Top Banner
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan dan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif. Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah, untuk menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Hal itu tidak terbatas pada pemuktahiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan dan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya. Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan inplementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015, Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai Tahun 2015, Kabupaten Lima Puluh Kota mengawali penerapannya pada Tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan opeasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.
188

Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Aug 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

1

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua

proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas

harus mengacu kepada landasan dan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek,

tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti

setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah

antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah, untuk menyikapi

perkembangan regulasi yang ada. Hal itu tidak terbatas pada pemuktahiran dasar hukum

pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga

mencakup lingkungan sistem pengelolaan dan termasuk peningkatan profesionalisme dan

kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak

langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama

ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban

penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil

dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan inplementasi akuntansi yang secara

bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan

penerapan basis akrual pada Tahun 2015.

Pada Tahun 2015, Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan penyempurnaan sistem

pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan

keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai Tahun 2015, Kabupaten Lima

Puluh Kota mengawali penerapannya pada Tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi

telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

(SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual.

SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan

akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi

operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian

intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, laporan opeasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat

akuntabilitas suatu entitas.

Page 2: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

2

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu

periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya

ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,

serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan-undangan-undangan yang

berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja

keuangan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun poliltik

dengan cara:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk

membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan

selama periode pelaporan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disamping itu juga berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 juga berlandaskan

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian Pendapatan maupun Belanja dari

kedua ketentuan tersebut diatas maka dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan cara

menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Page 3: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

3

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah

seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut.

a. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat

Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Page 4: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

4

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD

2.1. Ekomoni Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 LRA

5.1.1 Pendapatan –LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Transfer

5.1.4 Surplus/deficit

5.1.5 Penerimaan Pembiayaan

5.1.6 Pengeluaran Pembiayaan

5.1.7 Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran

5.2 LPSAL

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2 Penggunaan Saldo Awal Lebih

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun

Berjalan

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3 Neraca

5.3.1 Aset Lancar

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Page 5: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

5

5.3.3 Aset Tetap

5.3.4 Aset Lainnya

5.3.5 Kewajiban

5.3.6 Ekuitas Dana

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

5.4.2 Beban

5.4.3 Surplus/defisit-LO

5.4.4 Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa

5.4.5 Pos Luar Biasa

5.4.6 Surplus/defisit-LO

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktifitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktifitas Investasi

5.5.3 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Transitoris

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1 Ekuitas awal

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

5.6.3 Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan

mendasar

5.6.4 Ekuitas Akhir

VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

VII Penutup

Page 6: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

6

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kebijakan umum ABPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dilakukan

dengan menganalisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan

akan terjadi, proyeksi ketersediaan dana pembangunan serta kondisi ekonomi makro yang

berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut antara lain dapat

digambarkan sebagai berikut:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Informasi dan data mengenai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Lima Puluh

Kota yang disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh

Kota TA 2018 ini merupakan data yang berasal dari Badan Pusat Statisktik Kabupaten

Lima Puluh Kota dengan menggunakan data dari Tahun 2017 berhubung saat laporan

keuangan ini disusun, laporan dari BPS masih dalam proses penyusunan.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator makro

salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten

Lima Puluh Kota merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan

yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Besaran nilai PDRB ini merupakan indikator yang dapat dijadikan untuk menilai

keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima

Puluh Kota.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum

menunjukkan kondisi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator

ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi,

tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang

tergambar pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 – 2017

O INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017

1. PDRB:

a. Atas dasar harga

berlaku (juta

Rupiah) 9.530.222,8 10.563.709,2 11.582.971,5 12.677.196,4 13.772.275,6

b. Atas dasar harga

konstan 2010 (juta

Rupiah) 8.152.905,9 8.640.817 9.125.377,1 9.611.100,9 10.123.951,2

2. Pertumbuhan

Ekonomi (%) 6,23 5,98 5,61 5,32 5,34

Keterangan: 1) Data/Target disusun pada saat BPS masih memakai Tahun 2010 sebagai tahun dasar

2) Data diolah

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota

Page 7: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

7

Tabel II.2 Distribusi dan Persentase PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

( Dalam juta rupiah)

NO Lapangan Usaha Harga Konstan Harga berlaku

Rp % Rp %

A Pertanian,Kehutanan dan

Perikanan 3.448.534,20 34,06 4.909.215,10 35,65

B Pertambangan dan Penggalian 804.766,30 7,95 1.147.814,90 8,33

C Industri Pengolahan 795.089,30 7,85 1.002.478,50 7,28

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.684,20 0,02 2.371,00 0,02

E Pengadaan air,pengelolaan

sampah,limbah dan daur ulang 3.162,70 0,03 3.831,20 0,03

F Konstruksi 498.296,20 4,92 679.571,30 4,93

G

Perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda

motor

1.523.011,50 15,04 1.974.944,70 14,34

H Transportasi dan pergudangan 1.011.854,30 9,99 1.341.709,10 9,74

I Penyediaan akomodasi dan

makan minum 61.832,60 0,61 99.470,30 0,72

J Informasi dan komunikasi 581.104,40 5,74 680.450,30 4,94

K Jasa Keuangan dan Asuransi 169.332,20 1,67 240.213,30 1,74

L Real Estate 116.656,50 1,15 155.618,50 1,13

M,N Jasa Perusahaan 3.030,10 0,03 4.201,30 0,03

O

Administrasi

Pemerintahan,Pertanahan dan

Jaminan Sosial

558.162,10 5,61 735.301,60 5,34

P Jasa Pendidikan 280.754,70 2,77 425.887,50 3,09

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 143.762,20 1,42 191.101,30 1,39

R,S,T,

U Jasa Lainnya 122.917,70 1,21 178.095,70 1,29

10.123.951,20 100,00 13.772.275,60 100,00

Terlihat pada Tabel II.1 dan II.2, Tahun 2017 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) terlihat sebesar 13.772 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB atas Dasar

Harga Konstan (ADHK) terlihat sebesar 10.123 Milyar rupiah. Nilai PDRB atas dasar

harga berlaku selalu menunjukkan kenaikan yang cukup besar seiring dengan

kenaikan harga secara umum.

Kalau dilihat secara sektoral, sektor yang paling tinggi sumbangannya dalam hal

pembentukan PDRB sampai dengan Tahun 2017 masih didominasi oleh sektor

pertanian, dimana Tahun 2017 peranan sektor pertanian tercatat sebesar 35,65 persen

dari total PDRB. Kemudian sektor yang paling kecil peranannya dalam hal

pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh kota adalah sektor listrik dan gas sebesar

0,02 persen atas dasar harga berlaku.

2.1.2 PDRB Per Kapita

Teori ekonomi menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat dapat dinilai dengan

melihat nilai produk domestik bruto perkapita. Untuk lingkup daerah, ini disebut

Page 8: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

8

PDRB per kapita. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan

nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas

harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita

penduduk suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional

netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan

tahun.

Perkembangan PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku Kabupaten Lima Puluh Kota

sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.1, menunjukkan bahwa kemakmuran

masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga

berlaku mengalami kenaikan sebesar 8,64 persen, sedangkan PDRB atas dasar harga

konstan mengalami kenaikan sebesar 5,34 persen.

PDRB Per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 tercatat sebesar 31,38 juta

rupiah. Angka ini melebihi angka pada Tahun 2016 yaitu sebesar 28,95 juta rupiah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139/22/Kerjasama-

BLK/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, maka kebijakan

keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola APBD Tahun 2018

meliputi hal berikut.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang

dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Kemudian

menurut Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 17 ayat (2) yang menyatakan

bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan.

Prioritas Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan

prosedur administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran daerah

b. Melaksanakan penyusunan regulasi berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan terhadap aparatus pengelola pajak

dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pengetahuan keterampilan.

d. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah dalam

rangka menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

Page 9: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

9

e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama wajib pajak dan wajib retribusi

daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi tentang

pajak dan retribusi daerah.

f. Meningkatkan peran dan fungsi OPD terkait dalam peningkatan pelayanan dan

pendapatan daerah.

g. Meningkatkan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah.

h. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata

kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta

pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan masyarakat.

i. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah dengan OPD Pemungut

dan Pemerintahan Nagari.

j. Menerapkan kebijakan dengan membuka peluang untuk pengembangan potensi

investasi daerah serta melibatkan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk

itu langkah yang dilakukan meliputi:

1) Deregulasi Peraturan untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di

Kabupaten Lima Puluh Kota

2) Kerjasama Investasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak Swasta atau

dengan pihak Pemerintah Lainnya dengan perjanjian yang disepakati.

3) Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal

4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.

5) Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran

masyarakat luas seperti sektor pertanian,sektor industri berbasis pertanian dan

pariwisata.

Pada Tahun 2018, pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan

sebesar Rp1.274.660.034.522,00 yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp87.316.059.100,00 meliputi Pajak Daerah

sebesar Rp23.500.000.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp6.933.706.000,00, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.957.700.000,00,

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp53.924.653.100,00.

b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.004.266.633.270,00 yang terdiri dari

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp20.881.440.365,00, Dana

Alokasi Umum sebesar Rp747.073.168.000,00 ,serta Dana Alokasi Khusus Fisik

sebesar Rp76.060.666.752,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp160.251.358.153,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp183.077.342.152,00

yang terdiri dari Pendapatan Hibah Rp3.739.917.000, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp38.289.711.152,00, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp141.047.714.000,00.

Page 10: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

10

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi

anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus

mempunyai tolok ukur yang jelas yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan

dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2018, Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebesar

Rp1.344.172.534.632,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp782.522.427.362,00 meliputi Belanja Pegawai

sebesar Rp617.209.184.448,00, Belanja Hibah sebesar Rp9.172.200.000,00,

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.853.150.000, Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa sebesar Rp2.993.160.544,00 dan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa

dan Partai Politik sebesar Rp142.992.962.796,00, Belanja Tidak Terduga sebesar

Rp3.301.769.574,00

Untuk Tahun 2018 Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk:

1) Mengalokasikan Belanja Pegawai yang merupakan belanja kopensasi dalam

bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

2) Mengalokasikan Belanja Hibah yang digunakan untuk menganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang kepada organisasi/lembaga daerah dan

kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

dengan mempedomani Permendagri 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor

39 Tahun 2012 serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

3) Mengalokasikan belanja Bantuan Sosial yang digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial.

4) Mengalokasikan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari yang

dilaksanakan secara proporsional guna memperkuat kapasitas fiskal

Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

5) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari yang

digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau

khusus dari Kabupaten ke Pemerintah Nagari dan Kepada Pemerintah Daerah

Lainnya. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahah Nagari diarahkan

dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6) Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga yang merupakan belanja untuk

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial.

b. Belanja Langsung sebesar Rp561.650.107.270,00 meliputi Belanja Pegawai

sebesar Rp22.962.374.664,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp281.807.998.868,17, Belanja Modal sebesar Rp256.879.733.737,83.

Page 11: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

11

Belanja Langsung diprioritaskan dalam rangka pencapaian agenda prioritas

Pembangunan Daerah Tahun 2018, dimana arah kebijakan yang ditetapkan sebagai

berikut:

a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk pencapaian agenda prioritas daerah Tahun

2018 yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penguatan Ekonomi

Kerakyatan,Reformasi Birokrasi, Penguatan Nagari dan Inftastruktur.

b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan

Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan

urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan.

c. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan

publik,Melaksanakan penganggaran yang tepat melalui analisis standar belanja

serta melaksanakan kebijakan pengeluaran melalui pemetaan profil resiko atas

setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh kota.

e. Belanja dalam penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

f. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20%

dari volume anggaran tiap tahunnya.

g. Pemenuhan kebutuhan untuk belanja urusan kesehatan 10% dari belanja setelah

dikurangi belanja pegawai.

h. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan

memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama

untuk keluarga miskin dan kesehatan ibu dan anak.

i. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada

Revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan

serta pariwisata, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis nagari

membangun, pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dukungan Infrastruktur

Nagari.

j. Penurunan Prosentase jumlah angka pengangguran.

2.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan

APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 direncanakan defisit sebesar

Rp69.512.500.110,00. Perkiraan defisit sejumlah tersebut direncanakan akan ditutup

melalui Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp72.512.500.110,00 yang bersumber dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp72.512.500.110,00

Selanjutnya direncanakan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00

berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Page 12: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

12

2.3 . I ndikato r Pencapa ia n T arg e t K iner ja K eua ng a n

2.3.1. Capaian Target Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan pada Tahun

2018 ini dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut.

- Pendapatan Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 mencapai

Rp1.257.168.413.662,03atau 98,63% dari target yang ditetapkan. Dengan

demikian realisasi pendapatan daerah sedikit dibawah target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2018, maka terdapat penurunan pendapatan daerah Tahun 2018 sebesar Rp18.693.895.605,61 atau

turun 1,47 persen.

- Realisasi Pendapatan Daerah-LRA tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang realisasinya mencapai Rp73.440.842.296,03 atau 84,11% Dari

realisasi tersebut terdapat kekurangan realisasi dari target PAD sebesar

Rp13.875.216.803,97atau kurang 15,89% dari anggaran yang ditetapkan.

- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-LRA yang bersumber dari Dana

Perimbangan realisasinya adalah sebesar Rp997.618.221.045,00 atau 99,34%.

Pada Dana Perimbangan ini untuk Bagi Hasil Pajak realisasinya 92,19%, Bagi

Hasil Bukan Pajak (SDA) realisasinya mencapai 22,92% dari target yang

ditetapkan, Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya mencapai 100% sementara

DAK Fisik realisasinya adalah sebesar 98,73%. DAK Non Fisik realisasinya

adalah sebesar 100,44%.

- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya-LRA berupa Dana

Penyesuaian, realisasinya adalah sebesar Rp138.917.953.998,00 atau 98,49% dari

anggaran yang ditetapkan.

- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA berupa Pendapatan

Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi realisasinya adalah sebesar

Rp44.151.376.687,00 atau mencapai 115,31 % dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan realisasi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA berupa

pendapatan hibah dari Pemerintah mencapai Rp3.040.019.636,00 atau 81,29%

dari anggaran yang ditetapkan.

2.3.2. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah dan Transfer

Capaian target kinerja Belanja Daerah untuk Tahun 2018 terealisasikan sebesar

Rp1.103..111.883.976,00 atau 92,07% dari target sebesar Rp1.198.186.411.292,00.

Pada Belanja operasi, realisasinya sebesar Rp870.327.418.512,00 atau 92,78% dari

target sebesar Rp938.004.907.980,17.Belanja Modal realisasinya sebesar

Rp232.636.603.714,00 atau 90,56% dari target sebesar

Rp256.879.733.737,83.Belanja Tak Terduga realisasinya sebesar Rp147.861.750,00

atau 4,48% dari target sebesar Rp3.301.769.574,00, dan terdapat Surplus Anggaran

sebesar Rp11.356.232.116,03

Capaian target Transfer untuk Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp142.700.297.570,00

atau 97,75% dari target sebesar Rp145.986.123.340,00. Transfer terdiri atas Transfer

Bagi Hasil Pendapatan dengan realiasasi sebesar Rp1.733.618.957 atau 57,92% dan

Page 13: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

13

Transfer Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp140.966.678.613,00 atau

98,58% dari target yang ditetapkan.

2.3.3. Capaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 adalah

sebagai berikut.

a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar sebesar

Rp.72.512.500.110,14 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp72.512.500.110,14.

b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir tahun anggaran 2017

yaitu sebesar Rp2.994.000.000,00 atau 99,80% yaitu berupa Pembiayaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM).

Page 14: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

14

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02

tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah

yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada

Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Dari sisi pembiayaan, APBD Tahun 2018 juga telah berpedoman pada Interpretasi

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan

Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang

menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan

Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menganggarkan

pendapatan sebesar Rp1.274.660.034.522,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.257.168.413.662,03 atau sebesar 98,63%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun

anggaran 2017 yang sebesar Rp1.275.862.309.267,64 realisasi pendapatan tahun anggaran

2018 mengalami penurunan sebesar Rp18.693.895.605,61 atau turun 1,47 persen.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh

Kota menganggarkan sebesar Rp1.344.172.534.632,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.245.812.181.546,00 atau sebesar 92,68%.

Berikut ini disajikan anggaran pendapatan, belanja Tahun 2018 dan Tahun 2017 beserta

realisasinya.

Tabel III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer

Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 % Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. PENDAPATAN 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 1.275.862.309.267,64

2. BELANJA 1.344.172.534.632,00 1.245.812.181.546,00 92,68 1.258.249.159.166,00

a. BELANJA TIDAK

LANGSUNG 782.522.427.362,00 746.697.665.815,00

95,42 738.449.192.775,00

b. BELANJA

LANGSUNG 561.650.107.270,00

499.114.515.731,00

88,87 519.799.966.391,00

Page 15: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

15

Target dan realisasi pendapatan setiap OPD untuk tahun anggaran 2018 dijelaskan pada

tabel III.2 di bawah ini:

Tabel III.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Tahun Anggaran 2018

NO NAMA UNIT ORGANISASI

(OPD)

ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG

Rp Rp

1 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Dinas Kesehatan 16.034.792.000,00 13.686.826.961,00 85,36 (2.347.965.039,00)

3 RSUD dr.Achmad Darwis 22.384.867.000,00 21.851.611.148,00 97,62 (533.255.852,00)

4 Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00 44,00 (500.062.500,00)

5 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00 14,20 (42.900.000,00)

7 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Dinas Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dinas Lingkungan Hidup

Perumahan dan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dinas Pengendalian Pendudukan

KB &P3A 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00 75,66 (309.807.700,00)

15 Dinas Komunikasi dan

Informatika 73.000.000,00 0,00 0,00 (73.000.000,00)

16 Dinas Perdagangan Koperasi dan

UKM 28.420.000,00 0,00 0,00 (28.420.000,00)

17 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Satu Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00 21,40 (306.546.920,00)

18 Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00

101,6

3 26.245.000,00

19 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00 51,71 (135.400.000,00)

21 Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikulltura 166.000.000,00 112.321.214,00 67,66 (53.678.786,00)

22 Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00

25 PPKD 1.187.343.975.422,00 1.183.727.571.366,00 99,70 (3.616.404.056,00)

26 Badan Keuangan 43.900.935.100,00 34.477.799.282,03

78,54 (9.423.135.817,97)

Page 16: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

16

NO NAMA UNIT ORGANISASI

(OPD)

ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG

Rp Rp

27

Badan Kepegawaian

Pemgembangan Sumber Daya

Manusia

0,00 0,00 0,00 0,00

28 Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00 65,51 (21.004.000,00)

29 Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00

31 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00 41,14 (5.592.000,00)

33 Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00 14,57 (8.970.000,00)

34 Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00 40,46 (6.549.600,00)

35 Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00 55,43 (6.016.385,00)

36 Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00 11,57 (12.379.865,00)

37 Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00 0,00 (12.000.000,00)

38 Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00 28,85 (8.965.270,00)

39 Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00 25,45 (11.435.920,00)

40 Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00 10,66 (10.899.140,00)

41 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00 84,06 (1.673.992,00)

42 Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00 28,23 (20.096.692,00)

43 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00 7,76 (11.530.325,00)

44 Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00 21,12 (10.176.000,00)

45 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 (17.491.620.859,97)

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap OPD untuk tahun anggaran 2018 dijelaskan

pada tabel III.3 di bawah ini:

Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja OPD

Tahun Anggaran 2018

NO NAMA UNIT

ORGANISASI (OPD) ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG

1 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

500.656.036.559,00 472.467.022.093,00 94,37 (28.189.014.466,00)

2 Dinas Kesehatan 107.498.864.251,00 93.509.847.057,00 86,99 (13.989.017.194,00)

3 RSUD dr.Achmad Darwis 47.614.652.841,29 44.327.099.132,00 93,10 (3.287.553.709,29)

4 Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat 186.048.693.388,71 168.315.023.683,00

90,47 (17.733.669.705,71)

5 Satuan Polisi Pamong

Praja 8.160.969.565,00 7.788.692.623,00

95,44 (372.276.942,00)

6 Dinas Pemadam

Kebakaran 8.540.038.138,00 7.880.861.016,00

92,28 (659.177.122,00)

7 Dinas Sosial 10.168.534.968,00 8.976.472.930,00 88,28 (1.192.062.038,00)

8 Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja 6.624.959.598,00 6.369.901.280,00

96,15 (255.058.318,00)

9 Dinas Pangan 3.890.835.020,00 3.524.825.485,00 90,59 (366.009.535,00)

Page 17: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

17

NO NAMA UNIT

ORGANISASI (OPD) ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG

10

Dinas Lingkungan Hidup

Perumahan dan

Pemukiman

12.091.013.376,00 11.262.576.968,00

93,15

(828.436.408,00)

11 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil 5.431.885.731,00 5.377.774.151,00

99,00 (54.111.580,00)

12 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa 4.740.039.447,00 4.088.831.800,00

86,26 (651.207.647,00)

13 Dinas Pengendalian

Pendudukan KB &P3A 9.620.900.651,00 9.172.202.749,00

95,34 (448.697.902,00)

14 Dinas Perhubungan 19.633.504.766,00 19.120.927.749,00 97,39 (512.577.017,00)

15 Dinas Komunikasi dan

Informatika 5.470.794.902,00 4.606.301.141,00

84,20 (864.493.761,00)

16 Dinas Perdagangan

Koperasi dan UKM 16.287.722.946,00 14.677.147.657,00

90,11 (1.610.575.289,00)

17 Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Satu Pintu 5.233.735.563,00 4.802.836.204,00

91,77 (430.899.359,00)

18 Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga 25.292.532.236,00 20.577.563.588,00

81,36 (4.714.968.648,00)

19 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan 3.593.728.712,00 3.242.340.805,00

90,22 (351.387.907,00)

20 Dinas Perikanan 7.444.533.920,00 6.991.749.308,00 93,92 (452.784.612,00)

21 Dinas Tanaman Pangan

dan Holtikulltura 23.532.385.919,00 21.782.665.331,00

92,56 (1.749.720.588,00)

22 Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan 8.120.260.288,00 7.863.213.138,00

96,83 (257.047.150,00)

23 Inspektorat 6.707.704.938,00 5.902.282.607,00 87,99 (805.422.331,00)

24

Badan Perencanaan

Penelitian dan

Pengembangan

6.637.746.331,00 6.209.454.229,00

93,55

(428.292.102,00)

25 PPKD 165.313.242.914,00 157.931.809.320,00 95,53 (7.381.433.594,00)

26 Badan Keuangan 27.428.701.108,00 25.116.650.042,00 91,57 (2.312.051.066,00)

27

Badan Kepegawaian

Pemgembangan Sumber

Daya Manusia

7.445.425.215,00 6.679.627.604,00

89,71

(765.797.611,00)

28 Sekretariat Daerah 32.209.458.896,00 29.972.809.437,00 93,06 (2.236.649.459,00)

29 Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah 709.980.159,00 561.779.168,00

79,13 (148.200.991,00)

30 Sekretariat DPRD 23.572.683.880,00 22.138.245.199,00 93,91 (1.434.438.681,00)

31 DPRD 12.104.739.350,00 11.338.001.991,00 93,67 (766.737.359,00)

32 Kecamatan Gunung

Omeh 1.530.947.832,00 1.441.866.453,00

94,18 (89.081.379,00)

33 Kecamatan Bukit Barisan 1.987.013.074,00 1.724.989.534,00 86,81 (262.023.540,00)

34 Kecamatan Suliki 1.891.934.914,00 1.762.534.241,00 93,16 (129.400.673,00)

35 Kecamatan Guguak 2.003.585.841,00 1.963.263.793,00 97,99 (40.322.048,00)

36 Kecamatan Mungka 1.771.621.042,00 1.561.434.086,00 88,14 (210.186.956,00)

37 Kecamatan Akabiluru 2.030.682.236,00 1.806.866.194,00 88,98 (223.816.042,00)

38 Kecamatan Payakumbuh 2.274.813.364,00 2.048.166.049,00 90,04 (226.647.315,00)

39 Kecamatan Luak 2.032.103.833,00 1.848.797.918,00 90,98 (183.305.915,00)

Page 18: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

18

NO NAMA UNIT

ORGANISASI (OPD) ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % LEBIH /KURANG

40 Kecamatan Lareh Sago

Halaban 2.259.728.673,00 2.001.425.269,00

88,57 (258.303.404,00)

41 Kecamatan Situjuah Limo

Nagari 2.195.644.593,00 2.036.268.852,00

92,74 (159.375.741,00)

42 Kecamatan Harau 2.558.705.120,00 2.340.227.219,00 91,46 (218.477.901,00)

43 Kecamatan Pangkalan

Koto Baru 2.082.160.709,00 1.891.083.962,00

90,82 (191.076.747,00)

44 Kecamatan Kapur IX 2.632.954.462,00 2.451.548.336,00 93,11 (181.406.126,00)

45 Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 4.571.385.291,00 4.080.095.667,00

89,25 (491.289.624,00)

46 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 4.522.948.071,00 4.277.078.488,00

94,56 (245.869.583,00)

JUMLAH 1.344.172.534.632,00 1.245.812.181.546,00 92,68 (98.360.353.086,00)

a. Pendapatan-LRA

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, diperoleh realisasi Pendapatan

Daerah-LRA sebesar Rp1.257.168.413.662,03 atau 98,63% dari pendapatan-LRA yang

ditargetkan sebesar Rp1.274.660.034.522,00.

Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dibandingkan dengan anggaran dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel III.4

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan-LRA Tahun 2018

Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi

(%) Diatas/(Dibawah)

(Rp) (Rp) (Rp)

Pendapatan Asli Daerah 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03 84,11 (13.875.216.803,97)

Pend.Transfer Pemerintah 1.004.266.633.270,00 997.618.221.045,00 99,34 (6.648.412.225,00)

Pusat- Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak 14.001.540.365,00 12.907.389.620,00 92,19 (1.094.150.745,00)

Bagi Hasil SDA 6.879.900.000,00 1.576.591.052,00 22,92 (5.303.308.948,00)

Dana Alokasi Umum 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 0,00

DAK Fisik 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 (963.897.524,00)

DAK Non Fisik 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 712.944.992,00

Pend. Transfer- Pusat –

Lainnya 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 (2.129.760.002,00)

Dana Penyesuaian 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 (2.129.760.002,00)

Pend.Transfer Pemerintah

Daerah lainnya (Propinsi) 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31

5.861.665.535,00

Pendapatan Bagi Hasil

Pajak 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 5.861.665.535,00

-Lain-lain Pend. Daerah

yang Sah 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,24

(699.897.346,00)

Pendapatan Hibah 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,24 (699.897.346,00)

Jumlah 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 (17.491.620.859,97)

Page 19: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

19

Pada Tabel III.4 di atas dapat diketahui bahwa secara total, realisasi Pendapatan daerah

yang dapat dicapai masih dibawah anggaran yang ditetapkan. Pada APBD Pergeseran

Tahun 2018, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.274.660.034.522,00 dengan

realisasi sebesar Rp1.257.168.413.662,03 atau mencapai 98,63%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah sebesar Rp73.440.842.296,03 atau

84,11% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA dibawah dari target yang

ditetapkan, ini antara lain karena realisasi semua kode rekening jenis penerimaan PAD

tidak ada yang mencapai seratus persen dari target yang ditetapkan, dimana penerimaan

pajak daerah-LRA hanya sebesar 86,68%, Retribusi Daerah-LRA hanya tercapai sebesar

71,91% dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA

mencapai 81,99% , sedangkan realisasi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-

LRA mencapai 84,68% dari anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2018 realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik dapat terealisasi sebesar Rp75.096.769.228,00 atau

98,73%. DAK Non Fisik dapat terealisasi sebesar Rp160.964.303.145,00 atau 100,44%.

Sedangkan DAK Fisik terealisasi sebesar Rp75.096.769.228,00 atau 98,73%. Anggaran

dan Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik dapat dirinci sebagai berikut:

DAK Fisik: Anggaran Realisasi % Diatas/

(Dibawah)

1. Infrastruktur Jalan 19.407.702.573,00 18.993.710.747,00 97,87 (413.991.826,00)

2. Infrastruktur Irigasi 8.056.368.910,00 8.056.368.907,00 100,00 (3,00)

3. Infrastruktur Air Minum 2.366.250.000,00 2.366.250.000,00 100,00 0,00

4. Infrastruktur Sanitasi 5.805.000.000,00 5.805.000.000,00 100,00 0,00

5. Pariwisata 917.341.540,00 784.560.000,00 85,53 (132.781.540,00)

6. Perumahan & Kawasan

Pemukiman 6.176.819.000,00 6.176.819.000,00 100,00

0,00

8. Kelautan dan Perikanan 1.140.824.000,00 1.140.824.000,00 100,00 0,00

9. Pertanian 4.014.977.150,00 3.831.777.150,00 95,44 (183.200.000,00)

10. Pendidikan 9.421.239.800,00 9.421.239.800,00 100,00 0,00

11. Pasar 5.346.425.536,00 5.346.425.533,00 100,00 (3,00)

12.Sentra Industri Menengah 932.297.000,00 932.297.000,00 100,00 0,00

13. Kesehatan dan KB 12.475.421.243,00 12.241.497.091,00 98,12 (233.924.152,00)

Jumlah 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 (963.897.524,00)

Page 20: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

20

Page 21: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

21

Secara keseluruhan, pendapatan-LRA Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar

Rp18.692.228.935,60 atau turun 1,48% dibandingkan dengan Tahun 2017. Adapun

perbandingan realisasi pendapatan daerah Tahun 2018 dan 2017 tersebut adalah

sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.5

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dan 2017

Jenis pendapatan Realisasi 2018 Realisasi 2017 Diatas/(Dibawah)

(Rp) (Rp) (Rp) %

Pendapatan Asli Daerah 73.440.842.296,03 119.771.917.448,64 -46.331.075.152,61 -38,68

PendapatanTransfer

Pemerintah 997.618.221.045,00 1.154.770.087.419,00 -157.151.866.374,00 -13,61

Pusat - Dana Perimbangan 997.618.221.045,00 992.052.782.677,00 5.565.438.368,00 0,56

Bagi Hasil Pajak 12.907.389.620,00 17.590.343.788,00 -4.682.954.168,00 -26,62

Bagi Hasil SDA 1.576.591.052,00 1.187.125.799,00 389.465.253,00 32,81

Dana Alokasi Umum 747.073.168.000,00 747.892.916.000,00 -819.748.000,00 -0,11

Dana Alokasi Khusus (DAK) 75.096.769.228,00 77.505.223.101,00 -2.408.453.873,00 -3,11

DAK Non Fisik 160.964.303.145,00 147.877.173.989,00 13.087.129.156,00 8,85

- Pusat – Lainnya 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00 20.672.715.998,00 17,48

Dana Penyesuaian 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00 20.672.715.998,00 17,48

Provinsi 44.151.376.687,00 44.472.066.742,00 -320.690.055,00 -0,72

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.151.376.687,00 43.072.066.742,00 1.079.309.945,00 2,51

Bantuan Keuangan 0 1.400.000.000,00 -1.400.000.000,00 -100,00

Lain-lain Pendap. yang Sah 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00 1.719.715.236,00 130,25

Pendapatan Hibah 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00 1.719.715.236,00 130,25

Jumlah 1.257.168.413.662,03 1.275.862.309.267,64 -18.693.895.605,61 -1,47

DAK Non Fisik: Anggaran Realisasi % Diatas/

(Dibawah)

1. BOP PAUD 3.278.155.735,00 4.697.400.000,00 143,29 1.419.244.265,00

2. TPG PNSD 133.419.660.265,00 133.625.638.650,00 100,15 205.978.385,00

3. Tansil Guru PNS 887.700.000,00 887.700.000,00 100,00 0,00

4. Tunjangan Khusus Guru (TKG) 2.697.761.550,00 2.536.326.450,00 94,02 (161.435.100,00)

5. BOK Kesehatan 10.367.367.785,00 15.437.640.327,00 148,91 5.070.272.542,00

6. Akreditasi Rumah Sakit 570.000.000,00 (570.000.000,00)

7. Akreditasi Puskesmas 1.392.000.000,00 (1.392.000.000,00)

8. Jaminan Persalinan 3.842.400.000,00 (3.842.400.000,00)

9. BOK KB 2.572.810.000,00 2.570.206.900,00 99,90 (2.603.100,00)

10.Pelayanan Adm. Kependudukan 1.223.502.818,00 1.209.390.818,00 98,85 (14.112.000,00)

Jumlah 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 712.944.992,00

Page 22: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

22

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2018 terdapat

penurunan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp46.331.075.152,61 atau

turun 63,09% dibanding dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2017, dimana Tahun

2017 pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp119.771.917.448,64 dan Tahun 2018

menjadi Rp73.440.842.296,03.

Pada pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan realisasinya mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2017 realisasi

transfer dana perimbangan adalah sebesar Rp992.052.782.677,00 dan Tahun 2018 naik

menjadi Rp997.618.221.045,00 sehingga terdapat peningkatan sebesar

Rp5.565.438.368,00. Penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan terutama pada Bagi Hasil Pajak yang mengalami penurunan sebesar

Rp4.682.954.168,00 atau turun 36,28% dari tahun sebelumnya. Disamping itu juga

terdapat penurunan pada DAU sebasar Rp819.748.000,00 atau turun 0,11% dari Tahun

2017 dimana pendapatan DAU Tahun 2018 adalah sebesar Rp747.073.168.000,00.

Pada sisi lain terdapat peningkatan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

berupa Dana Penyesuaian. Dimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

berupa Dana Penyesuaian untuk Tahun 2018 naik menjadi Rp138.917.953.998,00 atau

naik sebesar Rp20.672.715.998,00 atau naik 14,88%.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar

Rp1.079.309.945,00 atau 2,51% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah mengalami peningkatan pada Tahun 2018 yaitu sebesar

Rp1.719.715.236,00 atau naik 56,57% dari Tahun 2017.

b. Belanja Daerah dan Transfer

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran

dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal,

Belanja Tak Terduga dan Transfer. Pengertian dari masing-masing jenis belanja dan

transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);

3) Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana

alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;

4) Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke nagari atau daerah bawahan.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp1.245.812.181.546,00 atau 92,68% dari anggaran sebesar

Rp1.344.172.534.632,00.

Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp870.327.418.512,00 atau mencapai 92.78%

dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan

Page 23: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

23

realisasi sebesar Rp592.859.074.942,00 atau 95,24%, Belanja Barang dan Jasa dengan

realisasi sebesar Rp235.426.585.975,00 atau 89,77%, Belanja Hibah dengan realisasi

sebesar Rp29.582.801.095,00 atau 74,86%, Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi

sebesar Rp12.458.956.500,00 atau 90,63%.

Pada Belanja Modal Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp256.879.733.737,83,00 dengan

realisasi sebesar Rp232.636.603.714,00 atau mencapai 90,56%. Belanja Modal Tanah,

dengan realisasi sebesar Rp1.215.186.000,00 atau mencapai 99,88%. Belanja Peralatan

dan Mesin, dengan realisasi sebesar Rp24.708.958.434,00,00atau 90,28%. Belanja

Gedung dan Bangunan dengan realisasi Rp33.869.435.930,00 atau 93,52%, Belanja

Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan realisasi sebesar Rp154.907.148.290,00 atau mencapai

90,71%. serta Belanja Aset Tetap Lainnya mencapai realisasi sebesar

Rp17.935.875.060,00 atau mencapai 84,21%.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2018 adalah sebesar Rp147.861.750,00 atau

4,48% dari anggaran sebesar Rp3.301.769.574,00.Sedangkan realisasi Transfer adalah

sebesar Rp142.700.297.570,00 atau 97,75% dari anggarannya.Transfer ini terbagi atas

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp1.733.618.957,00 atau

57,92% dari anggaran sebesar Rp2.993.160.544,00 dan Transfer Bantuan Keuangan

dengan realisasi sebesar Rp140.966.678.613,00 atau 98,58%.

Jumlah anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja daerah Tahun 2018

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel. III.6

Anggaran dan Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja Daerah Tahun 2018

Jenis Belanja dan Transfer Anggaran Realisasi

% Diatas/(Dibawah)

(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja 1.198.186.411.292,00 1.103.111.883.976,00 92,07 (95.074.527.316,00)

Belanja Operasi 938.004.907.980,17 870.327.418.512,00 92,78 (67.677.489.468,17)

- Belanja Pegawai 622.471.559.612,00 592.859.074.942,00 95,24 (29.612.484.670,00)

- Barang dan Jasa 262.268.249.267,17 235.426.585.975,00 89,77 (26.841.663.292,17)

- Belanja Hibah 39.517.875.200,00 29.582.801.095,00 74,86 (9.935.074.105,00)

- Bantuan Sosial 13.747.223.901,00 12.458.956.500,00 90,63 (1.288.267.401,00)

Belanja Modal 256.879.733.737,83 232.636.603.714,00 90,56 (24.243.130.023,83)

- Tanah 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 (1.516.742,00)

- Peralatan dan Mesin 27.368.852.300,00 24.708.958.434,00 90,28 (2.336.530.983,00)

- Gedung dan Bangunan 36.216.318.262,12 33.869.435.930,00 93,52 (2.346.882.332,12)

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan 170.779.991.682,71 154.907.148.290,00 90,71 (15.872.843.392,71)

- Aset Tetap Lainnya 21.297.868.751,00 17.935.875.060,00 84,21 (3.361.993.691,00)

Belanja Tak Terduga 3.301.769.574,00 147.861.750,00 4,48 (3.153.907.824,00)

Transfer 145.986.123.340,00 142.700.297.570,00 97,75 (3.285.825.770,00)

-Transfer Bagi Hasil

Pendapatan 2.993.160.544,00 1.733.618.957,00 57,92 (1.259.541.587,00)

Page 24: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

24

Jenis Belanja dan Transfer Anggaran Realisasi

% Diatas/(Dibawah)

(Rp) (Rp) (Rp)

-Transfer Bantuan Keuangan 142.992.962.796,00 140.966.678.613,00 98,58 (2.026.284.183,00)

Jumlah Belanja dan Transfer 1.344.172.534.632,00 1.245.812.181.546,00 92,68 (98.360.353.086,00)

Rincian perbandingan realisasi belanja Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagaimana

terlihat pada Tabel berikut:

Tabel III.7

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2017

Jenis Belanja dan

Transfer

Realisasi 2018 Realisasi 2017 Diatas/(Dibawah)

(Rp) (Rp) (Rp) %

Belanja Operasi 870.327.418.512,00 873.419.842.485,00 (3.092.423.973,00) (0,42)

- Belanja Pegawai 592.859.074.942,00 582.209.138.291,00 10.649.936.651,00 1,80

- Barang dan Jasa 235.426.585.975,00 245.503.317.421,00 (10.076.731.446,00) (4,55)

- Belanja Hibah 29.582.801.095,00 33.745.747.643,00 (4.162.946.548,00) (14,07)

- Bantuan Sosial 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00 497.317.370,00 3,99

Belanja Modal 232.636.603.714,00 233.117.426.709,00 (480.822.995,00) (0,34)

- Tanah 1.215.186.000,00 670.105.000,00 545.081.000,00 44,86

- Peralatan dan Mesin 24.708.958.434,00 39.562.016.626,00 (14.853.058.192,00) (61,67)

- Gedung dan Bangunan 33.869.435.930,00 37.198.262.758,00 (3.328.826.828,00) (9,83)

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan 154.907.148.290,00 140.303.461.418,00 14.603.686.872,00 9,43

-Aset Tetap Lainnya 17.935.875.060,00 15.383.580.907,00 2.552.294.153,00 13,92

Belanja Tak Terduga 147.861.750,00

2.183.724.345,00 (2.035.862.595,00) (1376,87)

Transfer 142.700.297.570,00 149.528.165.627,00 (6.827.868.057,00) (4,78)

- Transfer Bagi Hasil

Pendapatan 1.733.618.957,00 1.922.668.344,00

(189.049.387,00) (10,90)

- Transfer Bantuan

Keuangan 140.966.678.613,00 147.605.497.283,00

(6.638.818.670,00) (4,71)

Jumlah Belanja dan

Transfer 1.245.812.181.546,00 1.258.249.159.166,00 (12.436.977.620,00

(1,07)

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melaksanakan APBD

Perubahan disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak dapat melakukan

evaluasi atas usulan Perubahan RAPBD 2018 dikarenakan penyampaian Perubahan RAPBD

2018 ke Gubernur untuk dievaluasi melewati batas waktu sesuai yang telah ditetapkan

Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018 dimana

paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Terhadap hal tersebut, maka

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya melakukan pergeseran anggaran. Pergeseran

Page 25: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

25

anggaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu satu tahun periode

anggaran.

Agar roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tetap berjalan, maka oleh

Kepala Daerah ditetapkanlah Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan

dasar:

a. Memenuhi maksud pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban dan hak Kepala

Daerah dimana Kepala Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam

keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat melalui

Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. Merujuk kepada Pasal 106 Permendagri 21 Tahun 2011 “Pengeluaran diprioritaskan

untuk belanja yang bersifat Mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

c. Memahami pasal 162 Permendagri 21 Tahun 2011 Pengeluaran dalam Keadaan

Darurat yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

1) Bukan merupakan kegiatan normal dari Aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksi sebelumnya.

2) Bukan merupakan kegiatan normal dari Aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksi sebelumnya.

3) Tidak diharapkan terjadi secara berulang

4) Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah

5) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan keadaan darurat.

d. Sesuai pasal 160 ayat (2) pergeseran anggaran dapat dilakukan antar rincian objek

belanja dalam objek belanja berkenaan atas persetujuan PPKD dan ayat (3) pergeseran

antar objek belanja dalam jenis belanja atas persetujuan Sekretaris Daerah.

e. Lampiran V tentang hal khusus lainnya angka 22 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017

dimana Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark ,

DBH-SDA tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus, dana

tambahan infrastruktur, dana darurat, bantuan keuangan bersifat khusus dan dana

transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam

keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang dananya belum cukup tersedia

dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan

APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam

Ranperda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD.

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah selama Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan dari Pajak Daerah terealisasi sebesar 86,68% hal ini disebabkan karena

masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya.

b. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terealisasi sebesar

Page 26: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

26

41,83% disebakan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar

pajak.

c. Realisasi belanja tidak dapat tercapai sesuai dengan targetnya dikarenakan oleh:

d. Belanja modal terealisasi sebesar 90,44%, hal ini disebakan karena lambatnya proses

dari masing-masing OPD dalam merealisasikan belanja modal tersebut dan kurang

matangnya perencanaan untuk belanja modal tersebut.

e. Terdapat beberapa perubahan Regulasi, kegagalan dalam proses pelelangan,kondisi

alam dan lingkungan serta adanya permasalahan lain di lapangan yang mempengaruhi

pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

f. Rendahnya kapabilitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan OPD,

sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif

yang sudah dilakukan, yaitu:

a. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang

didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir

ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.

b. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa yang gagal

lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah

terjadinya kondisi yang serupa.

c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan OPD dengan

mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau

pembinaan secara mandiri.

d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang

dilakukan secara proaktif dan intensif.

Kegiatan-kegiatan yang pencapaian kinerja keuangannya kurang dari 80 % dan

permasalahan dalam pencapaian target keuangan tersebut, adalah sebagaimana tabel

berikut:

Tabel III.8

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Keuangan TA 2018

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.01 PENDIDIKAN

1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.

15.01.

PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 157.390.500,00 2.384.000,00

1,51

Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 21 Tahun

2016.

1.01.01.1.01.01.

15.03.

PEMBANGUNAN RUANG KELAS

SEKOLAH 1.367.249.000,00 10.769.000,00 0,79

Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 21

Tahun 2016.

Page 27: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

27

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1.01.01.1.01.01.

15.58.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI (SUBSIDI) 63.900.500,00 49.085.500,00 76,82

Hal ini disebabkan perencanaan awal dialokasikan dana untuk hadiah lomba sebanyak empat

cabang lomba akan tetapi lomba yang dilaksanakan sesuai juknis yang dikeluarkan hanya tiga

cabang lomba selain itu jumlah peserta lomba direncanakan sebanyak 455 orang akan tetapi dalam

pelaksanaannya peserta datang hanya 312 orang.

1.01.01.1.01.01.

15.60.

PENGEMBANGAN DATA DAN

INFORMASI PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI

54.970.000,00 41.689.000,00 75,84

Hal ini disebabkan kegiatan pembinaan gugus tidak terlaksana sebab adanya transisi pimpinan

kegiatan (PPTK).

1.01.01.1.01.01.

15.62.

PENGEMBANGAN KURIKULUM,

BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

31.543.500,00 23.045.800,00 73,06

Hal ini disebabkan karena kelebihan dalam penganggaran sedangkan secara fisik sudah berjalan

100%.

1.01.01.1.01.01.

16.63.

PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN

SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH

DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM

SETARA SD DAN SMP

257.797.100,00 151.182.900,00 58,64

Hal ini disebabkan kegiatan BOS direncanakan 3 hari namun terlaksana hanya 2 hari dan biaya

perjalanan dinas luar daerah sebagian besar tidak terlaksana.

1.01.01.1.01.01.

16.75. PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI 702.994.500,00 9.594.500,00 1,36

Hal ini disebabkan sasaran penerimaan beasiswa transisi yang diusulkan adalah peserta didik/

SMA/SMK sedangkan sesuai kewenangan yang disahkan Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota yang

seharusnya menerima beasiswa transisi adalah peserta didik SD dan SMP.

1.01.01.1.01.01.

16.81.

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

DAN UJIAN SEKOLAH PENDIDIKAN

DASAR

729.694.300,00 521.379.300,00 71,45

Hal ini disebabkan belanja cetak DNT dan SKHU SMP yang dianggarkan ternyata untuk Tahun

2018 memakai dana Dinas pendidikan Provinsi dan belanja cetak SKHU SD berdasarkan studi

harga dari beberapa percetakan di tetapkan di Rp.5000 ,-perlembar ternyata realisasi Rp.1.500,-

1.01.01.1.01.01.

17.63.

PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA

SMU 176.725.000,00 138.230.500,00 78,22

Hal ini disebabkan untuk semester II lembaga PKBM mendapatkan dana BOP Pusat , jadi supaya

dana yang diterima lembaga tidak tumpang tindih maka untuk honor tutor paket C tidak

dibayarkan dari dana APBD.

1.01.01.1.01.01.

18.01.

PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK

NON FORMAL 2.884.400,00 1.703.800,00 59,07

Hal ini disebabkan dana tersedia tidak mencukupi kebutuhan,dana tersedia hanya untuk pembelian

ATK,pengadaan dan pembelian materai.

1.01.01.1.01.01.

18.12.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

PENDIDIKAN NON FORMAL 118.417.000,00 11.147.500,00 9,41

Hal ini disebabkan kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat Provinsi untuk Tahun 2018

tidak terlaksana jadi otomatis kegiatan peringatan HAI di Kabupaten juga tidak bisa terlaksana.

1.01.01.1.01.01.

20.02.

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

PENDIDIK DAN TENAGA 279.122.000,00 114.604.400,00 41,06

Page 28: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

28

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

KEPENDIDIKAN

Hal ini disebabkan kegiatan lomba PTK berprestasi ada lima cabang lomba namun ada dua cabang

lomba yang tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya peserta jadi dana untuk pendukung lomba

tidak dicairkan dan honor juri,pengawas, pembuat soal tidak ada di SAB dan SPPD Luar daerah

luar provinsi yang dianggarkan untuk pemenang lomba ketingkat pusat ternyata sudah dianggarkan

oleh provinsi.

1.01.01.1.01.01.

20.03.

PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK

MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI 139.241.000,00 103.794.000,00 74,54

Hal ini disebabkan kegiatan ini direncanakan memakai narasumber nasional dari Dirjen GTK

tetapi akhirnya sesuai dengan peraturan yang berlaku kegiatan diklat tersebut dilaksanakan

memakai narasumber provinsi dari LPMP SUMBAR dengan demikian terdapat kelebiahan dana di

transportasi dan honor narasumber.

1.01.01.1.01.01.

20.10.

PENGEMBANGAN SISTEM

PENGHARGAAN DAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI

PENDIDIK

136.625.400,00 97.917.400,00 71,67

Hal ini disebabkan tidak terealisasinya BIMTEK Manajemen ASN kantor dan kelebiahan

penganggaran pada posi makan dan minum yang disebabkan jumlah PAK DUPAK tahunan yang

masuk tidak sesuai dengan harapan.

1.01.01.1.01.01.

22.05. PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN 19.364.000,00 0,00 0,00

Hal ini disebabkan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota belum dikukuhkan.

1.02.16.1.01.01.

17.01.

PENGEMBANGAN KESENIAN DAN

KEBUDAYAAN DAERAH 620.632.000,00 168.238.600,00 27,11

Hal ini disebabkan tidak sesuai dengan Perbub No. 21 Tahun 2016 tentang pelaksanaan hibah dan

tidak sesuai dengan Perbub No. 39 Tahun 2018 karena tidak terakomodasi dalam KUA PPAS

Perubahan.

1.01.02.01 DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.

15.02.

PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT

DAN PERBEKALAN KESEHATAN 35.783.000,00 24.882.000,00 69,54

Tidak terlaksananya kegiatan pemusnahan obat karena tidak adanya alat pemusnahan

yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemusnahan di Kabupaten Lima Puluh

Kota.

1.01.02.1.01.02.

16.78.

PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR 113.483.000,00 82.129.698,00 72,37

Hal ini disebabkan sisa dana merupakan sisa kontrak yang tidak bisa dialihkan karena

tidak terealisasinya DPA perubahan.

1.01.02.1.01.02.

16.84. UPAYA KESEHATAN RUJUKAN 43.190.000,00 7.750.000,00 17,94

Hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang mendukung tentang pelaksanaan rujukan

tersebut.

1.01.02.1.01.02.

17.02.

PENINGKATAN PENGAWASAN

KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN

BERBAHAYA

22.502.500,00 16.665.000,00 74,06

Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak adanya kegiatan pendampingan dari Badan

Besar POM.

Page 29: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

29

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1.01.02.1.01.02.

21.01.

PENGKAJIAN PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT 190.564.000,00 121.450.500,00 63,73

Hal ini disebabkan karena kegiatan ini merupakan kegiatan pengolahan air limbah yang

tidak terlaksana karena dana pengolahan ini dipindahkan ke BLUD Puskesmas.

1.01.02.1.01.02.

21.03.

SOSIALISASI KEBIJAKAN

LINGKUNGAN SEHAT 65.277.500,00 51.812.500,00 79,37

Hal ini disebabkan kegiatan ini merupakan kegiatan pemeriksaan air minum pada

laboratorium yang tidak dapat dilaksanakan karena laboratoriumnya rusak.

1.01.02.1.01.02.

22.01.

PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG

NYAMUK 54.805.000,00 28.547.200,00 52,09

Hal ini disebabkan kegiatan fogging dilaksanakan apabila ada kasus.Pada Tahun 2018

terjadi penurunan kasus, yaitu 219 kasus pada Tahun 2017 menjadi 52 kasus pada Tahun

2018 dan hanya 1 lokasi yang memenuhi indikasi untuk dilakukan fogging sesuai SOP.

1.01.02.1.01.02.

23.03.

PEMBANGUNAN DAN

PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

42.462.000,00 21.273.000,00 50,10

Hal ini disebabkan kegiatan lembur pengelolaan perpustakaan puskesmas tidak bisa

direalisasikan karena perpustakaan pada puskesmas tanjung pati tidak dimanfaatkan

secara maksimal.

1.01.02.1.01.02.

25.23.

MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN 35.370.000,00 18.705.000,00 52,88

Hal ini disebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk

sosialisasi pengadaan peralatan medis.

1.01.02.1.01.02.

28.01.

KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN

MASYARAKAT 3.986.543.200,00 3.156.872.717,00 79,19

Hal ini disebabkan terdapat pengurangan pembayaran klaim pada BPJS karena adanya

dana DBHCHT yang diberikan untuk Dinas Kesehatan.

1.01.02.1.01.02.

32.27. JAMINAN PERSALINAN 3.842.400.000,00 2.388.217.901,00 62,15

Hal ini disebabkan pasien atau ibu hamil yang akan berobat sudah memiliki jaminan

kesehatan seperti JKN sehingga jumlah pasien yang menggunakan Jampersal berkurang.

1.01.02. 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.

28.05.

KEMITRAAN PENINGKATAN

KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 845.450.000,00 592.600.000,00 70,09

Hal ini disebabkan reveral dokter spesialis syaraf di RSUD Suliki yang awalnya

direncanakan bulan Januari s/d Desember 2018,dokter yang ditunjuk tidak bisa

melanjutkan pelayanan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan.

1.01.1.01.02.01.

02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 615.450.000,00 446.224.150,00 72,50

Hal ini disebabkan anggaran yang disediakan terlalu besar,selisih anggaran dengan

realisasi dirubah ke kegiatan lain namun anggaran perubahan yang diusulkan tidak dapat

terealisasikan.

1.01.1.01.02.01.

18.

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH 62.844.000,00 44.078.500,00 70,14

Hal ini disebabkan karena kegiatan Konsultasi yang direncanakan jadwalnya

berbarengan dengan kegiatan lain.

Page 30: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

30

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.

30.03.

PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA AIR BERSIH

PERDESAAAN

2.362.372.000,00 1.505.007.650,00 63,71

Hal ini disebabkan terdapat satu paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

1.01.03.1.01.03.

30.05.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAAN 1.224.075.000,00 943.408.000,00 77,07

Hal ini disebabkan terdapat kesalahan penulisan 2 nama nagari pada DPA dan kurangnya

anggaran pembangunan jembatan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

1.01.03.1.01.03.

35.03.

SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG

RENCANA TATA RUANG

52.569.000,00 23.861.750,00 45,39

Hal ini disebabkan Ranperda RTRW yang sudah disusun tidak diselesaikan dan ditetapkan karena

berdasarkan aturan dari Pemerintah Pusat semua RTRW tersebut diasistensikan dan dibahas ulang

dengan Pemerintah Pusat sebagai imbasnya RTRW belum bisa disosialisasikan.

1.01.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.

20.08.

PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

86.054.000,00 35.098.000,00 40,79

Hal ini disebabkan karena banyak barang yang akan dibeli tidak mempunyai sertifikat

keasliannya yang merupakan syarat mutlak dalam pengadaan barang.

1.01.06.01 DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.

16.08.

PENYUSUNAN KEBIJAKAN

PELAYANANDAN REHABILITASI

SOSIAL BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

168.448.451,00 101.028.986,00 59,98

Hal ini disebabkan verifikasi data BDT (basis data terpadu) tidak terlaksana sehingga

Honorarium juga tidak diberikan.

1.01.06.1.01.06.

21.01.

PENINGKATAN PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 63.134.400,00 9.291.000,00 14,72

Hal ini disebabkan sosialisasi untuk karang taruna tidak dapat dilaksanakan sehubungan

kegiatan karang taruna tingkat nagari kecamatan maupun di tingkat kabupaten belum

aktif secara keseluruhan maka kegiatan sosialisasi direncanakan akan dilaksanakan di

tingkat kabupaten pada APBD perubahan Tahun 2018 dikarenakan APBD perubahan

tidak terlaksana maka sosialisasi untuk karang taruna ini tidak dapat dilaksanakan.

1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.

15.01.

PENYUSUNAN KEBIJAKAN

MANAJEMEN PENGELOLAAN

SAMPAH

87.305.000,00 36.066.824,00 41,31

Hal ini disebabkan Tupoksi pengelolaan sampah belum sepenuhnya di Dinas

Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman sebagian berada di Dinas Pu.

1.02.05.1.02.05.

16.03.

PEMANTAUAN KUALITAS

LINGKUNGAN 445.783.600,00 147.195.650,00 33,02

Hal ini disebabkan lelang sudah dilaksanakan tetapi tidak ada penawar dan mengingat

waktu yang tersisa kegitan ini tidak mungkin dilaksanakan.

1.02.05.1.02.05.

16.14.

PENINGKATAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM 466.839.900,00 233.580.503,00 50,03

Page 31: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

31

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Hal ini disebabkan persyaratan kelembagaan UKMnya tidak dipenuhi dan lokasi

pembuatan IPAL tidak efektif.

1.02.05.1.02.05.

17.14.

PENINGKATAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SDA

140.670.000,00 106.087.112,00 75,42

Hal ini disebabkan makan minum tim verifikasi kalpataru tidak dicairkan karena Tahun

2018 tim verifikasi provinsi dan nasional tidak jadi turun ke Kabupaten Lima Puluh Kota

sehingga hadiah untuk pemenang kalpataru Tahun 2018 juga tidak jadi di cairkan.

1.02.05.1.02.05.

20.03.

PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH

PADAT DAN LIMBAH CAIR 16.291.650,00 11.521.525,00 70,72

Hal ini disebabkan dari target empat kali pengujian limbah yang direncanakan hanya satu

kali yang bisa terlaksanakan yakni Limbah PTPN VI Pangkalan karena RSUD Adnan

Darwis Suliki Tahun 2018 sedang bermasalah sehingga tidak mungkin untuk

dilaksanakan uji.Sementara uji yang lain diharapkan adanya kasus kasus limbah yang

masuk.

1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

02.07.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR 96.500.000,00 0,00 0,00

Hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam penganggaran dimana seharusnya

penganggaran di belanja modal ternyata teranggarkan di barang dan jasa.

02.07.01.15.01.

PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN

ORGANISASI MASYARAKAT

PERDESAAN

401.363.408,00 127.754.500,00 31,83

Hal ini disebabkan untuk kegiatan kader dananya juga dianggarkan di Nagari sehingga

yang dianggarkan di DPMDN seperti konsumsi dan hadiah tidak dapat di realisasikan.

02.07.01.15.15. TEMU WICARA LEMBAGA ADAT SE-

KAB.LIMA PULUH KOTA 51.482.530,00 33.149.500,00 64,39

Hal ini disebabkan kurang matangnya persiapan dan perencanaan dalam koordinasi dan

sinkronisasi antar lembaga.

1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.02.08.1.02.08.

01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT

MENYURAT 2.520.000,00 1.995.000,00 79,17

Hal ini disebabkan realisasi fisik sudah mencapai 100% dana yang berlebih tidak bisa

dipindahkan ke kegiatan lain karena tidak adanya perubahan anggaran 2018.

08.1.02.08.01.0

2.42.

REHABILITASI SEDANG/BERAT

GEDUNG KANTOR 75.000.000,00 48.400.000,00 64,53

Hal ini disebabkan direncanakan sisa dana di manfaatkan untuk pembuatan rak

arsip,namun karena tidak adanya APBD perubahan kegiatan tersebut tidak dapat

terealisasikan.

1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

02.09.01.17.11. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

BASE PELAYANAN JASA ANGKUTAN 18.033.000,00 9.365.500,00 51,94

Page 32: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

32

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Hal ini disebabkan karena kegiatan evaluasi terhadap kinerja empat perusahaan angkutan kota ke

Kabupaten Lima Puluh kota tidak tercapai, kendalanya adalah pegawai yang melakukan evaluasi

dan survey lapangan bidang angkutan hanya berjumlah lima orang.

02.09.01.19.09. PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR

KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN 24.367.500,00 13.007.500,00 53,38

Hal ini disebababkan banyaknya siswa yang tidak hadir untuk mengikuti kegiatan pemilihan

pelajar pelopor lalu lintas jalan karena pemberitahuan melalui surat ke sekolah-sekolah banyak

sekolah masih libur.

1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

0.1.02.10.01.01.

02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 132.000.000,00 83.001.244,00 62,88

Hal ini disebabkan tingkat pemakaian arus listrik tidak dapat diprediksi karena jenis

peralatan terus bertambah setiap waktu.

0.1.02.10.01.05.

03.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

10.300.000,00 7.545.000,00 73,25

Hal ini disebabkan pembayaran kontribusi terlalu besar sedangkan dana tidak mencukupi

untuk mengikuti bimbingan teknis.

0.1.02.10.01.15.

02.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

JARINGAN KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

648.407.000,00 366.820.076,00 56,57

Hal ini disebabkan setelah dilakukan pendataan dan survey keseluruh lokasi,tidak ada

perusahaan yang sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.

0.1.02.10.01.16.

02.

PEMBINAAN SARANA KOMINFO DAN

TELKOM 326.061.750,00 19.349.667,00 5,93

Hal ini disebabkan lelang SPSE dinyatakan sebagai lelang gagal oleh ULP karena jumlah

peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 peserta.dan menimbang

waktu yang tersisa proses pelelangan ulang tidak mungkin maka kegiatan tersebut di

tunda 2019.

0.1.02.10.01.18.

02.

PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

80.196.000,00 59.381.500,00 74,05

Hal ini disebabkan perencanaan akan dilaksanakan 7 hari tapi pada pelaksanaannya

hanya 3 hari sehingga beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan pada pekan budaya

tersebut tidak bisa dilaksanakan.

1.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.02.13.01. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

1.02.13.1.02.13.

01.01.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.340.000,00 38.806.263,00 77,09

Hal ini disebabkan karena aktivitas sekarang lebih banyak menggunakan email dan

Whatsappot sehingga otomatis pemakaian listrik berkurang.

3.1.02.13.01.02.

22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR 98.000.000,00 34.785.000,00 35,49

Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran perubahan yang ada hanya pergeseran yang

dapat cair pada minggu pertama bulan desember Tahun 2018 sehingga kegiatan tidak

Page 33: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

33

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

bisa dilaksanakan.

3.1.02.13.01.20.

14.

PEMBINAAN OLAHRAGA YANG

BERKEMBANG DI MASYARAKAT 602.275.900,00 316.594.500,00 52,57

Hal ini disebabkan kegiatan hibah tidak dapat dilaksanakan karena rekening belanja

hibah tidak sesuai dengan perbup no 21 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Perbup

no 39 Tahun 2018 tentang belanja hibah.

3.1.02.13.01.21.

02.

PENINGKATAN PEMBANGUNAN

SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

2.932.448.000,00 858.593.000,00 29,28

Hal ini disebabkan kegiatan hibah tidak dapat dilaksanakan karena rekening belanja

hibah tidak sesuai dengan perbup no 21 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Perbup

no 39 Tahun 2018 tentang belanja hibah.

2.1.02.13.01.16.

02.

PENINGKATAN PEMBANGUNAN

SARANA DAN PERASARANA

PARIWISATA

3.065.731.600,00 1.647.026.971,00 53,72

Hal ini disebabkan adanya kelalaian dari rekanan yang pekerjaaannya pembuatan jalur

jalan kaki dan pembangunan gerbang objek wisata.

1.02.14.01. PERPUSTAKAAN

.17.1.02.17.01.0

1.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.000.000,00 14.449.742,00 68,81

Hal ini disebabkan kegiatan ini realisasinya tidak bisa di prediksi sehingga terjadi

kelebihan dana.

.17.1.02.17.01.1

5.05.

PENYEDIAAN BANTUAN

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

DAN MINAT BACA DI DAERAH

118.878.000,00 6.240.000,00 5,25

Hal ini disebabkan berhubung kekurangan tenaga untuk melakukan kegiatan tersebut

kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena jika dilaksanakan ada kekhawatiran sppd

ganda.

2.xx.01.01 DINAS PERIKANAN

.01.2.xx.01.01.2

3.01.

KAJIAN OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN

PRODUKSI PERIKANAN

263.263.825,00 182.541.700,00 69,34

hal ini disebabkan kegiatan los pasar ikan dangung dangung terletak pada rekening

belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.tapi setelah di teliti ternyata pasarnya

termasuk asset pemerintah daerah sehingga rekeningnya harus dipindahkan ke belanja

modal dan akan dilaksanakan pada DPA perubahan ternyata perubahan APBD tidak

dapat dilaksanakan.

2.xx.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

3.2.xx.03.01.01.

02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 194.400.000,00 92.355.257,00 47,51

Hal ini disebabkan karena umumnya pemakaian listrik,air dan internet diperuntukkan

bagi 2 kantor,13 BPP dan 3 unit gedung EX Balai Benih .Dengan tidak aktifnya balai

benih maka kegiatan yang membutuhkan listrik di 3 tempat ini cenderung menurun.

3.2.xx.03.01.01.

15.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

8.450.000,00 4.350.000,00 51,48

Page 34: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

34

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Hal ini disebabkan menurunnya event atau peliputan media masa pada Tahun 2018.

3.2.xx.03.01.02.

22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR 22.760.000,00 0,00 0,00

Hal ini disebabkan kondisi kantor masih dalam keadaan baik dan tidak ada kebutuhan

perbaikan/pemeliharaan yang mendesak sehingga tidak ada pemeliharaan gedung kantor

pada Tahun 2018.

3.2.xx.03.01.02.

24.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 129.813.000,00 63.475.467,00 48,90

Hal ini disebabkan karena anggaran untuk BBM Kepala Dinas tidak terpakai karena

kekosongan jabatan,sehingga tidak bisa di realisasikan.

3.2.xx.03.01.02.

28.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN GEDUNG KANTOR 18.010.000,00 8.600.000,00 47,75

Hal ini disebabkan dari pemeliharaan jaringan dan genset yang tidak dilakukan karena

pada tahun ini ada pengadaan generator listrik.

3.2.xx.03.01.19.

03.

PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL

PERTANIAN/PERKEBUNAN 320.279.500,00 193.608.200,00 60,45

Hal ini disebabkan kegiatan pengadaan bantuan hibah bibit tanaman perkebunan yang

dilakukan melalui pihak ketiga hanya dapat dilakukan untuk pengadaan kopi arabika

varietas sigarar

3.2.xx.03.01.16.

03.

PENINGKATAN KEMAMPUAN

LEMBAGA PETANI 227.149.000,00 88.237.500,00 38,85

Hal ini disebabkan 4 kegiatan IPDMIP yang tidak dapat dilaksanakanan, sesuai petunjuk

pelaksanaan kegiatan IPDMIP yang dikeluarkan oleh kementrian pertanian.

2.xx.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

.03.2.xx.03.02.0

1.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 103.985.000,00 49.806.738,00 47,90

Hal ini disebabkan jaringan internet di rencanakan 6 UPT tetapi terealisasi 1 UPT air dan

listrik tidak terprediksi realisasinya.

3.xx.01.01. INSPEKTORAT.

.01.3.xx.01.01.0

1.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.360.000,00 30.989.188,00 68,32

Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan dalam perencanaan

.01.3.xx.01.01.0

1.07.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI

KEUANGAN 237.014.000,00 185.980.000,00 78,47

Hal ini disebabkan honor PPTK dianggarkan untuk 5 orang yang terealisasi hanya untuk

1 orang karena di dalam pedum PPTK hanya boleh 1 orang yaitu sekretaris.

.01.3.xx.01.01.0

1.15.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

3.000.000,00 2.350.000,00 78,33

Hal ini desebabkan awalnya direncanakan 3 koran harian dan 1 tabloid ternyata

realisasinya hanya satu koran.

.01.3.xx.01.01.2

0.28.

PELAKSANAAN TUNTUTAN

PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI

11.967.000,00 0,00 0,00

Hal ini disebabkan belum ditetapkannya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah

Page 35: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

35

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

.01.3.xx.01.01.2

1.01.

PELATIHAN PENGEMBANGAN

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

43.569.450,00 16.980.375,00 38,97

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan pada Tahun 2018 berupa BIMTEK Workshop dan sosialisasi

banyak dilakukan oleh pihak lain/instansi lain seperti dari BPKP,BPK,KPK sehingga

tidak menggunakan dana inspektorat.

.01.3.xx.01.01.2

1.09.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH 177.690.000,00 40.292.500,00 22,68

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan saber pungli oleh tim saber pungli

Kabupaten Lima Puluh kota hanya satu kali rapat/pertemuan dan perjalanan dinas untuk

penyampaian laporan bulanan unit pemberantasan pungli (UPP) Kabupaten Lima Puluh

Kota ke Unit UPP Privinsi di Padang satu kali dalam satu tahun.

.01.3.xx.01.01.2

3.01.

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI

TERHADAP LAYANAN PUBLIK 93.245.000,00 38.253.500,00 41,02

Hal ini disebabkan karena penggunaan anggaran hanya untuk belanja modal pengadaan

komputer dan kelengkapannya yang direncanakan untuk server aplikasi tindak

lanjut.sedangkan aplikasi dan jasa tenaga ahli aplikasi TLHP sudah disediakan oleh

Dinas Kominikasi dan informatika dan BPKP.

3.xx.02.01 BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

.3.xx.02.01.01.0

2.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 133.240.000,00 99.520.175,00 74,69

Hal ini disebabkan adanya dana penambahan jaringan yang mana pada prinsipnya

penambahan jaringan tidak perlu dilaksanakan karena telah diakomodir oleh Dinas

Kominfo.

.3.xx.02.01.01.0

7.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI

KEUANGAN 232.020.000,00 169.210.000,00 72,93

Hal ini disebabkan anggaran untuk tenaga harian lepas tidak direalisasikan karena

personil yang berkompeten untuk itu belum ada.

.3.xx.02.01.05.0

1.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

FORMAL 37.715.000,00 14.719.600,00 39,03

Hal ini disebabkan efisiensi penggunaan anggaran serta minimnya kesempatan Bimtek

ASN dari Instansi yang kompeten,

.3.xx.02.01.18.0

5.

KOORDINASI PENINGKATAN

PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF 258.719.900,00 138.094.309,00 53,38

Hal ini disebabkan karena pekerjaan penyusunan pengkajian aspek teknis(infrastruktur

dan pertanian), sosial.ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat Daerah

irigasi yang mempunyai anggaran yang lebih besar.Namun realisasi fisik 95% karena

secara keseluruhan persiapan administrasi untuk kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.

.3.xx.02.01.22.0

2.

PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI

DAERAH 12.447.000,00 9.452.000,00 75,94

Hal ini disebabkan semua proses pelaksanaan penyusunan buku indikator ekonomi

Daerah telah dilaksanakan dan disusun oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota,namun

biaya cetak tidak terealisasikan karena menunggu data yang disusun BPS Kabupaten

Page 36: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

36

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Lima Puluh Kota,

3.xx.03.01 BADAN KEUANGAN

3.xx.03.3.xx.03.

01.05.02.

SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 17.385.000,00 8.855.500,00 50,94

Hal ini disebabkan tidak terlaksananya sosialisasi pelaksanaan non tunai.

3.xx.03.3.xx.03.

01.05.03.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

32.622.000,00 14.368.000,00 44,04

Hal ini disebabkan tidak terlaksananya bimbingan teknis BLUD.

: 3.xx.04.01.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

3.xx.04.3.xx.04.

01.31.01.

PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN

KARIR PNS 629.062.500,00 416.371.936,00 66,19

Hal ini disebabkan pada DPA pergeseran direncanakan akan dilaksanakan uji

kompetensi bagi JPT Pratama,namun karena keterbatasan waktu kegiatan ini tidak

terlaksana.Dalam pelaksanaan seleksi JPT pratama rencana awal juga akan bekerja sama

dengan BKN,akan tetapi sesuatu dan lain hal dalam melaksanaan bekerjasama dengan

Universitas Negeri Padang,indeks pelaksanaan UNP jauh lebih murah karena tidak

menerapkan penerimaan negara bukan pajak.

3.xx.04.3.xx.04.

01.31.24.

PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN

SISTEM ELEKTRONIK 48.301.000,00 36.708.800,00 76,00

Hal ini disebabkan kegiatan sosialisasi dialihkan menjadi kegiatan bimtek dan

dibayarkan pada kegiatan penyelenggaraan diklat teknis,fungsional dan kepemimpinan.

4.xx.01.01. SEKRETARIAT DAERAH

4.xx.01.4.xx.01.

01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 178.943.075,00 128.146.000,00 71,61

Hal ini disebabkan kegiatan ini dianggarkan untuk honor PHL sebanyak 8 orang pada awal Tahun

2 orang PHL mengundurkan diri

4.xx.01.4.xx.01.

01.02.22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR 581.140.000,00 407.167.600,00 70,06

Hal ini disebabkan pemeliharaan gedung untuk ex. Kantor Tanaman Pangan tidak terlaksana

karena masih tercatat aset pada Provinsi ,belum adanya penyerahannya ke Kabupaten Lima Puluh

Kota.

4.xx.01.4.xx.01.

01.02.40.

REHABILITASI SEDANG/BERAT

RUMAH JABATAN 315.165.500,00 108.286.000,00 34,36

Hal ini disebabkan pemeliharaan gedung untuk ex. Dinas Pertanian tidak terlaksana karena masih

tercatat aset pada Provinsi ,belum adanya penyerahannya ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan

biaya pengadaan rehab gedung ex Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh tidak

mencukupi dari anggaran yang tersedia

4.xx.01.4.xx.01.

01.16.01.

DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-

TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/

ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN

MASYARAKAT

40.338.550,00 0,00 0,00

Hal ini disebabkan tidak dapat memenuhi target kinerja peserta 400 orang yang dapat

mempengaruhi penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)

Page 37: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

37

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

4.xx.01.4.xx.01.

01.28.05.

PRINGATAN HARI BESAR ISLAM

(PHBI) 82.271.325,00 56.895.500,00 69,16

Hal ini disebabkan jasa penceramah dan biaya makan minum pada awalnya dianggarkan untuk

pencermah di Luar Kabupaten Lima Puluh kota namun dalam pelaksanaannya penceramah

didatangkan dari dalam Kabupaten Lima Puluh kota dan kegiatan makan minum menyesuaikan

dengan kehadiran peserta.

1.01.06.4.xx.01.

01.21.03.

PENINGKATAN KUALITAS SDM

KESEJAHTERAAN SOSIAL 36.231.000,00 20.542.500,00 56,70

Hal ini disebabkan pelaksanaan wirid dan senam pagi tidak terlaksana sesuai target awal dimana

wirid target awal 22 kali terlaksana hanya 17 kali sedangkan senam pagi target awal 22 kali

terlaksana 21 kali dikarenakan bertepatan pada hari libur Nasional dan bertetapan dengan kegiatan

lain.

3.xx.01.4.xx.01.

01.20.35.

PENILAIAN DAN PENYELESAIAN

PERMASALAHAN PENGADAAN

BARANG/JASA

20.442.200,00 0,00 0,00

Hal ini disebabkan karena tidak ada permasalahan hukum dalam pemilihan penyedia barang/ jasa

(proses tender) yang harus diselesaikan.

4.xx.02.01. SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

4.xx.01.4.xx.02.

01.26.05.

PUBLIKASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 18.030.000,00 9.830.000,00 54,52

Hal ini disebabkan belum semua Perda inisiatif yang dicetak karena Perda belum final atau belum

diterima dari bagian hukum PEMDA.

4.xx.02.4.xx.02.

01.02.20.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

RUMAH JABATAN 176.131.150,00 63.022.200,00 35,78

Hal ini disebabkan tidak terlaksananya perbaikan di rumah dinas ketua akibat tidak adanya

kejelasan objek yang akan diperbaiki.

4.xx.02.4.xx.02.

01.15.02.

HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI

DENGAN PEJABAT PEMERINTAH

DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT

TOKOH AGAMA

136.487.000,00 19.197.000,00 14,07

Hal ini disebabkan kegiatan ini berdasarkan permintaan masyarakat dan hearing hanya diterima

untuk 1 kali kegiatan.

4.xx.02.4.xx.02.

01.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 376.474.950,00 274.040.000,00 72,79

Hal ini disebabkan kurang efektifnya pelaksana paripurna Tahun 2018 sehingga menyebabkan

rendahnya realisasi/penyerapan anggaran.

5.xx.01.01 KECAMATAN GUNUANG OMEH

.02.07.5.xx.01.0

1.17.02.

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PEMBANGUNAN DESA 6.300.000,00 3.150.000,00 50,00

Hal ini disebabkan karena musrembang yang dianggarkan akan dilaksanakan dua kali

setahun ternyata mesrembang hanya dilaksanakan hanya satu kali.

5.xx.01.02 KECAMATAN BUKIK BARISAN

.xx.01.5.xx.01.0

2.01.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.300.000,00 1.420.640,00 43,05

Hal ini disebabkan karena belajan air dan listrik tidak dapat diperkirakan realisasi

penggunaanya setiap bulan sehingga banyak sisa anggaran yang tidak terserap dalam

realisasi sampai dengan Desember 2018,

Page 38: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

38

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

.xx.01.5.xx.01.0

2.02.09.

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR 5.000.000,00 0,00

Hali ini disebabkan belanja peralatan tersebut tidak mencukupi pengadaan peralatan

yang akan diadakan yaitu jaringan Internet Kantor Camat yang diperkirakan sebanyak 15

juta.

5.xx.01.04 KECAMATAN GUGUAK

5.xx.01.5.xx.01.

04.36.01.

BIMBINGAN SUPERVISI DAN

PENGAWASAN PENYUSUNAN APB-

NAGARI LAPORAN KEUANGAN

NAGARI, LKPJ DAN PUBLIK

24.233.000,00 17.408.000,00 71,84

Hal ini disebabkan adanya anggaran pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan APB

Nagari yang tidak terlaksana disebabkan persiapan pelaksanaan dalam menetapkan

narasumber yang direncanakan berasal dari Diklat Baso tidak dapat dihadirkan karena

jadwal yang tersedia bentrok dengan kegiatan lain.

5.xx.01.09 KECAMATAN LAREH SAGO

HALABAN

1.5.xx.01.09.01.

02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.680.000,00 11.274.459,00 57,29

Hal ini disebabkan pada saat penganggaran diperkirakan ada kenaikan pembebanan

biaya rekening.

1.5.xx.01.09.36.

01.

BIMBINGAN SUPERVISI DAN

PENGAWASAN PENYUSUNAN APB-

NAGARI LAPORAN KEUANGAN

NAGARI, LKPJ DAN PUBLIK

39.185.000,00 21.880.000,00 55,84

Hal ini disebabkan pada saat penganggaran direncanakan kegiatan ini memakai

narasumber dari provinsi saat pelaksanaannya ada beberapa kendala tidak bisa memakai

narasumber dari provinsi.

7.5.xx.01.09.15.

01.

PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN

ORGANISASI MASYARAKAT DESA 146.295.000,00 102.827.500,00 70,29

Hal ini disebabkan ada kegiatan adan pilwanag yang direncanakan yang akhirnya hanya

dilakukan paw saja yang dananya di nagari.

7.5.xx.01.09.17.

02.

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PEMBANGUNAN DESA 32.570.000,00 20.532.500,00 63,04

Hal ini disebabkan pada saat penganggaran direncanakan akan dilaksanakan dua kali tapi

pada kegiatan kedua kalinya sudah difasilitasi oleh Nagari.

Hal ini disebabkan waktu pelaksanaan pembinaaan tim evaluasi perkembangan nagari

tidak sesuai waktu yang ditetapkan dalam DPA.

5.xx.01.12 KECAMATAN PANGKALAN KOTO

BARU

5.xx.01.5.xx.01.

12.01.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.310.000,00 12.705.454,00 35,98

Hal ini disebabkan awal pengangaran dianggarkan untuk peningkatan kualitas jaringan

internet dengan pemasangan indihome dan ternyata untuk pemasangan indihome di

Kecamatan pangkalan belum dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan optic dan

rencananya akan diupayakan pada Perubahan APBD ternyata Pemda tidak melakukan

APBD Perubahan.

Page 39: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

39

Dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) OPD yang berbelanja melebihi

Penganggaran yaitu:

No. OPD Rekening Kegiatan Kelebihan

Belanja

1. Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

1.01.01.1.01.01.16.53

.523.49.08

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan tempat Ibadah

625.000,00

1.01.01.1.01.01.16.54

.523.49.19

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung

Perpustakaan

1.985.000,00

2. Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja

2.xx.07.1.02.01.19.02

.5.2.3.49.27

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat

kerja lainnya

137.000,00

3. Dinas Pariwisata

Pemuda dan

olahraga

1.02.13.1.02.13.16.01

.5.2.2.01.13

Belanja Penghargaan

(Tropi,Plakat.Tabanas,alat

elektronik

500.000,00

Dalam hal Belanja melebihi anggaran tersebut maka OPD yang terkait telah melakukan

pengembalian belanja ke rekening Kas Daerah (Rekening Penerimaan 202) dengan rincian

sebagai berikut:

No. OPD Kegiatan Jumlah Belanja

Melebihi

Anggaran

Tanggal Penerimaan di

Kas Daerah

1. Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Belanja Modal

Pengadaan Bangunan

tempat Ibadah

625.000,00 17 Januari 2018

Belanja Modal

Pengadaan Bangunan

Gedung Perpustakaan

1.985.000,00 17 Januari 2018

2. Dinas

Perindustrian dan

Tenaga Kerja

Belanja Modal

Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat kerja

lainnya

137.000,00 9 Januari 2018

3. Dinas Pariwisata

Pemuda dan

olahraga

Belanja Penghargaan

(Tropi,Plakat.Tabanas,

alat elektronik

500.000,00 16 Januari 2018

Page 40: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

40

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas Aset,

Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) dalam

Tahun Anggaran 2018 adalah Badan Keuangan (BK). Sesuai dengan fungsi tersebut, unit

kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan

menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan

pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi

atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai entitas pelaporan, maka laporan keuagan yang disusun oleh Badan Keuangan

selaku SKPKD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

a. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gabungan

dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan

SKPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan realisasi Anggaran menyajikan informasi

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan

SKPKD/PPKD. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Page 41: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

41

d. Laporan Operasional.

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah

ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah, untuk

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional

terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan

perasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

adalah basis akuntansi akrual.

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-

LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima

di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas

dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki

fungsi perbendaharaan.

b. Basis kas juga digunakan dalam penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(LPSAL). Demikian juga dengan Laporan Arus Kas, menggunakan basis kas.

c. Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

d. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk

Page 42: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

42

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.

e. Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Lima puluh Kota adalah sebagai berikut:

a. Kas Dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan

investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas

dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika

investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal

perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai

rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga

termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab

Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan

seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola

oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus

dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor

ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh

saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank

maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke

Page 43: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

43

Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh

penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup

kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening

bendahara penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo

uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab OPD yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo

uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta

menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

b. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain

termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya

kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau

retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya

lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya

penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang

tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan

disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang

jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang

jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan

neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam

kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan

angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu

sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat

penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan

jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum

atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan

keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban

untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan

(TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Page 44: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

44

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar

disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.

Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan

kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR.

TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar

TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah

Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan

saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian

dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga:

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang

di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga

pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito

berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang

secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan

lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya

tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi

tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan

Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan

(saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan

tersebut.

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki

pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan

menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

f. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga

pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka

Page 45: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

45

memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara

lain biaya apraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan

bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan

bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya

konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian

Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka

nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

h. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap

tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai

siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap

digunakan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi,

dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi,

dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap

pakai.

j. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya

yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan

dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh

metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara

swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya

yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan

tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola

diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan

jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka

komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

Page 46: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

46

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat

penyelesaian pekerjaan;

2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan

pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

b. Diterima oleh OPD; atau

c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik

sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitif

oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran

setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Page 47: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

47

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas

Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan

hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum

daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang

tertulis di atas.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak

didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan

operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya

waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu

besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya

penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam

menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap

penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu

informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi

yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan

aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi

melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan

masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat

aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode

penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method)

dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun

pengeluaran + 1.

Page 48: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

48

4.4.6 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan

yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode

sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis

ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan

dalam periode berjalan.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan

laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang

bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan

laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan

penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-

lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka

dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun

mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas

dan akun ekuitas.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah

(normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara

berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada

saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan

mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Page 49: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

49

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Laporan realisasi pendapatan dan belanja Tahun 2018 terlampir pada Lampiran 1.

5.1.1. Pendapatan LRA Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1.257.168.413.662,03 1.275.862.309.267,64

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun anggaran 2018, anggaran Pendapatan sebesar

Rp1.274.660.034.522,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.257.168.413.662,03 atau 98,63%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp1.275.862.309.267,64

realisasi pendapatan pada Tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar Rp18.693.895.605,61 atau

sebesar 1,47%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2018 dan 2017 dijelaskan

pada tabel di bawah ini:

Tabel V . 1 . 1 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n Ta h un 2 018 d an 2 01 7

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) – LRA 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03 84,11 119.771.917.448,64

2. Pendapatan Transfer –

LRA 1.183.604.058.422,00 1.180.687.551.730,00 99,75 1.154.770.087.419,00

3.

Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah –

LRA

3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,29 1.320.304.400,00

Total 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03 98,63 1.275.862.309.267,64

Adapun rincian realisasi pendapatan per-OPD Tahun 2018 dijelaskan pada tabel di bawah

ini:

Tabel V . 1 . 2 Re al i s as i Pe n da pat an Ta h un 2 0 18 pe r -O P D

NO SKPD ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

1. Dinas Kesehatan 16.034.792.000,00 13.686.826.961,00

2. RSUD dr.Achmad Darwis 22.384.867.000,00 21.851.611.148,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00

4. Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00

5. Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00

Page 50: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

50

NO SKPD ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

6. Dinas Komunikasi dan Informatika 73.000.000,00 0,00

7. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 28.420.000,00 0,00

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu

Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00

9. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00

10. Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00

11. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 166.000.000,00 112.321.214,00

12. PPKD 1.187.343.975.422,00 1.183.727.571.366,00

13. Badan Keuangan 43.900.935.100,00 34.477.799.282,03

14. Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00

15. Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00

16. Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00

17. Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00

18. Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00

19. Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00

20. Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00

21. Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00

22. Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00

23. Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00

24. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00

25. Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00

26. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00

27. Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00

JUMLAH 1.274.660.034.522,00 1.257.168.413.662,03

A. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

73.440.842.296,03

119.771.917.448,64

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2018 adalah sebesar Rp73.440.842.296,03 atau

84,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp87.316.059.100,00.

Tabel V . 1 . 3 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n A sl i Da e r ah Ta h un 2 018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Pendapatan Pajak Daerah –

LRA 23.500.000.000,00 20.369.954.187,00 86,68 17.667.233.262,50

2. Pendapatan Retribusi Daerah

– LRA 6.933.706.000,00 4.986.250.191,00 71,91 4.495.398.501,35

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan – LRA

2.957.700.000,00 2.425.073.057,00 81,99 2.422.004.149,00

Page 51: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

51

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

4. Lain-lain PAD Yang Sah –

LRA 53.924.653.100,00 45.659.564.861,03 84,67 95.187.281.535,79

Total 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03 84,11 119.771.917.448,64

Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah per-OPD Tahun 2018 dijelaskan pada

tabel di bawah ini:

Tabel V . 1 . 4 Re al i s as i Pe n da pat an A sl i D ae r ah pe r -O P D

NO SKPD ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

1 Dinas Kesehatan 16.034.792.000,00 13.686.826.961,00

2 RSUD dr.Achmad Darwis 22.384.867.000,00 21.851.611.148,00

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00

4 Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00

5 Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00

6 Dinas Komunikasi dan Informatika 73.000.000,00 0,00

7 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 28.420.000,00 0,00

8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00

9 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00

10 Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00

11 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 166.000.000,00 112.321.214,00

12 Badan Keuangan 43.900.935.100,00 34.477.799.282,03

13 Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00

14 Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00

15 Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00

16 Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00

17 Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00

18 Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00

19 Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00

20 Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00

21 Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00

22 Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00

23 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00

24 Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00

25 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00

26 Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00

JUMLAH 87.316.059.100,00 73.440.842.296,03

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2018:

1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun

2018 adalah sebesar Rp20.369.954.187,00 atau sebesar 86,68% dari anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp23.500.000.000,00 Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak

daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Page 52: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

52

Tabel V . 1 . 5 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n P ajak Dae r ah

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Pajak Hotel – LRA 25.500.000,00 22.538.300,00 88,39 23.428.000,00

2. Pajak Restoran – LRA 1.503.725.790,00 912.892.889,00 60,71 885.977.950,00

3. Pajak Hiburan – LRA 30.000.000,00 6.900.000,00 23,00 21.114.000,00

4. Pajak Reklame – LRA 538.500.000,00 223.691.075,00 41,54 248.338.675,00

5. Pajak Penerangan Jalan –

LRA 11.410.326.723,00 11.813.595.845,00 103,53 10.322.110.121,00

6. Pajak Air Tanah – LRA 290.000.000,00 208.309.319,00 71,83 206.563.949,50

7. Pajak sarang burung walet-

LRA 500.000,00 0,00 0,00 0,00

8. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan – LRA 4.518.893.587,00 3.777.903.555,00 83,60 2.764.129.423,00

9.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan –

LRA

3.121.222.900,00 1.305.472.079,00 41,83 1.916.714.119,00

10.

Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

(BPHTB) – LRA

2.061.331.000,00 2.098.651.125,00 101,81 1.278.857.025,00

Total 23.500.000.000,00 20.369.954.187,00 86,68 17.667.233.262,50

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota pada Tahun

2018 adalah sebesar Rp4.986.250.191,00 atau sebesar 71,91% dari anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp6.933.706.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan

retribusi daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 6 Ang gar a n da n Re a l i sa s i Pe n dap ata n Re tr i b us i Dae r a h Ta h un

2018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

– LRA 1.925.060.000,00 1.447.218.000,00 75,18 1.377.495.500,00

2.

Retribusi Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan –

LRA

39.000.000,00 51.162.500,00 131,19 51.919.500,00

3. Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum – LRA 14.400.000,00 10.288.000,00 71,44 9.530.000,00

4. Retribusi Pelayanan Pasar –

LRA 28.420.000,00 0,00 0,00 83.272.050,00

5. Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor – LRA 708.335.000,00 494.655.000,00 69,83 394.014.000,00

6. Retribusi Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran-LRA 50.000.000,00 7.100.000,00 14,20 1.900.000,00

7. Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi-LRA 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Page 53: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

53

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah – LRA 1.246.051.000,00 683.209.500,00 54,83 721.675.000,00

9. Retribusi Terminal-LRA 515.952.000,00 426.016.300,00 82,57 442.873.924,00

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

– LRA 28.998.000,00 26.048.000,00 89,83 39.061.000,00

11. Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olah raga- LRA 1.600.000.000,00 1.623.625.000,00 101,48 951.870.000,00

12. Retribusi Penjualan Produk

Usaha Daerah-LRA 139.550.000,00 84.950.000,00 60,87 35.665.000,00

13. Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan – LRA 564.540.000,00 131.707.891,00 23,33 321.903.821,35

14. Retribusi Izin Trayek-LRA 400.000,00 270.000,00 67,50 270.000,00

15. Retribusi izin Gangguan-LRA 0,00 0,00 0,00 63.948.706,00

Total 6.933.706.000,00 4.986.250.191,00 71,91 4.495.398.501,35

Adapun rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per-OPD Tahun 2018 dijelaskan

pada tabel di bawah ini:

Tabel V . 1 . 7 Re al i s as i Pe n da pat an Re tr i b us i Dae r a h pe r - O PD

NO SKPD ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

1 Dinas Kesehatan 1.925.060.000,00 1.447.218.000,00

2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 893.000.000,00 392.937.500,00

3 Dinas Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 7.100.000,00

4 Dinas Perhubungan 1.273.085.000,00 963.277.300,00

5 Dinas Komunikasi dan Informatika 73.000.000,00 0,00

6 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 28.420.000,00 0,00

7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 390.000.000,00 83.453.080,00

8 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.606.120.000,00 1.632.365.000,00

9 Dinas Perikanan 280.400.000,00 145.000.000,00

10 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 90.000.000,00 87.360.000,00

11 Badan Keuangan 89.181.000,00 139.388.500,00

12 Sekretariat Daerah 60.900.000,00 39.896.000,00

13 Kecamatan Gunung Omeh 9.500.000,00 3.908.000,00

14 Kecamatan Bukit Barisan 10.500.000,00 1.530.000,00

15 Kecamatan Suliki 11.000.000,00 4.450.400,00

16 Kecamatan Guguak 13.500.000,00 7.483.615,00

17 Kecamatan Mungka 14.000.000,00 1.620.135,00

18 Kecamatan Akabiluru 12.000.000,00 0,00

19 Kecamatan Payakumbuh 12.600.000,00 3.634.730,00

20 Kecamatan Luak 15.340.000,00 3.904.080,00

21 Kecamatan Lareh Sago Halaban 12.200.000,00 1.300.860,00

22 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 10.500.000,00 8.826.008,00

Page 54: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

54

NO SKPD ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

23 Kecamatan Harau 28.000.000,00 7.903.308,00

24 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 12.500.000,00 969.675,00

25 Kecamatan Kapur IX 12.900.000,00 2.724.000,00

JUMLAH 6.933.706.000,00 4.986.250.191,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.425.073.057,00 atau

sebesar 81,99% dari anggaran sebesar Rp2.957.700.000,00 yang telah ditetapkan. Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2018 adalah Bagian Laba atas

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA. Adapun Rinciannya

sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 8 B agi an Lab a a ta s Pe nye r t aan M odal pad a P e r usa haa n M i l i k

Dae r ah/ B UM D – L RA

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Deviden Bank Nagari 2.807.700.000,00 2.395.010.106,00 85,30 2.390.443.278,00

2. Deviden BPR/LPN 150.000.000,00 30.062.951,00 20,04 31.560.871,00

Total 2.957.700.000,00 2.425.073.057,00 81,99 2.422.004.149,00

Jumlah realisasi pada Tahun 2018 tersebut mencapai 81,99% dari jumlah yang dianggarkan

sebesar Rp2.957.700.000,00.

Deviden BPR/LPN Tahun 2018 sebesar Rp30.062.951,00 tersebut dengan rincian sebagai

berikut:

BPR Harau 16.272.359,00 diterima tanggal: 23/03/2018

BPR Suliki Gunung Mas 13.790.592,00 diterima tanggal: 20/03/2018

Jumlah Rp 30.062.951,00

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesarRp 45.659.564.861,03 atau sebesar 84,67%

dari aqggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp53.924.653.100,00. Rincian Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Page 55: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

55

Tabel V . 1 . 9 Ang gar a n da n Re a l i sa s i La i n - l a i n Pe n dap at an A sl i Dae r a h ya ng

Sah

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Hasil Penjualan Aset Daerah

yang tidak dipisahkan – LRA 300.000.000,00 37.719.000,00 12,57 12.508.000,00

2. Penerimaan Jasa Giro – LRA 6.750.054.100,00 4.239.339.753,27 62,80 4.950.364.432,75

3. Pendapatan Bunga Deposito-

LRA 7.500.000.000,00 5.336.527.820,00 71,15 5.737.499.937,00

4. Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah – LRA 1.900.000.000,00 1.220.413.910,26 64,23 997.795.459,04

5. Pendapatan Denda Retribusi –

LRA 50.000.000,00 87.525.000,00 175,05 0,00

6. Pendapatan dari Pengembalian-

LRA 275.000.000,00 185.826.029,00 67,57 245.365.202,00

7. Jasa Dana Revolving-LRA 125.000.000,00 24.961.214,00 19,97 28.522.713,00

8. Kontribusi PDAM Kota

Payakumbuh-LRA 520.000.000,00 406.595.020,50 78,19 401.920.117,00

9. Pendapatan BLUD-LRA 36.494.599.000,00 34.091.220.109,00 93,41 19.593.073.319,00

10. Lain-lain PAD yang sah lainnya 10.000.000,00 29.437.005,00 294,37 1.989.451.918,00

11. Pendapatan dari JKN-LRA 0,00 0,00 0,00 11.880.912.135,00

12. Pendapatan Dana BOS 0,00 0,00 0,00 49.349.868.303,00

Total 53.924.653.100,00 45.659.564.861,03 84,67 95.187.281.535,79

Jumlah realisasi Tahun 2018 mencapai 84,67% dari jumlah anggaran sebesar

Rp53.924.653.100,00.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2018 sebesar

Rp37.719.000,00 merupakan penerimaan dari penjualan bongkaran gedung dan bangunan.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah–LRA Tahun 2018 sebesar Rp1.220.413.910,26

merupakan penerimaan dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan.

Pendapatan Denda Retribusi-LRA Tahun 2018 sebesar Rp87.525.000,00 merupakan

pendapatan dari denda retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil.

Pendapatan Dari Pengembalian–LRA Tahun 2018 sebesar Rp185.826.029,00 merupakan

penerimaan dari pengembalian gaji dan tunjangan (Belanja Tidak Langsung) dan

pengembalian dari Belanja Langsung.

Jasa Dana Revolving sebesar Rp24.961.214,00 merupakan Jasa Revolving yang terdapat

pada OPD Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan.

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA Tahun 2018 sebesar Rp29.437.005,00 merupakan

penerimaan dari setoran hibah yang tidak dipertanggungjawabkan dan penyetoran dari

penutupan rekening.

Pendapatan Bunga Deposito-LRA berupa Pendapatan dari Deposito pada Bank Tahun 2018

dan 2017 sebesar Rp5.336.527.820,00 dan Rp5.737.499.937,00 dengan dirinci sebagai

berikut:

Page 56: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

56

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

- Bank Nagari (BPD) Prov. Sumbar 5.336.527.820,00 5.737.499.937,00

Jumlah 5.336.527.820,00 5.737.499.937,00

B. Pendapatan Transfer Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1.180.687.551.730,00 1.154.770.087.419,00

Realisasi pendapatan transfer Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.180.687.551.730,00

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun 2018 antara

lain:

Tabel V . 1 . 1 0 An g g a r a n d a n Re a l i s a s i P e n d a p a t a n Tr a n s f e r

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1.

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat –

LRA

1.004.266.633.270,00 997.618.221.045,00 99,34 992.052.782.677,00

2.

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat -

Lainnya – LRA

141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00

3.

Pendapatan Transfer

Pemerintah Daerah

Lainnya – LRA

38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 43.072.066.742,00

4. Bantuan Keuangan –

LRA 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00

Total 1.183.604.058.422,00 1.180.687.551.730,00 99,75 1.154.770.087.419,00

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2018 adalah

sebesar Rp997.618.221.045,00 atau sebesar 99,34% dari anggaran yang telah ditetapkan

sebesar Rp1.004.266.633.270,00 Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 1 Ri n c i a n P e n d a p a t a n Tr a n s f e r P e me r i n t a h P u s a t - Da n a P e r i mb a n g a n

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Bagi Hasil Pajak – LRA 14.001.540.365,00 12.907.389.620,00 92,19 17.590.343.788,00

2.

Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam –

LRA

6.879.900.000,00 1.576.591.052,00 22,92 1.187.125.799,00

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

– LRA 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 747.892.916.000,00

4. Dana Alokasi Khusus

(DAK) – LRA 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 77.505.223.101,00

Page 57: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

57

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

Dana Alokasi Khusus Non

Fisik(DAK) – LRA 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 147.877.173.989,00

Total 1.004.266.633.270,00 997.618.221.045,00 99,34 992.052.782.677,00

a) Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2018 adalah sebesar Rp14.001.540.365,00

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp12.907.389.620,00 atau sebesar 92,19%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 2 Ri n c i a n P e n d a p a t a n Da n a B a g i H a s i l P a j a k

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan

Bangunan sektor Pertambangan –

LRA

6.324.627.000,00 5.902.266.104,00 93,32 6.968.837.286,00

2.

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan

Pasal 29 WP Orang Pribadi

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 –

LRA

4.993.403.000,00 4.321.613.516,00 86,55 7.676.922.509,00

3. Bagi Hasil dari Cukai Tembakau

– LRA 2.683.510.365,00 2.683.510.000,00 100,00 2.944.583.993,00

Total 14.001.540.365,00 12.907.389.620,00 92,19 17.590.343.788,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebesar

Rp6.879.900.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.576.591.052,00 atau

sebesar 22,92% Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/

sumber daya alam adalah sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 3 Ri n c i a n Da n a B a g i H a s i l B u ka n P a j a k / S u mb e r Da ya Al a m

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber

Daya Hutan – LRA 267.469.000,00 160.993.906,00 60,19 195.268.948,00

2. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-

Rent) – LRA 3.035.015.000,00 55.138.332,00 1,82 60.212.842,00

3. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan

Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA 2.196.540.000,00 619.384.223,00 28,20 375.523.157,00

4. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil

Perikanan – LRA 946.027.000,00 701.234.591,00 74,12 525.572.127,00

5. Bagi Hasil dari Pertambangan

Panas Bumi – LRA 39.840.000,00 39.840.000,00 100,00 30.548.725,00

6. Bagi Hasil Dari Mineral– LRA 395.009.000,00 0,00 0,00 0,00

Total 6.879.900.000,00 1.576.591.052,00 22,92 1.187.125.799,00

Page 58: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

58

c) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum ini merupakan Dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam

rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah.Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum untuk

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar Rp747.073.168.000,00

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp747.073.168.000,00 atau sebesar 100,00%

adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 4 Ri nc i a n Da na Al ok as i U mum

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Dana Alokasi Umum –

LRA 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 747.892.916.000,00

Total 747.073.168.000,00 747.073.168.000,00 100,00 747.892.916.000,00

d) Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp76.060.666.752,00

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp75.096.769.228,00 atau sebesar 98,73%.

Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 5 Ri nc i a n Pe n dap ata n Da na Al ok as i K h us us

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. DAK Bidang Infrastruktur

Jalan – LRA 19.407.702.573,00 18.993.710.747,00 97,87 29.231.000.000,00

2. DAK Bidang Infrastruktur

Irigasi – LRA 8.056.368.910,00 8.056.368.907,00 100,00 15.306.089.000,00

3. DAK Bidang Infrastruktur Air

Minum – LRA 2.366.250.000,00 2.366.250.000,00 100,00 3.028.029.400,00

4. DAK Bidang Infrastruktur

Sanitasi- LRA 5.805.000.000,00 5.805.000.000,00 100,00 5.036.586.000,00

5. DAK Bidang Kehutanan-LRA 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

6. DAK Bidang Pariwisata-LRA 917.341.540,00 784.560.000,00 85,53 0,00

7. DAK Bidang Perumahan dan

Kawasan Pemukiman-LRA 6.176.819.000,00 6.176.819.000,00 100,00 2.063.859.000,00

8. DAK Bidang Kelautan dan

Perikanan 1.140.824.000,00 1.140.824.000,00 100,00 0,00

9. DAK Bidang Pertanian – LRA 4.014.977.150,00 3.831.777.150,00 95,44 3.073.852.000,00

10. DAK Bidang Pendidikan –

LRA 9.421.239.800,00 9.421.239.800,00 100,00 8.173.539.000,00

11. DAK Bidang Pasar - LRA 5.346.425.536,00 5.346.425.533,00 100,00 0,00

12. DAK Bidang Sentra Industri

Menengah – LRA 932.297.000,00 932.297.000,00 100,00 1.286.572.200,00

13. DAK Bidang Kesehatan dan

KB- LRA 12.475.421.243,00 12.241.497.091,00 98,12 9.855.696.501,00

Total 76.060.666.752,00 75.096.769.228,00 98,73 77.505.223.101,00

Page 59: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

59

e) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus Non Fisik adalah sebesar

Rp160.251.358.153,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp160.964.303.145,00

atau sebesar 100,44%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus Non Fisik

adalah sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 6 Ri n c i a n P e n d a p a t a n Da n a Al o ka s i K h u s u s N o n F i s i k

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1.

Bantuan Operasional

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

3.278.155.735,00 4.697.400.000,00 143,29 3.975.000.000,00

2. Tunjangan Profesi Guru

PNSD 133.419.660.265,00 133.625.638.650,00 100,15 131.824.108.125,00

3. DAK Tambahan Penghasilan

Guru PNS-LRA 887.700.000,00 887.700.000,00 100,00 1.986.000.000,00

4. DAK Bidang TKG 2.697.761.550,00 2.536.326.450,00 94,02 748.011.000,00

5. Bantuan Operasional

Kesehatan 10.367.367.785,00 15.437.640.327,00 148,91 7.508.977.864,00

6. Akreditasi Rumah Sakit 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00

7. Akreditasi Puskesmas 1.392.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8. Jaminan Persalinan

(Jampersal) 3.842.400.000,00 0,00 0,00 0,00

9. Bantuan Operasional Keluarga

Berencana 2.572.810.000,00 2.570.206.900,00 99,90 708.912.000,00

10.. DAK Bidang Pelayanan

Administrasi Kependudukan 1.223.502.818,00 1.209.390.818,00 98,85 1.126.165.000,00

Total 160.251.358.153,00 160.964.303.145,00 100,44 147.877.173.989,00

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2018 adalah sebesar

Rp138.917.953.998,00 atau sebesar 98,49% dari yang dianggarkan sebesar

Rp141.047.714.000,00. Rincian transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 7 Ri nc i a n Pe n dap ata n Tr a n s f e r Pe me r i nta h P u sat l a i nn ya

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Dana Penyesuaian –

LRA 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00

Total 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00

Rincian Transfer Pemerintah Pusat lainnya tersebut dapat pula dibagi menjadi:

a) Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian Tahun 2018 adalah sebesar Rp138.917.953.998,00 atau

98,49% dari anggaran sebesar Rp141.047.714.000,00. Adapun rincian dana

penyesuaian Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Page 60: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

60

Tabel V . 1 . 1 8 Ri n c i a n A ngg ar an da n Re a l i sa s i Da na Pe nye s ua i an T ah un 2 018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Dana Insentif Daerah –

LRA 26.750.000.000,00 26.750.000.000,00 100,00 50.374.120.000,00

2. Bantuan Operasional

Sekolah-LRA 49.570.800.000,00 47.441.040.000,00 95,70 0,00

3. Dana Desa yang Berasal

dari APBN 64.726.914.000,00 64.726.913.998,00 100,00 67.871.118.000,00

Total 141.047.714.000,00 138.917.953.998,00 98,49 118.245.238.000,00

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA Tahun 2018 merupakan

pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dari Propinsi Sumatera Barat yang target anggarannya

sebesar Rp38.289.711.152,00 dan realisasinya sebesar Rp44.151.376.687,00 atau

115,31%, dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 1 9 Pe n da pat an Tr a n sfe r Pe me r i nta h Dae r ah La i nny a -

LRA

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak –

LRA 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 43.072.066.742,00

Total 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31 43.072.066.742,00

Adapun rincian dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 2 0 Ri nc i a n da n A ngg ar an Pe nda pa tan B ag i H as i l Pajak –

LRA

No. Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% (Rp) (Rp)

1. Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor 8.614.859.733,00 10.774.886.149,00 125,07

2. Bagi hasil dari BBNKB 5.427.798.927,00 6.749.532.421,00 124,35

3. Bagi hasil dari PBBKB 14.409.533.993,00 13.000.630.187,00 90,22

4. Bagi hasil dari PAP 413.312.798,00 407.703.800,00 98,64

5. Bagi hasil dari pajak rokok 9.424.205.701,00 13.218.624.130,00 140,26

Jumlah 38.289.711.152,00 44.151.376.687,00 115,31

C. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah – LRA

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

3.040.019.636,00 1.320.304.400,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2018 mempunyai target

anggaran Rp3.739.917.000,00 yang mana realisasinya adalah sebesar Rp3.040.019.636,00 atau

81,29%, dengan rinciannya sebagai berikut:

Page 61: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

61

Tabel V . 1 . 2 1 Lai n- l a i n Pe n da pat an D ae r ah y ang Sa h Lai n nya – L RA

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Pendapatan Hibah – LRA 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,29 1.320.304.400,00

Total 3.739.917.000,00 3.040.019.636,00 81,29 1.320.304.400,00

1. Pendapatan Hibah-LRA

Pendapatan Hibah – LRA Tahun 2018 mempunyai target anggaran Rp3.739.917.000,00 yang

mana realisasinya adalah sebesar Rp3.040.019.636,00 atau 81,29% dengan rinciannya

sebagai berikut:

No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017

(Rp) (Rp)

1. Hibah WISMP 23.432.400,00 322.304.400,00

2. Hibah Air Minum 2.994.000.000,00 998.000.000,00

3. Hibah IPDMIP 22.587.236,00 0,00

Total 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00

Pendapatan Hibah WISMP merupakan Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah dimana dana hibah tersebut diperoleh dari Pinjaman Bank Dunia kepada

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelolaan sumber daya air

wilayah sungai dan irigasi serta untuk meningkatkan produktivitas pertanian dilahan

beririgasi. Pemerintah Pusat menghibahkan sebagian dana pinjaman melalui mekanisme

Perjanjian Hibah Daerah pada Tahun 2012 kepada 114 Pemerintah Daerah yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum selaku Executing Agency untuk melaksanakan kegiatan Water Resources

And Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP-2) yang dikuatkan dengan

Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-20/PK/2012 tanggal 27 Februari 2012. Pendapatan

Hibah WISMP Tahun 2018 sebesar Rp23.432.400,00 diterima pada Kas Daerah Tanggal

28 Juni 2018.

Pendapatan Hibah Air Minum merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang

bersumber dari penerimaan dalam negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah

untuk mendanai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum rumah tangga yang

diberikan berdasarkan capaian kinerja yang terukur. Hibah ini berupa Sambungan air ke

rumah-rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Proses Pencairannya adalah dengan

menggunakan Dana Talangan Pemerintah Daerah melalui Pembiayaan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut

dibuktikan dengan pengeluaran SP2D Nomor 343/LS/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan

Stempel Bank tanggal 25 Mei 2018. Pengembalian Dana Talangan atas Penyertaan Modal

PDAM diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Hibah dibuktikan dengan bukti penerimaan

pada Rekening Kas Daerah tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan Hibah IPDMIP merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah dimana dana hibah tersebut diperoleh dari pinjaman Asian

Development Bank (ADB) dan ASEAN Infrastruktur Fund (AIF) yang diperuntukkan

Page 62: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

62

untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu. Hibah IPDMIP

sebesar Rp22.587.236,00 telah diterima pada rekening Kas Daerah sebanyak 2 (Dua) kali

dengan rincian:

Tanggal diterima

Pada Rekening Kasda Uraian Jumlah

28 Desember 2018 Hibah IPDMIP Rp 3.765.292,00

28 Desember 2018 Hibah IPDMIP Rp 18.821.944,00

Rp 22.587.236,00

5.1.2. Belanja

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1.103.111.883.976,00 1.108.720.993.539,00

Realisasi belanja Tahun 2018 sebesar Rp1.103.111.883.976,00 atau 92,07% dari

anggaran belanja sebesar Rp1.198.186.411.292,00. jika dibandingkan dengan realisasi Tahun

2017 sebesar Rp1.108.720.993.539,00,- terdapat penurunan belanja sebesar Rp5.609.109.563,00

atau 0,55% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 2 2 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a

o Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Operasi 938.004.907.980,17 870.327.418.512,00 92,78 873.419.842.485,00

2. Belanja Modal 256.879.733.738,83 232.636.603.714,00 90,56 233.117.426.709,00

3. Belanja Tak Terduga 3.301.769.574,00 147.861.750,00 4,48 2.183.724.345,00

Total 1.198.186.411.292,00 1.103.111.883.976,00 92,06 1.108.720.993.539,00

Adapun rincian realisasi belanja per-OPD Tahun 2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V . 1 . 2 3 Ri nc i a n Re a l i sa s i B e l anja Pe r O P D Tah un 2 018

NO SKPD ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500.656.036.559,00 472.467.022.093,00

2. Dinas Kesehatan 107.498.864.251,00 93.509.847.057,00

3. RSUD dr.Achmad Darwis 47.614.652.841,29 44.327.099.132,00

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 186.048.693.388,71 168.315.023.683,00

5. Satuan Polisi Pamong Praja 8.160.969.565,00 7.788.692.623,00

6. Dinas Pemadam Kebakaran 8.540.038.138,00 7.880.861.016,00

7. Dinas Sosial 10.168.534.968,00 8.976.472.930,00

8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6.624.959.598,00 6.369.901.280,00

9. Dinas Pangan 3.890.835.020,00 3.524.825.485,00

10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman 12.091.013.376,00 11.262.576.968,00

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5.431.885.731,00 5.377.774.151,00

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.740.039.447,00 4.088.831.800,00

13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 9.620.900.651,00 9.172.202.749,00

14. Dinas Perhubungan 19.633.504.766,00 19.120.927.749,00

15. Dinas Komunikasi dan Informatika 5.470.794.902,00 4.606.301.141,00

16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 16.287.722.946,00 14.677.147.657,00

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 5.233.735.563,00 4.802.836.204,00

Page 63: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

63

NO SKPD ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 25.292.532.236,00 20.577.563.588,00

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.593.728.712,00 3.242.340.805,00

20. Dinas Perikanan 7.444.533.920,00 6.991.749.308,00

21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 23.532.385.919,00 21.782.665.331,00

22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8.120.260.288,00 7.863.213.138,00

23. Inspektorat 6.707.704.938,00 5.902.282.607,00

24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 6.637.746.331,00 6.209.454.229,00

25. PPKD 19.327.119.574,00 15.231.511.750,00

26. Badan Keuangan 27.428.701.108,00 25.116.650.042,00

27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber Daya

Manusia

7.445.425.215,00 6.679.627.604,00

28. Sekretariat Daerah 32.209.458.896,00 29.972.809.437,00

29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 709.980.159,00 561.779.168,00

30. Sekretariat DPRD 23.572.683.880,00 22.138.245.199,00

31. DPRD 12.104.739.350,00 11.338.001.991,00

32. Kecamatan Gunung Omeh 1.530.947.832,00 1.441.866.453,00

33. Kecamatan Bukit Barisan 1.987.013.074,00 1.724.989.534,00

34. Kecamatan Suliki 1.891.934.914,00 1.762.534.241,00

35. Kecamatan Guguak 2.003.585.841,00 1.963.263.793,00

36. Kecamatan Mungka 1.771.621.042,00 1.561.434.086,00

37. Kecamatan Akabiluru 2.030.682.236,00 1.806.866.194,00

38. Kecamatan Payakumbuh 2.274.813.364,00 2.048.166.049,00

39. Kecamatan Luak 2.032.103.833,00 1.848.797.918,00

40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 2.259.728.673,00 2.001.425.269,00

41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2.195.644.593,00 2.036.268.852,00

42. Kecamatan Harau 2.558.705.120,00 2.340.227.219,00

43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2.082.160.709,00 1.891.083.962,00

44. Kecamatan Kapur IX 2.632.954.462,00 2.451.548.336,00

45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.571.385.291,00 4.080.095.667,00

46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.522.948.071,00 4.277.078.488,00

JUMLAH 1.198.186.411.292,00 1.103.111.883.976,00

A. Belanja Operasi Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

870.327.418.512,00 873.419.842.485,00

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp870.327.418.512,00 atau 92,78% dari total anggaran

Belanja Operasi sebesar Rp938.004.907.980,17 terdiri dari obyek belanja sebagai berikut:

Page 64: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

64

Tabel V . 1 . 2 4 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a O p e r as i

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Pegawai 622.471.559.612,00 592.859.074.942,00 95,24 582.209.138.291,00

2. Belanja Barang dan Jasa 262.268.249.267,17 235.426.585.975,00 89,77 245.503.317.421,00

3. Belanja Hibah 39.517.875.200,00 29.582.801.095,00 74,86 33.745.747.643,00

4. Belanja Bantuan Sosial 13.747.223.901,00 12.458.956.500,00 90,63 11.961.639.130,00

Total 938.004.907.980,17 870.327.418.512,00 92,78 873.419.842.485,00

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp592.859.074.942,00 atau 95,24% dari total anggaran

belanja pegawai sebesar Rp622.471.559.612,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 2 5 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a Pe g awai

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Gaji dan

Tunjangan 572.067.419.292,00 546.515.836.043,00 95,53 545.200.926.050,00

2 Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi 268.933.231.573,00 266.462.972.972,00 99,08 319.649.007.834,00

3 Tunjangan Keluarga 26.974.045.501,00 26.029.069.315,00 96,50 29.177.499.908,00

4 Tunjangan Jabatan 8.048.986.257,00 7.011.671.000,00 87,11 8.162.201.000,00

5 Tunjangan Fungsional 19.017.012.428,00 18.776.549.504,00 98,74 20.512.987.724,00

6 Tunjangan Fungsional Umum 3.852.232.000,00 3.489.140.000,00 90,57 4.086.503.380,00

7 Tunjangan Beras 16.841.877.533,00 16.063.253.382,00 95,38 16.799.947.059,00

8 Tunjangan PPH/Tunjangan

Khusus 379.111.078,00 115.288.964,00 30,41 697.474.759,00

9 Pembulatan Gaji 182.699,00 0,00 0,00 0,00

10 Iuran Jaminan Kesehatan 9.784.682.363,00 8.850.172.193,00 90,45 9.089.642.624,00

11 Uang Paket 72.618.000,00 67.032.000,00 92,31 67.032.000,00

12 Tunjangan Badan

Musyawarah 30.000.000,00 22.380.751,00 74,60 23.111.550,00

13 Tunjangan Komisi 45.000.000,00 42.477.752,00 94,40 43.208.550,00

14 Tunjangan Badan Anggaran 30.000.000,00 24.299.100,00 81,00 24.299.100,00

15 Tunjangan Badan

Kehormatan 9.500.000,00 7.856.100,00 82,70 7.856.100,00

16 Tunjangan Alat Kelengkapan

Lainnya 36.000.000,00 17.082.450,00 47,45 18.087.300,00

17 Tunjangan Perumahan 1.700.561.400,00 1.646.538.750,00 96,82 1.497.045.000,00

18 Uang Jasa Pengabdian 102.060.000,00 6.300.000,00 6,17

19 Belanja Penunjang

Operasional Pimpinan DPRD 0,00 0,00 0,00 245.280.000,00

20

Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja & Jaminan Kematian

Kesehatan

3.349.074.310,00 3.123.938.647,00 93,28 1.477.132.242,00

Page 65: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

65

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

21 Tunjangan Profesi Guru

PNSD 142.348.265.000,00 128.453.457.840,00 90,24 128.978.804.070,00

22 Tunjangan Tambahan

Penghasilan Guru PNSD 1.844.975.000,00 847.650.000,00 45,94 1.625.750.000,00

23 Tunjangan Khusus Guru 3.509.030.700,00 968.584.800,00 27,60 834.355.850,00

24 Tunjangan Transportasi 4.224.000.000,00 4.125.000.000,00 97,66 1.749.000.000,00

25 Tunjangan Reses 661.500.000,00 648.900.000,00 98,10 434.700.000,00

26 Gaji ke tiga belas 30.224.771.206,00 29.777.036.253,00 98,52 0,00

27 Tunjangan Hari Raya 30.048.702.244,00 29.939.184.270,00 99,64 0,00

28 Belanja Tambahan

Penghasilan PNS 40.373.331.967,00 38.289.577.797,00 94,84 26.424.999.975,00

29 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja 34.557.412.667,00 32.947.672.197,00 95,34 22.274.274.775,00

30 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Tempat Bertugas 2.030.000.000,00 2.011.763.514,00 99,10 1.435.477.700,00

31 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Kondisi Kerja 1.342.688.460,00 1.137.564.726,00 84,72 874.027.500,00

32

Tambahan Penghasilan

berdasarkan Kelangkaan

Profesi

2.443.230.840,00 2.192.577.360,00 89,74 1.841.220.000,00

33

Belanja Penerimaan

Lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta KDH

dan WKDH

3.358.480.000,00 3.099.604.000,00 92,29 3.039.700.000,00

34

Tunjangan Komunikasi

Intensif Pimpinan dan

Anggota DPRD

2.646.000.000,00 2.589.300.000,00 97,86 2.639.700.000,00

35 Belanja Penunjang

Operasional KDH/WKDH 712.480.000,00 510.304.000,00 71,62 400.000.000,00

36 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah 1.174.999.999,00 731.531.405,00 62,26 81.631.778,00

37 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak Hotel LRA 1.275.000,00 956.250,00 75,00 0,00

38 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak Restoran LRA 75.186.289,00 0,00 0,00 0,00

39 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak Hiburan LRA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

40 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak Reklame LRA 26.925.000,00 0,00 0,00 0,00

41

Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak Penerangan

Jalan LRA

570.516.336,00 570.516.336,00 100,00 0,00

42 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak air tanah LRA 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00

43

Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak Sarang Burung

Walet- LRA

25.000,00 0,00 0,00 0,00

44 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-Pajak Mineral bukan 225.944.679,00 0,00 0,00 0,00

Page 66: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

66

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

logam dan batuan LRA

45 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-PBBP2 LRA 156.061.145,00 56.992.269,00 36,52 81.631.778,00

46 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah-BPHTB LRA 103.066.550,00 103.066.550,00 100,00 0,00

47 Tunjangan Tambahan

Penghasilan Guru PNSD 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah 234.953.190,00 129.307.250,00 55,04 46.832.500,00

49

Insentif PemungutanRetribusi

Daerah-Pelayanan Kesehatan

–LRA

96.503.000,00 25.312.500,00 26,23 13.500.000,00

50

Insentif PemungutanRetribusi

Daerah-Parkir Tepi Jalan

Umum-LRA

720.000,00 0,00 0,00 0,00

51

Insentif PemungutanRetribusi

Daerah-Pengujian Kendaraan

Bermotor –LRA

28.333.400,00 0,00 0,00 7.951.240,00

52

Insentif PemungutanRetribusi

Daerah-Pemakaian Kekayaan

Daerah-LRA

4.709.050,00 4.646.550,00 98,67 0,00

53 Insentif PemungutanRetribusi

Daerah-Terminal –LRA 23.217.840,00 19.348.200,00 83,33 8.934.660,00

54

Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah-Tempat

Khusus Parkir –LRA

1.449.900,00 0,00 0,00 527.400,00

55

Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah-Tempat

Rekreasi dan Olahraga –LRA

80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 15.919.200,00

56

Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah-Izin Trayek

–LRA

20.000,00 0,00 0,00 0,00

57 Uang Lembur 3.438.490.860,00 3.299.279.450,00 95,95 7.415.047.988,00

58 Uang Lembur PNS 2.697.797.660,00 2.596.376.750,00 96,24 4.815.396.900,00

59 Uang Lembur Non PNS 740.693.200,00 702.902.700,00 94,90 1.094.885.750,00

60 Belanja Lembur BOS 0,00 0,00 0,00 1.504.765.338,00

61 Belanja Pegawai BLUD 281.050.000,00 278.057.000,00 98,94 0,00

62 Belanja Pegawai BLUD

Puskesmas 281.050.000,00 278.057.000,00 98,94 0,00

63 Belanja Pegawai BOS 1.542.834.304,00 515.881.997,00 33,44 0,00

64 Belanja Pegawai BOS 1.542.834.304,00 515.881.997,00 33,44 0,00

Jumlah 622.471.559.612,00 592.859.074.942,00 95,24 582.209.138.291,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi barang dan jasa sebesar Rp235.426.585.975,00 atau 89,77% dari total anggaran

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp262.268.249.267,17 dengan rincian sebagai berikut:

Page 67: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

67

Tabel V . 1 . 2 6 Ri n c i a n An g g a r a n d a n Re a l i s a s i B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Bahan Pakai

Habis 14.181.895.403,00 12.868.479.193,00 90,74 18.322.308.014,00

2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.449.444.392,00 3.217.746.898,00 93,28 8.562.834.682,00

3

Belanja

Dokumen/Administrasi

Tender

29.620.000,00 22.850.000,00 77,14 12.272.000,00

4

Belanja Alat Listrik dan

Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

314.195.880,00 292.777.053,00 93,18 678.506.165,00

5 Belanja Perangko, Materai

dan Benda Pos Lainnya 364.975.375,00 338.475.000,00 92,74 486.625.246,00

6

Belanja Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

823.053.355,00 809.075.605,00 98,30 1.842.993.528,00

7 Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas 2.382.134.171,00 2.101.073.990,00 88,20 1.958.028.070,00

8 Belanja Pengisian Tabung

Gas 6.400.000,00 4.000.000,00 62,50 29.785.000,00

9

Belanja

Peralatan/Perlengkapan

Kantor pakai habis

192.248.450,00 177.634.997,00 92,40 1.168.767.897,00

10 Belanja Logistik Kantor 117.978.780,00 36.270.800,00 30,74 36.060.500,00

11 Belanja Alat Tulis/ Seminar

Kit Peserta 180.951.000,00 160.013.500,00 88,43 194.231.750,00

12

Belanja

Spanduk,Bendera,Marawa,

Umbul-umbul

756.580.500,00 619.568.250,00 81,89 1.217.835.694,00

13

Belanja

Penghargaan)Tropi,Plakat,T

abanas)

4.596.432.000,00 4.280.165.400,00 93,12 1.091.150.000,00

14 Belanja Penguburan dan

Pemulangan Klien 2.675.000,00 1.050.000,00 39,25 1.300.000,00

15 Belanja Peralatan Dokter

Pakai Habis 191.447.500,00 123.578.700,00 64,55 207.815.870,00

16 Belanja Peralatan

Laboratorium Pakai Habis 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00 28.602.140,00

17 Belanja Peralatan

Pendidikan Pakai Habis 410.025.000,00 383.300.000,00 93,48 641.449.272,00

18 Belanja Kelengkapan Kerja

lapangan 319.334.000,00 256.499.000,00 80,32 164.050.200,00

19 Belanja Peralatan Olah

Raga 28.200.000,00 28.200.000,00 100,00

20 Belanja Bahan/Material 4.169.619.400,00 3.315.399.393,00 79,51 6.572.844.138,00

21 Belanja Bahan Baku

Bangunan 423.480.800,00 325.117.432,00 76,77 2.270.084.852,00

22 Belanja Bahan/Bibit

Tanaman 219.695.200,00 212.505.700,00 96,73 608.059.432,00

Page 68: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

68

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

23 Belanja Bibit Ternak 13.825.000,00 7.935.000,00 57,40 10.700.000,00

24 Belanja Bahan obat-obatan 1.761.551.000,00 1.485.200.311,00 84,31 2.245.285.754,00

25 Belanja Bahan Kimia 92.690.500,00 85.787.500,00 92,55 194.411.100,00

26 Belanja Persediaan

makanan pokok 581.194.000,00 423.358.300,00 72,84 280.231.150,00

27 Belanja Bahan Percontohan 97.827.500,00 81.316.150,00 83,12 127.737.500,00

28 Belanja Bahan Percobaan 38.100.000,00 38.088.000,00 99,97 157.099.000,00

29 Belanja Bahan Pengujian

Kendaraan 228.500.000,00 228.500.000,00 100,00 106.242.500,00

30

Belanja Bahan Dokumen

(Film,VCD,cuci

cetak,Frame)

377.722.900,00 122.665.500,00 32,47 178.788.950,00

31 Belanja Bahan makanan

ternak 67.000.000,00 62.748.000,00 93,65 76.933.000,00

32 Belanja Bahan material

pameran 122.595.000,00 96.740.000,00 78,91 82.365.900,00

33 Belanja bahan material

keterampilan 145.437.500,00 145.437.500,00 100,00 234.905.000,00

34 Belanja Jasa Kantor 51.132.911.585,00 46.935.299.838,00 91,79 59.783.563.832,00

35 Belanja Telepon 568.932.771,00 347.914.187,00 61,15 437.645.985,00

36 Belanja Air 533.160.000,00 330.866.807,00 62,06 373.847.895,00

37 Belanja Listrik 8.937.040.596,00 8.420.888.683,00 94,22 9.298.463.807,00

38 Belanja Jasa Pengumuman

Lelang/Pemenang Lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

39 Belanja Surat

Kabar/Majalah 667.762.221,00 646.082.200,00 96,75 1.055.348.804,00

40 Belanja

Kawat/Faksimili/Internet 1.383.702.876,00 920.214.369,00 66,50 1.336.128.994,00

41 Belanja Paket/Pengiriman 4.600.000,00 1.500.000,00 32,61 18.535.320,00

42 Belanja Sertifikasi 183.458.500,00 103.255.250,00 56,28 40.074.860,00

43 Belanja Jasa Transaksi

Keuangan 0,00 0,00 0,00 30.628.000,00

44 Belanja Jasa Pengamanan

Kantor 1.686.660.000,00 1.633.361.958,00 96,84 1.352.740.000,00

45

Belanja Jasa

Informasi/Promosi/Peliputa

n Media

Cetak/massa/Elektronik

1.147.525.000,00 1.048.655.000,00 91,38 1.265.246.600,00

46 Belanja Jasa Pengganti

Transportasi 4.366.245.570,00 4.029.321.800,00 92,28 5.514.932.224,00

47 Belanja Jasa Akomodasi

dan Konsumsi 273.710.000,00 193.850.000,00 70,82 225.800.000,00

48 Belanja jasa Laboratorium 162.250.000,00 123.222.000,00 75,95 82.547.000,00

49 Belanja Pajak Bumi dan

Bangunan 15.000.000,00 6.770.423,00 45,14 213.000,00

50

Belanja Jasa

Lembaga(keagamaan,kebud

ayaan,kebersihan,

pendidikan)

2.537.567.000,00 2.388.925.000,00 94,14 1.755.191.700,00

Page 69: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

69

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

51 Belanja jasa kebersihan

kantor 1.625.403.400,00 1.588.708.400,00 97,74 1.578.913.350,00

52 Belanja jasa Pegawai

Harian Lepas 17.113.180.000,00 16.040.426.000,00 93,73 19.627.688.700,00

53

Belanja Jasa Tenaga

ahli/Instruktur/buruh/mekan

ik/mandor

6721.760.600,00 6.128.256.044,00 91,17 7.987.930.982,00

54 Belanja Jasa Pelayanan

Kesehatan 2.380.489.051,00 2.169.451.717,00 91,13 7.801.686.611,00

55 Belanja Jasa Piket Malam 816.164.000,00 810.330.000,00 99,29 0,00

56 Belanja Jasa Pelaksana

Upacara 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00

57 Belanja Premi Asuransi 4.174.441.800,00 3.307.206.717,00 79,23 3.959.622.678,00

58 Belanja Premi Asuransi

Kesehatan 157.444.800,00 122.178.000,00 77,60 10.935.386,00

59 Belanja Premi Asuransi

Kebakaran/Jiwa 70.417.800,00 63.351.000,00 89,96 15.484.892,00

60 Belanja Premi Asuransi

Kesehatan Masyarakat 3.946.579.200,00 3.121.677.717,00 79,10 3.933.202.400,00

61 Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor 7.919.531.887,00 7.379.297.928,00 93,18 8.804.268.013,00

62 Belanja Jasa Service 829.410.700,00 726.855.124,00 87,64 883.317.479,00

63 Belanja Penggantian Suku

Cadang 2.228.877.000,00 2.046.858.448,00 91,83 2.513.365.922,00

64 Belanja Bahan Bakar

Minyak/gas dan Pelumas 4.306.802.832,00 4.190.333.876,00 97,30 5.026.960.712,00

65 Belanja Jasa Kir 6.193.355,00 1.130.000,00 18,25 1.813.000,00

66 Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor 548.248.000,00 414.120.480,00 75,54 378.810.900,00

67 Belanja Cetak dan

Penggandaan 5.323.240.309,00 4.621.517.585,00 86,82 10.470.329.306,00

68 Belanja Cetak 2.475.950.940,00 2.126.751.252,00 85,90 3.836.944.227,00

69 Belanja Penggandaan 2.625.704.119,00 2.319.891.971,00 88,35 6.473.189.279,00

70 Belanja Penjilidan 221.585.250,00 174.874.362,00 78,92 160.195.800,00

71

Belanja sewa

rumah/gedung/gudang/pa

rkir

539.203.750,00 429.541.450,00 79,66 585.273.000,00

72 Belanja Sewa Rumah

Jabatan/Rumah Dinas 123.000.000,00 65.400.000,00 53,17 84.700.000,00

73 Belanja Sewa Gedung/

Kantor/Tempat 332.913.750,00 314.526.450,00 94,48 313.423.000,00

74 Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan 83.290.000,00 49.615.000,00 59,57 187.150.000,00

75 Belanja Sewa Sarana

Mobilitas Darat 943.706.350,00 825.299.644,00 87,45 1.122.491.627,00

76 Belanja Sewa Sarana

Mobilitas Darat 943.706.350,00 825.299.644,00 87,45 1.122.491.627,00

77 Belanja Sewa Alat Berat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

Belanja Sewa Ekskavator 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

Page 70: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

70

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

77

Belanja sewa

perlengkapan dan

peralatan kantor

962.556.250,00 819.391.750,00 85,13 685.596.735,00

78 Belanja sewa meja kursi 115.284.250,00 104.891.250,00 90,98 85.155.000,00

79 Belanja sewa Proyektor 100.000,00 100.000,00 100,00

80 Belanja sewa tenda 565.924.000,00 484.712.500,00 85,65 401.770.000,00

81 Belanja sewa pakaian

adat/tradisional 47.550.000,00 39.550.000,00 83,18 39.477.500,00

82 Belanja sewa Sound system 75.500.000,00 73.440.000,00 97,27 68.400.000,00

83 Belanja sewa taman/bunga

untuk taman hias 76.148.000,00 76.148.000,00 100,00 52.046.000,00

84 Belanja sewa peralatan

khusus 82.050.000,00 40.550.000,00 49,42 38.748.235,00

85 Belanja makanan dan

minuman 11.287.009.125,00 9.402.881.804,00 83,31 11.905.828.976,00

86 Belanja Makanan dan

Minuman Harian Pegawai 1.239.555.072,00 1.033.269.900,00 83,36 2.879.271.986,00

87 Belanja Makanan dan

Minuman Rapat 3.341.792.855,00 2.831.568.700,00 84,73 3.432.087.651,00

88 Belanja Makanan dan

Minuman Tamu 1.768.487.800,00 1.636.339.060,00 92,53 1.733.442.845,00

89 Belanja Makanan dan

Minuman Pelatihan 4.415.695.398,00 3.864.404.144,00 87,52 3.814.471.494,00

90 Belanja Makan Minum

Pasien 521.478.000,00 37.300.000,00 7,15 46.555.000,00

91 Belanja Pakaian Dinas

dan Atributnya 373.800.000,00 367.735.000,00 98,38 298.765.000,00

92 Belanja pakaian Dinas

KDH dan WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Belanja Pakaian Sipil

Harian (PSH) 107.350.000,00 105.125.000,00 97,93 50.820.000,00

94 Belanja Pakaian Sipil

Lengkap (PSL) 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 38.750.000,00

95 Belanja Pakaian Dinas

Harian (PDH) 98.450.000,00 96.850.000,00 98,37 134.220.000,00

96 Belanja Pakaian Dinas

Upacara (PDU) 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 5.675.000,00

97 Belanja Pakaian Sipil

Resmi (PSR) 70.000.000,00 67.760.000,00 96,80 69.300.000,00

98 Belanja Pakaian Kerja 1.985.679.500,00 1.855.800.664,00 93,46 453.424.945,00

99 Belanja Pakaian Kerja

Lapangan 1.985.679.500,00 1.855.800.664,00 93,46 453.424.945,00

100 Belanja Pakaian Khusus

dan Hari-hari tertentu 2.566.660.500,00 2.493.459.000,00 97,15 1.100.032.000,00

101 Belanja Pakaian KORPRI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 24.250.000,00

102 Belanja Pakaian adat daerah 201.355.000,00 200.155.000,00 99,40 152.450.000,00

103 Belanja Pakaian Olahraga 1.898.772.500,00 1.843.167.000,00 97,07 546.520.000,00

104 Belanja Pakaian Paskibraka 91.203.000,00 91.203.000,00 100,00 105.511.000,00

105 Belanja Pakaian Peserta 370.330.000,00 353.934.000,00 95,57 271.301.000,00

Page 71: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

71

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

106 Belanja Perjalanan Dinas 50.220.110.016,00 45.950.870.008,00 91,50 52.487.678.947,00

107 Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah 15.191.483.525,00 12.481.825.000,00 82,16 14.841.927.655,00

108 Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah 34.918.626.491,00 33.417.735.706,00 95,70 37.645.751.292,00

109 Belanja Perjalanan Dinas

Luar Negeri 110.000.000,00 51.309.302,00 46,64 0,00

110 Belanja Pemeliharan 3.436.593.839,00 3.093.902.927,00 90,03 11.804.075.460,00

111 Belanja Pemeliharan

Gedung dan Bangunan 459.571.600,00 308.857.000,00 67,21 2.196.595.480,00

112 Belanja Pemeliharan Jalan,

Irigasi, dan Jaringan 2.267.979.239,00 2.110.568.491,00 93,06 7.901.243.280,00

113 Belanja Pemeliharaan Pagar 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

114 Belanja Pemeliharaan

Atap/Loteng 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

115 Belanja Pemeliharaan

tempat parkir 200.000.000,00 193.325.000,00 96,66 29.960.000,00

116

Belanja Pemeliharaan lang

nama

gedung/tugu/monumen

45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 46.005.000,00

117

Belanja Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

419.483.000,00 403.390.336,00 96,16 1.448.070.500,00

118 Belanja Pemeliharaan

Mesin Fogging 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 14.000.000,00

119 Belanja Pemeliharaan

Pekarangan/Taman 20.560.000,00 20.317.100,00 98,82 107.891.000,00

120 Belanja Pemeliharaan Alat

Kesehatan 20.000.000,00 8.460.000,00 42,30 43.310.200,00

121 Belanja Pemeliharaan

Mesin Kerja Lapangan 2.000.000,00 1.985.000,00 99,25 0,00

122 Belanja Jasa Konsultansi 1.915.251.000,00 1.480.147.383,00 77,28 1.916.542.000,00

123 Belanja Jasa Konsultansi

Penelitian 367.000.000,00 67.000.000,00 18,26 105.000.000,00

124 Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan 1.304.811.000,00 1.177.290.500,00 90,23 1.340.937.000,00

125 Belanja Jasa Konsultansi

Pengawasan 0,00 0,00 0,00 181.205.000,00

126 Belanja Jasa Konsultasi

Keuangan 0,00 0,00 0,00 66.200.000,00

127 Belanja Jasa Konsultansi

Pendataan 91.890.000,00 91.100.000,00 99,14 178.700.000,00

128 Belanja Jasa Konsultansi

Appraisal 0,00 0,00 0,00 44.500.000,00

129 Belanja Jasa Konsultasi

Sistem Informasi 151.550.000,00 144.756.883,00 95,52 0,00

130

Belanja Kursus-

kursus,pelatihan,sosialisas

i dan Bimbingan Teknis

11.535.780.765,00 9.379.671.456,00 81,31 12.053.819.008,00

Page 72: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

72

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

PNS

131 Belanja Kursus-kursus

Singkat/ Pelatihan 2.751.352.600,00 2.446.118.280,00 88,91 5.166.234647,00

132 Belanja Sosialisasi 7.018.098.140,00 5.320.424.400,00 75,81 4.714.767.397,00

133 Belanja Bimbingan Teknis 1.766.330.025,00 1.613.128.776,00 91,33 2.172.816.964,00

134 Belanja Honorarium Non

Pegawai 35.000.000,00 25.450.000,00 71,69 30.400.000,00

135 Moderator 35.000.000,00 25.450.000,00 71,69 30.400.000,00

136 Honorarium PNS 11.233.789.500,00 9.962.486.250,00 88,68 12.534.281.500,00

137 Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan 2.611.175.000,00 2.302.597.500,00 88,18 4.302.127.500,00

138 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa 119.175.000,00 90.525.000,00 75,96 268.950.000,00

139 Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 64.550.000,00 61.750.000,00 95,66 85.350.000,00

140 Honorarium Panitia

Pemeriksa Barang 103.950.000,00 85.350.000,00 82,11 145.800.000,00

141

Honorarium Pengguna

Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

1.139.425.000,00 987.475.000,00 86,66 1.002.400.000,00

142 Honorarium PPK dan

Pembantu PPK 536.250.000,00 488.250.000,00 91,05 510.900.000,00

143 Honorarium PPTK dan

Pembantu PPTK 4.200.134.500,00 3.669.443.750,00 87,36 3.665.959.000,00

144

Honorarium

Bendahara,Pembantu

Bendahara dan Bendahara

Pembantu

2.459.130.000,00 2.277.095.000,00 92,60 2.356.075.000,00

145 Honorarium Pelayanan

Tindak Medik dan Jaga 0,00 0,00 0,00 196.720.000,00

145 Honorarium Non PNS 5.506.812.500,00 4.679.336.000,00 84,97 4.552.410.500,00

147 Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 2.365.957.500,00 1.873.491.000,00 79,19 1.457.425.500,00

148 Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap 2.623.110.000,00 2.331.790.000,00 88,89 2.442.700.000,00

149 Honorarium Petugas

Kebersihan 0,00 0,00 0,00 227.170.000,00

150

Honorarium

Buruh/Tukang/Mekanik/Ma

ndor

0,00 0,00 0,00 349.340.000,00

151 Honorarium MC/Pembawa

Acara 28.400.000,00 18.250.000,00 64,26 12.125.000,00

152 Honorarium Pembaca

Doa/Pembaca Alquran 27.040.000,00 16.320.000,00 60,36 12.725.000,00

153 Honorarium Penceramah

Agama/Konselor 10.500.000,00 3.950.000,00 37,62 11.750.000,00

154 Honorarium Pemimpin

Lagu 13.620.000,00 8.010.000,00 58,81 6.275.000,00

155 Honorarium 438.185.000,00 427.525.000,00 97,57 32.900.000,00

Page 73: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

73

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

Juri/Penilai/Pembina

156 Belanja Event 0,00 0,00 0,00 6.218.557.779,00

157 Belanja Pemuda 0,00 0,00 0,00 55.800.000,00

158 Belanja Olah Raga 0,00 0,00 0,00 3.612.358.279,00

159 Belanja Pariwisata 0,00 0,00 0,00 2.550.399.500,00

160

Belanja

Pendidikan/Beasiswa/Pelati

han Non PNS (Umum)

218.185.000,00 126.850.000,000 58,14 319.541.000,00

161 Belanja Pendidikan (SPP) 68.400.000,00 0,00 0,00 186.000.000,00

162 Belanja Buku 21.385.000,00 18.850.000,00 88,15 12.891.000,00

163 Belanja Bulanan 128.400.000,00 108.000.000,00 84,11 120.650.000,00

164 Belanja Pegawai ,Barang

dan Jasa BLUD 35.943.974.786,17 31.742.643.412,00 88,31 19.492.530.463,00

165 Belanja Barang dan Jasa

BLUD Rumah Sakit 20.256.835.786,17 18.579.788.235,00 91,72 16.267.835.463,00

166 Belanja Pegawai BLUD

Rumah Sakit 3.843.100.000,00 3.423.749.000,00 89,09 3.224.695.000,00

167 Belanja Barang dan Jasa

BLUD Puskesmas 11.844.039.000,00 9.739.106.177,00 82,23 0,00

168 Belanja Rawatan Pasien

Rumah Sakit 200.000.000,00 199.984.852,00 99,99 29.132.500,00

169 Belanja Rawatan Pasien

Rumah Sakit 200.000.000,00 199.984.852,00 99,99 29.132.500,00

170 Belanja Barang dan Jasa

BOS 36.458.246.002,00 34.160.183.721,00 92,05 0,00

171 Belanja Barang dan Jasa

BOS 36.458.246.002,00 34.160.183.721,00 93,70 0,00

Jumlah 262.268.249.267,17 235.426.585.975,00 89,77 245.503.317.421,00

3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp29.582.801.095,00 atau 74,86% dari total anggaran

Belanja Hibah sebesar Rp39.517.875.200,00,00.

Dari Jumlah Hibah Tahun 2018 dan 2017 tersebut terdapat pada:

No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017

1. Hibah di PPKD

8.365.700.000,00 8.182.900.000,00

2. Hibah di OPD 21.217.101.095,00 25.562.847.643,00

Total 29.582.801.095,00 33.745.747.643,00

Page 74: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

74

Tabel V . 1 . 2 7 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a H i bah T ah un 2 018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Hibah kepada

Perusahaan Daerah/BUMD 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00

2. Belanja Hibah kepada

Kelompok Masyarakat 33.118.168.700,00 26.155.643.595,00 78,98 28.738.786.846,00

3.

Belanja Hibah barang yang

diserahkan kepada pihak

ketiga

3.495.456.500,00 6 42.157.500,00 18,37 2.746.960.797,00

4. Belanja Hibah kepada

Organisasi Kemasyarakatan 2.895.000.000,00 2.785.000.000,00 96,20 2.260.000.000,00

Total 39.517.875.200,00 29.582.801.095,00 74,86 33.745.747.643,00

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci sebagai

berikut:

No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017

(Rp) (Rp)

1. Koni Kabupaten Lima Puluh Kota 2.585.000.000,00 1.190.000.000,00

2. Pramuka 0,00 100.000.000,00

3. KNPI 0,00 100.000.000,00

4. LVRI Kabupaten Lima Puluh Kota 0,00 35.000.000,00

5. PWI Cab. Payakumbuh/Lima Puluh Kota 0,00 210.000.000,00

6. APTI Cabang Kab.Lima Puluh Kota 0,00 50.000.000,00

7. DW Kab. Lima Puluh Kota 0,00 125.000.000,00

8. GOW Kab. Lima Puluh Kota 0,00 175.000.000,00

9. BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota 200.000.000,00 200.000.000,00

10. Bundo Kanduang Lima Puluh Kota 0,00 75.000.000,00

Total 2.785.000.000,00 2.260.000.000,00

4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12.458.956.500,00 atau 90,63% dari total

anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp13.747.223.901,00.

Dari Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 tersebut terdapat pada:

No Uraian Realisasi 2018 Realisasi 2017

1. Bantuan Sosial di PPKD

6.717.950.000,00 3.760.312.500,00

2. Bantuan Sosial Di OPD 5.741.006.500,00 8.201.326.630,00

Total 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00

Page 75: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

75

Tabel V . 1 . 2 8 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a B ant uan S os i a l Ta h un

2018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Bansos kepada

Individu dan/keluarga

yang direncanakan

6.619.150.000,00 6.504.450.000,00 98,27 3.606.312.500,00

2. Belanja Bansos kepada

Individu dan/keluarga

yang tidak direncanakan

234.000.000,00 213.500.000,00 91,24 154.000.000,00

3. Belanja Bansos Barang

yang diserahkan ke

Masyarakat

6.894.073.901,00 5.741.006.500,00 83,27 8.201.326.630,00

Total 13.747.223.901,00 12.458.956.500,00 90,63 11.961.639.130,00

B. Belanja Modal Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

232.636.603.714,00 233.117.426.709,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp232.636.603.714atau 90,56% dari total

anggaran Belanja Modal sebesar Rp256.879.733.737,83,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 2 9 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a M odal

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Modal Tanah 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 670.105.000,00

2. Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 27.368.852.300,00 24.708.958.434,00 90,28 39.562.016.626,00

3. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 36.216.318.262,12 33.869.435.930,00 93,52 37.198.262.758,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan 170.779.991.682,71 154.907.148.290,00 90,71 140.303.461.418,00

5. Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya 21.297.868.751,00 17.935.875.060,00 84,21 15.383.580.907,00

Total 256.879.733.737,83 232.636.603.714,00 90,56 233.117.426.709,00

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 1.215.186.000,00 atau 99,88% dari total anggaran

Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.216.702.742,00 dengan rincian sebagai berikut:

Page 76: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

76

Tabel V . 1 . 3 0 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a Ta nah

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Modal Pengadaan Kolam

Ikan 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 670.105.000,00

Total 1.216.702.742,00 1.215.186.000,00 99,88 670.105.000,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan sebesar Rp1.215.186.000,00 terdapat pada

Dinas Perikanan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.708.958.434,00 atau 90,28%

dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 27.368.852.300,00

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 3 1 Ri n c i a n An g g a r a n d a n Re a l i s a s i B e l a n j a M o d a l P e r a l a t a n d a n M e s i n

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Modal Pengadaan Alat-

alat besar Darat 0,00 0,00 0,00 13.002.000,00

2. Belanja Modal Pengadaan Alat-

alat bantu 1.788.950.000,00 1.410.155.560,00 78,83 155.875.000,00

3. Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor 3.664.400.000,00 3.056.523.350,00 83,41 5.196.955.598,00

4. Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 510.000,00

5. Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkut Apung Bermotor 100.000.000,00 92.185.000,00 92,19 101.525.000,00

6. Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkut Apung Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

7. Belanja Modal Pengadaan Alat

Bengkel Bermesin 83.271.900,00 82.535.000,00 99,12 0,00

8. Belanja Modal Pengadaan Alat

Bengkel Tak Bermesin 27.705.000,00 4.205.000,00 15,18 18.466.700,00

9. Belanja Modal Pengadaan Alat

Ukur 1.051.453.500,00 977.418.500,00 92,96 2.535.562.000,00

10. Belanja Modal Pengadaan Alat

Pengolahan 198.991.000,00 198.641.000,00 99,82 0,00

11.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

168.422.000,00 167.222.000,00 99,29 23.906.000,00

Page 77: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

77

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

12. Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor 1.192.575.000,00 1.137.248.894,00 95,36 3.869.641.897,00

13. Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga 2.653.270.000,00 2.530.609.143,00 95,38 7.027.893.242,00

14. Belanja Modal Pengadaan

Komputer 3.415.438.604,00 3.247.746.705,00 95,09 6.539.155.736,00

15. Belanja Modal Pengadaan Meja

Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.278.393.650,00 1.223.543.809,00 95,71 2.470.604.750,00

16. Belanja Modal Pengadaan Alat

Studio 470.575.000,00 462.938.100,00 98,38 1.485.798.439,00

17. Belanja Modal Pengadaan Alat

Komunikasi 564.750.000,00 557.822.600,00 98,77 909.633.000,00

18. Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Pemancar 7.925.000,00 7.925.000,00 100,00 4.430.000,00

19. Belanja Modal Pengadaan Alat

Kedokteran 2.823.818.500,00 2.668.801.953,00 94,51 4.185.021.149,00

20. Belanja Modal Pengadaan Alat

Kesehatan 1.441.635.000,00 1.419.294.008,00 98,45 3.028.693.018,00

21. Belanja Modal Pengadaan Unit-

Unit Laboratorium 300.000.000,00 35.000.000,00 11,67 124.200.000,00

22. Belanja Modal Pengadaan Alat

Peraga/Praktek Sekolah 1.921.775.000,00 1.849.782.500,00 96,25 1.651.250.097,00

23. Belanja Modal Pengadaan Alat

Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 28.698.000,00

24. Belanja Modal Pengadaan

Persenjataan Non Senjata Api 0,00 0,00 0,00 100.630.000,00

25. Belanja Modal Pengadaan Alat

Keamanan dan Perlindungan 213.200.000,00 119.431.000,00 56,02 50.565.000,00

26. Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BOS 4.002.303.146,00 3.459.929.312,00 86.45 0,00

Jumlah 27.368.852.300,00 24.708.958.434,00 90,28 39.562.016.626,00

Tabel V . 1 . 3 2 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a M odal G e d ung da n

B ang un an

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.910.224.762,12 30.722.279.930,00 93,35 35.268.122.758,00

Page 78: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

78

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

2.

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat

Tinggal

2.216.603.500,00 2.074.119.000,00 93,57 1.283.325.000,00

3.

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Monumen/Bangunan

Bersejarah

200.000.000,00 192.500.000,00 96,25 0,00

4. Belanja Modal Pengadaan

Rambu-Rambu 530.465.000,00 527.595.000,00 99,46 295.110.000,00

5.

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembangunan

Gerbang/Gapura

359.025.000,00 352.942.000,00 98,31 144.595.000,00

6. Belanja Modal Pengadaan

Rambu-Rambu lalulintas udara 0,00 0,00 0,00 207.110.000,00

Total 36.216.318.262,12 33.869.435.930,00 93,52 37.198.262.758,00

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp154.907.148.290,00 atau

90,71% dari total anggaran Belanja Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp170.779.991.682,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 3 3 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i B e l anj a M odal Ja l a n, Ir i g as i

dan J ar i ng an

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Modal Pengadaan

Jalan 115.459.350.573,00 105.005.313.101,00 90,95 84.794.708.833,00

2. Belanja Modal Pengadaan

Jembatan 14.331.583.000,00 10.842.651.096,00 75,66 6.462.180.000,00

3. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air Irigasi 23.147.273.109,71 22.339.625.143,00 96,51 32.542.470.000,00

4. Bangunan Pengaman sungai

dan penanggulangan bencana

alam

0,00 0,00 0,00 77.514.000,00

5. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Pengembangan

Sumber air dan air tanah

941.850.000,00 764.175.000,00 81,14 1.012.747.000,00

6. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air Bersih/Baku 2.910.875.000,00 2.909.861.000,00 99,97 4.056.570.000,00

Page 79: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

79

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

7. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air kotor 11.098.190.000,00 10.271.009.000,00 92,55 9.888.866.000,00

8. Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Air Minum Bersih 191.600.000,00 180.456.850,00 94,18 4.882.685,00

9. Belanja Modal Pengadaan

Jaringan Air Minum 18.000.000,00 7.486.000,00 41,59 20.000.000,00

10. Belanja Modal Jalan

Pengadaan Jaringan Listrik 2.678.770.000,00 2.586.571.100,00 96,56 1.419.272.900,00

11. Belanja Modal Pengadaan

Jaringan Telepon 2.500.000,00 0,00 0,00 24.250.000,00

Total 170.779.991.682,71 154.907.148.290,00 90,71 140.303.461.418,00

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.935.875.060,00 atau 84,21%

dari total anggaran Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar

Rp21.297.868.751,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 3 4 Ri nc i a n An g g a r a n d a n Re a l i s a s i B e l a n j a M o d a l As e t Te t a p La i n n ya

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Belanja Modal Pengadaan Buku 2.465.510.000,00 2.391.655.800,00 97,00 11.184.395.039,00

2. Belanja Modal Pengadaan

Barang-Barang Perpustakaan 49.000.000,00 39.666.000,00 80,95 0,00

3. Belanja Modal Pengadaan Alat

Olah Raga Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 991.637.300,00

4. Belanja Modal Pengadaan

Hewan 56.620.000,00 56.540.000,00 99,86 40.592.400,00

5. Belanja Modal BLUD 9.051.789.121,00 6.337.691.723,00 70,02 2.659.192.210,00

6. Belanja Modal Jasa Konstruksi 1.268.525.000,00 1.098.099.500,00 86,57 347.359.000,00

7. Belanja Modal Pengadaan Alat

Kebersihan 78.575.000,00 32.000.000,00 40,73 21.604.958,00

8. Belanja Modal

Pekarangan/Taman 143.050.000,00 141.059.000,00 98,61 138.800.000,00

9. Belanja Modal Aset Tetap

lainnya BOS 8.154.799.630,00 7.809.163.037,00 95,76 0,00

Total 21.297.868.751,00 17.935.875.060,00 84,21 15.383.580.907,00

Page 80: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

80

C. Belanja Tak Terduga Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

147.861.750,00 2.183.724.345,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp147.861.750,00 atau 4,48% dari total anggaran

Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.301.769.574,00 atau terdapat penurunan realisasinya sebesar

Rp2.035.862.595,00 atau 93,23%

Adapun rincian realisasi Belanja Tak Terduga 2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V . 1 . 3 5 Ri nc i a n Re a l i sa s i B e l anja Tak Te r d uga T ah un 20 18

No Tangggal SP2D Uraian Jumlah

1 19 Februari 2018 Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Nagari

Manggilang dan Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru

147.861.750,00

Jumlah 147.861.750,00

5.1.3. Transfer

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

142.700.297.570,00 149.528.165.627,00

Realisasi transfer Tahun 2018 sebesar Rp142.700.297.570,00 atau 97,75% dari anggaran

transfer sebesar Rp145.986.123.340,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar

Rp149.528.165.627,00 terdapat penurunan belanja sebesar Rp6.827.868.057,00.

Tabel V . 1 . 3 6 Ri nc i a n A nggar an Dan Re a l i s as i Tr an sfe r

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 2.993.160.544,00 1.733.618.957,00 57,92 1.922.668.344,00

2. Transfer Bantuan Keuangan 142.992.962.796,00 140.966.678.613,00 98,58 147.605.497.283,00

Total 145.986.123.340,00 142.700.297.570,00 97,75 149.528.165.627,00

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2018 sebesar Rp1.733.618.957,00 atau

57,92% dari anggaran belanja sebesar Rp2.993.160.544,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 3 7 Ri nc i a n An g g a r a n Da n Re a l i s a s i Tr a n s f e r B a g i H a s i l

P e n d a p a t a n

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

pada Pemerintahan Desa 2.349.999.993,00 1.364.572.569,00 58,07 1.586.910.164,00

2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya 643.160.551,00 369.046.388,00 57,38 335.758.180,00

Page 81: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

81

Total 2.993.160.544,00 1.733.618.957,00 57,92 1.922.668.344,00

2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2018 sebesar Rp140.966.678.613,00 atau

98,58% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Rp142.992.962.796,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 3 8 Ri nc i a n A nggar an dan Re a l i sas i Tr an sfe r B ant ua n

K e uang an

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

% Realisasi 2017

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Transfer Bantuan Keuangan

ke Pemerintah Daerah lainnya 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2. Transfer Bantuan Keuangan

ke Desa 141.902.740.215,00 140.126.456.032,00 98,75 146.670.586.703,00

3. Transfer Bantuan Keuangan

Lainnya 840.222.581,00 840.222.581,00 100,00 934.910.580,00

Total 142.992.962.796,00 140.966.678.613,00 98,58 147.605.497.283,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2018 sebesar Rp140.126.456.032,00 terdiri

dari:

No Uraian Anggaran Realisasi

(Rp) (Rp)

1. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Nagari (DAUN) 58.407.671.215,00 57.488.210.070,00

2. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Nagari (DAKN) 18.768.155.000,00 17.911.331.962,00

3. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Nagari (Alokasi Dana Nagari yang bersumber

dari APBN)

64.726.914.000,00 64.726.914.000,00

Total 141.902.740.215,00 140.126.456.032,00

Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing nagari dapat dilihat

pada Lampiran 2. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Nagari

Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp840.222.581,00 berupa

Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 1 . 3 9 Ri nc i a n A nggar a n d an Re a l i s as i Tr a n sfe r B ant ua n K e ua nga n k e

Par t a i P ol i t i k

No Partai Politik Anggaran 2018 Realisasi 2018

Rp Rp

1. Partai Kebangkitan Bangsa 67.023.718,00 67.023.718,00

2. Partai Keadilan Sejahtera 65.533.665,00 65.533.665,00

3. Partai Demokrasi Indonesia 61.202.005,00 61.202.005,00

Page 82: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

82

No Partai Politik Anggaran 2018 Realisasi 2018

Rp Rp

Perjuangan

4. Partai Golongan Karya 152.921.436,00 152.921.436,00

5. Partai Gerakan Indonesia Raya 77.110.228,00 77.110.228,00

6. Partai Demokrat 110.287.780,00 110.287.780,00

7. Partai Amanat Nasional 78.619.384,00 78.619.384,00

8. Partai Persatuan Pembangunan 104.470.844,00 104.470.844,00

9. Partai Hanura 76.188.497,00 76.188.497,00

10. Partai Bulan Bintang 46.865.024,00 46.865.024,00

Jumlah 840.222.581,00 840.222.581,00

5.1.4. Surplus / (Defisit)

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

11.356.232.116,03 17.613.150.101,64

Sampai dengan 31 Desember 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami

Surplus sebesar Rp11.356.232.116,03

5.1.5. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

72.512.500.110,14 57.899.350.008,50

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp72.512.500.110,14 atau 100,00% dari

anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp72.512.500.110,00 jika dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2017 sebesar Rp57.899.350.008,50 terdapat Kenaikan Penerimaan Pembiayaan

sebesar Rp14.613.150.101,64.

5.1.6. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

2.994.000.000,00 3.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 merupakan Penyertaan modal ke PDAM

sebesar Rp2.994.000.000,00 atau 99,80% dari anggaran Pembiayaan Rp3.000.000.000,00.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 kepada

PDAM ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota

peraturan terlampir pada Lampiran 4.

5.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA)

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

80.874.732.226,17 72.512.500.110,14

Page 83: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

83

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 sebesar Rp80.874.732.226,17.

Dibandingkan Tahun 2017 terjadi Kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar

Rp8.362.232.116,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

-Kas 73.391.225.484,00 60.485.925.353,97

-Kas di Bendahara Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.585,00

-Utang PFK (7.947.099,00) (43.754.406,00)

-Kas di Bendahara Penerimaan 2.996.500,00 3.990.500,00

-Lebih setor Iyuran BPJS Gaji Terusan

Januari 2017

0,00 1,00

-Kas di BLUD RSUD 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17

-Kas di BLUD Puskesmas 2.663.743.799,00

-Kas Dana Kapitasi JKN 0,00 4.336.480.819,00

-Kas Dana BOS 2.717.672.653,00 1.221.790.720,00

-Kas Lainnya 0,00 1.833.160.449,00

Jumlah 80.874.732.226,17 72.512.500.110,14

Page 84: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

84

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi

keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa

Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi

SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah

ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih

Awal

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

72.512.500.110,14 57.899.350.008,50

Nilai SAL awal sebesar Rp72.512.500.110,14 merupakan saldo anggaran lebih akhir

Tahun 2017. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan

untuk menutup anggaran defisit Tahun 2018.

Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

-Kas 60.485.925.353,97 44.998.581.481,33

-Setara Kas (Deposito)

-Kas di Bendahara Pengeluaran 229.172.585,00 127.675.470,00

-Kas di Bendahara Penerimaan 3.990.500,00

-Lebih setor iyuran BPJS Gaji

Terusan Januari 2017 1,00

-Utang PFK (43.754.406,00) (16.270.187,00)

-Kas di BLUD 4.445.734.088,17 7.004.383.442,17

-Kas Dana Kapitasi JKN 4.336.480.819,00 5.784.979.802,00

-Kas Dana BOS 1.221.790.720,00

-Kas Lainnya 1.833.160.449,00

Jumlah 72.512.500.110,14 57.899.350.008,50

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

72.512.500.110,14 57.899350.008,50

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2018 adalah seluruh SAL akhir Tahun

2017. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2017

adalah sebesar Rp. 57.899.350.008,50

Page 85: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

85

5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang

Pembiayaan Anggaran

(SIKPA/SILPA)

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

80.874.732.226,17 72.512.500.110,14

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu

periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan

pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun

2018 adalah sebesar Rp80.874.732.226,17.

5.2.4. Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Sebelumnya

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

0,00 0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan selisih antara SILPA LRA

dan SILPA Neraca Tahun Anggaran 2018

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih

Akhir

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

80.874.732.226,17 72.512.500.110,14

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran

yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai

akumulatif SAL akhir pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp80.874.732.226,17

Saldo Anggaran lebih akhir dapat dirinci sebagai berikut:

-Kas 73.391.225.484,00 60.485.925.353,97

-Kas di Bendahara Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.585,00

-Utang PFK (7.947.099,00) (43.754.406,00)

-Kas di Bendahara Penerimaan 2.996.500,00 3.990.500,00

-Lebih Setor Iyuran BPJS 0,00 1,00

-Kas di BLUD RSUD 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17

-Kas di BLUD Puskesmas 2.663.743.799,00

-Kas Dana Kapitasi JKN 0,00 4.336.480.819,00

-Kas Dana BOS 2.717.672.653,00 1.221.790.720,00

-Kas Lainnya 0,00 1.833.160.449,00

Jumlah 80.874.732.226,17 72.512.500.110,14

Page 86: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

86

5.3. NERACA

Dalam penjelasan Akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca per 31

Desember 2018, adalah Aset lancar, Investasi Jangka Panjang Aset Tetap, Aset Lainnya,

Kewajiban dan Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. Aset Lancar

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

105.021.781.543,55 103.235.845.914,42

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp105.021.781.543,55 terdiri dari Kas dan Bank, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar

Dimuka dan Persediaan, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel V . 3 . 4 0 Rinc ia n As e t L ancar

No Uraian Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan

(Rp)

Persen

Tase

1 Kas dan Bank 80.882.679.325,17 72.556.254.513,14 8.326.424.812,03 11,48

2 Piutang 13.402.948.208,76 10.388.499.553,76 3.014.448.655,00 29,02

3 Penyisihan Piutang (3.702.698.709,71) (2.776.793.738,09) (925.904.971,62) 33,34

4 Persediaan 14.438.852.719,33 23.067.885.585,61 (8.629.032.866,28) 37,41

Jumlah 105.021.781.543,55 103.235.845.914,42 1.785.935.629,13 1,73

Nilai saldo aset lancar per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.785.935.629,13

atau sebesar 1,73%, kenaikan nilai saldo aset lancar disebabkan karena terdapatnya kenaikan

pada nilai saldo kas dan bank sebesar Rp8.326.424.812,03 atau 11,48%, selain itu nilai saldo

piutang terjadi peningkatan sebesar Rp3.014.448.655,00 atau 29,02% dan disisi lain untuk saldo

penyisihan piutang juga terjadi peningkatan sebesar Rp925.904.971,62 atau 33,34%, saldo

persediaan berkurang sebesar Rp8.629.032.866,28 atau sebesar 37,41%.

5.3.1.1 Kas dan Bank

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

80.882.679.325,17 72.556.254.513,14

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp80.882.679.325,17 merupakan saldo

buku kas di Kas Daerah, Kas di Bendahra Penerimaan, Kas di Bendahara pengeluaran, Kas di

BLUD, Kas lainnya dan Kas di Bendahara BOS.

Jika dibandingkan dengan nilai Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2017 sebesar

Rp72.556.254.513,14 maka terdapat kenaikan sebesar Rp8.326.424.812,03 atau sebesar

11,48%, dengan rincian sebagai berikut:

Page 87: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

87

Tabel V . 3 . 4 1 Ri nc i a n K as da n B ank

No Uraian Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan

(Rp)

Persen

Tase

1 Kas di Kas Daerah 73.391.225.484,00 60.485.925.354,97 12.905300.129,03 21,34

2 Kas di Bendahara

Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.582,00 26.569.225,00 11,59

3 Kas di Bendahara

Penerimaan 2.996.500,00 3.990.500,00 (994.000,00) (24,91)

4 Kas di Bendahara

BLUD RSUD 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17 (2.594.435.006,00) (58,36)

5 Kas di Bendahara

BLUD Puskesmas 2.663.743.799,00 4.336.480.819,00 (1.672.737.020,00) (38,57)

6 Kas Lainnya 0,00 1.833.160.449,00 (1.833.160.449,00) (100,00)

7 Kas di Bendahara

BOS 2.717.672.653,00 1.221.790.720,00 1.495.881.933,00 122,43

Jumlah 80.882.679.325,17 72.556.254.513,14 8.326.424.812,03 11,48

a. Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp73.391.225.484,00 terdiri dari

rekening:

Kas:

- 0100.0101.00208.5 Kas Daerah 73.391.225.484,00 60.485.925.353,97

- 0100.0101.00202.9 Penerimaan 0,00 0,00

- 0100.0101.00219.2 Pengeluaran 0,00 0,00

- Lebih setor PFK 1,00

Jumlah Kas 73.391.225.484,00 60.485.925.354,97

Saldo Kas di Kas Daerah tersebut telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara saldo

Bank menurut pembukuan di BUD dengan saldo bank menurut rekening koran per 31

Desember 2018.

- Saldo menurut rekening koran bank 31 Desember 2018 73.391.225.484,00

- Saldo bank menurut pembukuan di BUD 31 Desember 2018 73.391.225.484,00

- Perbedaan: 0,00

Ini sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Bank antara BUD dengan Bank Nagari

Cabang Payakumbuh tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana pada Lampiran 5

Laporan Keuangan ini.

Page 88: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

88

b. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2018 sebesar

Rp255.741.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 3 . 4 2 Ri nc i a n K as di B e nda har a Pe n ge l uar a n

No Nama OPD 2018 2017

1 Dinas Pendidikan UYHD 0,00 7.885.800,00

Hutang PFK 0,00 135.000,00

Jumlah 0,00 8.020.800,00

2 Dinas Kesehatan UYHD 66.296.827,00 69.008.880,00

Hutang PFK 0,00 0,00

Jumlah 66.296.827,00 69.008.880,00

3 Dinas Pekerjaan Umum UYHD 140.476.103,00 47.104.542,00

Hutang PFK 6.142.000,00 37.312.308,00

Jumlah 146.618.103,00 84.416.850,00

4

Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja UYHD 23.286.204,00 21.345.300,00

Hutang PFK 0,00 0,00

Jumlah 23.286.204,00 21.345.300,00

5 Dinas Parpora UYHD 19.535.673,00 5.903.100,00

Hutang PFK 0,00 0,00

Jumlah 19.535.673,00 5.903.100,00

6 Dinas TanPan dan UYHD 0,00 34.827.519,00

Holtikultura Hutang PFK 0,00 5.649.773,00

Jumlah 0,00 40.477.292,00

7 Dinas Perpus & Kearsipan UYHD 5.000,00 360,00

Hutang PFK 0,00 0,00

Jumlah 5.000,00 360,00

Jumlah UYHD 249.599.807,00 186.075.501,00

Hutang PFK

OPD 6.142.000,00 43.097.081,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran 255.741.807,00 229.172.582,00

Terdapat peningkatan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 dibandingkan

dengan Tahun 2017, dimana pada Tahun 2018 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah

sebesar Rp255.741.807,00, sedangkan Tahun 2017 adalah sebesar Rp229.172.582,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari UYHD dan Utang PFK berupa pajak yang

belum disetor per 31 Desember 2018. UYHD telah disetor seluruhnya ke rekening Kas

Penerimaan Daerah Nomor 0100.0101.00202.9 dengan rincian sebagai berikut:

Page 89: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

89

No OPD Jumlah

setoran

Jumlah

setoran

seharusnya

Selisih Tanggal bukti

Setoran

1. UYHD Dinas Kesehatan

-Penyetoran sisa UP 66.296.827,00 66.296.827,00 0,00 8 Januari 2019

2. UYHD Dinas Pekerjaan Umum

-Penyetoran sisa TU 139.911.671,00 139.911.671,00 0,00 3 Januari 2019

-Penyetoran sisa UP 85.713,00 85.713,00 0,00 4 Januari 2019

-Penyetoran sisa UP 69.319,00 69.319,00 0,00 17 Januari 2019

-Penyetoran sisa TU 409.400,00 409.400,00 0,00 17 Januari 2019

3. UYHD Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja

-Penyetoran sisa GU 23.686.204,00 23.286.204,00 400.000,00 2 Januari 2019

4. UYHD Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga

-Penyetoran sisa TU 21.535.673,00 19.535.673,00 2.000.000,00 8 Januari 2019

5. UYHD Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

-Penyetoran sisa GU 5.000,00 5.000,00 0,00 8 Januari 2019

JUMLAH 251.999.807,00 249.599.807,00 2.400.000,00

Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

terdapat kelebihan penyetoran UYHD. Kelebihan Penyetoran UYHD pada Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp400.000,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga sebesar Rp2.000.000,00 akan dicatat dan diakui sebagai Pendapatan pada Tahun

2019. Rekapitulasi penyetoran UYD Tahun 2018 terlampir pada Lampiran 6.

c. Kas Dibendahara Penerimaan

Saldo Kas dibendahara penerimaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.996.500,00

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V . 3 . 4 3 Ri nc i a n K as di B e nda har a Pe n e r i ma an

No Perangkat Daerah Tahun 2018 Tahun 2017

Kenaikan/ Persen

Tase Penurunan

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Dinas Kesehatan 2.996.500,00 3.990.500,00 (994.000,00) 24 %

Jumlah 2.996.500,00 3.990.500,00 (994.000,00) 24 %

Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp994.000,00 atau sebesar 24% jika dibandingkan

dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.990.500,00. Kas di bendahara Penerimaan

Page 90: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

90

pada Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut diatas, telah disetorkan ke Kas Daerah, dengan

rincian sebagai berikut:

No

OPD Jumlah setoran Tanggal bukti Setoran

Dinas Kesehatan

1. Retribusi Puskesmas Suliki 659.000,00 7 Januari 2019

2. Retribusi Puskesmas Muara Paiti 773.500,00 7 Januari 2019

3. Retribusi Puskesmas Situjuh 257.500,00 14 Januari 2019

4. Retribusi Puskesmas Pakan Rabaa 82.500,00 14 Januari 2019

5. Retribusi Puskesmas Taram 105.000,00 14 Januari 2019

6. Retribusi Puskesmas Batu Hampar 192.500,00 14 Januari 2019

7. Retribusi Puskesmas Mungka 120.000,00 14 Januari 2019

8. Retribusi Puskesmas Koto Baru 269.000,00 14 Januari 2019

9. Retribusi Puskesmas Sialang 105.000,00 14 Januari 2019

10. Retribusi Puskesmas Maek 30.000,00 14 Januari 2019

11. Retribusi Puskesmas Gunung Malintang 75.000,00 14 Januari 2019

12. Retribusi Puskesmas Mungo 150.000,00 14 Januari 2019

13. Retribusi Puskesmas Pangkalan 37.500,00 14 Januari 2019

14. Retribusi Puskesmas Koto Tinggi 140.000,00 14 Januari 2019

JUMLAH 2.996.500,00

Kas pada Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Tahun 2017 sebesar Rp3.990.500,00

berupa hasil penjualan Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-puskesmas

yang masih berada ditangan Bendahara Penerima Pembantu per 31 Desember 2017. Kas

pada Bendahara Penerima tersebut telah dicatat dan diakui sebagai Silpa Tahun 2017 dan

telah disetorkan ke Kas Daerah rekening penerimaan Nomor: 0101.00202.9 pada tanggal 15

Januari 2018 sebesar Rp598.500,00 dan tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp3.326.000,00

serta tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp66.000,00.

d. Kas di BLUD

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari saldo kas pada:

- BLUD RSUD Dr.Achmad Darwis sebesar Rp1.851.299.082,17

- BLUD Puskesmas sebesar Rp2.663.743.799,00

Kas di BLUD RSUD dr.Achmad Darwis per 31 Desember 2018 dan 2017 tersebut dapat

terinci sebagai berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

- Kas di Bank Bend.Penerima (Bank

Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek

0104.0101.00002-3

1.230.368.220,00 3.392.680.638,00

- Kas Tunai Bend.Penerima 2.590.700,00 3.187.500,00

- Kas di Bank Bend.Pengeluaran (Bank

Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek 618.340.162,17 1.049.865.950,17

Page 91: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

91

0104.0101.00001-0

- Kas Tunai Bend. Pengeluaran BLUD 0,00 0,00

Jumlah 1.851.299.082,17 4.445.734.088,17

Laporan Keuangan BLUD RSUD dr Achmad Darwis terlampir pada Lampiran 7

Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 dapat

terinci sebagai berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

- Kas di Bank Bendahara BLUD (Bank Nagari Cabang

Payakumbuh)

Rek 0100.0101.00354-1

2.612.358.643,00 0,00

- Kas Tunai Bendahara BLUD 51.385.156,00 0,00

Jumlah 2.663.743.799,00 0,00

Semenjak berdirinya BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 1

Januari 2018 maka seluruh Dana Kapitasi JKN yang sebelumnya ditampung di rekening

masing-masing puskesmas dipindahkan ke rekening BLUD Dinas Kesehatan dan rekening

Dana Kapitasi JKN pada masing-masing puskesmas dinyatakan ditutup.

Rincian Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:

No NAMA PUSKESMAS NO REKENING SALDO AWAL

BLUD

1 Puskesmas Tanjung Pati 0100.0101.003716 370.835.443,00

2 Puskesmas Batu Hampar 0100.0101.003742 460.136.893,00

3 Puskesmas Suliki 0104.0101.000046 102.892.067,00

4 Puskesmas Maek 0104.0101.000050 224.608.200,00

5 Puskesmas Mungo 0100.0101.003764 432.293.992,00

6 Puskesmas Taram 0100.0101.003720 183.224.366,00

7 Puskesmas Pakan Raba'a 0105.0101.000012 324.749.294,00

8 Puskesmas Mungka 0104.0101.000105 200.159.137,00

9 Puskesmas Banjo Loweh 0104.0101.000072 125.181.682,00

10 Puskesmas Pdg Kandis 0104.0101.000094 39.744.777,00

11 Puskesmas Pangkalan 1800.0101.000151 115.531.448,00

12 Puskesmas Kt.Baru Sml 0100.0101.003705 567.426.961,00

13 Puskesmas Gn Malintang 1800.0101.000140 40.072.160,00

14 Puskesmas Sialang 1800.0101.000184 43.976.220,00

15 Puskesmas Situjuah 0100.0101.003786 216.689.172,00

16 Puskesmas Rimbo Data 1800.0101.000162 34.188.257,00

17 Puskesmas Dangung-dangung 0104.0101.000083 286.150.665,00

18 Puskesmas Piladang 0100.0101.003731 60.353.667,00

19 Puskesmas Koto Tinggi 0104.0101.000035 111.405.935,00

Page 92: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

92

No NAMA PUSKESMAS NO REKENING SALDO AWAL

BLUD

20 Puskesmas Baruah Gunuang 0104.0101.000061 41.302.647,00

21 Puskesmas Muaro Paiti 1800.0101.000173 145.703.220,00

22 Puskesmas Halaban 0105.0101.000034 209.854.616,00

JUMLAH 4.336.480.819,00

Disamping itu, periode 31 Desember 2018 masih terdapat sisa rekening pada 3 (tiga)

Puskesmas yaitu pada:

NO NAMA PUSKESMAS NO REKENING SALDO

1 Puskesmas Suliki 0104.0101.000046 146,00

2 Puskesmas Gunung Malintang 1800.0101.000140 1.400.000,00

3 Puskesmas Sialang 1800.0101.000184 21.585.000,00

JUMLAH 22.985.146,00

Sejumlah uang pada 3 (tiga) rekening Puskesmas sebesar Rp22.985.146,00 tersebut

merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan persalinan yang sudah

dipertanggungjawabkan/di SPJ kan oleh Dinas Kesehatan dan tidak merupakan bagian dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2018, akan tetapi merupakan dana Jasa

Persalinan yang belum ditarik/dicairkan dari rekening Bendahara Puskesmas karena tidak

bisa dilakukan penarikan setelah tanggal 28 Desember 2018. Laporan Keuangan BLUD

Puskesmas ada pada Lampiran 8.

e. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2018 adalah Sebesar Rp2.717.672.653,00 dengan

rincian sebagai berikut:

- Saldo Dana BOS SD 2.077.978.934,00

- Saldo Dana BOS SMP 639.693.719

Jumlah 2.717.672.653,00

Laporan Penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana BOS ada Pada Lampiran 9.

f. Kas Lainnya

Tidak terdapat kas lainnya paada tahun anggaran 2018. Kas Lainnya per 31 Desember 2017

sebesar Rp1.833.160.449,00 merupakan kas yang berada pada OPD Dinas Tanaman Pangan

Holtikultura, Dinas Pendidikan, BPBD dan Dinas Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Page 93: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

93

NO OPD Bank/No.Rekening Nama Pemilik Rekening Saldo Per

31/12/2017

1 Dinas

Tanpanholtbun

Bank Nagari Cab. Pyk

0100.0210.20995.4 UPT.BBTH Pdg.Mengatas 33.012.574,00

0100.0210.20996.6 UPT.BBTP Situjuh 1.794.655.656,00

BNI Cab.

Payakumbuh

0060779459 Dinas Pertanian Kab.50 Kota 44.980,00

006601002562 3.874.176,00

Jumlah 1.831.587.386,00

2 Dinas Pendidikan

Bank Nagari Cab.Pyk

0100.0210.12025.6 - Kec. Akabiluru 73.630,00

0100.0210.12055.4 - Kec. Bukir Barisan 140.332,00

0100.0210.12013.1 - Kec. Guguak 50.065,00

0100.0210.12035.9 - Kec. Gunuang Omeh 26.418,00

0100.0210.11962.1 - Kec. Harau 249.969,00

0100.0210.12054.2 - Kec. Lareh SH 198.302,00

0100.0210.12067.1 - Kec. Luak 52.771,00

0100.0210.12079.7 - Kec. Mungka 52.517,00

0100.0210.11974.6 - Kec. Payakumbuh 254.285,00

0100.0210.12019.1 - Kec. Suliki 39.342,00

Jumlah 1.137.631,00

3 BPBD

Bank Nagari Cab.Pyk

60778138 Ketua Satlak PBP 420.260,00

4 Dinas Kesehatan -

BRI Cab.Pyk

0256 01 000601 30 2 Dinkes Kab.Lima Puluh Kota 15.172,00

Jumlah Total 1.833.160.449,00

Kas Lainnya tahun anggaran 2017 telah dicatat dan diakui sebagai bagian dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017.

Kas Lainnya Tahun 2017 sebesar Rp1.833.160.449,00 tersebut telah disetor ke Rekening

Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Page 94: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

94

No OPD Jumlah Kas

Lainnya Jumlah Setoran

Tanggal bukti

Penerimaan

pada Kasda

1. Dinas Tanaman Pangan

Holtikultura 33.012.574,00 33.155.818,00 7 Mei 2018

1.794.655.656,00 1.800.434.038,00 7 Mei 2018

44.980,00 44.980,00 8 Mei 2018

3.874.176,00 11.018.200,00 7 Mei 2018

Jumlah 1.831.587.386,00 1.844.653.036,00

Penjelasan:

Terdapat kelebihan Penyetoran atas Kas Lainnya sebesar Rp13.065.650,00 dan kelebihan tersebut dicatat

sebagai Pendapatan Tahun 2018.

2. Dinas Pendidikan 1.130.131,00 1.130.131,00 7 Mei 2018

7.500,00 7.500,00 8 Mei 2018

Jumlah 1.137.631,00 1.137.631,00

Penjelasan:

Tidak terdapat perbedaan penyetoran dengan nilai yang harus disetor

3. BPBD/Ketua Satlak PBP 420.260,00 420.260,00 8 Mei 2018

Penjelasan:

Tidak terdapat perbedaan penyetoran dengan nilai yang harus disetor

4. Dinas Kesehatan 15.172,00 15.172,00 15 Maret 2018

Penjelasan:

Tidak terdapat perbedaan penyetoran dengan nilai yang harus disetor

5.3.1.2. Piutang

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

13.402.948.208,76 10.388.499.553,76

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Tahun 2018 dan Tahun 2017 dengan rincian sebagai

berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

a. Piutang Pajak 6.440.833.593,00 5.145.492.071,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017. Tagihan

Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017 yang sampai dengan tanggal Neraca belum

dilunasi/disetorkan Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan, yang

terinci atas:

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

- Pajak Restoran 19.453.800,00 19.453.800,00

- Piutang Pajak Reklame 4.650.500,00 4.650.000,00

Page 95: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

95

- Piutang PBB-P2 6.416.729.293,00 5.121.388.271,00

Jumlah 6.440.833.593,00 5.145.492.071,00

- Piutang Pajak Restoran sebesar Rp19.453.800,00 merupakan piutang pajak restoran sejak

Tahun 2008 sebesar Rp19.453.800,00 yang timbul sebagai akibat dari penetapan masa

yang dikeluarkan setiap bulannya pada tahun tersebut.

- Piutang Pajak Reklame sebesar Rp4.650.500,00 merupakan piutang pajak reklame Tahun

2018.

- Piutang PBB-P2 Tahun 2018 dan 2017 merupakan Piutang PBB sampai dengan 2018 dan

2017 dengan rincian sebagai berikut.

- Piutang PBB Tahun 2009 84.954.149,00 85.359.229,00

- Piutang PBB Tahun 2010 181.129.095,00 181.865.609,00

- Piutang PBB Tahun 2011 445.834.224,00 449.271.458,00

- Piutang PBB Tahun 2012 531.616.250,00 533.687.645,00

- Piutang PBB Tahun 2013 1.153.648.072,00 1.156.155.386,00

- Piutang PBB Tahun 2014 571.744.222,00 573.596.655,00

- Piutang PBB Tahun 2015 751.443.643,00 753.405.357,00

- Piutang PBB Tahun 2016 678.208.952,00 679.684.511,00

- Piutang PBB Tahun 2017 694.322.055,00 708.362.421,00

- Piutang PBB Tahun 2018 1.323.828.631,00 0,00

Jumlah 6.416.729.293,00 5.121.388.271,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

b. Piutang Retribusi 440.581.000,00 393.006.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu

tagihan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2017 yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi

ke Rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran

bersangkutan. Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut.

- Retr. Pelayanan Kesehatan 261.700.000,00 242.514.000,00

- Retr. Pelayanan Persampahan 9.636.000,00 9.636.000,00

- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 4.190.000,00 6.010.000,00

- Ret. Terminal 0,00 4.806.000,00

- Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga 165.055.000,00 130.040.000,00

Jumlah 440.581.000,00 393.006.000,00

Piutang Retribusi Tahun 2018 tersebut terdapat pada:

- Dinas Kesehatan, atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, berupa Klaim Persalinan:

Page 96: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

96

1 Klaim Persalinan Susulan Bulan Juli,September,Oktober

2017 yang terdapat pada Puskesmas Suliki 700.000,00

2 Klaim Persalinan Susulan Tahun 2018 125.000.000,00

3 Klaim Persalinan Bulan September s/d Desember 2018 136.000.000,00

Jumlah 261.700.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.636.000,00 atas pelayanan pengambilan sampah

masyarakat yang belum dibayarkan oleh pemilik rumah, rumah makan, toko, dan kios.

Piutang tersebut merupakan Piutang 2013 yang belum terbayar sampai dengan Tahun

2018.

- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan atas Retribusi Pemakaian kekayaan

Daerah berupa sewa alat hand tractor dan pompa air pada Tahun 2011 yang belum

dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Uraian

Saldo Awal

piutang Pelunasan

Saldo Akhir

piutang

Hand Tractor Singkal (6,5 PK) 750.000,00 160.000,00 590.000,00

Hand Tractor Singkal (6 PK) 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

Sewa Pompa Air 200.000,00 200.000,00 0,00

Jumlah 4.550.000,00 360.000,00 4.190.000,00

- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2017 berupa Sewa Alat Hand

Tractor telah dicicil sebesar Rp160.000,00 oleh Kelompok Tani Tunas Baru Sialang Bawah

dan telah diterima di rekening Kas Daerah tanggal 28 Desember 2018 dan Piutang sewa

mesin pompa air juga sudah dilunasi sebesar Rp200.000,00 oleh Kelompok Tani Harapan

Kita Kecamatan Payakumbuh dan telah diterima di Rekening Kas Daerah tanggal 28

Desember 2018.

- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, atas karcis Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah Raga Desember 2018 sebesar Rp165.055,000,00 dan telah disetorkan ke

Kas Daerah tanggal 7 Januari 2019.

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

c. Piutang Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.070.000,00

2.070.000,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan Deviden BPR

berupa piutang deviden BPR Kampung Baru Muara Paiti Kecamatan Kapur IX atas

penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Deviden Tahun 2013

yang harusnya disetor ke Kas Daearah di 2014. Namun BPR tersebut sesuai dengan Surat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014

tanggal 18 November 2014 perihal Informasi Kondisi BPR disampaikan bahwa PT BPR

LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Bank dengan status Dalam Pengawasan

Khusus (DPK).

Page 97: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

97

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah. 6.519.463.615,76

2.850.792.828,76

Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per

31 Desember 2018 dan 2017, yang terinci atas:

Uraian Piutang Tahun 2018 Tahun 2017

- Piutang Kendaraan Roda Dua-Kades 76.500.000,00 76.500.000,00

- Bunga Dana Bergulir 76.851.310,00 76.851.310,00

- Denda Dana Bergulir 15.169.048,76 15.169.048,76

- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD 6.350.943.257,00 2.682.272.470,00

Jumlah 6.519.463.615,76 2.850.792.828,76

- Piutang Kendaraan Roda Dua-Kades sebesar Rp76.500.000,00 merupakan pemberian

fasilitas cicilan kendaraan roda dua kepada beberapa kepala desa yang ada di 13

Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Piutang Bunga dan Denda Dana Bergulir per 31 Desember 2018 terdapat pada:

OPD Bunga Dana Bergulir Denda Dana

Bergulir

- Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag 39.264.470,00 9.356.068,76

- Dinas Peternakan dan Keswan 20.946.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Holtbun 16.640.840,00 5.812.980,00

Jumlah 76.851.310,00 15.169.048,76

Rincian perhitungan bunga dan denda dari Investasi Non Permanen Lainnya ini

sebagaimana terlihat pada Lampiran 10 Laporan Keuangan ini.

- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD Achmad Darwis sebesar Rp6.350.943.257,00 yang

terdiri dari Piutang Klaim Pelayanan BPJS, Piutang Klaim ke Asuransi Jasa Raharja,

Piutang Pelayanan Ambulance, Piutang Obat dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai

berikut:

1 Piutang Rawatan BPJS:

a. Klaim Susulan Januari 2018 tahap II 4.498.600,00

b. Klaim Susulan Maret 2018 tahap II 4.498.600,00

c. Klaim Perbaikan Agustus RJTL 2018 119.182.000,00

d. Klaim Perbaikan Agustus RITL 2018 89.055.800,00

e. Klaim Perbaikan September RJTL 2018 183.000,00

f. Klaim Perbaikan September RITL 2018 90.320.700,00

Page 98: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

98

g. Klaim RJTL Oktober 2018 601.018.800,00

h. Klaim RITL Oktober 2018 821.589.700,00

ii. Klaim perbaikan

Oktober RJTL 2018 183.000,00

j. Klaim perbaikan Oktober RITL 2018 86.978.000,00

k. Klaim RITL Nopember 2018 974.438.700,00

l. Klaim RITL Nopember 2018 565.516.800,00

m. Klaim perbaikan RJTL Nopember 2018 2.368.400,00

n . Klaim perbaikan RITL Nopember 2018 85.388.000,00

o. Klaim RJTL Desember 2018 609.502.000,00

p. Klaim RITL Desember 2018 1.019.483.400,00

Jumlah Klaim Rawatan BPJS 5.074.205.500,00

2. Piutang Rawatan Umum

a.

Bay

i

Mar

eta 520.000,00

b.

Ilde

ni 940.000,00

c. Sah

lina

r 2.479.000,00

Jumlah Klaim Rawatan Umum 3.939.000,00

3 Piutang Klaim Ambulance:

a. Klaim Bulan November 2017 1.980.000,00

b. Klaim Bulan Desember 2017 445.000,00

c. Klaim Bulan Januari 2018 4.260.000,00

d. Klaim Bulan Maret 2018 1.370.000,00

e. Klaim Bulan April 2018 1.065.000,00

f. Klaim Bulan Mei 2018 3.510.000,00

g. Klaim Bulan Juni 2018 4.415.000,00

h. Klaim Bulan Juli 2018 5.550.000,00

i. Klaim Bulan Agustus 2018 5.025.000,00

j. Klaim Bulan September 2018 4.105.000,00

k. Klaim Bulan Oktober 2018 7.170.000,00

l. Klaim Bulan November 2018 5.945.000,00

m. Klaim Bulan Desember 2018 6.110.000,00

Jumlah Klaim Ambulance 50.950.000,00

Page 99: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

99

4 Piutang Klaim Obat Kronis:

a. Klaim Bulan Januari 2018 128.894.808,00

b. Klaim Bulan Februari 2018 116.680.949,00

c. Klaim Bulan Maret 2018 137.553.786,00

d. Klaim Bulan Agustus 2018 100.068.957,00

e. Klaim Bulan September 2018 114.150.568,00

f. Klaim Bulan Oktober 2018 121.538.550,00

g. Klaim Bulan November 2018 128.468.949,00

h. Klaim Bulan Desember 2018 146.569.133,00

Jumlah Klaim Obat Kronis 993.925.700,00

5 Jampersal

a. Klaim Jampersal November susulan 2018 82.482.900,00

b. Klaim Jampersal Desember 2018 103.051.100,00

Jumlah Klaim Jampersal 185.534.000,00

6 Klaim Denda BPJS

Klaim Denda BPJS 39.989.057,00

Jumlah Klaim Denda BPJS 39.989.057,00

7 Piutang Penunjang

Piutang Institusional Fee dr.Radiologi dari Rumah Sakit

dr.Achmad Muchtar Bukittinggi 2.400.000,00

Jumlah Piutang 6.350.943.257,00

Tidak terdapat piutang TPTGR Tahun 2018 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota. Piutang TPTGR merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlaknya (SKTJM)

oleh Majelis TPTGR.

Tahun

2018

Tahun

2017

(Rp) (Rp)

e. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00 1.997.138.654,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak terdapat

piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018. Rincian piutang Bagi Hasil Pajak Tahun

2018 dan Tahun 2017 sebagai berikut:

1 PKB 0,00 370.992.979,00

Page 100: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

100

2 BBNKB 0,00 426.695.591,00

3 PBBKB 0,00

4 PAP 0,00

5 Pajak Rokok 0,00 1.199.450.084,00

Jumlah 0,00 1.997.138.654,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

5.3.1.3. Penyisihan Piutang Pendapatan (3.702.698.709,71) (2.776.793.738,09)

Jumlah tersebut merupakan penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017, penyisihan piutang

tersebut dapat dirinci atas:

1. Penyisihan Piutang Pajak (3.493.408.599,66) (2.582.749.953,21)

2. Penyisihan Piutang Retribusi (11.141.775,00) (12.552.100,00)

3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (1.035.000,00) (1.035.000,00)

4. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD

Yang Sah (197.113.335,05) (170.470.991,61)

5. Penyisihan Piut.BHP Provinsi 0,00 (9.985.693,27)

Jumlah (3.702.698.709,71) (2.776.793.738,09)

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang tersebut sebagaimana terlihat pada Lampiran 11

Laporan Keuangan ini.

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

5.3.1.4. 4. Persediaan 14.438.852.719,33 23.067.885.585,61

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdiri

dari:

- ATK, Barang Cetak 540.210.547,77 451.955.023,00

- Obat-Obatan 4.657.160.106,56 4.961.861.118,79

- Bahan Kimia 26.468.000,00 15.315.200,00

- Alat Listrik 23.121.290,00 18.790.250,00

- Bangunan 0,00 15.317.551.530,00

- Alat Kebersihan 25.384.920,00 29.364.877,00

- Alat Kesehatan 661.359.444,78 446.297.683,82

- Alat Labor 0,00 235.573.718,00

- Bahan Gizi 28.321.962,50 82.921.501,00

Page 101: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

101

- Alat Kontrasepsi dan Non

Kontrasepsi 73.813.962,00 192.222.102,00

- Lain-Lain 8.403.012.485,72 1.316.032.582,00

Jumlah 14.438.852.719,33 23.067.885.585,61

Rekapitulasi Persediaan per SKPD sebagaimana terlihat pada Lampiran 12 Laporan

Keuangan-Daerah ini.

Persediaan Obat-obatan senilai Rp4.657.160.106,56 yang terdapat pada empat OPD

sebagaimana terlihat pada Lampiran 13 Laporan Keuangan ini.

Berdasarkan hasil stock opname obat dan BMHP pada Instalasi Farmasi RSUD dr Achmad

Darwis maka dilaporkan obat dan BMHP yang expire date selama Tahun 2018 adalah senilai

Rp38,984,979.18. Obat dan BMHP ini merupakan obat dan BMHP yang dibeli selama periode

Tahun 2013 s.d 2018 (data laporan obat dan BMHP expired date terlampir pada Lampiran

14). Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa penjelasan penyebab terjadinya obat

expire date yaitu:

a. Sefoperazone injeksi, merupakan obat antibiotic injeksi yang menjadi pilihan oleh dokter

apabila obat antibiotic injeksi pilihan utama tidak tersedia (sefotaksim injeksi dan

seftriakson injeksi). Pada awal Tahun 2017 sempat terjadi kekosangan obat sefotaksim

injeksi dan seftriakson injeksi di pasaran sehingga dibeli sefoperazone injeksi sebagai obat

pengganti, ketika obat pilihan utama sudah tersedia maka Dokter cenderung memilih obat

antibiotic pilihan utama sehingga terjadi obat yang expire date.

b. Amiodaron injeksi, Inviclot injeksi, comafusin hepar merupakan obat High alert yang

digunakan di ICU, obat ini harus tersedia di RS sebagai obat emergency tetapi jika tidak

ada kasus atau kasusnya sedikit maka obat ini tidak terpakai.

c. Obat untuk pasien jiwa (haloperidol tablet). Obat ini dibeli pada Tahun 2013 dengan

menggunakan dana APBD dan pada saat itu dokter umum masih bisa melakukan

pelayanan di poli jiwa RSUD.Mulai dari Tahun 2016 kebijakan dari BPJS mengharuskan

pelayanan poli dilakukan oleh dokter spesialis maka RSUD dr Achmad Darwis melakukan

perjanjian kerja sama dengan RSJ HB Saanin Padang untuk referral dokter spesialis jiwa,

Pelayanan ini tidak berjalan lama karena PKS terputus karena RSJ dr HB Saanin tidak

bisa melepas dokter spesialisnya untuk referral sehingga terjadi kekosongan pelayanan

poli jiwa di RSUD dr Achmad Darwis dan obat jiwa tidak dapat dimanfaatkan sampai

pada awal Tahun 2017 RSUD dr Achmad Darwis mendapatkan tenaga dokter spesialis

jiwa pindahan dari RSUD dr HB Saanin.

d. Metformin tablet 850 mg merupakan obat tablet yang digunakan untuk pasien DM, seiring

dengan perkembangan tehnologi obat maka pada awal Tahun 2017 Dokter spesialis

penyakit dalam lebih memilih pemakaian obat insulin flekspen sehingga pemakaian obat

metformin tablet menjadi sangat terbatas dan expire date.

e. Metoklopramid tablet merupakan obat anti emetic ( obat anti muntah ) yang dibeli pada

Tahun 2013 dari dana APBD.seiring dengan perkembangan tehnologi obat maka karena

efek sampingnya yang lebih berat dibandingkan dengan obat sejenis maka obat ini tidak

menjadi pilihan utama lagi bagi dokter.

Page 102: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

102

Pada Dinas Kesehatan terdapat persediaan obat expired sebesar Rp32.586.125,00 dengan

rincian sebagai berikut:

NO NAMA

SATUAN/

KMS JUMLAH

HARGA

(Rp)

TOTAL HARGA

(Rp)

1 MgSO4 20% Vial 2,329 2,800,00 6,521,200,00

2 Furosemid Inj Ampul 35 1,920,00 67,200,00

3 Pirantel Pamoat Tab ktk/100 17 30,800,00 523,600,00

4 Propanolol 40 Mg Tab ktk/100 43 11,000,00 473,000,00

5 Carbamazepin tab ktk/100 165 28,000,00 4,620,000,00

6 Megotrin inj Ampul 910 2,750,00 2,502,500,00

7 Aqua Gel Steril Pcs 37 46,458,00 1,718,946,00

8 Mg SO4 40% Vial 2,442 3,500,00 8,547,000,00

9 Scaple Blades no 10 ktk/100 13 473,708,00 6,158,204,00

10 Mg SO4 20% Vial 12 2,800,00 33,600,00

11 Sianocobalamin tab btl/1000 28 16,200,00 453,600,00

12 Atropin Tab ktk/100 16 7,700,00 123,200,00

13 Atropin Inj Ampul 437 1,263,00 551,931,00

14 Mg SO4 40% Vial 12 3,500,00 42,000,00

15 Haloperidol 5 mg ktk/100 25 10,000,00 250,000,00

JUMLAH 32,585,981,00

Persediaan Lain-lain senilai Rp8.403.012.485,72 yang terdapat pada sembilan OPD

sebagaimana terlihat pada Lampiran 15 Laporan Keuangan ini.

5.3.2 Investasi Jangka

Panjang

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

35.665.331.260,34 22.328.305.333,54

Investasi Jangka Panjang Tahun 2018 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi

Permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1 Investasi Non

Permanen bersih

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

448.392.938,00 469.991.763,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan

2017. Investasi dimaksud berupa penyaluran Dana Bergulir kepada sekelompok masyarakat,

unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke

Page 103: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

103

instansi teknis pengelola, guna digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok lainnya yang

memerlukan. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir tersebut masih merupakan Investasi Non

Permanen-Dana Bergulir lama yang dikelola oleh tiga OPD dan belum dalam bentuk BLU.

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir tersebut disajikan sesuai dengan Buletin

Teknis SAP Nomor 07 Akuntansi Dana bergulir, dimana nilai Investasi Non Permanen-Dana

Bergulir yang dicatat di neraca menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net

Realizable Value). Telah dilakukan penyisihan terhadap Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

yang tidak tertagih berdasarkan jatuh temponya (aging schedule). Hal ini diatur dengan

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah.

Adapun Nilai Bersih Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh tiga OPD

tersebut untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

No SKPD Pengelola 2018 2017

1 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

a

. Investasi Non Permanen Lainnya 256.000.000,00 256.000.000,00

b

. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (104.546.690,00) (93.538.865,00)

c

. Investasi Non Permanen Bersih 151.453.310,00 162.461.135,00

2 Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

a

. Investasi Non Permanen Lainnya 389.196.328,00 389.196.328,00

b

. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (141.817.450,00) (141.817.450,00)

c

. Investasi Non Permanen Bersih 247.378.878,00 247.378.878,00

3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a

. Investasi Non Permanen Lainnya 115.000.000,00 115.000.000,00

b

. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (65.439.250,00) (54.848.250,00)

c

. Investasi Non Permanen Bersih 49.560.750,00 60.151.750,00

Jumlah Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Investasi Non Permanen Lainnya 760.196.328,00 760.196.328,00

b. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (311.803.390,00) (290.204.565,00)

c. Investasi Non Permanen Bersih 448.392.938,00 469.991.763,00

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, maka penyisihan investasi non permanen lainnya dana

bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan

Page 104: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

104

melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih

beredar (outstanding). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih

dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dimulai sejak jatuh tempo.

Saldo dana pada rekening penampung pengembalian pokok, bunga dan denda disimpan oleh

Pengelola Investasi Non Permanen lainnya dari 3 OPD Tahun 2018 adalah sebesar

Rp1.165.829.301,00 dengan rincian sebagai berikut:

No SKPD Pengelola

No Rekening di

Bank Nagari

Saldo per 31 Des

2018

Saldo per 31 Des

2017

1.

Dinas Koperasi,UMKM dan

Perindag 0100.0207.05310-1 229.575.540,00 226.642.769,00

2. Dinas Tanpanhol

- Eks Tanaman Pangan 0100.0207.18667-1 759.934.469,00 400.932.466,00

- Eks Perkebunan untuk

pengembalian pokok 0100.0207.03451-8 7.715.203,00 7.700.694,00

- Eks Perkebunan untuk

pengembalian bunga 0100.0207.03449-1 109.952.362,00 108.578.832,00

3.

Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

-Pokok RRMC 0100.0207.01387-4 10.965.590,00 10.910.892,00

-Pokok KSP 0100.0210.01672-6 47.686.137,00 46.522.385,00

-Bunga KSP 0100.0210.01673-8 0,00

Jumlah 1.165.829.301,00 801.288.038,00

Dana Bergulir pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bersumber dari Dana APBN dan

Dana APBD. Dana Bergulir yang bersumber dari dana APBN diperoleh Tahun 2000 sampai

dengan Tahun 2008 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan kelembagaan pangan di pedesaan Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar

Rp1.350.000.000,00

2. Rice Miling Unit (PMI) Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp123.500.000,00

3. Peningkatan mutu intensitas padi Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar

Rp1.894.350.000,00

4. Pengembangan Agribisnis Jagung Tahun 2002 s/d 2003 dengan jumlah dana sebesar

Rp489.219.350,00

5. Pengembangan Agribisnis Manggis Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar

Rp1.186.762.500,00

6. Pengembangan dan Perluasan Jeruk Tahun 2006 s/d 2007 dengan jumlah dana sebesar

Rp659.512.925,00

7. Pengembangan Sayur Organik dan Holtikultura Terintegrasi Ternak Tahun 2007 dengan

jumlah dana sebesar Rp135.300.000,00

8. Konservasi Lahan Tahun 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp124.979.750,00

9. Pembinaan dan Ketahanan Masyarakat Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar

Page 105: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

105

Rp404.500.000,00

10. P2TP (Kredit Mikro) Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000,00

11. Penangkar SPL OCEF Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp39.576.200,00

12. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2008 dengan jumlah dana

sebesar Rp269.960.000,00

Dana bergulir yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2003 dengan jumlah guliran awal

sebesar Rp216.375.000,00 dimana sampai sekarang telah menjadi sebesar Rp511.009.447

dengan pengembalian sebesar Rp387.973.540,00 dan tunggakan sebesar Rp123.035.907,00.

5.3.2.2 Investasi Permanen – Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

35.216.938.322,34 21.858.313.570,54

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

pada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan 2017.

Investasi Jangka Panjang sejumlah tersebut ditempatkan pada satu Perusahaan Daerah yang hak

kepemilikannya berada pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada perusahaan

lembaga keuangan dengan hak kepemilikan minoritas dan tidak memiliki kendali signifikan atas

manajemen serta pada PT Balairung Citrajaya Sumbar. Jumlah penyertaan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V . 3 . 4 4 Ri nc i a n I n ve sta s i Pe r mane n

No Jenis Penyertaan

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

1 PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota

16.566.938.322,34 3.208.313.570,54

2 PT Bank Nagari 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00

3 Bank Perkreditan Rakyat ( 6 BPR) 425.000.000,00 425.000.000,00

4 PT.Balairung Citrajaya Sumbar 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Jumlah 35.216.938.322,34 21.858.313.570,54

a. Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan 31

Desember 2018 setelah diakumulasikan dengan kerugian adalah sebesar

Rp16.566.938.322,34 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Rincian Perhitungan Kepemilikan Modal sebelum memperhitungkan laba/rugi PDAM

No Uraian

Tahun 2018 Tahun 2017

1. Penyertaan Pemerintah Pusat 15.875.036.144,00 15.875.036.144,00

2. Penyertaan Pemerintah Daerah (Pemda) 30.532.955.693,00 6.368.618.093,00

3. Penyertaan Pemerintah Daerah yang

belum ditetapkan statusnya

1.975.884.400,00 19.221.284.000,00

Page 106: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

106

No Uraian

Tahun 2018 Tahun 2017

4. Hibah 198.000.000,00 198.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal 48.581.876.237,00 41.662.938.237,00

2) Berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2018 Unaudit, didapatkan informasi bahwa:

1. Akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya sampai

dengan 2017

(20.278.249.444,00) 2. Rugi Tahun Berjalan 2018 (1.943.488.086,00)

Jumlah Akumulasi kerugian

(22.221.737.530,00)

Berdasarkan data nilai penyertaan modal Pemda dan nilai kerugian PDAM Kabupaten

Lima Puluh Kota serta persentase saham Pemda Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota,

maka nilai penyertaan modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018

berdasarkan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

- Persentase modal netto (Penyertaan modal Pemda per total

Penyertaan modal PDAM x 100 %) 62,85%

- Modal Netto (Total Modal- Akumulasi kerugian) 26.360.138.707,00

- Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota

( % persentase Modal netto x Modal Netto ) 16.566.938.322,34

Nilai Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota

ke PDAM per 31 Desember 2018 16.566.938.322,34

Sehingga terdapat peningkatan nilai Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota pada PDAM Tahun 2018 sebesar Rp13.358.624.751,00 (Rp16.566.938.322,34–

Rp3.208.313.570,54)

Peningkatan nilai Penyertaan Modal PDAM yang signifikan disebabkan karena telah

ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota yang sebelumnya

tercatat pada neraca PDAM sebagai Penyertaan Modal Pemda yang belum ditetapkan statusnya.Peraturan Daerah ini berdasarkan tindak lanjut dari Rekomendasi BPK-RI Perwakilan

Sumatera Barat Nomor 28.B/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 25 Mei 2017 perihal Laporan

Hasil Pemeriksaan.

Page 107: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

107

Penambahan Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar

Rp21.170.337.600,00 yang merupakan penyertaan modal Tahun 2008 sampai dengan Tahun

2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2008

- Pengembangan dan perluasan jaringan PDAM di 8 Kecamatan 559.507.000,00

Tahun 2010 1.116.679.100,00

- IPA Baja 20 L/dtk sarilamak 704.201.000,00

- Optimalisasi jaringan IKK Tj Pati di Taratak 48.308.000,00

- Optimalisasi jaringan IKK Tj Pati di Simpang Harau 162.718.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC IKK Suliki 104.897.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Guntuang 96.555.100,00

Tahun 2011 7.221.604.300,00

- Pengadaan Pipa Distribusi IKK Sarilamak 1.299.684.000,00

- Pengadaan Pipa Distribusi Utama Spam Guntuang 891.457.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Pulau Sialang M.Paiti 99.700.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Pangkalan 99.700.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Solok Bio-Bio 99.702.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Tangah

Simalanggang

99.702.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari sarilamak 99.768.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Tuo 99.729.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari gurun lb tingkok 99.680.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Batu Balang 99.700.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Mangilang 99.700.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Situjuah 99.750.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Jr Ketinggian Sarilamak 99.728.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Tangah Batu

Hampa

99.696.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari M. Paiti Kapur IX 99.738.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Koto Baru

Simalanggang

99.700.000,00

- Pengadaan Pipa untuk penambahan Jaringan Nagari Piladang 99.696.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Nagari Bukit Limbuku 99.750.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sialang Bawah Kapur IX 99.800.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Situjuh dan Sungai Kamuyang 44.760.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Harau 89.809.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Pangkalan 89.776.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Kapur IX 89.700.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Simalanggang 89.600.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Dangung-dangung 89.600.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Suliki 89.743.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Batu Hampa 89.700.000,00

- Pengadaan SR untuk PDAM Unit Situjuah dan Sungai Kamuyang 89.700.000,00

- Pengadaan water meter untuk penggantian water meter PDAM 94.768.000,00

Page 108: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

108

- Pengadaan water meter untuk penggantian water meter PDAM ½” 75.768.500,00

- Pengadaan water meter ¾” dan 1” untuk PDAM 63.000.000,00

- Optimalisasi Jaringan Transisi Mangilang Unit IKK Pangkalan 426.423.800,00

- Optimalisasi Jaringan IKK Tanjung Pati di Koto Tuo,Tigo Matur 199.400.000,00

- Perbaikan Intake Optimalisasi jaringan PDAM di Sungai Kamuyang 144.853.000,00

- Optimalisasi Jaringan IKK Pangkalan di Jorong Subarang Pasa 99.725.000,00

- Optimalisasi Jaringan IKK Suliki 1.468.898.000,00

- Tahun 2012 2.461.599.000,00

- Pengadaan aksesories dan pemasangan pipa guntuang kec.Bukit Barisan 386.988.000,00

- Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Pedesaan IKK Kapur IX Lubuak

Sati (DDUPB)

679.561.000,00

- Pengadaan aksesories dan pemasangan Pipa IKK Sarilamak Kec.Harau 491.376.000,00

- Pembangunan SPAM Pedesaan (DDUPB) kec.Pangkalan Koto Baru 331.461.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Muaro Paiti 94.525.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Pangkalan 64.600.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Simpang Ampek

Batu Hampa

94.600.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Tanjung Pati I 94.550.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Tanjung Pati II 94.630.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa PDAM Unit Simalanggang dan

Unit Suliki

94.508.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa SPAM Nagari Lubuak Tabuan

Pangkalan

34.800.000,00

- Tahun 2013 3.500.525.000,00

- Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Batu Malanca Sungai Data

(DDUPB) Kec.Harau

1.114.974.000,00

- Pengadaan Pipa dan Pemasangan Program MBR (DDUPB) Tanjung Pati

dan Muaro Paiti

591.442.000,00

- Optimalisasi IKK Pangkalan (Pemangadaan dan Pemasangan Pipa DJU) 308.503.000,00

- Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pipa serta aksesories IKK Sarilamak 372.753.000,00

- DDUPB untuk Program RT 3 Penyerahan PDAM Fisik dan Non Fisik

Kec.Harau

634.305.000,00

- Lanjutan Pemasangan Pipa dan Pengadaan Aksesories SPAM IKK

Sarilamak Solok Bio-Bio

199.100.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Intake Reservoir Bukit Topo Pangkalan 279.448.000,00

Tahun 2016 2.385.485.200,00

- Sistem Penyediaan air minum IKK Harau dengan sumber air Batu Malanca

(DDUB)

1.147.484.000,00

- Bantuan Program PDAM Muaro Paiti (DDUB) 320.281.000,00

- Peningkatan Kapasitas Jaringan Air Bersih/air minum Batu Balang-bukit

Limbuku kec Harau

393.538.200,00

- Pemasangan Pipa Air ke Jorong Tanjung Pati 69.770.000,00

- Optimalisasi Jaringan Pipa PDAM di Koto Tuo Kec.Harau 199.880.000,00

- Pengadaan Aksesories dan Pemasangan Pipa di Tanjung Pati 254.532.000,00

Page 109: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

109

Tahun 2017 3.924.938.000,00

- Pemasangan pipa JPU SPAM IKK Batu Malanca 1.640.878.000,00

- Pemasangan pipa JPU SPAM IKK Nagari Sarilamak 519.225.000,00

- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Solok Bio-Bio Kec Harau 202.550.000,00

- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Sarilamak Kec Harau 202.520.000,00

- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Jorong Pulutan Nagari Solok Bio-Bio

Kec Harau

202.540.000,00

- Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Batu Balang Kec Harau 202.580.000,00

- Pemasangan Pipa IKK Suliki, IKK Sarilamak dan IKK Muara Paiti (DDUB) 954.645.000,00

Jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan statusnya 21.170.337.600,00

Selain itu,Pada Tahun 2018 terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota untuk PDAM sebesar Rp2.994.000.000,00 dengan bukti

pengeluaran SP2D Nomor 343/LS/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Laporan Keuangan PDAM tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 16 Laporan

Keuangan Daerah ini.

PT Bank Nagari 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00

Nilai Penyertaan modal pada Bank Nagari Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah

sebesar Rp17.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No Penyertaan Modal

PT.Bank Nagari

Tahun 2018 Tahun 2017

Modal ditempatkan dan disetor penuh

(15.225 lembar. saham seri A @ Rp1.000.000,00)

15.225.000.000,00 15.225.000.000,00

Tambahan modal disetor s.d 31 Desember

2017

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Jumlah 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00

Penambahan penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terakhir

kali dilakukan pada Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2017 ke PT Bank Nagari (BPD Propinsi Sumatera Barat) sebesar

Rp2.000.000.000,00 dengan bukti pengeluaran SP2D Nomor 219/LS/2017 tanggal 18 April

2017.

Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat tersebut

telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba/deviden tunai sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah yang pada Tahun 2018 berjumlah Rp2.395.010.106 yang merupakan

penerimaan Deviden tahun buku 2017 diterima pada Kas Daerah tanggal 30 April 2018

Bank Perkreditan Rakyat 425.000.000,00 425.000.000,00

Page 110: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

110

Jumlah tersebut merupakan Investasi Jangka Panjang yang ditempatkan Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota pada Enam PT Bank Perkreditan Rakyat berupa Penyertaan dalam Modal

Saham pada posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Penyertaan modal tersebut disalurkan pada

Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 925/BLK-

2003 tanggal 30 Desember 2003. Rincian penyaluran dana dan besarnya persentase penyertaan

adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyertaan

Modal

Total Saham % Kepemilikan

BPR

- BPR Suliki Gunung Mas 100.000.000,00 5.000.000.000,00 2,00

- BPR Harau 75.000.000,00 6.400.000.000,00 1,17

- BPR Padang Kuning 50.000.000,00 1.338.260.000,00 3,74

- BPR Labuh Gunung 50.000.000,00 1.764.310.000,00 2,83

- BPR Taeh Baruh 50.000.000,00 2.756.180.000,00 1,81

- LPN Tambun Ijuk 100.000.000,00 1.950.000.000,00 5,13

Jumlah 425.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPD dulunya ada pada 7 (tujuh) BPR dan sekarang

pada 6 (enam) BPR, karena Penyertaan Modal pada BPR Kampuang Baru dipindahkan ke Aset

Lainnya. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada BPR Kampung Baru

sebesar Rp100.000.000,00 Namun sesuai dengan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Provinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014 tanggal 18 November 2014

menginformasikan bahwa PT BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Dalam status

Pengawasan Khusus (DPK), dan pada Website LPS.BPR LPN Kampung Baru Muaro Paiti telah

dinyatakan berstatus Dalam Liquidasi (DL) pada tanggal 2 Maret 2015, sesuai Surat Keputusan

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/KDK.03/2015 tanggal 2 Maret 2015

tentang Pencabutan Izin Usaha BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti. BPR LPN Kampung

Baru Muara Paiti tersebut Selesai Likuidasi.

Penyertaan Modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat tersebut telah memberikan kontribusi dalam

bentuk setoran laba/deviden tunai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada

Tahun 2018, jumlah deviden yang diterima senilai Rp30.062.951,00

Penerimaan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya

diperoleh dari:

BPR Harau 16.272.359,00 Diterima tanggal: 23/03/2018

BPR Suliki Gunung Mas 13.790.592,00 Diterima tanggal: 20/03/2018

Jumlah Rp 30.062.951,00

Terkait dengan kecilnya deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

dari BPR, hal ini disebabkan larangan distribusi laba dalam rangka pemenuhan modal inti

minimum BPR sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang

Page 111: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

111

dituangkan dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 8/SEOJK.03/2016

tanggal 10 Maret 2016.

PT Balairung Citrajaya Sumbar 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

dalam Pembiayaan bersama Pembangunan Mess (PT. Balairung) Perwakilan Sumatera Barat di

Jakarta. Realisasi pencairan dana APBD Tahun 2007 ke rekening Kas Daerah Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.000.000.000,00, sesuai bukti Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 3355/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.

Page 112: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

112

5.3.3 Aset Tetap Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1.461.992.487.937,73 1.362.337.170.668,02

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan Tahun 2017 Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2018 tersebut meliputi Tanah,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap

Lainnya. Rincian Aset Tetap per jenis Aset Tetap dan per OPD terdapat pada Lampiran 17.

Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.45 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset 31 Desember 2017

(RP)

Penambahan

(RP)

Pengurangan

(RP)

Saldo 31 Des 2018

(Rp)

Tanah 116.498.536.811,00 1.241.036.000,00 1.221.036.000,00 116.518.536.811,00

Peralatan dan Mesin 316.383.530.597,18 39.719.074.860,00 10.893.126.610,00 345.209.478.847,18

Gedung dan Bangunan 706.115.063.908,56 59.387.462.595,00 26.122.636.000,82 739.379.890.502,74

Jalan, Irigasi, dan

Jaringan 1.229.389.345.294,50 163.576.481.369,32 14.895.188.111,00 1.378.070.638.552,82

Aset Tetap Lainnya 78.511.520.268,00 21.530.190.378,00 8.630.223.440,00 91.411.487.206,00

Konstruksi Dalam

Pengerjaan 12.169.068.976,00 11.602.387.282,00 4.816.250.685,00 18.955.205.573,00

Jumlah Aset Tetap 2.459.067.065.855,24 297.056.632.484,32 66.578.460.846,82

2.689.545.237.492,74

Akumulasi Penyusutan

Peralatan Mesin 225.586.629.300,49 28.812.456.041,59 1.191.976.548,00 255.591.061.890,08

Akumulasi Penyusutan

Gedung Bangunan 283.533.524.592,56 14.620.962.273,26 2.787.703.159,52 300.942.190.025,34

Akumulasi Penyusutan

JIJ 587.609.741.294,17 82.236.428.217,58 946.364.972,17 670.792.534.483,92

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap Lainnya -

226.963.155,67

-

226.963.155,67

Jumlah Akumulasi

Penyusutan 1.096.729.895.187,22 125.896.809.688,10 4.926.044.679,69 1.227.552.749.555,01

Total Aset Tetap 1.362.337.170.668,02 171.159.822.796,22 61.652.416.167,13 1.461.992.487.937,73

Saldo dan mutasi dari masing-masing golongan Aset Tetap per 31 Desember 2018 tersebut di

atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.3.1 Tanah Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

116,518,536,811.00 116.498.536.811,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Terdapat penambahan

nilai Aset Tanah pada Tahun 2018 sebesar Rp20.000.000,00 dengan rincian mutasi

Page 113: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

113

sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 1.215.186.000,00

- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Rp 0,00

- Hibah/Mutasi antar OPD Rp 25.850.000,00

- Reklasifikasi Masuk Rp 0,00

- Koreksi Tambah Rp 0,00

Jumlah Mutasi Penambahan Rp 1.241.036.000,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 0,00

- Reklasifikasi Keluar Rp 1.215.186.000,00

- Penghapusan Rp 0,00

- Mutasi Keluar antar OPD Rp 5.850.000,00

- Koreksi Kurang Rp 0,00

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 1,221,036,000,00

Jumlah Bersih Mutasi Rp 20.000.000,00

a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.215.186.000,00

merupakan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 berupa pengadaan

tanah pada Dinas Perikanan untuk kolam ikan.

b. Hibah masuk dari komite pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp25.850.000,00 berupa Penimbunan Tanah.

c. Reklasifikasi keluar sebesar Rp1.215.186.00,00 terdiri dari Dinas Perikanan dari

akun Tanah ke akun Gedung dan Bangunan sebesar Rp 859.171.000,00 berupa rehab

kolam ikan BBI Aia Putiah dan Tanjuang Balik serta reklasifikasi keluar ke akun

Jalan Irigasi dan Jaringan Rp356.015.000,00 berupa saluran air.

d. Mutasi Keluar Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang sebesar

Rp5.850.000,00 ke DPSDA Propinsi Sumatera Barat karena double catat berupa

tanah perumahan.

Selengkapnya tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai

dengan tahun anggaran 2018 dan tersebar pada 43 OPD dengan rincian sebagai berikut:

No. Kategori Status Kepemilikan Tanah Jumlah Persil

1 Sertifikat atas nama pemda kab. Lima Puluh Kota 212

2 Sertifikat atas nama pemilik sebelumnya 31

3 Pelepasan hak atas nama pemilik sebelumnya 12

4 Peta bidang dan surat ukur An. Pemda Lima Puluh Kota 46

5 Akta perdamaian 1

6 Berita acara ganti rugi 13

7 Surat pernyataan hibah 13

8 Surat pernyataan hak/pinjam pakai 9

9 Surat penyerahan tanah 40

10 Berita acara P3D 162

11 Surat keterangan jual beli 17

12 Surat keterangan wakaf 6

Page 114: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

114

13 Sporadik tanah 1

14 Surat keterangan tanah 67

15 Belum ada dokumen pendukung 224

16 Tanah Jalan Kabupaten 239

JUMLAH 1.093

Saat ini terdapat tanah yang masih dalam sengketa yaitu Tanah Puskesmas Tanjung Pati

dengan kronologis persoalan sebagai berikut:

a. Tanah Puskesmas Tanjung Pati diserahkan oleh Wali Nagari Tiga Batur Kecamatan

Harau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas

Kesehatan daerah tingkat II yang diwakili oleh pimpinan Balai Pengobatan Tanjung

Pati Kecamatan Harau pada tanggal 19 Mei 1980 seluas 29,5 m x 34 m.

b. Pada surat penyerahan tanah tersebut dinyatakan bahwa tanah telah diserahkan oleh

Dt.Majoadil (alm) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Lima puluh Kota yang

dipakai untuk Bangunan Balai Pengobatan dan BKIA Tanjung Pati.

c. Surat Penyerahan Tanah tersebut ditandatangani oleh Wali Nagari Tiga Batur dan

Pimpinan BKIA Tanjung Pati yang diketahui oleh camat Harau

d. Surat penyerahan tanah tersebut juga didukung oleh Surat Keterangan dari Wali

Nagari Tiga Batur pada tanggal 19 Mei 1980 yang menyatakan bahwa Tanah Balai

Pengobatan dan BKIA Tanjung Pati seluas lebih kurang 1002 m2 telah diserahkan

oleh R.Adil kepada Pemerintah pada tahun 1963 untuk pembuatan Balai Pengobatan

dan BKIA Tanjung Pati. Surat penyerahan tanah ditandatangani oleh Wali Nagari

Tiga Batur yang diketahui oleh Camat Harau dan dua orang sebatas tanah.

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp) 345.209.478.847,18 316.383.530.597,18

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2018 dan 2017

Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2018 adalah sebesar

Rp28.825.948.250,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut. Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 24.708.958.434,00

- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Rp 1.982.661.616,00

- Hibah/Mutasi antar OPD Rp 6.517.594.226.00

- Reklasifikasi Masuk Rp 5.812.184.737,00

- Koreksi Tambah Rp 697.675.847,00

Jumlah Mutasi Penambahan Rp 39.719.074.860,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 618.527.611,00

- Reklasifikasi Keluar Rp 2.453.041.902,00

Page 115: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

115

- Penghapusan Rp 1.193.849.552,00

- Mutasi Keluar antar OPD Rp 4.139.451.295,00

- Koreksi kurang Rp 202.740.276,00

- Aset Ekstrakomptable Rp 2.285.515.974,00

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 10.893.126.610,00

Jumlah Bersih Mutasi Rp

28.825.948.250,00

a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp

24.708.958.434,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun

Anggaran 2018.

b. Kapitalisasi terhadap Belanja Barang sebesar 1.982.661.616,00 yang dikapitalisir

sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada 6 (enam) OPD sebagai

berikut:

1. Sekretariat Daerah Rp. 7.050.000,00

2. Badan Keuangan Rp. 10.000.000,00

3. Dinas Perhubungan Rp. 1.665.326.016,00

4. Kecamatan Bukik Barisan Rp. 250.000,00

5. Kecamatan Luak Rp. 950.000,00

6. Dinas Pendidikan Rp. 299.085.600,00

Jumlah Kapitalisasi Rp. 1.982.661.616,00

c. Hibah/Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp 6.517.594.226,00 merupakan

penambahan nilai akun peralatan dan mesin sebagai akibat dari mutasi pemakaian

aset peralatan dan mesin dan Hibah dari Pusat/Provinsi/Pihak Lain pada 10

(sepuluh) OPD sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan Rp. 792.989.500,00 hibah dari Kementrian berupa

mobil bioskop

Rp. 521.078.920,00 Hibah dari Kementerian berupa alat labor komputer

Rp. 93.308.304,00 Hibah dari LHKP berupa tong

sampah Rp. 658.098.428,00 Hibah dari Komite BOS berupa

alat kantor dan rumah tangga

SD

Rp. 51.446.000,00 Hibah dari komite bos berupa

alat kantor studio dan alat angkutan tak bermotor SD dan

SMP

Page 116: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

116

2) Dinas Kesehatan Rp. 23.230.455,00 Hibah dari Kementrian

Kesehatan RI Sesuai dengan BAST no K.02.07/X/618/2018

Tanggal 21 Februari 2018

berupa PC Unit dan Notebook

Rp. 484.000,00 Hibah dari Kementrian

Kesehatan RI Sesuai dengan BAST no K.02.07/X/618/2018

Tanggal 21 Februari 2018

berupa HP CDMA

Rp. 64.003.940,00 Hibah dari Kementrian

Kesehatan RI Sesuai dengan

BAST no KN.02.04/1091/ VI/2018 Tanggal 8 Agustus

2018 berupa alat kedokteran.

Rp. 187.640.000,00 Hibah Dari DP2KBP3A berupa lemari Alkon sebanyak 15 unit

3) Dinas Pemadam

Kebakaran

Rp. 120.000.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Kendaraan Roda 4

Rp. 15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Kendaraan Roda 2

Rp. 1.561.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Alat Kantor dan Rumah Tangga

4) Dinas Lingkungan Hidup Rp.

Rp.

15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Kendaraan Roda 2 sebanyak 1

(satu) unit

9.910.150,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Alat Kantor dan Rumah Tangga

5) Dinas Peng. Penduduk

dan KBP3A

Rp. 15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Kendaraan Roda 2

Rp. 11.110.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Studio dan Komunikasi

(camera)

6) Dinas Tanpanhol Rp. 1.425.291.950,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Kendaraan Roda 2 (111 unit)

Rp. 1.624.357.620,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp. 2.865.000,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Kedokteran.

Page 117: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

117

Rp. 259.138.000,00 Mutasi dari Setda berupa Alat

Studio dan Komunikasi

7) Peternakan dan Kesehatan

Hewan

Rp. 5.000.000,00 Mutasi masuk dari Disnakkan

Propinsi berupa laptop 1 unit

Rp. 15.600.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi

berupa Kendaraan Roda 2 vario

Rp. 2.300.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi berupa Hp 1 unit

Rp. 9.800.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi

berupa Komputer1 Unit

Rp. 112,325.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi

berupa Mesin Kemasan Produksi Ternak

Rp. 25.000.000,00 Hibah dari Disnakkan Propinsi berupa running tax 1 unit

Rp. 291.271.575,00 Mutasi dari Sekretariat Daerah

berupa Kendaraan Roda 2 sebanyak 19 unit.

Rp. 87.201.500,00 Mutasi masuk dari Setda berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga

(laptop)

8) Inspektorat Rp. 15.453.750,00 Mutasi masuk dari Setda berupa

Kendaraan Roda 2

9) Dinas Perpustakaan Dan Arsip

Rp. 42.314.500,00 Mutasi dari Setda Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 Unit

Rp. 14.975.000,00 Mutasi Dari Setda berupa Laptop 1 Unit

10) Kecamatan Harau 3.478.384,00 Mutasi dari LH (Hibah) berupa

Tong Sampah

Jumlah Hibah/Mutasi

antar OPD

Rp. 6.517.594.226,00

d. Reklasifikasi masuk ke dalam akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan

pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut dari akun Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp5.812.184.737,00 pada 6 (enam) OPD sebagai berikut:

Page 118: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

118

1) Dinas Pendidikan Rp. 346.554.264,00 Reklasifikasi masuk BOSberupa

Alat kantor dan meubeuler

561.960.150,00 Reklasifikasi masuk dari

Gedung bangunan berupa

meubeuler

2) Dinas Kesehatan Rp. 1.725.329.448,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Tetap lainnya berupa Belanja Modal BLUD (Belanja Alat

Kedokteran pada Puskesmas )

Rp. 1.160.544.956,00 Reklasifikasi dari akun Aset Tetap lainnya berupa Belanja

Modal BLUD (Belanja Alat

Kedokteran )

Rp. 242.855.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Tetap lainnya berupa Belanja Modal BLUD (Belanja Alat

Studio)

3) RSUD Achmad

Darwis

Rp. 535.473.100,00 Reklasifikasi dari akun Aset Tetap (BLUD) Berupa Alat

kantor dan Rumah Tangga.

Rp. 1.085.334.836,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Tetap (BLUD) Berupa Alat

kedokteran

Rp. 19.032.983,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Tetap (BLUD) Berupa Alat

Laboratorium

4) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Rp. 32.000.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Tetap lainnya berupa container sampah 1 Unit

5) Dinas

Perhubungan

Rp. 56.300.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Peralatan Mesin Berupa PC dan Printer

Rp. 18.100.000,00 Reklasifikasi masuk dari akaun peralatan Mesin Berupa cctv

Rp. 22.400.000,00 Reklasifikasi masuk dari akun Peralatan Mesin berupa alat

studio dan Komunikasi

Page 119: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

119

6) Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga

Rp. 6.300.000,00 Reklasifikasi dari Gedung

Bangunan berupa teralis AC sebanyak 7 (tujuh) Unit

Jumlah Reklas masuk Rp. 5.812.184.737,00

e. Koreksi tambah pada Aset Peralatan Mesin terdapat pada:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp. 563.208.087,00 Koreksi Tambah akibat adanya Koreksi pencatatan pada sekolah

yang menerima DAK 2007 dan

2008.

2) Sekretariat Daerah Rp. 467.760,00 Koreksi Tambah akibat

Kesalahan Pencatatan Dari alat

Bengkel dan alat angkut ke alat kedokteran

3) Sekretariat DPRD Rp. 122.500.000,00 Koreksi Tambah akibat Kesalahan Pencatatan dari alat

studio ke alat Kantor adan

Rumah Tangga.

4) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Rp. 11.500.000,00 Koreksi Tambah Akibat

Penambahan Kendaraan Dinas

Yang Belum Tercatat Dalam Buku Inventaris.

Jumlah Koreksi

Tambah

697.675.847,00

f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp 618.527.611,00 merupakan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Aset Tetap dan yang akan diserahkan kepada pihak lain, terdiri dari 13(tiga belas) OPD

sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Rp. 88.716.105,00

2. Dinas Pendidikan Rp. 135.067.540,00

BOS Rp. 251.683.251,00

3. Dinas Kesehatan Rp. 71.653.865,00

4. Dinas Perikanan Rp. 9.281.100,00

5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp. 2.854.789,00

6. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Rp. 2.951.151,00

7. Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 6.348.560,00

8. DPMPN Rp. 2.225.000,00

9. Dinas Perdagangan KUKM Rp. 38.417.750,00

Page 120: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

120

10. Dinas Kominfo Rp. 2.345.000,00

11. Sekretariat DPRD Rp. 2.558.500,00

12. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga Rp. 3.000.000,00

13. Dinas Sosial Rp. 1.425.000,00

Jumlah BM tidak Dikapitalisir Rp. 618.527.611,00

g. Reklasifikasi keluar sebesar Rp 2.453.041.902,00 dari akun Aset Tetap

Peralatan dan Mesin merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut ke akun lain pada 10 (sepuluh) OPD sebagai berikut:

1) Sekretariat

Daerah

Rp. 23.350.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Tetap Lainnya berupa, Gambar dinding, Lukisan Kaligrafi,

Anggrek Late, dan Angrek

Tawon. 2) Dinas

Pendidikan

Rp. 1.613.015.021,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Tetap Lainnya berupa, Alat

praktek, Alat kesenian dan Olah Raga .

3) Sekretariat

DPRD

Rp. 17.750.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Tetap Lainnya berupa bunga

sudut, bunga meja dan orgen

161.425.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Gedung Bangunan berupa

Gedung

4) Dinas Perhubungan

Rp. 3.200.000,00 Reklasifikasi ke akun Jalan Irigasi dan Jaringan berupa

pengadaan jaringan

Rp. 153.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

lainnya berupa software SIM

PKB

Rp. 56.300.000,00 Reklasifikasi kea kun Peralatan Mesin Berupa PC

dan Printer

Rp. 18.100.000,00 Reklasifikasi ke Akun

Peralatan Mesi berupa cctv

Rp. 22.400.000,00 Reklasifikasi Ke akan Peralatan Mesin Berupa Alat

Studio dan Komunikasi

5) Dinas

Perdagangan dan

KUKM

Rp. 25.654.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Tetap Lainnya berupa Patung

Pajangan.

Page 121: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

121

6) Dinas Catatan

Sipil

Rp. 18.525.000,00 Reklasifikasi ke akun Gedung

Bangunan berupa pembatas ruang

Rp. 19.467.881,00 Reklasifikasi ke akun Gedung Bangunan berupa partisi.

Rp. 17.758.500,00 Reklasifikasi ke akun Aset Lainnya berupa software

7) Badan

Keuangan

Rp. 12.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Lainnya berupa software windows Server

8) Dinas

Lingkungan

Hidup

Rp. 212.509.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Jalan Irigasi dan Jaringan

berupa IPAL komunal

perkantoran. 9) Dinas

Perindustrian

dan Tenaga Kerja

Rp. 22.587.500,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Gedung Bangunan berupa

teralis Pintu dan jendela dan rumah genset.

Rp. 49.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset

Gedung Bangunan berupa

Teralis

10 Kecamatan Mungka

Rp. 7.000.000,00 Reklasifikasi ke akun Aset Tetap Lainnya berupa Pot

Bunga 10 buah

Jumlah Reklas

Keluar Rp.

2.453.041.902,00

h. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.193.849.552,00

terdapat pada 13(tiga belas) OPD berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota

Nomor 414 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang

Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang dengan rincian sebagai

berikut:

1) RSUD Achmad Darwis Rp. 55,233,017.00

2) Dinas Pendidikan Rp. 497.868.078,00

3) Dinas Pariwisata dan Olah Raga Rp. 4,240,000.00

4) Sekretariat DPRD Rp. 33,083,340.00

5) Satpol PP Rp. 40.409.092,00

6) Dinas Sosial Rp. 34.194.188,00

7) Dinas Pangan Rp. 14.775.000,00

8) Dinas Lingkungan Hidup Rp. 43.135.321,00

9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 29.671.860,00

10) Dinas Perdagangan KUKM Rp. 15.050.000,00

Page 122: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

122

11) BKPSDM Rp. 9.870.000,00

12) Bappelitbang Rp. 266.878.456,00

13) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Rp. 142.665.000,00

14) Kecamatan Kapur IX Rp. 6.776.200,00

Jumlah penghapusan Rp. 1.193.849.552,00

i. Koreksi Kurang Peralatan Mesin pada OPD sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Rp. 65.382.516,00 Koreksi Kurang akibat kelebihan catat pada pada

sekolah yang menerima

DAK 2007 dan 2008.

2) Sekretariat Daerah Rp. 467.760,00 Koreksi Kurang akibat

Kesalahan Pencatatan

Dari alat Bengkel dan alat angkut ke alat kedokteran

3) Sekretariat DPRD Rp. 122.500.000,00 Koreksi Kurang akibat Kesalahan Pencatatan dari

alat studio ke alat Kantor

dan Rumah Tangga.

4) Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah

Raga

Rp. 14.390.000,00 Koreksi kurang akibat

kesalahan pencatatan

barang ekstracomtabel.

Jumlah Rp. 202.740.276,00

j. Hibah/Mutasi keluar antar OPD adalah sebesar Rp4.139.451.295,00 merupakan

pengurangan nilai peralatan dan mesin sebagai akibat dari mutasi pemakaian aset

peralatan dan mesin antar OPD yang terdapat pada 2 (dua) OPD sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah Rp. 120.000.000,00 Mutasi ke Dinas Damkar, berupa

kendaraan roda 4.

Rp.

1.561.000,00

Mutasi Ke Dinas

Pemadam Kebakaran Berupa Meja 1/2 biro

Rp. 87.201.500,00 Mutasi ke Dinas Peternakan Dan

Kesehatan Hewan

Berupa Laptop seanyak 7 unit

Page 123: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

123

Rp. 2.865.000,00 Mutasi ke Dinas

Tapanhol Berupa alat labor pertanian.

Rp. 259.138.000,00 Mutasi ke Dinas

Tapanhol Berupa Alat Studio.

Rp. 1.624.357.620,00 Mutasi ke Dinas Tapanhol Berupa

Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga.

Rp. 14.975.000,00 Mutasi Ke Dinas

Perpustakaan dan

Arsip berupa Laptop 1 unit

Rp. 9.910.150,00 Mutasi Ke Dinas Lingkungan Hidup

berupa Laptop I unit

Rp. 291.271.575,00 Mutasi ke Dinas Peternakan berupa

kendaraan Roda 2

sebanyak 19 unit

Rp. 1.425.291.950,00 Mutasi ke Dinas

Tanaman Pangan dan Holtukultura berupa

kendaraan Roda 2

sebanyak 108 unit

Rp. 42.314.500,00 Mutasi ke Dinas

Arsip dan

Perpustakaan berupa kendaraan Roda 2

Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas

DP2KBP3A berupa kendaraan Roda 2

Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup

berupa kendaraan

Roda 2

Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas

Inspektorat berupa

Page 124: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

124

kendaraan Roda 2

Rp. 15.453.750,00 Mutasi ke Dinas

Pemadam Kebakaran

berupa kendaraan

Roda 2

Rp. 11.110.000,00 Mutasi Ke

DP2KBP3A berupa Alat Studio

2) Dinas P2KBP3A Rp. 187.640.000,00 Mutasi Ke Dinas

Kesehatan Berupa Lemari Alkon.

Jumlah Rp. 4.139.451.295,00

k. Aset Ekstrakomptable sebesar Rp2.285.515.974,00 yang merupakan aset tetap

Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat nilainya ke

Neraca Aset Tetap sesuai Kebijakan Akuntansi Nomor 93 Tahun 2018 tentang

perubahan keempat atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota pada 31(tiga puluh

satu) OPD sebagai berikut:

1) Sekretariat Daerah Rp. 59.278.300,00

2) Sekretariat DPRD Rp. 4.066.660,00

3) Dinas Kesehatan Rp. 215.320.433,00

4) Dinas Pendidikan Rp. 1.873.699.033,00

5) Dinas Pekerjaan Umum Rp. 700.000,00

6) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Rp. 9.302.912,00

7) Dinas Peternakan & Keswan Rp. 2.000.000,00

8) Dinas Perikanan Rp. 5.015.900,00

9) Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 3.071.325,00

10) Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp. 450.000,00

11) Dinas Perhubungan Rp. 19.848.400,00

12) Dinas Peng. Penduduk dan KBPP Rp. 900.000,00

13) Dinas Perindustrian Rp. 8.492.000,00

14) Dinas Sosial Rp. 1.907.142,00

15) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 11.625.000,00

16) Dinas Catatan Sipil Rp. 8.000.000,00

17) Dinas Koperasi KUKM Rp. 3.230.000,00

18) Badan Keuangan Rp. 900.000,00

19) DPMDN Rp. 9.000.000,00

20) Bappelitbang Rp. 40.315.909,00

21) BKPSDM Rp. (550.000,00)

Page 125: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

125

22) Badan Lingkungan Hidup Rp. (500.000,00)

23) Dinas Pangan Rp. (550.000,00)

24) RSUD Rp. (25.687.290,00)

25) Satuan Polisi Pamong Praja Rp. (100.000,00)

26) Dinas Penaggulangan Bencana Daerah Rp. 4.830.250,00

27) Kec Kapur IX Rp. 900.000,00

28) Kec Luak Rp. 950.000,00

29) Kec. Mungka Rp. 28.500.000,00

30) Ke. Suliki Rp. 350.000,00

31) Kec. Bukik Barisan Rp. 250.000,00

Jumlah Rp. 2.285.515.974,00

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

739.379.890.502,74 706.115.063.908,56

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Terdapat

Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2018 adalah sebesar

Rp33.264.826.594,18 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 33.869.435.930,00

- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Rp 584.143.741,00

- Hibah/Mutasi antar OPD Rp 21.330.429.849,00

- Reklasifikasi Masuk Rp 2.863.745.411,00

- Koreksi Tambah Rp. 739.707.664,00

Jumlah Mutasi Penambahan Rp 59.387.462.595,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 439.691.941,00

- Penghapusan Rp 4.201.579.825,50

- Mutasi keluar antar OPD Rp 16.563.090.549,00

- Reklasifikasi Keluar Rp

4.918.273.685,32

- Koreksi Kurang Rp 0,00

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 26.122.636.000,82

a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.869.435.930,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2018.

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 584,143,741.00 terdapat pada 8

(delapan) OPD berikut.

Page 126: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

126

1) Sekretariat Daerah Rp. 66.842.400,00

2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS) Rp. 77.572.000,00

3) Dinas Kesehatan Rp. 146.542.000,00

4) Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 193.325.000,00

5) Inspektorat Rp. 30.000.0000,00

6) Bappelitbang Rp. 22.355.341,00

7) Dinas Perhubungan Rp. 400.000,00

8) Dinas Pangan Rp. 33.459.500,00

9) Badan Keuangan Rp. 13.647.500,00

Jumlah Rp. 584.143.741,00

c. Hibah/Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp 21.330.429.849,00 terjadi pada 7

(tujuh) OPD akibat mutasi pemakaian bangunan dan gedung kantor antar OPD

sebagai berikut:

1) Dinas Kesehatan Rp. 31,476,000.00 Mutasi dari Dinas Kominfo

berupa pemeliharaan

gedung Dinas Kesehatan.

2) Dinas Sosial Rp. 527.093.000,00 Mutasi dari Dinas

Kesehatan berupa Gedung exs Puskesmas Suliki

3) Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rp. 4.640.150.000,00 Mutasi Dari Dinas PU

berupa Gedung Kantor dan Penyempurnaan halaman

Kantor

4) Dinas Tanaman

Pangan Dan

Holtikultura

Rp. 5.929.580.549,00 Mutasi dari Setda berupa

Aset BP4K

Rp. 4.641.350.000,00 Mutasi dari Dinas PU

berupa Gedung.

5) Dinas Peternakan Keswan

Rp. 466.000.000,00 Mutasi Dari Disnakkan Propinsi berupa Rumah

Kemasan 1 Unit

6) Sekretariat

Daerah

Rp. 201.155.000,00 Mutasi dari Dinas

Kesehatan Berupa Rehab

Kantor Bupati Lama di

Payakumbuh

Rp. 3.630.000,00 Mutasi dari Dinas

Kesehatan Berupa Teralis Gedung Kantor

Page 127: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

127

Rp. 193.325.000,00 Mutasi dari Dinas

Pemadam Kebakaran

Berupa Garace Posko Utama.

7) Dinas Pendidikan Rp. 3.283.229.000,00 Hibah dari Kemendikbud Berupa rehab Gedung 5

SMP

Rp. 316.704.000,00 Hibah dari Kemendikbud Berupa Bangunan

Perpustakaan 2 SD

Rp. 699.122.000,00 Hibah dari Kemendikbud

Berupa Taman Sekolah

Adiwiyata

Rp. 397.615.300,00 Hibah Komite Sekolah

Jumlah Rp. 21.330.429.849,00

d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp2.863.745.411,00 ke dalam akun Aset Tetap

Gedung dan Bangunan merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut

dari akun lain (yang berada dalam kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya) yang

terdapat pada 8 (delapan) OPD yaitu:

1) Dinas

Pendidikan

Rp. 53.766.130,00 Reklasifikasi Masuk Dari

BOSberupa Teralis SMP

2) Dinas Kesehatan Rp. 711.618.400,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Tetap Lainnya berupa Rehap

BLUD Gedung Puskesmas.

Rp. 310.386.500,00 Reklasifikasi dari akun

Konstruksi dalam Pengerjaan

berupa pembangunan Poskesri panang 2017

Rp. 3.630.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset Tetap Lainnya berupa Terali

1 unit

3) Sekretariat

DPRD

Rp. 161.425.000,00 Reklasifikasi dari Aset

peralatan mesin berupa

Gedung.

Rp. 9.850.000,00 Reklasifikasi dari Aset tetap

lainnya berupa gudang 1 unit

Page 128: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

128

4) Dinas

Perindustrian dan Tenaga

Kerja

Rp. 22.587.500,00 Reklasifikasi dari Aset

Peralatan mesin berupa Rumah Genset

Rp. 49.000.000,00 Reklasifikasi dari Aset

Peralatan berupa Teralis

5) Dinas

Kependudukan dan Capil

Rp. 37.992.881,00 Reklasifikasi dari Peralatan

Mesin partisi ruangan.

6) Dinas Perikanan Rp.

859.171.000.00

Reklasifikasi dari aset tetap

tanah berupa Kolam ikan

BBI

7) RSUD

dr.Achmad Darwis

Rp. 642.318.000,00 Reklasifikasi masuk dari

Aset Tetap Lainnya (BLUD) berupa Teralis, garasi

Ambulans, Canopi dll

8) Kec. Mungka Rp. 2.000.000,00 Reklasifikasi masuk dari

asset Peralatan Mesin berupa

terali kantor.

Jumlah Rp. 2.863.745.411,00

e. Koreksi Tambah Sebesar Rp739.707.664,00 pada Dinas Pendidikan Berupa

Rehap Sekolah yang lupa dicatat.

f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp439.691.941,00 merupakan

belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai

Aset Tetap dan/atau diserahkan kepada pihak lain yaitu pada 7 (tujuh) OPD

sebagai berikut:

1) Dinas Pemadam Kebakaran Rp. 18.385.000,00

2) Dinas Perhubungan Rp. 199.100.000,00

3) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 31.476.000,00

4) Dinas Lingkungan Hidup Rp. 5.730.941,00

5) Dinas Pariwisata Rp. 147,503,000,00

6) Dinas Perikanan Rp. 15.111.000,00

7) Kecamatan Kapur IX Rp. 22.386.000,00

Jumlah Rp. 439.691.941,00

g. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.201.579.825,50 pada:

Dinas Pariwisata sebesar Rp75.551.000,00, pada Dinas Kesehatan

Rp13.561.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 413

Tahun 2018, pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.753.152.000,00 berdasarkan

Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 406 Tahun 2018 tanggal 26

Desember 2018, pada RSUD Achmad Darwis Rp 471.458.000,00 berdasarkan

Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 284 Tanggal 3 September 2018.

Pada Dinas Pendidikan terdapat penghapusan aset gedung bangunan sebesar

Rp887.857.825,50 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota

Page 129: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

129

Nomor 248,412, dan 413.

h. Mutasi keluar sebesar Rp16.563.090.549,00 merupakan pengurangan nilai

Gedung dan Bangunan sebagai akibat dari mutasi pemakaian gedung dan

bangunan antar OPD sebagai berikut:

1) Sekretariat Daerah

Rp. 5.929.580.549,00 Mutasi ke Dinas Tanpanhol berupa

bangunan kantor

2) Dinas Pekerjaan

Umum

Rp. 426.807.000,00 Mutasi ke DPSDA

Propinsi Sumatera Barat

karena double catat

berupa bangunan rumah guru

Rp. 4.641.350.000,00 Mutasi Ke Dinas Tanpanhol berupa

bangunan kantor

Rp. 4.640.150.000,00 Mutasi Ke Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja berupa Gedung

Kantor (eks Kantor Kehutanan dan

Pertambangan.

3) Dinas Kesehatan Rp. 527.093.000,00 Mutasi ke Dinas Sosial berupa Gedung eks

puskesmas Suliki.

Rp. 201.155.000,00 Mutasi ke Setda Berupa Rehap Gedung eks Kantor

Bupati Lama.

Rp. 3.630.000,00 Mutasi ke Setda Berupa

Terali 1 unit.

4) Pemadam

Kebakaran

Rp. 193.325.000,00 Mutasi Ke Sekretariat

Daerah berupa Garace

Posko Utama.

Jumlah 16.563.090.549,00

i. Reklasifikasi Keluar pada Aset Gedung dan Bangunan sebesar

Rp4.918.273.685,32 pada 7 (tujuh) OPD dengan rincian:

1) Dinas Pendidikan

Rp. 561.960.150,00 Reklasifikasi Ke Akun Peralatan dan Mesin

berupa mobileur sekolah.

Page 130: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

130

2) Dinas Kesehatan Rp. 3.475.000,00 Reklasifikasi ke akun

Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Honor

tim Asistensi dan PPHP

relokasi Puskesmas

Baruah Gunuang.

Rp. 355.060.569,00 Reklasifikasi ke akun

Konstruksi dalam Pengerjaan berupa

Renovasi Puskesmas

Pangkalan.

3) RSUD

AchmadDarwis

Rp. 2.798.363.869,00 Reklasifikasi ke akun

Konstruksi dalam

Pengerjaan berupa bangunan gedung instalasi

Ruang operasi

4) Dinas Pariwisata Rp. 281.354.000,00 Reklasifikasi ke akun ke

JIJ berupa Tembok

Penahan Sungai

Rp. 579.024.749,00 Reklasifikasi ke Aset

Konstruksi dalam

Pengerjaan berupa Taman Lembah Harau

Rp. 163.969.222,00 Gerbang Objek Wisata Lembah Harau

Rp. 400.000,00 Reklasifikasi ke akun

Aset Lainnya Berupa Honor PPK

Rp. 6.300.000,00 Reklasifikasi ke aset peralatan mesin berupa

Terali AC

5) Dinas Perindustrian

dan Tenaga

Kerja

Rp

.

168.366.126,32

Reklasifikasi ke asset Jalan irigasi dan jaringan

berupa jalan dan saluran

air

Jumlah Rp. 4.918.273.685,32

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

Jaringan

Page 131: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

131

1.378.070.638.552,82 1.229.389.345.294,50

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau

dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi per 31 Desember 2018 dan 2017.

dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 154.907.148.290,00

- Kapitalisasi Barang dan Jasa Rp 20.387.300,00

- Hibah/mutasi masuk antar OPD Rp 2.443.058.570,00

- Reklasifikasi Masuk Rp 6.155.887.209,32

- Koreksi tambah Rp 50.000.000,00

Jumlah Mutasi Penambahan Rp

163.576.481.369,32

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi Rp 5.638.400.000,00

- Penghapusan Aset Tetap Rp 11.000.000,00

- Mutasi antar OPD Rp 2.019.774.238,00

- Reklasifikasi Keluar Rp 7.226.013.873,00

- Koreksi kurang Rp -

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 14.895.188.111,00

Jumlah Bersih Mutasi Rp 148.681.293.258,32

a. Jumlah pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp154.907.148.290,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan Tahun Anggaran 2018.

b. Kapitalisasi Barang dan Jasa sebesar Rp 20.387.300,00, terdiri dari pada Badan

Keuangan sebesar Rp8.043.000,00 berupa instalasi air minum dan pada Dinas

Pendidikan Sebesar Rp 12.384.300,00 berupa Jaringan Internet SD.

c. Hibah/mutasi masuk antar OPD sebesar Rp2.443.058.570,00 pada 3 (tiga) OPD

sebagai berikut:

1) Dinas Tanpanhol Rp

.

83.699.428,00 Mutasi dari Sekretariat Daerah. (Aset dari Eks

BP4K)

2) Dinas Pekerjaan Umum

Rp

.

1.936.074.810,00 Mutasi Masuk dari BPBD berupa Pematelan dan

bronjong jembatan

3) Dinas Pendidikan Rp

.

423.284.332,00 Hibah dari BLHKP berupa lampu sel surya dan/sumur

resapan

Jumlah 2.443.058.570,00

Page 132: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

132

d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.155.887.209,32 ke dalam akun Aset Tetap Jalan,

Irigasi dan Jaringan merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut dari

akun lain (yang masih berada dalam kelompok Aset Tetap), yaitu terdiri dari 9

(sembilan) OPD yaitu:

1) Dinas Kesehatan Rp. 51.205.000,00 Reklasifikasi Masuk Dari akun

Aset Tetap Lainnya Berupa

tambah daya Listrik dan Rehab Jaringan Listrik.

2) Dinas Lingkungan

Hidup

Rp. 212.509.000,00 Reklasifikasi dari akun Peralatan Mesin berupa IPAL

komunal Perkantoran.

3) Dinas

Perhubungan

Rp. 3.200.000,00 Reklasifikasi dari akun

Peralatan Mesin berupa IPAL

komunal Perkantoran.

4) Dinas Pekerjaan

Umum

Rp. 4.956.236.833,00 Reklasifikasi dari akun

konstruksi dalam pengerjaan

berupa jalan, DED batang, dan Perencanaan Jembatan

5) Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja

Rp. 168.366.126,32 Reklasifikasi dari asset gedung bangunan berupa jalan dan

saluran air

6) Rumah Sakit Umum Daerah

Rp. 3.850.000,00 Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya berupa jaringan

internet

7) Dinas Perikanan Rp. 356.015.000,00 Reklasifikasi dari akun Aset

Tetap tanah berupa saluran air

BBI

8) Dinas Pendidikan Rp. 123.151.250,00 Reklasifikasi dari Bos Berupa

Jaringan Internet dan Listrik

9) Dinas Pariwisata Rp. 281.354.000,00 Reklasifikasi dari akun gedung

dan bangunan berupa Tembok

penahan Sungai.

Jumlah Rp. 6.155.887.209,32

e. Koreksi tambah aset jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pendidikan Rp50.000.000,00 karena lupa catat berupa lampu sel surya 2 unit di SD 03 Koto

Baru Simalanggang

f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp5.638.400.000,00 pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa IPAL komunal yang langsung

Page 133: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

133

diserahkan pada kelompok masyarakat /Pemerintah Nagari

g. Penghapusan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp 5.000.000,00 pada Dinas

Tanaman Pangan dan Holtikultura berupa jaringan internet dan Rp 6.000.000,00

pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berupa Jaringan Internet

bersadasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 414 Tanggal 28

Desember 2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

h. Mutasi keluar antar OPD sebesar Rp2.019.774.238,00 merupakan

pemindahbukuan akibat mutasi pemakaian antar OPD antara lain:

1) Sekretariat Daerah Rp. 83.699.428,00 Mutasi ke Dinas Tapanhol berupa jaringan

2) BPBD Rp. 1.936.074.810,00 Mutasi ke Dinas PUPR

berupa berupa Pematelan dan pemasangan bronjong

jembatan .

Jumlah Rp. 2.019.774.238,00

g. Reklasifikasi keluar merupakan pemindahbukuan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp69.362.000,00 berupa DED Jembatan Gantung.

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

91.411.487.206,00 78.511.520.268,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar

Rp12.792.258.038,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2018 Rp 17.935.875.060,00

- Kapitalisasi Barang dan Jasa Rp 46.902.000,00

- Hibah/Mutasi masuk antarOPD Rp 35.139.567,00

- Reklasifikasi Masuk Rp 1.676.039.021,00

- Koreksi Tambah Rp. 1.836.234.730,00

Jumlah Mutasi Penambahan Rp 21.530.190.378,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp 312.487.000,00

- Penghapusan Rp 150.357.428,00

- Mutasi keluar antar OPD Rp 16.039.567,00

- Reklasifikasi Keluar Rp 8.018.778.867,00

- Koreksi Kurang Rp. 132.560.578,00

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 8.630.223.440,00

Page 134: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

134

Jumlah Bersih Mutasi Rp 12.899.966.938,00

a. Jumlah pembelian / pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar

Rp17.935.875.060,00

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp18.850.000,00 pada Sekretariat

DPRD dan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp14.700.000,00 serta sebesar

Rp13.352.000,00 belanja barang dan jasa BOS.

c. Hibah/Mutasi tambah sebesar Rp16.039.567,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikultura dan Perkebunan berupa buku dan tanaman. Pada Dinas Pendidikan

Sebesar Rp 19.100.000,00 merupakan hibah dari Komite (BOS) berupa barang

bercorak seni.

d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.676.039.021,00 ke dalam akun Aset Tetap

Lainnya merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada:

1) Sekretariat

Daerah

Rp. 23.350.000,00 Reklasifikasi dari akun

Peralatan dan Mesin berupa orgen, aquarium dan air

mancur taman

2) Dinas

Pendidikan

Rp. 1.604.285.021,00 Reklasifikasi masuk dari

Akun Peralatan Mesin

Berupa Alat Praktek Siswa dan alat Drumband.

3) Dinas

Perdagangan KUKM

Rp. 25.654.000,00 Reklasifikasi dari aset

Peralatan Mesin berupa patung manekin dan

Keyboard organ.

4) Sekretariat

DPRD

Rp. 11.550.000,00 Reklasifikasi dari aset alat

musik dan soundsystem

6.200.000,00 Reklasifikasi dari aset

Peralatan Mesin berupa

bunga sudut.

5) Kec. Mungka Rp. 5.000.000,00 Reklasifikasi dari akun

Peralatan Mesin berupa Pot

Bunga 10 buah.

Jumlah Rp. 1.676.039.021,00

e. Koreksi tambah asset tetap lainnya sebesar Rp1.836.730,00 pada Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan karena kurang catat buku dan alat kesenian dari perolehan DAK

Tahun 2007 dan 2008 di sekolah.

f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp312.487.000,00 pada 2 (dua) OPD

yaitu:

Page 135: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

135

1 )Dinas Pendidikan Rp. 309.067.000,00

2) Dinas Pariwisata Rp. 3.420.000,00

Jumlah Rp. 312.487.000,00

g. Penghapusan atas Aset Tetap Lainnya berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh

Kota Nomor 414 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penghapusan

Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang pada Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.890.000,00. pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan sebesar Rp148.467.428,00.

h. Mutasi Keluar antar OPD Aset tetap lainnya sebesar Rp16.039.567,00 pada

Sekretariat Daerah ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura berupa Buku dan

Tanaman.

i. Reklasifikasi keluar sebesar Rp8.018.778.867,00 dari akun Aset Tetap Lainnya

merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada 6 (enam) OPD

sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan 514.741.644,00 Reklasifikasi keluar BOS berupa Jaringan Listrik

dan Internet.

2) Dinas Kesehatan Rp. 1.725.329.448,00 Reklasifikasi ke aset peralatan Mesin berupa

Belanja BLUD (Belanja

Alat Kedokteran pada Puskesmas

Rp. 1.160.544.956,00 Reklasifikasi akun Aset Peralatan Mesin berupa

Belanja BLUD (Belanja

Alat Kedokteran )

Rp. 242.855.000,00 Reklasifikasi akun Aset

Peralatan Mesin berupa

Belanja BLUD (Belanja Alat Studio )

Rp. 715.248.400,00 Reklasifikasi Belanja

BLUD ke Gedung dan Bangunan

Rp. 136.390.000,00 Reklasifikasi Aset

Konstruksi dalam

Pengerjaan berupa DED Relokasi Puskesmas

Baruah Gunung.

Rp. 51.205.000,00 Reklasifikasi Belanja BLUD ke Aset Jalan

Irigasi dan Jaringan

3) Dinas Pekerjaan

Umum

Rp. 980.439.500,00 Reklasifikasi ke akun

Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jalan dan

Page 136: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

136

akunperlatan mesin

berupa Container sampah

4) DPMPTSP Rp. 39.666.000,00 Reklasifikasi ke aset

lainnya berupa film bergerak dan rekaman

video.

5) RSUD Ahmad

Darwis

Rp. 1.639.840.919,00 Reklasifikasi ke akun

Peralatan dan Mesin

Rp. 649.318.000,00 Reklasifikasi ke akun

Gedung dan Bangunan

Rp. 3.850.000,00 Reklasifikasi ke akun

Jalan Irigasi dan Jaringan

Rp. 149.500.000,00 Reklasifikasi ke akun

Aset lainnya berupa SIM RS 1 Paket

6) Sekretariat DPRD Rp. 9.850.000,000 Reklasifikasi ke akun gedung dan bangunan

berupa gudang 1 unit

Jumlah Rp. 8.018.778.867,00

j. Koreksi Kurang Aset tetap lainnya sebesar Rp 132.560.578,00 pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan akibat dari lebih catat yang dilakukan sekolah terhadap

buku yang diterima

5.3.3.6 Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

18.955.205.573,00 12.169.068.976,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang

dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember

2018 dan 2017 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Reklasifikasi Masuk Rp 11.602.387.282,00

Jumlah Mutasi Penambahan Rp 11.602.387.282,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi Keluar Rp 4.651.273.833,00

- Koreksi Kurang

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp 4.651.273.833,00

Page 137: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

137

Jumlah Bersih Mutasi Rp 6.951.113.449,00

a. Reklasifikasi masuk sebesar ke dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan

pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada:

1) Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Rp 7.559.103.873,00 Reklasifikasi masuk dari

Aset tetap lainnya berupa

perencanaan jalan jembatan

dan irigasi

2) Dinas Kesehatan Rp 358.535.569,00 Reklasifikasi dari akun

gedung bangunan berupa

renovasi DED Pusk. Br

Gunung.

Rp 136.390.000,00 Reklasifikasi dari bangunan

berupa renovasi, puskesmas

Pangkalan + Honor DED

Pusk. Br Gunuang

3) Dinas Pariwisata

pemuda dan Olah

Raga

Rp 579.024.749,00 Reklasifikasi masuk dari

Aset Gedung Bangunan Berupa Taman Lembah

Harau

Rp 163.969.222,00 Reklasifikasi masuk dari

Aset Gedung Bangunan

Berupa Gerbang wisata

Lembah Harau.

4) Rumah Sakit

Umum Daerah

Rp 2.805.363.869,00 Reklasifikasi masuk dari

Aset Gedung Bangunan

Berupa Ruang Operasi dan

perencanaan drainase RSUD

Jumlah Rp 11.602.387.282,00

b. Reklasifikasi keluar merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut yang

masih berada pada akun Aset Tetap yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar

Rp4.340.887.333,00 ke akun Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Pada Dinas Kesehatan

sebesar Rp310.386.500,00 reklasifikasi Ke akun Aset Gedung dan Bangunan.

Terhadap aset yang masih tercatat di kontruksi dalam pengerjaan ( KDP ) yang tahun

perolehannya sejak Tahun 2008 sampai tahun2011 sebanyak 13 item dengan nilai

Page 138: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

138

sebesar Rp. 972.633.000,- aset tersebut hanya disain DED dan perencanaan pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan

UMKM. Terkait dengan perencanaan dan DED di Dinas PUPR dan Dinas

Pendidikan, dan diprioritaskan untuk pembangunan fisik ditahun mendatang.

Perencanaan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dimana untuk melanjutkan

pembangunan fisiknya terkait dengan perencanaan taman megalitikum hal ini sudah

tidak merupakan urusan Pemerintah Daerah dan akan diusulkan untuk

penghapusannya

Berikut Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan yang tahun perolehan sejak 2008

sampai dengan Tahun 2011:

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Daftar Kontruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2018

NO OPD/UNIT KERJA TAHUN NILAI

1 2 3 4

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruangan

1 Perencanaan teknis jalan paket

II 2009 19.950.000,00

2

Perencanaan jalan paket II ruas

ulu aia-landai-sei datar-koto tinggi

2011 49.576.000,00

3 Perencanaan teknis jembatan

paket I 2008 22.458.000,00

4 Perencanaan jalan paket III ruas tanjung balik-batas riau

2011 49.515.000,00

5 DED Jaringan irigasi

interkoneksi, sei limau maek 2009 184.809.000,00

6 DED Embung jaringan distribusi, rimbo kalayau

2009 165.943.000,00

7 DED Bendung batang mungo 2009 238.183.000,00

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

8

Perenc RKB SMP 1 Gng omeh,

SMP 1 Bukik Barisan, SMP 1 Luak

2011 29.900.000,00

9 Perenc RKB SMP 1 Harau,

SMPN 4 Harau, SMPN 2 Luak 2011 29.850.000,00

Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olah Raga

10 Perencanaan taman megalitikum 2009 74.940.000,00

11 Perencanaan Rehab Gedung

Kantor 2009 59.159.000,00

Page 139: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

139

Dinas Perdagangan Koperasi

dan UMKM

12 Perencanaan Pasar Dangun Dangung

2009 45.850.000,00

13 Perencanaan pasar Durian

Tinggi 2009 2.500.000,00

Total Kontruksi Dalam

Pengerjaan 972.633.000,00

Daftar rekapitulasi Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 14

Laporan Keuangan Daerah ini.

Tahun 2018 Tahun 2017

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

(Rp) (Rp)

(1.227.552.749.555,01) (1.096.729.895.187,22)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian mutasi sebagai

berikut:

1. Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin Rp (255.591.061.890,08) (225.586.629.300,49)

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp (300.942.190.025,34) (283.533.524.592,56)

3. Akumulasi Penyusutan

JIJ Rp (670.792.534.483,92) (587.609.741.294,17)

4. Akumulasi Penyusutan

ATL Rp (226.963.155,67) 0,00

Jumlah Rp 1.227.552.749.555,01 (1.096.729.895.187,22)

Daftar rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada

Lampiran 18 Laporan Keuangan Daerah ini.

5.3.4 Aset Lainnya

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

11.433.451.776,97 12.406.092.276,97

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Jumlah tersebut

terdiri dari:

2018 2017

UYHD TA 2011 Rp 337.500.000,00 337.500.000,00

PM- PD Gonjong Limo Sakato Rp 29.318.493,00 29.318.493,00

PM-BPR Kampung Baru Rp 100.000.000,00 100.000.000,00

Aset Lain-lain Rp 10.966.633.283,97 11.939.273.783,97

Jumlah Rp 11.433.451.776,97 12.406.092.276,97

Page 140: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

140

UYHD sebesar Rp337.500.000,00 merupakan UYHD Dinas PU Tahun 2011 dan telah

ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1122/TU/2013/1543 K/PID.SUS/2013 tanggal 3 september 2013 dan Nomor

1097/TU/2013/1537/K/PID.SUS/ 2013 tanggal 26 September 2013.

Penyertaan Modal pada PD. Gonjong Limo Sakato yang sudah tidak beroperasi lagi

sebesar Rp29.318.493,00 merupakan reklasifikasi dari akun Penyertaan Modal Pemda.

Laporan Keuangan PD Gonjong Limo terlampir pada Lampiran 19.

Penyertaan Modal pada BPR Kampung Baru sebesar Rp100.000.000,00 merupakan

reklasifikasi dari akun Penyertaan Modal Pemda

Disamping itu terdapat juga asset lain-lain yang berasal dari mutasi asset, asset rusak berat

dll dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan:

- Reklasifikasi masuk Rp. 372.324.500,00

- Kapitalisasi belanja barang jasa Rp. 45.985.000,00

Jumlah Mutasi Penambahan Rp. 418.309.500,00

Mutasi Pengurangan:

- Penghapusan Rp. 950.000,00

- Koreksi kurang Rp. 1.390.000.000,00

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp. 1.390.950.000,00

Jumlah Bersih Mutasi Rp. (972.640.500,00)

a. Kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa sebesar Rp 45.985.000,00 pada Dinas

Pariwisata dan Olah Raga berupa pembuatan website Pariwisata

b. Reklasifikasi masuk sebesar Rp 372.324.500,00 adalah pemindahbukuan ke akun

Aset Lainnya dari akun Aset Tetap pada 6 (enam) OPD sebagai berikut.

1) Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga

Rp. 400.000,00 Reklasifikasi dari aset

gedung dan Bangunan

berupa honor PPK(pembuatan website)

2) Dinas Perhubungan Rp. 153.000.000,00 Reklasifikasi dari aset peralatan mesin Berupa

SIM PKB Sofware

3) Dinas Kependudukan

dan catatan Sipil

Rp. 17.758.500,00 Reklasifikasi dari aset

peralatan mesin Berupa Sofware

4) Badan Keuangan Rp. 12.000.000,00 Reklasifikasi dari aset

Page 141: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

141

peralatan mesin Berupa

Sofware

5) DPMPTSP Rp. 39.666.000,00 Reklasifikasi dari aset tetap

lainnya berupa rekaman

video dan Film bergerak

6) Rumah Sakit Umum Rp. 149.500.000,00 Reklasifikasi dari aset tetap

lainnya berupa SIM RS 1 Paket.

Jumlah Rp. 372.324.500,00

c. Penghapusan sebesar Rp 950.000,00 berada pada Kecamatan Luak berdasarkan

Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 414 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola

Barang

d. Mutasi Keluar Antar OPD Sebesar Rp 1.390.000.000,00 pada Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga dimana dalam buku inventaris tercatat tanah dan bangunan

yang merupakan barang pinjam pakai dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

5.3.5 KEWAJIBAN Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

3.081.320.755,00 3.095.629.601,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.

Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan

Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp3.081.320.755,00,00 merupakan

jumlah kewajiban per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek 3.081.320.755,00 3.095.629.601,00

Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam

satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka pendek, utang kepada pihak ketiga,

utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.081.320.755,00

sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.095.629.601,00 atau mengalami

penurunan sebesar Rp366.447.154,00 atau (11,84%) dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 3 . 4 6 Kewaj iba n J ang ka Pe ndek

Jenis Kewajiban Jangka

Pendek

31-Des-18 31-Des-17 Kenaikan /

Penurunan % (Rp) (Rp)

Utang Perhitungan Pihak 7.947.099,00 43.754.403,00 (35.807.304,00) (81,84)

Page 142: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

142

Ketiga (PFK)

Pendapatan diterima

dimuka 45.766.690,00 641.385.576,00 (595.618.886,00) (92,86)

Utang Jangka Pendek

Lainnya 3.027.606.966,00 2.410.489.622,00 997.873.344,00 41,40

Jumlah Kewajiban

Jangka Pendek 3.081.320.755,00 3.095.629.601,00 366.447.154,00 11,84

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

5.3.5.2 Utang Perhitungan Pihak

Ketiga (PFK)

7.947.099,00 43.754.403,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2018 sebesar Rp7.947.099,00 dan Tahun 2017

sebesar Rp43.754.403,00. Utang PFK tersebut merupakan Utang PPh dan Utang PPN kepada

Pemerintah Pusat sebesar Rp6.142.000,00 ,Utang PFK yang timbul sebagai akibat masuknya

Pendapatan Jasa Giro dari Samsat Lima Puluh Kota, sekolah swasta, SMA dan rekening

Nagari Batu Payung sebesar Rp1.805.099,00 dimana Jasa Giro tersebut bukan milik Pemda

Kabupaten Lima Puluh Kota dan harus dikembalikan melalui Belanja Tidak Terduga Tahun

2019. Rincian Utang PFK sebesar Rp7.947.099,00 adalah sebagai berikut:

Utang PFK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dengan Rincian:

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

1 PPN 0,00 12.322.055,00

2 PPH Ps 21 6.142.000,00 26.049.318,00

3 PPH Ps 22 0,00 2.425.145,00

4 PPH Ps 23 0,00 884.200,00

5 PPH FINAL 0,00 1.416.363,00

6 PFK IWP 0,00 657.322,00

Jumlah 6.142.000,00 43.754.403,00

Utang PFK BUD sebesar Rp1.805.099,00 sebagai akibat kesalahan Bank dalam melakukan

penyetoran Jasa Giro Samsat, sekolah swasta, sekolah SMA dan Jasa giro dari Pemerintah

Nagari Batu Payuang dengan rincian:

No Nomor rekening Nama Rekening Jumlah

1. 01000101002951 Samsat Kabupaten Lima Puluh Kota 138.429,00

2. 01000210061859 DAK Pemerintah Nagari Batu

Payuang 1.482.609,00

3. 01000210274511 BOS SMAN 1 Kec Payakumbuh 164,00

4. 01000210274545 BOS SMAN 1 Kec Akabiluru 71.901,00

5. 01000210274557 BOS SMAN 2 Kec Pangkalan 42.210,00

Page 143: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

143

6. 01000210274571 BOS SMAN 1 Kec Guguak 1.490,00

7. 01000210298744 BOS SD Islam Alkuttab 11.492,00

8. 01000213082667 BOS SDIT An Nahl 37.218,00

9. 01000213092697 BOS SDIT Bustanul Ulum 6.710,00

10. 01000210039624 BOS SMP IT Fajar Hidayah 6.990,00

11. 01000210053566 BOS SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi 634,00

12. 01000210053633 BOS SD Swasta Alam 5.252,00

Jumlah 1.805.099,00

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

5.3.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

45.766.690,00 641.385.576,00

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp45.766.690,00 dan sebesar Rp641.385.576,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Diterima Dimuka 31-Des-18 31-Des-17 Kenaikan /

Penurunan (Rp) (Rp)

Pendapatan atas pajak reklame 45.766.690,00 53.388.000,00 (7.621.310,00)

PBB-KB 0,00 517.008.156,00 (517.008.156,00)

Pajak Air Permukaan 0,00 70.989.420,00 (70.989.420,00)

Jumlah 45.766.690,00 641.385.576,00 (595.618.886,00)

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

5.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

3.027.606.966,00 2.410.489.622,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang harus dibayar kepada

supplier dan atau pemberi jasa, berupa tagihan pemakaian listrik, air, telepon, Internet, tagihan

iuran JKK dan JKM serta Utang Lainnya Tahun 2018 dan 2017 yang sampai dengan 31

Desember 2018 dan 2017 belum dilunasi, yaitu:

- Tagihan Rekening Listrik 43.633.098,00 55.020.625,00

- Tagihan Rekening Telepon 7.098.288,00 6.144.253,00

- Tagihan Internet 6.971.566,00 11.347.043,00

- Tagihan Rekening Air 9.810.710,00 19.691.165,00

- Tagihan Rekening Koran 400.000,00 140.000,00

- Utang Lainnya 2.959.693.304,00 1.777.078.036,00

- Utang kpd penyedia Barang & Jasa 0,00 541.068.500,00

Jumlah 3.027.606.966,00 2.410.489.622,00

Page 144: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

144

Utang kepada penyedian barang dan jasa Tahun 2018 dan 2017 terdapat pada:

Tahun 2018 Tahun 2017

- Dinas Kesehatan 0,00 160.312.500,000

- Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 0,00 380.756.000,00

Jumlah 0,00 541.068.500,00

Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.312.500,00 yang merupakan utang Tahun 2017 dan

telah diselesaikan pembayarannya pada bulan Nopember 2018 dengan rincian sebagai

berikut.

SP2D Nomor 4202/LS/2018 tanggal 24 Desember 2018 Pembayaran Termyn II

(95%) Pembangunan Poskesri Panang Kecamatan Pangkalan berdasarkan SPK

Nomor: 440/24.02/PPK/SP-POSK.PNG/Dinkes.5/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017

SP2D Nomor 4203/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 Pembayaran Retensi 5

%

pekerjaan Pembangunan Poskesri Panang Kecamatan Pangkalan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran

20.

5.3.6 Ekuitas Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1.611.031.731.763,59 1.497.211.784.591,95

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.611.031.731.763,59 sedangkan

per 31 Desember 2017 adalah Rp1.497.211.784.591,95.

Page 145: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

145

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2018. Laporan

Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban.

5.4.1. Pendapatan – LO Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1.269.505.751.281,98 1.282.145.810.016,64

Pendapatan-LO Tahun 2018 dengan realisasi Rp 1.269.505.751.581,98 sedangkan Tahun

2017 realisasi Rp1.282.145.810.016,64 terjadi penurunan sebesar Rp12.640.058.437,70

atau (0,99% ) dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 4 7 Ri nc i a n Pe n dap ata n -LO

No Uraian 2018 2017 Kenaikan/

Penurunan %

(Rp) (Rp)

1.

Pendapatan Asli

Daerah-LO 78.460.050.915,03 119.940.987.921,64 (41.480.937.006,61) (34,58)

2.

Pendapatan

Transfer-LO 1.179.278.410.652,00 1.154.774.100.680,00 24.504.309.972,00 2,12

3.

Lain-Lain

Pendapatan Yang

Sah-LO

11.767.289.714,95 7.430.721.415,00 4.336.568.299,95 58,36

Jumlah 1.269.505.751.281,98 1.282.145.810.016,64 (12.640.058.734,66) (0,99)

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

A. Pendapatan Asli Daerah-

LO

78.460.050.915,03 119.940.987.921,64

Pendapatan asli daerah (PAD)-LO merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah

dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018

sebesar Rp78.460.050.915,03 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar

Rp119.940.987.921,64 terjadi penurunan sebesar Rp41.479.270.336,61 atau

34,58%.Kelompok Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan

yang dirinci sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 4 8 Ri nc i a n Pe n dap ata n A sl i Dae r a h -LO

No Uraian 2018 2017 Kenaikan/

Penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

1. Pendapatan Pajak Daerah-

LO 21.672.917.019,00 18.348.834.371,50 3.324.082.647,50 18,12

2. Pendapatan Retribusi 5.033.825.191,00 4.150.332.451,35 883.492.739,65 21,29

Page 146: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

146

No Uraian 2018 2017 Kenaikan/

Penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

Daerah-LO

3. Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan-LO

2.425.073.057,00 2.422.004.149,00 3.068.908,00 0,13

4. Lain-lain PAD yang Sah-

LO 49.328.235.648,03 95.019.816.949,79 (45.691.581.301,76) (48,98)

Jumlah 78.460.050.915,03 119.940.987.921,64 (41.480.937.006,61) (34,58)

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2018 sebesar Rp21.672.917.019,00

dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp18.348.834.371,50 terjadi kenaikan sebesar

Rp3.324.082.647,50 atau 18,12% dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 4 9 Ri nc i a n Pe n dap ata n P ajak Dae r a h - LO

No URAIAN 2018 2017 Kenaikan/

Penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

1. Pajak Hotel-LO 22.538.300,00 23.428.000,00 (889.700,00) (3,80)

2. Pajak Restoran-LO 912.892.889,00 885.977.950,00 26.914.939,00 3,04

3. Pajak Hiburan-LO 6.900.000,00 21.114.000,00 (14.214.000,00) (67,32)

4. Pajak Reklame-LO 231.312.885,00 268.541.162,00 (37.228.277,00) (13,86)

5. Pajak Penerangan Jalan-

LO 11.813.595.845,00 10.322.110.121,00 1.491.485.724,00 14,45

6 Pajak Air Tanah 208.309.319,00 206.563.949,50 1.745.369,50 0,84

7.

Pajak Pengambilan

Mineral Bukan Logam

dan Batuan-LO

3.777.903.555,00 2.764.129.423,00 1.013.774.132,00 36,68

8.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan-

LO

2.600.813.101,00 2.578.112.741,00 22.700.360,00 0,88

9.

Pajak Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)-LO

2.098.651.125,00 1.278.857.025,00 819.794.100,00 64,10

Jumlah 21.672.917.019,00 18.348.834.371,50 3.324.082.647,50 18,12

Dari Pendapatan Pajak Daerah - LO diatas tersebut diperbandingkan dengan Pendapatan Pajak

Daerah LRA sebagai mana tabel dibawah ini:

Ta b e l V . 4 . 5 0 Pe r be daa n Pe n dap ata n P ajak Dae r ah – L RA de nga n Pe n da pata n

Paj ak Dae r ah -LO

No Uraian Pendapatan Pajak

Daerah

Realisasi LRA Realisasi- LO Selisih

(Rp) (Rp) (Rp)

Page 147: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

147

No Uraian Pendapatan Pajak

Daerah

Realisasi LRA Realisasi- LO Selisih

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Pajak Hotel- 22.538.300,00 22.538.300,00 0,00

2. Pajak Restoran- 912.892.889,00 912.892.889,00 0,00

3. Pajak Hiburan- 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

4. Pajak Reklame- 223.691.075,00 231.312.885,00 (7.621.810,00)

5. Pajak Penerangan Jalan- 11.813.595.845,00 11.813.595.845,00 0,00

Pajak Air Tanah 208.309.319,00 208.309.319,00 0,00

6. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan-

3.777.903.555,00 3.777.903.555,00 0,00

7. Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan -

1.305.472.079,00 2.600.813.101,00 (1.295.341.022,00)

8. Pajak Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)-

2.098.651.125,00 2.098.651.125,00 0,00

Jumlah 20.369.954.187,00 21.672.917.019,00 (1.302.962.832,00)

2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2018 sebesar Rp5.033.825.191,00 sedangkan

Tahun 2017 sebesar Rp4.150.332.451,35 terjadi kenaikan Rp883.492.739,65 atau 17,55%

dengan Rincian masing masing Hasil Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 5 1 Ri nc i a n Pe nd apa ta n Re tr i b us i Dae r a h -LO

No Uraian 2018

(Rp)

2017

(Rp)

kenaikan/

penurunan

Persen

Tase

1.

Retribusi Pelayanan Kesehatan-

LO 1.466.404.000,00 971.368.500,00 495.035.500,00

50,96

2.

Retribusi Pelayanan

Persampahan– LO 51.162.500,00 51.919.500,00 (757.000,00)

(1,46)

3.

Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum – LO 10.288.000,00 9.530.000,00 758.000,00

7,95

4. Retribusi Pelayanan Pasar-LO 0,00 77.082.000,00 (77.082.000,00) (100)

5.

Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor – LO 494.655.000,00 394.014.000,00 100.641.000,00 25,54

6

Retribusi Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran 7.100.000,00 1.900.000,00 5.200.000,00 273,68

7.

Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah – LO 681.389.500,00 718.735.000,00 (37.345.500,00) (5,20)

8. Retribusi Terminal – LO 421.210.300,00 447.679.924,00 (26.469.624,00) (5,91)

9.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

– LO 26.048.000,00 39.061.000,00 (13.013.000,00) (33,31)

10.

Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olah Raga – LO 1.658.640.000,00 1.017.255.000,00 641.385.000,00 63,05

11.

Penjualan Produk Usaha Daerah-

LO 84.950.000,00 35.665.000,00 49.285.000,00 138,19

12. Retribusi Izin Mendirikan 131.707.891,00 321.903.821,35 (190.195.930,35) (59,08)

Page 148: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

148

No Uraian 2018

(Rp)

2017

(Rp)

kenaikan/

penurunan

Persen

Tase

Bangunan – LO

13. Retribusi Izin Ganguan – LO 0,00 63.948.706,00 (63.948.706,00) (100)

14. Retribusi Izin Trayek – LO 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00

Jumlah 5.033.825.191,00 4.150.332.451,35 883.492.739,65 21,29

Rekapitulasi pendapatan Retribusi Daerah-LO per OPD adalah sebagai berikut:

No Nama OPD Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

1 Dinas Kesehatan 1.466.404.000,00 971.368.500,00

2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 392.937.500,00 415.049.500,00

3 Dinas Pemadam Kebakaran 7.100.000,00 1.900.000,00

4 Dinas Perhubungan 958.471.300,00 894.554.924,00

5 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 0,00 77.082.000,00

6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

83.453.080,00 309.362.513,35

7 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1.665.920.000,00 1.027.115.000,00

8 Dinas Perikanan 145.000.000,00 133.150.000,00

9 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 87.000.000,00 20.890.000,00

10 Badan Keuangan 139.388.500,00 146.444.000,00

11 Sekretariat Daerah 39.896.000,00 76.926.000,00

12 Kecamatan Gunung Omeh 3.908.000,00 966.000,00

13 Kecamatan Bukit Barisan 1.530.000,00 1.848.000,00

14 Kecamatan Suliki 4.450.400,00 2.645.000,00

15 Kecamatan Guguak 7.483.615,00 10.241.275,00

16 Kecamatan Mungka 1.620.135,00 3.093.840,00

17 Kecamatan Akabiluru 0,00 1.440.900,00

18 Kecamatan Payakumbuh 3.634.730,00 3.310.720,00

19 Kecamatan Luak 3.904.080,00 10.410.686,00

20 Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.300.860,00 6.567.848,00

21 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 8.826.008,00 5.719.037,00

22 Kecamatan Harau 7.903.308,00 20.217.488,00

23 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 969.675,00 3.005.220,00

24 Kecamatan Kapur IX 2.724.000,00 7.024.000,00

Jumlah 5.033.825.191,00 4.150.332.451,35

Dari Pendapatan Retribusi Daerah –LO diatas apabila diperbandingkan dengan Pendapatan

Retribusi Daerah –LRA Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Page 149: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

149

Ta b e l V . 4 . 5 2 Perbedaa n Pendapata n Retr ibus i Daera h -LRA deng a n

Pendap atan Retr ibus i Daerah-L O per O PD

No Nama OPD Realisasi - LRA Realisasi - LO Selisih

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Dinas Kesehatan 1.447.218.000,00 1.466.404.000,00 19.186.000,00

2 Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat 392.937.500,00 392.937.500,00 0,00

3 Dinas Pemadam Kebakaran 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00

4 Dinas Perhubungan 963.277.300,00 958.471.300,00 4.806.000,00

5 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Satu Pintu 83.453.080,00 83.453.080,00 0,00

6 Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga 1.632.365.000,00 1.665.920.000,00 (33.555.000,00)

7 Dinas Perikanan 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00

8 Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikulltura 87.360.000,00 87.000.000,00 360.000,00

9 Badan Keuangan 139.388.500,00 139.388.500,00 0,00

10 Sekretariat Daerah 39.896.000,00 39.896.000,00 0,00

11 Kecamatan Gunung Omeh 3.908.000,00 3.908.000,00 0,00

12 Kecamatan Bukit Barisan 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00

13 Kecamatan Suliki 4.450.400,00 4.450.400,00 0,00

14 Kecamatan Guguak 7.483.615,00 7.483.615,00 0,00

15 Kecamatan Mungka 1.620.135,00 1.620.135,00 0,00

16 Kecamatan Akabiluru 0,00 0,00 0,00

17 Kecamatan Payakumbuh 3.634.730,00 3.634.730,00 0,00

18 Kecamatan Luak 3.904.080,00 3.904.080,00 0,00

19 Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.300.860,00 1.300.860,00 0,00

20 Kecamatan Situjuah Limo Nagari 8.826.008,00 8.826.008,00 0,00

21 Kecamatan Harau 7.903.308,00 7.903.308,00 0,00

22 Kecamatan Pangkalan Koto Baru 969.675,00 969.675,00 0,00

23 Kecamatan Kapur IX 2.724.000,00 2.724.000,00 0,00

Jumlah 4.986.250.191,00 5.033.825.191,00 (47.575.000,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA

dengan Pendapatan Retribusi - LO dikarenakan:

1. Dinas Kesehatan terdapat penyesuaian sebesar Rp19.186.000,00 yang merupakan

selisih antara piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 berupa Klaim

Persalinan sebesar Rp242.514.000,00 dengan piutang Retribusi Pelayanan kesehatan

Tahun 2018 sebesar Rp261.700.000,00.

2. Dinas Perhubungan terdapat penyesuaian sebesar Rp4.806.000,00 yang merupakan

pelunasan Piutang Retribusi Terminal Tahun 2017 sebesar Rp.4.806.000,00

3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat penyesuaian sebesar Rp33.555.000,00

yang merupakan selisih Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2017

sebesar Rp130.040.000,00 dengan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Page 150: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

150

Tahun 2018 sebesar Rp165.055.000,00 serta pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian

Kekayaan daerah berupa sewa kios sebesar Rp1.460.000,00

4. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan terdapat penyesuaian sebesar

Rp360.000,00 yang merupakan selisih Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tahun 2017 sebesar Rp4.550.000 dengan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah Tahun 2018 sebesar Rp4.190.000,00.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2018 adalah

sebesar Rp 2.425.073.057,00 sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp2.422.004.149,00 terjadi

kenaikan sebesar Rp3.068.908,00 atau 0,13% merupakan hasil dari investasi yang

ditanamkan pada beberapa Perusahaan Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2018 sebesar Rp49.328.235.648,03

sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp95.019.816.949,79 maka terjadi penurunan sebesar

Rp45.691.581.301,76 atau 48,09% dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 5 3 Ri nc i a n Lai n - l a i n Pe nd apa ta n Asl i Dae r a h Y ang Sa h –LO

No Uraian 2018 2017 kenaikan/ penurunan

(Rp) (Rp)

1.

Hasil Penjualan Aset

Daerah yang Tidak

Dipisahkan-LO 37.719.000,00 12.508.000,00 25.211.000,00

2. Penerimaan Jasa Giro –

LO 4.239.478.182,27 4.950.364.432,75 (710.886.250,48)

3. Jasa Dana Revolving-LO 24.961.214,00 28.522.713,00 (3.561.499,00)

4. Kontribusi PDAM Kota

Payakumbuh 406.595.020,50 401.920.117,00 4.674.903,50

5. Pendapatan Bunga

Deposito 5.336.527.820,00 5.737.499.937,00 (400.972.117,00)

6. Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah (TGR)-LO 1.220.413.910,26 997.795.459,04 222.618.451,22

7. Pendapatan Denda

Retribusi-LO 87.525.000,00 0 87.525.000,00

8. Pendapatan Dari

Pengembalian-LO 185.826.029,00 245.365.202,00 (59.539.173,00)

9. Pendapatan BLUD-LO 37759890896 19.425.608.733,00 18.334.282.163,00

10. Lain-lain PAD yang Sah

Lainnya-LO 29.298.576,00 1.989.451.918,00 (1.960.153.342,00)

11. Pendapatan dari JKN-LO 0 11.880.912.135,00 (11.880.912.135,00)

12. Pendapatan BOS-LO 0 49.349.868.303,00 (49.349.868.303,00)

Jumlah 49.328.235.648,03 95.019.816.949,79 (45.691.581.301,76)

Page 151: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

151

Ta b e l V . 4 . 5 4 Ri nc i a n Pe r be d aan Lai n -Lai n P AD Y a ng Sa h -L RA de nga n

Pe r be daa n Lai n -Lai n PA D Y ang Sah -LO Ta h un 2 01 8

No Uraian Lain-lain PAD

Yang Sah -

Realisasi LRA Realisas LO Selisih

(Rp) (Rp) (Rp)

1

Hasil Penjualan Aset

Daerah yang Tidak

Dipisahkan-LO

37.719.000,00 37.719.000,00 0,00

2 Penerimaan Jasa Giro –LO 4.239.478.182,27 4.239.478.182,27 0,00

3 Pendapatan Bunga

Deposito 5.336.527.820,00 5.336.527.820,00 0,00

4 Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah (TGR)-LO 1.220.413.910,26 1.220.413.910,26 0,00

5 Pendapatan denda retribusi 87.525.000,00 87.525.000,00 0,00

6 Pendapatan Dari

Pengembalian-LO 185.826.029,00 185.826.029,00 0,00

7 Jasa Dana Revolving-LO 24.961.214,00 24.961.214,00 0,00

8 Kontribusi PDAM Kota

Payakumbuh 406.595.020,50 406.595.020,50 0,00

9 Pendapatan BLUD-LO 34.091.220.109,00 37.758.224.226,00 (3.670.337.457,00)

10 Lain-lain PAD yang Sah

Lainnya-LO 29.298.576,00 29.298.576,00 0,00

Jumlah 45.659.564.861,03 49.328.235.648,03 (3.670.337.457,00)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan antara Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dengan Lain-

Lain PAD Yang Sah-LRA terdapat pada Pendapatan BLUD RSUD dr.Achmad Darwis dimana

terdapat penyesuaian piutang klaim jasa layanan Tahun 2018 sebesar Rp6,350.943.257,00

dengan klaim piutang jasa layanan Tahun 2017 sebesar Rp2.682.272.470,00 sehingga terdapat

perbedaan sebesar Rp3.670.337.457,00

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

B. Pendapatan Transfer –

LO

1.179.278.410.652,00 1.154.774.100.680,00

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2018 terdapat sebesar Rp1.179.278.410.654,00

dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp1.154.774.100.680,00 terjadi peningkatan sebesar

Rp24.504.309.974,00 atau (2,12%) yang mana di dalamnya terdiri dari:

Ta b e l V . 4 . 5 5 Ri nc i a n Pe n dap ata n Tr a nsfe r – LO

No Uraian 2018 2017 kenaikan/

penurunan (Rp) (Rp)

1.

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan LO

997.618.221.045,00 992.052.782.677,00 5.565.438.368,00

Page 152: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

152

No Uraian 2018 2017 kenaikan/

penurunan (Rp) (Rp)

2.

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

Lainnya – LO

138.917.953.998,00 118.245.238.000,00 20.672.715.998,00

3.

Pendapatan Transfer

Pemerintah Propinsi–

LO

42.742.235.609,00 43.076.080.003,00 (333.844.394,00)

4. Bantuan Keuangan 0,00 1.400.000.000,00 (1.400.000.000,00)

J u m l a h 1.179.278.410.652,00 1.154.774.100.680,00 24.504.309.972,00

Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2018 sebesar Rp997.618.221.045,00.

dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp992.052.782.677,00 terjadikan kenaikan

sebesar Rp5.565.438.368,00 atau 0,56% dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 5 6 Ri nc i a n Pe nd apa ta n Tr an sfe r

Pemerintah Pusat- LO

No Uraian 2018 2017 kenaikan/

penurunan

Persen

(Rp) (Rp) Tase

1. Bagi Hasil Pajak-LO 12.907.389.620,00 17.590.343.788,00 (4.682.954.168,00) (26.62)

2.

Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya

Alam-LO

1.576.591.052,00 1.187.125.799,00 389.465.253,00 32.81

3. Dana Alokasi Umum

(DAU)-LO 747.073.168.000,00 747.892.916.000,00 (819.748.000,00) (0,11)

4. Dana Alokasi Khusus

(DAK)-LO 75.096.769.228,00 77.505.223.101,00 (2.408.453.873,00) (3,11)

5. Dana Alokasi Khusus

(DAK) Non Fisik-LO 160.964.303.145,00 147.877.173.989,00 13.087.129.156,00 8,85

Jumlah 997.618.221.045,00 992.052.782.677,00 5.565.438.368,00 0,56

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LO pada

Tahun 2018 sebesar Rp138.917.954.000,00 yang didalamnya adalah Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus serta Dana BOS. Pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-

LO dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 118.245.238.000,00 terjadi

peningkatan sebesar Rp20.672.716.000,00 atau (14,88%) dengan rincian sebagai

berikut:

Page 153: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

153

Ta b e l V . 4 . 5 7 Ri nc i a n Da na Pe n ye s ua i a n

dan Otonomi Khusus – LO

No Uraian 2018 2017 kenaikan/

penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

1. Dana Insentif Daerah-LO 26.750.000.000,00 50.374.120.000,00 (23.624.120.000,00) (46,90)

2. Bantuan Operasional

Sekolah-LO 47.441.040.000,00 0,00 47.441.040.000,00 100,00

3. Dana Desa yang berasal

dari APBN-LO 64.726.913.998,00 67.871.118.000,00 (3.144.204.002,00) (4,63)

Jumlah 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00

20.672.715.998,00

17,48

Terdapat perbedaan rincian realisasi Dana Penyesuaian-LO Tahun 2018 dengan Tahun 2017

pada Bantua Operasional Sekolah (BOS) karena pada tahun ini Penganggaran Dana BOS

terletak pada Dana Penyesuaian sedangkan pada Tahun 2017 penganggaran Pendapatan Dana

Bantuan Operasional (BOS) sekolah terletak pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Propinsi )– LO

Transfer Pemerintah Propinsi-LO Tahun 2018 sebesar Rp42.742.235.609,00

dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp43.076.080.003,00 terjadi Penurunan

sebesar Rp.333.844.394,00 atau sebesar (0,78%) dengan rincian sebagai berikut

Ta b e l V . 4 . 5 8 Ri nc i a n Tr a nsfe r Pe me r i n ta h Pr opi ns i – LO

No Uraian 2018 2017 kenaikan/

penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

1. Pajak Kendaraan

Bermotor-LO 10.403.893.170,00 10.151.356.866,00 252.536.304,00 2,49

2.

Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor-

LO

6.322.836.830,00 6.011.598.514,00 311.238.316,00 5,18

3.

Pajak bahan Bakar

Kendaraan Bermotor-

LO

13.517.638.343,00 12.935.015.392,00 582.622.951,00 4,50

4. Pajak Air Permukaan 478.693.220,00 454.133.147,00 24.560.073,00 5,41

5. Pajak Rokok-LO 12.019.174.046,00 13.523.976.084,00 (1.504.802.038,00) (11,13)

Jumlah 42.742.235.609,00 43.076.080.003,00 (333.844.394,00) (0,78)

Tahun 2017 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi– LO sebesar Rp43.076.080.003,00

sedang Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi – LO Tahun 2018 sebesar

Rp42.742.235.609,00 ada perbedaan sebesar Rp 333.844.394,00 . dimana lebih kecil

Pendapatan Transfer – LO dari pada Pendapatan Transfer – LRA Hal ini dikarenakan Adanya

penyesuaian terhadap pendapatan Transfer yang kurang salur dan lebih salur.

Page 154: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

154

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

C. Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah – LO

11.767.289.714,95 7.430.721.415,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada Tahun 2018 sebesar

Rp11.767.289.714,95 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp7.430.721.415,00

terjadi kenaikan sebesar Rp 4.336.568.299,95 atau 58,36% dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 5 9 Ri nc i a n Lai n- l a i n Pe n dap ata n Dae r a h Y ang Sah – LO

No Uraian 2018 2017 kenaikan/

penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

1 Pendapatan Hibah –

LO 11.767.289.714,95 7.430.721.415,00 4.336.568.299,95 58,36

Jumlah 11.767.289.714,95 7.430.721.415,00 4.336.568.299,95 58,36

Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2018 dan 2017 terdapat pada OPD sebagai berikut:

No Uraian 2018 2017

(Rp) (Rp)

1. Dinas Pendidikan 7.281.825.784,00 5.640.722.363,00

2. Dinas Kesehatan 785.990.910,95 18.673.808,00

3. RSUD dr.Achmad Darwis 19.950.000,00 14.667.700,00

4. DP2KBP3A 0,00 343.997.624,00

5. Dinas Parpora 0,00 25.000.000,00

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 636.025.000,00 0,00

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 67.355.520,00

8. PPKD 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00

9. Kecamatan Harau 3.478.384.00 0,00

Jumlah 11.767.289.714,95 7.430.721.415,00

Pendapatan Hibah LO adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari

pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pendapatan Hibah LO Tahun 2018

diterima oleh OPD:

1. Dinas Pendidikan : Pendapatan Hibah Sebesar Rp 7.281.825.784,00 merupakan

hibah dari Kementerian Pendidikan, Hibah dari Komite BOS

dan Hibah dari Badan Lingkungan Hidup.

2. Dinas Kesehatan : Pendapatan Hibah sebesar Rp785.990.910,95 merupakan

hibah Aset tetap dari Kementerian Kesehatan RI

Page 155: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

155

3. RSUD dr.Achmad

Darwis

: Pendapatan Hibah sebesar Rp19.950.000,00 merupakan hibah

dari Kementerian Kesehatan berupa barang-barang kebutuhan

habis pakai untuk Laboratorium Rumah Sakit.

4. Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

: Pendapatan Hibah sebesar Rp636.025.000,00 merupakan

pendapatan hibah dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera

Barat berupa Aset Tetap Peralatan mesin dan Gedung

Bangunan.

5. PPKD : Pendapatan Hibah PPKD sebesar Rp3.040.019.636,00

merupakan pendapatan Hibah air minum sebesar

Rp2.994.000.000,00 dan hibah IPDMIP sebesar

Rp46.019.636,00

6. Kecamatan Harau : Pendapatan Hibah sebesar Rp3.478.384.00 merupakan Hibah

Tong sampah dari Badan Lingkungan Hidup.

5.4.2 Beban

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1.161.848.543.669,65 1.144.705.612.855,24

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2018 sebesar Rp1.161.848.543.669,65

dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp1.144.705.612.855,24 mengalami penurunan sebesar Rp17.142.930.614,41 atau sebanyak 1,50% yang merupakan Beban Operasi , Beban Transfer dan Beban tak Terduga.

Beban Operasi Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 6 0 Ri n c i a n B e b a n O p e r a s i

NO URAIAN

2018 2017

kenaikan/

penurunan

Persen tase (Rp) (Rp)

1 Beban Pegawai 595.863.718.942,00 585.433.833.291,00 10.429.885.651,00 1,78

2. Beban Barang Jasa 230.909.274.339,24 243.980.590.728,25 (13.071.316.389,02) -5,36

3. Beban hibah 38.846.120.550,00 32.176.607.131,00 6.669.513.419,00 20,73

4. Beban Bantuan Sosial 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00 497.317.370,00 4,16

5.

Beban Penyusutan dan

amortisasi 130.822.854.367,79 120.226.188.300,97 10.596.666.066,82 8,81

6.

Beban penyisihan

Piutang 925.904.971,62 856.424.619,56 69.480.352,06 8.11

7. Beban Lain – lain 9.321.416.429,00 542.164.027,46 8.779.252.401,54 1.619.30

Jumlah 1.019.148.246.099,65 995.177.447.228,24 23.970.798.871,00 2,45

Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci Beban Operasi sebagai berikut:

Page 156: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

156

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

A. Beban Pegawai – LO 595.863.718.942,00 585.433.833.291,00

Beban Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar

Rp595.863.718.942,00. jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp585.433.833.291,00

terjadi kenaikan sebesar Rp10.429.885.651,00 (1,78%) dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 6 1 Ri n c i a n B e b a n P e g a wa i - LO

No URAIAN 2018 2017

kenaikan/ penurunan Persen

tase (Rp) (Rp)

1 Beban gaji dan tunjangan – LO 549.742.005.043,00 416.986.711.130,00 132.755.293.913,00 31,84

2 Beban tambahan penghasilan

PNS – LO 38.289.577.797,00 157.863.909.895,00 (119.574.332.098,00) (75,75)

3

Beban peberimaan lainnya

pimpinan dan anggota DPRD

serta KDH/ WKDH – LO

3.099.604.000,00 3.039.700.000,00 59.904.000,00 1.97

4 Beban Insentif Pemungutan

Pajak daerah 731.531.405,00 81.631.778,00 649.899.627,00 796.14

5 Beban insentif pemungutan

restribusi daerah – LO 129.307.250,00 46.832.500,00 82.474.750,00 176.11

6 Beban uang lembur- LO 3.871.693.447,00 7.415.047.988,00 (3.543.354.541,00) (47.79)

Jumlah 595.863.718.942,00 585.433.833.291,00 10.429.885.651,00 1,78

Dari Beban Pegawai - LO diatas apabila diperbandingkan dengan Belanja Pegawai – LRA dapat

dilhat pada Tabel dibawah ini

Ta b e l V . 4 . 6 2 Ri n c i a n P e r b a n d i n g a n B e l a n j a P e g a wa i – LR A d e n g a n B e b a n

P e g a wa i - LO

N

o Uraian

Jumlah Belanja

Pegawai-LRA

Rp

Jumlah Beban

Pegawai-LO

Rp

Selisih

Rp

1 Beban gaji dan tunjangan – LO 546.515.836.043,00 549.742.005.043,00 (3.226.169.000,00)

2 Beban tambahan penghasilan PNS – LO 38.289.577.797,00 38.289.577.797,00

3 Beban peberimaan lainnya pimpinan dan

anggota DPRD serta KDH/ WKDH – LO 3.099.604.000,00 3.099.604.000,00 0.00

4 Beban insentif pemungutan Pajak daerah –

LO 731.531.405,00 731.531.405,00 0.00

5 Beban insentif pemungutan retribusi

daerah – LO 129.307.250,00 129.307.250,00 0.00

6 Beban uang lembur- LO 3.299.279.450,00 3.299.279.450,00 0.00

7 Belanja Pegawai BLUD 278.057.000,00 56.532.000,00 221.525.000,00

8 Belanja Pegawai BOS 515.881.997,00 515.881.997,00 0.00

Jumlah 592.859.074.942,00 595.863.718.942,00 (3.004.644.000,00)

Page 157: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

157

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

B. Beban Barang Jasa-LO

230.909.274.339,24 243.980.590.728,25

Beban Barang Jasa-LO Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar

Rp230.909.274.339,24 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp243.980.590.728,25,00

terjadi penurunan sebesar Rp13.071.316.389,02 (5,36%) dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 6 3 Ri nc i a n B e ban B ar ang Jas a

No URAIAN

2018 2017 kenaikan/

penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

1 Beban Persediaan 31.428.853.050,24 33.610.303.234,25 -2.181.450.184,02 -6,49

2 Beban Jasa 147.891.177.588,00 146.125.198.594,00 1.765.978.994,00 1,21

3 Beban Pemeliharaan 3.297.208.722,00 11.747.309.953,00 -8.450.101.231,00 -71,93

4 Beban Perjalanan Dinas 48.292.034.979,00 52.497.778.947,00 -4.205.743.968,00 -8,01

Jumlah 230.909.274.339,24 243.980.590.728,25 (13.071.316.389,02) (85,23)

Beban Persediaan 2018 dan 2017 tersebut dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.698.897.026,00 12.775.007.933,00

2. Dinas Kesehatan 3.818.862.717,17 3.565.034.050,35

3. RSUD dr.Achmad Darwis 7.374.589.989,06 6.929.534.560,90

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 249.673.250,00 324.413.566,00

5. Satuan Polisi Pamong Praja 54.068.900,00 62.350.500,00

6. Dinas Pemadam Kebakaran 60.330.940,00 184.545.000,00

7. Dinas Sosial 237.947.469,00 201.993.050,00

8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 116.309.700,00 250.903.600,00

9. Dinas Pangan 294.195.082,00 132.437.450,00

10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan

Pemukiman 359.235.852,00 454.843.800,00

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 558.863.760,00 301.313.500,00

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 225.100.497,00 324.521.150,00

13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 781.625.605,00 833.070.972,00

14. Dinas Perhubungan 385.680.550,00 192.027.600,00

15. Dinas Komunikasi dan Informatika 128.837.850,00 169.742.677,00

16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 298.250.500,00 256.392.000,00

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu

Pintu 82.817.300,00 154.166.228,00

18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 4.011.820.270,00 369.071.000,00

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 80.870.500,00 70.051.000,00

20. Dinas Perikanan 185.960.800,00 325.980.947,00

21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 358.976.205,00 1.159.554.445,00

Page 158: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

158

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 177.297.500,00 323.787.100,00

23. Inspektorat 115.240.800,00 96.825.900,00

24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 117.795.653,00 221.788.850,00

25. PPKD 0,00 0,00

26. Badan Keuangan 421.178.274,00 453.878.076,00

27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber

Daya Manusia 162.983.506,00 178.445.050,00

28. Sekretariat Daerah 1.785.823.236,00 1.819.665.739,00

29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00

30. Sekretariat DPRD 404.817.800,00 544.319.570,00

31. DPRD 0,00 0,00

32. Kecamatan Gunung Omeh 26.289.300,00 23.296.650,00

33. Kecamatan Bukit Barisan 66.539.200,00 84.963.000,00

34. Kecamatan Suliki 56.012.500,00 90.350.000,00

35. Kecamatan Guguak 81.204.500,00 46.680.700,00

36. Kecamatan Mungka 38.837.000,00 33.988.100,00

37. Kecamatan Akabiluru 37.803.000,00 36.375.000,00

38. Kecamatan Payakumbuh 31.103.500,00 61.276.000,00

39. Kecamatan Luak 36.819.500,00 26.423.000,00

40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 51.020.000,00 144.528.000,00

41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 42.328.000,00 51.407.050,00

42. Kecamatan Harau 44.074.500,00 33.880.700,00

43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 80.178.900,00 20.342.900,00

44. Kecamatan Kapur IX 61.914.500,00 39.097.500,00

45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 75.670.750,00 92.667.320,00

46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 131.556.369,00 149.362.000,00

JUMLAH 31.428.853.050,23 33.610.303.234,35

Terdapat 13 (Tiga Belas) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Persediaan dengan

jumlah sebesar Rp8.417.873.269,04 dengan rincian sebagai berikut:

No Nama OPD Rp Penyesuaian Keterangan

1. RSUD dr.Achmad

Darwis

Rp 19.950.000,00 Terdapat penyesuaian persediaan

dari hibah kementerian kesehatan

sebesar Rp.19.950.000,00 berupa

Alat Laboratorium habis pakai

2 Dinas Kesehatan Rp 698.272.515,96 Terdapat penyesuaian persediaan

sebesar Rp698.272.515,96 berupa

persediaan dari makanan tambahan

bayi.

3 Dinas Pekerjaan Rp (6.026.215.000,00) Terdapat penyesuaian terhadap

Page 159: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

159

Umum barang yang diserahkan ke

masyarakat Tahun 2017 yang

dicatat sebagai persediaan dan

Tahun 2018 telah diserahkan ke

masyarakat sebesar

Rp6.026.215.000,00

4 Satuan Polisi Pamong

Praja

Rp 80.000,00 Terdapat penyesuaian persediaan

barang cetak yang berasal dari

Belanja Cetak berupa cetak

kwitansi sebesar Rp80.000,00

5 Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Rp 89.059.500,00 Terdapat penyesuaian persediaan

barang cetak yang berasal dari

belanja cetak berupa cetak Blanko

Akta Capil sebesar

Rp89.059.500,00

6 Dinas Perhubungan Rp 337.500,00 Terdapat penyesuaian persediaan

barang cetak yang berasal dari

belanja cetak sebesar Rp337.500,00

7 Dinas Koperasi,

perdagangan dan

UKM

Rp 3.994.623.283,00 Terdapat penyesuaian terhadap

barang yang diserahkan ke

masyarakat Tahun 2017 sebesar

Rp2.371.351,00 dengan barang

yang diserahkan ke masyarakat

Tahun 2018serta terdapat

persediaan dari belanja modal alat

percontohan sebesar Rp

38.417.750,00.

8. Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Satu Pintu

Rp (10.000.000,00) Terdapat penyesuaian persediaan

barang cetak Tahun 2017 berupa

buku profil peluang investasi

sebesar Rp10.000.000,00

9 Dinas Perikanan (116.277.000,00) Terdapat Penyesuaian persediaan

sebesar (116.277.000,00) berupa

selisih antara persediaan belanja

hibah Tahun 2017 sebesar

Rp743.935.000,00 dengan

persediaan dari belanja hibah

Page 160: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

160

Tahun 2018 sebesar

Rp627.658.000,00.

10. Dinas Tanaman

Pangan Holtikultura

dan Perkebunan

Rp (7.070.157.738,00) Terdapat penyesuaian persediaan

terhadap barang yang diserahkan ke

masyarakat Tahun 2017 yang

dicatat sebagai persediaan dan

Tahun 2018 telah diserahkan ke

masyarakat sebesar

Rp7.399.332.738,00 dan terdapat

persediaan barang yang belum

diserahkan ke masyarakat yang

berasal dari belanja hibah 2018

sebesar Rp329.175.000,00 sehingga

didapat selisihnya sebesar

Rp7.070.157.738,00

11 Bapelitbang Rp (18.870.172,00) Terdapat penyesuaian persediaan

yang berasal dari Kapitalisasi

belanja Bahan BakuBangunan

sebesar Rp18.870.182,00

12 Badan Keuangan Rp 21.323.852,00 Terdapat penyesuaian persediaan

yang berasal dari Belanja Cetak

berupa Persediaan Karcis sebesar

Rp21.323.852,00

Jumlah (8.417.873.259,04)

Rincian Beban Persediaan per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada

Lampiran 21 Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO OPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29.729.529.701,00 30.772.691.494,00

2. Dinas Kesehatan 23.151.551.583,00 20.123.890.559,00

3. RSUD dr.Achmad Darwis 13.256.241.272,00 10.577.159.252,00

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

4.416.215.082,00 4.936.637.980,00

5. Satuan Polisi Pamong Praja 3.641.094.161,00 1.936.083.638,00

6. Dinas Pemadam Kebakaran 3.634.255.065,00 3.606.364.523,00

Page 161: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

161

NO OPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

7. Dinas Sosial 2.384.728.784,00 2.123.502.303,00

8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 944.293.061,00 1.502.313.843,00

9. Dinas Pangan 876.046.224,00 654.556.822,00

10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan

dan Pemukiman

1.187.330.061,00 1.266.232.708,00

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 974.035.208,00 1.245.987.191,00

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 878.482.609,00 2.196.183.585,00

13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB

&P3A

4.464.238.613,00 2.920.253.019,00

14. Dinas Perhubungan 9.064.896.867,00 8.762.571.525,00

15. Dinas Komunikasi dan Informatika 1.280.598.443,00 1.444.819.354,00

16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 1.426.677.701,00 1.415.024.658,00

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Satu Pintu

594.856.933,00 791.379.699,00

18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 9.452.088.756,00 9.440.709.077,00

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 566.963.022,00 587.993.443,00

20. Dinas Perikanan 867.688.450,00 1.251.595.072,00

21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 2.748.361.845,00 3.554.600.308,00

22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 736.142.391,00 845.156.151,00

23. Inspektorat 877.037.058,00 686.844.688,00

24. Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan

1.682.633.444,00 1.624.402.979,00

25. PPKD 0,00 0,00

26. Badan Keuangan 3.440.222.013,00 3.485.388.725,00

27. Badan Kepegawaian Pemgembangan

Sumber Daya Manusia

1.817.466.150,00 3.153.509.308,00

28. Sekretariat Daerah 12.061.316.893,00 13.647.897.772,00

29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00

30. Sekretariat DPRD 4.182.344.396,00 5.179.879.220,00

31. DPRD 0,00 0,00

32. Kecamatan Gunung Omeh 269.613.968,00 217.045.125,00

33. Kecamatan Bukit Barisan 334.337.690,00 324.704.970,00

34. Kecamatan Suliki 347.848.757,00 380.619.621,00

35. Kecamatan Guguak 438.582.814,00 261.423.589,00

36. Kecamatan Mungka 323.534.070,00 310.159.386,00

37. Kecamatan Akabiluru 305.690.389,00 275.892.899,00

38. Kecamatan Payakumbuh 398.925.867,00 475.382.978,00

39. Kecamatan Luak 366.625.703,00 246.731.822,00

40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 437.337.009,00 484.149.426,00

41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 443.215.877,00 380.397.417,00

42. Kecamatan Harau 665.603.678,00 312.503.870,00

43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 406.636.329,00 272.796.487,00

44. Kecamatan Kapur IX 515.415.190,00 321.020.840,00

45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.338.204.775,00 1.065.217.970,00

Page 162: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

162

NO OPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 962.269.686,00 1.063.523.298,00

JUMLAH 147.891.177.588,00 146.125.198.594,00

Terdapat 23 (Dua puluh tiga) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Jasa yaitu:

No Nama OPD Rp Penyesuaian Keterangan

1. RSUD dr.Achmad

darwis

Rp 769.320.868,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp769.320.868,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar

Rp1.777.078.036,00 dengan utang

jangka pendek Tahun 2018 sebesar

Rp2.546.398.904,00.

2 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Rp (305.909,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp305.909,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp5.909.947,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp5.604.038,00.

3 Dinas Pemadam

Kebakaran

Rp 3.288.666,00 Terdapat Penyesuaian karena utang

jangka pendek Tahun 2018 sebesar

Rp3.288.666,00

4 Satuan Polisi

pamong Praja

Rp (80.000,00) Terdapat penyesuaian pada belanja

cetak sebesar Rp80.000,00 yang

menjadi persediaan.

5 Disdukcapil Rp (89.903.156,00) Terdapat penyesuaian yang

merupakan selisih antara utang

jangka pendek Tahun 2018 sebesar

Rp2.949.953,00 dan utang jangka

pendek Tahun 2017 berupa utang air,

listrik sebesar Rp3.793.609,00 dan

penyesuaian terhadap beban cetak

sebesar Rp89.059.500,00

6 Dinas Komunikasi

dan Informatika

Rp (337.500,00) Terdapat penyesuaian yang

merupakan beban cetak sebesar

Rp337.500,00 yang menjadi

persediaan

Page 163: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

163

7 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Satu Pintu

Rp 8.616.760,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp8.616.760,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp1.545.400,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp162.160,00 dan

beban cetak frofil investasi sebesar

Rp10.000.000,00 yang menjadi

persediaan

8 Dinas Pariwisata Rp (269.970,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp269.970,00 berupa selisih utang

jangka pendek Tahun 2018 sebesar

Rp93.040,00 dan utang jangka

pendek Tahun 2017 sebesar

Rp363.010,00

9 Dinas Perikanan Rp 266.503,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp266.503,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp2.004.435,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp2.270.938,00.

10 Dinas Tanaman

Pangan Holtikultura

dan Perkebunan

Rp (2.242.569,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp2.242.569,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp2.352.559,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp109.990,00.

11 Dinas Peternakan

dan Kesehatan

Hewan

Rp 40.790,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp40.790,00 yang merupakan selisih

antara utang jangka pendek Tahun

2017 sebesar Rp340.200,00 dengan

utang jangka pendek Tahun 2018

sebesar Rp380.990,00

Page 164: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

164

12 Bapelitbang Rp 3.701.043,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp3.701.043,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp636.240,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp7.822.442,00 dan

Belanja Jasa kantor yang dicatat

sebagai persediaan sehingga

mengurangi beban jasa sebesar

Rp3.485.159,00

13 Badan Keuangan Rp (19.259.607,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp19.259.607,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar

Rp11.162.066,00 dengan utang

jangka pendek Tahun 2018 sebesar

Rp13.226.311,00 dan persediaan

karcis mengurangi beban jasa sebesar

Rp21.323.852,00

14 Sekretariat Daerah Rp (1.547.330,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp2.242.569,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp2.352.559,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp109.990,00.

15 Sekretariat DPRD Rp (1.746.442,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp1.746.442,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar

Rp16.400.611,00 dengan utang

jangka pendek Tahun 2018 sebesar

Rp14.654.169,00.

16 Kecamatan Gunung

Omeh

Rp (65.940,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp65.940,00 yang merupakan utang

jangka pendek Tahun 2017.

17 Kecamatan Bukit

Barisan

Rp 219.600,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp219.600,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp88.240,00

dengan utang jangka pendek Tahun

Page 165: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

165

2018 sebesar Rp307.840,00

18 Kecamatan

Akabiluru

Rp 679.076,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp679.076,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp291.716,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp970.792,00

19 Kecamatan Luak Rp (98.410,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp98.410,00 yang merupakan selisih

antara utang jangka pendek Tahun

2017 sebesar Rp1.370.277,00 dengan

utang jangka pendek Tahun 2018

sebesar Rp1.271.867,00

20 Kecamatan Situjuh

Limo Nagari

Rp 113.205,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp113.205,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp851.871,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp965.076,00

21 Kecamatan Harau Rp (24.951,00) Terdapat penyesuaian sebesar

Rp24.951,00 yang merupakan selisih

antara utang jangka pendek Tahun

2017 sebesar Rp1.312.142,00 dengan

utang jangka pendek Tahun 2018

sebesar Rp1.287.191,00

22 Kecamatan

Pangkalan Koto Baru

Rp 10.475,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp10.475,00 yang merupakan selisih

antara utang jangka pendek Tahun

2017 sebesar Rp104.545,00 dengan

utang jangka pendek Tahun 2018

sebesar Rp115.020,00.

23 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Rp 527.019,00 Terdapat penyesuaian sebesar

Rp527.019,00 yang merupakan

selisih antara utang jangka pendek

Tahun 2017 sebesar Rp1.430.944,00

dengan utang jangka pendek Tahun

2018 sebesar Rp1.957.963

Page 166: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

166

Rincian Beban Jasa per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 22

Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.960.895.109,00 1.436.172.577,00

2. Dinas Kesehatan 173.651.800,00 489.386.248,00

3. RSUD dr.Achmad Darwis 278.967.302,00 315.448.241,00

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 67.438.000,00 7.873.555.000,00

5. Satuan Polisi Pamong Praja 10.740.000,00 28.984.530,00

6. Dinas Pemadam Kebakaran 11.125.000,00 4.155.000,00

7. Dinas Sosial 8.000.000,00 8.975.000,00

8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.190.000,00 32.372.000,00

9. Dinas Pangan 9.270.000,00 8.990.000,00

10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan

Pemukiman

60.750.000,00 83.876.155,00

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 25.074.500,00 20.325.000,00

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.100.000,00 1.800.000,00

13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 8.404.000,00 3.725.000,00

14. Dinas Perhubungan 291.279.875,00 243.032.250,00

15. Dinas Komunikasi dan Informatika 25.600.836,00 5.040.000,00

16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 8.225.000,00 25.450.000,00

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 5.970.000,00 10.965.000,00

18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 102.922.000,00 278.235.000,00

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.043.500,00 6.490.000,00

20. Dinas Perikanan 3.600.000,00 957.500,00

21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 8.600.000,00 44.278.000,00

22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.300.000,00 20.900.000,00

23. Inspektorat 8.510.000,00 8.525.000,00

24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00

25. PPKD 0,00 0,00

26. Badan Keuangan 63.999.500,00 150.923.725,00

27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber Daya

Manusia

3.970.000,00 5.208.227,00

28. Sekretariat Daerah 45.381.300,00 432.650.500,00

29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00

30. Sekretariat DPRD 25.440.000,00 90.295.000,00

31. DPRD 0,00 0,00

32. Kecamatan Gunung Omeh 3.380.000,00 3.760.000,00

33. Kecamatan Bukit Barisan 2.540.000,00 5.700.000,00

34. Kecamatan Suliki 0,00 22.500,000,00

35. Kecamatan Guguak 3.500.000,00 2.300.000,00

36. Kecamatan Mungka 3.920.000,00 5.900.000,00

37. Kecamatan Akabiluru 4.300.000,00 24.600.000,00

38. Kecamatan Payakumbuh 0,00 0,00

39. Kecamatan Luak 2.400.000,00 900.000,00

Page 167: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

167

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 6.425.000,00 4.000.000,00

41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 3.500.000,00 3.700.000,00

42. Kecamatan Harau 4.400.000,00 5.000.000,00

43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 0,00 3.210.000,00

44. Kecamatan Kapur IX 8.920.000,00 7.000.000,00

45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.441.000,00 8.025.000,00

46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.035.000,00 20.000.000,00

JUMLAH 3.297.208.722,00 11.747.309.953,00

Terdapat 8 (delapan) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Pemeliharaan yaitu:

No Nama OPD Rp Penyesuaian Keterangan

1 Dinas Kesehatan Rp (146.542.000,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja

Barang Jasa yang berasal dari

Belanja Pemeliharaan Gedung

Puskesmas Pangkalan, Mungka

dan Dangung Dangung.

2 Dinas Pemadam

Kebakaran

Rp (193.325.000,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja

Barang Jasa yang berasal dari

Belanja Pemeliharaan gedung

dan bangunan berupa pembuatan

garasi posko utama sebesar

Rp193.325.000,00

3 Dinas Pangan Rp (33.459.500,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja

Barang Jasa yang berasal dari

Belanja Pemeliharaan gedung

dan bangunan berupa rehab

gedung dan pembuatan pagar

gudang cadangan sebesar

Rp33.459.500.000,00

4 Dinas Perhubungan (1.665.726.016,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja Barang Jasa yang berasal dari

Belanja Pemeliharaan sebesar

Rp1.665.726.016,00

5 Inspektorat Rp (30.000.000,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja

Page 168: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

168

Barang Jasa yang berasal dari

Belanja Pemeliharaan berupa back wall (dinding aula) sebesar

Rp30.000.000,00.

6 Badan Keuangan Rp (31.690.500,00) Terdapat Kapitalisasi Belanja Barang Jasa yang berasal dari

Belanja Pemeliharaan sebesar

Rp31.690.500,00

7 Sekretariat Daerah Rp (73.892.400,00) Terdapat Kapitalisasi belanja

barang jasa yang berasal dari

belanja pemeliharaan sebesar Rp73.892.400,00

8 Sekretariat DPRD Rp (18.850.000,00) Terdapat Kapitalisasi belanja

barang jasa sebesar

Rp18.850.000,00

Rincian Beban Pemeliharaan per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada

Lampiran 23 Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017

1 Beban Perjalan Dinas Dalam Daerah 14282398932 14.852.027.655,00

2 Beban Perjalan Dinas Luar Daerah 33.958.326.745,00 37.645.751.292,00

3 Beban Perjalan Dinas Luar Negri 51.309.302,00 0,00

Jumlah 48.292.034.979,00 52.497.778.947,00

Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada

Lampiran 24 Laporan Keuangan Daerah ini.

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

C. Beban Hibah

38.846.120.550,00 32.176.607.131,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah dalam Tahun 2018 dan 2017. Beban Hibah sebesar

Rp38.846.120.550,00 dan Rp32.176.607.131,00 tersebut, dalam bentuk uang dan barang.

Hibah uang terletak di PPKD sedangkan Hibah barang ada pada OPD, dengan rincian beban

Hibah per OPD sebagai berikut:

1 Dinas Pendidikan 6.875.250,00 1.882.303.000,00

2 Dinas Kesehatan 0,00 227.174.226,00

Page 169: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

169

3 Dinas Pekerjaan Umum & PR 8.003.815.000,00 2.648.784.000,00

4 Badan Satpol PP 36.000.000,00 76.371.000,00

5 Dinas Perindustrian dan Naker 558.868.415,00 106.305.000,00

Dinas Pangan 54.000.000,00 0,00

6 Dinas Perdagangan Koperasi UKM 4.192.864.417,00 3.724.305.797,00

7 Badan LH & PREAKIM 1.501.489.612,00 2.619.884.876,00

9 Dinas Pariwisata PORA 53.282.500,00 2.861.825.000,00

10 Sekretariat Daerah 0,00 2.353.391.000,00

11 PPKD 8.365.700.000,00 8.182.900.000,00

12 Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura 13.620.441.956,00 4.394.595.432,00

13 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 795.450.000,00 529.080.000,00

14 DPMDD 0,00 10.000.000,00

15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 229.000.000,00

16 Dinas Perikanan 1.657.333.400,00 2.330.687.800,00

Jumlah 38.846.120.550,00 32.176.607.131,00

Rincian Beban Hibah per OPD Tahun 2018 tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran

25 Laporan Keuangan Daerah ini.

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

D. Beban Bantuan Sosial

12.458.956.500,00 11.961.639.130,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2018 dan 2017. Beban

Bantuan Sosial sebesar Rp12.458.956.500,00 dan Rp11.961.639.130,00 tersebut dalam

bentuk uang dan barang. Beban Bantuan Sosial berbentuk uang terletak di PPKD sedangkan

Bantuan Sosial barang ada pada OPD. Beban bantuan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 Bansos Barang

2 DP2KBP3A 0,00 39.935.900,00 Bansos Barang

3 Dinas Sosial 2.361.954.800,00 5.156.259.230,00 Bansos Barang

4 Dinas Pangan 217.914.050,00 0,00 Bansos Barang

5 Dinas Perdagangan

Koperasi UKM 0,00 80.000.000,00 Bansos Barang

6 PPKD 6.717.950.000,00 3.760.312.500,00 Bansos Uang

7 Dinas LH-PRP 3.161.137.650,00 2.925.131.500,00 Bansos Barang

Jumlah 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00

Page 170: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

170

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

E. Beban Penyusutan dan

Amortisasi

130.822.854.367,79 120.226.188.300,97

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar

Rp130.822.854.367,79 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 120.226.188.300,97

terjadi kenaikan sebesar Rp10.596.666.066,82 atau 8,81% dengan rincian terdiri dari:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 30.004.432.589,59 42.331.013.306,01

- Beban Penyusutan Gedung dan

Bangunan 17.408.665.432,78 10.494.004.189,61

- Beban Penyusutan JIJ 83.182.793.189,75 67.401.170.805,35

- Beban Penyusutan ATL 226.963.155,67

Jumlah 130.822.854.367,79 120.226.188.300,97

Beban Penyusutan Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14.790.717.708,70 21.346.345.775,90

2. Dinas Kesehatan 6.494.669.975,45 6.519.202.467,65

3. RSUD dr.Achmad Darwis 6.904.908.043,52 8.744.276.008,62

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 82.534.972.417,27 64.319.830.467,50

5. Satuan Polisi Pamong Praja 107.184.590,39 176.064.396,81

6. Dinas Pemadam Kebakaran 1.298.052.090,86 1.089.152.382,14

7. Dinas Sosial 214.538.008,92 272.587.765,71

8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1.009.690.053,96 558.930.207,36

9. Dinas Pangan 210.386.002,98 182.886.618,89

10. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan

Pemukiman 621.515.091,02 419.037.621,91

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 242.445.959,92 608.963.884,78

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 175.876.253,76 178.693.074,43

13. Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 3.541.482.070,75 705.552.658,76

14. Dinas Perhubungan 1.565.228.958,35 1.097.079.201,83

15. Dinas Komunikasi dan Informatika 459.377.805,89 1.020.098.993,04

16. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 610.733.460,03 543.649.029,54

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu

Pintu 206.941.016,79 158.782.869,44

18. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 883.252.863,56 601.150.650,51

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 211.833.898,93 151.717.640,96

20. Dinas Perikanan 872.850.084,21 1.217.417.924,67

21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 5.381.629.825,98 400.411.719,39

22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 882.889.277,25 390.267.687,95

23. Inspektorat 378.928.028,00 47.513.960,38

24. Badan Perencanaan Penelitian dan 83.926.824,45 449.690.476,63

Page 171: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

171

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

Pengembangan

25. PPKD 0,00 0,00

26. Badan Keuangan 620.436.390,77 393.964.677,14

27. Badan Kepegawaian Pemgembangan Sumber

Daya Manusia 130.899.113,83 160.120.115,53

28. Sekretariat Daerah (2.907.979.766,40) 5.139.316.792,74

29. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00

30. Sekretariat DPRD 1.371.805.191,93 1.624.464.196,21

31. DPRD 0,00 0,00

32. Kecamatan Gunung Omeh 52.761.115,51 59.961.114,64

33. Kecamatan Bukit Barisan 74.922.756,31 60.303.525,76

34. Kecamatan Suliki 76.528.796,04 68.985.293,68

35. Kecamatan Guguak 101.616.906,09 82.884.068,68

36. Kecamatan Mungka 58.164.964,35 72.390.960,16

37. Kecamatan Akabiluru 96.197.389,74 90.606.590,32

38. Kecamatan Payakumbuh 77.371.311,86 50.850.815,75

39. Kecamatan Luak 223.974.483,11 86.711.647,76

40. Kecamatan Lareh Sago Halaban 101.865.407,56 123.341.441,95

41. Kecamatan Situjuah Limo Nagari 64.690.302,37 71.815.298,80

42. Kecamatan Harau 60.376.450,99 51.835.928,33

43. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 68.166.638,70 63.119.686,06

44. Kecamatan Kapur IX 86.584.241,78 65.839.955,39

45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 105.244.672,18 104.945.851,04

46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 675.197.690,13 655.426.856,23

JUMLAH

130.822.854.367,79

120.226.188.300,97

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

F. Beban Penyisihan Piutang 925.904.971,62 856.424.619,56

Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah sebesar

Rp925.904.971,62 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp856.424.619,56 terjadi

kenaikan sebesar Rp69.480.352,06 atau 7,51% dengan rincian terdiri dari:

1 Penyisihan Piutang Pajak 910.658.646,45 848.764.183,51

2 Penyisihan Piutang Retribusi (1.410.325,00) (4.424.650,00)

3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00

4 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yg

Sah 26.642.343,44 10.242.107,26

5 Penyisihan Piutang BHP Provinsi (9.985.693,27) 1.842.978,79

Jumlah 925.904.971,62 856.424.619,56

Page 172: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

172

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

1. Dinas Kesehatan (1.194.070,00) (706.180,00)

2. RSUD dr.Achmad Darwis 18.343.353,94 (837.322,93)

3. Dinas Perhubungan (24.030,00) 24.030,00

4. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 4.368.989,50 5.902.455,19

5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 167.775,00 657.500,00

6. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura (360.000,00) (447.025,00)

7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.930.000,00 1.224.000,00

8. Badan Keuangan 910.658.646,45 848.764.183,51

9. PPKD (9.985.693,27) 1.842.978,79

JUMLAH 925.904.971,62 856.424.619,56

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

G. Beban Lain-Lain

9.321.416.429,00 542.164.027,46

Beban Lain – lain terdiri dari beban penurunan nilai Investasi, Belanja Modal yang tidak

Dikapitalisir sehingga dicatat sebagai beban serta Aset Ekstracomtable.

Tahun Anggaran 2018 Beban lain-lain tercatat sebesar Rp9.321.416.429,00 dengan rincian per

OPD sebagai berikut:

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.569.516.824,00 0,00

2. Dinas Kesehatan 286.974.298,00 0,00

3. RSUD dr.Achmad Darwis 17.747.900,00 0,00

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

5.639.100.000,00 0,00

5 Dinas Pemadam Kebakaran 21.456.325,00 0,00

6 Dinas Sosial 4.975.000,00 0,00

7 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 11.346.789,00 0,00

8 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan

Pemukiman

5.730.941,00 0,00

9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 8.000.000,00 0,00

10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.225.000,00 0,00

11 Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A 900.000,00 0,00

12 Dinas Perhubungan 218.948.400,00 0,00

13 Dinas Komunikasi dan Informatika 45.446.000,00 0,00

14 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 14.237.825,00 10.867.722,50

15 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 153.923.000,00 0,00

16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 450.000,00 0,00

17 Dinas Perikanan 29.408.000,00 0,00

18 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltura 12.254.063,00 14.411.300,00

Page 173: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

173

NO SKPD TAHUN 2018 TAHUN 2017

(Rp) (Rp)

19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 12.591.000,00 5.229.500,00

20 Bapelitbang 40.315.909,00 0,00

21 Badan Keuangan 900.000,00 0,00

22 PPKD 0,00 511.655.504,96

23 Sekretariat Daerah 147.994.405,00 0,00

24 Sekretariat DPRD 10.058.500,00 0,00

25 Kecamatan Suliki 350.000,00 0,00

26 Kecamatan Mungka 28.500.000,00 0,00

27 Kecamatan Luak 950.000,00 0,00

28 Kecamatan Kapur IX 23.286.000,00 0,00

29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.830.250,00 0,00

JUMLAH 9.321.416.429,00

542.164.027,46

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

H. Beban Transfer

142.700.297.570,00 149.528.165.627,00

Beban Transfer Tahun 2018 adalah sebesar Rp 142.700.297.570,00 jika dibandingkaan dengan

Tahun 2017 sebesar Rp149.528.165.627,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.827.868.057,00 atau

4,57 % dengan rincian sebagai berikut:

Ta b e l V . 4 . 6 4 Ri n c i a n B e b a n Tr a n s f e r

No URAIAN 2018 2017 kenaikan/

penurunan

Persen

tase (Rp) (Rp)

1 Beban transfer bagi hasil pajak

daerah pada Pemerintah Desa 1.364.572.569,00 1.586.910.164,00 (222.337.595,00) (14,01)

2 Beban transfer bagi hasil

pendapatan lainnya 369.046.388,00 335.758.180,00 33.288.208,00 9,91

4 Beban Transfer bantuan

keuangan ke Desa 140.126.456.032,00 146.670.586.703,00 (6.544.130.671,00) (4,46)

5 Beban Transfer Bantuan

keuangan lainnya 840.222.581,00 934.910.580,00 (94.687.999,00) (10,13)

Jumlah 142.700.297.570,00 149.528.165.627,00

(6.827.868.057,00)

(4,57)

5.4.3 Surplus/Defisit

Operasional

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

107.657.207.612,33 137.440.197.161,40

Surplus/Defisit Operasional adalah jumlah pendapatan-LO setelah dikurangi dengan beban

operasional. Surplus/Defisit Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp107.657.207.612,33

dibandingkan dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional Tahun 2017 sebesar

Rp137.440.197.161,40, terdapat penurunan surplus sebesar Rp 29.782.989.549,07 atau

(21,67%).

Page 174: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

174

5.4.4 Surplus/Defisit

Sebelum Pos Luar Biasa

Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

107.657.207.612,34 137.440.197.161,40

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa adalah sebesar Rp107.657.207.612,34. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp137.440.197.161,40 terjadi penurunan sebesar Rp29.782.989.549,06 atau (21,67%).

5.4.5 Pos Luar Biasa Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

147.861.750,00 119.181.663.233,37

Rincian Beban Pos Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Belanja Tak Terduga 147.861.750,00 2.183.724.345,00

- Mutasi eks Dinas Kehutanan ke Propinsi 0,00 5.422.184.381,00

- Mutasi Dikmen dan SLB ke Propinsi 0,00 111.575.754.507,37

Beban Pos Luar Biasa Tahun 2018 merupakan Beban Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di

Nagari Manggilang dan Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

5.4.6 Surplus/Defisit LO Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

107.509.345.862,34 18.258.533.928,03

Surplus/Defisit LO adalah Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Beban luar biasa sebesar,Rp147.861.750,00 Sehingga Surplus/Defisit LO Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebesar Rp107.509.345.862,34 Jika dibandingkan dengan 2017

sebesar Rp18.258.533.928,03 terjadi kenaikan sebesar Rp89.250.811.934,31 atau 488,82%

Page 175: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

175

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas disusun bukan berdasarkan basis SP2D melainkan berdasarkan basis

belanja rill.

Laporan arus kas adalah bagian dari Laporan Finansial yang menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan

aktifitas Operasi,investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal Kas Daerah ditambah dengan

arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang

berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo Akhir kas yang dikuasai

BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran pada OPD. Sisa Kas di Bendahara OPD baik Bendahara Pengeluaran maupun

Penerimaan adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D

dan/atau penerimaan daerah yang belum disetor ke BUD. Namun terkait hal tersbut sisa dana

kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah.

Laporan arus kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2018 dan 2017

terdiri atas:

No Uraian Tahun 2018

(Rp)

Tahun 2017

(Rp)

1. Aktivitas Operasi 243.955.116.830,03 250.718.068.810,64

2. Aktivitas Investasi (235.592.884.714,00) (236.104.918.709,00)

3. Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00

4. Aktivitas Transitoris (35.807.304,00) 27.484.216,00

5. Kenaikan/Penurunan Kas 8.326.424.812,03 14.640.634.317,64

Penjelasan mengenai aktivitas selama Tahun 2018 dapat diuraikan berikut ini:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Masuk 1.257.130.694.662,03 1.275.849.801.267,64

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2018

dan 2017, dengan rincian sebagai berikut.

1 Penerimaan Pajak Daerah 20.369.954.187,00 17.667.233.262,50

2 Penerimaan Retribusi Daerah 4.986.250.191,00 4.495.398.501,35

3 Penerimaan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

2.387.354.057,00 2.422.004.149,00

4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah 45.659.564.861,03 95.174.773.535,79

Page 176: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

176

5 Penerimaan Dana Bagi Hasil

Pajak 12.907.389.620,00 17.590.343.788,00

6 Penerimaan Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam 1.576.591.052,00 1.187.125.799,00

7 Penerimaan Dana Alokasi Umum 747.073.168.000,00 747.892.916.000,00

8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 75.096.769.228,00 77.505.223.101,00

9 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Non Fisik 160.964.303.145,00 147.877.173.989,00

10 Penerimaan Dana Penyesuaian 138.917.953.998,00 118.245.238.000,00

11 Penerimaan Pendapatan Bagi

Hasil Pajak 44.151.376.687,00 43.072.066.742,00

12 Penerimaan Hibah 3.040.019.636,00 1.320.304.400,00

13 Penerimaan Lainnya (Bantuan

Keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi Lainnya)

0,00 1.400.000.000,00

Jumlah 1.257.130.694.662,03 1.275.849.801.267,64

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Keluar 1.013.175.577.832,00 1.025.131.732.457,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2018

dan 2017, dengan rincian sebagai berikut.

1 Pembayaran Pegawai 592.859.074.942,00 582.209.138.291,00

2 Pembayaran Barang 235.426.585.975,00 245.503.317.421,00

3 Pembayaran Hibah 29.582.801.095,00 33.745.747.643,00

4 Pembayaran Bantuan Sosial 12.458.956.500,00 11.961.639.130,00

5 Pembayaran Tidak Terduga 147.861.750,00 2.183.724.345,00

6 Bagi Hasil kepada

Pemerintah Desa 1.733.618.957,00 1.922.668.344,00

8 Belanja Bantuan Keuangan

kpd Pemerintahan Desa 140.126.456.032,00 146.670.586.703,00

9 Belanja Bantuan Keuangan

Lainnya 840.222.581,00 934.910.580,00

Jumlah 1.013.175.577.832,00 1.025.131.732.457,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi 243.955.116.830,03 250.718.068.810,64

Jumlah tersebut merupakan selisih positif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari

Page 177: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

177

aktivitas operasi Tahun 2018 dan 2017. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator

yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan

sumber dana dari luar.

5.5.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Masuk 37.719.000,00 12.508.000,00

Arus masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi berupa

penjualan aset daerah. Pada Tahun Anggaran 2018dan 2017 realisasi Arus kas masuk dari

Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut.

1 Pencairan Dana Cadangan

2 Penjualan atas Tanah

3 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

4 Penjualan atas Gedung &Bangunan 37.719.000,00 12.508.000,00

5 Penjualan atas Jalan, Irigasi &

Jaringan

6 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya

7 Penjualan atas Aset Lainnya

8 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

9 Penerimaan Penjualan Investasi Non

Permanen

Jumlah 37.719.000,00 12.508.000,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Keluar 235.630.603.714,00 236.117.426.709,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas investasi selama Tahun Anggaran 2018

dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00

2 Perolehan Tanah 1.215.186.000,00 670.105.000,00

Page 178: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

178

3 Perolehan Peralatan dan Mesin 24.708.958.434,00 39.562.016.626,00

4 Perolehan Gedung dan Bangunan 33.869.435.930,00 37.198.262.758,00

5 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 154.907.148.290,00 140.303.461.418,00

6 Perolehan Aset Tetap Lainnya 17.935.875.060,00 15.383.580.907,00

7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2.994.000.000,00 3.000.000.000,00

Jumlah 235.630.603.714,00 236.117.426.709,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Investasi (235.592.884.714,00) (236.104.918.709,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih negatif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari

aktivitas investasi Tahun 2018 dan 2017. Arus kas bersih tersebut bertujuan meningkatkan dan

mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Masuk 0,00 0,00

Arus kas masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa

Pinjaman Dalam Negeri. Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 tidak ada realisasi Arus kas

masuk dari Aktivitas Pendanaan.

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Keluar 0,00 0,00

Arus kas keluar merupakan pengeluaran kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 tidak ada

realisasi Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Pendanaan

0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas

pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 tidak ada realisasi Arus kas bersih dari

Aktivitas Pendanaan.

Page 179: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

179

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Masuk 82.036.600.416,00 83.817.608.536,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris selama Tahun Anggaran

2018 dan 2017. Rincian penerimaan PFK Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada Lampiran 23

Laporan Keuangan ini.

- Penerimaan Perhitungan Pihak ke

Tiga (PFK) 82.036.600.416,00

83.817.608.536,00

Jumlah 82.036.600.416,00 83.817.608.536,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Keluar 82.072.407.720,00 83.790.124.320,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar dari aktivitas transitoris selama Tahun Anggaran

2018 dan 2017, yang terinci atas:

- Pengeluaran Perhitungan Pihak ke

Tiga (PFK) 82.072.407.720,00 83.790.124.320,00

Jumlah 82.072.407.720,00 83.790.124.320,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Transitoris (35.807.304,00) 27.484.216,00

Jumlah tersebut merupakan selisih negatif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari

aktivitas transitoris.

Dari perhitungan arus kas bersih masing-masing aktivitas Tahun Anggaran 2018, terjadi

kenaikan kas bersih Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.326.424.812.03. Mengingat saldo awal

Kas di BUD tercatat sebesar Rp72.556.254.513,14 dan saldo akhir kas di BUD dan Bendahara

Pengeluaran sebesar Rp80.879.682.825,17 serta saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan

sebesar Rp2.996.500,00 maka Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

Rp80.882.679.325,17 (Rp8.326.424.812,03 + Rp72.556.254.513,14).

Page 180: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

180

Saldo Akhir Kas Tahun 2018 sejumlah tersebut terdiri dari:

· Kas di BUD berada di rekening bank Rp 73.391.225.484,00

· Kas di BLUD RSUD Rp 1.851.299.082,17

· Kas di BLUD Puskesmas Rp 2.663.743.799,00

· Kas Dana BOS Rp 2.717.672.653

· Kas di Bendahara pengeluaran Rp 255.741.807,00

- UYHD Rp 249.599.807,00

- Dana PFK Rp 6.142.000,00

· Kas di Bendahara Penerimaan Rp 2.996.500,00

· Kas Lainnya Rp 0,00

SALDO AKHIR KAS Rp 80.882.679.325,17

Page 181: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

181

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Penghubung antara Laporan Operasional

dengan Neraca, yang menerangkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional

pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat diterangkan beberapa hal sebagai

berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017

5.6.1 Ekuitas Awal (Rp) (Rp)

1.497.211.784.591,95 1.479.731.349.610,52

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp.

1.497.211.784.591,95 dan Rp.1.479.731.349.610,52.

Tahun 2018 Tahun 2017

5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO (Rp) (Rp)

107.509.345.862,33 18.258.533.928,03

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan

Operasional Tahun 2018 dan 2017, sebagai berikut:

- Pendapatan-LO 1.269.505.751.281,98 1.282.145.810.016,64 1.244.892.238.189,94

- Beban 1.161.996.405.419,65 1.263.887.276.088,61 1.178.600.767.734,12

Surplus/(Defisit)-LO 107.509.345.862,33 18.258.533.928,03 66.291.470.455,82

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

5.6.3 Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan/Kesalahan

Mendasar

6.310.601.309,31 (778.098.946,60)

4. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan 9.391.102.139,81 (2.446.877.184,00)

5. Dampak Kumulatif Kesalahan

mendasar (3.080.500.830,50) 1.668.778.237,40

6.310.601.309,31 (778.098.946,60)

Page 182: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

182

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan 9.391.102.139,81 (2.446.877.184,00)

Koreksi Kas Lainnya Tahun Lalu 0,00 (2.000.406.416,00)

Koreksi Kas lainnya Tahun 2018 merupakan koreksi atas pencatatan sisa dana bos yang pada

Tahun 2017 yang dicatat sebagai kas lainnya.

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Koreksi Utang Tahun Lalu 380.756.000,00 0,00

Koreksi Utang Tahun Lalu sebesar Rp380.756.000,00 merupakan utang pekerjaan sistim resi

gudang pada Dinas Koperasi dan UKM yang di koreksi pada Tahun 2018

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Mutasi / Koreksi Aset

Ekstrakomtabel 35.721.388,00 (446.470.768,00)

Mutasi/koreksi Aset Ekstrakomptable Tahun 2017 terdapat pada OPD sebagai berikut:

1 RSUD 43.435.190,00

2 Dinas Sosial 1.642.858,00

3 Dinas Pangan 550.000,00

4 Badan Lingkungan Hidup 500.000,00

5 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (14.390.000,00)

6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 550.000,00

7 Sekretariat DPRD 3.433.340,00

Jumlah 35.721.388,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Mutasi Kurang Aset lainnya (1.390.000.000,00) 0,00

Page 183: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

183

Merupakan Aset pinjam pakai tanah dan bangunan milik Propinsi Sumatera Barat berupa Rest

Area di Desa Gunung Sanggul Kec harau dimana berdasarkan Surat dari Pemerintah Propinsi

Sumatera Barat Nomor 030/1419/BPAD-II/IX/2016 Tanggal 30 September 2016 akan ditarik

kembali untuk dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Sumatera

Barat dalam Menunjang Tupoksi.

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Koreksi Nilai Penyertaan Modal

PDAM 10.364.624.751,81 0,00

Jumlah tersebut merupakan koreksi jumlah nilai penyertaan modal sebagai akibat Penetapan

Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal PDAM

Dampak Kumulatif Kesalahan

Mendasar (3.080.500.830,50) 1.668.778.237,40

Mutasi tambah Aset Tetap 25.892.858.575,00 43.026.659.956,52

Mutasi tambah aset tetap Tahun 2018 terdapat pada OPD berikut ini:

1 Dinas Pendidikan 5.878.867.296,00

2 Dinas Kesehatan 219.116.000,00

3 Dinas Pemadam Kebakaran 130.666.190,00

4 Dinas Sosial 527.093.000,00

5 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.640.150.000,00

6 Badan Lingkungan Hidup 25.363.900,00

7 DP2KBP3A 26.563.750,00

8 Dinas Perpustakaan dan Arsip 57.289.500,00

9 Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura 13.982.322.114,00

10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 389.973.075,00

11 Inspektorat 15.453.750,00

Jumlah 25.892.858.575,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Mutasi kurang Aset Tetap (29.238.268.905,50) (34.839.735.852,85)

Mutasi kurang aset tetap Tahun 2018 pada OPD berikut ini:

1 Dinas Pendidikan (4.586.830.092,50)

2 Dinas Kesehatan (745.439.000,00)

Page 184: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

184

3 RSUD Suliki (676.191.017,00)

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (7.778.082.190,00

5 Satuan Polisi Pamong Praja (40.309.092,00)

6 Dinas Pemadam Kebakaran (193.325.000,00)

7 Dinas Sosial (34.194.188,00)

8 Dinas Pangan (14.775.000,00)

9 Dinas Lingkungan Hidup (43.135.321,00)

10 Dinas Capil (47.430.360,00)

11 DP2KBP3A (187.640.000,00)

12 Dinas Perdagangan KUKM (15.050.000,00)

13 DPMPTSP (39.666.000,00)

14 Dinas Pariwisata dan Olah raga (81.681.000,00)

15 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (147.665.000,00)

16 Bapelitbang (272.878.456,00)

17 Sekretariat Daerah (12.336.172.839,00)

18 Sekretariat DPRD (33.083.340,00)

19 Badan Keuangan (12.000.000,00)

20 BKPSDM (9.870.000,00)

21 BPBD (1.936.074.810,00)

22 Kec. Kapur IX (6.776.200,00)

Jumlah (29.238.268.905,50)

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

Mutasi tambah Aset Lainnya 264.909.500,00 3.229.251.770,00

Mutasi tambah aset lainnya Tahun 2018 terdapat pada OPD berikut ini:

1 RSUD DR.Achmad Darwis 149.500.000,00

2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 17.758.500,00

3 DPMPTSP 39.666.000,00

4 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 45.985.000,00

5 Badan Keuangan 12.000.000,00

Jumlah 264.909.500,00

Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

5.6.4 . Ekuitas Akhir 1.611.031.731.763,59 1.497.211.784.591,95

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2018 dan Tahun 2017.

Page 185: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

185

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

DASAR HUKUM

Secara administrasi, Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25).

DOMISILI

Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Jalan Raya Negara Kilometer

10 Sarilamak Kecamatan Harau, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002

tentang Pemindahan Ibu Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak.

VISI

Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, mempunyai Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang

Mantap”Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

MISI

Berdasarkan Visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 6

Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;

2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan

reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi;

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;

5) Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan;

6) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan dan daerah basis

perjuangan.

LETAK DAN LUAS WILAYAH

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Sumatera

Barat yang merupakan pintu gerbang utama dijalur darat dengan Provinsi Riau. Secara

geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi 0⁰25’28,71’’ Lintang Utara –

0⁰22’14,52’’ Lintang Selatan serta antara 100⁰15’44,10’’– 100⁰50’47,80’’ Bujur Timur,

Luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sekitar 3.354,30 Km2 atau 7,94 persen

dari luas daratan Provinsi Sumatera Barat.

Page 186: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

186

Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten

Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta

Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi

Riau.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten

Sijunjung.

Sebelah Barat dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi kedalam Tiga Belas Kecamatan dengan luas

masing-masing sebagai berikut:

No Kecamatan Luas (Km2)

1. Payakumbuh 99,47

2. Akabiluru 94,26

3. Luak 61,68

4. Lareh Sago Halaban 394,85

5. Situjuah Limo Nagari 74,18

6. Harau 416,80

7. Guguak 106,20

8. Mungka 83,76

9. Suliki 136,94

10. Bukik Barisan 294,20

11. Gunuang Omeh 156,54

12. Kapur IX 723,36

13. Pangkalan Koto Baru 712,06

Jumlah 3354,30

Selain terbagi atas Tiga Belas Kecamatan, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota juga

terbagi ke dalam 79 Nagari dan 414 Jorong.

TOPOGRAFI

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang,

berbukit-bukit, dengan ketinggian dari permukaan laut antara110 meter dpl dan 2.261

meter dpl. Didaerah ini terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung

Sago (2.261 meter), Gunung Bungsu (1.253 meter) dan Gunung Sanggul (1.495 meter)

serta tujuh belas buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.

Page 187: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

187

PEMERINTAHAN

Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Kepala Daerah hasil

pemilihan langsung (Pilkada) Tahun 2015, yakni:

Bupati : Irfendi Arbi

Wakil Bupati : Ferizal Ridwan

Jabatan Kepala Daerah tersebut merupakan hasil pemilihan langsung (Pilkada) Tahun

2015, dimana Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dilantik oleh Gubernur

Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Februari 2015 sesuai Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 131,13-622 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 132,13-622 Tahun 2016.

Struktur organisasi pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

6.1 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh

RKBUD. Pada Tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh

entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh

OPD. Pendapatan tersebut terjadi pada:

a. BLUD Puskesmas

Sisa dana JKN Puskesmas sebesar Rp2.663.743.799,00 dicatat pada akun Kas Di

BLUD.

b. BLUD RSUD dr.Achmad Darwis

Sisa dana BLUD RSUD sebesar Rp1.851.299.082,17 dicatat pada akun Kas Di

BLUD.

c. Bantuan Operasional Sekolah

Saldo Dana BOS per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.717.672.653,00.

Page 188: Lima Puluh Kota Regency · Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 BAB I PENDAHULUAN Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah