2057 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.49, 2010 PERBANKAN. Bank Indonesia. Sistem Kliring Nasional. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5119) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 12/ 5 /PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efisiensi sistem pembayaran perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan kliring debet dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2057
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.49, 2010 PERBANKAN. Bank Indonesia. Sistem Kliring Nasional. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5119)
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 5 /PBI/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efisiensi sistem pembayaran perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan kliring debet dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2058
2010, No.49 2
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/18/PBI/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 4. Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat
antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 (1) Penyelesaian Akhir pada penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring
Kredit dilakukan oleh PKN berdasarkan hasil perhitungan secara net multilateral.
2059
2010, No.49 3
(2) Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pembaruan utang (novasi) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta.
(3) Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
(4) Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip same day settlement.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18
(1) Perhitungan Kliring Debet dilakukan atas dasar DKE Debet yang diterima oleh PKL dan didukung dengan pendanaan awal (prefund) Peserta penerima yang cukup.
(2) Dalam hal terdapat DKE Debet yang tidak didukung dengan pendanaan awal (prefund) Peserta penerima yang cukup pada jadwal penyelenggaraan Kliring di suatu PKL, maka PKL tidak memperhitungkan sebagian atau seluruh DKE Debet Peserta penerima di Wilayah Kliring dimaksud.
(3) PKL tidak memperhitungkan sebagian atau seluruh DKE Debet Peserta penerima yang tidak didukung dengan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan informasi dari PKN.
(4) Dalam hal terdapat DKE yang tidak diperhitungkan dalam penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Warkat Debet dari DKE tersebut harus diselesaikan antara Peserta penerima dan Peserta pengirim.
(5) Ketentuan mengenai perhitungan Kliring Debet berdasarkan DKE Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
4. Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23
(1) PKN menyediakan informasi mengenai potensi kewajiban masing-masing Bank secara nasional yang harus dipenuhi dengan pendanaan awal (prefund) oleh Bank dalam Kliring penyerahan sesuai jadwal Kliring penyerahan pada masing-masing Wilayah Kliring.
2060
2010, No.49 4
(2) Dalam hal potensi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada total pendanaan awal (prefund) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), maka Bank harus menambah kekurangan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau agunan (collateral prefund) sampai dengan batas waktu sesuai jadwal Kliring di masing-masing Wilayah Kliring.
(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan penetapan batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d dan Pasal 24 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24 (1) Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Debet secara
nasional dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Kewajiban Bank dalam Penyelesaian Akhir Kliring Debet secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana dengan prioritas penggunaan sebagai berikut: a. Dana tunai (cash prefund) yang disediakan oleh Bank sampai
dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
b. Dana yang tersedia pada rekening giro Bank di Bank Indonesia. c. Agunan (collateral prefund) yang tersedia pada rekening agunan
FLI-Kliring atau rekening agunan FLIS-Kliring yang disediakan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
d. Dihapus (2) Mekanisme penggunaan dan penyelesaian agunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank umum dan fasilitas likuiditas intrahari bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(3) Dihapus.
2061
2010, No.49 5
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Debet diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
6. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 88A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88A (1) Penyelenggara Kliring Lokal dan Peserta dapat menyepakati
pembentukan suatu forum yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dengan melaporkan rencana tertulis pembentukan forum tersebut kepada Bank Indonesia.
(2) Aturan yang dikeluarkan oleh forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.
(3) Penyelenggara Kliring Lokal dan Peserta yang menjadi anggota dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Maret 2010 Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR
443
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI
No.5119 PERBANKAN. Bank Indonesia. Sistem Kliring Nasional. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49)
PENJELASAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 5 /PBI/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK
INDONESIA
I. UMUM
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2005 di sebagian besar wilayah Indonesia. Selanjutnya, sejak tahun 2007 SKNBI telah dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan telah diimplementasikannya sistem tersebut secara penuh, dalam pelaksanaannya masih diperlukan beberapa penyempurnaan yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan kelancaran penyelenggaraan kliring. Peningkatan efisiensi tersebut tidak hanya bagi peserta kliring tetapi diperlukan pula bagi penyelenggara kliring yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Dalam kaitan tersebut, peningkatan efisiensi oleh penyelenggara kliring dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme kliring debet yang selama ini masih mengandung risiko kredit yang harus ditanggung
No. 5118 12
Pasal 17 Fungsi pengendalian intern dalam penerapan program APU dan PPT mencakup pengecekan terlaksananya seluruh kebijakan dan prosedur APU dan PPT antara lain: 1. pengecekan atas kelengkapan informasi Nasabah dan dokumen
transaksi; 2. penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi
Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
444
No.5119 3
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Angka 1
Pasal 1 Angka 4 Cukup jelas
Angka 2 Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Pembaruan utang (novasi) terjadi karena PKN menggantikan kedudukan Peserta sebagai pihak yang memiliki hak dari Peserta lainnya atau kewajiban kepada Peserta lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal ini, PKN menggantikan kedudukan Peserta untuk melakukan perhitungan terhadap DKE dan/atau warkat Peserta yang didukung dana yang cukup.
Ayat (3) Prinsip ini merupakan pengecualian dari prinsip zero hour rules, sehingga apabila Peserta dicabut izin usaha dan dilikuidasi, atau nasabahnya dipailitkan, transaksi yang sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi atau pailit tidak menjadi batal.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “prinsip same day settlement” adalah prinsip Penyelesaian Akhir yang diterapkan pada tingkat Bank, yaitu: a. dalam penyelenggaraan Kliring Debet, Penyelesaian
Akhir dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Debet dari Peserta oleh PKL; dan
No.5119 2
oleh penyelenggara kliring sebagai akibat bank peserta tidak mampu menambah penyediaan pendanaan awal (prefund) yang telah disyaratkan dalam kegiatan kliring pada awal hari. Dengan penyempurnaan mekanisme kliring debet yang baru maka penyelenggara kliring hanya akan memperhitungkan data keuangan elektronik debet yang telah didukung dengan pendanaan awal (prefund) yang cukup. Dengan demikian, proses perhitungan kliring debet sama dengan penyelenggaraan kliring kredit yang telah terlebih dahulu menganut prinsip no money no game.
Dengan mekanisme tersebut maka dapat dihindari risiko kredit bagi penyelenggara kliring yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan jika pelaksanaannya tidak dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
Penyempurnaan mekanisme kliring debet yang baru juga diharapkan mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya menjadi lebih efisien dan lebih baik. Bank peserta harus tetap menjaga kecukupan pendanaan awal (prefund) yang ada pada penyelenggara kliring agar tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan warkat dari bank peserta lain. Sementara itu, warkat kliring yang tidak diperhitungkan oleh penyelenggara kliring akan tetap diminta untuk diselesaikan pembayarannya oleh bank tertagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kepercayaan masyarakat terhadap Warkat Debet, perbankan, dan penyelenggara kliring tetap terjaga.
Dalam penyelenggaraan kliring, para peserta kliring dapat menyepakati untuk membentuk suatu forum untuk mengatur dirinya sendiri (Self-Regulatory Organization/SRO) atas hal-hal yang bersifat teknis guna melengkapi aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seluruh pengaturan/pedoman (Bye-Laws regulation/guidelines) yang telah dileluarkan oleh Komite Bye-Laws tetap berlaku sebagai pengaturan/pedoman bagi anggota/peserta forum sistem pembayaran.
445
No.5119 3
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Angka 1
Pasal 1 Angka 4 Cukup jelas
Angka 2 Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Pembaruan utang (novasi) terjadi karena PKN menggantikan kedudukan Peserta sebagai pihak yang memiliki hak dari Peserta lainnya atau kewajiban kepada Peserta lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal ini, PKN menggantikan kedudukan Peserta untuk melakukan perhitungan terhadap DKE dan/atau warkat Peserta yang didukung dana yang cukup.
Ayat (3) Prinsip ini merupakan pengecualian dari prinsip zero hour rules, sehingga apabila Peserta dicabut izin usaha dan dilikuidasi, atau nasabahnya dipailitkan, transaksi yang sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi atau pailit tidak menjadi batal.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “prinsip same day settlement” adalah prinsip Penyelesaian Akhir yang diterapkan pada tingkat Bank, yaitu: a. dalam penyelenggaraan Kliring Debet, Penyelesaian
Akhir dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Debet dari Peserta oleh PKL; dan
No.5119 2
oleh penyelenggara kliring sebagai akibat bank peserta tidak mampu menambah penyediaan pendanaan awal (prefund) yang telah disyaratkan dalam kegiatan kliring pada awal hari. Dengan penyempurnaan mekanisme kliring debet yang baru maka penyelenggara kliring hanya akan memperhitungkan data keuangan elektronik debet yang telah didukung dengan pendanaan awal (prefund) yang cukup. Dengan demikian, proses perhitungan kliring debet sama dengan penyelenggaraan kliring kredit yang telah terlebih dahulu menganut prinsip no money no game.
Dengan mekanisme tersebut maka dapat dihindari risiko kredit bagi penyelenggara kliring yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan jika pelaksanaannya tidak dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
Penyempurnaan mekanisme kliring debet yang baru juga diharapkan mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya menjadi lebih efisien dan lebih baik. Bank peserta harus tetap menjaga kecukupan pendanaan awal (prefund) yang ada pada penyelenggara kliring agar tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan warkat dari bank peserta lain. Sementara itu, warkat kliring yang tidak diperhitungkan oleh penyelenggara kliring akan tetap diminta untuk diselesaikan pembayarannya oleh bank tertagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kepercayaan masyarakat terhadap Warkat Debet, perbankan, dan penyelenggara kliring tetap terjaga.
Dalam penyelenggaraan kliring, para peserta kliring dapat menyepakati untuk membentuk suatu forum untuk mengatur dirinya sendiri (Self-Regulatory Organization/SRO) atas hal-hal yang bersifat teknis guna melengkapi aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seluruh pengaturan/pedoman (Bye-Laws regulation/guidelines) yang telah dileluarkan oleh Komite Bye-Laws tetap berlaku sebagai pengaturan/pedoman bagi anggota/peserta forum sistem pembayaran.
446
No.5119 5
aturan dan kebijakan Bank Indonesia. Komite Bye-Laws yang saat ini telah ada akan menjadi bagian dari SRO.
Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
No.5119 4
b. dalam penyelenggaraan Kliring Kredit, Penyelesaian Akhir dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Kredit oleh PKN dari Peserta atau PKL.
Angka 3 Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Penyelesaian pembayaran Warkat Debet yang tidak diperhitungkan dalam penyelenggaraan kliring harus dilakukan segera antara Peserta penerima dan Peserta pengirim sepanjang memenuhi persyaratan warkat dan kecukupan dana dari nasabah Peserta penerima.
Ayat (5) Cukup jelas.
Angka 4 Pasal 23
Cukup jelas Angka 5
Pasal 24 Cukup jelas
Angka 6 Pasal 88A
Ayat (1) Pengaturan sendiri oleh forum (Self-Regulatory Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi
447
No.5119 5
aturan dan kebijakan Bank Indonesia. Komite Bye-Laws yang saat ini telah ada akan menjadi bagian dari SRO.
Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
No.5119 4
b. dalam penyelenggaraan Kliring Kredit, Penyelesaian Akhir dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Kredit oleh PKN dari Peserta atau PKL.
Angka 3 Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Penyelesaian pembayaran Warkat Debet yang tidak diperhitungkan dalam penyelenggaraan kliring harus dilakukan segera antara Peserta penerima dan Peserta pengirim sepanjang memenuhi persyaratan warkat dan kecukupan dana dari nasabah Peserta penerima.
Ayat (5) Cukup jelas.
Angka 4 Pasal 23
Cukup jelas Angka 5
Pasal 24 Cukup jelas
Angka 6 Pasal 88A
Ayat (1) Pengaturan sendiri oleh forum (Self-Regulatory Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi
Related Documents
