000,00
5. PWI Cab. Payakumbuh/Lima Puluh Kota 0,00 210.000.000,00
6. APTI Cabang Kab.Lima Puluh Kota 0,00 50.000.000,00
7. DW Kab. Lima Puluh Kota 0,00 125.000.000,00
8. GOW Kab. Lima Puluh Kota 0,00 175.000.000,00
9. BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota 200.000.000,00 200.000.000,00
10. Bundo Kanduang Lima Puluh Kota 0,00 75.000.000,00
Total 2.785.000.000,00 2.260.000.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12.458.956.500,00 atau 90,63% dari total
anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp13.747.223.901,00.
Dari Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 tersebut terdapat pada:
No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017
1. Bantuan Sosial di PPKD
6.717.950.000,00 3.760.312.500,00
2. Bantuan Sosial Di OPD 5.741.006.500,00 8.201.326.630,00
Total 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00
Page 75
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
75
Tabel V . 1 . 2 8 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a B ant uan S os i a l Ta h un
2018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Bansos kepada
Individu dan/keluarga
yang direncanakan
6.619.150.000,00 6.504.450.000,00 98,27 3.606.312.500,00
2. Belanja Bansos kepada
Individu dan/keluarga
yang tidak direncanakan
234.000.000,00 213.500.000,00 91,24 154.000.000,00
3. Belanja Bansos Barang
yang diserahkan ke
Masyarakat
6.894.073.901,00 5.741.006.500,00 83,27 8.201.326.630,00
Total 13.747.223.901,00 12.458.956.500,00 90,63 11.961.639.130,00
B. Belanja Modal Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
232.636.603.714,00 233.117.426.709,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp232.636.603.714atau 90,56% dari total
anggaran Belanja Modal sebesar Rp256.879.733.737,83,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 2 9 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a M odal
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Modal Tanah 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 670.105.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 27.368.852.300,00 24.708.958.434,00 90,28 39.562.016.626,00
3. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 36.216.318.262,12 33.869.435.930,00 93,52 37.198.262.758,00
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan 170.779.991.682,71 154.907.148.290,00 90,71 140.303.461.418,00
5. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya 21.297.868.751,00 17.935.875.060,00 84,21 15.383.580.907,00
Total 256.879.733.737,83 232.636.603.714,00 90,56 233.117.426.709,00
1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 1.215.186.000,00 atau 99,88% dari total anggaran
Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.216.702.742,00 dengan rincian sebagai berikut:
Page 76
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
76
Tabel V . 1 . 3 0 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a Ta nah
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Modal Pengadaan Kolam
Ikan 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 670.105.000,00
Total 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 670.105.000,00
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan sebesar Rp1.215.186.000,00 terdapat pada
Dinas Perikanan.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.708.958.434,00 atau 90,28%
dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 27.368.852.300,00
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 3 1 Ri n c i a n An g g a r a n d a n Re a l i s a s i B e l a n j a M o d a l P e r a l a t a n d a n M e s i n
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat besar Darat 0,00 0,00 0,00 13.002.000,00
2. Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat bantu 1.788.950.000,00 1.410.155.560,00 78,83 155.875.000,00
3. Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor 3.664.400.000,00 3.056.523.350,00 83,41 5.196.955.598,00
4. Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 510.000,00
5. Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkut Apung Bermotor 100.000.000,00 92.185.000,00 92,19 101.525.000,00
6. Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkut Apung Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
7. Belanja Modal Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin 83.271.900,00 82.535.000,00 99,12 0,00
8. Belanja Modal Pengadaan Alat
Bengkel Tak Bermesin 27.705.000,00 4.205.000,00 15,18 18.466.700,00
9. Belanja Modal Pengadaan Alat
Ukur 1.051.453.500,00 977.418.500,00 92,96 2.535.562.000,00
10. Belanja Modal Pengadaan Alat
Pengolahan 198.991.000,00 198.641.000,00 99,82 0,00
11.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
168.422.000,00 167.222.000,00 99,29 23.906.000,00
Page 77
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
77
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
12. Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor 1.192.575.000,00 1.137.248.894,00 95,36 3.869.641.897,00
13. Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga 2.653.270.000,00 2.530.609.143,00 95,38 7.027.893.242,00
14. Belanja Modal Pengadaan
Komputer 3.415.438.604,00 3.247.746.705,00 95,09 6.539.155.736,00
15. Belanja Modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.278.393.650,00 1.223.543.809,00 95,71 2.470.604.750,00
16. Belanja Modal Pengadaan Alat
Studio 470.575.000,00 462.938.100,00 98,38 1.485.798.439,00
17. Belanja Modal Pengadaan Alat
Komunikasi 564.750.000,00 557.822.600,00 98,77 909.633.000,00
18. Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Pemancar 7.925.000,00 7.925.000,00 100,00 4.430.000,00
19. Belanja Modal Pengadaan Alat
Kedokteran 2.823.818.500,00 2.668.801.953,00 94,51 4.185.021.149,00
20. Belanja Modal Pengadaan Alat
Kesehatan 1.441.635.000,00 1.419.294.008,00 98,45 3.028.693.018,00
21. Belanja Modal Pengadaan Unit-
Unit Laboratorium 300.000.000,00 35.000.000,00 11,67 124.200.000,00
22. Belanja Modal Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah 1.921.775.000,00 1.849.782.500,00 96,25 1.651.250.097,00
23. Belanja Modal Pengadaan Alat
Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 28.698.000,00
24. Belanja Modal Pengadaan
Persenjataan Non Senjata Api 0,00 0,00 0,00 100.630.000,00
25. Belanja Modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan 213.200.000,00 119.431.000,00 56,02 50.565.000,00
26. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin BOS 4.002.303.146,00 3.459.929.312,00 86.45 0,00
Jumlah 27.368.852.300,00 24.708.958.434,00 90,28 39.562.016.626,00
Tabel V . 1 . 3 2 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a M odal G e d ung da n
B ang un an
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.910.224.762,12 30.722.279.930,00 93,35 35.268.122.758,00
Page 78
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
78
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
2.
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
2.216.603.500,00 2.074.119.000,00 93,57 1.283.325.000,00
3.
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Monumen/Bangunan
Bersejarah
200.000.000,00 192.500.000,00 96,25 0,00
4. Belanja Modal Pengadaan
Rambu-Rambu 530.465.000,00 527.595.000,00 99,46 295.110.000,00
5.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembangunan
Gerbang/Gapura
359.025.000,00 352.942.000,00 98,31 144.595.000,00
6. Belanja Modal Pengadaan
Rambu-Rambu lalulintas udara 0,00 0,00 0,00 207.110.000,00
Total 36.216.318.262,12 33.869.435.930,00 93,52 37.198.262.758,00
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp154.907.148.290,00 atau
90,71% dari total anggaran Belanja Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp170.779.991.682,71 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 3 3 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a M odal Ja l a n, Ir i g as i
dan J ar i ng an
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Modal Pengadaan
Jalan 115.459.350.573,00 105.005.313.101,00 90,95 84.794.708.833,00
2. Belanja Modal Pengadaan
Jembatan 14.331.583.000,00 10.842.651.096,00 75,66 6.462.180.000,00
3. Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Irigasi 23.147.273.109,71 22.339.625.143,00 96,51 32.542.470.000,00
4. Bangunan Pengaman sungai
dan penanggulangan bencana
alam
0,00 0,00 0,00 77.514.000,00
5. Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Pengembangan
Sumber air dan air tanah
941.850.000,00 764.175.000,00 81,14 1.012.747.000,00
6. Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Bersih/Baku 2.910.875.000,00 2.909.861.000,00 99,97 4.056.570.000,00
Page 79
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
79
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
7. Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air kotor 11.098.190.000,00 10.271.009.000,00 92,55 9.888.866.000,00
8. Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Air Minum Bersih 191.600.000,00 180.456.850,00 94,18 4.882.685,00
9. Belanja Modal Pengadaan
Jaringan Air Minum 18.000.000,00 7.486.000,00 41,59 20.000.000,00
10. Belanja Modal Jalan
Pengadaan Jaringan Listrik 2.678.770.000,00 2.586.571.100,00 96,56 1.419.272.900,00
11. Belanja Modal Pengadaan
Jaringan Telepon 2.500.000,00 0,00 0,00 24.250.000,00
Total 170.779.991.682,71 154.907.148.290,00 90,71 140.303.461.418,00
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.935.875.060,00 atau 84,21%
dari total anggaran Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar
Rp21.297.868.751,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 3 4 Ri nc i a n An g g a r a n d a n Re a l i s a s i B e l a n j a M o d a l As e t Te t a p La i n n ya
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Modal Pengadaan Buku 2.465.510.000,00 2.391.655.800,00 97,00 11.184.395.039,00
2. Belanja Modal Pengadaan
Barang-Barang Perpustakaan 49.000.000,00 39.666.000,00 80,95 0,00
3. Belanja Modal Pengadaan Alat
Olah Raga Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 991.637.300,00
4. Belanja Modal Pengadaan
Hewan 56.620.000,00 56.540.000,00 99,86 40.592.400,00
5. Belanja Modal BLUD 9.051.789.121,00 6.337.691.723,00 70,02 2.659.192.210,00
6. Belanja Modal Jasa Konstruksi 1.268.525.000,00 1.098.099.500,00 86,57 347.359.000,00
7. Belanja Modal Pengadaan Alat
Kebersihan 78.575.000,00 32.000.000,00 40,73 21.604.958,00
8. Belanja Modal
Pekarangan/Taman 143.050.000,00 141.059.000,00 98,61 138.800.000,00
9. Belanja Modal Aset Tetap
lainnya BOS 8.154.799.630,00 7.809.163.037,00 95,76 0,00
Total 21.297.868.751,00 17.935.875.060,00 84,21 15.383.580.907,00
Page 80
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
80
C. Belanja Tak Terduga Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
147.861.750,00 2.183.724.345,00
Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp147.861.750,00 atau 4,48% dari total anggaran
Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.301.769.574,00 atau terdapat penurunan realisasinya sebesar
Rp2.035.862.595,00 atau 93,23%
Adapun rincian realisasi Belanja Tak Terduga 2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Tabel V . 1 . 3 5 Ri nc i a n Re a l i sa s i B e l anja Tak Te r d uga T ah un 20 18
No Tangggal SP2D Uraian Jumlah
1 19 Februari 2018 Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Nagari
Manggilang dan Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru
147.861.750,00
Jumlah 147.861.750,00
5.1.3. Transfer
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
142.700.297.570,00 149.528.165.627,00
Realisasi transfer Tahun 2018 sebesar Rp142.700.297.570,00 atau 97,75% dari anggaran
transfer sebesar Rp145.986.123.340,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar
Rp149.528.165.627,00 terdapat penurunan belanja sebesar Rp6.827.868.057,00.
Tabel V . 1 . 3 6 Ri nc i a n A nggar an Dan Re a l i s as i Tr an sfe r
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 2.993.160.544,00 1.733.618.957,00 57,92 1.922.668.344,00
2. Transfer Bantuan Keuangan 142.992.962.796,00 140.966.678.613,00 98,58 147.605.497.283,00
Total 145.986.123.340,00 142.700.297.570,00 97,75 149.528.165.627,00
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2018 sebesar Rp1.733.618.957,00 atau
57,92% dari anggaran belanja sebesar Rp2.993.160.544,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 3 7 Ri nc i a n An g g a r a n Da n Re a l i s a s i Tr a n s f e r B a g i H a s i l
P e n d a p a t a n
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
pada Pemerintahan Desa 2.349.999.993,00 1.364.572.569,00 58,07 1.586.910.164,00
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya 643.160.551,00 369.046.388,00 57,38 335.758.180,00
Page 81
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
81
Total 2.993.160.544,00 1.733.618.957,00 57,92 1.922.668.344,00
2. Transfer Bantuan Keuangan
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2018 sebesar Rp140.966.678.613,00 atau
98,58% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Rp142.992.962.796,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 3 8 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i Tr an sfe r B ant ua n
K e uang an
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
% Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Transfer Bantuan Keuangan
ke Pemerintah Daerah lainnya 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Transfer Bantuan Keuangan
ke Desa 141.902.740.215,00 140.126.456.032,00 98,75 146.670.586.703,00
3. Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya 840.222.581,00 840.222.581,00 100,00 934.910.580,00
Total 142.992.962.796,00 140.966.678.613,00 98,58 147.605.497.283,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2018 sebesar Rp140.126.456.032,00 terdiri
dari:
No Uraian Anggaran Realisasi
(Rp) (Rp)
1. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Nagari (DAUN) 58.407.671.215,00 57.488.210.070,00
2. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Nagari (DAKN) 18.768.155.000,00 17.911.331.962,00
3. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Nagari (Alokasi Dana Nagari yang bersumber
dari APBN)
64.726.914.000,00 64.726.914.000,00
Total 141.902.740.215,00 140.126.456.032,00
Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing nagari dapat dilihat
pada Lampiran 2. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Nagari
Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 3.
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp840.222.581,00 berupa
Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 1 . 3 9 Ri nc i a n A nggar a n d an Re a l i s as i Tr a n sfe r B ant ua n K e ua nga n k e
Par t a i P ol i t i k
No Partai Politik Anggaran 2018 Realisasi 2018
Rp Rp
1. Partai Kebangkitan Bangsa 67.023.718,00 67.023.718,00
2. Partai Keadilan Sejahtera 65.533.665,00 65.533.665,00
3. Partai Demokrasi Indonesia 61.202.005,00 61.202.005,00
Page 82
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
82
No Partai Politik Anggaran 2018 Realisasi 2018
Rp Rp
Perjuangan
4. Partai Golongan Karya 152.921.436,00 152.921.436,00
5. Partai Gerakan Indonesia Raya 77.110.228,00 77.110.228,00
6. Partai Demokrat 110.287.780,00 110.287.780,00
7. Partai Amanat Nasional 78.619.384,00 78.619.384,00
8. Partai Persatuan Pembangunan 104.470.844,00 104.470.844,00
9. Partai Hanura 76.188.497,00 76.188.497,00
10. Partai Bulan Bintang 46.865.024,00 46.865.024,00
Jumlah 840.222.581,00 840.222.581,00
5.1.4. Surplus / (Defisit)
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
11.356.232.116,03 17.613.150.101,64
Sampai dengan 31 Desember 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami
Surplus sebesar Rp11.356.232.116,03
5.1.5. Penerimaan Pembiayaan
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
72.512.500.110,14 57.899.350.008,50
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp72.512.500.110,14 atau 100,00% dari
anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp72.512.500.110,00 jika dibandingkan dengan
realisasi Tahun 2017 sebesar Rp57.899.350.008,50 terdapat Kenaikan Penerimaan Pembiayaan
sebesar Rp14.613.150.101,64.
5.1.6. Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
2.994.000.000,00 3.000.000.000,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 merupakan Penyertaan modal ke PDAM
sebesar Rp2.994.000.000,00 atau 99,80% dari anggaran Pembiayaan Rp3.000.000.000,00.
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 kepada
PDAM ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota
peraturan terlampir pada Lampiran 4.
5.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
80.874.732.226,17 72.512.500.110,14
Page 83
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
83
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 sebesar Rp80.874.732.226,17.
Dibandingkan Tahun 2017 terjadi Kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar
Rp8.362.232.116,03 dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
-Kas 73.391.225.484,00 60.485.925.353,97
-Kas di Bendahara Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.585,00
-Utang PFK (7.947.099,00) (43.754.406,00)
-Kas di Bendahara Penerimaan 2.996.500,00 3.990.500,00
-Lebih setor Iyuran BPJS Gaji Terusan
Januari 2017
0,00 1,00
-Kas di BLUD RSUD 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17
-Kas di BLUD Puskesmas 2.663.743.799,00
-Kas Dana Kapitasi JKN 0,00 4.336.480.819,00
-Kas Dana BOS 2.717.672.653,00 1.221.790.720,00
-Kas Lainnya 0,00 1.833.160.449,00
Jumlah 80.874.732.226,17 72.512.500.110,14
Page 84
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
84
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi
keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa
Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi
SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah
ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih
Awal
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
72.512.500.110,14 57.899.350.008,50
Nilai SAL awal sebesar Rp72.512.500.110,14 merupakan saldo anggaran lebih akhir
Tahun 2017. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan
untuk menutup anggaran defisit Tahun 2018.
Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
-Kas 60.485.925.353,97 44.998.581.481,33
-Setara Kas (Deposito)
-Kas di Bendahara Pengeluaran 229.172.585,00 127.675.470,00
-Kas di Bendahara Penerimaan 3.990.500,00
-Lebih setor iyuran BPJS Gaji
Terusan Januari 2017 1,00
-Utang PFK (43.754.406,00) (16.270.187,00)
-Kas di BLUD 4.445.734.088,17 7.004.383.442,17
-Kas Dana Kapitasi JKN 4.336.480.819,00 5.784.979.802,00
-Kas Dana BOS 1.221.790.720,00
-Kas Lainnya 1.833.160.449,00
Jumlah 72.512.500.110,14 57.899.350.008,50
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
72.512.500.110,14 57.899350.008,50
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2018 adalah seluruh SAL akhir Tahun
2017. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2017
adalah sebesar Rp. 57.899.350.008,50
Page 85
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
85
5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang
Pembiayaan Anggaran
(SIKPA/SILPA)
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
80.874.732.226,17 72.512.500.110,14
SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan
pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun
2018 adalah sebesar Rp80.874.732.226,17.
5.2.4. Koreksi Kesalahan
Pembukuan Tahun
Sebelumnya
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
0,00 0,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan selisih antara SILPA LRA
dan SILPA Neraca Tahun Anggaran 2018
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih
Akhir
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
80.874.732.226,17 72.512.500.110,14
SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran
yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai
akumulatif SAL akhir pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp80.874.732.226,17
Saldo Anggaran lebih akhir dapat dirinci sebagai berikut:
-Kas 73.391.225.484,00 60.485.925.353,97
-Kas di Bendahara Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.585,00
-Utang PFK (7.947.099,00) (43.754.406,00)
-Kas di Bendahara Penerimaan 2.996.500,00 3.990.500,00
-Lebih Setor Iyuran BPJS 0,00 1,00
-Kas di BLUD RSUD 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17
-Kas di BLUD Puskesmas 2.663.743.799,00
-Kas Dana Kapitasi JKN 0,00 4.336.480.819,00
-Kas Dana BOS 2.717.672.653,00 1.221.790.720,00
-Kas Lainnya 0,00 1.833.160.449,00
Jumlah 80.874.732.226,17 72.512.500.110,14
Page 86
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
86
5.3. NERACA
Dalam penjelasan Akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca per 31
Desember 2018, adalah Aset lancar, Investasi Jangka Panjang Aset Tetap, Aset Lainnya,
Kewajiban dan Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:
5.3.1. Aset Lancar
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
105.021.781.543,55 103.235.845.914,42
Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp105.021.781.543,55 terdiri dari Kas dan Bank, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar
Dimuka dan Persediaan, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:
Tabel V . 3 . 4 0 Rinc ia n As e t L ancar
No Uraian Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan
(Rp)
Persen
Tase
1 Kas dan Bank 80.882.679.325,17 72.556.254.513,14 8.326.424.812,03 11,48
2 Piutang 13.402.948.208,76 10.388.499.553,76 3.014.448.655,00 29,02
3 Penyisihan Piutang (3.702.698.709,71) (2.776.793.738,09) (925.904.971,62) 33,34
4 Persediaan 14.438.852.719,33 23.067.885.585,61 (8.629.032.866,28) 37,41
Jumlah 105.021.781.543,55 103.235.845.914,42 1.785.935.629,13 1,73
Nilai saldo aset lancar per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.785.935.629,13
atau sebesar 1,73%, kenaikan nilai saldo aset lancar disebabkan karena terdapatnya kenaikan
pada nilai saldo kas dan bank sebesar Rp8.326.424.812,03 atau 11,48%, selain itu nilai saldo
piutang terjadi peningkatan sebesar Rp3.014.448.655,00 atau 29,02% dan disisi lain untuk saldo
penyisihan piutang juga terjadi peningkatan sebesar Rp925.904.971,62 atau 33,34%, saldo
persediaan berkurang sebesar Rp8.629.032.866,28 atau sebesar 37,41%.
5.3.1.1 Kas dan Bank
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
80.882.679.325,17 72.556.254.513,14
Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp80.882.679.325,17 merupakan saldo
buku kas di Kas Daerah, Kas di Bendahra Penerimaan, Kas di Bendahara pengeluaran, Kas di
BLUD, Kas lainnya dan Kas di Bendahara BOS.
Jika dibandingkan dengan nilai Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2017 sebesar
Rp72.556.254.513,14 maka terdapat kenaikan sebesar Rp8.326.424.812,03 atau sebesar
11,48%, dengan rincian sebagai berikut:
Page 87
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
87
Tabel V . 3 . 4 1 Ri nc i a n K as da n B ank
No Uraian Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan
(Rp)
Persen
Tase
1 Kas di Kas Daerah 73.391.225.484,00 60.485.925.354,97 12.905300.129,03 21,34
2 Kas di Bendahara
Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.582,00 26.569.225,00 11,59
3 Kas di Bendahara
Penerimaan 2.996.500,00 3.990.500,00 (994.000,00) (24,91)
4 Kas di Bendahara
BLUD RSUD 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17 (2.594.435.006,00) (58,36)
5 Kas di Bendahara
BLUD Puskesmas 2.663.743.799,00 4.336.480.819,00 (1.672.737.020,00) (38,57)
6 Kas Lainnya 0,00 1.833.160.449,00 (1.833.160.449,00) (100,00)
7 Kas di Bendahara
BOS 2.717.672.653,00 1.221.790.720,00 1.495.881.933,00 122,43
Jumlah 80.882.679.325,17 72.556.254.513,14 8.326.424.812,03 11,48
a. Kas di Kas Daerah
Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp73.391.225.484,00 terdiri dari
rekening:
Kas:
- 0100.0101.00208.5 Kas Daerah 73.391.225.484,00 60.485.925.353,97
- 0100.0101.00202.9 Penerimaan 0,00 0,00
- 0100.0101.00219.2 Pengeluaran 0,00 0,00
- Lebih setor PFK 1,00
Jumlah Kas 73.391.225.484,00 60.485.925.354,97
Saldo Kas di Kas Daerah tersebut telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara saldo
Bank menurut pembukuan di BUD dengan saldo bank menurut rekening koran per 31
Desember 2018.
- Saldo menurut rekening koran bank 31 Desember 2018 73.391.225.484,00
- Saldo bank menurut pembukuan di BUD 31 Desember 2018 73.391.225.484,00
- Perbedaan: 0,00
Ini sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Bank antara BUD dengan Bank Nagari
Cabang Payakumbuh tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana pada Lampiran 5
Laporan Keuangan ini.
Page 88
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
88
b. Kas Di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2018 sebesar
Rp255.741.807,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 3 . 4 2 Ri nc i a n K as di B e nda har a Pe n ge l uar a n
No Nama OPD 2018 2017
1 Dinas Pendidikan UYHD 0,00 7.885.800,00
Hutang PFK 0,00 135.000,00
Jumlah 0,00 8.020.800,00
2 Dinas Kesehatan UYHD 66.296.827,00 69.008.880,00
Hutang PFK 0,00 0,00
Jumlah 66.296.827,00 69.008.880,00
3 Dinas Pekerjaan Umum UYHD 140.476.103,00 47.104.542,00
Hutang PFK 6.142.000,00 37.312.308,00
Jumlah 146.618.103,00 84.416.850,00
4
Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja UYHD 23.286.204,00 21.345.300,00
Hutang PFK 0,00 0,00
Jumlah 23.286.204,00 21.345.300,00
5 Dinas Parpora UYHD 19.535.673,00 5.903.100,00
Hutang PFK 0,00 0,00
Jumlah 19.535.673,00 5.903.100,00
6 Dinas TanPan dan UYHD 0,00 34.827.519,00
Holtikultura Hutang PFK 0,00 5.649.773,00
Jumlah 0,00 40.477.292,00
7 Dinas Perpus & Kearsipan UYHD 5.000,00 360,00
Hutang PFK 0,00 0,00
Jumlah 5.000,00 360,00
Jumlah UYHD 249.599.807,00 186.075.501,00
Hutang PFK
OPD 6.142.000,00 43.097.081,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.582,00
Terdapat peningkatan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 dibandingkan
dengan Tahun 2017, dimana pada Tahun 2018 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah
sebesar Rp255.741.807,00, sedangkan Tahun 2017 adalah sebesar Rp229.172.582,00.
Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari UYHD dan Utang PFK berupa pajak yang
belum disetor per 31 Desember 2018. UYHD telah disetor seluruhnya ke rekening Kas
Penerimaan Daerah Nomor 0100.0101.00202.9 dengan rincian sebagai berikut:
Page 89
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
89
No OPD Jumlah
setoran
Jumlah
setoran
seharusnya
Selisih Tanggal bukti
Setoran
1. UYHD Dinas Kesehatan
-Penyetoran sisa UP 66.296.827,00 66.296.827,00 0,00 8 Januari 2019
2. UYHD Dinas Pekerjaan Umum
-Penyetoran sisa TU 139.911.671,00 139.911.671,00 0,00 3 Januari 2019
-Penyetoran sisa UP 85.713,00 85.713,00 0,00 4 Januari 2019
-Penyetoran sisa UP 69.319,00 69.319,00 0,00 17 Januari 2019
-Penyetoran sisa TU 409.400,00 409.400,00 0,00 17 Januari 2019
3. UYHD Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja
-Penyetoran sisa GU 23.686.204,00 23.286.204,00 400.000,00 2 Januari 2019
4. UYHD Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga
-Penyetoran sisa TU 21.535.673,00 19.535.673,00 2.000.000,00 8 Januari 2019
5. UYHD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
-Penyetoran sisa GU 5.000,00 5.000,00 0,00 8 Januari 2019
JUMLAH 251.999.807,00 249.599.807,00 2.400.000,00
Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
terdapat kelebihan penyetoran UYHD. Kelebihan Penyetoran UYHD pada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp400.000,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga sebesar Rp2.000.000,00 akan dicatat dan diakui sebagai Pendapatan pada Tahun
2019. Rekapitulasi penyetoran UYD Tahun 2018 terlampir pada Lampiran 6.
c. Kas Dibendahara Penerimaan
Saldo Kas dibendahara penerimaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.996.500,00
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V . 3 . 4 3 Ri nc i a n K as di B e nda har a Pe n e r i ma an
No Perangkat Daerah Tahun 2018 Tahun 2017
Kenaikan/ Persen
Tase Penurunan
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Dinas Kesehatan 2.996.500,00 3.990.500,00 (994.000,00) 24 %
Jumlah 2.996.500,00 3.990.500,00 (994.000,00) 24 %
Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp994.000,00 atau sebesar 24% jika dibandingkan
dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.990.500,00. Kas di bendahara Penerimaan
Page 90
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
90
pada Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut diatas, telah disetorkan ke Kas Daerah, dengan
rincian sebagai berikut:
No
OPD Jumlah setoran Tanggal bukti Setoran
Dinas Kesehatan
1. Retribusi Puskesmas Suliki 659.000,00 7 Januari 2019
2. Retribusi Puskesmas Muara Paiti 773.500,00 7 Januari 2019
3. Retribusi Puskesmas Situjuh 257.500,00 14 Januari 2019
4. Retribusi Puskesmas Pakan Rabaa 82.500,00 14 Januari 2019
5. Retribusi Puskesmas Taram 105.000,00 14 Januari 2019
6. Retribusi Puskesmas Batu Hampar 192.500,00 14 Januari 2019
7. Retribusi Puskesmas Mungka 120.000,00 14 Januari 2019
8. Retribusi Puskesmas Koto Baru 269.000,00 14 Januari 2019
9. Retribusi Puskesmas Sialang 105.000,00 14 Januari 2019
10. Retribusi Puskesmas Maek 30.000,00 14 Januari 2019
11. Retribusi Puskesmas Gunung Malintang 75.000,00 14 Januari 2019
12. Retribusi Puskesmas Mungo 150.000,00 14 Januari 2019
13. Retribusi Puskesmas Pangkalan 37.500,00 14 Januari 2019
14. Retribusi Puskesmas Koto Tinggi 140.000,00 14 Januari 2019
JUMLAH 2.996.500,00
Kas pada Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Tahun 2017 sebesar Rp3.990.500,00
berupa hasil penjualan Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-puskesmas
yang masih berada ditangan Bendahara Penerima Pembantu per 31 Desember 2017. Kas
pada Bendahara Penerima tersebut telah dicatat dan diakui sebagai Silpa Tahun 2017 dan
telah disetorkan ke Kas Daerah rekening penerimaan Nomor: 0101.00202.9 pada tanggal 15
Januari 2018 sebesar Rp598.500,00 dan tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp3.326.000,00
serta tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp66.000,00.
d. Kas di BLUD
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari saldo kas pada:
- BLUD RSUD Dr.Achmad Darwis sebesar Rp1.851.299.082,17
- BLUD Puskesmas sebesar Rp2.663.743.799,00
Kas di BLUD RSUD dr.Achmad Darwis per 31 Desember 2018 dan 2017 tersebut dapat
terinci sebagai berikut:
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
- Kas di Bank Bend.Penerima (Bank
Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek
0104.0101.00002-3
1.230.368.220,00 3.392.680.638,00
- Kas Tunai Bend.Penerima 2.590.700,00 3.187.500,00
- Kas di Bank Bend.Pengeluaran (Bank
Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek 618.340.162,17 1.049.865.950,17
Page 91
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
91
0104.0101.00001-0
- Kas Tunai Bend. Pengeluaran BLUD 0,00 0,00
Jumlah 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17
Laporan Keuangan BLUD RSUD dr Achmad Darwis terlampir pada Lampiran 7
Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 dapat
terinci sebagai berikut:
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
- Kas di Bank Bendahara BLUD (Bank Nagari Cabang
Payakumbuh)
Rek 0100.0101.00354-1
2.612.358.643,00 0,00
- Kas Tunai Bendahara BLUD 51.385.156,00 0,00
Jumlah 2.663.743.799,00 0,00
Semenjak berdirinya BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 1
Januari 2018 maka seluruh Dana Kapitasi JKN yang sebelumnya ditampung di rekening
masing-masing puskesmas dipindahkan ke rekening BLUD Dinas Kesehatan dan rekening
Dana Kapitasi JKN pada masing-masing puskesmas dinyatakan ditutup.
Rincian Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:
No NAMA PUSKESMAS NO REKENING SALDO AWAL
BLUD
1 Puskesmas Tanjung Pati 0100.0101.003716 370.835.443,00
2 Puskesmas Batu Hampar 0100.0101.003742 460.136.893,00
3 Puskesmas Suliki 0104.0101.000046 102.892.067,00
4 Puskesmas Maek 0104.0101.000050 224.608.200,00
5 Puskesmas Mungo 0100.0101.003764 432.293.992,00
6 Puskesmas Taram 0100.0101.003720 183.224.366,00
7 Puskesmas Pakan Raba'a 0105.0101.000012 324.749.294,00
8 Puskesmas Mungka 0104.0101.000105 200.159.137,00
9 Puskesmas Banjo Loweh 0104.0101.000072 125.181.682,00
10 Puskesmas Pdg Kandis 0104.0101.000094 39.744.777,00
11 Puskesmas Pangkalan 1800.0101.000151 115.531.448,00
12 Puskesmas Kt.Baru Sml 0100.0101.003705 567.426.961,00
13 Puskesmas Gn Malintang 1800.0101.000140 40.072.160,00
14 Puskesmas Sialang 1800.0101.000184 43.976.220,00
15 Puskesmas Situjuah 0100.0101.003786 216.689.172,00
16 Puskesmas Rimbo Data 1800.0101.000162 34.188.257,00
17 Puskesmas Dangung-dangung 0104.0101.000083 286.150.665,00
18 Puskesmas Piladang 0100.0101.003731 60.353.667,00
19 Puskesmas Koto Tinggi 0104.0101.000035 111.405.935,00
Page 92
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
92
No NAMA PUSKESMAS NO REKENING SALDO AWAL
BLUD
20 Puskesmas Baruah Gunuang 0104.0101.000061 41.302.647,00
21 Puskesmas Muaro Paiti 1800.0101.000173 145.703.220,00
22 Puskesmas Halaban 0105.0101.000034 209.854.616,00
JUMLAH 4.336.480.819,00
Disamping itu, periode 31 Desember 2018 masih terdapat sisa rekening pada 3 (tiga)
Puskesmas yaitu pada:
NO NAMA PUSKESMAS NO REKENING SALDO
1 Puskesmas Suliki 0104.0101.000046 146,00
2 Puskesmas Gunung Malintang 1800.0101.000140 1.400.000,00
3 Puskesmas Sialang 1800.0101.000184 21.585.000,00
JUMLAH 22.985.146,00
Sejumlah uang pada 3 (tiga) rekening Puskesmas sebesar Rp22.985.146,00 tersebut
merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan persalinan yang sudah
dipertanggungjawabkan/di SPJ kan oleh Dinas Kesehatan dan tidak merupakan bagian dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2018, akan tetapi merupakan dana Jasa
Persalinan yang belum ditarik/dicairkan dari rekening Bendahara Puskesmas karena tidak
bisa dilakukan penarikan setelah tanggal 28 Desember 2018. Laporan Keuangan BLUD
Puskesmas ada pada Lampiran 8.
e. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2018 adalah Sebesar Rp2.717.672.653,00 dengan
rincian sebagai berikut:
- Saldo Dana BOS SD 2.077.978.934,00
- Saldo Dana BOS SMP 639.693.719
Jumlah 2.717.672.653,00
Laporan Penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana BOS ada Pada Lampiran 9.
f. Kas Lainnya
Tidak terdapat kas lainnya paada tahun anggaran 2018. Kas Lainnya per 31 Desember 2017
sebesar Rp1.833.160.449,00 merupakan kas yang berada pada OPD Dinas Tanaman Pangan
Holtikultura, Dinas Pendidikan, BPBD dan Dinas Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:
Page 93
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
93
NO OPD Bank/No.Rekening Nama Pemilik Rekening Saldo Per
31/12/2017
1 Dinas
Tanpanholtbun
Bank Nagari Cab. Pyk
0100.0210.20995.4 UPT.BBTH Pdg.Mengatas 33.012.574,00
0100.0210.20996.6 UPT.BBTP Situjuh 1.794.655.656,00
BNI Cab.
Payakumbuh
0060779459 Dinas Pertanian Kab.50 Kota 44.980,00
006601002562 3.874.176,00
Jumlah 1.831.587.386,00
2 Dinas Pendidikan
Bank Nagari Cab.Pyk
0100.0210.12025.6 - Kec. Akabiluru 73.630,00
0100.0210.12055.4 - Kec. Bukir Barisan 140.332,00
0100.0210.12013.1 - Kec. Guguak 50.065,00
0100.0210.12035.9 - Kec. Gunuang Omeh 26.418,00
0100.0210.11962.1 - Kec. Harau 249.969,00
0100.0210.12054.2 - Kec. Lareh SH 198.302,00
0100.0210.12067.1 - Kec. Luak 52.771,00
0100.0210.12079.7 - Kec. Mungka 52.517,00
0100.0210.11974.6 - Kec. Payakumbuh 254.285,00
0100.0210.12019.1 - Kec. Suliki 39.342,00
Jumlah 1.137.631,00
3 BPBD
Bank Nagari Cab.Pyk
60778138 Ketua Satlak PBP 420.260,00
4 Dinas Kesehatan -
BRI Cab.Pyk
0256 01 000601 30 2 Dinkes Kab.Lima Puluh Kota 15.172,00
Jumlah Total 1.833.160.449,00
Kas Lainnya tahun anggaran 2017 telah dicatat dan diakui sebagai bagian dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017.
Kas Lainnya Tahun 2017 sebesar Rp1.833.160.449,00 tersebut telah disetor ke Rekening
Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:
Page 94
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
94
No OPD Jumlah Kas
Lainnya Jumlah Setoran
Tanggal bukti
Penerimaan
pada Kasda
1. Dinas Tanaman Pangan
Holtikultura 33.012.574,00 33.155.818,00 7 Mei 2018
1.794.655.656,00 1.800.434.038,00 7 Mei 2018
44.980,00 44.980,00 8 Mei 2018
3.874.176,00 11.018.200,00 7 Mei 2018
Jumlah 1.831.587.386,00 1.844.653.036,00
Penjelasan:
Terdapat kelebihan Penyetoran atas Kas Lainnya sebesar Rp13.065.650,00 dan kelebihan tersebut dicatat
sebagai Pendapatan Tahun 2018.
2. Dinas Pendidikan 1.130.131,00 1.130.131,00 7 Mei 2018
7.500,00 7.500,00 8 Mei 2018
Jumlah 1.137.631,00 1.137.631,00
Penjelasan:
Tidak terdapat perbedaan penyetoran dengan nilai yang harus disetor
3. BPBD/Ketua Satlak PBP 420.260,00 420.260,00 8 Mei 2018
Penjelasan:
Tidak terdapat perbedaan penyetoran dengan nilai yang harus disetor
4. Dinas Kesehatan 15.172,00 15.172,00 15 Maret 2018
Penjelasan:
Tidak terdapat perbedaan penyetoran dengan nilai yang harus disetor
5.3.1.2. Piutang
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
13.402.948.208,76 10.388.499.553,76
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Tahun 2018 dan Tahun 2017 dengan rincian sebagai
berikut:
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
a. Piutang Pajak 6.440.833.593,00 5.145.492.071,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017. Tagihan
Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017 yang sampai dengan tanggal Neraca belum
dilunasi/disetorkan Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan, yang
terinci atas:
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
- Pajak Restoran 19.453.800,00 19.453.800,00
- Piutang Pajak Reklame 4.650.500,00 4.650.000,00
Page 95
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
95
- Piutang PBB-P2 6.416.729.293,00 5.121.388.271,00
Jumlah 6.440.833.593,00 5.145.492.071,00
- Piutang Pajak Restoran sebesar Rp19.453.800,00 merupakan piutang pajak restoran sejak
Tahun 2008 sebesar Rp19.453.800,00 yang timbul sebagai akibat dari penetapan masa
yang dikeluarkan setiap bulannya pada tahun tersebut.
- Piutang Pajak Reklame sebesar Rp4.650.500,00 merupakan piutang pajak reklame Tahun
2018.
- Piutang PBB-P2 Tahun 2018 dan 2017 merupakan Piutang PBB sampai dengan 2018 dan
2017 dengan rincian sebagai berikut.
- Piutang PBB Tahun 2009 84.954.149,00 85.359.229,00
- Piutang PBB Tahun 2010 181.129.095,00 181.865.609,00
- Piutang PBB Tahun 2011 445.834.224,00 449.271.458,00
- Piutang PBB Tahun 2012 531.616.250,00 533.687.645,00
- Piutang PBB Tahun 2013 1.153.648.072,00 1.156.155.386,00
- Piutang PBB Tahun 2014 571.744.222,00 573.596.655,00
- Piutang PBB Tahun 2015 751.443.643,00 753.405.357,00
- Piutang PBB Tahun 2016 678.208.952,00 679.684.511,00
- Piutang PBB Tahun 2017 694.322.055,00 708.362.421,00
- Piutang PBB Tahun 2018 1.323.828.631,00 0,00
Jumlah 6.416.729.293,00 5.121.388.271,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
b. Piutang Retribusi 440.581.000,00 393.006.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu
tagihan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2017 yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi
ke Rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran
bersangkutan. Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut.
- Retr. Pelayanan Kesehatan 261.700.000,00 242.514.000,00
- Retr. Pelayanan Persampahan 9.636.000,00 9.636.000,00
- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 4.190.000,00 6.010.000,00
- Ret. Terminal 0,00 4.806.000,00
- Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga 165.055.000,00 130.040.000,00
Jumlah 440.581.000,00 393.006.000,00
Piutang Retribusi Tahun 2018 tersebut terdapat pada:
- Dinas Kesehatan, atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, berupa Klaim Persalinan:
Page 96
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
96
1 Klaim Persalinan Susulan Bulan Juli,September,Oktober
2017 yang terdapat pada Puskesmas Suliki 700.000,00
2 Klaim Persalinan Susulan Tahun 2018 125.000.000,00
3 Klaim Persalinan Bulan September s/d Desember 2018 136.000.000,00
Jumlah 261.700.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.636.000,00 atas pelayanan pengambilan sampah
masyarakat yang belum dibayarkan oleh pemilik rumah, rumah makan, toko, dan kios.
Piutang tersebut merupakan Piutang 2013 yang belum terbayar sampai dengan Tahun
2018.
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan atas Retribusi Pemakaian kekayaan
Daerah berupa sewa alat hand tractor dan pompa air pada Tahun 2011 yang belum
dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut.
Uraian
Saldo Awal
piutang Pelunasan
Saldo Akhir
piutang
Hand Tractor Singkal (6,5 PK) 750.000,00 160.000,00 590.000,00
Hand Tractor Singkal (6 PK) 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
Sewa Pompa Air 200.000,00 200.000,00 0,00
Jumlah 4.550.000,00 360.000,00 4.190.000,00
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2017 berupa Sewa Alat Hand
Tractor telah dicicil sebesar Rp160.000,00 oleh Kelompok Tani Tunas Baru Sialang Bawah
dan telah diterima di rekening Kas Daerah tanggal 28 Desember 2018 dan Piutang sewa
mesin pompa air juga sudah dilunasi sebesar Rp200.000,00 oleh Kelompok Tani Harapan
Kita Kecamatan Payakumbuh dan telah diterima di Rekening Kas Daerah tanggal 28
Desember 2018.
- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, atas karcis Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga Desember 2018 sebesar Rp165.055,000,00 dan telah disetorkan ke
Kas Daerah tanggal 7 Januari 2019.
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
c. Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.070.000,00
2.070.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan Deviden BPR
berupa piutang deviden BPR Kampung Baru Muara Paiti Kecamatan Kapur IX atas
penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Deviden Tahun 2013
yang harusnya disetor ke Kas Daearah di 2014. Namun BPR tersebut sesuai dengan Surat
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014
tanggal 18 November 2014 perihal Informasi Kondisi BPR disampaikan bahwa PT BPR
LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Bank dengan status Dalam Pengawasan
Khusus (DPK).
Page 97
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
97
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah. 6.519.463.615,76
2.850.792.828,76
Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per
31 Desember 2018 dan 2017, yang terinci atas:
Uraian Piutang Tahun 2018 Tahun 2017
- Piutang Kendaraan Roda Dua-Kades 76.500.000,00 76.500.000,00
- Bunga Dana Bergulir 76.851.310,00 76.851.310,00
- Denda Dana Bergulir 15.169.048,76 15.169.048,76
- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD 6.350.943.257,00 2.682.272.470,00
Jumlah 6.519.463.615,76 2.850.792.828,76
- Piutang Kendaraan Roda Dua-Kades sebesar Rp76.500.000,00 merupakan pemberian
fasilitas cicilan kendaraan roda dua kepada beberapa kepala desa yang ada di 13
Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Piutang Bunga dan Denda Dana Bergulir per 31 Desember 2018 terdapat pada:
OPD Bunga Dana Bergulir Denda Dana
Bergulir
- Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag 39.264.470,00 9.356.068,76
- Dinas Peternakan dan Keswan 20.946.000,00
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtbun 16.640.840,00 5.812.980,00
Jumlah 76.851.310,00 15.169.048,76
Rincian perhitungan bunga dan denda dari Investasi Non Permanen Lainnya ini
sebagaimana terlihat pada Lampiran 10 Laporan Keuangan ini.
- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD Achmad Darwis sebesar Rp6.350.943.257,00 yang
terdiri dari Piutang Klaim Pelayanan BPJS, Piutang Klaim ke Asuransi Jasa Raharja,
Piutang Pelayanan Ambulance, Piutang Obat dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai
berikut:
1 Piutang Rawatan BPJS:
a. Klaim Susulan Januari 2018 tahap II 4.498.600,00
b. Klaim Susulan Maret 2018 tahap II 4.498.600,00
c. Klaim Perbaikan Agustus RJTL 2018 119.182.000,00
d. Klaim Perbaikan Agustus RITL 2018 89.055.800,00
e. Klaim Perbaikan September RJTL 2018 183.000,00
f. Klaim Perbaikan September RITL 2018 90.320.700,00
Page 98
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
98
g. Klaim RJTL Oktober 2018 601.018.800,00
h. Klaim RITL Oktober 2018 821.589.700,00
ii. Klaim perbaikan
Oktober RJTL 2018 183.000,00
j. Klaim perbaikan Oktober RITL 2018 86.978.000,00
k. Klaim RITL Nopember 2018 974.438.700,00
l. Klaim RITL Nopember 2018 565.516.800,00
m. Klaim perbaikan RJTL Nopember 2018 2.368.400,00
n . Klaim perbaikan RITL Nopember 2018 85.388.000,00
o. Klaim RJTL Desember 2018 609.502.000,00
p. Klaim RITL Desember 2018 1.019.483.400,00
Jumlah Klaim Rawatan BPJS 5.074.205.500,00
2. Piutang Rawatan Umum
a.
Bay
i
Mar
eta 520.000,00
b.
Ilde
ni 940.000,00
c. Sah
lina
r 2.479.000,00
Jumlah Klaim Rawatan Umum 3.939.000,00
3 Piutang Klaim Ambulance:
a. Klaim Bulan November 2017 1.980.000,00
b. Klaim Bulan Desember 2017 445.000,00
c. Klaim Bulan Januari 2018 4.260.000,00
d. Klaim Bulan Maret 2018 1.370.000,00
e. Klaim Bulan April 2018 1.065.000,00
f. Klaim Bulan Mei 2018 3.510.000,00
g. Klaim Bulan Juni 2018 4.415.000,00
h. Klaim Bulan Juli 2018 5.550.000,00
i. Klaim Bulan Agustus 2018 5.025.000,00
j. Klaim Bulan September 2018 4.105.000,00
k. Klaim Bulan Oktober 2018 7.170.000,00
l. Klaim Bulan November 2018 5.945.000,00
m. Klaim Bulan Desember 2018 6.110.000,00
Jumlah Klaim Ambulance 50.950.000,00
Page 99
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
99
4 Piutang Klaim Obat Kronis:
a. Klaim Bulan Januari 2018 128.894.808,00
b. Klaim Bulan Februari 2018 116.680.949,00
c. Klaim Bulan Maret 2018 137.553.786,00
d. Klaim Bulan Agustus 2018 100.068.957,00
e. Klaim Bulan September 2018 114.150.568,00
f. Klaim Bulan Oktober 2018 121.538.550,00
g. Klaim Bulan November 2018 128.468.949,00
h. Klaim Bulan Desember 2018 146.569.133,00
Jumlah Klaim Obat Kronis 993.925.700,00
5 Jampersal
a. Klaim Jampersal November susulan 2018 82.482.900,00
b. Klaim Jampersal Desember 2018 103.051.100,00
Jumlah Klaim Jampersal 185.534.000,00
6 Klaim Denda BPJS
Klaim Denda BPJS 39.989.057,00
Jumlah Klaim Denda BPJS 39.989.057,00
7 Piutang Penunjang
Piutang Institusional Fee dr.Radiologi dari Rumah Sakit
dr.Achmad Muchtar Bukittinggi 2.400.000,00
Jumlah Piutang 6.350.943.257,00
Tidak terdapat piutang TPTGR Tahun 2018 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota. Piutang TPTGR merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlaknya (SKTJM)
oleh Majelis TPTGR.
Tahun
2018
Tahun
2017
(Rp) (Rp)
e. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00 1.997.138.654,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak terdapat
piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018. Rincian piutang Bagi Hasil Pajak Tahun
2018 dan Tahun 2017 sebagai berikut:
1 PKB 0,00 370.992.979,00
Page 100
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
100
2 BBNKB 0,00 426.695.591,00
3 PBBKB 0,00
4 PAP 0,00
5 Pajak Rokok 0,00 1.199.450.084,00
Jumlah 0,00 1.997.138.654,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
5.3.1.3. Penyisihan Piutang Pendapatan (3.702.698.709,71) (2.776.793.738,09)
Jumlah tersebut merupakan penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017, penyisihan piutang
tersebut dapat dirinci atas:
1. Penyisihan Piutang Pajak (3.493.408.599,66) (2.582.749.953,21)
2. Penyisihan Piutang Retribusi (11.141.775,00) (12.552.100,00)
3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (1.035.000,00) (1.035.000,00)
4. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD
Yang Sah (197.113.335,05) (170.470.991,61)
5. Penyisihan Piut.BHP Provinsi 0,00 (9.985.693,27)
Jumlah (3.702.698.709,71) (2.776.793.738,09)
Rincian perhitungan Penyisihan Piutang tersebut sebagaimana terlihat pada Lampiran 11
Laporan Keuangan ini.
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
5.3.1.4. 4. Persediaan 14.438.852.719,33 23.067.885.585,61
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdiri
dari:
- ATK, Barang Cetak 540.210.547,77 451.955.023,00
- Obat-Obatan 4.657.160.106,56 4.961.861.118,79
- Bahan Kimia 26.468.000,00 15.315.200,00
- Alat Listrik 23.121.290,00 18.790.250,00
- Bangunan 0,00 15.317.551.530,00
- Alat Kebersihan 25.384.920,00 29.364.877,00
- Alat Kesehatan 661.359.444,78 446.297.683,82
- Alat Labor 0,00 235.573.718,00
- Bahan Gizi 28.321.962,50 82.921.501,00
Page 101
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
101
- Alat Kontrasepsi dan Non
Kontrasepsi 73.813.962,00 192.222.102,00
- Lain-Lain 8.403.012.485,72 1.316.032.582,00
Jumlah 14.438.852.719,33 23.067.885.585,61
Rekapitulasi Persediaan per SKPD sebagaimana terlihat pada Lampiran 12 Laporan
Keuangan-Daerah ini.
Persediaan Obat-obatan senilai Rp4.657.160.106,56 yang terdapat pada empat OPD
sebagaimana terlihat pada Lampiran 13 Laporan Keuangan ini.
Berdasarkan hasil stock opname obat dan BMHP pada Instalasi Farmasi RSUD dr Achmad
Darwis maka dilaporkan obat dan BMHP yang expire date selama Tahun 2018 adalah senilai
Rp38,984,979.18. Obat dan BMHP ini merupakan obat dan BMHP yang dibeli selama periode
Tahun 2013 s.d 2018 (data laporan obat dan BMHP expired date terlampir pada Lampiran
14). Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa penjelasan penyebab terjadinya obat
expire date yaitu:
a. Sefoperazone injeksi, merupakan obat antibiotic injeksi yang menjadi pilihan oleh dokter
apabila obat antibiotic injeksi pilihan utama tidak tersedia (sefotaksim injeksi dan
seftriakson injeksi). Pada awal Tahun 2017 sempat terjadi kekosangan obat sefotaksim
injeksi dan seftriakson injeksi di pasaran sehingga dibeli sefoperazone injeksi sebagai obat
pengganti, ketika obat pilihan utama sudah tersedia maka Dokter cenderung memilih obat
antibiotic pilihan utama sehingga terjadi obat yang expire date.
b. Amiodaron injeksi, Inviclot injeksi, comafusin hepar merupakan obat High alert yang
digunakan di ICU, obat ini harus tersedia di RS sebagai obat emergency tetapi jika tidak
ada kasus atau kasusnya sedikit maka obat ini tidak terpakai.
c. Obat untuk pasien jiwa (haloperidol tablet). Obat ini dibeli pada Tahun 2013 dengan
menggunakan dana APBD dan pada saat itu dokter umum masih bisa melakukan
pelayanan di poli jiwa RSUD.Mulai dari Tahun 2016 kebijakan dari BPJS mengharuskan
pelayanan poli dilakukan oleh dokter spesialis maka RSUD dr Achmad Darwis melakukan
perjanjian kerja sama dengan RSJ HB Saanin Padang untuk referral dokter spesialis jiwa,
Pelayanan ini tidak berjalan lama karena PKS terputus karena RSJ dr HB Saanin tidak
bisa melepas dokter spesialisnya untuk referral sehingga terjadi kekosongan pelayanan
poli jiwa di RSUD dr Achmad Darwis dan obat jiwa tidak dapat dimanfaatkan sampai
pada awal Tahun 2017 RSUD dr Achmad Darwis mendapatkan tenaga dokter spesialis
jiwa pindahan dari RSUD dr HB Saanin.
d. Metformin tablet 850 mg merupakan obat tablet yang digunakan untuk pasien DM, seiring
dengan perkembangan tehnologi obat maka pada awal Tahun 2017 Dokter spesialis
penyakit dalam lebih memilih pemakaian obat insulin flekspen sehingga pemakaian obat
metformin tablet menjadi sangat terbatas dan expire date.
e. Metoklopramid tablet merupakan obat anti emetic ( obat anti muntah ) yang dibeli pada
Tahun 2013 dari dana APBD.seiring dengan perkembangan tehnologi obat maka karena
efek sampingnya yang lebih berat dibandingkan dengan obat sejenis maka obat ini tidak
menjadi pilihan utama lagi bagi dokter.
Page 102
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
102
Pada Dinas Kesehatan terdapat persediaan obat expired sebesar Rp32.586.125,00 dengan
rincian sebagai berikut:
NO NAMA
SATUAN/
KMS JUMLAH
HARGA
(Rp)
TOTAL HARGA
(Rp)
1 MgSO4 20% Vial 2,329 2,800,00 6,521,200,00
2 Furosemid Inj Ampul 35 1,920,00 67,200,00
3 Pirantel Pamoat Tab ktk/100 17 30,800,00 523,600,00
4 Propanolol 40 Mg Tab ktk/100 43 11,000,00 473,000,00
5 Carbamazepin tab ktk/100 165 28,000,00 4,620,000,00
6 Megotrin inj Ampul 910 2,750,00 2,502,500,00
7 Aqua Gel Steril Pcs 37 46,458,00 1,718,946,00
8 Mg SO4 40% Vial 2,442 3,500,00 8,547,000,00
9 Scaple Blades no 10 ktk/100 13 473,708,00 6,158,204,00
10 Mg SO4 20% Vial 12 2,800,00 33,600,00
11 Sianocobalamin tab btl/1000 28 16,200,00 453,600,00
12 Atropin Tab ktk/100 16 7,700,00 123,200,00
13 Atropin Inj Ampul 437 1,263,00 551,931,00
14 Mg SO4 40% Vial 12 3,500,00 42,000,00
15 Haloperidol 5 mg ktk/100 25 10,000,00 250,000,00
JUMLAH 32,585,981,00
Persediaan Lain-lain senilai Rp8.403.012.485,72 yang terdapat pada sembilan OPD
sebagaimana terlihat pada Lampiran 15 Laporan Keuangan ini.
5.3.2 Investasi Jangka
Panjang
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
35.665.331.260,34 22.328.305.333,54
Investasi Jangka Panjang Tahun 2018 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi
Permanen dengan rincian sebagai berikut:
5.3.2.1 Investasi Non
Permanen bersih
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
448.392.938,00 469.991.763,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan
2017. Investasi dimaksud berupa penyaluran Dana Bergulir kepada sekelompok masyarakat,
unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke
Page 103
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
103
instansi teknis pengelola, guna digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok lainnya yang
memerlukan. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir tersebut masih merupakan Investasi Non
Permanen-Dana Bergulir lama yang dikelola oleh tiga OPD dan belum dalam bentuk BLU.
Nilai Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir tersebut disajikan sesuai dengan Buletin
Teknis SAP Nomor 07 Akuntansi Dana bergulir, dimana nilai Investasi Non Permanen-Dana
Bergulir yang dicatat di neraca menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net
Realizable Value). Telah dilakukan penyisihan terhadap Investasi Non Permanen-Dana Bergulir
yang tidak tertagih berdasarkan jatuh temponya (aging schedule). Hal ini diatur dengan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah.
Adapun Nilai Bersih Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh tiga OPD
tersebut untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.
No SKPD Pengelola 2018 2017
1 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
a
. Investasi Non Permanen Lainnya 256.000.000,00 256.000.000,00
b
. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (104.546.690,00) (93.538.865,00)
c
. Investasi Non Permanen Bersih 151.453.310,00 162.461.135,00
2 Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
a
. Investasi Non Permanen Lainnya 389.196.328,00 389.196.328,00
b
. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (141.817.450,00) (141.817.450,00)
c
. Investasi Non Permanen Bersih 247.378.878,00 247.378.878,00
3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
a
. Investasi Non Permanen Lainnya 115.000.000,00 115.000.000,00
b
. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (65.439.250,00) (54.848.250,00)
c
. Investasi Non Permanen Bersih 49.560.750,00 60.151.750,00
Jumlah Kabupaten Lima Puluh Kota
a. Investasi Non Permanen Lainnya 760.196.328,00 760.196.328,00
b. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (311.803.390,00) (290.204.565,00)
c. Investasi Non Permanen Bersih 448.392.938,00 469.991.763,00
Sesuai dengan kebijakan akuntansi, maka penyisihan investasi non permanen lainnya dana
bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan
Page 104
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
104
melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih
beredar (outstanding). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih
dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dimulai sejak jatuh tempo.
Saldo dana pada rekening penampung pengembalian pokok, bunga dan denda disimpan oleh
Pengelola Investasi Non Permanen lainnya dari 3 OPD Tahun 2018 adalah sebesar
Rp1.165.829.301,00 dengan rincian sebagai berikut:
No SKPD Pengelola
No Rekening di
Bank Nagari
Saldo per 31 Des
2018
Saldo per 31 Des
2017
1.
Dinas Koperasi,UMKM dan
Perindag 0100.0207.05310-1 229.575.540,00 226.642.769,00
2. Dinas Tanpanhol
- Eks Tanaman Pangan 0100.0207.18667-1 759.934.469,00 400.932.466,00
- Eks Perkebunan untuk
pengembalian pokok 0100.0207.03451-8 7.715.203,00 7.700.694,00
- Eks Perkebunan untuk
pengembalian bunga 0100.0207.03449-1 109.952.362,00 108.578.832,00
3.
Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
-Pokok RRMC 0100.0207.01387-4 10.965.590,00 10.910.892,00
-Pokok KSP 0100.0210.01672-6 47.686.137,00 46.522.385,00
-Bunga KSP 0100.0210.01673-8 0,00
Jumlah 1.165.829.301,00 801.288.038,00
Dana Bergulir pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bersumber dari Dana APBN dan
Dana APBD. Dana Bergulir yang bersumber dari dana APBN diperoleh Tahun 2000 sampai
dengan Tahun 2008 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Pemberdayaan kelembagaan pangan di pedesaan Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar
Rp1.350.000.000,00
2. Rice Miling Unit (PMI) Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp123.500.000,00
3. Peningkatan mutu intensitas padi Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar
Rp1.894.350.000,00
4. Pengembangan Agribisnis Jagung Tahun 2002 s/d 2003 dengan jumlah dana sebesar
Rp489.219.350,00
5. Pengembangan Agribisnis Manggis Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar
Rp1.186.762.500,00
6. Pengembangan dan Perluasan Jeruk Tahun 2006 s/d 2007 dengan jumlah dana sebesar
Rp659.512.925,00
7. Pengembangan Sayur Organik dan Holtikultura Terintegrasi Ternak Tahun 2007 dengan
jumlah dana sebesar Rp135.300.000,00
8. Konservasi Lahan Tahun 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp124.979.750,00
9. Pembinaan dan Ketahanan Masyarakat Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar
Page 105
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
105
Rp404.500.000,00
10. P2TP (Kredit Mikro) Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000,00
11. Penangkar SPL OCEF Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp39.576.200,00
12. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2008 dengan jumlah dana
sebesar Rp269.960.000,00
Dana bergulir yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2003 dengan jumlah guliran awal
sebesar Rp216.375.000,00 dimana sampai sekarang telah menjadi sebesar Rp511.009.447
dengan pengembalian sebesar Rp387.973.540,00 dan tunggakan sebesar Rp123.035.907,00.
5.3.2.2 Investasi Permanen – Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
35.216.938.322,34 21.858.313.570,54
Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
pada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan 2017.
Investasi Jangka Panjang sejumlah tersebut ditempatkan pada satu Perusahaan Daerah yang hak
kepemilikannya berada pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada perusahaan
lembaga keuangan dengan hak kepemilikan minoritas dan tidak memiliki kendali signifikan atas
manajemen serta pada PT Balairung Citrajaya Sumbar. Jumlah penyertaan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan
tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel V . 3 . 4 4 Ri nc i a n I n ve sta s i Pe r mane n
No Jenis Penyertaan
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
1 PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota
16.566.938.322,34 3.208.313.570,54
2 PT Bank Nagari 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00
3 Bank Perkreditan Rakyat ( 6 BPR) 425.000.000,00 425.000.000,00
4 PT.Balairung Citrajaya Sumbar 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Jumlah 35.216.938.322,34 21.858.313.570,54
a. Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan 31
Desember 2018 setelah diakumulasikan dengan kerugian adalah sebesar
Rp16.566.938.322,34 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
1) Rincian Perhitungan Kepemilikan Modal sebelum memperhitungkan laba/rugi PDAM
No Uraian
Tahun 2018 Tahun 2017
1. Penyertaan Pemerintah Pusat 15.875.036.144,00 15.875.036.144,00
2. Penyertaan Pemerintah Daerah (Pemda) 30.532.955.693,00 6.368.618.093,00
3. Penyertaan Pemerintah Daerah yang
belum ditetapkan statusnya
1.975.884.400,00 19.221.284.000,00
Page 106
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
106
No Uraian
Tahun 2018 Tahun 2017
4. Hibah 198.000.000,00 198.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal 48.581.876.237,00 41.662.938.237,00
2) Berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Unaudit, didapatkan informasi bahwa:
1. Akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya sampai
dengan 2017
(20.278.249.444,00) 2. Rugi Tahun Berjalan 2018 (1.943.488.086,00)
Jumlah Akumulasi kerugian
(22.221.737.530,00)
Berdasarkan data nilai penyertaan modal Pemda dan nilai kerugian PDAM Kabupaten
Lima Puluh Kota serta persentase saham Pemda Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota,
maka nilai penyertaan modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018
berdasarkan metode ekuitas adalah sebagai berikut:
- Persentase modal netto (Penyertaan modal Pemda per total
Penyertaan modal PDAM x 100 %) 62,85%
- Modal Netto (Total Modal- Akumulasi kerugian) 26.360.138.707,00
- Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota
( % persentase Modal netto x Modal Netto ) 16.566.938.322,34
Nilai Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota
ke PDAM per 31 Desember 2018 16.566.938.322,34
Sehingga terdapat peningkatan nilai Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota pada PDAM Tahun 2018 sebesar Rp13.358.624.751,00 (Rp16.566.938.322,34–
Rp3.208.313.570,54)
Peningkatan nilai Penyertaan Modal PDAM yang signifikan disebabkan karena telah
ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota yang sebelumnya
tercatat pada neraca PDAM sebagai Penyertaan Modal Pemda yang belum ditetapkan statusnya.Peraturan Daerah ini berdasarkan tindak lanjut dari Rekomendasi BPK-RI Perwakilan
Sumatera Barat Nomor 28.B/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 25 Mei 2017 perihal Laporan
Hasil Pemeriksaan.
Page 107
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
107
Penambahan Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar
Rp21.170.337.600,00 yang merupakan penyertaan modal Tahun 2008 sampai dengan Tahun
2017 dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2008
- Pengembangan dan perluasan jaringan PDAM di 8 Kecamatan 559.507.000,00
Tahun 2010 1.116.679.100,00
- IPA Baja 20 L/dtk sarilamak 704.201.000,00
- Optimalisasi jaringan IKK Tj Pati di Taratak 48.308.000,00
- Optimalisasi jaringan IKK Tj Pati di Simpang Harau 162.718.000,00
- Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC IKK Suliki 104.897.000,00
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Guntuang 96.555.100,00
Tahun 2011 7.221.604.300,00
- Pengadaan Pipa Distribusi IKK Sarilamak 1.299.684.000,00
- Pengadaan Pipa Distribusi Utama Spam Guntuang 891.457.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Pulau Sialang M.Paiti 99.700.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Pangkalan 99.700.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Solok Bio-Bio 99.702.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Tangah
Simalanggang
99.702.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari sarilamak 99.768.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Tuo 99.729.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari gurun lb tingkok 99.680.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Batu Balang 99.700.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Mangilang 99.700.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Situjuah 99.750.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Jr Ketinggian Sarilamak 99.728.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Tangah Batu
Hampa
99.696.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari M. Paiti Kapur IX 99.738.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Baru
Simalanggang
99.700.000,00
- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Piladang 99.696.000,00
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Nagari Bukit Limbuku 99.750.000,00
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sialang Bawah Kapur IX 99.800.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Situjuh dan Sungai Kamuyang 44.760.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Harau 89.809.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Pangkalan 89.776.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Kapur IX 89.700.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Simalanggang 89.600.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Dangung-dangung 89.600.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Suliki 89.743.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Batu Hampa 89.700.000,00
- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Situjuah dan Sungai Kamuyang 89.700.000,00
- Pengadaan water meter untuk penggantian water meter PDAM 94.768.000,00
Page 108
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
108
- Pengadaan water meter untuk penggantian water meter PDAM ½” 75.768.500,00
- Pengadaan water meter ¾” dan 1” untuk PDAM 63.000.000,00
- Optimalisasi Jaringan Transisi Mangilang Unit IKK Pangkalan 426.423.800,00
- Optimalisasi Jaringan IKK Tanjung Pati di Koto Tuo,Tigo Matur 199.400.000,00
- Perbaikan Intake Optimalisasi jaringan PDAM di Sungai Kamuyang 144.853.000,00
- Optimalisasi Jaringan IKK Pangkalan di Jorong Subarang Pasa 99.725.000,00
- Optimalisasi Jaringan IKK Suliki 1.468.898.000,00
- Tahun 2012 2.461.599.000,00
- Pengadaan aksesories dan pemasangan pipa guntuang kec.Bukit Barisan 386.988.000,00
- Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Pedesaan IKK Kapur IX Lubuak
Sati (DDUPB)
679.561.000,00
- Pengadaan aksesories dan pemasangan Pipa IKK Sarilamak Kec.Harau 491.376.000,00
- Pembangunan SPAM Pedesaan (DDUPB) kec.Pangkalan Koto Baru 331.461.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Muaro Paiti 94.525.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Pangkalan 64.600.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Simpang Ampek
Batu Hampa
94.600.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Tanjung Pati I 94.550.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Tanjung Pati II 94.630.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Simalanggang dan
Unit Suliki
94.508.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa SPAM Nagari Lubuak Tabuan
Pangkalan
34.800.000,00
- Tahun 2013 3.500.525.000,00
- Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Batu Malanca Sungai Data
(DDUPB) Kec.Harau
1.114.974.000,00
- Pengadaan Pipa dan Pemasangan Program MBR (DDUPB) Tanjung Pati
dan Muaro Paiti
591.442.000,00
- Optimalisasi IKK Pangkalan (Pemangadaan dan Pemasangan Pipa DJU) 308.503.000,00
- Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pipa serta aksesories IKK Sarilamak 372.753.000,00
- DDUPB untuk Program RT 3 Penyerahan PDAM Fisik dan Non Fisik
Kec.Harau
634.305.000,00
- Lanjutan Pemasangan Pipa dan Pengadaan Aksesories SPAM IKK
Sarilamak Solok Bio-Bio
199.100.000,00
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Intake Reservoir Bukit Topo Pangkalan 279.448.000,00
Tahun 2016 2.385.485.200,00
- Sistem Penyediaan air minum IKK Harau dengan sumber air Batu Malanca
(DDUB)
1.147.484.000,00
- Bantuan Program PDAM Muaro Paiti (DDUB) 320.281.000,00
- Peningkatan Kapasitas Jaringan Air Bersih/air minum Batu Balang-bukit
Limbuku kec Harau
393.538.200,00
- Pemasangan Pipa Air ke Jorong Tanjung Pati 69.770.000,00
- Optimalisasi Jaringan Pipa PDAM di Koto Tuo Kec.Harau 199.880.000,00
- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa di Tanjung Pati 254.532.000,00
Page 109
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
109
Tahun 2017 3.924.938.000,00
- Pemasangan pipa JPU SPAM IKK Batu Malanca 1.640.878.000,00
- Pemasangan pipa JPU SPAM IKK Nagari Sarilamak 519.225.000,00
- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Solok Bio-Bio Kec Harau 202.550.000,00
- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Sarilamak Kec Harau 202.520.000,00
- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Jorong Pulutan Nagari Solok Bio-Bio
Kec Harau
202.540.000,00
- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Batu Balang Kec Harau 202.580.000,00
- Pemasangan Pipa IKK Suliki, IKK Sarilamak dan IKK Muara Paiti (DDUB) 954.645.000,00
Jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan statusnya 21.170.337.600,00
Selain itu,Pada Tahun 2018 terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota untuk PDAM sebesar Rp2.994.000.000,00 dengan bukti
pengeluaran SP2D Nomor 343/LS/2018 tanggal 25 Mei 2018.
Laporan Keuangan PDAM tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 16 Laporan
Keuangan Daerah ini.
PT Bank Nagari 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00
Nilai Penyertaan modal pada Bank Nagari Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp17.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
No Penyertaan Modal
PT.Bank Nagari
Tahun 2018 Tahun 2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh
(15.225 lembar. saham seri A @ Rp1.000.000,00)
15.225.000.000,00 15.225.000.000,00
Tambahan modal disetor s.d 31 Desember
2017
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Jumlah 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00
Penambahan penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terakhir
kali dilakukan pada Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2017 ke PT Bank Nagari (BPD Propinsi Sumatera Barat) sebesar
Rp2.000.000.000,00 dengan bukti pengeluaran SP2D Nomor 219/LS/2017 tanggal 18 April
2017.
Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat tersebut
telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba/deviden tunai sebagai salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah yang pada Tahun 2018 berjumlah Rp2.395.010.106 yang merupakan
penerimaan Deviden tahun buku 2017 diterima pada Kas Daerah tanggal 30 April 2018
Bank Perkreditan Rakyat 425.000.000,00 425.000.000,00
Page 110
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
110
Jumlah tersebut merupakan Investasi Jangka Panjang yang ditempatkan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota pada Enam PT Bank Perkreditan Rakyat berupa Penyertaan dalam Modal
Saham pada posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Penyertaan modal tersebut disalurkan pada
Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 925/BLK-
2003 tanggal 30 Desember 2003. Rincian penyaluran dana dan besarnya persentase penyertaan
adalah sebagai berikut:
Jumlah Penyertaan
Modal
Total Saham % Kepemilikan
BPR
- BPR Suliki Gunung Mas 100.000.000,00 5.000.000.000,00 2,00
- BPR Harau 75.000.000,00 6.400.000.000,00 1,17
- BPR Padang Kuning 50.000.000,00 1.338.260.000,00 3,74
- BPR Labuh Gunung 50.000.000,00 1.764.310.000,00 2,83
- BPR Taeh Baruh 50.000.000,00 2.756.180.000,00 1,81
- LPN Tambun Ijuk 100.000.000,00 1.950.000.000,00 5,13
Jumlah 425.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPD dulunya ada pada 7 (tujuh) BPR dan sekarang
pada 6 (enam) BPR, karena Penyertaan Modal pada BPR Kampuang Baru dipindahkan ke Aset
Lainnya. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada BPR Kampung Baru
sebesar Rp100.000.000,00 Namun sesuai dengan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Provinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014 tanggal 18 November 2014
menginformasikan bahwa PT BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Dalam status
Pengawasan Khusus (DPK), dan pada Website LPS.BPR LPN Kampung Baru Muaro Paiti telah
dinyatakan berstatus Dalam Liquidasi (DL) pada tanggal 2 Maret 2015, sesuai Surat Keputusan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/KDK.03/2015 tanggal 2 Maret 2015
tentang Pencabutan Izin Usaha BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti. BPR LPN Kampung
Baru Muara Paiti tersebut Selesai Likuidasi.
Penyertaan Modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat tersebut telah memberikan kontribusi dalam
bentuk setoran laba/deviden tunai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada
Tahun 2018, jumlah deviden yang diterima senilai Rp30.062.951,00
Penerimaan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya
diperoleh dari:
BPR Harau 16.272.359,00 Diterima tanggal: 23/03/2018
BPR Suliki Gunung Mas 13.790.592,00 Diterima tanggal: 20/03/2018
Jumlah Rp 30.062.951,00
Terkait dengan kecilnya deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
dari BPR, hal ini disebabkan larangan distribusi laba dalam rangka pemenuhan modal inti
minimum BPR sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang
Page 111
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
111
dituangkan dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 8/SEOJK.03/2016
tanggal 10 Maret 2016.
PT Balairung Citrajaya Sumbar 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam Pembiayaan bersama Pembangunan Mess (PT. Balairung) Perwakilan Sumatera Barat di
Jakarta. Realisasi pencairan dana APBD Tahun 2007 ke rekening Kas Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.000.000.000,00, sesuai bukti Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor 3355/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
Page 112
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
112
5.3.3 Aset Tetap Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1.461.992.487.937,73 1.362.337.170.668,02
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan Tahun 2017 Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 tersebut meliputi Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap
Lainnya. Rincian Aset Tetap per jenis Aset Tetap dan per OPD terdapat pada Lampiran 17.
Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel V.3.45 Rincian Aset Tetap
Jenis Aset 31 Desember 2017
(RP)
Penambahan
(RP)
Pengurangan
(RP)
Saldo 31 Des 2018
(Rp)
Tanah 116.498.536.811,00 1.241.036.000,00 1.221.036.000,00 116.518.536.811,00
Peralatan dan Mesin 316.383.530.597,18 39.719.074.860,00 10.893.126.610,00 345.209.478.847,18
Gedung dan Bangunan 706.115.063.908,56 59.387.462.595,00 26.122.636.000,82 739.379.890.502,74
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan 1.229.389.345.294,50 163.576.481.369,32 14.895.188.111,00 1.378.070.638.552,82
Aset Tetap Lainnya 78.511.520.268,00 21.530.190.378,00 8.630.223.440,00 91.411.487.206,00
Konstruksi Dalam
Pengerjaan 12.169.068.976,00 11.602.387.282,00 4.816.250.685,00 18.955.205.573,00
Jumlah Aset Tetap 2.459.067.065.855,24 297.056.632.484,32 66.578.460.846,82
2.689.545.237.492,74
Akumulasi Penyusutan
Peralatan Mesin 225.586.629.300,49 28.812.456.041,59 1.191.976.548,00 255.591.061.890,08
Akumulasi Penyusutan
Gedung Bangunan 283.533.524.592,56 14.620.962.273,26 2.787.703.159,52 300.942.190.025,34
Akumulasi Penyusutan
JIJ 587.609.741.294,17 82.236.428.217,58 946.364.972,17 670.792.534.483,92
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Lainnya -
226.963.155,67
-
226.963.155,67
Jumlah Akumulasi
Penyusutan 1.096.729.895.187,22 125.896.809.688,10 4.926.044.679,69 1.227.552.749.555,01
Total Aset Tetap 1.362.337.170.668,02 171.159.822.796,22 61.652.416.167,13 1.461.992.487.937,73
Saldo dan mutasi dari masing-masing golongan Aset Tetap per 31 Desember 2018 tersebut di
atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
5.3.3.1 Tanah Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
116,518,536,811.00 116.498.536.811,00
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Terdapat penambahan
nilai Aset Tanah pada Tahun 2018 sebesar Rp20.000.000,00 dengan rincian mutasi
Page 113
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
113
sebagai berikut:
Mutasi Penambahan
- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 1.215.186.000,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Rp 0,00
- Hibah/Mutasi antar OPD Rp 25.850.000,00
- Reklasifikasi Masuk Rp 0,00
- Koreksi Tambah Rp 0,00
Jumlah Mutasi Penambahan Rp 1.241.036.000,00
Mutasi Pengurangan
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 0,00
- Reklasifikasi Keluar Rp 1.215.186.000,00
- Penghapusan Rp 0,00
- Mutasi Keluar antar OPD Rp 5.850.000,00
- Koreksi Kurang Rp 0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 1,221,036,000,00
Jumlah Bersih Mutasi Rp 20.000.000,00
a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.215.186.000,00
merupakan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 berupa pengadaan
tanah pada Dinas Perikanan untuk kolam ikan.
b. Hibah masuk dari komite pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp25.850.000,00 berupa Penimbunan Tanah.
c. Reklasifikasi keluar sebesar Rp1.215.186.00,00 terdiri dari Dinas Perikanan dari
akun Tanah ke akun Gedung dan Bangunan sebesar Rp 859.171.000,00 berupa rehab
kolam ikan BBI Aia Putiah dan Tanjuang Balik serta reklasifikasi keluar ke akun
Jalan Irigasi dan Jaringan Rp356.015.000,00 berupa saluran air.
d. Mutasi Keluar Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang sebesar
Rp5.850.000,00 ke DPSDA Propinsi Sumatera Barat karena double catat berupa
tanah perumahan.
Selengkapnya tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai
dengan tahun anggaran 2018 dan tersebar pada 43 OPD dengan rincian sebagai berikut:
No. Kategori Status Kepemilikan Tanah Jumlah Persil
1 Sertifikat atas nama pemda kab. Lima Puluh Kota 212
2 Sertifikat atas nama pemilik sebelumnya 31
3 Pelepasan hak atas nama pemilik sebelumnya 12
4 Peta bidang dan surat ukur An. Pemda Lima Puluh Kota 46
5 Akta perdamaian 1
6 Berita acara ganti rugi 13
7 Surat pernyataan hibah 13
8 Surat pernyataan hak/pinjam pakai 9
9 Surat penyerahan tanah 40
10 Berita acara P3D 162
11 Surat keterangan jual beli 17
12 Surat keterangan wakaf 6
Page 114
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
114
13 Sporadik tanah 1
14 Surat keterangan tanah 67
15 Belum ada dokumen pendukung 224
16 Tanah Jalan Kabupaten 239
JUMLAH 1.093
Saat ini terdapat tanah yang masih dalam sengketa yaitu Tanah Puskesmas Tanjung Pati
dengan kronologis persoalan sebagai berikut:
a. Tanah Puskesmas Tanjung Pati diserahkan oleh Wali Nagari Tiga Batur Kecamatan
Harau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas
Kesehatan daerah tingkat II yang diwakili oleh pimpinan Balai Pengobatan Tanjung
Pati Kecamatan Harau pada tanggal 19 Mei 1980 seluas 29,5 m x 34 m.
b. Pada surat penyerahan tanah tersebut dinyatakan bahwa tanah telah diserahkan oleh
Dt.Majoadil (alm) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Lima puluh Kota yang
dipakai untuk Bangunan Balai Pengobatan dan BKIA Tanjung Pati.
c. Surat Penyerahan Tanah tersebut ditandatangani oleh Wali Nagari Tiga Batur dan
Pimpinan BKIA Tanjung Pati yang diketahui oleh camat Harau
d. Surat penyerahan tanah tersebut juga didukung oleh Surat Keterangan dari Wali
Nagari Tiga Batur pada tanggal 19 Mei 1980 yang menyatakan bahwa Tanah Balai
Pengobatan dan BKIA Tanjung Pati seluas lebih kurang 1002 m2 telah diserahkan
oleh R.Adil kepada Pemerintah pada tahun 1963 untuk pembuatan Balai Pengobatan
dan BKIA Tanjung Pati. Surat penyerahan tanah ditandatangani oleh Wali Nagari
Tiga Batur yang diketahui oleh Camat Harau dan dua orang sebatas tanah.
5.3.3.2 Peralatan dan Mesin Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp) 345.209.478.847,18 316.383.530.597,18
Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2018 dan 2017
Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2018 adalah sebesar
Rp28.825.948.250,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut. Mutasi Penambahan
- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 24.708.958.434,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Rp 1.982.661.616,00
- Hibah/Mutasi antar OPD Rp 6.517.594.226.00
- Reklasifikasi Masuk Rp 5.812.184.737,00
- Koreksi Tambah Rp 697.675.847,00
Jumlah Mutasi Penambahan Rp 39.719.074.860,00
Mutasi Pengurangan
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 618.527.611,00
- Reklasifikasi Keluar Rp 2.453.041.902,00
Page 115
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
115
- Penghapusan Rp 1.193.849.552,00
- Mutasi Keluar antar OPD Rp 4.139.451.295,00
- Koreksi kurang Rp 202.740.276,00
- Aset Ekstrakomptable Rp 2.285.515.974,00
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 10.893.126.610,00
Jumlah Bersih Mutasi Rp
28.825.948.250,00
a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp
24.708.958.434,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun
Anggaran 2018.
b. Kapitalisasi terhadap Belanja Barang sebesar 1.982.661.616,00 yang dikapitalisir
sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada 6 (enam) OPD sebagai
berikut:
1. Sekretariat Daerah Rp. 7.050.000,00
2. Badan Keuangan Rp. 10.000.000,00
3. Dinas Perhubungan Rp. 1.665.326.016,00
4. Kecamatan Bukik Barisan Rp. 250.000,00
5. Kecamatan Luak Rp. 950.000,00
6. Dinas Pendidikan Rp. 299.085.600,00
Jumlah Kapitalisasi Rp. 1.982.661.616,00
c. Hibah/Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp 6.517.594.226,00 merupakan
penambahan nilai akun peralatan dan mesin sebagai akibat dari mutasi pemakaian
aset peralatan dan mesin dan Hibah dari Pusat/Provinsi/Pihak Lain pada 10
(sepuluh) OPD sebagai berikut:
1) Dinas Pendidikan Rp. 792.989.500,00 hibah dari Kementrian berupa
mobil bioskop
Rp. 521.078.920,00 Hibah dari Kementerian berupa alat labor komputer
Rp. 93.308.304,00 Hibah dari LHKP berupa tong
sampah Rp. 658.098.428,00 Hibah dari Komite BOS berupa
alat kantor dan rumah tangga
SD
Rp. 51.446.000,00 Hibah dari komite bos berupa
alat kantor studio dan alat angkutan tak bermotor SD dan
SMP
Page 116
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
116
2) Dinas Kesehatan Rp. 23.230.455,00 Hibah dari Kementrian
Kesehatan RI Sesuai dengan BAST no K.02.07/X/618/2018
Tanggal 21 Februari 2018
berupa PC Unit dan Notebook
Rp. 484.000,00 Hibah dari Kementrian
Kesehatan RI Sesuai dengan BAST no K.02.07/X/618/2018
Tanggal 21 Februari 2018
berupa HP CDMA
Rp. 64.003.940,00 Hibah dari Kementrian
Kesehatan RI Sesuai dengan
BAST no KN.02.04/1091/ VI/2018 Tanggal 8 Agustus
2018 berupa alat kedokteran.
Rp. 187.640.000,00 Hibah Dari DP2KBP3A berupa lemari Alkon sebanyak 15 unit
3) Dinas Pemadam
Kebakaran
Rp. 120.000.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Kendaraan Roda 4
Rp. 15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Kendaraan Roda 2
Rp. 1.561.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Alat Kantor dan Rumah Tangga
4) Dinas Lingkungan Hidup Rp.
Rp.
15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Kendaraan Roda 2 sebanyak 1
(satu) unit
9.910.150,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Alat Kantor dan Rumah Tangga
5) Dinas Peng. Penduduk
dan KBP3A
Rp. 15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Kendaraan Roda 2
Rp. 11.110.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Studio dan Komunikasi
(camera)
6) Dinas Tanpanhol Rp. 1.425.291.950,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Kendaraan Roda 2 (111 unit)
Rp. 1.624.357.620,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rp. 2.865.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Kedokteran.
Page 117
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
117
Rp. 259.138.000,00 Mutasi dari Setda berupa Alat
Studio dan Komunikasi
7) Peternakan dan Kesehatan
Hewan
Rp. 5.000.000,00 Mutasi masuk dari Disnakkan
Propinsi berupa laptop 1 unit
Rp. 15.600.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi
berupa Kendaraan Roda 2 vario
Rp. 2.300.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi berupa Hp 1 unit
Rp. 9.800.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi
berupa Komputer1 Unit
Rp. 112,325.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi
berupa Mesin Kemasan Produksi Ternak
Rp. 25.000.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi berupa running tax 1 unit
Rp. 291.271.575,00 Mutasi dari Sekretariat Daerah
berupa Kendaraan Roda 2 sebanyak 19 unit.
Rp. 87.201.500,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
(laptop)
8) Inspektorat Rp. 15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa
Kendaraan Roda 2
9) Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Rp. 42.314.500,00 Mutasi dari Setda Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 Unit
Rp. 14.975.000,00 Mutasi Dari Setda berupa Laptop 1 Unit
10) Kecamatan Harau 3.478.384,00 Mutasi dari LH (Hibah) berupa
Tong Sampah
Jumlah Hibah/Mutasi
antar OPD
Rp. 6.517.594.226,00
d. Reklasifikasi masuk ke dalam akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan
pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut dari akun Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp5.812.184.737,00 pada 6 (enam) OPD sebagai berikut:
Page 118
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
118
1) Dinas Pendidikan Rp. 346.554.264,00 Reklasifikasi masuk BOSberupa
Alat kantor dan meubeuler
561.960.150,00 Reklasifikasi masuk dari
Gedung bangunan berupa
meubeuler
2) Dinas Kesehatan Rp. 1.725.329.448,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Tetap lainnya berupa Belanja Modal BLUD (Belanja Alat
Kedokteran pada Puskesmas )
Rp. 1.160.544.956,00 Reklasifikasi dari akun Aset Tetap lainnya berupa Belanja
Modal BLUD (Belanja Alat
Kedokteran )
Rp. 242.855.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Tetap lainnya berupa Belanja Modal BLUD (Belanja Alat
Studio)
3) RSUD Achmad
Darwis
Rp. 535.473.100,00 Reklasifikasi dari akun Aset Tetap (BLUD) Berupa Alat
kantor dan Rumah Tangga.
Rp. 1.085.334.836,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Tetap (BLUD) Berupa Alat
kedokteran
Rp. 19.032.983,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Tetap (BLUD) Berupa Alat
Laboratorium
4) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Rp. 32.000.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Tetap lainnya berupa container sampah 1 Unit
5) Dinas
Perhubungan
Rp. 56.300.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Peralatan Mesin Berupa PC dan Printer
Rp. 18.100.000,00 Reklasifikasi masuk dari akaun peralatan Mesin Berupa cctv
Rp. 22.400.000,00 Reklasifikasi masuk dari akun Peralatan Mesin berupa alat
studio dan Komunikasi
Page 119
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
119
6) Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga
Rp. 6.300.000,00 Reklasifikasi dari Gedung
Bangunan berupa teralis AC sebanyak 7 (tujuh) Unit
Jumlah Reklas masuk Rp. 5.812.184.737,00
e. Koreksi tambah pada Aset Peralatan Mesin terdapat pada:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rp. 563.208.087,00 Koreksi Tambah akibat adanya Koreksi pencatatan pada sekolah
yang menerima DAK 2007 dan
2008.
2) Sekretariat Daerah Rp. 467.760,00 Koreksi Tambah akibat
Kesalahan Pencatatan Dari alat
Bengkel dan alat angkut ke alat kedokteran
3) Sekretariat DPRD Rp. 122.500.000,00 Koreksi Tambah akibat Kesalahan Pencatatan dari alat
studio ke alat Kantor adan
Rumah Tangga.
4) Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Rp. 11.500.000,00 Koreksi Tambah Akibat
Penambahan Kendaraan Dinas
Yang Belum Tercatat Dalam Buku Inventaris.
Jumlah Koreksi
Tambah
697.675.847,00
f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp 618.527.611,00 merupakan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Aset Tetap dan yang akan diserahkan kepada pihak lain, terdiri dari 13(tiga belas) OPD
sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah Rp. 88.716.105,00
2. Dinas Pendidikan Rp. 135.067.540,00
BOS Rp. 251.683.251,00
3. Dinas Kesehatan Rp. 71.653.865,00
4. Dinas Perikanan Rp. 9.281.100,00
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp. 2.854.789,00
6. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Rp. 2.951.151,00
7. Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 6.348.560,00
8. DPMPN Rp. 2.225.000,00
9. Dinas Perdagangan KUKM Rp. 38.417.750,00
Page 120
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
120
10. Dinas Kominfo Rp. 2.345.000,00
11. Sekretariat DPRD Rp. 2.558.500,00
12. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga Rp. 3.000.000,00
13. Dinas Sosial Rp. 1.425.000,00
Jumlah BM tidak Dikapitalisir Rp. 618.527.611,00
g. Reklasifikasi keluar sebesar Rp 2.453.041.902,00 dari akun Aset Tetap
Peralatan dan Mesin merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut ke akun lain pada 10 (sepuluh) OPD sebagai berikut:
1) Sekretariat
Daerah
Rp. 23.350.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Tetap Lainnya berupa, Gambar dinding, Lukisan Kaligrafi,
Anggrek Late, dan Angrek
Tawon. 2) Dinas
Pendidikan
Rp. 1.613.015.021,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Tetap Lainnya berupa, Alat
praktek, Alat kesenian dan Olah Raga .
3) Sekretariat
DPRD
Rp. 17.750.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Tetap Lainnya berupa bunga
sudut, bunga meja dan orgen
161.425.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Gedung Bangunan berupa
Gedung
4) Dinas Perhubungan
Rp. 3.200.000,00 Reklasifikasi ke akun Jalan Irigasi dan Jaringan berupa
pengadaan jaringan
Rp. 153.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
lainnya berupa software SIM
PKB
Rp. 56.300.000,00 Reklasifikasi kea kun Peralatan Mesin Berupa PC
dan Printer
Rp. 18.100.000,00 Reklasifikasi ke Akun
Peralatan Mesi berupa cctv
Rp. 22.400.000,00 Reklasifikasi Ke akan Peralatan Mesin Berupa Alat
Studio dan Komunikasi
5) Dinas
Perdagangan dan
KUKM
Rp. 25.654.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Tetap Lainnya berupa Patung
Pajangan.
Page 121
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
121
6) Dinas Catatan
Sipil
Rp. 18.525.000,00 Reklasifikasi ke akun Gedung
Bangunan berupa pembatas ruang
Rp. 19.467.881,00 Reklasifikasi ke akun Gedung Bangunan berupa partisi.
Rp. 17.758.500,00 Reklasifikasi ke akun Aset Lainnya berupa software
7) Badan
Keuangan
Rp. 12.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Lainnya berupa software windows Server
8) Dinas
Lingkungan
Hidup
Rp. 212.509.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Jalan Irigasi dan Jaringan
berupa IPAL komunal
perkantoran. 9) Dinas
Perindustrian
dan Tenaga Kerja
Rp. 22.587.500,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Gedung Bangunan berupa
teralis Pintu dan jendela dan rumah genset.
Rp. 49.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset
Gedung Bangunan berupa
Teralis
10 Kecamatan Mungka
Rp. 7.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset Tetap Lainnya berupa Pot
Bunga 10 buah
Jumlah Reklas
Keluar Rp.
2.453.041.902,00
h. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.193.849.552,00
terdapat pada 13(tiga belas) OPD berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 414 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang
Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang dengan rincian sebagai
berikut:
1) RSUD Achmad Darwis Rp. 55,233,017.00
2) Dinas Pendidikan Rp. 497.868.078,00
3) Dinas Pariwisata dan Olah Raga Rp. 4,240,000.00
4) Sekretariat DPRD Rp. 33,083,340.00
5) Satpol PP Rp. 40.409.092,00
6) Dinas Sosial Rp. 34.194.188,00
7) Dinas Pangan Rp. 14.775.000,00
8) Dinas Lingkungan Hidup Rp. 43.135.321,00
9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 29.671.860,00
10) Dinas Perdagangan KUKM Rp. 15.050.000,00
Page 122
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
122
11) BKPSDM Rp. 9.870.000,00
12) Bappelitbang Rp. 266.878.456,00
13) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Rp. 142.665.000,00
14) Kecamatan Kapur IX Rp. 6.776.200,00
Jumlah penghapusan Rp. 1.193.849.552,00
i. Koreksi Kurang Peralatan Mesin pada OPD sebagai berikut:
1) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp. 65.382.516,00 Koreksi Kurang akibat kelebihan catat pada pada
sekolah yang menerima
DAK 2007 dan 2008.
2) Sekretariat Daerah Rp. 467.760,00 Koreksi Kurang akibat
Kesalahan Pencatatan
Dari alat Bengkel dan alat angkut ke alat kedokteran
3) Sekretariat DPRD Rp. 122.500.000,00 Koreksi Kurang akibat Kesalahan Pencatatan dari
alat studio ke alat Kantor
dan Rumah Tangga.
4) Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah
Raga
Rp. 14.390.000,00 Koreksi kurang akibat
kesalahan pencatatan
barang ekstracomtabel.
Jumlah Rp. 202.740.276,00
j. Hibah/Mutasi keluar antar OPD adalah sebesar Rp4.139.451.295,00 merupakan
pengurangan nilai peralatan dan mesin sebagai akibat dari mutasi pemakaian aset
peralatan dan mesin antar OPD yang terdapat pada 2 (dua) OPD sebagai berikut :
1) Sekretariat Daerah Rp. 120.000.000,00 Mutasi ke Dinas Damkar, berupa
kendaraan roda 4.
Rp.
1.561.000,00
Mutasi Ke Dinas
Pemadam Kebakaran Berupa Meja 1/2 biro
Rp. 87.201.500,00 Mutasi ke Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan
Berupa Laptop seanyak 7 unit
Page 123
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
123
Rp. 2.865.000,00 Mutasi ke Dinas
Tapanhol Berupa alat labor pertanian.
Rp. 259.138.000,00 Mutasi ke Dinas
Tapanhol Berupa Alat Studio.
Rp. 1.624.357.620,00 Mutasi ke Dinas Tapanhol Berupa
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga.
Rp. 14.975.000,00 Mutasi Ke Dinas
Perpustakaan dan
Arsip berupa Laptop 1 unit
Rp. 9.910.150,00 Mutasi Ke Dinas Lingkungan Hidup
berupa Laptop I unit
Rp. 291.271.575,00 Mutasi ke Dinas Peternakan berupa
kendaraan Roda 2
sebanyak 19 unit
Rp. 1.425.291.950,00 Mutasi ke Dinas
Tanaman Pangan dan Holtukultura berupa
kendaraan Roda 2
sebanyak 108 unit
Rp. 42.314.500,00 Mutasi ke Dinas
Arsip dan
Perpustakaan berupa kendaraan Roda 2
Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas
DP2KBP3A berupa kendaraan Roda 2
Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup
berupa kendaraan
Roda 2
Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas
Inspektorat berupa
Page 124
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
124
kendaraan Roda 2
Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas
Pemadam Kebakaran
berupa kendaraan
Roda 2
Rp. 11.110.000,00 Mutasi Ke
DP2KBP3A berupa Alat Studio
2) Dinas P2KBP3A Rp. 187.640.000,00 Mutasi Ke Dinas
Kesehatan Berupa Lemari Alkon.
Jumlah Rp. 4.139.451.295,00
k. Aset Ekstrakomptable sebesar Rp2.285.515.974,00 yang merupakan aset tetap
Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat nilainya ke
Neraca Aset Tetap sesuai Kebijakan Akuntansi Nomor 93 Tahun 2018 tentang
perubahan keempat atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota pada 31(tiga puluh
satu) OPD sebagai berikut:
1) Sekretariat Daerah Rp. 59.278.300,00
2) Sekretariat DPRD Rp. 4.066.660,00
3) Dinas Kesehatan Rp. 215.320.433,00
4) Dinas Pendidikan Rp. 1.873.699.033,00
5) Dinas Pekerjaan Umum Rp. 700.000,00
6) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Rp. 9.302.912,00
7) Dinas Peternakan & Keswan Rp. 2.000.000,00
8) Dinas Perikanan Rp. 5.015.900,00
9) Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 3.071.325,00
10) Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp. 450.000,00
11) Dinas Perhubungan Rp. 19.848.400,00
12) Dinas Peng. Penduduk dan KBPP Rp. 900.000,00
13) Dinas Perindustrian Rp. 8.492.000,00
14) Dinas Sosial Rp. 1.907.142,00
15) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 11.625.000,00
16) Dinas Catatan Sipil Rp. 8.000.000,00
17) Dinas Koperasi KUKM Rp. 3.230.000,00
18) Badan Keuangan Rp. 900.000,00
19) DPMDN Rp. 9.000.000,00
20) Bappelitbang Rp. 40.315.909,00
21) BKPSDM Rp. (550.000,00)
Page 125
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
125
22) Badan Lingkungan Hidup Rp. (500.000,00)
23) Dinas Pangan Rp. (550.000,00)
24) RSUD Rp. (25.687.290,00)
25) Satuan Polisi Pamong Praja Rp. (100.000,00)
26) Dinas Penaggulangan Bencana Daerah Rp. 4.830.250,00
27) Kec Kapur IX Rp. 900.000,00
28) Kec Luak Rp. 950.000,00
29) Kec. Mungka Rp. 28.500.000,00
30) Ke. Suliki Rp. 350.000,00
31) Kec. Bukik Barisan Rp. 250.000,00
Jumlah Rp. 2.285.515.974,00
5.3.3.3 Gedung dan Bangunan Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
739.379.890.502,74 706.115.063.908,56
Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Terdapat
Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2018 adalah sebesar
Rp33.264.826.594,18 dengan rincian mutasi sebagai berikut:
Mutasi Penambahan
- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 33.869.435.930,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Rp 584.143.741,00
- Hibah/Mutasi antar OPD Rp 21.330.429.849,00
- Reklasifikasi Masuk Rp 2.863.745.411,00
- Koreksi Tambah Rp. 739.707.664,00
Jumlah Mutasi Penambahan Rp 59.387.462.595,00
Mutasi Pengurangan
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 439.691.941,00
- Penghapusan Rp 4.201.579.825,50
- Mutasi keluar antar OPD Rp 16.563.090.549,00
- Reklasifikasi Keluar Rp
4.918.273.685,32
- Koreksi Kurang Rp 0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 26.122.636.000,82
a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.869.435.930,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2018.
b. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 584,143,741.00 terdapat pada 8
(delapan) OPD berikut.
Page 126
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
126
1) Sekretariat Daerah Rp. 66.842.400,00
2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS) Rp. 77.572.000,00
3) Dinas Kesehatan Rp. 146.542.000,00
4) Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 193.325.000,00
5) Inspektorat Rp. 30.000.0000,00
6) Bappelitbang Rp. 22.355.341,00
7) Dinas Perhubungan Rp. 400.000,00
8) Dinas Pangan Rp. 33.459.500,00
9) Badan Keuangan Rp. 13.647.500,00
Jumlah Rp. 584.143.741,00
c. Hibah/Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp 21.330.429.849,00 terjadi pada 7
(tujuh) OPD akibat mutasi pemakaian bangunan dan gedung kantor antar OPD
sebagai berikut:
1) Dinas Kesehatan Rp. 31,476,000.00 Mutasi dari Dinas Kominfo
berupa pemeliharaan
gedung Dinas Kesehatan.
2) Dinas Sosial Rp. 527.093.000,00 Mutasi dari Dinas
Kesehatan berupa Gedung exs Puskesmas Suliki
3) Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Rp. 4.640.150.000,00 Mutasi Dari Dinas PU
berupa Gedung Kantor dan Penyempurnaan halaman
Kantor
4) Dinas Tanaman
Pangan Dan
Holtikultura
Rp. 5.929.580.549,00 Mutasi dari Setda berupa
Aset BP4K
Rp. 4.641.350.000,00 Mutasi dari Dinas PU
berupa Gedung.
5) Dinas Peternakan Keswan
Rp. 466.000.000,00 Mutasi Dari Disnakkan Propinsi berupa Rumah
Kemasan 1 Unit
6) Sekretariat
Daerah
Rp. 201.155.000,00 Mutasi dari Dinas
Kesehatan Berupa Rehab
Kantor Bupati Lama di
Payakumbuh
Rp. 3.630.000,00 Mutasi dari Dinas
Kesehatan Berupa Teralis Gedung Kantor
Page 127
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
127
Rp. 193.325.000,00 Mutasi dari Dinas
Pemadam Kebakaran
Berupa Garace Posko Utama.
7) Dinas Pendidikan Rp. 3.283.229.000,00 Hibah dari Kemendikbud Berupa rehab Gedung 5
SMP
Rp. 316.704.000,00 Hibah dari Kemendikbud Berupa Bangunan
Perpustakaan 2 SD
Rp. 699.122.000,00 Hibah dari Kemendikbud
Berupa Taman Sekolah
Adiwiyata
Rp. 397.615.300,00 Hibah Komite Sekolah
Jumlah Rp. 21.330.429.849,00
d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp2.863.745.411,00 ke dalam akun Aset Tetap
Gedung dan Bangunan merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut
dari akun lain (yang berada dalam kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya) yang
terdapat pada 8 (delapan) OPD yaitu:
1) Dinas
Pendidikan
Rp. 53.766.130,00 Reklasifikasi Masuk Dari
BOSberupa Teralis SMP
2) Dinas Kesehatan Rp. 711.618.400,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Tetap Lainnya berupa Rehap
BLUD Gedung Puskesmas.
Rp. 310.386.500,00 Reklasifikasi dari akun
Konstruksi dalam Pengerjaan
berupa pembangunan Poskesri panang 2017
Rp. 3.630.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset Tetap Lainnya berupa Terali
1 unit
3) Sekretariat
DPRD
Rp. 161.425.000,00 Reklasifikasi dari Aset
peralatan mesin berupa
Gedung.
Rp. 9.850.000,00 Reklasifikasi dari Aset tetap
lainnya berupa gudang 1 unit
Page 128
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
128
4) Dinas
Perindustrian dan Tenaga
Kerja
Rp. 22.587.500,00 Reklasifikasi dari Aset
Peralatan mesin berupa Rumah Genset
Rp. 49.000.000,00 Reklasifikasi dari Aset
Peralatan berupa Teralis
5) Dinas
Kependudukan dan Capil
Rp. 37.992.881,00 Reklasifikasi dari Peralatan
Mesin partisi ruangan.
6) Dinas Perikanan Rp.
859.171.000.00
Reklasifikasi dari aset tetap
tanah berupa Kolam ikan
BBI
7) RSUD
dr.Achmad Darwis
Rp. 642.318.000,00 Reklasifikasi masuk dari
Aset Tetap Lainnya (BLUD) berupa Teralis, garasi
Ambulans, Canopi dll
8) Kec. Mungka Rp. 2.000.000,00 Reklasifikasi masuk dari
asset Peralatan Mesin berupa
terali kantor.
Jumlah Rp. 2.863.745.411,00
e. Koreksi Tambah Sebesar Rp739.707.664,00 pada Dinas Pendidikan Berupa
Rehap Sekolah yang lupa dicatat.
f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp439.691.941,00 merupakan
belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai
Aset Tetap dan/atau diserahkan kepada pihak lain yaitu pada 7 (tujuh) OPD
sebagai berikut:
1) Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 18.385.000,00
2) Dinas Perhubungan Rp. 199.100.000,00
3) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 31.476.000,00
4) Dinas Lingkungan Hidup Rp. 5.730.941,00
5) Dinas Pariwisata Rp. 147,503,000,00
6) Dinas Perikanan Rp. 15.111.000,00
7) Kecamatan Kapur IX Rp. 22.386.000,00
Jumlah Rp. 439.691.941,00
g. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.201.579.825,50 pada:
Dinas Pariwisata sebesar Rp75.551.000,00, pada Dinas Kesehatan
Rp13.561.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 413
Tahun 2018, pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.753.152.000,00 berdasarkan
Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 406 Tahun 2018 tanggal 26
Desember 2018, pada RSUD Achmad Darwis Rp 471.458.000,00 berdasarkan
Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 284 Tanggal 3 September 2018.
Pada Dinas Pendidikan terdapat penghapusan aset gedung bangunan sebesar
Rp887.857.825,50 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota
Page 129
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
129
Nomor 248,412, dan 413.
h. Mutasi keluar sebesar Rp16.563.090.549,00 merupakan pengurangan nilai
Gedung dan Bangunan sebagai akibat dari mutasi pemakaian gedung dan
bangunan antar OPD sebagai berikut:
1) Sekretariat Daerah
Rp. 5.929.580.549,00 Mutasi ke Dinas Tanpanhol berupa
bangunan kantor
2) Dinas Pekerjaan
Umum
Rp. 426.807.000,00 Mutasi ke DPSDA
Propinsi Sumatera Barat
karena double catat
berupa bangunan rumah guru
Rp. 4.641.350.000,00 Mutasi Ke Dinas Tanpanhol berupa
bangunan kantor
Rp. 4.640.150.000,00 Mutasi Ke Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja berupa Gedung
Kantor (eks Kantor Kehutanan dan
Pertambangan.
3) Dinas Kesehatan Rp. 527.093.000,00 Mutasi ke Dinas Sosial berupa Gedung eks
puskesmas Suliki.
Rp. 201.155.000,00 Mutasi ke Setda Berupa Rehap Gedung eks Kantor
Bupati Lama.
Rp. 3.630.000,00 Mutasi ke Setda Berupa
Terali 1 unit.
4) Pemadam
Kebakaran
Rp. 193.325.000,00 Mutasi Ke Sekretariat
Daerah berupa Garace
Posko Utama.
Jumlah 16.563.090.549,00
i. Reklasifikasi Keluar pada Aset Gedung dan Bangunan sebesar
Rp4.918.273.685,32 pada 7 (tujuh) OPD dengan rincian:
1) Dinas Pendidikan
Rp. 561.960.150,00 Reklasifikasi Ke Akun Peralatan dan Mesin
berupa mobileur sekolah.
Page 130
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
130
2) Dinas Kesehatan Rp. 3.475.000,00 Reklasifikasi ke akun
Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Honor
tim Asistensi dan PPHP
relokasi Puskesmas
Baruah Gunuang.
Rp. 355.060.569,00 Reklasifikasi ke akun
Konstruksi dalam Pengerjaan berupa
Renovasi Puskesmas
Pangkalan.
3) RSUD
AchmadDarwis
Rp. 2.798.363.869,00 Reklasifikasi ke akun
Konstruksi dalam
Pengerjaan berupa bangunan gedung instalasi
Ruang operasi
4) Dinas Pariwisata Rp. 281.354.000,00 Reklasifikasi ke akun ke
JIJ berupa Tembok
Penahan Sungai
Rp. 579.024.749,00 Reklasifikasi ke Aset
Konstruksi dalam
Pengerjaan berupa Taman Lembah Harau
Rp. 163.969.222,00 Gerbang Objek Wisata Lembah Harau
Rp. 400.000,00 Reklasifikasi ke akun
Aset Lainnya Berupa Honor PPK
Rp. 6.300.000,00 Reklasifikasi ke aset peralatan mesin berupa
Terali AC
5) Dinas Perindustrian
dan Tenaga
Kerja
Rp
.
168.366.126,32
Reklasifikasi ke asset Jalan irigasi dan jaringan
berupa jalan dan saluran
air
Jumlah Rp. 4.918.273.685,32
5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
Jaringan
Page 131
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
131
1.378.070.638.552,82 1.229.389.345.294,50
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau
dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi per 31 Desember 2018 dan 2017.
dengan rincian mutasi sebagai berikut:
Mutasi Penambahan
- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 154.907.148.290,00
- Kapitalisasi Barang dan Jasa Rp 20.387.300,00
- Hibah/mutasi masuk antar OPD Rp 2.443.058.570,00
- Reklasifikasi Masuk Rp 6.155.887.209,32
- Koreksi tambah Rp 50.000.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan Rp
163.576.481.369,32
Mutasi Pengurangan
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi Rp 5.638.400.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Rp 11.000.000,00
- Mutasi antar OPD Rp 2.019.774.238,00
- Reklasifikasi Keluar Rp 7.226.013.873,00
- Koreksi kurang Rp -
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 14.895.188.111,00
Jumlah Bersih Mutasi Rp 148.681.293.258,32
a. Jumlah pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp154.907.148.290,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan Tahun Anggaran 2018.
b. Kapitalisasi Barang dan Jasa sebesar Rp 20.387.300,00, terdiri dari pada Badan
Keuangan sebesar Rp8.043.000,00 berupa instalasi air minum dan pada Dinas
Pendidikan Sebesar Rp 12.384.300,00 berupa Jaringan Internet SD.
c. Hibah/mutasi masuk antar OPD sebesar Rp2.443.058.570,00 pada 3 (tiga) OPD
sebagai berikut:
1) Dinas Tanpanhol Rp
.
83.699.428,00 Mutasi dari Sekretariat Daerah. (Aset dari Eks
BP4K)
2) Dinas Pekerjaan Umum
Rp
.
1.936.074.810,00 Mutasi Masuk dari BPBD berupa Pematelan dan
bronjong jembatan
3) Dinas Pendidikan Rp
.
423.284.332,00 Hibah dari BLHKP berupa lampu sel surya dan/sumur
resapan
Jumlah 2.443.058.570,00
Page 132
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
132
d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.155.887.209,32 ke dalam akun Aset Tetap Jalan,
Irigasi dan Jaringan merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut dari
akun lain (yang masih berada dalam kelompok Aset Tetap), yaitu terdiri dari 9
(sembilan) OPD yaitu:
1) Dinas Kesehatan Rp. 51.205.000,00 Reklasifikasi Masuk Dari akun
Aset Tetap Lainnya Berupa
tambah daya Listrik dan Rehab Jaringan Listrik.
2) Dinas Lingkungan
Hidup
Rp. 212.509.000,00 Reklasifikasi dari akun Peralatan Mesin berupa IPAL
komunal Perkantoran.
3) Dinas
Perhubungan
Rp. 3.200.000,00 Reklasifikasi dari akun
Peralatan Mesin berupa IPAL
komunal Perkantoran.
4) Dinas Pekerjaan
Umum
Rp. 4.956.236.833,00 Reklasifikasi dari akun
konstruksi dalam pengerjaan
berupa jalan, DED batang, dan Perencanaan Jembatan
5) Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja
Rp. 168.366.126,32 Reklasifikasi dari asset gedung bangunan berupa jalan dan
saluran air
6) Rumah Sakit Umum Daerah
Rp. 3.850.000,00 Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya berupa jaringan
internet
7) Dinas Perikanan Rp. 356.015.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset
Tetap tanah berupa saluran air
BBI
8) Dinas Pendidikan Rp. 123.151.250,00 Reklasifikasi dari Bos Berupa
Jaringan Internet dan Listrik
9) Dinas Pariwisata Rp. 281.354.000,00 Reklasifikasi dari akun gedung
dan bangunan berupa Tembok
penahan Sungai.
Jumlah Rp. 6.155.887.209,32
e. Koreksi tambah aset jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pendidikan Rp50.000.000,00 karena lupa catat berupa lampu sel surya 2 unit di SD 03 Koto
Baru Simalanggang
f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp5.638.400.000,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa IPAL komunal yang langsung
Page 133
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
133
diserahkan pada kelompok masyarakat /Pemerintah Nagari
g. Penghapusan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp 5.000.000,00 pada Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura berupa jaringan internet dan Rp 6.000.000,00
pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berupa Jaringan Internet
bersadasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 414 Tanggal 28
Desember 2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
h. Mutasi keluar antar OPD sebesar Rp2.019.774.238,00 merupakan
pemindahbukuan akibat mutasi pemakaian antar OPD antara lain:
1) Sekretariat Daerah Rp. 83.699.428,00 Mutasi ke Dinas Tapanhol berupa jaringan
2) BPBD Rp. 1.936.074.810,00 Mutasi ke Dinas PUPR
berupa berupa Pematelan dan pemasangan bronjong
jembatan .
Jumlah Rp. 2.019.774.238,00
g. Reklasifikasi keluar merupakan pemindahbukuan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp69.362.000,00 berupa DED Jembatan Gantung.
5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
91.411.487.206,00 78.511.520.268,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.
Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar
Rp12.792.258.038,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:
Mutasi Penambahan
- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 17.935.875.060,00
- Kapitalisasi Barang dan Jasa Rp 46.902.000,00
- Hibah/Mutasi masuk antarOPD Rp 35.139.567,00
- Reklasifikasi Masuk Rp 1.676.039.021,00
- Koreksi Tambah Rp. 1.836.234.730,00
Jumlah Mutasi Penambahan Rp 21.530.190.378,00
Mutasi Pengurangan
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 312.487.000,00
- Penghapusan Rp 150.357.428,00
- Mutasi keluar antar OPD Rp 16.039.567,00
- Reklasifikasi Keluar Rp 8.018.778.867,00
- Koreksi Kurang Rp. 132.560.578,00
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 8.630.223.440,00
Page 134
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
134
Jumlah Bersih Mutasi Rp 12.899.966.938,00
a. Jumlah pembelian / pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar
Rp17.935.875.060,00
b. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp18.850.000,00 pada Sekretariat
DPRD dan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp14.700.000,00 serta sebesar
Rp13.352.000,00 belanja barang dan jasa BOS.
c. Hibah/Mutasi tambah sebesar Rp16.039.567,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura dan Perkebunan berupa buku dan tanaman. Pada Dinas Pendidikan
Sebesar Rp 19.100.000,00 merupakan hibah dari Komite (BOS) berupa barang
bercorak seni.
d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.676.039.021,00 ke dalam akun Aset Tetap
Lainnya merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada:
1) Sekretariat
Daerah
Rp. 23.350.000,00 Reklasifikasi dari akun
Peralatan dan Mesin berupa orgen, aquarium dan air
mancur taman
2) Dinas
Pendidikan
Rp. 1.604.285.021,00 Reklasifikasi masuk dari
Akun Peralatan Mesin
Berupa Alat Praktek Siswa dan alat Drumband.
3) Dinas
Perdagangan KUKM
Rp. 25.654.000,00 Reklasifikasi dari aset
Peralatan Mesin berupa patung manekin dan
Keyboard organ.
4) Sekretariat
DPRD
Rp. 11.550.000,00 Reklasifikasi dari aset alat
musik dan soundsystem
6.200.000,00 Reklasifikasi dari aset
Peralatan Mesin berupa
bunga sudut.
5) Kec. Mungka Rp. 5.000.000,00 Reklasifikasi dari akun
Peralatan Mesin berupa Pot
Bunga 10 buah.
Jumlah Rp. 1.676.039.021,00
e. Koreksi tambah asset tetap lainnya sebesar Rp1.836.730,00 pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan karena kurang catat buku dan alat kesenian dari perolehan DAK
Tahun 2007 dan 2008 di sekolah.
f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp312.487.000,00 pada 2 (dua) OPD
yaitu:
Page 135
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
135
1 )Dinas Pendidikan Rp. 309.067.000,00
2) Dinas Pariwisata Rp. 3.420.000,00
Jumlah Rp. 312.487.000,00
g. Penghapusan atas Aset Tetap Lainnya berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 414 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang pada Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.890.000,00. pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebesar Rp148.467.428,00.
h. Mutasi Keluar antar OPD Aset tetap lainnya sebesar Rp16.039.567,00 pada
Sekretariat Daerah ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura berupa Buku dan
Tanaman.
i. Reklasifikasi keluar sebesar Rp8.018.778.867,00 dari akun Aset Tetap Lainnya
merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada 6 (enam) OPD
sebagai berikut:
1) Dinas Pendidikan 514.741.644,00 Reklasifikasi keluar BOS berupa Jaringan Listrik
dan Internet.
2) Dinas Kesehatan Rp. 1.725.329.448,00 Reklasifikasi ke aset peralatan Mesin berupa
Belanja BLUD (Belanja
Alat Kedokteran pada Puskesmas
Rp. 1.160.544.956,00 Reklasifikasi akun Aset Peralatan Mesin berupa
Belanja BLUD (Belanja
Alat Kedokteran )
Rp. 242.855.000,00 Reklasifikasi akun Aset
Peralatan Mesin berupa
Belanja BLUD (Belanja Alat Studio )
Rp. 715.248.400,00 Reklasifikasi Belanja
BLUD ke Gedung dan Bangunan
Rp. 136.390.000,00 Reklasifikasi Aset
Konstruksi dalam
Pengerjaan berupa DED Relokasi Puskesmas
Baruah Gunung.
Rp. 51.205.000,00 Reklasifikasi Belanja BLUD ke Aset Jalan
Irigasi dan Jaringan
3) Dinas Pekerjaan
Umum
Rp. 980.439.500,00 Reklasifikasi ke akun
Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jalan dan
Page 136
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
136
akunperlatan mesin
berupa Container sampah
4) DPMPTSP Rp. 39.666.000,00 Reklasifikasi ke aset
lainnya berupa film bergerak dan rekaman
video.
5) RSUD Ahmad
Darwis
Rp. 1.639.840.919,00 Reklasifikasi ke akun
Peralatan dan Mesin
Rp. 649.318.000,00 Reklasifikasi ke akun
Gedung dan Bangunan
Rp. 3.850.000,00 Reklasifikasi ke akun
Jalan Irigasi dan Jaringan
Rp. 149.500.000,00 Reklasifikasi ke akun
Aset lainnya berupa SIM RS 1 Paket
6) Sekretariat DPRD Rp. 9.850.000,000 Reklasifikasi ke akun gedung dan bangunan
berupa gudang 1 unit
Jumlah Rp. 8.018.778.867,00
j. Koreksi Kurang Aset tetap lainnya sebesar Rp 132.560.578,00 pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan akibat dari lebih catat yang dilakukan sekolah terhadap
buku yang diterima
5.3.3.6 Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
18.955.205.573,00 12.169.068.976,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang
dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember
2018 dan 2017 dengan rincian mutasi sebagai berikut:
Mutasi Penambahan
- Reklasifikasi Masuk Rp 11.602.387.282,00
Jumlah Mutasi Penambahan Rp 11.602.387.282,00
Mutasi Pengurangan
- Reklasifikasi Keluar Rp 4.651.273.833,00
- Koreksi Kurang
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 4.651.273.833,00
Page 137
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
137
Jumlah Bersih Mutasi Rp 6.951.113.449,00
a. Reklasifikasi masuk sebesar ke dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan
pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada:
1) Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Rp 7.559.103.873,00 Reklasifikasi masuk dari
Aset tetap lainnya berupa
perencanaan jalan jembatan
dan irigasi
2) Dinas Kesehatan Rp 358.535.569,00 Reklasifikasi dari akun
gedung bangunan berupa
renovasi DED Pusk. Br
Gunung.
Rp 136.390.000,00 Reklasifikasi dari bangunan
berupa renovasi, puskesmas
Pangkalan + Honor DED
Pusk. Br Gunuang
3) Dinas Pariwisata
pemuda dan Olah
Raga
Rp 579.024.749,00 Reklasifikasi masuk dari
Aset Gedung Bangunan Berupa Taman Lembah
Harau
Rp 163.969.222,00 Reklasifikasi masuk dari
Aset Gedung Bangunan
Berupa Gerbang wisata
Lembah Harau.
4) Rumah Sakit
Umum Daerah
Rp 2.805.363.869,00 Reklasifikasi masuk dari
Aset Gedung Bangunan
Berupa Ruang Operasi dan
perencanaan drainase RSUD
Jumlah Rp 11.602.387.282,00
b. Reklasifikasi keluar merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut yang
masih berada pada akun Aset Tetap yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp4.340.887.333,00 ke akun Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Pada Dinas Kesehatan
sebesar Rp310.386.500,00 reklasifikasi Ke akun Aset Gedung dan Bangunan.
Terhadap aset yang masih tercatat di kontruksi dalam pengerjaan ( KDP ) yang tahun
perolehannya sejak Tahun 2008 sampai tahun2011 sebanyak 13 item dengan nilai
Page 138
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
138
sebesar Rp. 972.633.000,- aset tersebut hanya disain DED dan perencanaan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UMKM. Terkait dengan perencanaan dan DED di Dinas PUPR dan Dinas
Pendidikan, dan diprioritaskan untuk pembangunan fisik ditahun mendatang.
Perencanaan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dimana untuk melanjutkan
pembangunan fisiknya terkait dengan perencanaan taman megalitikum hal ini sudah
tidak merupakan urusan Pemerintah Daerah dan akan diusulkan untuk
penghapusannya
Berikut Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan yang tahun perolehan sejak 2008
sampai dengan Tahun 2011:
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Daftar Kontruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2018
NO OPD/UNIT KERJA TAHUN NILAI
1 2 3 4
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan
1 Perencanaan teknis jalan paket
II 2009 19.950.000,00
2
Perencanaan jalan paket II ruas
ulu aia-landai-sei datar-koto tinggi
2011 49.576.000,00
3 Perencanaan teknis jembatan
paket I 2008 22.458.000,00
4 Perencanaan jalan paket III ruas tanjung balik-batas riau
2011 49.515.000,00
5 DED Jaringan irigasi
interkoneksi, sei limau maek 2009 184.809.000,00
6 DED Embung jaringan distribusi, rimbo kalayau
2009 165.943.000,00
7 DED Bendung batang mungo 2009 238.183.000,00
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8
Perenc RKB SMP 1 Gng omeh,
SMP 1 Bukik Barisan, SMP 1 Luak
2011 29.900.000,00
9 Perenc RKB SMP 1 Harau,
SMPN 4 Harau, SMPN 2 Luak 2011 29.850.000,00
Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga
10 Perencanaan taman megalitikum 2009 74.940.000,00
11 Perencanaan Rehab Gedung
Kantor 2009 59.159.000,00
Page 139
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
139
Dinas Perdagangan Koperasi
dan UMKM
12 Perencanaan Pasar Dangun Dangung
2009 45.850.000,00
13 Perencanaan pasar Durian
Tinggi 2009 2.500.000,00
Total Kontruksi Dalam
Pengerjaan 972.633.000,00
Daftar rekapitulasi Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 14
Laporan Keuangan Daerah ini.
Tahun 2018 Tahun 2017
5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp) (Rp)
(1.227.552.749.555,01) (1.096.729.895.187,22)
Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian mutasi sebagai
berikut:
1. Akumulasi Penyusutan
Peralatan dan Mesin Rp (255.591.061.890,08) (225.586.629.300,49)
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp (300.942.190.025,34) (283.533.524.592,56)
3. Akumulasi Penyusutan
JIJ Rp (670.792.534.483,92) (587.609.741.294,17)
4. Akumulasi Penyusutan
ATL Rp (226.963.155,67) 0,00
Jumlah Rp 1.227.552.749.555,01 (1.096.729.895.187,22)
Daftar rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada
Lampiran 18 Laporan Keuangan Daerah ini.
5.3.4 Aset Lainnya
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
11.433.451.776,97 12.406.092.276,97
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Jumlah tersebut
terdiri dari:
2018 2017
UYHD TA 2011 Rp 337.500.000,00 337.500.000,00
PM- PD Gonjong Limo Sakato Rp 29.318.493,00 29.318.493,00
PM-BPR Kampung Baru Rp 100.000.000,00 100.000.000,00
Aset Lain-lain Rp 10.966.633.283,97 11.939.273.783,97
Jumlah Rp 11.433.451.776,97 12.406.092.276,97
Page 140
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
140
UYHD sebesar Rp337.500.000,00 merupakan UYHD Dinas PU Tahun 2011 dan telah
ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1122/TU/2013/1543 K/PID.SUS/2013 tanggal 3 september 2013 dan Nomor
1097/TU/2013/1537/K/PID.SUS/ 2013 tanggal 26 September 2013.
Penyertaan Modal pada PD. Gonjong Limo Sakato yang sudah tidak beroperasi lagi
sebesar Rp29.318.493,00 merupakan reklasifikasi dari akun Penyertaan Modal Pemda.
Laporan Keuangan PD Gonjong Limo terlampir pada Lampiran 19.
Penyertaan Modal pada BPR Kampung Baru sebesar Rp100.000.000,00 merupakan
reklasifikasi dari akun Penyertaan Modal Pemda
Disamping itu terdapat juga asset lain-lain yang berasal dari mutasi asset, asset rusak berat
dll dengan rincian mutasi sebagai berikut:
Mutasi Penambahan:
- Reklasifikasi masuk Rp. 372.324.500,00
- Kapitalisasi belanja barang jasa Rp. 45.985.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan Rp. 418.309.500,00
Mutasi Pengurangan:
- Penghapusan Rp. 950.000,00
- Koreksi kurang Rp. 1.390.000.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp. 1.390.950.000,00
Jumlah Bersih Mutasi Rp. (972.640.500,00)
a. Kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa sebesar Rp 45.985.000,00 pada Dinas
Pariwisata dan Olah Raga berupa pembuatan website Pariwisata
b. Reklasifikasi masuk sebesar Rp 372.324.500,00 adalah pemindahbukuan ke akun
Aset Lainnya dari akun Aset Tetap pada 6 (enam) OPD sebagai berikut.
1) Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga
Rp. 400.000,00 Reklasifikasi dari aset
gedung dan Bangunan
berupa honor PPK(pembuatan website)
2) Dinas Perhubungan Rp. 153.000.000,00 Reklasifikasi dari aset peralatan mesin Berupa
SIM PKB Sofware
3) Dinas Kependudukan
dan catatan Sipil
Rp. 17.758.500,00 Reklasifikasi dari aset
peralatan mesin Berupa Sofware
4) Badan Keuangan Rp. 12.000.000,00 Reklasifikasi dari aset
Page 141
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
141
peralatan mesin Berupa
Sofware
5) DPMPTSP Rp. 39.666.000,00 Reklasifikasi dari aset tetap
lainnya berupa rekaman
video dan Film bergerak
6) Rumah Sakit Umum Rp. 149.500.000,00 Reklasifikasi dari aset tetap
lainnya berupa SIM RS 1 Paket.
Jumlah Rp. 372.324.500,00
c. Penghapusan sebesar Rp 950.000,00 berada pada Kecamatan Luak berdasarkan
Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 414 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola
Barang
d. Mutasi Keluar Antar OPD Sebesar Rp 1.390.000.000,00 pada Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga dimana dalam buku inventaris tercatat tanah dan bangunan
yang merupakan barang pinjam pakai dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
5.3.5 KEWAJIBAN Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
3.081.320.755,00 3.095.629.601,00
Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.
Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan
Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp3.081.320.755,00,00 merupakan
jumlah kewajiban per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek 3.081.320.755,00 3.095.629.601,00
Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam
satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka pendek, utang kepada pihak ketiga,
utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.081.320.755,00
sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.095.629.601,00 atau mengalami
penurunan sebesar Rp366.447.154,00 atau (11,84%) dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 3 . 4 6 Kewaj iba n J ang ka Pe ndek
Jenis Kewajiban Jangka
Pendek
31-Des-18 31-Des-17 Kenaikan /
Penurunan % (Rp) (Rp)
Utang Perhitungan Pihak 7.947.099,00 43.754.403,00 (35.807.304,00) (81,84)
Page 142
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
142
Ketiga (PFK)
Pendapatan diterima
dimuka 45.766.690,00 641.385.576,00 (595.618.886,00) (92,86)
Utang Jangka Pendek
Lainnya 3.027.606.966,00 2.410.489.622,00 997.873.344,00 41,40
Jumlah Kewajiban
Jangka Pendek 3.081.320.755,00 3.095.629.601,00 366.447.154,00 11,84
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
5.3.5.2 Utang Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK)
7.947.099,00 43.754.403,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2018 sebesar Rp7.947.099,00 dan Tahun 2017
sebesar Rp43.754.403,00. Utang PFK tersebut merupakan Utang PPh dan Utang PPN kepada
Pemerintah Pusat sebesar Rp6.142.000,00 ,Utang PFK yang timbul sebagai akibat masuknya
Pendapatan Jasa Giro dari Samsat Lima Puluh Kota, sekolah swasta, SMA dan rekening
Nagari Batu Payung sebesar Rp1.805.099,00 dimana Jasa Giro tersebut bukan milik Pemda
Kabupaten Lima Puluh Kota dan harus dikembalikan melalui Belanja Tidak Terduga Tahun
2019. Rincian Utang PFK sebesar Rp7.947.099,00 adalah sebagai berikut:
Utang PFK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan Rincian:
No Uraian Tahun 2018 Tahun 2017
1 PPN 0,00 12.322.055,00
2 PPH Ps 21 6.142.000,00 26.049.318,00
3 PPH Ps 22 0,00 2.425.145,00
4 PPH Ps 23 0,00 884.200,00
5 PPH FINAL 0,00 1.416.363,00
6 PFK IWP 0,00 657.322,00
Jumlah 6.142.000,00 43.754.403,00
Utang PFK BUD sebesar Rp1.805.099,00 sebagai akibat kesalahan Bank dalam melakukan
penyetoran Jasa Giro Samsat, sekolah swasta, sekolah SMA dan Jasa giro dari Pemerintah
Nagari Batu Payuang dengan rincian:
No Nomor rekening Nama Rekening Jumlah
1. 01000101002951 Samsat Kabupaten Lima Puluh Kota 138.429,00
2. 01000210061859 DAK Pemerintah Nagari Batu
Payuang 1.482.609,00
3. 01000210274511 BOS SMAN 1 Kec Payakumbuh 164,00
4. 01000210274545 BOS SMAN 1 Kec Akabiluru 71.901,00
5. 01000210274557 BOS SMAN 2 Kec Pangkalan 42.210,00
Page 143
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
143
6. 01000210274571 BOS SMAN 1 Kec Guguak 1.490,00
7. 01000210298744 BOS SD Islam Alkuttab 11.492,00
8. 01000213082667 BOS SDIT An Nahl 37.218,00
9. 01000213092697 BOS SDIT Bustanul Ulum 6.710,00
10. 01000210039624 BOS SMP IT Fajar Hidayah 6.990,00
11. 01000210053566 BOS SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi 634,00
12. 01000210053633 BOS SD Swasta Alam 5.252,00
Jumlah 1.805.099,00
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
5.3.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka
45.766.690,00 641.385.576,00
Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp45.766.690,00 dan sebesar Rp641.385.576,00 dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Diterima Dimuka 31-Des-18 31-Des-17 Kenaikan /
Penurunan (Rp) (Rp)
Pendapatan atas pajak reklame 45.766.690,00 53.388.000,00 (7.621.310,00)
PBB-KB 0,00 517.008.156,00 (517.008.156,00)
Pajak Air Permukaan 0,00 70.989.420,00 (70.989.420,00)
Jumlah 45.766.690,00 641.385.576,00 (595.618.886,00)
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
5.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya
3.027.606.966,00 2.410.489.622,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang harus dibayar kepada
supplier dan atau pemberi jasa, berupa tagihan pemakaian listrik, air, telepon, Internet, tagihan
iuran JKK dan JKM serta Utang Lainnya Tahun 2018 dan 2017 yang sampai dengan 31
Desember 2018 dan 2017 belum dilunasi, yaitu:
- Tagihan Rekening Listrik 43.633.098,00 55.020.625,00
- Tagihan Rekening Telepon 7.098.288,00 6.144.253,00
- Tagihan Internet 6.971.566,00 11.347.043,00
- Tagihan Rekening Air 9.810.710,00 19.691.165,00
- Tagihan Rekening Koran 400.000,00 140.000,00
- Utang Lainnya 2.959.693.304,00 1.777.078.036,00
- Utang kpd penyedia Barang & Jasa 0,00 541.068.500,00
Jumlah 3.027.606.966,00 2.410.489.622,00
Page 144
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
144
Utang kepada penyedian barang dan jasa Tahun 2018 dan 2017 terdapat pada:
Tahun 2018 Tahun 2017
- Dinas Kesehatan 0,00 160.312.500,000
- Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 0,00 380.756.000,00
Jumlah 0,00 541.068.500,00
Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.312.500,00 yang merupakan utang Tahun 2017 dan
telah diselesaikan pembayarannya pada bulan Nopember 2018 dengan rincian sebagai
berikut.
SP2D Nomor 4202/LS/2018 tanggal 24 Desember 2018 Pembayaran Termyn II
(95%) Pembangunan Poskesri Panang Kecamatan Pangkalan berdasarkan SPK
Nomor: 440/24.02/PPK/SP-POSK.PNG/Dinkes.5/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017
SP2D Nomor 4203/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 Pembayaran Retensi 5
%
pekerjaan Pembangunan Poskesri Panang Kecamatan Pangkalan.
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran
20.
5.3.6 Ekuitas Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1.611.031.731.763,59 1.497.211.784.591,95
Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.611.031.731.763,59 sedangkan
per 31 Desember 2017 adalah Rp1.497.211.784.591,95.
Page 145
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
145
5.4. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2018. Laporan
Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban.
5.4.1. Pendapatan – LO Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1.269.505.751.281,98 1.282.145.810.016,64
Pendapatan-LO Tahun 2018 dengan realisasi Rp 1.269.505.751.581,98 sedangkan Tahun
2017 realisasi Rp1.282.145.810.016,64 terjadi penurunan sebesar Rp12.640.058.437,70
atau (0,99% ) dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 4 7 Ri nc i a n Pe n dap ata n -LO
No Uraian 2018 2017 Kenaikan/
Penurunan %
(Rp) (Rp)
1.
Pendapatan Asli
Daerah-LO 78.460.050.915,03 119.940.987.921,64 (41.480.937.006,61) (34,58)
2.
Pendapatan
Transfer-LO 1.179.278.410.652,00 1.154.774.100.680,00 24.504.309.972,00 2,12
3.
Lain-Lain
Pendapatan Yang
Sah-LO
11.767.289.714,95 7.430.721.415,00 4.336.568.299,95 58,36
Jumlah 1.269.505.751.281,98 1.282.145.810.016,64 (12.640.058.734,66) (0,99)
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
A. Pendapatan Asli Daerah-
LO
78.460.050.915,03 119.940.987.921,64
Pendapatan asli daerah (PAD)-LO merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018
sebesar Rp78.460.050.915,03 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar
Rp119.940.987.921,64 terjadi penurunan sebesar Rp41.479.270.336,61 atau
34,58%.Kelompok Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan
yang dirinci sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 4 8 Ri nc i a n Pe n dap ata n A sl i Dae r a h -LO
No Uraian 2018 2017 Kenaikan/
Penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah-
LO 21.672.917.019,00 18.348.834.371,50 3.324.082.647,50 18,12
2. Pendapatan Retribusi 5.033.825.191,00 4.150.332.451,35 883.492.739,65 21,29
Page 146
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
146
No Uraian 2018 2017 Kenaikan/
Penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
Daerah-LO
3. Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan-LO
2.425.073.057,00 2.422.004.149,00 3.068.908,00 0,13
4. Lain-lain PAD yang Sah-
LO 49.328.235.648,03 95.019.816.949,79 (45.691.581.301,76) (48,98)
Jumlah 78.460.050.915,03 119.940.987.921,64 (41.480.937.006,61) (34,58)
1. Pendapatan Pajak Daerah-LO
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut
Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2018 sebesar Rp21.672.917.019,00
dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp18.348.834.371,50 terjadi kenaikan sebesar
Rp3.324.082.647,50 atau 18,12% dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 4 9 Ri nc i a n Pe n dap ata n P ajak Dae r a h - LO
No URAIAN 2018 2017 Kenaikan/
Penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
1. Pajak Hotel-LO 22.538.300,00 23.428.000,00 (889.700,00) (3,80)
2. Pajak Restoran-LO 912.892.889,00 885.977.950,00 26.914.939,00 3,04
3. Pajak Hiburan-LO 6.900.000,00 21.114.000,00 (14.214.000,00) (67,32)
4. Pajak Reklame-LO 231.312.885,00 268.541.162,00 (37.228.277,00) (13,86)
5. Pajak Penerangan Jalan-
LO 11.813.595.845,00 10.322.110.121,00 1.491.485.724,00 14,45
6 Pajak Air Tanah 208.309.319,00 206.563.949,50 1.745.369,50 0,84
7.
Pajak Pengambilan
Mineral Bukan Logam
dan Batuan-LO
3.777.903.555,00 2.764.129.423,00 1.013.774.132,00 36,68
8.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan-
LO
2.600.813.101,00 2.578.112.741,00 22.700.360,00 0,88
9.
Pajak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)-LO
2.098.651.125,00 1.278.857.025,00 819.794.100,00 64,10
Jumlah 21.672.917.019,00 18.348.834.371,50 3.324.082.647,50 18,12
Dari Pendapatan Pajak Daerah - LO diatas tersebut diperbandingkan dengan Pendapatan Pajak
Daerah LRA sebagai mana tabel dibawah ini:
Ta b e l V . 4 . 5 0 Pe r be daa n Pe n dap ata n P ajak Dae r ah – L RA de nga n Pe n da pata n
Paj ak Dae r ah -LO
No Uraian Pendapatan Pajak
Daerah
Realisasi LRA Realisasi- LO Selisih
(Rp) (Rp) (Rp)
Page 147
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
147
No Uraian Pendapatan Pajak
Daerah
Realisasi LRA Realisasi- LO Selisih
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pajak Hotel- 22.538.300,00 22.538.300,00 0,00
2. Pajak Restoran- 912.892.889,00 912.892.889,00 0,00
3. Pajak Hiburan- 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00
4. Pajak Reklame- 223.691.075,00 231.312.885,00 (7.621.810,00)
5. Pajak Penerangan Jalan- 11.813.595.845,00 11.813.595.845,00 0,00
Pajak Air Tanah 208.309.319,00 208.309.319,00 0,00
6. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan-
3.777.903.555,00 3.777.903.555,00 0,00
7. Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan -
1.305.472.079,00 2.600.813.101,00 (1.295.341.022,00)
8. Pajak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)-
2.098.651.125,00 2.098.651.125,00 0,00
Jumlah 20.369.954.187,00 21.672.917.019,00 (1.302.962.832,00)
2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2018 sebesar Rp5.033.825.191,00 sedangkan
Tahun 2017 sebesar Rp4.150.332.451,35 terjadi kenaikan Rp883.492.739,65 atau 17,55%
dengan Rincian masing masing Hasil Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 5 1 Ri nc i a n Pe nd apa ta n Re tr i b us i Dae r a h -LO
No Uraian 2018
(Rp)
2017
(Rp)
kenaikan/
penurunan
Persen
Tase
1.
Retribusi Pelayanan Kesehatan-
LO 1.466.404.000,00 971.368.500,00 495.035.500,00
50,96
2.
Retribusi Pelayanan
Persampahan– LO 51.162.500,00 51.919.500,00 (757.000,00)
(1,46)
3.
Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum – LO 10.288.000,00 9.530.000,00 758.000,00
7,95
4. Retribusi Pelayanan Pasar-LO 0,00 77.082.000,00 (77.082.000,00) (100)
5.
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor – LO 494.655.000,00 394.014.000,00 100.641.000,00 25,54
6
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran 7.100.000,00 1.900.000,00 5.200.000,00 273,68
7.
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah – LO 681.389.500,00 718.735.000,00 (37.345.500,00) (5,20)
8. Retribusi Terminal – LO 421.210.300,00 447.679.924,00 (26.469.624,00) (5,91)
9.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
– LO 26.048.000,00 39.061.000,00 (13.013.000,00) (33,31)
10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah Raga – LO 1.658.640.000,00 1.017.255.000,00 641.385.000,00 63,05
11.
Penjualan Produk Usaha Daerah-
LO 84.950.000,00 35.665.000,00 49.285.000,00 138,19
12. Retribusi Izin Mendirikan 131.707.891,00 321.903.821,35 (190.195.930,35) (59,08)
Page 148
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
148
No Uraian 2018
(Rp)
2017
(Rp)
kenaikan/
penurunan
Persen
Tase
Bangunan – LO
13. Retribusi Izin Ganguan – LO 0,00 63.948.706,00 (63.948.706,00) (100)
14. Retribusi Izin Trayek – LO 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00
Jumlah 5.033.825.191,00 4.150.332.451,35 883.492.739,65 21,29
Rekapitulasi pendapatan Retribusi Daerah-LO per OPD adalah sebagai berikut:
No Nama OPD Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
1 Dinas Kesehatan 1.466.404.000,00 971.368.500,00
2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 392.937.500,00 415.049.500,00
3 Dinas Pemadam Kebakaran 7.100.000,00 1.900.000,00
4 Dinas Perhubungan 958.471.300,00 894.554.924,00
5 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 0,00 77.082.000,00
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
83.453.080,00 309.362.513,35
7 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.665.920.000,00 1.027.115.000,00
8 Dinas Perikanan 145.000.000,00 133.150.000,00
9 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 87.000.000,00 20.890.000,00
10 Badan Keuangan 139.388.500,00 146.444.000,00
11 Sekretariat Daerah 39.896.000,00 76.926.000,00
12 Kecamatan Gunung Omeh 3.908.000,00 966.000,00
13 Kecamatan Bukit Barisan 1.530.000,00 1.848.000,00
14 Kecamatan Suliki 4.450.400,00 2.645.000,00
15 Kecamatan Guguak 7.483.615,00 10.241.275,00
16 Kecamatan Mungka 1.620.135,00 3.093.840,00
17 Kecamatan Akabiluru 0,00 1.440.900,00
18 Kecamatan Payakumbuh 3.634.730,00 3.310.720,00
19 Kecamatan Luak 3.904.080,00 10.410.686,00
20 Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.300.860,00 6.567.848,00
21 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 8.826.008,00 5.719.037,00
22 Kecamatan Harau 7.903.308,00 20.217.488,00
23 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 969.675,00 3.005.220,00
24 Kecamatan Kapur IX 2.724.000,00 7.024.000,00
Jumlah 5.033.825.191,00 4.150.332.451,35
Dari Pendapatan Retribusi Daerah –LO diatas apabila diperbandingkan dengan Pendapatan
Retribusi Daerah –LRA Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:
Page 149
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
149
Ta b e l V . 4 . 5 2 Perbedaa n Pendapata n Retr ibus i Daera h -LRA deng a n
Pendap atan Retr ibus i Daerah-L O per O PD
No Nama OPD Realisasi - LRA Realisasi - LO Selisih
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Dinas Kesehatan 1.447.218.000,00 1.466.404.000,00 19.186.000,00
2 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 392.937.500,00 392.937.500,00 0,00
3 Dinas Pemadam Kebakaran 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00
4 Dinas Perhubungan 963.277.300,00 958.471.300,00 4.806.000,00
5 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu 83.453.080,00 83.453.080,00 0,00
6 Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 1.632.365.000,00 1.665.920.000,00 (33.555.000,00)
7 Dinas Perikanan 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00
8 Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikulltura 87.360.000,00 87.000.000,00 360.000,00
9 Badan Keuangan 139.388.500,00 139.388.500,00 0,00
10 Sekretariat Daerah 39.896.000,00 39.896.000,00 0,00
11 Kecamatan Gunung Omeh 3.908.000,00 3.908.000,00 0,00
12 Kecamatan Bukit Barisan 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00
13 Kecamatan Suliki 4.450.400,00 4.450.400,00 0,00
14 Kecamatan Guguak 7.483.615,00 7.483.615,00 0,00
15 Kecamatan Mungka 1.620.135,00 1.620.135,00 0,00
16 Kecamatan Akabiluru 0,00 0,00 0,00
17 Kecamatan Payakumbuh 3.634.730,00 3.634.730,00 0,00
18 Kecamatan Luak 3.904.080,00 3.904.080,00 0,00
19 Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.300.860,00 1.300.860,00 0,00
20 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 8.826.008,00 8.826.008,00 0,00
21 Kecamatan Harau 7.903.308,00 7.903.308,00 0,00
22 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 969.675,00 969.675,00 0,00
23 Kecamatan Kapur IX 2.724.000,00 2.724.000,00 0,00
Jumlah 4.986.250.191,00 5.033.825.191,00 (47.575.000,00)
Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA
dengan Pendapatan Retribusi - LO dikarenakan:
1. Dinas Kesehatan terdapat penyesuaian sebesar Rp19.186.000,00 yang merupakan
selisih antara piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 berupa Klaim
Persalinan sebesar Rp242.514.000,00 dengan piutang Retribusi Pelayanan kesehatan
Tahun 2018 sebesar Rp261.700.000,00.
2. Dinas Perhubungan terdapat penyesuaian sebesar Rp4.806.000,00 yang merupakan
pelunasan Piutang Retribusi Terminal Tahun 2017 sebesar Rp.4.806.000,00
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat penyesuaian sebesar Rp33.555.000,00
yang merupakan selisih Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2017
sebesar Rp130.040.000,00 dengan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Page 150
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
150
Tahun 2018 sebesar Rp165.055.000,00 serta pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian
Kekayaan daerah berupa sewa kios sebesar Rp1.460.000,00
4. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan terdapat penyesuaian sebesar
Rp360.000,00 yang merupakan selisih Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun 2017 sebesar Rp4.550.000 dengan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Tahun 2018 sebesar Rp4.190.000,00.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2018 adalah
sebesar Rp 2.425.073.057,00 sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp2.422.004.149,00 terjadi
kenaikan sebesar Rp3.068.908,00 atau 0,13% merupakan hasil dari investasi yang
ditanamkan pada beberapa Perusahaan Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2018 sebesar Rp49.328.235.648,03
sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp95.019.816.949,79 maka terjadi penurunan sebesar
Rp45.691.581.301,76 atau 48,09% dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 5 3 Ri nc i a n Lai n - l a i n Pe nd apa ta n Asl i Dae r a h Y ang Sa h –LO
No Uraian 2018 2017 kenaikan/ penurunan
(Rp) (Rp)
1.
Hasil Penjualan Aset
Daerah yang Tidak
Dipisahkan-LO 37.719.000,00 12.508.000,00 25.211.000,00
2. Penerimaan Jasa Giro –
LO 4.239.478.182,27 4.950.364.432,75 (710.886.250,48)
3. Jasa Dana Revolving-LO 24.961.214,00 28.522.713,00 (3.561.499,00)
4. Kontribusi PDAM Kota
Payakumbuh 406.595.020,50 401.920.117,00 4.674.903,50
5. Pendapatan Bunga
Deposito 5.336.527.820,00 5.737.499.937,00 (400.972.117,00)
6. Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TGR)-LO 1.220.413.910,26 997.795.459,04 222.618.451,22
7. Pendapatan Denda
Retribusi-LO 87.525.000,00 0 87.525.000,00
8. Pendapatan Dari
Pengembalian-LO 185.826.029,00 245.365.202,00 (59.539.173,00)
9. Pendapatan BLUD-LO 37759890896 19.425.608.733,00 18.334.282.163,00
10. Lain-lain PAD yang Sah
Lainnya-LO 29.298.576,00 1.989.451.918,00 (1.960.153.342,00)
11. Pendapatan dari JKN-LO 0 11.880.912.135,00 (11.880.912.135,00)
12. Pendapatan BOS-LO 0 49.349.868.303,00 (49.349.868.303,00)
Jumlah 49.328.235.648,03 95.019.816.949,79 (45.691.581.301,76)
Page 151
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
151
Ta b e l V . 4 . 5 4 Ri nc i a n Pe r be d aan Lai n -Lai n P AD Y a ng Sa h -L RA de nga n
Pe r be daa n Lai n -Lai n PA D Y ang Sah -LO Ta h un 2 01 8
No Uraian Lain-lain PAD
Yang Sah -
Realisasi LRA Realisas LO Selisih
(Rp) (Rp) (Rp)
1
Hasil Penjualan Aset
Daerah yang Tidak
Dipisahkan-LO
37.719.000,00 37.719.000,00 0,00
2 Penerimaan Jasa Giro –LO 4.239.478.182,27 4.239.478.182,27 0,00
3 Pendapatan Bunga
Deposito 5.336.527.820,00 5.336.527.820,00 0,00
4 Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TGR)-LO 1.220.413.910,26 1.220.413.910,26 0,00
5 Pendapatan denda retribusi 87.525.000,00 87.525.000,00 0,00
6 Pendapatan Dari
Pengembalian-LO 185.826.029,00 185.826.029,00 0,00
7 Jasa Dana Revolving-LO 24.961.214,00 24.961.214,00 0,00
8 Kontribusi PDAM Kota
Payakumbuh 406.595.020,50 406.595.020,50 0,00
9 Pendapatan BLUD-LO 34.091.220.109,00 37.758.224.226,00 (3.670.337.457,00)
10 Lain-lain PAD yang Sah
Lainnya-LO 29.298.576,00 29.298.576,00 0,00
Jumlah 45.659.564.861,03 49.328.235.648,03 (3.670.337.457,00)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan antara Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dengan Lain-
Lain PAD Yang Sah-LRA terdapat pada Pendapatan BLUD RSUD dr.Achmad Darwis dimana
terdapat penyesuaian piutang klaim jasa layanan Tahun 2018 sebesar Rp6,350.943.257,00
dengan klaim piutang jasa layanan Tahun 2017 sebesar Rp2.682.272.470,00 sehingga terdapat
perbedaan sebesar Rp3.670.337.457,00
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
B. Pendapatan Transfer –
LO
1.179.278.410.652,00 1.154.774.100.680,00
Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2018 terdapat sebesar Rp1.179.278.410.654,00
dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp1.154.774.100.680,00 terjadi peningkatan sebesar
Rp24.504.309.974,00 atau (2,12%) yang mana di dalamnya terdiri dari:
Ta b e l V . 4 . 5 5 Ri nc i a n Pe n dap ata n Tr a nsfe r – LO
No Uraian 2018 2017 kenaikan/
penurunan (Rp) (Rp)
1.
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan LO
997.618.221.045,00 992.052.782.677,00 5.565.438.368,00
Page 152
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
152
No Uraian 2018 2017 kenaikan/
penurunan (Rp) (Rp)
2.
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Lainnya – LO
138.917.953.998,00 118.245.238.000,00 20.672.715.998,00
3.
Pendapatan Transfer
Pemerintah Propinsi–
LO
42.742.235.609,00 43.076.080.003,00 (333.844.394,00)
4. Bantuan Keuangan 0,00 1.400.000.000,00 (1.400.000.000,00)
J u m l a h 1.179.278.410.652,00 1.154.774.100.680,00 24.504.309.972,00
Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2018 sebesar Rp997.618.221.045,00.
dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp992.052.782.677,00 terjadikan kenaikan
sebesar Rp5.565.438.368,00 atau 0,56% dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 5 6 Ri nc i a n Pe nd apa ta n Tr an sfe r
Pemerintah Pusat- LO
No Uraian 2018 2017 kenaikan/
penurunan
Persen
(Rp) (Rp) Tase
1. Bagi Hasil Pajak-LO 12.907.389.620,00 17.590.343.788,00 (4.682.954.168,00) (26.62)
2.
Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya
Alam-LO
1.576.591.052,00 1.187.125.799,00 389.465.253,00 32.81
3. Dana Alokasi Umum
(DAU)-LO 747.073.168.000,00 747.892.916.000,00 (819.748.000,00) (0,11)
4. Dana Alokasi Khusus
(DAK)-LO 75.096.769.228,00 77.505.223.101,00 (2.408.453.873,00) (3,11)
5. Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik-LO 160.964.303.145,00 147.877.173.989,00 13.087.129.156,00 8,85
Jumlah 997.618.221.045,00 992.052.782.677,00 5.565.438.368,00 0,56
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LO pada
Tahun 2018 sebesar Rp138.917.954.000,00 yang didalamnya adalah Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus serta Dana BOS. Pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-
LO dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 118.245.238.000,00 terjadi
peningkatan sebesar Rp20.672.716.000,00 atau (14,88%) dengan rincian sebagai
berikut:
Page 153
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
153
Ta b e l V . 4 . 5 7 Ri nc i a n Da na Pe n ye s ua i a n
dan Otonomi Khusus – LO
No Uraian 2018 2017 kenaikan/
penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
1. Dana Insentif Daerah-LO 26.750.000.000,00 50.374.120.000,00 (23.624.120.000,00) (46,90)
2. Bantuan Operasional
Sekolah-LO 47.441.040.000,00 0,00 47.441.040.000,00 100,00
3. Dana Desa yang berasal
dari APBN-LO 64.726.913.998,00 67.871.118.000,00 (3.144.204.002,00) (4,63)
Jumlah 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00
20.672.715.998,00
17,48
Terdapat perbedaan rincian realisasi Dana Penyesuaian-LO Tahun 2018 dengan Tahun 2017
pada Bantua Operasional Sekolah (BOS) karena pada tahun ini Penganggaran Dana BOS
terletak pada Dana Penyesuaian sedangkan pada Tahun 2017 penganggaran Pendapatan Dana
Bantuan Operasional (BOS) sekolah terletak pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Propinsi )– LO
Transfer Pemerintah Propinsi-LO Tahun 2018 sebesar Rp42.742.235.609,00
dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp43.076.080.003,00 terjadi Penurunan
sebesar Rp.333.844.394,00 atau sebesar (0,78%) dengan rincian sebagai berikut
Ta b e l V . 4 . 5 8 Ri nc i a n Tr a nsfe r Pe me r i n ta h Pr opi ns i – LO
No Uraian 2018 2017 kenaikan/
penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
1. Pajak Kendaraan
Bermotor-LO 10.403.893.170,00 10.151.356.866,00 252.536.304,00 2,49
2.
Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor-
LO
6.322.836.830,00 6.011.598.514,00 311.238.316,00 5,18
3.
Pajak bahan Bakar
Kendaraan Bermotor-
LO
13.517.638.343,00 12.935.015.392,00 582.622.951,00 4,50
4. Pajak Air Permukaan 478.693.220,00 454.133.147,00 24.560.073,00 5,41
5. Pajak Rokok-LO 12.019.174.046,00 13.523.976.084,00 (1.504.802.038,00) (11,13)
Jumlah 42.742.235.609,00 43.076.080.003,00 (333.844.394,00) (0,78)
Tahun 2017 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi– LO sebesar Rp43.076.080.003,00
sedang Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi – LO Tahun 2018 sebesar
Rp42.742.235.609,00 ada perbedaan sebesar Rp 333.844.394,00 . dimana lebih kecil
Pendapatan Transfer – LO dari pada Pendapatan Transfer – LRA Hal ini dikarenakan Adanya
penyesuaian terhadap pendapatan Transfer yang kurang salur dan lebih salur.
Page 154
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
154
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
C. Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah – LO
11.767.289.714,95 7.430.721.415,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada Tahun 2018 sebesar
Rp11.767.289.714,95 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp7.430.721.415,00
terjadi kenaikan sebesar Rp 4.336.568.299,95 atau 58,36% dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 5 9 Ri nc i a n Lai n- l a i n Pe n dap ata n Dae r a h Y ang Sah – LO
No Uraian 2018 2017 kenaikan/
penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
1 Pendapatan Hibah –
LO 11.767.289.714,95 7.430.721.415,00 4.336.568.299,95 58,36
Jumlah 11.767.289.714,95 7.430.721.415,00 4.336.568.299,95 58,36
Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2018 dan 2017 terdapat pada OPD sebagai berikut:
No Uraian 2018 2017
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan 7.281.825.784,00 5.640.722.363,00
2. Dinas Kesehatan 785.990.910,95 18.673.808,00
3. RSUD dr.Achmad Darwis 19.950.000,00 14.667.700,00
4. DP2KBP3A 0,00 343.997.624,00
5. Dinas Parpora 0,00 25.000.000,00
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 636.025.000,00 0,00
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 67.355.520,00
8. PPKD 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00
9. Kecamatan Harau 3.478.384.00 0,00
Jumlah 11.767.289.714,95 7.430.721.415,00
Pendapatan Hibah LO adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari
pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pendapatan Hibah LO Tahun 2018
diterima oleh OPD:
1. Dinas Pendidikan : Pendapatan Hibah Sebesar Rp 7.281.825.784,00 merupakan
hibah dari Kementerian Pendidikan, Hibah dari Komite BOS
dan Hibah dari Badan Lingkungan Hidup.
2. Dinas Kesehatan : Pendapatan Hibah sebesar Rp785.990.910,95 merupakan
hibah Aset tetap dari Kementerian Kesehatan RI
Page 155
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
155
3. RSUD dr.Achmad
Darwis
: Pendapatan Hibah sebesar Rp19.950.000,00 merupakan hibah
dari Kementerian Kesehatan berupa barang-barang kebutuhan
habis pakai untuk Laboratorium Rumah Sakit.
4. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
: Pendapatan Hibah sebesar Rp636.025.000,00 merupakan
pendapatan hibah dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera
Barat berupa Aset Tetap Peralatan mesin dan Gedung
Bangunan.
5. PPKD : Pendapatan Hibah PPKD sebesar Rp3.040.019.636,00
merupakan pendapatan Hibah air minum sebesar
Rp2.994.000.000,00 dan hibah IPDMIP sebesar
Rp46.019.636,00
6. Kecamatan Harau : Pendapatan Hibah sebesar Rp3.478.384.00 merupakan Hibah
Tong sampah dari Badan Lingkungan Hidup.
5.4.2 Beban
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1.161.848.543.669,65 1.144.705.612.855,24
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2018 sebesar Rp1.161.848.543.669,65
dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp1.144.705.612.855,24 mengalami penurunan sebesar Rp17.142.930.614,41 atau sebanyak 1,50% yang merupakan Beban Operasi , Beban Transfer dan Beban tak Terduga.
Beban Operasi Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 6 0 Ri n c i a n B e b a n O p e r a s i
NO URAIAN
2018 2017
kenaikan/
penurunan
Persen tase (Rp) (Rp)
1 Beban Pegawai 595.863.718.942,00 585.433.833.291,00 10.429.885.651,00 1,78
2. Beban Barang Jasa 230.909.274.339,24 243.980.590.728,25 (13.071.316.389,02) -5,36
3. Beban hibah 38.846.120.550,00 32.176.607.131,00 6.669.513.419,00 20,73
4. Beban Bantuan Sosial 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00 497.317.370,00 4,16
5.
Beban Penyusutan dan
amortisasi 130.822.854.367,79 120.226.188.300,97 10.596.666.066,82 8,81
6.
Beban penyisihan
Piutang 925.904.971,62 856.424.619,56 69.480.352,06 8.11
7. Beban Lain – lain 9.321.416.429,00 542.164.027,46 8.779.252.401,54 1.619.30
Jumlah 1.019.148.246.099,65 995.177.447.228,24 23.970.798.871,00 2,45
Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci Beban Operasi sebagai berikut:
Page 156
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
156
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
A. Beban Pegawai – LO 595.863.718.942,00 585.433.833.291,00
Beban Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar
Rp595.863.718.942,00. jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp585.433.833.291,00
terjadi kenaikan sebesar Rp10.429.885.651,00 (1,78%) dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 6 1 Ri n c i a n B e b a n P e g a wa i - LO
No URAIAN 2018 2017
kenaikan/ penurunan Persen
tase (Rp) (Rp)
1 Beban gaji dan tunjangan – LO 549.742.005.043,00 416.986.711.130,00 132.755.293.913,00 31,84
2 Beban tambahan penghasilan
PNS – LO 38.289.577.797,00 157.863.909.895,00 (119.574.332.098,00) (75,75)
3
Beban peberimaan lainnya
pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/ WKDH – LO
3.099.604.000,00 3.039.700.000,00 59.904.000,00 1.97
4 Beban Insentif Pemungutan
Pajak daerah 731.531.405,00 81.631.778,00 649.899.627,00 796.14
5 Beban insentif pemungutan
restribusi daerah – LO 129.307.250,00 46.832.500,00 82.474.750,00 176.11
6 Beban uang lembur- LO 3.871.693.447,00 7.415.047.988,00 (3.543.354.541,00) (47.79)
Jumlah 595.863.718.942,00 585.433.833.291,00 10.429.885.651,00 1,78
Dari Beban Pegawai - LO diatas apabila diperbandingkan dengan Belanja Pegawai – LRA dapat
dilhat pada Tabel dibawah ini
Ta b e l V . 4 . 6 2 Ri n c i a n P e r b a n d i n g a n B e l a n j a P e g a wa i – LR A d e n g a n B e b a n
P e g a wa i - LO
N
o Uraian
Jumlah Belanja
Pegawai-LRA
Rp
Jumlah Beban
Pegawai-LO
Rp
Selisih
Rp
1 Beban gaji dan tunjangan – LO 546.515.836.043,00 549.742.005.043,00 (3.226.169.000,00)
2 Beban tambahan penghasilan PNS – LO 38.289.577.797,00 38.289.577.797,00
3 Beban peberimaan lainnya pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/ WKDH – LO 3.099.604.000,00 3.099.604.000,00 0.00
4 Beban insentif pemungutan Pajak daerah –
LO 731.531.405,00 731.531.405,00 0.00
5 Beban insentif pemungutan retribusi
daerah – LO 129.307.250,00 129.307.250,00 0.00
6 Beban uang lembur- LO 3.299.279.450,00 3.299.279.450,00 0.00
7 Belanja Pegawai BLUD 278.057.000,00 56.532.000,00 221.525.000,00
8 Belanja Pegawai BOS 515.881.997,00 515.881.997,00 0.00
Jumlah 592.859.074.942,00 595.863.718.942,00 (3.004.644.000,00)
Page 157
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
157
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
B. Beban Barang Jasa-LO
230.909.274.339,24 243.980.590.728,25
Beban Barang Jasa-LO Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar
Rp230.909.274.339,24 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp243.980.590.728,25,00
terjadi penurunan sebesar Rp13.071.316.389,02 (5,36%) dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 6 3 Ri nc i a n B e ban B ar ang Jas a
No URAIAN
2018 2017 kenaikan/
penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
1 Beban Persediaan 31.428.853.050,24 33.610.303.234,25 -2.181.450.184,02 -6,49
2 Beban Jasa 147.891.177.588,00 146.125.198.594,00 1.765.978.994,00 1,21
3 Beban Pemeliharaan 3.297.208.722,00 11.747.309.953,00 -8.450.101.231,00 -71,93
4 Beban Perjalanan Dinas 48.292.034.979,00 52.497.778.947,00 -4.205.743.968,00 -8,01
Jumlah 230.909.274.339,24 243.980.590.728,25 (13.071.316.389,02) (85,23)
Beban Persediaan 2018 dan 2017 tersebut dapat dirinci per OPD sebagai berikut:
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.698.897.026,00 12.775.007.933,00
2. Dinas Kesehatan 3.818.862.717,17 3.565.034.050,35
3. RSUD dr.Achmad Darwis 7.374.589.989,06 6.929.534.560,90
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 249.673.250,00 324.413.566,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja 54.068.900,00 62.350.500,00
6. Dinas Pemadam Kebakaran 60.330.940,00 184.545.000,00
7. Dinas Sosial 237.947.469,00 201.993.050,00
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 116.309.700,00 250.903.600,00
9. Dinas Pangan 294.195.082,00 132.437.450,00
10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan
Pemukiman 359.235.852,00 454.843.800,00
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 558.863.760,00 301.313.500,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 225.100.497,00 324.521.150,00
13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 781.625.605,00 833.070.972,00
14. Dinas Perhubungan 385.680.550,00 192.027.600,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika 128.837.850,00 169.742.677,00
16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 298.250.500,00 256.392.000,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu 82.817.300,00 154.166.228,00
18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 4.011.820.270,00 369.071.000,00
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 80.870.500,00 70.051.000,00
20. Dinas Perikanan 185.960.800,00 325.980.947,00
21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 358.976.205,00 1.159.554.445,00
Page 158
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
158
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 177.297.500,00 323.787.100,00
23. Inspektorat 115.240.800,00 96.825.900,00
24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 117.795.653,00 221.788.850,00
25. PPKD 0,00 0,00
26. Badan Keuangan 421.178.274,00 453.878.076,00
27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber
Daya Manusia 162.983.506,00 178.445.050,00
28. Sekretariat Daerah 1.785.823.236,00 1.819.665.739,00
29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00
30. Sekretariat DPRD 404.817.800,00 544.319.570,00
31. DPRD 0,00 0,00
32. Kecamatan Gunung Omeh 26.289.300,00 23.296.650,00
33. Kecamatan Bukit Barisan 66.539.200,00 84.963.000,00
34. Kecamatan Suliki 56.012.500,00 90.350.000,00
35. Kecamatan Guguak 81.204.500,00 46.680.700,00
36. Kecamatan Mungka 38.837.000,00 33.988.100,00
37. Kecamatan Akabiluru 37.803.000,00 36.375.000,00
38. Kecamatan Payakumbuh 31.103.500,00 61.276.000,00
39. Kecamatan Luak 36.819.500,00 26.423.000,00
40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 51.020.000,00 144.528.000,00
41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 42.328.000,00 51.407.050,00
42. Kecamatan Harau 44.074.500,00 33.880.700,00
43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 80.178.900,00 20.342.900,00
44. Kecamatan Kapur IX 61.914.500,00 39.097.500,00
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 75.670.750,00 92.667.320,00
46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 131.556.369,00 149.362.000,00
JUMLAH 31.428.853.050,23 33.610.303.234,35
Terdapat 13 (Tiga Belas) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Persediaan dengan
jumlah sebesar Rp8.417.873.269,04 dengan rincian sebagai berikut:
No Nama OPD Rp Penyesuaian Keterangan
1. RSUD dr.Achmad
Darwis
Rp 19.950.000,00 Terdapat penyesuaian persediaan
dari hibah kementerian kesehatan
sebesar Rp.19.950.000,00 berupa
Alat Laboratorium habis pakai
2 Dinas Kesehatan Rp 698.272.515,96 Terdapat penyesuaian persediaan
sebesar Rp698.272.515,96 berupa
persediaan dari makanan tambahan
bayi.
3 Dinas Pekerjaan Rp (6.026.215.000,00) Terdapat penyesuaian terhadap
Page 159
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
159
Umum barang yang diserahkan ke
masyarakat Tahun 2017 yang
dicatat sebagai persediaan dan
Tahun 2018 telah diserahkan ke
masyarakat sebesar
Rp6.026.215.000,00
4 Satuan Polisi Pamong
Praja
Rp 80.000,00 Terdapat penyesuaian persediaan
barang cetak yang berasal dari
Belanja Cetak berupa cetak
kwitansi sebesar Rp80.000,00
5 Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Rp 89.059.500,00 Terdapat penyesuaian persediaan
barang cetak yang berasal dari
belanja cetak berupa cetak Blanko
Akta Capil sebesar
Rp89.059.500,00
6 Dinas Perhubungan Rp 337.500,00 Terdapat penyesuaian persediaan
barang cetak yang berasal dari
belanja cetak sebesar Rp337.500,00
7 Dinas Koperasi,
perdagangan dan
UKM
Rp 3.994.623.283,00 Terdapat penyesuaian terhadap
barang yang diserahkan ke
masyarakat Tahun 2017 sebesar
Rp2.371.351,00 dengan barang
yang diserahkan ke masyarakat
Tahun 2018serta terdapat
persediaan dari belanja modal alat
percontohan sebesar Rp
38.417.750,00.
8. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Satu Pintu
Rp (10.000.000,00) Terdapat penyesuaian persediaan
barang cetak Tahun 2017 berupa
buku profil peluang investasi
sebesar Rp10.000.000,00
9 Dinas Perikanan (116.277.000,00) Terdapat Penyesuaian persediaan
sebesar (116.277.000,00) berupa
selisih antara persediaan belanja
hibah Tahun 2017 sebesar
Rp743.935.000,00 dengan
persediaan dari belanja hibah
Page 160
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
160
Tahun 2018 sebesar
Rp627.658.000,00.
10. Dinas Tanaman
Pangan Holtikultura
dan Perkebunan
Rp (7.070.157.738,00) Terdapat penyesuaian persediaan
terhadap barang yang diserahkan ke
masyarakat Tahun 2017 yang
dicatat sebagai persediaan dan
Tahun 2018 telah diserahkan ke
masyarakat sebesar
Rp7.399.332.738,00 dan terdapat
persediaan barang yang belum
diserahkan ke masyarakat yang
berasal dari belanja hibah 2018
sebesar Rp329.175.000,00 sehingga
didapat selisihnya sebesar
Rp7.070.157.738,00
11 Bapelitbang Rp (18.870.172,00) Terdapat penyesuaian persediaan
yang berasal dari Kapitalisasi
belanja Bahan BakuBangunan
sebesar Rp18.870.182,00
12 Badan Keuangan Rp 21.323.852,00 Terdapat penyesuaian persediaan
yang berasal dari Belanja Cetak
berupa Persediaan Karcis sebesar
Rp21.323.852,00
Jumlah (8.417.873.259,04)
Rincian Beban Persediaan per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada
Lampiran 21 Laporan Keuangan Daerah ini.
Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:
NO OPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29.729.529.701,00 30.772.691.494,00
2. Dinas Kesehatan 23.151.551.583,00 20.123.890.559,00
3. RSUD dr.Achmad Darwis 13.256.241.272,00 10.577.159.252,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
4.416.215.082,00 4.936.637.980,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja 3.641.094.161,00 1.936.083.638,00
6. Dinas Pemadam Kebakaran 3.634.255.065,00 3.606.364.523,00
Page 161
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
161
NO OPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
7. Dinas Sosial 2.384.728.784,00 2.123.502.303,00
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 944.293.061,00 1.502.313.843,00
9. Dinas Pangan 876.046.224,00 654.556.822,00
10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
dan Pemukiman
1.187.330.061,00 1.266.232.708,00
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 974.035.208,00 1.245.987.191,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 878.482.609,00 2.196.183.585,00
13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB
&P3A
4.464.238.613,00 2.920.253.019,00
14. Dinas Perhubungan 9.064.896.867,00 8.762.571.525,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika 1.280.598.443,00 1.444.819.354,00
16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 1.426.677.701,00 1.415.024.658,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu
594.856.933,00 791.379.699,00
18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 9.452.088.756,00 9.440.709.077,00
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 566.963.022,00 587.993.443,00
20. Dinas Perikanan 867.688.450,00 1.251.595.072,00
21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 2.748.361.845,00 3.554.600.308,00
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 736.142.391,00 845.156.151,00
23. Inspektorat 877.037.058,00 686.844.688,00
24. Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan
1.682.633.444,00 1.624.402.979,00
25. PPKD 0,00 0,00
26. Badan Keuangan 3.440.222.013,00 3.485.388.725,00
27. Badan Kepegawaian Pemgembangan
Sumber Daya Manusia
1.817.466.150,00 3.153.509.308,00
28. Sekretariat Daerah 12.061.316.893,00 13.647.897.772,00
29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00
30. Sekretariat DPRD 4.182.344.396,00 5.179.879.220,00
31. DPRD 0,00 0,00
32. Kecamatan Gunung Omeh 269.613.968,00 217.045.125,00
33. Kecamatan Bukit Barisan 334.337.690,00 324.704.970,00
34. Kecamatan Suliki 347.848.757,00 380.619.621,00
35. Kecamatan Guguak 438.582.814,00 261.423.589,00
36. Kecamatan Mungka 323.534.070,00 310.159.386,00
37. Kecamatan Akabiluru 305.690.389,00 275.892.899,00
38. Kecamatan Payakumbuh 398.925.867,00 475.382.978,00
39. Kecamatan Luak 366.625.703,00 246.731.822,00
40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 437.337.009,00 484.149.426,00
41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 443.215.877,00 380.397.417,00
42. Kecamatan Harau 665.603.678,00 312.503.870,00
43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 406.636.329,00 272.796.487,00
44. Kecamatan Kapur IX 515.415.190,00 321.020.840,00
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.338.204.775,00 1.065.217.970,00
Page 162
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
162
NO OPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 962.269.686,00 1.063.523.298,00
JUMLAH 147.891.177.588,00 146.125.198.594,00
Terdapat 23 (Dua puluh tiga) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Jasa yaitu:
No Nama OPD Rp Penyesuaian Keterangan
1. RSUD dr.Achmad
darwis
Rp 769.320.868,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp769.320.868,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar
Rp1.777.078.036,00 dengan utang
jangka pendek Tahun 2018 sebesar
Rp2.546.398.904,00.
2 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Rp (305.909,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp305.909,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp5.909.947,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp5.604.038,00.
3 Dinas Pemadam
Kebakaran
Rp 3.288.666,00 Terdapat Penyesuaian karena utang
jangka pendek Tahun 2018 sebesar
Rp3.288.666,00
4 Satuan Polisi
pamong Praja
Rp (80.000,00) Terdapat penyesuaian pada belanja
cetak sebesar Rp80.000,00 yang
menjadi persediaan.
5 Disdukcapil Rp (89.903.156,00) Terdapat penyesuaian yang
merupakan selisih antara utang
jangka pendek Tahun 2018 sebesar
Rp2.949.953,00 dan utang jangka
pendek Tahun 2017 berupa utang air,
listrik sebesar Rp3.793.609,00 dan
penyesuaian terhadap beban cetak
sebesar Rp89.059.500,00
6 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Rp (337.500,00) Terdapat penyesuaian yang
merupakan beban cetak sebesar
Rp337.500,00 yang menjadi
persediaan
Page 163
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
163
7 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Satu Pintu
Rp 8.616.760,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp8.616.760,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp1.545.400,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp162.160,00 dan
beban cetak frofil investasi sebesar
Rp10.000.000,00 yang menjadi
persediaan
8 Dinas Pariwisata Rp (269.970,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp269.970,00 berupa selisih utang
jangka pendek Tahun 2018 sebesar
Rp93.040,00 dan utang jangka
pendek Tahun 2017 sebesar
Rp363.010,00
9 Dinas Perikanan Rp 266.503,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp266.503,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp2.004.435,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp2.270.938,00.
10 Dinas Tanaman
Pangan Holtikultura
dan Perkebunan
Rp (2.242.569,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp2.242.569,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp2.352.559,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp109.990,00.
11 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
Rp 40.790,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp40.790,00 yang merupakan selisih
antara utang jangka pendek Tahun
2017 sebesar Rp340.200,00 dengan
utang jangka pendek Tahun 2018
sebesar Rp380.990,00
Page 164
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
164
12 Bapelitbang Rp 3.701.043,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp3.701.043,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp636.240,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp7.822.442,00 dan
Belanja Jasa kantor yang dicatat
sebagai persediaan sehingga
mengurangi beban jasa sebesar
Rp3.485.159,00
13 Badan Keuangan Rp (19.259.607,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp19.259.607,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar
Rp11.162.066,00 dengan utang
jangka pendek Tahun 2018 sebesar
Rp13.226.311,00 dan persediaan
karcis mengurangi beban jasa sebesar
Rp21.323.852,00
14 Sekretariat Daerah Rp (1.547.330,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp2.242.569,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp2.352.559,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp109.990,00.
15 Sekretariat DPRD Rp (1.746.442,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp1.746.442,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar
Rp16.400.611,00 dengan utang
jangka pendek Tahun 2018 sebesar
Rp14.654.169,00.
16 Kecamatan Gunung
Omeh
Rp (65.940,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp65.940,00 yang merupakan utang
jangka pendek Tahun 2017.
17 Kecamatan Bukit
Barisan
Rp 219.600,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp219.600,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp88.240,00
dengan utang jangka pendek Tahun
Page 165
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
165
2018 sebesar Rp307.840,00
18 Kecamatan
Akabiluru
Rp 679.076,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp679.076,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp291.716,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp970.792,00
19 Kecamatan Luak Rp (98.410,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp98.410,00 yang merupakan selisih
antara utang jangka pendek Tahun
2017 sebesar Rp1.370.277,00 dengan
utang jangka pendek Tahun 2018
sebesar Rp1.271.867,00
20 Kecamatan Situjuh
Limo Nagari
Rp 113.205,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp113.205,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp851.871,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp965.076,00
21 Kecamatan Harau Rp (24.951,00) Terdapat penyesuaian sebesar
Rp24.951,00 yang merupakan selisih
antara utang jangka pendek Tahun
2017 sebesar Rp1.312.142,00 dengan
utang jangka pendek Tahun 2018
sebesar Rp1.287.191,00
22 Kecamatan
Pangkalan Koto Baru
Rp 10.475,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp10.475,00 yang merupakan selisih
antara utang jangka pendek Tahun
2017 sebesar Rp104.545,00 dengan
utang jangka pendek Tahun 2018
sebesar Rp115.020,00.
23 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Rp 527.019,00 Terdapat penyesuaian sebesar
Rp527.019,00 yang merupakan
selisih antara utang jangka pendek
Tahun 2017 sebesar Rp1.430.944,00
dengan utang jangka pendek Tahun
2018 sebesar Rp1.957.963
Page 166
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
166
Rincian Beban Jasa per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 22
Laporan Keuangan Daerah ini.
Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.960.895.109,00 1.436.172.577,00
2. Dinas Kesehatan 173.651.800,00 489.386.248,00
3. RSUD dr.Achmad Darwis 278.967.302,00 315.448.241,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 67.438.000,00 7.873.555.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja 10.740.000,00 28.984.530,00
6. Dinas Pemadam Kebakaran 11.125.000,00 4.155.000,00
7. Dinas Sosial 8.000.000,00 8.975.000,00
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.190.000,00 32.372.000,00
9. Dinas Pangan 9.270.000,00 8.990.000,00
10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan
Pemukiman
60.750.000,00 83.876.155,00
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 25.074.500,00 20.325.000,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.100.000,00 1.800.000,00
13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 8.404.000,00 3.725.000,00
14. Dinas Perhubungan 291.279.875,00 243.032.250,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika 25.600.836,00 5.040.000,00
16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 8.225.000,00 25.450.000,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 5.970.000,00 10.965.000,00
18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 102.922.000,00 278.235.000,00
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.043.500,00 6.490.000,00
20. Dinas Perikanan 3.600.000,00 957.500,00
21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 8.600.000,00 44.278.000,00
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.300.000,00 20.900.000,00
23. Inspektorat 8.510.000,00 8.525.000,00
24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00
25. PPKD 0,00 0,00
26. Badan Keuangan 63.999.500,00 150.923.725,00
27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber Daya
Manusia
3.970.000,00 5.208.227,00
28. Sekretariat Daerah 45.381.300,00 432.650.500,00
29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00
30. Sekretariat DPRD 25.440.000,00 90.295.000,00
31. DPRD 0,00 0,00
32. Kecamatan Gunung Omeh 3.380.000,00 3.760.000,00
33. Kecamatan Bukit Barisan 2.540.000,00 5.700.000,00
34. Kecamatan Suliki 0,00 22.500,000,00
35. Kecamatan Guguak 3.500.000,00 2.300.000,00
36. Kecamatan Mungka 3.920.000,00 5.900.000,00
37. Kecamatan Akabiluru 4.300.000,00 24.600.000,00
38. Kecamatan Payakumbuh 0,00 0,00
39. Kecamatan Luak 2.400.000,00 900.000,00
Page 167
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
167
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 6.425.000,00 4.000.000,00
41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 3.500.000,00 3.700.000,00
42. Kecamatan Harau 4.400.000,00 5.000.000,00
43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 0,00 3.210.000,00
44. Kecamatan Kapur IX 8.920.000,00 7.000.000,00
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.441.000,00 8.025.000,00
46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.035.000,00 20.000.000,00
JUMLAH 3.297.208.722,00 11.747.309.953,00
Terdapat 8 (delapan) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Pemeliharaan yaitu:
No Nama OPD Rp Penyesuaian Keterangan
1 Dinas Kesehatan Rp (146.542.000,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja
Barang Jasa yang berasal dari
Belanja Pemeliharaan Gedung
Puskesmas Pangkalan, Mungka
dan Dangung Dangung.
2 Dinas Pemadam
Kebakaran
Rp (193.325.000,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja
Barang Jasa yang berasal dari
Belanja Pemeliharaan gedung
dan bangunan berupa pembuatan
garasi posko utama sebesar
Rp193.325.000,00
3 Dinas Pangan Rp (33.459.500,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja
Barang Jasa yang berasal dari
Belanja Pemeliharaan gedung
dan bangunan berupa rehab
gedung dan pembuatan pagar
gudang cadangan sebesar
Rp33.459.500.000,00
4 Dinas Perhubungan (1.665.726.016,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja Barang Jasa yang berasal dari
Belanja Pemeliharaan sebesar
Rp1.665.726.016,00
5 Inspektorat Rp (30.000.000,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja
Page 168
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
168
Barang Jasa yang berasal dari
Belanja Pemeliharaan berupa back wall (dinding aula) sebesar
Rp30.000.000,00.
6 Badan Keuangan Rp (31.690.500,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja Barang Jasa yang berasal dari
Belanja Pemeliharaan sebesar
Rp31.690.500,00
7 Sekretariat Daerah Rp (73.892.400,00) Terdapat Kapitalisasi belanja
barang jasa yang berasal dari
belanja pemeliharaan sebesar Rp73.892.400,00
8 Sekretariat DPRD Rp (18.850.000,00) Terdapat Kapitalisasi belanja
barang jasa sebesar
Rp18.850.000,00
Rincian Beban Pemeliharaan per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada
Lampiran 23 Laporan Keuangan Daerah ini.
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci sebagai berikut:
Tahun 2018 Tahun 2017
1 Beban Perjalan Dinas Dalam Daerah 14282398932 14.852.027.655,00
2 Beban Perjalan Dinas Luar Daerah 33.958.326.745,00 37.645.751.292,00
3 Beban Perjalan Dinas Luar Negri 51.309.302,00 0,00
Jumlah 48.292.034.979,00 52.497.778.947,00
Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada
Lampiran 24 Laporan Keuangan Daerah ini.
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
C. Beban Hibah
38.846.120.550,00 32.176.607.131,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah dalam Tahun 2018 dan 2017. Beban Hibah sebesar
Rp38.846.120.550,00 dan Rp32.176.607.131,00 tersebut, dalam bentuk uang dan barang.
Hibah uang terletak di PPKD sedangkan Hibah barang ada pada OPD, dengan rincian beban
Hibah per OPD sebagai berikut:
1 Dinas Pendidikan 6.875.250,00 1.882.303.000,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 227.174.226,00
Page 169
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
169
3 Dinas Pekerjaan Umum & PR 8.003.815.000,00 2.648.784.000,00
4 Badan Satpol PP 36.000.000,00 76.371.000,00
5 Dinas Perindustrian dan Naker 558.868.415,00 106.305.000,00
Dinas Pangan 54.000.000,00 0,00
6 Dinas Perdagangan Koperasi UKM 4.192.864.417,00 3.724.305.797,00
7 Badan LH & PREAKIM 1.501.489.612,00 2.619.884.876,00
9 Dinas Pariwisata PORA 53.282.500,00 2.861.825.000,00
10 Sekretariat Daerah 0,00 2.353.391.000,00
11 PPKD 8.365.700.000,00 8.182.900.000,00
12 Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura 13.620.441.956,00 4.394.595.432,00
13 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 795.450.000,00 529.080.000,00
14 DPMDD 0,00 10.000.000,00
15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 229.000.000,00
16 Dinas Perikanan 1.657.333.400,00 2.330.687.800,00
Jumlah 38.846.120.550,00 32.176.607.131,00
Rincian Beban Hibah per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran
25 Laporan Keuangan Daerah ini.
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
D. Beban Bantuan Sosial
12.458.956.500,00 11.961.639.130,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2018 dan 2017. Beban
Bantuan Sosial sebesar Rp12.458.956.500,00 dan Rp11.961.639.130,00 tersebut dalam
bentuk uang dan barang. Beban Bantuan Sosial berbentuk uang terletak di PPKD sedangkan
Bantuan Sosial barang ada pada OPD. Beban bantuan sosial tersebut adalah sebagai berikut:
1 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 Bansos Barang
2 DP2KBP3A 0,00 39.935.900,00 Bansos Barang
3 Dinas Sosial 2.361.954.800,00 5.156.259.230,00 Bansos Barang
4 Dinas Pangan 217.914.050,00 0,00 Bansos Barang
5 Dinas Perdagangan
Koperasi UKM 0,00 80.000.000,00 Bansos Barang
6 PPKD 6.717.950.000,00 3.760.312.500,00 Bansos Uang
7 Dinas LH-PRP 3.161.137.650,00 2.925.131.500,00 Bansos Barang
Jumlah 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00
Page 170
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
170
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
E. Beban Penyusutan dan
Amortisasi
130.822.854.367,79 120.226.188.300,97
Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar
Rp130.822.854.367,79 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 120.226.188.300,97
terjadi kenaikan sebesar Rp10.596.666.066,82 atau 8,81% dengan rincian terdiri dari:
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 30.004.432.589,59 42.331.013.306,01
- Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan 17.408.665.432,78 10.494.004.189,61
- Beban Penyusutan JIJ 83.182.793.189,75 67.401.170.805,35
- Beban Penyusutan ATL 226.963.155,67
Jumlah 130.822.854.367,79 120.226.188.300,97
Beban Penyusutan Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14.790.717.708,70 21.346.345.775,90
2. Dinas Kesehatan 6.494.669.975,45 6.519.202.467,65
3. RSUD dr.Achmad Darwis 6.904.908.043,52 8.744.276.008,62
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 82.534.972.417,27 64.319.830.467,50
5. Satuan Polisi Pamong Praja 107.184.590,39 176.064.396,81
6. Dinas Pemadam Kebakaran 1.298.052.090,86 1.089.152.382,14
7. Dinas Sosial 214.538.008,92 272.587.765,71
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1.009.690.053,96 558.930.207,36
9. Dinas Pangan 210.386.002,98 182.886.618,89
10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan
Pemukiman 621.515.091,02 419.037.621,91
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 242.445.959,92 608.963.884,78
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 175.876.253,76 178.693.074,43
13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 3.541.482.070,75 705.552.658,76
14. Dinas Perhubungan 1.565.228.958,35 1.097.079.201,83
15. Dinas Komunikasi dan Informatika 459.377.805,89 1.020.098.993,04
16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 610.733.460,03 543.649.029,54
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu 206.941.016,79 158.782.869,44
18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 883.252.863,56 601.150.650,51
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 211.833.898,93 151.717.640,96
20. Dinas Perikanan 872.850.084,21 1.217.417.924,67
21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 5.381.629.825,98 400.411.719,39
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 882.889.277,25 390.267.687,95
23. Inspektorat 378.928.028,00 47.513.960,38
24. Badan Perencanaan Penelitian dan 83.926.824,45 449.690.476,63
Page 171
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
171
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
Pengembangan
25. PPKD 0,00 0,00
26. Badan Keuangan 620.436.390,77 393.964.677,14
27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber
Daya Manusia 130.899.113,83 160.120.115,53
28. Sekretariat Daerah (2.907.979.766,40) 5.139.316.792,74
29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00
30. Sekretariat DPRD 1.371.805.191,93 1.624.464.196,21
31. DPRD 0,00 0,00
32. Kecamatan Gunung Omeh 52.761.115,51 59.961.114,64
33. Kecamatan Bukit Barisan 74.922.756,31 60.303.525,76
34. Kecamatan Suliki 76.528.796,04 68.985.293,68
35. Kecamatan Guguak 101.616.906,09 82.884.068,68
36. Kecamatan Mungka 58.164.964,35 72.390.960,16
37. Kecamatan Akabiluru 96.197.389,74 90.606.590,32
38. Kecamatan Payakumbuh 77.371.311,86 50.850.815,75
39. Kecamatan Luak 223.974.483,11 86.711.647,76
40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 101.865.407,56 123.341.441,95
41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 64.690.302,37 71.815.298,80
42. Kecamatan Harau 60.376.450,99 51.835.928,33
43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 68.166.638,70 63.119.686,06
44. Kecamatan Kapur IX 86.584.241,78 65.839.955,39
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 105.244.672,18 104.945.851,04
46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 675.197.690,13 655.426.856,23
JUMLAH
130.822.854.367,79
120.226.188.300,97
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
F. Beban Penyisihan Piutang 925.904.971,62 856.424.619,56
Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar
Rp925.904.971,62 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp856.424.619,56 terjadi
kenaikan sebesar Rp69.480.352,06 atau 7,51% dengan rincian terdiri dari:
1 Penyisihan Piutang Pajak 910.658.646,45 848.764.183,51
2 Penyisihan Piutang Retribusi (1.410.325,00) (4.424.650,00)
3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00
4 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yg
Sah 26.642.343,44 10.242.107,26
5 Penyisihan Piutang BHP Provinsi (9.985.693,27) 1.842.978,79
Jumlah 925.904.971,62 856.424.619,56
Page 172
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
172
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
1. Dinas Kesehatan (1.194.070,00) (706.180,00)
2. RSUD dr.Achmad Darwis 18.343.353,94 (837.322,93)
3. Dinas Perhubungan (24.030,00) 24.030,00
4. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 4.368.989,50 5.902.455,19
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 167.775,00 657.500,00
6. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura (360.000,00) (447.025,00)
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.930.000,00 1.224.000,00
8. Badan Keuangan 910.658.646,45 848.764.183,51
9. PPKD (9.985.693,27) 1.842.978,79
JUMLAH 925.904.971,62 856.424.619,56
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
G. Beban Lain-Lain
9.321.416.429,00 542.164.027,46
Beban Lain – lain terdiri dari beban penurunan nilai Investasi, Belanja Modal yang tidak
Dikapitalisir sehingga dicatat sebagai beban serta Aset Ekstracomtable.
Tahun Anggaran 2018 Beban lain-lain tercatat sebesar Rp9.321.416.429,00 dengan rincian per
OPD sebagai berikut:
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.569.516.824,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 286.974.298,00 0,00
3. RSUD dr.Achmad Darwis 17.747.900,00 0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
5.639.100.000,00 0,00
5 Dinas Pemadam Kebakaran 21.456.325,00 0,00
6 Dinas Sosial 4.975.000,00 0,00
7 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 11.346.789,00 0,00
8 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan
Pemukiman
5.730.941,00 0,00
9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 8.000.000,00 0,00
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.225.000,00 0,00
11 Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 900.000,00 0,00
12 Dinas Perhubungan 218.948.400,00 0,00
13 Dinas Komunikasi dan Informatika 45.446.000,00 0,00
14 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 14.237.825,00 10.867.722,50
15 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 153.923.000,00 0,00
16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 450.000,00 0,00
17 Dinas Perikanan 29.408.000,00 0,00
18 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 12.254.063,00 14.411.300,00
Page 173
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
173
NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017
(Rp) (Rp)
19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 12.591.000,00 5.229.500,00
20 Bapelitbang 40.315.909,00 0,00
21 Badan Keuangan 900.000,00 0,00
22 PPKD 0,00 511.655.504,96
23 Sekretariat Daerah 147.994.405,00 0,00
24 Sekretariat DPRD 10.058.500,00 0,00
25 Kecamatan Suliki 350.000,00 0,00
26 Kecamatan Mungka 28.500.000,00 0,00
27 Kecamatan Luak 950.000,00 0,00
28 Kecamatan Kapur IX 23.286.000,00 0,00
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.830.250,00 0,00
JUMLAH 9.321.416.429,00
542.164.027,46
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
H. Beban Transfer
142.700.297.570,00 149.528.165.627,00
Beban Transfer Tahun 2018 adalah sebesar Rp 142.700.297.570,00 jika dibandingkaan dengan
Tahun 2017 sebesar Rp149.528.165.627,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.827.868.057,00 atau
4,57 % dengan rincian sebagai berikut:
Ta b e l V . 4 . 6 4 Ri n c i a n B e b a n Tr a n s f e r
No URAIAN 2018 2017 kenaikan/
penurunan
Persen
tase (Rp) (Rp)
1 Beban transfer bagi hasil pajak
daerah pada Pemerintah Desa 1.364.572.569,00 1.586.910.164,00 (222.337.595,00) (14,01)
2 Beban transfer bagi hasil
pendapatan lainnya 369.046.388,00 335.758.180,00 33.288.208,00 9,91
4 Beban Transfer bantuan
keuangan ke Desa 140.126.456.032,00 146.670.586.703,00 (6.544.130.671,00) (4,46)
5 Beban Transfer Bantuan
keuangan lainnya 840.222.581,00 934.910.580,00 (94.687.999,00) (10,13)
Jumlah 142.700.297.570,00 149.528.165.627,00
(6.827.868.057,00)
(4,57)
5.4.3 Surplus/Defisit
Operasional
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
107.657.207.612,33 137.440.197.161,40
Surplus/Defisit Operasional adalah jumlah pendapatan-LO setelah dikurangi dengan beban
operasional. Surplus/Defisit Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp107.657.207.612,33
dibandingkan dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional Tahun 2017 sebesar
Rp137.440.197.161,40, terdapat penurunan surplus sebesar Rp 29.782.989.549,07 atau
(21,67%).
Page 174
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
174
5.4.4 Surplus/Defisit
Sebelum Pos Luar Biasa
Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
107.657.207.612,34 137.440.197.161,40
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa adalah sebesar Rp107.657.207.612,34. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp137.440.197.161,40 terjadi penurunan sebesar Rp29.782.989.549,06 atau (21,67%).
5.4.5 Pos Luar Biasa Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
147.861.750,00 119.181.663.233,37
Rincian Beban Pos Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- Belanja Tak Terduga 147.861.750,00 2.183.724.345,00
- Mutasi eks Dinas Kehutanan ke Propinsi 0,00 5.422.184.381,00
- Mutasi Dikmen dan SLB ke Propinsi 0,00 111.575.754.507,37
Beban Pos Luar Biasa Tahun 2018 merupakan Beban Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di
Nagari Manggilang dan Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.4.6 Surplus/Defisit LO Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
107.509.345.862,34 18.258.533.928,03
Surplus/Defisit LO adalah Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Beban luar biasa sebesar,Rp147.861.750,00 Sehingga Surplus/Defisit LO Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebesar Rp107.509.345.862,34 Jika dibandingkan dengan 2017
sebesar Rp18.258.533.928,03 terjadi kenaikan sebesar Rp89.250.811.934,31 atau 488,82%
Page 175
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
175
5.5. LAPORAN ARUS KAS
Laporan Arus Kas disusun bukan berdasarkan basis SP2D melainkan berdasarkan basis
belanja rill.
Laporan arus kas adalah bagian dari Laporan Finansial yang menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktifitas Operasi,investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal Kas Daerah ditambah dengan
arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang
berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo Akhir kas yang dikuasai
BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada OPD. Sisa Kas di Bendahara OPD baik Bendahara Pengeluaran maupun
Penerimaan adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D
dan/atau penerimaan daerah yang belum disetor ke BUD. Namun terkait hal tersbut sisa dana
kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah.
Laporan arus kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2018 dan 2017
terdiri atas:
No Uraian Tahun 2018
(Rp)
Tahun 2017
(Rp)
1. Aktivitas Operasi 243.955.116.830,03 250.718.068.810,64
2. Aktivitas Investasi (235.592.884.714,00) (236.104.918.709,00)
3. Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00
4. Aktivitas Transitoris (35.807.304,00) 27.484.216,00
5. Kenaikan/Penurunan Kas 8.326.424.812,03 14.640.634.317,64
Penjelasan mengenai aktivitas selama Tahun 2018 dapat diuraikan berikut ini:
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Masuk 1.257.130.694.662,03 1.275.849.801.267,64
Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2018
dan 2017, dengan rincian sebagai berikut.
1 Penerimaan Pajak Daerah 20.369.954.187,00 17.667.233.262,50
2 Penerimaan Retribusi Daerah 4.986.250.191,00 4.495.398.501,35
3 Penerimaan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
2.387.354.057,00 2.422.004.149,00
4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah 45.659.564.861,03 95.174.773.535,79
Page 176
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
176
5 Penerimaan Dana Bagi Hasil
Pajak 12.907.389.620,00 17.590.343.788,00
6 Penerimaan Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam 1.576.591.052,00 1.187.125.799,00
7 Penerimaan Dana Alokasi Umum 747.073.168.000,00 747.892.916.000,00
8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 75.096.769.228,00 77.505.223.101,00
9 Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik 160.964.303.145,00 147.877.173.989,00
10 Penerimaan Dana Penyesuaian 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00
11 Penerimaan Pendapatan Bagi
Hasil Pajak 44.151.376.687,00 43.072.066.742,00
12 Penerimaan Hibah 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00
13 Penerimaan Lainnya (Bantuan
Keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi Lainnya)
0,00 1.400.000.000,00
Jumlah 1.257.130.694.662,03 1.275.849.801.267,64
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Keluar 1.013.175.577.832,00 1.025.131.732.457,00
Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2018
dan 2017, dengan rincian sebagai berikut.
1 Pembayaran Pegawai 592.859.074.942,00 582.209.138.291,00
2 Pembayaran Barang 235.426.585.975,00 245.503.317.421,00
3 Pembayaran Hibah 29.582.801.095,00 33.745.747.643,00
4 Pembayaran Bantuan Sosial 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00
5 Pembayaran Tidak Terduga 147.861.750,00 2.183.724.345,00
6 Bagi Hasil kepada
Pemerintah Desa 1.733.618.957,00 1.922.668.344,00
8 Belanja Bantuan Keuangan
kpd Pemerintahan Desa 140.126.456.032,00 146.670.586.703,00
9 Belanja Bantuan Keuangan
Lainnya 840.222.581,00 934.910.580,00
Jumlah 1.013.175.577.832,00 1.025.131.732.457,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Operasi 243.955.116.830,03 250.718.068.810,64
Jumlah tersebut merupakan selisih positif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari
Page 177
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
177
aktivitas operasi Tahun 2018 dan 2017. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator
yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan
sumber dana dari luar.
5.5.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Masuk 37.719.000,00 12.508.000,00
Arus masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi berupa
penjualan aset daerah. Pada Tahun Anggaran 2018dan 2017 realisasi Arus kas masuk dari
Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut.
1 Pencairan Dana Cadangan
2 Penjualan atas Tanah
3 Penjualan atas Peralatan dan Mesin
4 Penjualan atas Gedung &Bangunan 37.719.000,00 12.508.000,00
5 Penjualan atas Jalan, Irigasi &
Jaringan
6 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya
7 Penjualan atas Aset Lainnya
8 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
9 Penerimaan Penjualan Investasi Non
Permanen
Jumlah 37.719.000,00 12.508.000,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Keluar 235.630.603.714,00 236.117.426.709,00
Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas investasi selama Tahun Anggaran 2018
dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
2 Perolehan Tanah 1.215.186.000,00 670.105.000,00
Page 178
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
178
3 Perolehan Peralatan dan Mesin 24.708.958.434,00 39.562.016.626,00
4 Perolehan Gedung dan Bangunan 33.869.435.930,00 37.198.262.758,00
5 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 154.907.148.290,00 140.303.461.418,00
6 Perolehan Aset Tetap Lainnya 17.935.875.060,00 15.383.580.907,00
7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2.994.000.000,00 3.000.000.000,00
Jumlah 235.630.603.714,00 236.117.426.709,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi (235.592.884.714,00) (236.104.918.709,00)
Jumlah tersebut merupakan selisih negatif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari
aktivitas investasi Tahun 2018 dan 2017. Arus kas bersih tersebut bertujuan meningkatkan dan
mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Masuk 0,00 0,00
Arus kas masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa
Pinjaman Dalam Negeri. Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 tidak ada realisasi Arus kas
masuk dari Aktivitas Pendanaan.
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Keluar 0,00 0,00
Arus kas keluar merupakan pengeluaran kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 tidak ada
realisasi Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan
0,00 0,00
Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas
pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 tidak ada realisasi Arus kas bersih dari
Aktivitas Pendanaan.
Page 179
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
179
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Masuk 82.036.600.416,00 83.817.608.536,00
Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris selama Tahun Anggaran
2018 dan 2017. Rincian penerimaan PFK Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada Lampiran 23
Laporan Keuangan ini.
- Penerimaan Perhitungan Pihak ke
Tiga (PFK) 82.036.600.416,00
83.817.608.536,00
Jumlah 82.036.600.416,00 83.817.608.536,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Keluar 82.072.407.720,00 83.790.124.320,00
Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar dari aktivitas transitoris selama Tahun Anggaran
2018 dan 2017, yang terinci atas:
- Pengeluaran Perhitungan Pihak ke
Tiga (PFK) 82.072.407.720,00 83.790.124.320,00
Jumlah 82.072.407.720,00 83.790.124.320,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris (35.807.304,00) 27.484.216,00
Jumlah tersebut merupakan selisih negatif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari
aktivitas transitoris.
Dari perhitungan arus kas bersih masing-masing aktivitas Tahun Anggaran 2018, terjadi
kenaikan kas bersih Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.326.424.812.03. Mengingat saldo awal
Kas di BUD tercatat sebesar Rp72.556.254.513,14 dan saldo akhir kas di BUD dan Bendahara
Pengeluaran sebesar Rp80.879.682.825,17 serta saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan
sebesar Rp2.996.500,00 maka Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar
Rp80.882.679.325,17 (Rp8.326.424.812,03 + Rp72.556.254.513,14).
Page 180
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
180
Saldo Akhir Kas Tahun 2018 sejumlah tersebut terdiri dari:
· Kas di BUD berada di rekening bank Rp 73.391.225.484,00
· Kas di BLUD RSUD Rp 1.851.299.082,17
· Kas di BLUD Puskesmas Rp 2.663.743.799,00
· Kas Dana BOS Rp 2.717.672.653
· Kas di Bendahara pengeluaran Rp 255.741.807,00
- UYHD Rp 249.599.807,00
- Dana PFK Rp 6.142.000,00
· Kas di Bendahara Penerimaan Rp 2.996.500,00
· Kas Lainnya Rp 0,00
SALDO AKHIR KAS Rp 80.882.679.325,17
Page 181
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
181
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Penghubung antara Laporan Operasional
dengan Neraca, yang menerangkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional
pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat diterangkan beberapa hal sebagai
berikut:
Tahun 2018 Tahun 2017
5.6.1 Ekuitas Awal (Rp) (Rp)
1.497.211.784.591,95 1.479.731.349.610,52
Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp.
1.497.211.784.591,95 dan Rp.1.479.731.349.610,52.
Tahun 2018 Tahun 2017
5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO (Rp) (Rp)
107.509.345.862,33 18.258.533.928,03
Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan
Operasional Tahun 2018 dan 2017, sebagai berikut:
- Pendapatan-LO 1.269.505.751.281,98 1.282.145.810.016,64 1.244.892.238.189,94
- Beban 1.161.996.405.419,65 1.263.887.276.088,61 1.178.600.767.734,12
Surplus/(Defisit)-LO 107.509.345.862,33 18.258.533.928,03 66.291.470.455,82
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
5.6.3 Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar
6.310.601.309,31 (778.098.946,60)
4. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan 9.391.102.139,81 (2.446.877.184,00)
5. Dampak Kumulatif Kesalahan
mendasar (3.080.500.830,50) 1.668.778.237,40
6.310.601.309,31 (778.098.946,60)
Page 182
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
182
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan 9.391.102.139,81 (2.446.877.184,00)
Koreksi Kas Lainnya Tahun Lalu 0,00 (2.000.406.416,00)
Koreksi Kas lainnya Tahun 2018 merupakan koreksi atas pencatatan sisa dana bos yang pada
Tahun 2017 yang dicatat sebagai kas lainnya.
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Koreksi Utang Tahun Lalu 380.756.000,00 0,00
Koreksi Utang Tahun Lalu sebesar Rp380.756.000,00 merupakan utang pekerjaan sistim resi
gudang pada Dinas Koperasi dan UKM yang di koreksi pada Tahun 2018
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Mutasi / Koreksi Aset
Ekstrakomtabel 35.721.388,00 (446.470.768,00)
Mutasi/koreksi Aset Ekstrakomptable Tahun 2017 terdapat pada OPD sebagai berikut:
1 RSUD 43.435.190,00
2 Dinas Sosial 1.642.858,00
3 Dinas Pangan 550.000,00
4 Badan Lingkungan Hidup 500.000,00
5 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (14.390.000,00)
6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 550.000,00
7 Sekretariat DPRD 3.433.340,00
Jumlah 35.721.388,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Mutasi Kurang Aset lainnya (1.390.000.000,00) 0,00
Page 183
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
183
Merupakan Aset pinjam pakai tanah dan bangunan milik Propinsi Sumatera Barat berupa Rest
Area di Desa Gunung Sanggul Kec harau dimana berdasarkan Surat dari Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat Nomor 030/1419/BPAD-II/IX/2016 Tanggal 30 September 2016 akan ditarik
kembali untuk dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Sumatera
Barat dalam Menunjang Tupoksi.
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Koreksi Nilai Penyertaan Modal
PDAM 10.364.624.751,81 0,00
Jumlah tersebut merupakan koreksi jumlah nilai penyertaan modal sebagai akibat Penetapan
Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal PDAM
Dampak Kumulatif Kesalahan
Mendasar (3.080.500.830,50) 1.668.778.237,40
Mutasi tambah Aset Tetap 25.892.858.575,00 43.026.659.956,52
Mutasi tambah aset tetap Tahun 2018 terdapat pada OPD berikut ini:
1 Dinas Pendidikan 5.878.867.296,00
2 Dinas Kesehatan 219.116.000,00
3 Dinas Pemadam Kebakaran 130.666.190,00
4 Dinas Sosial 527.093.000,00
5 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.640.150.000,00
6 Badan Lingkungan Hidup 25.363.900,00
7 DP2KBP3A 26.563.750,00
8 Dinas Perpustakaan dan Arsip 57.289.500,00
9 Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura 13.982.322.114,00
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 389.973.075,00
11 Inspektorat 15.453.750,00
Jumlah 25.892.858.575,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Mutasi kurang Aset Tetap (29.238.268.905,50) (34.839.735.852,85)
Mutasi kurang aset tetap Tahun 2018 pada OPD berikut ini:
1 Dinas Pendidikan (4.586.830.092,50)
2 Dinas Kesehatan (745.439.000,00)
Page 184
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
184
3 RSUD Suliki (676.191.017,00)
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (7.778.082.190,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja (40.309.092,00)
6 Dinas Pemadam Kebakaran (193.325.000,00)
7 Dinas Sosial (34.194.188,00)
8 Dinas Pangan (14.775.000,00)
9 Dinas Lingkungan Hidup (43.135.321,00)
10 Dinas Capil (47.430.360,00)
11 DP2KBP3A (187.640.000,00)
12 Dinas Perdagangan KUKM (15.050.000,00)
13 DPMPTSP (39.666.000,00)
14 Dinas Pariwisata dan Olah raga (81.681.000,00)
15 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (147.665.000,00)
16 Bapelitbang (272.878.456,00)
17 Sekretariat Daerah (12.336.172.839,00)
18 Sekretariat DPRD (33.083.340,00)
19 Badan Keuangan (12.000.000,00)
20 BKPSDM (9.870.000,00)
21 BPBD (1.936.074.810,00)
22 Kec. Kapur IX (6.776.200,00)
Jumlah (29.238.268.905,50)
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
Mutasi tambah Aset Lainnya 264.909.500,00 3.229.251.770,00
Mutasi tambah aset lainnya Tahun 2018 terdapat pada OPD berikut ini:
1 RSUD DR.Achmad Darwis 149.500.000,00
2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 17.758.500,00
3 DPMPTSP 39.666.000,00
4 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 45.985.000,00
5 Badan Keuangan 12.000.000,00
Jumlah 264.909.500,00
Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)
5.6.4 . Ekuitas Akhir 1.611.031.731.763,59 1.497.211.784.591,95
Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2018 dan Tahun 2017.
Page 185
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
185
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
DASAR HUKUM
Secara administrasi, Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25).
DOMISILI
Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Jalan Raya Negara Kilometer
10 Sarilamak Kecamatan Harau, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002
tentang Pemindahan Ibu Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak.
VISI
Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, mempunyai Visi:
“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang
Mantap”Berlandaskan Iman dan Taqwa”.
MISI
Berdasarkan Visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 6
Misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan
reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi;
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
5) Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan;
6) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan dan daerah basis
perjuangan.
LETAK DAN LUAS WILAYAH
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Sumatera
Barat yang merupakan pintu gerbang utama dijalur darat dengan Provinsi Riau. Secara
geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi 0⁰25’28,71’’ Lintang Utara –
0⁰22’14,52’’ Lintang Selatan serta antara 100⁰15’44,10’’– 100⁰50’47,80’’ Bujur Timur,
Luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sekitar 3.354,30 Km2 atau 7,94 persen
dari luas daratan Provinsi Sumatera Barat.
Page 186
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
186
Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten
Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta
Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan:
Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi
Riau.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten
Sijunjung.
Sebelah Barat dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi kedalam Tiga Belas Kecamatan dengan luas
masing-masing sebagai berikut:
No Kecamatan Luas (Km2)
1. Payakumbuh 99,47
2. Akabiluru 94,26
3. Luak 61,68
4. Lareh Sago Halaban 394,85
5. Situjuah Limo Nagari 74,18
6. Harau 416,80
7. Guguak 106,20
8. Mungka 83,76
9. Suliki 136,94
10. Bukik Barisan 294,20
11. Gunuang Omeh 156,54
12. Kapur IX 723,36
13. Pangkalan Koto Baru 712,06
Jumlah 3354,30
Selain terbagi atas Tiga Belas Kecamatan, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota juga
terbagi ke dalam 79 Nagari dan 414 Jorong.
TOPOGRAFI
Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang,
berbukit-bukit, dengan ketinggian dari permukaan laut antara110 meter dpl dan 2.261
meter dpl. Didaerah ini terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung
Sago (2.261 meter), Gunung Bungsu (1.253 meter) dan Gunung Sanggul (1.495 meter)
serta tujuh belas buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.
Page 187
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
187
PEMERINTAHAN
Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Kepala Daerah hasil
pemilihan langsung (Pilkada) Tahun 2015, yakni:
Bupati : Irfendi Arbi
Wakil Bupati : Ferizal Ridwan
Jabatan Kepala Daerah tersebut merupakan hasil pemilihan langsung (Pilkada) Tahun
2015, dimana Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dilantik oleh Gubernur
Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Februari 2015 sesuai Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 131,13-622 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 132,13-622 Tahun 2016.
Struktur organisasi pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6.1 Penerapan IPSAP Nomor 02
Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh
RKBUD. Pada Tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh
entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh
OPD. Pendapatan tersebut terjadi pada:
a. BLUD Puskesmas
Sisa dana JKN Puskesmas sebesar Rp2.663.743.799,00 dicatat pada akun Kas Di
BLUD.
b. BLUD RSUD dr.Achmad Darwis
Sisa dana BLUD RSUD sebesar Rp1.851.299.082,17 dicatat pada akun Kas Di
BLUD.
c. Bantuan Operasional Sekolah
Saldo Dana BOS per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.717.672.653,00.