LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN …...38. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018; 39.

Bagkumdang Page 1

===================================================== LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2012 NOMOR 4

==================================================================

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

a. bahwa Kota Pematangsiantar memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam periode 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang :

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa …

Bagkumdang Page 2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;

1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat :

2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7.Undang-Undang …

Bagkumdang Page 3

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13.Undang-Undang ...

Bagkumdang Page 4

13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

16. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

20.Peraturan …

Bagkumdang Page 5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27.Peraturan ...

Bagkumdang Page 6

27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

33.Peraturan ...

Bagkumdang Page 7

33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

34. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

38. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Dengan Persetujuan ...

Bagkumdang Page 8

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.

4.Pemerintah …

Bagkumdang Page 9

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 - 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kota Pematangsiantar serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2

RPJP Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional.

Pasal 3 …

Bagkumdang Page 10

Pasal 3

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah;

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Analisis Isu-isu Strategis

BAB IV : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

BAB V : Sasaran dan Tahapan RPJP Daearah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025

BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

BAB VII : Penutup

Pasal 5

Rincian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 …

Bagkumdang Page 11

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah periode berikutnya.

Pasal 7

(1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), yang memuat visi, misi dan program Walikota selama 5 (lima) tahun.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah,diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV …

Bagkumdang Page 12

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan/SKPD dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan RPJP Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Dalam hal RPJP Daerah belum ditetapkan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah yang berlaku ;

(2) RPJP Daerah dalam perjalanannya bila diperlukan direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI …

Bagkumdang Page 13

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA

PEMATANGSIANTAR, dto

DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2012 NOMOR 4

PEMBINA UTAMA

Bagkumdang Page 14

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pemerintah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan mempertimbangkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, SDM, gender, ekonomi, politik, hokum dan IPTEK. Peraturan prundang-undangan mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagkumdang Page 15

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Bagkumdang Page 16

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 4 TAHUN 2012 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2012 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA

PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005- 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif/perencanaan induk. Perencanaan dengan wawasan waktu dua puluh tahunan yang substansinya memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap, dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan proyeksi sesuai dengan kebutuhan dalam kurun waktu dua puluh tahun.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pemerintah dan DPRD Kota Pematangsiantar sepakat menyusun RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 dilakukan secara partisipatif, melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah.

2.RPJPD ...

Bagkumdang Page 17

2. RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan berwawasan dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang.

3. RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.

4. RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan fleksibel.

B. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3.Undang-Undang …

Bagkumdang Page 18

3. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana ...

Bagkumdang Page 19

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15.Undang-Undang ...

Bagkumdang Page 20

15. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

16. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

22.Peraturan …

Bagkumdang Page 21

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

28.Peraturan …

Bagkumdang Page 22

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

33.Peraturan ...

Bagkumdang Page 23

33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

34. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

38. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

c.Hubungan ...

Bagkumdang Page 24

C. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Utara.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pematangsiantar merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Pematangsiantar maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

D.Sistematika ...

Bagkumdang Page 25

D. Sistematika Penulisan RPJPD Tahun 2005-2025.

Penyajian Sistematika Penulisan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum Penyusunan

C. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

D. Sistematika Penulisan RPJPD Tahun 2005-2025.

E. Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Sejarah Singkat Kota Pematangsiantar

B. Kondisi Umum Kota Pematangsiantar

1. Kondisi Geografi Dan Demografi

2. Pemerintahan Daerah

3. Politik

4. Sumber Daya Manusia

5. Ekonomi

6. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

7. Infrastruktur Kota

8. Sosial Budaya

9.Keamanan…

Bagkumdang Page 26

9. Keamanan dan Ketertiban Umum

C. Prediksi Kondisi Umum Daerah

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Kesehatan

B. Pariwisata

C. Sarana dan Prasarana

D. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Investasi

E. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

F. Sosial, Budaya dan Politik

G. Pemerintahan

BAB IV. VISI DAN MISI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025

A. Visi

B. Misi

C. Arah Kebijakan Pembangunan

BAB V. SASARAN DAN TAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025

I. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

A. Mengembangkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Sumberdaya Aparatur

2. Birokrasi

3. Infrastruktur Pemerintahan

4.Kapasitas ...

Bagkumdang Page 27

4. Kapasitas Keuangan Pemerintah Kota

5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel

6. Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah

B. Politik

C. Sumber Daya Manusia

D. Ekonomi

E. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

F. Infrastruktur Kota

G. Sosial Budaya

H. Keamanan dan Ketertiban.

II. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025.

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII. PENUTUP

E. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan, dan proyeksi dalam kurun waktu dua puluh tahun. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1.Mendukung ...

Bagkumdang Page 28

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan baik lintas sektor maupun lintas instansi di Kota Pematangsiantar.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan baik antar daerah, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah daerah.

3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kota Pematangsiantar dalam kegiatan pembangunan sejak fase perencanaan, pelaksanaan sampai dengan fase pengawasan.

4. Menjamin tercapainya optimalisasi penggunaan sumber daya Kota Pematangsiantar yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. Menjaga dan menjamin sinkronisasi dan kesinambungan pembangunan Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan setiap tahun perencanaan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Sejarah Singkat Kota Pematangsiantar

Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan Siantar. Pematangsiantar yang berkedudukan di pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sangnawaluh Damanik, yang memegang kekuasan sebagai raja tahun 1906.

Disekitar …

Bagkumdang Page 29

Disekitar Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum Kota Pematangsiantar yaitu :

1. Pulau Holing menjadi Kampung Pematang.

2. Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota.

3. Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame dan Bane.

4. Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang.

Setelah Belanda memamusuki daerah Sumatera Utara, Simalungun menjadi Daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhirlah kekuasaan raja-raja. Controleur Belanda yang semula berkedudukan di perdagangan pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru, Bangsa Cina mendiami Kawasan Tiombang Galung dan Kampung melayu.

Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian Pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No.285 Pematangsiantar berubah menjadi Geemente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No.717 berubah menjadi Geemente yang mempunyai Dewan.

Pada jaman Jepang berubah menjadi Siantar Estate dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Pematangsiantar kembali menjadi daerah Otonomi.

Berdasarkan …

Bagkumdang Page 30

Berdasarkan UU No.22/1948 status geemente menjadi kota kabupaten Simalungun dan Walikota di rangkap oleh Bupati Simalungun sampai 1957.

Berdasarkan UU No1/1957 berubah menjadi Kota Praja penuh dan dengan keluarnya UU No.18/1965 berubah menjadi Kotamadya, dan dengan keluarnya UU No.5/1974 Tentang pokok-pokok pemerintah di daerah berubah menjadi daerah tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terdiri atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 desa/kelurahan dengan luas wilayah 12,48 Km2 yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982.

Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu :

a. Kecamatan Siantar Barat,

b. Kecamatan Siantar Timur,

c. Kecamatan Siantar Utara, dan

d. Kecamatan Siantar Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 Tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar diperluas menjadi enam kecamatan dimana sembilan desa/kelurahan dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 Km2

a.Kecamatan …

dan peresmiannya dilakukan pada Tanggal 18 Mei 1987. Kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari:

Bagkumdang Page 31



c. Kecamatan Siantar Utara,

d. Kecamatan Siantar Selatan,

e. Kecamatan Siantar Marihat, dan

f. Kecamatan Siantar Martoba.

Sesuai dengan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun dengan SKB Nomor 136/3140/1994/136/4620/1994 dengan hasil kesepakatan luas Kota Pematangsiantar menjadi 79,9706 km2

Pada Tahun 1997 Wilayah administrasi Kota Pematangsiantar mengalami perubahan status sesuai dengan SK yang meliputi :

.

a. SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 140.050.K/97 Tanggal 13 Februari 1997 dan direalisasikan oleh SK Walikota KDH Tk. II Kota Pematangsiantar Nomor 140/1961/Pem/97 tanggal 15 April 1997 tentang Pembentukan Lima Kelurahan Persiapan di Kecamatan Siantar Martoba.

b. SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 140/2610.K/95 Tanggal 4 Oktober 1995 dan direalisasikan oleh SK Walikota KDH Tk. II Kota Pematangsiantar Nomor 140/1961/Pem/97 Tanggal 2 Juli 1997 tentang Perubahan Status Sembilan Desa Menjadi Kelurahan sehingga Pada Tahun 1997 wilayah administrasi Kota Pematangsiantar menjadi 43 kelurahan.

Berdasarkan …

Bagkumdang Page 32

Berdasarkan hasil pengkajian historis dan seminar ditetapkan hari jadi Kota Pematangsiantar pada Tanggal 24 April 1871 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1988. dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai Tanggal 1 Januari Tahun 2000, status Pemerintahan Daerah Tingkat II Kotamadya Pematangsiantar berubah menjadi Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pada tahun 2007, diterbitkan 5 Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar, yaitu :

1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari.

2. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun.

3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bah Sorma.

4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tongah, Naga Pitu dan Tanjung Pinggir.

5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Parhorasan Nauli, Sukamakmur, Marihat Jaya, Tong Marimbun, Mekar Nauli dan Nagahuta Timur.

Dan saat ini Kota Pematangsiantar terdiri 8 Kecamatan dengan 53 Kelurahan, yaitu :



c. Kecamatan Siantar Utara,

d.Kecamatan …

Bagkumdang Page 33

d. Kecamatan Siantar Selatan,

e. Kecamatan Siantar Marihat,

f. Kecamatan Siantar Martoba,

g. Kecamatran Siantar Sitalasari, dan

h. Kecamatan Siantar Marimbun.

B. Kondisi Umum Kota Pematangsiantar 1. Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Pematangsiantar terletak di Provinsi Sumatera Utara pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1' 00" - 99° 6' 35" Bujur Timur yang berada di tengah-tengah Kabupaten Simalungun, dengan jarak ke Ibukota Provinsi yaitu Kota Medan sejauh 128 Km. Wilayah Kota Pematangsiantar memiliki luas dataran sebesar 79,97 km2

Topografi Kota Pematangsiantar merupakan tanah berbukit-bukit dan berlembah serta datar di bagian pusat kota dengan jenis tanah podsolik berasal dari batuan sedimen. Di sebelah Utara dan Barat merupakan daerah bergelombang dan di sebelah Selatan dan Timur merupakan daerah landai dengan kemiringan tanah 0-15 %. Kota Pematangsiantar termasuk daerah yang beriklim sedang dengan suhu maksimal rata-rata 30,40

atau sekitar 0,11% dari luas Provinsi Sumatera Utara yang terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Struktur wilayah Kota Pematangsiantar berwujud daerah perkotaan dengan pertanian berupa sawah dan ladang yang berada di pinggiran kota.

0 C dan suhu minimal dengan rata-rata 19,900

Secara …

C.

Bagkumdang Page 34

Secara administratif Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 kecamatan dan 53 kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010 sebanyak 234.698 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 114.561 jiwa dan perempuan sebanyak 120.137 jiwa serta kepadatan penduduk 2.935 jiwa per km2

.

Tabel.1 : Jumlah Penduduk Dirinci Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2011

No Kecamatan Laki –

laki Perempua

n Jumlah Rasio

Jenis Kelamin

1 2 3 4 5 6

1. Siantar Marihat 8.799 9.073 17.872 96,98

2. Siantar Marimbun

7.096 7.546 14.642 94,04

3. Siantar Selatan 8.102 8.999 17.101 90,03

4. Siantar Barat 17.139 17.845 34.984 96,04

5. Siantar Utara 22.403 24.020 46.423 93.27

6. Siantar Timur 18.399 20.055 38.454 91,74

7. Siantar Martoba 19.154 19.214 38.368 99,69

8. Siantar Sitalasari 13.469 13.385 26.854 100,63

Pematangsiantar 114.561 120.137 234.698 95,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, 2011

Tabel 2…

Bagkumdang Page 35

Tabel 2 : Proyeksi Jumlah Penduduk per Kecamatan

No Kecamatan RENTANG WAKTU PERENCANAAN

2012 2017 2022 2027 2032

1 SIANTAR MARIHAT

18.797 19.135 20.121 23.248 24.446

2 SIANTAR MARIMBUN

12.745 12.267 12.899 17.326 18.219

3 SIANTAR SELATAN

20.952 21.653 22.769 25.196 26.495

4 SIANTAR BARAT 46.525 50.435 53.034 50.751 53.366

5 SIANTAR UTARA 49.305 53.736 56.505 53.148 55.886

6 SIANTAR TIMUR 42.254 45.692 48.046 46.343 48.731

7 SIANTAR MARTOBA

26.948 27.077 28.472 34.119 35.877

8 SIANTAR SITALASARI

22.127 22.007 23.141 28.514 29.983

239.654 252.003 264.989 278.644 293.003

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Tabel 3 : Proyeksi Kepadatan Penduduk per Kecamatan

No Kecamatan RENTANG WAKTU PERENCANAAN

2012 2017 2022 2027 2032

1 SIANTAR MARIHAT

2.402 2.445 2.571 2.971 3.124

2 SIANTAR MARIMBUN

708 681 716 962 1.012

3 SIANTAR SELATAN

10.372 10.720 11.272 12.473 13.116

Bagkumdang Page 36

4 SIANTAR BARAT

14.516 15.736 16.547 15.835 16.651

5 SIANTAR UTARA

13.508 14.722 15.481 14.561 15.311

6 SIANTAR TIMUR

9.348 10.109 10.630 10.253 10.781

7 SIANTAR MARTOBA

1.495 1.502 1.580 1.893 1.991

8 SIANTAR SITALASARI

974 969 1.018 1.255 1.319

2.997 3.151 3.314 3.484 3.664

Sumber : Hasil Analisis, 2010

2. Pemerintahan Daerah Berbagai upaya pelaksanaan tata pemerintahan

yang baik (Good Governance) sampai saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Permasalahan dalam pemerintahan adalah belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah dan masih rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah.

Upaya peningkatan kinerja melalui reformasi birokrasi harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan melalui evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta hasil yang dicapai. Peningkatan pelayanan masyarakat diupayakan secara maksimal, terjangkau, dan merata dengan menghindari model birokrasi panjang (red-tape bureaucracy) yang dapat menimbulkan terjadinya ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, perlakuan diskriminatif, dan menimbulkan peluang terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kualitas...

Bagkumdang Page 37

Kualitas pelayanan kepada masyarakat diupayakan terus ditingkatkan dengan harapan dapat memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan itu sendiri dan dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat terutama kegiatan perekonomian.

Pada tahun 2011 jumlah PNS yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berjumlah 6.471 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Golongan I : 78 orang

Golongan II : 1.472 orang

Golongan III : 2.443 orang

Golongan IV : 2.441 orang ...... (sumber : BKPP tahun 2011)

Aparat pemerintah sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis karena merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sampai saat ini hasil yang telah dicapai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dengan indikator masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. Fenomena ini merupakan puncak gunung es dari berbagai permasalahan yang ada antara lain kondisi birokrasi yang belum tertib, kualitas aparat yang kurang profesional yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkaitan dengan sistem pembinaan kepegawaian, pendapatan/penghasilan pegawai negeri yang masih jauh dari kebutuhan minimal yang layak, peraturan yang memberi peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan masih adanya dorongan dari masyarakat untuk terjadinya praktek KKN.

Tabel 4...

Bagkumdang Page 38

Tabel. 4 : Jumlah PNS dirinci menurut SKPD tahun 2011

No Unit Kerja Jumlah

1 Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar 176

2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 47

3 Dinas Pendidikan 3.432

4 Dinas Kesehatan 620

5 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 43

6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 195

7 Dinas Koperasi dan UMKM 26

8 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

39

9 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

96

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38

11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 47

12 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 68

13 Dinas Bina Marga dan Pengairan 87

14 Dinas Pertanian dan Peternakan 61

15 Dinas Kebersihan 48

16 Dinas Pasar 71

17 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38

Bagkumdang Page 39

18 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

31

19 Badan Lingkungan Hidup 45

20 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 22

21 Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik 16

22 Badan Pemberdayaan Masyarakat 19

23 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

60

24 Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 26

25 Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu 48

26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 41

27 Inspektorat 34

28 RSUD dr. Djasamen Saragih 398

29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29

30 KPU 20

31 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 51

32 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 15

33 Kantor Pemadam Kebakaran 38

34 Kecamatan Siantar Marihat 56

35 Kecamatan Siantar Barat 82

36 Kecamatan Siantar Timur 62

Bagkumdang Page 40

37 Kecamatan Siantar Selatan 50

38 Kecamatan Siantar Utara 78

39 Kecamatan Siantar Martoba` 50

40 Kecamatan Siantar Sitalasari 32

41 Kecamatan Siantar Marimbun 36

JUMLAH 6.471

Sumber : BKPP, 2011

Otonomi daerah harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Penataan manajemen dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan dalam menghadapi tantangan baik tantangan eksternal berupa globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme informasi dan komunikasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya, serta tantangan internal berupa kondisi masyarakat beserta dinamika yang terus menerus terjadi setiap saat dan kondisi birokrasi serta aparat yang masih perlu penataan lebih lanjut.

Yang dijadikan indikator pokok daerah dalam menunjukkan kemajuan pembangunan daerah dapat dilihat dari perkembangan posisi keuangan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, transparansi, dan akuntabilitas merupakan asas yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai paradigma baru yang berkembang saat ini.

Realisasi…

Bagkumdang Page 41

Realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang dihasilkan, baik belanja aparatur (rutin) maupun belanja modal (pembangunan) yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Politik Situasi politik di Kota Pematangsiantar

dipengaruhi oleh situasi politik regional dan nasional. Saat ini situasi politik sudah cenderung membaik, yang dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai proses demokrasi yang berjalan lancar, antara lain melalui pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah secara langsung yang berjalan dengan baik tanpa menghadapi kendala/konflik yang berarti dalam kerangka pendidikan politik kepada masyarakat akan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Melalui kebebasan dalam menentukan pilihan dan memberikan pendapat masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan kapasitasnya termasuk sebagai social control dalam berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dinamika kehidupan politik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sangat tinggi intensitasnya, masyarakat sangat intens terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui unjuk rasa maupun pernyataan di media massa, masyarakat dalam usaha penyaluran aspirasi dapat berjalan secara tertib dan terkendali serta berjalan secara demokratis.

Tabel 5...

Bagkumdang Page 42

Tabel 5 : Jumlah anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2010

PARTAI JENIS KELAMIN

JUMLAH Laki-laki Perempuan

Partai Hanura

Partai Amanat Nasional

Partai Perjuangan Indonesia Baru

Partai Demokrat

Partai Pemuda Indonesia

Partai Matahari Bangsa

Partai Golongan Karya

Partai PDI-Perjuangan

Partai Damai Sejahtera

Partai Buruh

Partai Patriot

Partai Peduli Rakyat Nasional

Partai PKS

Partai PNBK

Partai Persatuan Daerah

Partai Bintang Reformasi

2

2

1

6

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

2

3

1

6

2

1

2

3

2

1

1

1

2

1

1

1

JUMLAH 26 4 30 Sumber : Siantar Dalam Angka, 2011

Seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam iklim baru reformasi dan otonomi daerah

Mendorong...

Bagkumdang Page 43

mendorong timbulnya berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang baru. Tumbuh suburnya kekuatan masyarakat (civil society) merupakan determinan terjadinya transformasi informasi dan komunikasi yang mendukung nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, dan kemudahan memperoleh akses dalam lingkup global. Fenomena ini dapat dijadikan kekuatan strategis bagi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik, sarana pelaksanaan check and balances, pendukung pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, sarana pendidikan politik masyarakat, dan media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kemajuan dan perkembangan yang terjadi mendorong terjadinya pembaharuan kehidupan masyarakat termasuk di bidang politik.

Pelaksanaan berbagai kegiatan politik selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang besar dalam bidang politik melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat yang lebih luas secara otonom, independen, dan mandiri dengan harapan pada masa mendatang tercipta formulasi dan desain yang tepat sesuai dengan karakteristik lokal dapat semakin meningkat dan meluas.

4. Sumber Daya manusia Pembangunan sumber daya manusia mutlak

dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dalam kerangka perbaikan pada berbagai bidang.

Dengan...

Bagkumdang Page 44

Dengan masyarakat yang berkualitas diharapkan pembangunan yang dicapai dapat terlaksana dengan berkualitas juga.

Dalam mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan penekanan laju urbanisasi, sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Pematangsiantar berdasarkan data BPS Kota Pematangsiantar pada Tahun 2010 sebanyak 234.698 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 114.561 jiwa dan perempuan sebanyak 120.137 jiwa dengan demikian sex ratio penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 95,36.

Dapat digambarkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Pematangsiantar cenderung stabil, namun jumlah perempuan masih lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Pada Tahun 2004 laju pertumbuhan sebesar 0,63 persen, pada Tahun 2003 sebesar 0,32 persen, pada Tahun 2002 sebesar 0,27 persen, dan pada Tahun 2001 sebesar 0,27 persen.

Bila dilihat dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Kota Pematangsiantar pada tahun 2007-2010 berada pada peringkat pertama dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut mengartikan bahwa kemungkinan kondisi

pendidikan...

Bagkumdang Page 45

pendidikan, kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Pematangsiantar masih lebih baik bila dibandingkan dengan masyakat di kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun IPM Kota Pematangsiantar mengalami peningkatan dan berada pada peringkat pertama, namun jika dilihat dari indikator IPM Kota Pematangsiantar masih berada pada tingkat menengah secara nasional, artinya pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Tabel.6 : Indeks Pembangunan Manusia Kota

Pematangsiantar.

No Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009 2010

1 IPM 75,9 76,19 76,41 76,58 77,15

2 Angka harapan hidup

Tahun 71,5 71,58 71,64 71,69 72,16

3 Angka melek huruf

% 99,40 99,46 99,50 99,54 99,65

4 Daya beli

Rp 620.000 624.400 628.900 633.400 688.750

5 Lama rata-rata sekolah

Tahun 10,80 10,89 11,03 11,16 11,28

Sumber : BPS, 2011

Dari berbagai...

Bagkumdang Page 46

Dari berbagai indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, indeks yang dicapai Kota pematangsiantar lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat yang pada masa mendatang posisi tersebut diharapkan dapat dipertahankan. Penyebab utama tingginya angka kemiskinan selain disebabkan oleh dampak krisis moneter Tahun 1997 yang masih dirasakan masyarakat juga disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan BBM, serta disebabkan oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Kemiskinan ditimbulkan oleh banyaknya pengangguran baik terbuka dan tertutup serta rendahnya pendapatan perkapita masyarakat akibat dari lapangan kerja yang lebih banyak diisi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Tenaga kerja yang potensial belum mampu disediakan sesuai dengan kompetensi, kualitas, dan kebutuhan pasar. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

Salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan, dimana sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari gedung sekolah, ruang belajar, dan tenaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan di Kota Pematangsiantar sudah relatif cukup untuk melaksanakan kegiatan proses belajar dan mengajar

bagi peserta...

Bagkumdang Page 47

bagi peserta didik yang berasal baik dari Kota Pematangsiantar maupun dari luar daerah.

Tabel.7 : Kondisi Pendidikan Kota Pematangsiantar.

No Indikator Satuan 2008 2009 2010

1 Angka Melek

(%) 99,50 99,54 99,65

2 APM SD (%) 96,24 98,80 99,71

3 APM SLTP (%) 93,93 94,01 95,12

4 APM SLTA (%) 97,41 98,56 99,05

5 APK SD (%) 98,37 99,20 100,37

6 APK SLTP (%) 106,22 106,97 107,30

7 APK SLTA (%) 127,24 30,14 132,17

Tabel.8 : Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun

2007 s/d 2011

No.

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

165.451 165.567 165.683 165.799 166.131

2 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

164.796 165.030 165.248 165.388 165.806

3 Angka melek huruf 99,60 99,68 99,74 99,75 99,80 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Tahun 2012

Tabel 9...

Bagkumdang Page 48

Tabel.9 : Prediksi Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 s/d 2025 Kota Pematangsiantar

No. Uraian 2012 2015 2020 2025

1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

167.310 173.467 183.008 196.825

2 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

167.035 173.392 183.008 196.825

3 Angka melek huruf 99,84 99,96 100,00 100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Tahun 2012

Tabel.10 : Angka Melek Huruf Tahun 2010 menurut kecamatan Kota Pematangsiantar

No. Kecamatan

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca

dan menulis

Jumlah penduduk

usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf

1 Siantar Marihat 12.297 12.332 99,72

2 Siantar Selatan 12.475 12.500 99,80

3 Siantar Barat 25.467 25.512 99,82

4 Siantar Utara 32.666 32.710 99,87

5 Siantar Timur 27.981 28.035 99,81

6 Siantar Martoba 25.761 25.838 99,70

7 Siantar Marimbun 9.993 10.053 99,40

Bagkumdang Page 49

8 Siantar Sitalasari 18.748 18.819 99,62

Jumlah 165.388 165.799 99,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Tahun

2012

Tabel.11 : Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2007 s/d 2011 Kota Pematangsiantar

No. Jenjang

Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

1 SD/MI

1.1. Jumlah murid usia 7-12 thn

27.510 27.676 27.843 28.011 28.180

1.2. Jlh penduduk usia 7-12 tahun

30.876 31.031 31.187 31.343 31.501

1.3. APS SD/MI 131,67 131,80 131,93 132,07 132,20

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah murid usia 13-15 thn

13.171 13.251 13.331 13.411 13.492

2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

17.375 17.462 17.550 17.638 17.727

2.3. APS SMP/MTs 99,85 99,95 100,05 100,15 102,41

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar,

Tahun 2012

Bagkumdang Page 50

Tabel.12 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 menurut Kecamatan

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

jumlah murid

usia 7-12 thn

jumlah penduduk usia 7-

12 th

APS

jlh murid usia

13-15 thn

jumlah pendudu

k usia 13-15 th

APS

1 Siantar Marihat

2.192 2.485 97,3

0 644 1.586

41,80

2 Siantar Selatan

1.932 1.532 211,23

3.599

1.100 328,91

3 Siantar Barat

7.858 2.600 366,31

2.748

1.516 183,11

4 Siantar Utara

4.787 5.846 93,7

9 1.55

3 2.972

53,84

5 Siantar Timur

4.426 6.738 81,1

5 2.10

7 3.406

62,68

6 Siantar Martoba

3.836 5.903 73,6

4 1.26

3 3.398

37,90

7 Siantar Marimbun

439 3.816 13,6

3 166 2.051 8,63

8 Siantar Sitalasari

2.710 2.581 120,53

1.412

1.698 102,41

Jumlah 28.180 31.501

132,20

13.492

17.727 102,41

Bagkumdang Page 51

Tabel.13 : Jumlah Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007 s/d 2011


Tahun 2012

Tabel 14...

No. Jenjang

Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

1 SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah

166 166 168 168 169

1.2. jumlah penduduk usia 7-12 tahun

30.876 31.031 31.187 31.343 31.501

1.3. Rasio 0,54 0,53 0,54 0,54 0,54

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah

47 47 49 49 50

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

17.375 17.462 17.550 17.638 17.727

2.3. Rasio 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28

Bagkumdang Page 52

Tabel.14 : Prediksi Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2012 s/d 2025 Kota Pematangsiantar

No. Jenjang Pendidikan 2012 2015 2020 2025

1 SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah 170 168 166 164


31.501 31.879 32.262 32.649

1.3. Rasio 0,53 0,52 0,51 0,50

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah 50 52 54 55


17.727 18.082 18.443 18.812

2.3. Rasio 0,29 0,29 0,29 0,29


Tahun 2011

Tabel.15 : Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 menurut Kecamatan Kota Pematangsiantar

Bagkumdang Page 53

No. Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 7-12

th

Rasio Jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 13-

15 th

Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)

1 Siantar Marihat

14 2.485 0,56 4 1.586 0,25

2 Siantar Selatan

11 1.532 0,72 9 1.100 0,82

3 Siantar Barat 32 2.600 1,23 12 1.516 0,79

4 Siantar Utara 35 5.846 0,60 6 2.972 0,20

5 Siantar Timur

29 6.738 0,43 7 3.406 0,21

6 Siantar Martoba

22 5.903 0,37 7 3.398 0,21

7 Siantar Marimbun

7 3.816 0,18 2 2.051 0,10


21 2.581 0,81 3 1.698 0,18

Jumlah 171 31.501 0,53 50 1.586 0,29

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Tahun

2012

Bagkumdang Page 54

Tabel.16 : Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Thn 2007 s/d 2011

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tahun

2012

Tabel.17 : Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan

No. Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

No. Jenjang

Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 1.737 1.772 1.808 1.845 1.883

1.2. Jumlah Murid

34.977 34.697 34.420 34.144 33.871

1.3. Rasio 4,97 5,11 5,25 5,40 6,33

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 1.402 1.431 1.460 1.490 1.520

2.2. Jumlah Murid

20.095 19.935 19.775 19.617 19.460

2.3. Rasio 6,98 7,18 7,38 7,59 9,66

Bagkumdang Page 55

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/

7)

1 Siantar Marihat

136 2.606 5,22 62 872 7,11

2 Siantar Selatan

122 2.325 5,25 360 4.910 7,33

3 Siantar Barat 465 9.623 4,83 291 4.427 6,57

4 Siantar Utara 355 5.865 6,05 178 2.256 7,89

5 Siantar Timur 322 5.164 6,24 240 3.151 7,62

6 Siantar Martoba

333 4.540 4.89 179 1.783 10,04

7 Siantar Marimbun

63 523 12,05 55 248 22,18


198 3.225 6,14 155 1.813 8,55

Jumlah 1.883 33.871 6,33 1.520 19.460 9,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tahun

2012

Indikator sumber daya manusia yang lain adalah kesehatan, dimana kualitas kesehatan masyarakat Kota Pematangsiantar sudah relatif baik bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara. Untuk sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di Kota Pematangsiantar yang terdiri dari sarana pengobatan, tenaga medis, dan apotik sudah relatif memadai dengan distribusi yang merata.

Tabel 18...

Bagkumdang Page 56

Tabel.18 : Jumlah tempat tidur dan tenaga Dokter

dirinci menurut Rumah Sakit

No Rumah Sakit Tempat Tidur

Jumlah

Dokter Umum

Dokter Gigi

Dokter Spesialis

1

2

3

4

5

6

7

RSU dr. Djasamen Saragih

RS Harapan

RS Vita Insani

RS ABRI

RS Tiara

RS Horas Insani

RS Suaka Insani

220

89

127

60

30

108

30

25

4

9

2

4

4

1

9

0

1

1

0

2

0

26

2

13

2

0

9

1

JUMLAH 664 49 13 53

Sumber : Siantar Dalam Angka, 2011

5. Ekonomi

Melalui keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional seperti ASEAN, WTO, dan APEC merupakan peluang sekaligus menjadi tantangan bagi Kota Pematangsiantar.

Sebagai..

.

Bagkumdang Page 57

Sebagai peluang, kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut dapat dijadikan kesempatan bagi Kota Pematangsiantar agar dapat berperan dalam arena perekonomian global. Sedangkan sebagai tantangan, Kota Pematangsiantar dengan segala potensi yang dimiliki harus dapat berbenah diri dengan menggalang berbagai partisipasi masyarakat dan swasta sebagai pendukung kebangkitan Indonesia dari keterpurukan daya saing di lingkup regional.

Daya saing Indonesia masih rendah, yang dibuktikan dengan beredarnya produk-produk asing yang memiliki pasar yang lebih baik daripada barang-barang dalam negeri.

Selain itu, dalam hal kemampuan teknologi, kapasitas lembaga-lembaga publik termasuk transparansi, KKN dan koordinasi kelembagaan, situasi ekonomi makro, daya dukung infrastruktur fisik, kapasitas corporate governance, kepastian hukum serta usaha maka kemampuan Indonesia relatif rendah. Hanya dalam hal tarif, Indonesia cukup rendah dan kompetitif dibanding dengan negara ASEAN lainnya.

Secara umum yang dijadikan sebagai indikator ekonomi meliputi laju inflasi, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan, serta PDRB perkapita.

PDRB mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, namun inflasi belum relatif stabil. Hal ini merupakan dampak dari berbagai kenaikan berbagai komoditas, terutama transportasi dan energi yang berdampak mengurangi daya beli masyarakat.

Selain itu pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar dari Tahun 2007 sampai Tahun 2010 juga mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kota

Bagkumdang Page 58

Pematangsiantar yang terus meningkat. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 34,02 persen.

Tabel.19 : Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun

2007 s/d 2011

Tahun PMDN PMA Total

(1) (3) (4) (5=3+4)

2007 3 Nihil 3

2008 3 Nihil 3

2009 3 Nihil 3

2010 3 Nihil 3

2011 3 Nihil 3

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, 2012

Tabel.20 : Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2011

Tahun

Persetujuan Realisasi

Jumlah Proyek

Nilai Investasi Jumlah Proyek

Nilai Investasi

2007 7.500.000.000 2.900.000.000

2008 8.500.000.000 3.100.000.000

2009 15.000.000.000 5.200.000.000

Bagkumdang Page 59

2010 17.000.000.000 6.500.000.000

2011 21.000.000.000 7.500.000.000

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, 2012

Tabel.21 : Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Konstan Kota Pematangsiantar (jutaan rupiah)

No Sektor 2007 2008 2009

2010 2011

(Rp) % (Rp) % (Rp)

% (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 65.502,00

3,79 65.107,61

3,56 64.932,33

3,37 65.305,07

3,20

2 Pertambangan dan Penggalian

437,52

0,03 412,30

0,02 411,18

0,02

410,16 0,02

3 Industri Pengolahan

238.110,06

13,77 239.599,01

13,11 243.448,94

12,64

247.452,39 12,14

4 Listrik, Gas dan Air Bersih

21.662,83

1,25 22.073,78

1,21 22.662,58

1,18

23.269,87 1,14

5 Konstruksi

154.914,72

8,96 155.477,50

8,50 160.619,14

8,34

166.337,07 8,16

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

512.019,36

29,61 554.676,65

30,34 604.040,83

31,36 659.345,73

32,34

7 Pengangkutan dan Komuniksi

300.125,38

17,36 314.459,69

17,20 328.735,55

17,07

343.378,16 16,84

8 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan

217.294,10

12,57 232.015,59

12,69 248.541,63

12,90

268.873,13 13,19

9 Jasa-Jasa

219.207,46

12,68 244.429,01

13,37 252.906,48

13,13

264.552,88 12,98

PDRB 1.729.273,43 100,00 1.828.251,14 100,00 1.926.298,66

100,00 2.038.924,46 100,00

Tabel 22...

Sumber : BPS, 2011

Bagkumdang Page 60

Tabel.22 : Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pematangsiantar (Jutaan Rupiah)

No Sektor

2007 2008 2009 2010 2011

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian

98.929,75

3,20 104.134,32

3,01 108.211,42

2,89 113.068,20

2,72


848,46

0,03 827,23

0,02 844,51

0,02 866,87

0,02


830.775,00

26,85 882.217,86

25,46 900.954,33

24,05 925.604,75

22,23


51.443,94

1,66 53.621,30

1,55 55.781,55

1,49 58.197,44

1,40

5 Konstruksi

192.418,40

6,22 195.139,71

5,63 200.540,63

5,35 210.265,62

5,05


904.202,91

29,22 1.049.208,18

30,28 1.187.270,23

31,69 1.416.572,80

34,02


320.383,80

10,35 345.527,49

9,97 363.455,47

9,70 384.814,88

9,24


358.126,94

11,57 415.416,12

11,99 477.306,56

12,74 558.067,99

13,40

9 Jasa-Jasa

337.426,98

10,90 418.594,46

12,08 451.851,13

12,06 495.979,19

11,91

PDRB 3.094.556,18

100,00 3.464.686,67 100,00

3.746.215,83

100,00 4.163.437,74 100,00

Sumber : BPS, Tahun 2012

Tabel.23 : Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Pematangsiantar

Bagkumdang Page 61

No Sektor

2007 2008 2009 2010 2011

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

Hb Hk

% % % % % % % % % %

1 Pertanian 3,20 3,79 3,01 3,56 2,89 3,37 2,72 3,20


0,03 0,03 0,02 0,02

0,02 0,02 0,02 0,02

3 Industri Pengolahan 26,85 13,77 25,46 13,11 24,05 12,64 22,23 12,14


1,66 1,25 1,55 1,21

1,49 1,18 1,40 1,14

5 Konstruksi 6,22 8,96 5,63 8,50 5,35 8,34 5,05 8,16


29,22 29,61 30,28 30,34

31,69 31,36 34,02 32,34


10,35 17,36 9,97 17,20

9,70 17,07 9,24 16,84


11,57 12,57 11,99 12,69

12,74 12,90 13,40 13,19

9 Jasa-Jasa 10,90 12,68 12,08 13,37 12,06 13,13 11,91 12,98

PDRB 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS, Tahun 2011

Tabel.24 : Perkembangan PDRB Kecamatan Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Pematangsiantar (jutaan rupiah)

No Sektor

PDRB

2007 2008 2009 2010 2011

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

Standard Kota Pematangsiantar 5,12 5,72 5,36 5,85

Standard Provinsi 6,90 6,39 5,07 6,36 6,58

Standard Nasional 6,30 6,00 4,60 6,10 6,50

Sumber : Bappeda Kota Pematangsiantar, Tahun 2012

Bagkumdang Page 62

Tabel.25 : Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2007 s/d 2011Kota Pematangsiantar

Sektor 2007 2008 2009 2010 2011 Rata- Rata Pertumbuhan

Inflasi 8,37 10,16 2,72 9,68

Sumber : Bappeda Kota Pematangsiantar, Tahun 2012

Tabel.26 : Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006 – 2010 (persen)

NO LAPANGAN

USAHA 2006 2007 2008 2009 2010

1 Pertanian -2,03 -8,42 -0,60 -0,27 0,57


17,62 0,31 -5,76 -0,27 -0,25


6,28 6,74 0,63 1,16 1,64

4 Listrik, Gas dan air Bersih

9,96 -2,99 1,90 2,67 2,68

5 Bangunan 6,26 0,63 0,36 3,31 3,56

6 Perdagangan, Hotel dan restoran

4,74 4,30 8,33 8,90 9,16

7 Pengangkutan dan Komunikasi

4,89 5,74 4,78 4,54 4,45

Bagkumdang Page 63

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9,85 12,24 6,77 7,12 8,18

9 Jasa - jasa 8,99 6,69 11,51 3,47 4,61

PERTUMBUHAN P D R B (ADHK) 5,96 5,12 5,72 5,36 5,85

Dalam jangka panjang, sektor perdagangan dan

jasa diperkirakan akan menjadi sektor penyumbang

PDRB dengan proporsi yang terbesar (leading sector)

dalam perekonomian Kota Pematangsiantar, sementara

sektor industri, bangunan, bank dan lembaga

keuangan menjadi penopang (non basic) bagi kedua

sektor tersebut. Struktur lapangan usaha utama di

Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa sektor

perdagangan merupakan penyerap tenaga kerja yang

dominan yang diikuti oleh sektor jasa, sektor angkutan

dan komunikasi dan kontruksi.

Tabel.27: PDRB Perkapita Kota Pematangsiantar

Tahun 2006-2010

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 PDRB ADHB (juta rupiah)

2.749.779,17

3.094.556,17

3.464.686,68

3.746.215,84

4.163.437,74

Bagkumdang Page 64

PDRB perkapita

11.875.890

13.315.073

14.854.917

16.008.238

17.739.554

Pertumbuhan PDRB perkapita (%)

7,13 12,12 11,56 7,76 10,82

PDRB ADHK (juta rupiah)

1.645.113,60

1.729.273,43

1.828.251,13

1.926.298,65

2.038.924,45

PDRB perkapita

7.105.003 7.440.615 7.838.665 8.231.412 8.687.4

39

Pertumbuhan PDRB perkapita

5,55 4,72 5,35 5,01 5,54

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah.

Jumlah industri kecil di Kota Pematangsiantar pada tahun 2010 ada sebanyak 526 buah. Industri kecil yang terbanyak di Kota Pematangsiantar ada pada kelompok industri makanan, minuman & tembakau sebanyak 172 buah. Disusul kemudian industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapan sebanyak 149 buah. Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebanyak 1.655 orang, disusul industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya yang menyerap tenaga kerja sebanyak 828. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 41 perusahaan, 23 perusahaan adalah industri makanan, minuman dan tembakau. Jumlah tenaga kerja yang dapat terserap sebanyak 4.062 orang.

Jumlah...

Bagkumdang Page 65

Jumlah koperasi di Kota Pematangsiantar pada tahun 2010 sebanyak 307 unit dengan jumlah anggota sebanyak 15.267 orang.

Pertumbuhan ekonomi hendaknya berkorelasi yang positif dengan peningkatan mutu pelayanan publik. Beberapa indikator yang mempengaruhi mutu pelayanan publik dapat dilihat melalui: (a) Pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (b) Tumbuhnya investasi, karena investor tertarik membuka usaha yang pada gilirannya akan mendatangkan efek ganda terhadap iklim usaha secara makro dan akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional Kota Pematangsiantar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin; (c) pengembangan ekonomi lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja; dan (d) posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan layanan kota dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju.

Pemerintah Kota Pematangsiantar harus dapat mentransformasi tantangan menjadi peluang. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan peluang investasi di Kota Pematangsiantar melalui upaya-upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Meski hal ini turut dipengaruhi iklim dunia usaha nasional, namun melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat melahirkan kebijakan memperbaiki iklim dunia usaha agar kondusif untuk tingkat regional. Suasana yang kondusif bagi dunia usaha, merupakan prasyarat

untuk menarik…

Bagkumdang Page 66

untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah dalam menggairahkan roda perekonomian daerah.

Upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar dapat dicerminkan dari realisasi anggaran pembangunan. Alokasi dana pembangunan Kota Pematangsiantar untuk pembangunan pada masa mendatang diharapkan agar dapat lebih ditingkatkan, selain meningkatnya permintaan untuk investasi infrastruktur kota dan penunjang perekonomian, Kota Pematangsiantar perlu membangun mekanisme keuangan kota yang berkelanjutan. Hal ini merupakan sebuah proses yang membutuhkan reformasi pada berbagai tingkatan dan merupakan kebijakan yang berorientasi ke depan serta tergantung kepada political will pemerintah daerah.

6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam harus dapat dikelola dengan

baik untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development). Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan pada seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diintegrasikan dalam berbagai kebijakan. Pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan melalui berbagai upaya penataan dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar yang disertai dengan pertumbuhan penduduk dan industri menimbulkan potensi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga dikhawatirkan dapat

berdampak...

Bagkumdang Page 67

berdampak buruk di masa mendatang berupa bencana alam apabila tidak mendapatkan penanganan.

Bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi berbagai bidang/sektor, termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan sampah merupakan permasalahan bagi seluruh kota di dunia, termasuk Kota Pematangsiantar. Permasalahan yang selama ini dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan diri dan lingkungannya yang dilihat dengan masih banyaknya sampah yang dibuang bukan pada tempatnya. Selain itu sarana dan prasarana pendukung kebersihan kota masih perlu ditingkatkan lagi mengingat seiring dengan pertambahan penduduk, bertambah pula jumlah sampah yang diproduksi.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambahan jumlah penduduk adalah peruntukan lahan hijau dan pertanian banyak yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, lahan industri dan jasa. Hal ini mengakibatkan lahan hijau semakin berkurang yang mempengaruhi kualitas air untuk konsumsi. Demikian juga peningkatan jumlah kendaraan yang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan mempengaruhi kualitas udara. Pemerintah kota harus dapat mengendalikan jumlah kendaraan melalui penataan angkutan massal (mass rapid transportation) dan jumlah kawasan hijau perkotaan dengan menerapkan regulasi yang ketat.

7. Infrastruktur Kota Pembangunan infrastruktur sangat

mempengaruhi bidang lain, terutama sektor/bidang

ekonomi...

Bagkumdang Page 68

ekonomi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1), salah satu kewenangan pemerintah pusat, yakni kewenangan pembangunan infrastruktur telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yaitu penyediaan sarana dan prasana umum. Penyediaan sarana dan prasarana publik merupakan penunjang laju pertumbuhan sektor/bidang lainnya sekaligus menunjukkan karakteristik dan prioritas pembangunan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana harus dapat berakselerasi dengan laju pertumbuhan penduduk dan di sisi lain harus dapat menjamin pembangunan yang berkesinambungan yaitu menjamin kualitas dan ketersediaan sumber daya alam. Banyak fenomena yang terjadi ada kota-kota besar seiring dengan pesatnya laju pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup terabaikan yang menimbulkan krisis sumber daya alam berupa polusi. Hal ini harus menjadi pengalaman bagi pemerintah kota untuk masa mendatang.

Pengelolaan sarana dan prasarana publik pada masa mendatang harus dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan berorientasi untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Perimbangan peranan pemangku kebijakan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta harus dapat menghasilkan sinergi dalam menghasilkan arah pembangunan yang sesuai dengan harapan. Yang perlu mendapat perhatian pada masa mendatang dalam menghadapi laju pertumbuhan masyarakat adalah sistem manajemen transportasi, sistem manajemen wilayah permukiman termasuk kawasan siap bangun (KASIBA) dan lingkungan siap bangun (LISIBA) beserta

fasilitas umum...

Bagkumdang Page 69

fasilitas umum, sistem manajemen kawasan hijau kota,sistem manajemen pengelolaan sampah termasuk drainase dan tempat pembuangan sampah akhir, sistem manajemen tempat bersejarah, sistem manajemen pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, sistem manajemen kawasan pendidikan, sistem manajemen kawasan perluasan kota, dan sistem manajemen drainase kota.

Tabel.28 : Panjang jalan Negara/ Propinsi/ Kota menurut jenis permikaan jalan

Nama Jalan

Jenis Permukaan Jalan

Jumlah Aspal Kerikil Tanah

Tidak Dirinci

Jalan Negara

Jalan Propinsi

Jalan Kota

27,78

5,52

209,82

-

-

107,68

-

-

-

-

-

-

27,78

5,52

317,50

JUMLAH 243,12 107,68 - - 350,80

Sumber : BPS, 2011

Secara umum sarana jalan di Kota

Pematangsiantar sudah relatif baik, namun masih

memerlukan peningkatan dan pemerataan sarana serta

perlunya dilakukan percepatan akses antar wilayah.

8.Sosial Budaya...

Bagkumdang Page 70

8. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya pada suatu daerah menunjukkan ke-khasan sosial budaya masyarakat yang menunjukkan identitas dan menunjukkan perbedaan dengan daerah lain. Demikian juga di Kota Pematangsiantar, meski secara historis dan secara geografis berada di wilayah Simalungun, namun sosial budaya lokal tidak didominasi oleh budaya Simalungun saja, tapi sudah bercampur dengan budaya dari daerah lain sejalan dengan perpindahan penduduk. Kemajemukan yang ada tidak menghalangi interaksi sosial antar masyarakat meski berbeda etnis dan agama antara satu penduduk dengan penduduk lainnya. Masyarakat Kota Pematangsiantar pluralis dan tidak ada etnis atau sosial budaya yang dominan. Setiap kelompok yang ada terbina dengan baik melalui lembaga maupun forum yang mewadahi kelompok masing-masing maupun lembaga atau forum antar lintas kelompok.

Kemajemukan yang ada apabila dikelola dengan baik merupakan suatu orkestra yang indah dan dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri. Sebagai salah satu kota yang memiliki heterogenitas yang tinggi, di Kota Pematangsiantar sarana ibadah yang berdekatan bukan suatu hal yang aneh dan tidak menganggu aktivitas masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, bahkan cederung saling mendukung dan menjaga keharmonisan yang sudah terbina dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan perayaan keagamaan dan kebudayaan yang terlaksana dengan baik yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat.

Kondisi yang...

Bagkumdang Page 71

Kondisi yang kondusif ini harus dapat dipertahankan dan dapat menjadi cerminan bagi daerah lain dalam membina toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Keberagaman agama dan sosial budaya tersebut mutlak dipertimbangkan dalam merumuskan berbagai program pembangunan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum lintas agama dan lintas etnis.

Tabel.29 : Banyaknya Rumah Ibadah dirinci menurut

Kecamatan

Kecamatan Mesjid Langgar Gereja Kuil Vihara Jlh

Siantar Marihat

Siantar Marimbun

Siantar Selatan

Siantar Barat

Siantar Utara

Siantar Timur

Siantar Martoba

Siantar Sitalasari

4

4

3

27

18

11

30

19

4

-

2

12

2

5

5

1

27

1

17

11

23

33

9

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

3

1

-

-

39

1

23

50

46

50

36

19

JUMLAH 116 31 124 1 5 264


9.Keamanan ...

Bagkumdang Page 72

9. Keamanan dan Ketertiban Umum

Kota Pematangsiantar masih menghadapi berbagai permasalahan sosial sebagaimana umumnya yang dihadapi oleh kota-kota besar lainnya antara lain masalah pedagang kaki lima, pengangguran, kriminal, gelandangan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin kompetitifnya persaingan terutama pada era globalisasi. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat Kota Pematangsiantar dan perlu mendapat penanganan dengan segera tanpa mengabaikan berbagai aspek lain terutama hak asasi manusia. Berbagai hal yang mengindikasikan rasa ketidaknyamanan warga dapat dilihat melalui :

(a) Masih belum tertibnya masyarakat pengguna jalan raya baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan bermotor terutama angkutan umum terhadap peraturan lalu lintas,

(b) masih belum berfungsinya trotoar sebagaimana mestinya mengingat trotoar berubah fungsi menjadi lahan pedagang kaki lima untuk berjualan,

(c) masih banyaknya pengrusakan fasilitas umum (vandalisme) sebagai sarana interaksi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum dan masih belum tegasnya pengawasan dan sanksi terhadap para pelanggar peraturan perundangan.

Tabel 30...

Bagkumdang Page 73

Tabel.30 : Jumlah Perkara yang masuk dan

diselesaikan per bulan

Bulan Perkara Pidana Perkara Perdata

Diterima Diselesaikan Diterima Diselesaikan

Januari

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

257

630

1.437

1.008

469

570

563

601

280

566

1.325

631

120

520

1.354

924

396

488

457

495

173

446

1.325

535

31

33

32

29

35

34

33

29

22

24

26

24

5

2

7

2

28

3

7

9

3

5

2

0

JUMLAH 8.337 7.233 352 73


Penegakan hukum merupakan salah satu tugas dari pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya saling mendukung dengan aparat hukum.

Penegakan hukum...

Bagkumdang Page 74

Penegakan hukum yang dimaksud disini selain peraturan perundangan oleh pemerintah pusat juga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini mempengaruhi terhadap sektor/bidang lain termasuk iklim investasi di Kota Pematangsiantar pada masa mendatang. Secara substantif, upaya penegakan hukum merupakan pelaksanaan asas adil dan kesamaan kedudukan setiap warga negara tanpa memandang status atau kedudukan sosial. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan perlakuan yang sama terhadap setiap warga.

Masalah-masalah segala bentuk pelanggaran hukum atau kebijakan pemerintah harus diletakkan dalam koridor peradilan, untuk menghidari terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh pejabat maupun pemangku kebijakan. Hal ini untuk merupakan pembelajaran bagi segenap masyarakat agar dalam menjalankan seluruh aktivitasnya dapat berjalan tanpa melanggar peraturan yang berlaku serta menyelesaikan setiap masalah melalui mekanisme sesuai dengan yang telah ditentukan dan hasil yang diputuskan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan transparansi terhadap prosedur dan mekanisme yang berlaku, agar hasil yang diputuskan dapat diterima tanpa menimbulkan opini negatif terhadap apa yang telah diputuskan. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi pemerintah kota untuk perbaikan di masa mendatang dan memerlukan koordinasi yang baik antar setiap lini dan sektor.

C. Prediksi...

Bagkumdang Page 75

C. Prediksi Kondisi Umum Daerah Kondisi umum suatu daerah dapat dilihat melalui

berbagai indikator yang dipergunakan sebagai bahan untuk mengukur dan menganalisis kondisi, perkembangan, dan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang meliputi berbagai indikator yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan arah dan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan keadaan kondisi umum daerah, dapat dilakukan analisis mengenai arah perkembangan kota sesuai dengan sektor-sektor unggulannya, capaian yang diraih oleh pemerintah kota dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama ini, prediksi kota pada masa mendatang, dan penentuan rencana kegiatan pada masa mendatang yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Analisis dilakukan dengan cara mengamati perkembangan dan kondisi setiap indikatornya beserta pertimbangan tren yang tengah terjadi dan faktor-faktor eksternal yang kontribusinya tergantung pada besaran peranannya. Berdasarkan hasil analisis juga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah kota beserta peluang dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A. Kesehatan

1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan Ketersediaan…

Bagkumdang Page 76

Ketersediaan sarana kesehatan berupa Rumah Sakit merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Pematangsiantar sebanyak 7 buah dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 664 buah.

2. Analisa Isu Strategis 1). Proyeksi Peluang.

Program Indonesia Sehat akan memotivasi jajaran kesehatan untuk lebih memacu diri melayani dan menjangkau lebih jauh semua masyarakat dalam lingkup Kota Pematangsiantar seiring dengan semakin mudahnya akses kesehatan sampai ke daerah kelurahan. Masyarakat Kota Pematangsiantar relatif mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai sehingga lebih mudah untuk diajak menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam setiap individu akan memberikan peluang bagi masing-masing individu untuk memelihara kesehatan diri dan lingkungannya.

2). Proyeksi Ancaman.

Perubahan kualitas udara sebagai dampak kebakaran lahan di sekitar kota dan meningkatnya resiko semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor akan berdampak pada semakin beresikonya warga Kota Pematangsiantar terkena penyakit ISPA. Penduduk miskin yang diduga sebagian besar adalah warga yang bermigrasi ke Kota Pematangsiantar

cenderung…

Bagkumdang Page 77

cenderung menumbuhkan kawasan kumuh yang juga akan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat. Perubahan rona lingkungan hidup sebagai dampak dari semakin sedikitnya pepohonan, semakin banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi air tanah dan atau air permukaan terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.

3). Proyeksi Permasalahan. Perubahan komposisi penduduk dalam hal pendidikan dan status sosial yang menghuni Kota Pematangsiantar akan bermasalah apabila generasi baru penduduk Kota Pematangsiantar yang berpendidikan rendah dan atau mempunyai status sosial ekonomi yang lemah. Tumbuhnya kawasan industri atau permukiman yang kurang memenuhi syarat-syarat kesehatan akan menyebabkan pencemaran air, udara maupun tanah.

4). Proyeksi Keberhasilan. Pembangunan bidang kesehatan akan memberikan dampak kepada semakin tingginya usia harapan hidup warga Kota Pematangsiantar yang akan memberikan kredit poin tersendiri bagi peningkatan kualitas pembangungan manusia seperti yang tergambar dari skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat akan semakin baik dan semakin merata tidak saja pada daerah pusat kota tetapi juga daerah pinggiran kota.

B.Pariwisata…

Bagkumdang Page 78

B. Pariwisata 1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan

Kesadaran masyarakat masih rendah sebagai tuan rumah maupun pelaku usaha. Sebagian besar lokasi / obyek wisata belum dikelola dengan baik. Sinergi antara pelaku pariwisata masih rendah dan kurangnya fasilitas pendukung di lokasi wisata. Belum ada tapal batas yang jelas dalam hal pembagian lahan untuk kepentingan obyek wisata, pertanian dan hunian. Adanya pemukiman penduduk di tepi-tepi sungai yang mengurangi nilai keindahan dan kealamian alam. Pelayanan di daerah tujuan wisata kurang memadai antara lain fasilitas yang tidak terawat, perawatan obyek yang tidak intensif, kebersihan yang tidak terjaga, menu makanan yang kurang higienis, papan informasi yang kurang jelas, dan sarana air bersih tidak tersedia dengan baik. Belum ada dokumentasi keragaman kekayaan budaya lokal dalam bentuk visualisasi legenda atau cerita rakyat maupun situs-situs kebudayaan. Pasar kebudayaan dan kepariwisataan banyak juga diminati oleh wisatawan yang berasal dari luar daerah, maupun luar negeri. Disamping wisatawan mancanegara, Kota Pematangsiantar juga dikunjungi wisatawan nusantara.

2. Analisis Isu Strategis 1). Proyeksi Peluang.

Potensi wisata di Kota Pematangsiantar yang paling besar adalah wisata religi/ rohani, khususnya dengan keberadaan kantor pusat keagamaan dan juga dengan keberadaan yayasan pendidikan dan

pembinaan…

Bagkumdang Page 79

pembinaan kerohanian. Disamping itu juga dapat dikembangkan wisata sejarah karena Kota Pematangsiantar adalah kota yang desainnya disusun oleh Pemerintahan Belanda, termasuk beberapa bangunan yang sekarang masih tersisa. Hal ini tentu menuntut pelestarian bangunan yang ada dan perwujudan wajah kota yang terencana dan tertata. Obyek – obyek wisata berbasis pada alam yang ada di Kota Pematangsiantar adalah Taman Bunga, Taman Hewan Pematangsiantar, lapangan Simarito, Taman Wisata Rindam dll. Disamping wisata alam tersebut, Kota Pematangsiantar juga memiliki potensi wisata lainnya seperti wisata becak BSA, wisata kuliner dan sebagai pintu gerbang wisata Danau Toba.

2). Proyeksi Ancaman.

Adanya praktek penambangan liar disepanjang aliran sungai Bah Bolon dan daerah lainnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Belum ada tapal batas yang jelas dalam hal pembagian lahan untuk kepentingan obyek wisata, pertanian dan hunian sehingga menyebabkan adanya konflik hak guna lahan. Adanya konflik kepentingan dalam hal eksplorasi daya tarik wisata dengan usaha konservasi flora dan fauna. Pemerintah Kota Pematangsiantar belum mempunyai tempat latihan dan pementasan yang representatif bagi pengembangan wisata berbasis kearifan lokal dengan melengkapinya dengan fasilitas yang memadai.

3). Proyeksi Permasalahan.

Dalam pengembangan pariwisata sifat paling mendasar dari investasi pada industry pariwisata

adalah…

Bagkumdang Page 80

adalah "High Investment, Not Quick Yield" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "Instant and Shortcut" dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (tourism business integration) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horizontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh stakeholders, baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah Kota, dan Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Selanjutnya masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan aksi terorisme yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman serius pada saat ini. Masalah keamanan global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di daerah tujuan maupun fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada daerah tujuan yang aman untuk berwisata.

Apabila sentiment…

Bagkumdang Page 81

Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan.

4). Proyeksi Keberhasilan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa memberikan arti betapa pentingnya Pariwisata mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation) melalui pembangunan pariwisata akan mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Pematangsiantar untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan. Pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development) dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan. Sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.

Bahkan…

Bagkumdang Page 82

Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan keparwisataan di daerahnya. Pelestarian Budaya (Culture Preservation) dan pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Kota Pematangsiantar untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan.

Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. Peningkatan Ekonomi dan Industri Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu daerah tujuan pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah

kemampuan…

Bagkumdang Page 83

kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas. Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu daerah tujuan, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong daerah tujuan pariwisata melalui penerapan teknologi terkini. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar.

C. Prasarana dan Sarana 1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan

1) Perhubungan Darat. Panjang jalan dengan kondisi sebagian permukaan yang belum begitu baik masih terlihat di jalan yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar. Luas wilayah Kota Pematangsiantar relatif kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Namun hingga saat ini, akses perhubungan darat masih belum mampu menjangkau semua wilayah di kelurahan. Sebagian besar wilayah kecamatan telah dilalui jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. Namun jalan- jalan yang menghubungkan kedua jalan tersebut dengan sebagian besar kelurahan terdekat masih belum dibangun.

Jalan-jalan…

Bagkumdang Page 84

Jalan-jalan penghubung yang telah ada, sebagian besar kondisinya kurang baik, termasuk jembatan. Perawatan dan pemeliharaan jalan darat dan jembatan yang telah dibangun masih sangat rendah dan kurang intensif. Kebanyakan perbaikan jalan dan jembatan dilakukan jika kondisi jalan dan jembatan sudah cukup parah (rusak berat). Rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk turut serta dalam pemeliharaan dan pengamanan prasarana jalan darat dan jembatan. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pengamanan prasarana dan sarana transportasi semata-mata merupakan tanggung-jawab pihak pemerintah. Lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan prasarana transportasi serta lemahnya pengawasan peruntukan penggunaan jalan, menyebabkan kualitas hasil pekerjaan yang rendah sehingga fungsi dan manfaatnya tidak sesuai dengan umur-guna yang direncanakan. Sarana dan fasilitas yang ada pada sebagian besar terminal masih sangat terbatas sehingga mengganggu kenyamanan calon penumpang. Terminal regional belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya pengawasan terhadap terminal-terminal liar yang bermunculan secara berkelompok pada tempat-tempat umum tertentu yang strategis. Sangat perlu untuk dilakukan penertiban secara terpadu oleh instansi terkait demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Lemahnya pengawasan terhadap operasi angkutan liar (taksi gelap) pada jalur-jalur tertentu.

Hal ini…

Bagkumdang Page 85

Hal ini menyebabkan terhambatnya iklim berusaha dalam bidang transportasi angkutan umum demikian juga sarana rambu-rambu pengatur lalu-lintas masih sangat minim dan terbatas.

2) Prasarana Drainase Kota dan Pengairan. Pemeliharaan prasarana drainase kota yang telah dibangun sangat minim, terutama untuk saluran drainase sekunder, tersier, dan gorong-gorong sehingga kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, apabila terjadi hujan lebat, beberapa ruas jalan kota mengalami banjir dan atau genangan temporer. Kualitas prasarana drainase kota dan pengairan masih belum ditingkatkan terutama saluran drainase sekunder dan tersier yang sebagian besar sering tertutup (tersumbat). Perbaikan dan pengawasan terhadap saluran drainase kota sangat terbatas dan kurang intensif. Ada sebagian kecil warga masyarakat yang menutup/menimbun saluran drainase untuk kepentingan jembatan pribadi.

3) Komunikasi. Komunikasi yang semakin baik dengan munculnya jaringan telepon selluler akan sangat mendukung dalam pengembangan investasi dan perekonomian daerah. Munculnya alat komunikasi ini diiringi dengan banyaknya menara pancar, sehingga perlu dipikirkan pembatasan pembangunannya dengan membangun menara bersama.

4) Listrik…

4) Listrik.

Bagkumdang Page 86

Jangkauan jaringan listrik masih relatif terbatas dan belum menjangkau hingga ke daerah terpencil. Efisiensi distribusi tenaga listrik masih rendah, dimana terjadi susut/kehilangan daya cukup besar. Pada saat-saat tertentu listrik tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun produksi daya tetap konstan. Terbatasnya pemasangan penerangan lampu-lampu jalan dan di tempat-tempat umum. Disamping itu, lampu-lampu jalan dan tempat-tempat umum yang telah terpasang sebagian tidak berfungsi dan walaupun berfungsi tetapi tidak menyala secara teratur. Pelayanan kepada para pelanggan masih belum optimal dan sering kita dengar di media massa beberapa keluhan pelanggan terhadap pelayanan PLN terhadap konsumen. Keamanan jaringan listrik, terutama tiang listrik penyangga kabel bertegangan tinggi kurang kokoh sehingga mudah roboh dan dapat membahayakan keselamatan jiwa masyarakat.

5) Air Bersih. Pelayanan jaringan air bersih sangat terbatas dan belum menjangkau semua wilayah di Kota Pematangsiantar. Debit penyaluran air bersih masih rendah, tidak merata dan sangat kurang bahkan tidak mengalir pada saat pemakaian puncak pada pagi dan sore hari. Kualitas air bersih yang disalurkan masih relatif rendah.

6) Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Hingga saat ini masih belum dilakukan penyusunan

Rencana Detail…

Bagkumdang Page 87

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Pematangsiantar, sehingga belum diketahui sejauhmana peranan, fungsi dan tujuan penerapan tentang RDTRK Pematangsiantar, misalnya pengamanan dan penanaman jalur hijau kota, sempadan sungai, lokasi permukiman, penertiban tempat usaha (pasar kaget, tempat hiburan, kaki lima, penjual buah, bengkel motor/mobil, meubelair, peternakan dan lain-lain). Beberapa kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang berada dalam kawasan pemukiman telah menimbulkan kebisingan dan bau tidak sedap sehingga menggangu kenyamanan lingkungan setempat. Penjabaran lebih rinci dari RDTRK kedalam Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pematangsiantar masih belum disusun yang menyebabkan tidak adanya pedoman teknis penataan bangunan/lingkungan kota. Capaian yang telah berhasil direalisasikan selama ini dalam bidang sarana prasarana Kota Pematangsiantar dapat digambarkan sebagai berikut: Telah mulai disediakan dan ditertibkannya kawasan terbuka taman kota dan ruang terbuka hijau yang tersebar pada sentra-sentra permukiman dan kegiatan perdagangan/pusat kota. Telah dilakukannya penyediaan kawasan jalan yang khusus diperuntukan bagi pejalan kaki (pedestarian area) pada kawasan pusat perdagangan dan pusat kegiatan rekreasi serta olah raga. Aksesibilitas yang semakin baik terhadap jaringan listrik bagi setiap rumah tangga. Akses terhadap jaringan air bersih yang semakin luas dan telah diusahakan untuk menjangkau daerah pinggiran kota.

2.Analisis Isu…

Bagkumdang Page 88

2. Analisis Isu Strategis 1) Proyeksi Peluang.

Sebagai pusat pemerintahan dan akan mengarah menjadi pusat kegiatan perdagangan seiring dengan berhasilnya pembangunan jaringan jalan ke semua wilayah, Kota Pematangsiantar mempunyai kebutuhan infrastruktur di bidang perdagangan dan jasa karena Kota Pematangsiantar merupakan pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat disekitarnya (hinterland). Dengan tersedianya lahan di wilayah Kota Pematangsiantar maka peluang untuk pengembangan bangunan yang menyebar di seluruh kota menjadi sangat terbuka dan ini menimbulkan kebutuhan untuk pengembangan jaringan koneksitas untuk seluruh kota. Banyaknya pengguna kendaraan sepeda motor sebagai alat ransportasi dengan proporsi yang sangat tinggi, maka penyediaan sarana transportasi massal yang nyaman menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk direalisasikan.

2) Proyeksi Ancaman. Banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal dalam jangka panjang menimbulkan dampak terjadinya permukiman yang padat, jika hal ini tidak ditata dengan baik maka mengakibatkan permukiman kumuh. Semakin banyaknya pengguna kendaraan sedangkan di sisi lain panjang jalan di Kota Pematangsiantar juga meningkat, namun demikian jika sistem transportasi tidak ditata dengan baik maka akan terjadi kesemrawutan lalu lintas. Jika kontinuitas pelayanan air bersih dari PDAM tidak dijaga maka masyarakat akan cenderung

menggunakan…

Bagkumdang Page 89

menggunakan air tanah yang bisa mengancam kesehatan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah Kota Pematangsiantar yang kelihatannya kurang memadai akan memerlukan fasilitas pengolahan yang baik.

3) Proyeksi Permasalahan. Sulitnya relokasi penataan kawasan kumuh terutama di kawasan bantaran sungai. Kurang layaknya sarana transportasi massal sehingga menyebabkan tingginya penggunaan mobil dan sepeda motor, hal ini menimbulkan potensi kemacetan dan polusi udara. Masalah perencanaan tata ruang perkotaan yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait.

4). Proyeksi Keberhasilan. Jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar-moda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha. Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi. Semakin meratanya tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan. Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

D. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Investasi Analisis isu strategis

1)Proyeksi Peluang…

Bagkumdang Page 90

1) Proyeksi Peluang. Kota Pematangsiantar sebagai ibukota Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis bagi pembangunan daerah, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Dalam hubungan ini Kota Pematangsiantar dapat menjadi pemacu pertumbuhan perekonomian Kabupaten/ Kota disekitarnya. Dengan memperhatikan trend laju pertumbuhan PDRB dalam periode 2007 – 2010 dengan asumsi-asumsi tertentu, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar dalam periode 2005-2025 diproyeksikan meningkat. Iklim investasi masih dapat ditingkatkan, karena memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Dengan prasarana ekonomi dan sosial yang relatif lebih baik dan tekad pemerintah untuk menarik investor. Pemberdayaan usaha UMKM dan Koperasi sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dengan demikian penciptaan kesempatan kerja baru menjadi lebih terbuka serta terkendalinya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

2) Proyeksi Ancaman. Kota Pematangsiantar masih belum memiliki komoditas atau produk unggulan yang dapat dipasarkan secara nasional dan global. Industri sebagian besar dalam skala kecil dan jumlahnya cenderung berkurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan berusaha sektor industri cukup sulit berkembang. Dengan semakin terbukanya ekonomi Kota Pematangsiantar, selain merupakan peluang

berusaha juga…

Bagkumdang Page 91

berusaha juga dapat menjadi ancaman bagi unit-unit usaha yang sudah ada apabila tidak memiliki daya tahan, daya saing dan daya tarik. Bahwa tingkat inflasi di Kota Pematangsiantar dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di daerah sekitarnya terutama Kabupaten Simalungun. Terdapat kecenderungan inflasi di Pematangsiantar lebih tinggi daripada di Sumatera Utara.

3). Proyeksi Permasalahan. Lapangan usaha di Kota Pematangsiantar masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, dan sebagian penduduknya adalah PNS. Kelompok ini umumnya berpenghasilan tetap. Unit-unit usaha masih sebagian besar adalah dalam skala kecil dan mikro sehingga masih menghadapi kendala-kendala teknis.

4). Proyeksi Keberhasilan. Laju pertumbuhan ekonomi selalu meningkat. Meningkatnya sumbangan lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan dan jasa. Unit usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi semakin berperan dalam perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam, serta meningkatnya investasi.

E. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup 1. Kondisi Umum Permasalahan Dan Keberhasilan

Keadaan geomorfologi dan lingkungan hidup di Kota Pematangsiantar dipengaruhi oleh dua faktor

utama yaitu…

Bagkumdang Page 92

utama yaitu faktor lingkungan alami dan juga faktor lingkungan non-alami. Faktor lingkungan alami adalah suatu keadaan dimana manusia tidak mampu untuk mengendalikannya, sedangkan faktor lingkungan non-alami adalah faktor-faktor yang timbul sebagai akibat dari tindakan manusia dan pada tingkat tertentu masih dapat dikendalikan. Berpijak pada keadaan demikian, permasalahan yang dialami oleh Kota Pematangsiantar adalah akibat dari faktor alami yaitu letak Kota Pematangsiantar yang berada pada dataran bergelombang sampai datar, dengan ketinggian 400-500 dpl, dengan komposisi tanah podsolik.

Akibat budaya sungai dimana semenjak dahulu kala masyarakat bermukim disepanjang bantaran sungai, maka permukiman penduduk banyak yang berada pada pinggir sungai padahal kawasan tersebut adalah kawasan rawan banjir dan cenderung untuk berkembang menjadi kawasan kumuh. Disiplin penggunaan ruang masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga potensial untuk menimbulkan konflik penggunaan ruang terutama pada kawasan strategis bagi kegiatan perekonomian dan atau pada kawasan yang sedang berkembang. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sarana dan prasarana sanitasi lingkungan masih kurang, jangkauan pelayanan air bersih yang masih terbatas dan saluran drainase yang kurang berfungsi optimal sebagai akibat kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga. Pengembangan dan penyediaan kawasan hijau terbuka dirasakan kurang memadai, sementara itu diluar pusat kota, konversi lahan untuk penggunaan lainnya terus berlangsung akan beresiko menjadi kawasan rentan beresiko tinggi.

Penggunaan air.,..

Bagkumdang Page 93

Penggunaan air tanah oleh sebagian besar rumah tangga sebagai sumber air bersih berpotensi untuk menurunkan kuantitas dan kualitas sumber air tanah. Masih rendahnya kesadaran pemanfaatan lahan untuk tujuan produktif, sehingga banyak lahan terlantar dan tidak terpelihara dengan baik. Keberhasilan dalam pengendalian dampak alami dari keadaan morfologi dan lingkungan hidup Kota Pematangsiantar ditandai dengan adanya: Tersedianya kawasan terbuka hijau yang semakin mengarah kepada keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan luasan permukiman dan penggunaan lainnya. Relatif terkendalinya konversi kawasan menjadi kawasan yang benar-benar bertujuan produktif dan mulai dimanfaatkannya lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Sudah mulai terwujudnya pengembangan permukiman dan penggunaan lainnya yang relatif sesuai dengan rencana penggunaan ruang. Terkendali dan tertatanya pengembangan permukiman dan pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kekumuhan dan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang. Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang cukup memadai disertai dengan jangkauan pelayanan air bersih yang semakin luas dengan berkurangnya proporsi rumah tangga yang air bersihnya bersumber dari air tanah.

2. Analisis Isu Strategis 1). Proyeksi Peluang.

Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Kota Pematangsiantar mempunyai peluang untuk ditata dan direncanakan dengan baik karena beberapa faktor sebagai berikut: Kota Pematangsiantar adalah

sebuah kota…

Bagkumdang Page 94

sebuah Kota yang unik karena mempunyai kawasan perkampungan seperti umumnya wilayah kota, tetapi juga mempunyai kawasan hutan kota/taman kota, sehingga 94ember opsi yang luas dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Rencana Tata Ruang Kota dapat diandalkan untuk mengatur bagaimana rona lingkungan hidup di Kota Pematangsiantar, khususnya di Pusat Kota. Pengembangan dan perencanaan badan jalan ke wilayah-wilayah pengembangan akan membuat perkembangan permukiman berkembang dan tertata dengan baik sesuai dengan rencana yang ada. Pengelolaan sanitasi lingkungan terus diupayakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2). Proyeksi Peluang. Kerusakan lingkungan alami yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem terutama dengan semakin berkurangnya areal pertanian/tanaman, akan dapat menjadi sumber masalah lingkungan hidup seperti, polusi udara, tanah dan air yang secara alami akan menurunkan daya dukung lingkungan. Bencana alam banjir dapat menjadi ancaman yang serius dalam tahun-tahun mendatang apabila penanganan penggunaan lahan dibiarkan menjadi tanggung-jawab para pemilik lahan. Antisipasi bencana banjir kiriman dan juga banjir akibat tidak memadainya drainase perlu dipertimbangkan dengan baik dalam pengembangan permukiman di pusat kota. Penangan masalah sampah harus diseriusi dengan memberikan pemahaman yang lebih giat kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

3).Proyeksi…

Bagkumdang Page 95

3). Proyeksi Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pematangsiantar dalam hubungannya dengan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut: Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup masih belum mempertimbangkan secara baik prinsip kelestarian dan kehati-hatian yang bisa saja akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Masih akan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat penurunan kualitas lingkungan baik yang terjadi karena peralihan fungsi lahan, sungai dan juga akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Semakin besarnya keinginan untuk membuka kawasan pemukiman/pertokoan akan menyebabkan semakin menipisnya kawasan hutan kota yang mengelilingi Kota Pematangsiantar, tanpa diimbangi dengan meningkatnya ruang terbuka hijau dan hutan kota akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang dapat berdampak pada tidak terkendalinya polusi udara, air dan tanah. Belum terbentuknya secara luas motivasi dan kesadaran untuk memanfaatkan lahan untuk tujuan produktif.

4). Proyeksi Keberhasilan. Kota Pematangsiantar mempunyai peluang yang cukup baik untuk menjadi kota yang bersih dan tertata dengan baik karena Kota Pematangsiantar adalah sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan secara konfrehensif sehingga dapat

diatur dan…

Bagkumdang Page 96

diatur dan direncanakan dengan baik pola pemanfaatan ruang yang ada. Ketaatan terhadap rencana baik itu RTRW maupun RDTR akan menjadi kunci keberhasilan membangun Kota Pematangsiantar yang benar pada kurun waktu dua puluh tahun. Kota Pematangsiantar dihuni oleh penduduk yang rata-rata mempunyai pendidikan yang baik, sehingga relatif mudah untuk diajak taat pada ketentuan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup terutama sanitasi lingkungan.

F. Sosial, Budaya Dan Politik 1. Kondisi Umum Permasalahan Dan Keberhasilan

Tantangan yang sangat besar di bidang sosial budaya terutama dalam rangka menyelamatkan generasi muda dari berbagai godaan seperti bahaya narkoba, prostitusi dan pengaruh negatif budaya asing serta degradasi nilai-nilai kerohanian lainnya. Fungsi Lembaga adat dan keagamaan masih belum dioptimalkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya luhur dan menjadi barometer untuk pengembangan lembaga adat untuk Kota Pematangsiantar. Belum membudayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum juga merupakan salah satu sebab lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Keadaan ini secara tidak langsung menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal. Disamping itu belum optimalnya sistem jaringan dan dokumen serta informasi hukum di lingkungan pemerintahan maupun di lembaga peradilan juga merupakan kendala dalam mendukung penyebaran informasi yang cepat, tepat, akurat dan transparan.

Sejauh ini…

Bagkumdang Page 97

Sejauh ini Pemerintah dan Instansi terkait dengan didukung oleh tokoh masyarakat telah berhasil memberikan kondisi sosial budaya di Kota Pematangsiantar yang dapat digambarkan sebagai berikut: Tidak pernah muncul kepermukaan konflik vertikal dan horizontal yang bernuansa SARA. Terbinanya kerukunan antar dan inter umat beragama, antar suku dengan pemerintah. Situasi politik di Kota Pematangsiantar yang cukup kondusif, partai politik dan ormas cukup tanggap dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan kontituennya.


Dalam kehidupan bermasyarakat mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya toleransi antar umat beragama, hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan yang paling penting adalah hubungan yang baik interen pemeluk agama. Diharapkan nantinya terbentuk budaya demokratis dan gotong royong yang akan mendorong terciptanya tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan budaya luhur.

2) Proyeksi Ancaman. Pengaruh arus informasi dan globalisasi yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama generasi muda. Penyakit masyarakat seperti narkoba, prostitusi, perjudian harus ditindak tegas. Politisasi terhadap agama penting untuk dihindari guna menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama.

3)Proyeksi…

Bagkumdang Page 98

3) Proyeksi Permasalahan. Permasalahan di bidang sosial, budaya dan politik, antara lain: Peredaran dan jaringan narkoba dan Napza yang masih sulit diberantas. Degradasi nilai-nilai budaya daerah berhadapan dengan arus globalisasi. Penegakan dan kesadaran hukum akan menjadi masalah yang dapat menggangu rasa keadilan masyarakat. Eksklusivisme yang berlebihan pada golongan/agama dapat memicu konflik dan kontra produktif bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Lunturnya nilai-nilai budaya dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait.

4) Proyeksi Keberhasilan. Kedepan harus ada gerakan khusus yang diprakarsai oleh masyarakat guna menyelamatkan dan mencegah generasi muda dari berbagai godaan seperti bahaya narkoba, pengaruh negatif budaya asing dan degradasi nilai-nilai kerohanian lainnya. Pembangunan dibidang agama harus mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya toleransi antar umat beragama, hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan yang paling penting adalah hubungan yang baik interen pemeluk agama. Dalam menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama tidak terjadi politisasi terhadap agama. Semakin mantapnya penegakan Hukum dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

Diharapkan …

Bagkumdang Page 99

Diharapkan nantinya terbentuk budaya demokratis dan gotong royong yang akan mendorong terciptanya pemerintahan yang sesuai dengan budaya luhur. Semakin meningkatnya kualitas pesta demokrasi baik PEMILU tingkat nasional, Provinsi dan Kota.

G. Pemerintahan Kota 1. Kondisi Umum Permasalahan Dan Keberhasilan.

Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota masih belum optimal. Belum semua instansi pemerintah memiliki dan menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP (standard operating procedure). Seperti halnya kota-kota besar lainnya, permasalahan penduduk, pertanahan, bangunan dan ketertiban selalu muncul. Karena itu selain diperlukan peraturan perundangan yang jelas, dibutuhkan pula aparatur pemerintah yang tanggap dan profesional. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.


Diharapkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan semakin meningkat.

Adanya indikasi…

Bagkumdang Page 100

Adanya indikasi pemulihan ekonomi yang cenderung semakin baik maka di masa mendatang investasi dari pihak swasta lebih berkembang dan seiring juga dengan tekad pemerintah Kota untuk menerapkan kebijakan satu atap (terpadu) dalam hal perizinan. PAD dapat ditingkatkan selain karena adanya indikasi pemulihan ekonomi (hubungan PAD dengan PDRB yang elastis), juga melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

2) Proyeksi Ancaman. Kesiapan SDM Pemerintah Kota dalam menghadapi era globalisasi, serta kemajuan teknologi serta informasi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pemerintah Kota harus lebih transparan, akuntabel dan efektif dalam mengikuti perkembangan perubahan. Kalau Kota Pematangsiantar gagal dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka kredibilitas pemerintah Kota akan menurun di mata pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3) Proyeksi Permasalahan. Penataan kelembagaan pemerintah Kota Pematangsiantar belum secara optimal menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan undang-undang. Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi yang belum optimal.

Pelayanan…

Bagkumdang Page 101

Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, lebih-lebih dengan ditetapkan Kota Pematangsiantar sebagai salah-satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah di sekitarnya.

4) Proyeksi Keberhasilan. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN. Aparatur pemerintah yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki kopetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Meningkatnya sumbangan PAD dalam total penerimaan APBD dan tercapainya target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kota mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan harapan.

BAB IV VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA

PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025

Dengan memperhatikan kondisi umum dan

prediksi perkembangan, Kota Pematangsiantar merupakan kota industri dan jasa yang didukung oleh potensi, faktor-faktor strategis, dan perspektif, maka visi Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

A.VISI...

Bagkumdang Page 102

A. VISI ”Mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Mantap, Maju dan Jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata” Visi tersebut mengandung makna bahwa pada masa dua puluh tahun Kota Pematangsiantar diharapkan menjadi suatu kota perdagangan dan jasa yang maju, layak huni, mampu memberikan suasana nyaman bagi masyarakatnya, dan didukung oleh budaya multikultur dan masyarakat yang beradab, serta memiliki kemampuan dalam mengikuti dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan dalam pemanfaatannya secara bijaksana.

Konsep Kota Perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar menjadi kota sentral yang melayani kegiatan di bidang perdagangan (jual-beli) berbagai komoditi hasil pertanian maupun bahan material lain yang dihasilkan oleh wilayah Kota Pematangsiantar dan wilayah sekitarnya. Konsep ini diimplementasikan dengan mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang mampu memacu daya saing yang berkelanjutan, memperlancar arus barang, mendukung peningkatan penguasaan desain dan teknologi, penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu peranan semakin besar sebagai pusat penyedia berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan yang berasal dari hasil industri baik dari dalam wilayah Kota Pematangsiantar maupun barang impor dari dalam dan luar negeri. Sentralitas Kota Pematangsiantar terus akan ditingkatkan di bidang perdagangan dan jasa.

Pelayanan...

Bagkumdang Page 103

Pelayanan jasa yang perlu dikembangkan terutama adalah pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perbankan, perhotelan, restoran/rumah makan, pergudangan, pengangkutan dan hiburan.

Konsep Kota yang Mantap mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat menggali dan mendorong semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam keadaan stabil sehingga mampu memberikan andil dalam pembangunan daerah.

Konsep Kota yang Maju mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Konsep Kota yang Jaya mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat menciptakan kondisi dimana hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota dan masyarakat Pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan.

B. MISI Untuk mewujudkan visi di atas ditempuh melalui misi

sebagai berikut :

1. Mengembangkan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik

(Good Governance)...

Bagkumdang Page 104

(Good Governance) Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang prima dan bermutu pada berbagai sektor dan didukung oleh perangkat daerah yang memiliki profesionalitas dan kompetensi yang tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam suasana politik, hukum, dan kamtibmas yang kondusif.

2. Mendorong Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society) dengan Budaya Politik dan Hukum yang Beradab dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional dan Budaya Multikultural. Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mendorong terwujudnya masyarakat madani yang memiliki budaya politik dan hukum yang dewasa dan bermartabat dalam kerangka sistem hukum nasional dan budaya multikultural yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam peradaban global.

3. Mendorong Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas dan Mampu Menguasai serta Menerapkan Sains dan Teknologi Tanpa Mengabaikan Nilai-Nilai Budaya Lokal. Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju,

Indah, Nyaman...

Bagkumdang Page 105

Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mendorong pembangunan masyarakat yang berkualitas melalui upaya pembangunan masyarakat secara komprehensif dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya dengan kemampuan menguasai dan menerapkan sains dan teknologi, serta melalui penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Disertai dengan Upaya Perbaikan Pendapatan Masyarakat. Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang efisien, efektif dan produktif, serta dilakukan dengan upaya mendorong pertumbuhan bidang perdagangan dan jasa sebagai aktifitas ekonomi utama yang menjadi tulang punggung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktifitas perekonomian lainnya sebagai aktifitas pelengkap dan pendukung, dan disertai dengan upaya yang serius dan konstruktif untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih merata pada seluruh lapisan masyarakat.

5. Mengembangkan Pembangunan Ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan. Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan pengembangan ruang kota, penyediaan infrastruktur yang memadai,

dan pengembangan...

Bagkumdang Page 106

dan pengembangan wilayah kota secara efektif dan efisien yang mendukung berbagai aktifitas masyarakat dengan melaksanakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. Mengelola Perekonomian Daerah Secara Fokus, Efisien Dan Efektif Dengan Mengutamakan Perhatian Kepada Sektor-Sektor Yang Memberikan Nilai Tambah dan Pertumbuhan Yang Tinggi.

a. Pembangunan perekonomian diarahkan dalam rangka penguatan pereknomian lokal serta berorientasi dan berdaya saing regional dan global. Dalam kaitan ini, sektor sekunder dan tersier merupakan unggulan atau motor penggerak yang perlu mendapat fokus perhatian yang didukung oleh sektor primer unggulan.

b. Perekonomian dikembangkan dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.

c. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah.

d. Peningkatan investasi daerah dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

e. Peningkatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan

ekonomi yang…

Bagkumdang Page 107

ekonomi yang efisien dan efektif terutama dalam pelayanan publik, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.

2. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.

a. Memanfaatkan potensi daerah sebagai pasar produk ekonomi yang terbuka luas, serta peluang berusaha/ekonomi sebagai limpahan kegiatan ekonomi.

b. Menangkap peluang sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Kabupaten/Kota disekitarnya, sabagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan Daerah dan Propinsi.

c. Pemanfaatan sumberdaya alam dan kegiatan ekonomi diarahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya secara rasional, optimal dan bertanggungjawab, yaitu dengan menjaga dan melestarikan sumberdaya alam khususnya sumberdaya air dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Di Lingkungan Nasional Dan Internasional Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Keagamaan, Hukum Dan Sosial Budaya.

a. Pembangunan…

Bagkumdang Page 108

a. Pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan agama yang bermutu, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemuda.

b. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berharkat dan berakhlak mulia disesuaikan dengan pembangunan sosial ekonomi masa depan dan perkembangan iptek dalam era globalisasi.

c. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang guna mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai prasyarat dalam mewujudkan produktivitas dan kemampuan daya saing. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

d. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi yang menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan spiritual.

e. Pengembangan budaya diarahkan untuk mewujudkan budaya kreatif, inovatif dan produktif yang berorientasi iptek sehingga mampu bersaing secara regional maupun global. Selain itu juga penting diiringi dengan pembangunan kesenian, kebudayaan dan pembentukan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul sehingga tercipta keseimbangan material dan emosional.

f.Pembangunan…

Bagkumdang Page 109

f. Pembangunan hukum terutama diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkesadaran dan berbudaya hukum tinggi, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis, serta penyusunan produk hukum yang dinamis dengan memperhatikan pengaruh globalisasi.

4. Menyediakan Sarana dan Prasarana Kota Dalam Jumlah dan Kualitas Yang Memadai dan Diselaraskan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

a. Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk pembangunan sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, sumber daya air, permukiman, energi dan kelistrikan serta sarana/prasarana pemerintahan.

b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan, dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-wilayah, dan pembentukan struktur ruang. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas pergerakan lalu lintas jalan (melalui peningkatan manajemen transportasi, pembangunan jalan, terminal dan lain-lain), integrasi berbagai moda angkutan, peningkatan pelayanan angkutan umum, peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, rencana pembangunan jalan, terminal layanan lokal dan nasional serta jalur kereta api.

c.Pembangunan…

Bagkumdang Page 110

c. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk memenuhi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dengan mengarahkan terwujudnya kawasan pendidikan terpadu dan layanan kesehatan tingkat nasional.

d. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan perdagangan yang berkualitas yang memiliki jangkauan pelayanan sub kota dan wilayah kota.

e. Pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air ditujukan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya sosial dan ekonomi sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengembangan sistem drainase yang baik antara lain melalui partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan.

f. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman diarahkan untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

g. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan kelistrikan diarahkan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerataan pelayanan penerangan jalan umum, dan kegiatan ekonomi.

h. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

5.Menata Sistem…

Bagkumdang Page 111

5. Menata Sistem Pemerintahan yang Profesional, Baik, Bersih, Transparan, Demokratis dan Bertanggungjawab.

a. Penataan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan administrasi pemerintahan, meningkatkan pelayanan dalam rangka keberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan mengurangi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan diarahkan untuk mengefektifkan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pelayanan, serta menata dan meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur agar lebih profesional dan berorentasi kepada pelayanan.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar/umum dan pelayanan unggulan, serta peningkatan transparansi, peningkatan akses dan sebaran informasi.

BAB V

SASARAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025 I. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Mengembangkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dalam mewujudkan...

Bagkumdang Page 112

Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Dengan meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor publik yang didukung oleh aparatur yang berkualitas dan profesional.

1. Sumberdaya Aparatur Pembangunan sumberdaya aparatur yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkarakter. Untuk itu penataan terhadap pola pengembangan karir, profesionalitas, dan kompetensi aparatur harus dilakukan di samping mengupayakan perubahan secara bertahap terhadap mental dan budaya birokrasi yang cenderung lamban dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. Birokrasi Peran dan fungsi pemerintah kota diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan (customer oriented). Upaya tersebut ditempuh dengan :

a. Mengembangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap berbagai pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada msyarakat.

b.mengembangkan...

Bagkumdang Page 113

b. Mengembangkan infrastruktur pelayanan pemerintah kota yang semakin berkualitas dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) melalui penggunaan infrastruktur teknologi dan informasi yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

c. Meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan yang semakin efisien dan efektif dengan aparatur pemerintah yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja organisasi publik yang konsisten dan transparan.

3. Infrastruktur Pemerintahan

Pembangunan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada perancangan sistem informasi manajemen daerah yang handal serta dapat mengoptimalkan sarana pelayanan publik dan pelayanan internal dengan mempergunakan infrastruktur teknologi informasi yang didukung oleh kemampuan SDM aparat yang handal, serta didukung oleh penyelenggaraan e-government yang informatif melalui pembaharuan data dan informasi secara terus menerus (up-to-date).

4. Kapasitas Keuangan Pemerintah Kota

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah yang disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan/pembiayaan pembangunan yang potensial serta dikelola dengan mengembangkan

prinsip-prinsip...

Bagkumdang Page 114

prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif yang ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan sektor publik.

5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel Penyelenggaraan pelayanan publik transparan dan akuntabel diwujudkan dengan: (a) pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan publik yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi; (b) Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, melalui penyediaan akses bagi masyarakat untuk memberikan informasi, saran/pendapat/ tanggapan, complaint/pengaduan dalam berbagai bentuk seperti kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat; dan (d) adanya prosedur reward and punishment bagi aparat pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik.

Dalam mendukung hal di atas diperlukan pengambilan kebijakan yang mendorong terlaksananya pelayanan publik yang prima melalui optimalisasi lima faktor penting, yaitu:

a. Waktu penyelesaian pelayanan;

b.Transparansi...

Bagkumdang Page 115

b. Transparansi biaya;

c. Total biaya pelayanan;

d. Transparansi prosedur; dan

e. Persyaratan yang dibutuhkan.

Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka perancangan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk berbagai jenis pelayanan publik dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah dan harapan masyarakat.

6. Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan

otonomi daerah, setiap pemerintah daerah otonom harus dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka mengoptimalkan kinerja masing-masing daerah yang meskipun dapat memaksimalkan kinerja dan berdampak positif bagi lingkup yuridiksinya, namun bisa menimbulkan eksternalitas berupa dampak negatif bagi daerah tetangga. Jika hal tersebut terjadi, maka daerah sebagai pelaku kebijakan dan daerah-daerah yang mengalami dampak negatif harus melakukan kerjasama untuk mencarikan solusi yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang berlaku.

Yuridiksi administrasi pemerintahan tidak sama dengan wilayah fungsional yang bisa diobservasi melalui ketergantungan antar daerah.

Ketergantungan...

Bagkumdang Page 116

Ketergantungan ini bisa diinventarisir dari jenis-jenis interaksi antar daerah, seperti: arus barang, arus keuangan masyarakat, arus keuangan pemerintah, ketergantungan administrasi, mobilitas penduduk, ketergantungan fisik geografis, ketergantungan kultural, dan dependensi lainnya.

Langkah penting pertama dalam mendorong sinergi sektoral dan daerah adalah monitoring perkembangan sektoral dan daerah. Monitoring memerlukan kerangka yang harus disusun berdasarkan orientasi yang mendorong sinergi lintas sektoral dan daerah. Lebih spesifik lagi, monitoring tersebut dilakukan pada indikator-indikator agregat keadaan sektoral (nilai tambah ekonomi, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan), struktur sektoral (peran pemerintah, peran swasta, peran lokal, peran daerah lain/hubungan antar daerah, peran luar negeri, keterkaitan intersektoral dan inter sub-sektoral), permasalahan sektoral, serta kedudukan dan kontribusi tiap sektor dalam perkembangan daerah. Selain itu yang perlu dimonitor adalah aspek-aspek perilaku sosial, seperti commuting, migrasi, pola wisata, mobilitas tahunan atau semitahunan (implikasi sosial-ekonominya), di samping produk-produk dan dampak tata pemerintahan dengan hasil monitoring berupa informasi keadaan daerah.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring, dilaksanakan analisis kebutuhan kerjasama sektoral dan daerah yang ditujukan untuk menghasilkan informasi mengenai: (1) persoalan atau potensi ketidakserasian sektoral dan daerah; (2) pemahaman permasalahan ketidakserasian tersebut;

(3)potensi atau…

Bagkumdang Page 117

(3) potensi atau peluang untuk menggunakan instrumen kerjasama sektoral dan daerah dalam rangka mengatasi persoalan atau meningkatkan sinergi.

Mendorong intensitas sektoral tertentu pada daerah tertentu merupakan salah satu instrumen penting dalam kerjasama sektoral dan daerah. Instrumen ini secara legal berbasis kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana APBN merupakan instrument pendukung yang telah tersedia untuk mendorong kerjasama sektoral dan daerah.

Kerjasama antar daerah meliputi berbagai skema sangat luas. Mulai dari kerjasama bersifat mikro (misalnya penempatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), ring road, dan kerjasama lainnya), transfer fiskal antar daerah, kerjasama ekonomi antar daerah, hingga kerjasama tata pemerintahan antar daerah.

Koordinasi sektoral untuk keserasian antar daerah bisa dilakukan oleh pemerintahan pada tingkat lebih tinggi sepanjang tersedia kerangka analisis dan instrumennya. Kerjasama antar daerah sering tidak terjadi dengan sendirinya meskipun terdapat potensi sinergi. Hal ini terjadi karena ada satu atau lebih hambatan. Salah satu bentuk hambatan paling nyata yang sering dijumpai adalah infrastruktur perhubungan antar daerah. Stimulan sektor infrastruktur bisa merupakan langkah awal untuk mendorong perkembangan kerjasama antar daerah pada tahap berikutnya. Tetapi stimulan ini juga bisa berupa sesuatu yang tidak fisik, melainkan bantuan teknis dalam tata pemerintahan,

misalnya…

Bagkumdang Page 118

misalnya mendorong skema transfer fiskal antar daerah untuk menyerasikan wilayah pinggiran perkotaan.

Selain kerjasama yang melibatkan beragam sektoral dan stakeholder pada suatu wilayah, bentuk kerjasama yang lain adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama ini baik untuk suatu sektor tertentu atau lebih dengan melibatkan hanya pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan/atau melibatkan stakeholder non-pemerintah, yaitu pihak swasta/perusahaan dan masyarakat.

Secara umum, pada negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, pemerintah merupakan motor utama penggerak pembangunan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah pusat sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam mengambil kebijakan publik, pemerintah daerah cenderung pasif karena keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat lebih berperan sebagai fasilitator yang memberi arah bagi daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, dalam pembangunan secara umum. Hasil pelaksanaannya tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespon dan menyelenggarakan program-program pembangunan sesuai arahan pusatdan kondisi yang dimiliknya. Secara umum, inisiator dan/atau pelaku kerjasama pembangunan sektoral dan daerah adalah: (1) pemerintah, khususnya pemerintah daerah, namun tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat berperan sebagai inisiator atau salah satu pelaku;

(2)swasta…

Bagkumdang Page 119

(2) swasta; (3) masyarakat, yang tergabung dalam asosiasi atau kelompok dengan kepentingan/misi tertentu.

Pada masa mendatang, kerjasama antar pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai suatu bagian yang terintergrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan daerah yang diarahkan untuk mensinergikan faktor-faktor potensial dalam pelaksanaan dan pengembangan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah, yaitu:

a. Keterlibatan Pihak Swasta

Melalui cetak biru pembangunan wilayah yang dirancang secara seksama Pemerintah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat mengajak pihak swasta membangun wilayah dengan model kerjasama saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dirancang bukan hanya untuk menanggulangi keterbatasan finansial pemerintah daerah, tetapi juga untuk memotivasi Pemerintah Kota untuk mengintegrasikan kegiatan ini dengan kegiatan lain yang menunjang. Meskipun pihak swasta secara logis akan berorientasi kepada profit, namun pola kerjasama dapat diarahkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, produksi, pemasaran dan pendanaan, antara lain dengan mendorong peran swasta sebagai fasilitator kelompok produsen, petani, ataupun pengrajin. Dalam kondisi perekonomian nasional yang relatif di bawah rata-rata kinerja sebelum krisis, maka partisipasi pihak swasta akan sangat membantu

pemerintah…

Bagkumdang Page 120

pemerintah mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya, sepanjang kegiatan yang dilakukan secara ekonomis memberikan keuntungan. Kondisi perekonomian nasional, selain potensi daerah yang bersangkutan, turut berperan dalam menentukan kesediaan pihak swasta berpartisipasi dalam suatu program pembangunan.

b. Kesadaran untuk Saling Bekerjasama

Dalam pengembangan suatu kawasan yang mencakup beberapa daerah, maka kesadaran untuk saling bekerjasama dari seluruh daerah yang terlibat menjadi prasyarat utama. Dengan kesadaran yang tinggi maka win-win solution dan kesepakatan alokasi anggaran dari masing-masing daerah akan lebih mudah dicapai.

c. Inisiator Kerjasama Sektor dan Daerah

Terutama atas kebijakan suatu daerah yang berakibat timbulnya eksternalitas negatif kepada daerah tetangganya, maka inisiatif daerah yang memperoleh eksternalitas negatif untuk melakukan kerjasama sering ditanggapi negatif oleh daerah yang melakukan kebijakan tersebut. Untuk itu dibutuhkan pihak ketiga untuk menjadi inisiator dari kedua daerah tersebut, baik dari lembaga pemerintah secara struktural (Gubernur atau Menteri Dalam Negeri) maupun dari lembaga non pemerintah atau stakeholders lainnya.

B. Politik Pembangunan politik lokal diarahkan untuk memberdayakan secara optimal peranan institusi politik

formal...

Bagkumdang Page 121

formal (eksekutif, legislatif dan partai politik) maupun masyarakat sipil (civil society) dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penanaman nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.

Pembangunan budaya politik yang sehat diarahkan untuk: (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, nilai-nilai persamaan (egalitarianisme), anti kekerasan, toleransi politik, keadilan, dan orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media; dan (b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan modal sosial melalui berbagai wacana dan media.

Arah pembangunan media komunikasi politik diwujudkan melalui: (a) penciptaan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dengan kalangan pengambil keputusan politik; dan (b) perwujudan pemerataan informasi yang lebih luas dengan mendorong dan melindungi muculnya media-media massa yang independen yang dapat mendorong terciptanya komunikasi politik yang sehat antara unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.

C. Sumber Daya Manusia Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui

pembangunan...

Bagkumdang Page 122

pembangunan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, penelitian dan pengembangan, dan sosial budaya yang secara nyata tertuang dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Pematangsiantar yang diharapkan dapat terus mengalami peningkatan.

a. Kesehatan Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan secara menyeluruh dengan mengacu pada paradigma sehat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, ketersediaan dan keterjangkauan obat, perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan kualitas perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya pada upaya promotif dan preventif, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.

Sasaran pokok bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dari indikator kesehatan yaitu Angka Harapan

Hidup,…

Bagkumdang Page 123

Hidup, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan, dengan target Angka Harapan Hidup pada Tahun 2025 diharapkan mencapai 75 tahun, Angka Kematian Bayi mencapai 4,00/1000 kelahiran dan Angka Kematian Ibu mencapai 42/100.000 melahirkan. Untuk itu pembangunan kesehatan ditekankan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan melalui kegiatan-kegiatan promotif, preventif dan kuratif serta mewujudkan perilaku sehat dan lingkungan yang sehat yang didukung oleh tenaga medis yang berkualitas dan sarana prasarana kesehatan yang memadai .

b. Pendidikan Secara umum pembangunan pendidikan

diarahkan pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada semua jenjang pendidikan, upaya perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat dasar, tingkat menengah dan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan mutu pendidikan, peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme serta kesejahteraan tenaga pendidik. Sedang pembangunan pendidikan luar sekolah diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Dan sejalan dengan visi mewujudkan kota perdagangan dan jasa, maka pendidikan juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pembangunan sektor

Perdagangan...

Bagkumdang Page 124

perdagangan dan jasa secara intensif melalui akselerasi transformasi teknologi dan informasi dalam mengahadapi era globalisasi. Strategi ini mengupayakan semakin tumbuhnya peluang bagi terciptanya tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi dan profesional serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui intensifikasi kemampuan penguasaan alih teknologi dan keterampilan. Hal ini dilakukan melalui percepatan alih teknologi, modifikasi, dan adaptasi teknologi secara kreatif dan inovatif serta independen, penggunaan teknologi pada berbagai kegiatan masyarakat pada segala tingkatan, penyempurnaan integrasi sistem pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama antar pelaku sektor perdagangan dan jasa dengan kalangan lembaga akademis dan pemerintah, peningkatan semangat kreatifitas bisnis dan jiwa kewirausahaan, peningkatan wawasan dan keterampilan pemasaran secara integratif.

Upaya-upaya peningkatan kemampuan penguasaan teknologi secara simultan ditingkatkan dan dikembangkan melalui kemitraan yang mantap antar pelaku sektor perdagangan dan jasa skala kecil dengan skala menengah dan skala besar, akses pengusaha kecil dan menengah dengan sumber-sumber teknologi baik lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, pemerintah maupun dengan swasta. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan komitmen dan konsistensi sikap terpadu dan meluas terutama bagi pemerintah dan dunia usaha agar tercapai proses perdagangan dan jasa

yang berorientasi...

Bagkumdang Page 125

yang berorientasi pada kemampuan SDM yang merata dan piawai dalam memanfaatkan teknologi di bidang perdagangan dan jasa secara efisien, efektif dan ekonomis.

c. Perlindungan Sosial 1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan

untuk mencegah, menanggulangi, dan mereduksi berbagai permasalahan sosial masyarakat melalui upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial seperti fakir miskin, tuna susila, gelandangan, pengemis, penjudi, korban napza, wanita rawan sosial, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, serta keluarga penyandang masalah sosial/psikologis.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak tumbuh dan kembang anak.

3. Pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk secara merata serta mewujudkan keluarga sejahtera.

4. Pembangunan pengembangan kelembagaan masyarakat diarahkan pada penguatan pranata sosial dan masyarakat sehingga mampu mewujudkan peran serta aktif dalam setiap proses pembangunan.

d.Penelitian dan…

Bagkumdang Page 126

d. Penelitian dan Pengembangan Arah pembangunan penelitian dan

pengembangan diwujudkan dengan mendorong terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, yang dilakukan baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian maupun oleh lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten. Untuk itu perlu dibentuk kerjasama penelitian dan pengembangan Kota Pematangsiantar yang akan melakukan fungsi penelitian serta membangun network dengan pusat penelitian dan pengembangan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

D. Ekonomi Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa,

Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab tercermin melalui pertumbuhan ekonomi kota yang cukup tinggi dan berkelanjutan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan.

Dengan tren peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang cukup meyakinkan dalam periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, maka pada Tahun 2025 Kota Pematangsiantar diperkirakan akan menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju yang ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan jasa modern yang menawarkan

kenyamanan...

Bagkumdang Page 127

kenyamanan, keindahan, keamanan, dan kebersihan dengan sentuhan budaya lokal. Untuk itu perlu dilakukan perumusan arah kebijakan sistem kegiatan perdagangan dan jasa agar secara optimal memberikan nilai tambah (added value) bagi perekonomian masyarakat dengan perlindungan yang memadai terhadap sektor informal terutama bagi usaha skala mikro, kecil, dan menengah serta pendistribusian pendapatan yang semakin merata.

1. Struktur Ekonomi Kota Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis utama aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya. Di samping itu, pengembangan struktur ekonomi kota juga diarahkan untuk mewujudkan peningkatan PDRB kota sebagai agregat pendapatan masyarakat melalui pengembangan produk unggulan, pengembangan kemitraan swasta dengan pemerintah serta pengembangan kelancaran jalur distribusi perdagangan barang dan jasa antar daerah, antar pulau maupun antar negara.

2. Sektor Informal Pada hampir semua sektor-sektor ekonomi terdapat sektor informal, seperti perdagangan, jasa, industri manufaktur, pertanian, bangunan dan transportasi. Pada sektor industri manufaktur, sektor informal mencakup industri kecil dan industri rumah tangga hingga unit paling kecil yakni self-employment. Di sektor perdagangan, sektor informal mencakup

pemilik toko...

Bagkumdang Page 128

pemilik toko kecil atau warung hingga pedagang asongan. Pada sektor jasa mencakup perbengkelan dan warung makan, penginapan kecil (home-stay) dan sektor pertanian, termasuk petani kecil atau buruh tani. Pada sektor infrastruktur, termasuk tukang yang bekerja sendiri, sedangkan pada sektor angkutan, kegiatan sektor informal mencakup tukang becak, becak barang, dan tukang sorong.

Meskipun pertumbuhan ekonomi pada era orde baru berkisar antara 5 sampai 8 persen per tahun, proporsi pekerja sektor informal khususnya di perkotaan cenderung meningkat. Sektor informal masih cukup dominan menyerap angkatan kerja khususnya di perkotaan, selain itu perkembangan ekonomi masih belum dapat mengatasi persoalan klasik keterbatasan peluang kerja.

Pada sisi lain, sektor informal masih memegang peranan penting menampung angkatan kerja terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka, tetapi pada sisi lain menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif rendah.

Mengingat peran sektor informal yang cukup signifikan dalam proses pembangunan, tenaga kerja pada sektor tersebut perlu mendapat perhatian lebih. Beberapa kebijakan, baik langsung maupun tidak,

diarahkan...

Bagkumdang Page 129

diarahkan untuk membantu pengembangan masyarakat melalui pembinaan kegiatan usaha pekerja dengan teknologi informasi yang berkualitas dengan hasil yang optimal. Namun ada kecenderungan kegiatan ekonomi di sektor informal dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan. Masih diperlukan pengembangan regulasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tanpa mengurangi pengembangan peluang investasi dan pembinaan iklim usaha yang kondusif, dengan prioritas pada kegiatan sektor informal dan memihak pada kepentingan masyarakat.

Arah kebijakan pengembangan sektor informal memerlukan bentuk intervensi langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Intervensi langsung dengan penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, pelatihan dan kredit dengan harga yang terjangkau;

2. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan suatu lingkungan berusaha yang kondusif bagi perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi sektor tersebut, termasuk upaya menciptakan sistem persaingan bebas dan sehat serta menghilangkan segala macam distorsi dan hambatan-hambatan lainnya. Pemerintah kota berperan sebagai promotor, stimulator, fasilitator, regulator, dan stabilisator. Pemerintah kota perlu mengahasilkan kebijakan yang mendukung kegiatan sektor informal dengan perluasan akses output dan input pasar, termasuk akses kepada informasi, teknologi dan pendidikan.

3.Orientasi...

Bagkumdang Page 130

3. Orientasi pembinaan unit-unit sektor informal antara lain melalui usaha peningkatan keterampilan dan penataan performa usaha.

4. Penataan aturan kelembagaan yang seimbang untuk menghindarkan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap pelaku sektor informal termasuk perlindungan bagi pekerja sektor informal.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memainkan peranan positif untuk membantu sektor informal. Keterlibatan tersebut diarahlan untuk membantu dalam mengidentifikasikan berbagai bentuk permasalahan dan solusi alternatif serta penentuan regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka.

3. Ketenagakerjaan Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan dengan: (a) perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh sektor perdagangan dan jasa; dan (b) penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sistem sertifikasi dalam memenuhi ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal.

4.Koperasi...

Bagkumdang Page 131

4. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) Pembangunan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) diarahkan untuk meningkatkan daya saing KUKM dalam era perdagangan bebas dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Dalam rangka penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUKM, maka diperlukan dukungan terhadap kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan daerah yang saling melengkapi, selaras, dan bersinergi dalam rangka memberdayakan KUKM.

Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUKM bersifat lintas sektoral dan merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan kemampuan advokasi, persuasif, dan koordinasi antar unsur pelaku agar dapat menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi yang efisien, produktif dan berdaya saing, mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha. Upaya percepatan pengembangan KUKM oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait.

5. Investasi Arah Pembangunan pengembangan investasi

diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemenuhan sarana prasarana ekonomi, menjamin kepastian berusaha, dan peningkatan

kemudahan...

Bagkumdang Page 132

kemudahan dalam pelayanan pemberian perijinan daerah. Kebijakan pengembangan investasi ditekankan kepada sektor perdagangan dan jasa, dengan tidak mengabaikan peluang investasi industri pengolahan maupun industri rumah tangga yang ramah lingkungan.

Untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif atas kebijakan pemerintah Kota dalam bidang penanaman modal/investasi, untuk kemudian dapat merancang kembali kerangka kebijakan baru yang dapat mendukung suasana yang kondusif dan merangsang minat investasi. Perancangan kebijakan baru harus didukung dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi dan peluang investasi yang menarik dan kompetitif bagi calon investor dan dunia usaha pada umumnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan promosi yang progresif atas peluang investasi kepada para calon investor, baik lokal, nasional maupun internasional melalui berbagai event yang ada.

6. Perdagangan dan Jasa Arah pembangunan pengembangan kegiatan

perdagangan dan jasa di arahkan pada peningkatan potensi sumber daya perdagangan secara terpadu, agar Kota Pematangsiantar menjadi pusat aglomerasi kegiatan ekonomi regional, serta mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (local economic) dan peningkatan sistem informasi dan komunikasi yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas maupun perdagangan internal (internal trade) baik

antar wilayah...

Bagkumdang Page 133

antar wilayah dalam kota, antar daerah di provinsi Sumatera Utara, maupun antar provinsi.

Posisi kota Pematangsiantar berada di bagian tengah Provinsi Sumatera Utara sangat potensial menjadi pusat perdagangan dan jasa bagi beberapa kabupaten di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara, antara lain Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo. Pemekaran beberapa kabupaten di kawasan Tapanuli yang memacu pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut juga berdampak positif terhadap perkembangan Kota Pematangsiantar sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Dari sisi produksi komoditi utama yang dihasilkan oleh beberapa kabupaten sekitar (supply), maka Kota Pematangsiantar sangat berpotensi menjadi pusat perdagangan dan pergudangan untuk berbagai komoditi perkebunan dan pertanian. Sedang dari sisi permintaan (demand), maka Kota Pematangsiantar sangat berpotensi menjadi pusat perdagangan dan pergudangan barang-barang konsumsi (sandang, pangan, elektronik, dll), barang modal serta jasa pelayanan purnajual (maintenance), pusat jasa hiburan, jasa pendidikan, jasa konsultan, jasa kesehatan (rumah sakit), penginapan dan restoran.

Untuk dapat mendorong percepatan pewujudan Kota pematangsiantar sebagai kota perdagangan dan jasa yang handal, maka beberapa kebijakan berikut menjadi persyaratan utama:

a.Penataan Ruang...

Bagkumdang Page 134

a. Penataan ruang yang diperuntukkan untuk pusat perdagangan dan jasa berdasarkan konsep aglomerasi kegiatan, antara lain kawasan perdagangan komoditi perkebunan, pertanian, pergudangan, pusat perdagangan barang konsumsi, pusat jasa hiburan, jasa pendidikan, dan seterusnya;

b. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar atau setara dengan kualitas infrastruktur pusat perdagangan dan jasa terbaik yang ada di kota-kota besar di Indonesia maupun Internasional;

c. Membuat peraturan-peraturan yang mendukung investasi termasuk meminimalisir pungutan/retribusi terutama pungutan peredaran barang dan jasa yang sifatnya berpotensi untuk mendistorsi pasar;

d. Secara konsisten memberikan pelayanan publik yang prima untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa;

e. Promosi Kota Pematangsiantar sebagai kota perdagangan dan jasa ke daerah-daerah yang menjadi target market, melalui media massa konvensional dan website, eksebisi, maupun melalui pameran-pameran.

7. Industri Arah pembangunan pengembangan kegiatan industri diarahkan bagi pembangunan kawasan industri yang representatif dengan konsentrasi

pengembangan...

Bagkumdang Page 135

pengembangan jenis industri yang bersifat ramah lingkungan (green industri) dan industri yang bersifat padat teknologi dengan tetap medorong eksistensi industri kecil/home industri sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal.

8. Infrastruktur Ekonomi Kota

Arah Pembangunan pengembangan insfrastruktur ekonomi kota diarahkan pada tercukupinya kebutuhan sarana prasarana ekonomi dalam kerangka peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan jaringan pasar yang mampu mendukung pengembangan perdagangan dan jasa, tanpa mengabaikan perkembangan sektor pendukung lainnya. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kota, daya dukung alam dan pelestarian lingkungan hidup harus menjadi salah satu pertimbangan utama, untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

9. Pendampingan dan Fasilitasi Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pendampingan dan fasilitasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyerap dan mengikuti kemajuan teknologi dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, antara lain penerapan teknologi produksi dan pemasaran yang efisien dan efektif, serta manajemen usaha mikro. Pendampingan dan fasilitasi tersebut dilaksanakan pemerintah kota yang bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dunia usaha.

10.Pengembangan...

Bagkumdang Page 136

10. Pengembangan Kepariwisataan. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Kota Pematangsiantar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan lapangan pekerjaan. Perkembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah.

11. Pengembangan Ketahanan Pangan. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan di Kota Pematangsiantar dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman merata dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal

E. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dengan menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menerapkan prinsip-prinsip rule of law, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta diarahkan untuk

pembangunan...

Bagkumdang Page 137

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam kaitan ini, upaya yang perlu dilakukan adalah agar masyarakat memiliki wawasan tentang kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperanserta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan pada masa mendatang.

Berdasarkan situasi dan kondisi bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Pematangsiantar memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Simalungun, maka kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun beserta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

a. Pembangunan Sumberdaya Air diarahkan untuk menjamin daya dukung sumber daya air bagi penyediaan air yang berkelanjutan beserta distribusinya kepada masyarakat, dan pencegahan polusi ke dalam sumber-sumber air bersih mengingat air merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pembangunan sumber daya air berkaitan erat dengan pembangunan saumber daya alam terutama dalam menghasilkan penyediaan dan pemeliharaan sumber-sumber air untuk konsumsi masyarakat.

b. Pembangunan Irigasi dan Drainase sebagai sarana pendukung pertanian dan sebagai sarana pencegah bencana alam, maka pembangunannya diarahkan untuk menjamin pendistribusian air dan mewujudkan

keterpaduan...

Bagkumdang Page 138

keterpaduan pengelolaan kawasan hulu dan hilir dalam suatu daerah tangkapan air (catchment area) yang berfungsi untuk pengendalian banjir.

c. Pengelolaan limbah perkotaan diarahkan bagi penanganan yang terintegrasi dalam sistem penanganan limbah dalam menghindari timbulnya polusi yang mengganggu kesinambungan pembangunan dan keseimbangan lingkungan hidup. Setiap kegiatan masyarakat dan dunia usaha termasuk rumah sakit diarahkan agar dapat mereduksi efek negatif setiap kegiatannya termasuk menghasilkan limbah yang ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

d. Penanggulangan polusi perkotaan diarahkan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau perkotaan serta dengan pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi menjaga pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development).

F. Infrastruktur Kota Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai

Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui pembangunan ruang, fasilitas umum, perumahan dan permukiman, transportasi, sumberdaya air, drainase, sistem pengelolaan limbah dan pengendalian polusi yang memenuhi prinsip - prinsip pembangunan yang

berkelanjutan…

Bagkumdang Page 139

berkelanjutan (sustainable development), dimana pembangunan ruang dan infrastruktur kota diarahkan untuk dapat mendukung pembangunan berbagai bidang/sektor dan keberlanjutan ekosistem kota.

Tabel.29 : Rencana Hirarki dan Fungsi Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Pematangsiantar

No. Hirarki Pusat

Kegiatan Lokasi Fungsi Arahan Kegiatan

1. Pusat

Pelayanan Kota (PPK)

Kel. Melayu, Kel. Dwikora,

Kel. Proklamasi,

Kel. Simalungun,

Kel. Baru, Kel.

Sukadame

• perdagangan dan jasa skala regional

• pelayanan kesehatan skala regional

• simpul transportasi regional

• perkantoran • perumahan

kepadatan tinggi

• Pusat perbelanjaan (pasar dan pertokoan)

• Pasar regional agro

• Jasa hotel dan wisata

• Bank, asuransi • Rumah Sakit • Kantor

pemerintahan kota dan swasta

• Lapangan Olah Raga

Bagkumdang Page 140

2.

Sub Pusat Pelayanan

Kota (SPPK) Tanjung Pinggir

sebagian Kelurahan Tanjung

Pinggir dan sebagian

Kelurahan Tambun Tonga

• pusat perdagangan skala kota,

• simpul transportasi regional

• pendidikan menengah

• pelayanan kesehatan

• perumahan kepadatan rendah - sedang

• Pasar • Rumah Sakit • Terminal

Angkutan Penumpang Tipe C

• Perdagangan retail

• SLTA/SMK

3.

Sub Pusat Pelayanan

Kota (SPPK) Gurila

sebagian Kelurahan

Gurila Kecamatan

Siantar Sitalasari

dan sebagian Kelurahan Tanjung Pinggir

• perdagangan dan jasa

• pendidikan menengah dan tinggi


• perumahan kepadatan rendah – sedang

• perkantoran

• Kantor pemerintahan

• Gedung serba guna

• Stadion olahraga

• SLTA/SMA • Perguruan

tinggi • Puskesmas

4.

Sub Pusat Pelayanan

Kota (SPPK) Perumahan

Tojay

Sebagian Keurahan

Gurila, sebagian

Kelurahan Bah Sorma

dan sebagian Kelurahan Bah Kapul

• Perumahan kepadatan rendah-sedang

• Pendidikan menengah dan tinggi

• perdagangan • Pelayanan

kesehatan skala kota

• Perguruan Tinggi

• SLTA/SMK • Rumah Sakit • Perumahan

Bagkumdang Page 141

5.

Sub Pusat Pelayanan

Kota (SPPK) Simpang

Dua

sebagian Kelurahan Nagahuta, sebagian Nagahuta

Timur, sebagian

Tong Marimbun

dan Simarimbun

• Perdagangan skala kota

• Perkantoran • Pendidikan

menengah dan tinggi

• Pelayanan kesehatan

• Perumahan kepadatan rendah-sedang


• pendidikan menengah dan tinggi


• perumahan kepadatan rendah - sedang

6.

Sub Pusat Pelayanan

Kota (SPPK) Megaland

Kelurahan Siopatsuhu


• perkantoran • pendidikan

menengah dan tinggi


• perumahan kepadatan sedang - tinggi

• Perdagangan grosir

• Perguruan Tinggi

• SLTA/SMK • Puskemas

7.

Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL) 1

Kelurahan Tambun Nabolon

• pendidikan dasar, perdagangan skala kelurahan, pelayanan kesehatan

• SD • Puskesmas

Pembantu

1. Tata Ruang

Sistem dan prosedur penataan ruang yang berlaku

normatif ternyata tidak mampu menghasilkan

Penataan ruang...

Bagkumdang Page 142

penataan ruang yang baik. Untuk itu diperlukan

reformasi sistem dan prosedur penataan ruang

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) merumuskan paradigma penataan ruang

sedemikian rupa sehingga rencana tata ruang bukan

sekedar gambar teknik yang disiapkan, tetapi

merupakan kesepakatan berdasarkan optimalisasi

antar kepentingan stakehoders; dan

(2) merumuskan institusi penataan ruang, seperti

organisasi, tatacara, dan sistem nilai, dalam

menyiapkan dan mengendalikan penataan ruang.

Kedua langkah tersebut akan mendorong

terwujudnya keserasian, kelestarian dan

optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan

potensi dan daya dukung wilayah dengan

mengembangkan struktur dan pola tata ruang

yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan

masing-masing fungsi. Khusus untuk penataan

ruang untuk pusat perdagangan dan jasa

dilakukan berdasarkan konsep aglomerasi

kegiatan, antara lain kawasan perdagangan

komoditi...

Bagkumdang Page 143

komoditi perkebunan, pertanian, pergudangan,

pusat perdagangan barang konsumsi, pusat jasa

hiburan, jasa pendidikan, dan lainnya. Konsep

tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan

para pelaku pasar tanpa mengabaikan aspek

keindahan serta kenyamanan kota.

Pada masa mendatang sejalan dengan laju

pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan

ekonomi, ruang yang tersedia semakin terbatas,

untuk itu perlu dilakukan optimalisasi

pemanfaatan ruang dan perluasan batas-batas

wilayah kota melalui kerja sama kewilayahan

dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Tabel.30 : Pembagian Luas Rencana Pola Ruang Kota Pematangsiantar

No. Satuan Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

A. KAWASAN LINDUNG 1.296,00 16,21 %

A.1 Kawasan Perlindungan Setempat

1. Kaw. Sempadan Sungai 933,00 11,67 %

2. Kaw. Sempadan Mata Air 75,36 0,94 %

A.2 Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Bagkumdang Page 144

1. Hutan Kota 376,00 4,70 %

2. Taman Kota 28,51 0,36%

3. Taman Lingkungan (RT, RW dan Kecamatan) 42,67 0,53 %

4. Taman Pemakaman Umum 83,61 1,05 %

5. Kaw. Jalur Hijau Jalan 42,30 0,53 %

6. Kaw. Sempadan Rel KA 14,90 0,19 %

7. Kaw. Olah Raga 4,10 0,05%

B. KAWASAN BUDIDAYA 6.701,00 83,8 %

B.1 Kaw. Perumahan 2.724,3 34,7 %

B.2 Kaw. Perdagangan dan Jasa 235,4 3,05%

B.3 Kaw. Perkantoran (Pemerintah dan Swasta) 84,94 1,06 %

B.4 Kaw. Peruntukan Industri 329,4 4,12 %

B.5 Kaw. Pertanian Pangan 1945 24,32 %

B.6 Kaw. Pertanian Hortikultura 730 9,12 %

B.7 Kaw. Pertanian Perkebunan 415 5,19 %

B.8 Kaw. Perikanan 5,00 0,06%

B.8 Kaw. Kesehatan 45,63 0,57 %

B.9 Ruang Terbuka Non Hijau 4,10 0,05%

B.10 Ruang Sektor Informal 4,42 0,06 %

Bagkumdang Page 145

B.11 Kaw. Pendidikan 123,54 1,54 %

B.12 Kaw. Pariwisata 5,97 0,07 %

B.13 Kaw. Fasilitas Umum 63,71 0,8%

B.15 Kaw. Khusus Militer 50,10 0,63%

Luas Total 7.997 100,00%

2. Fasilitas Umum

Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka selain mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat kota terutama pembangunan fasilitas umum juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan investor dan pengunjung yang melakukan wisata. Fasilitas umum sangat dibutuhkan mengingat peranannya dalam mendukung kegiatan masyarakat terutama kegiatan perekonomian makro, untuk itu pembangunan fasilitas umum diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat kota, investor, maupun pengunjung secara layak, indah, nyaman dan beradab, dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang telah ditetapkan.

3.Perumahan dan...

Bagkumdang Page 146

3. Perumahan dan Permukiman Pembangunan perumahan dan permukiman

diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan perumahan

dan lingkungan yang sehat, serta terpenuhinya

kebutuhan sarana dan prasarana permukiman, yang

dikembangkan dengan cara:

(1) pengembangan partisipasi publik dalam

peningkatan kualitas perumahan dan sarana-

prasarana permukiman,

(2) pengembangan perumahan yang berkelanjutan,

layak huni, harga yang terjangkau, dan didukung

oleh sarana prasarana permukiman yang layak

dan berkualitas serta dikelola secara profesional,

mandiri dan efisien, dan

(3) pengembangan perumahan dan sarana-prasarana

permukiman yang memperhatikan fungsi dan

keseimbangan lingkungan hidup.

Tabel 43...

Bagkumdang Page 147

(2) Transportasi

Pembangunan sistem jaringan transportasi diarahkan bagi terwujudnya sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan fungsi jalan, dengan penjelasan sebagai berikut:

I.Meningkatkan...

No Kecamatan Luas/Tipe Rumah (m2) Unit Luas (m2) Unit Luas (m2) Unit Luas (m2) Unit Luas (m2)

1 Siantar Marihat 1.020.150 1.072.800 1.239.150 1.303.350 Rumah Renggang 600 425 255.000 447 268.200 516 309.600 543 325.800 Rumah Menengah 300 1.275 382.500 1.341 402.300 1.549 464.700 1.629 488.700 Rumah Padat 150 2.551 382.650 2.682 402.300 3.099 464.850 3.259 488.850

2 Siantar Marimbun 653.550 687.150 924.000 970.950 Rumah Renggang 600 272 163.200 286 171.600 385 231.000 404 242.400 Rumah Menengah 300 817 245.100 859 257.700 1.155 346.500 1.214 364.200 Rumah Padat 150 1.635 245.250 1.719 257.850 2.310 346.500 2.429 364.350

3 Siantar Selatan 1.154.550 1.213.350 1.342.950 1.412.400 Rumah Renggang 600 481 288.600 505 303.000 559 335.400 588 352.800 Rumah Menengah 300 1.443 432.900 1.517 455.100 1.679 503.700 1.766 529.800 Rumah Padat 150 2.887 433.050 3.035 455.250 3.359 503.850 3.532 529.800

4 Siantar Barat 2.689.200 2.827.950 2.706.000 2.845.350 Rumah Renggang 600 1.120 672.000 1.178 706.800 1.127 676.200 1.185 711.000 Rumah Menengah 300 3.362 1.008.600 3.535 1.060.500 3.383 1.014.900 3.557 1.067.100 Rumah Padat 150 6.724 1.008.600 7.071 1.060.650 6.766 1.014.900 7.115 1.067.250

5 Siantar Utara 2.865.600 3.013.200 2.834.400 2.979.750 Rumah Renggang 600 1.194 716.400 1.255 753.000 1.181 708.600 1.241 744.600 Rumah Menengah 300 3.582 1.074.600 3.767 1.130.100 3.543 1.062.900 3.725 1.117.500 Rumah Padat 150 7.164 1.074.600 7.534 1.130.100 7.086 1.062.900 7.451 1.117.650

6 Siantar Timur 2.436.600 2.562.000 2.470.950 2.598.150 Rumah Renggang 600 1.015 609.000 1.067 640.200 1.029 617.400 1.082 649.200 Rumah Menengah 300 3.046 913.800 3.203 960.900 3.089 926.700 3.248 974.400 Rumah Padat 150 6.092 913.800 6.406 960.900 6.179 926.850 6.497 974.550

7 Siantar Martoba 1.443.600 1.518.000 1.819.350 1.912.950 Rumah Renggang 600 601 360.600 632 379.200 758 454.800 797 478.200 Rumah Menengah 300 1.805 541.500 1.898 569.400 2.274 682.200 2.391 717.300 Rumah Padat 150 3.610 541.500 3.796 569.400 4.549 682.350 4.783 717.450

8 Siantar Sitalasari 1.173.600 1.233.750 1.519.950 1.598.550 Rumah Renggang 600 489 293.400 514 308.400 633 379.800 666 399.600 Rumah Menengah 300 1.467 440.100 1.542 462.600 1.900 570.000 1.998 599.400 Rumah Padat 150 2.934 440.100 3.085 462.750 3.801 570.150 3.997 599.550 KOTA 13.436.850 14.128.200 14.856.750 15.621.450 Rumah Renggang 600 5.597 3.358.200 5.884 3.530.400 6.188 3.712.800 6.506 3.903.600 Rumah Menengah 300 16.797 5.039.100 17.662 5.298.600 18.572 5.571.600 19.528 5.858.400 Rumah Padat 150 33.597 5.039.550 35.328 5.299.200 37.149 5.572.350 39.063 5.859.450

Tabel 4.3

KEBUTUAN PERUMAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR

2016 2021 2026 2031

Bagkumdang Page 148

I. Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penyediaan jasa transportasi yang menunjang dan menggerakkan interaksi ekonomi masyarakat, secara terpadu, tertib, lancar, dan efisien.

1) Meningkatkan keandalan dan kemampuan angkutan umum dengan:

a) Melaksanakan peningkatan manajeman (perencanaan, dan operasi),

b) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal (rapid mass transport) di perkotaan yang padat, terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayah.

2) Pengaturan Angkutan Barang melalui :

a) Penetapan jaringan lintas,

b) Perumusan manajemen lalu lintas dan bongkar muat angkutan barang.

3) Peningkatan kelancaran lalu lintas melalui upaya optimalisasi penggunaan ruang jalan dan kapasitas ruas-ruas jalan yang ada melalui :

a) Peningkatan kapasitas persimpangan,

b) Peningkatan kapasitas ruas jalan,

c) Peningkatan kapasitas jaringan jalan,

d) Pengadaan jalur dan jalan khusus bus kota,

e) Perbaikan/pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala.

4)Melakukan...

Bagkumdang Page 149

4) Melakukan pengendalian lalu lintas kendaraan melalui :

a) Pengendalian dan pengawasan lalu lintas,

b) Pajak/distribusi penggunaan jalan,

c) Kebijakan parkir (aturan tentang garasi penyimpanan kendaraan, standar fasilitas parkir dan peraturan perparkiran),

d) Pengaturan jam kerja yang berbeda.

5) Meningkatkan keterpaduan antar pembangunan kawasan dan gedung dengan transportasi melalui :

a) Penyusunan rencana induk transportasi dan jaringan trayek angkutan umum yang terpadu serta menunjang perwujudan rencana tata ruang urban dan sub urban,

b) Melakukan analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan kawasan dan gedung baru,

c) Pembangunan jaringan jalan baru,

d) Pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road),

II. Menunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan penyediaan akses untuk segenap lapisan masyarakat dalam mencapai pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan (sentral business district) melalui :

1) Pengaturan dan pengadaan fasilitas pejalan kaki,

2) Pengaturan dan pengadaan fasilitas pengguna kendaraan tidak bermotor,

3)Pengaturan...

Bagkumdang Page 150

3) Pengaturan dan pengadaan fasilitas untuk orang tua dan orang cacat,

4) Penetapan jaringan jalan (arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder) yang diselesaikan dengan konfigurasi jaringan jalan yang ditentukan.

III. Memelihara dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui penyediaan sarana dan prasaran transportasi yang berwawasan lingkungan dan mendukung kebijakan energi nasional.

1) Meningkatkan keselamatan berlalu lintas melalui :

a) Penyediaan marka dan rambu-rambu jalan yang mudah dimengerti,

b) Melaksanakan kampanye dan pendidikan berlalu lintas,

c) Peningkatan ketertiban pengemudi dan pejalan kaki,

d) Peraturan tentang sekolah mengemudi,

e) Pengaturan tentang batas kendaraan bermotor.

2) Pengaturan kelaikan kendaraan melalui :

a) Standar kendaraan (termasuk emisi gas buang)

b) Sistem registrasi kendaraan,

c) Sistem pengujian kendaraan bermotor.

3) Memelihara estetika kota.

4)Konservasi dan...

Bagkumdang Page 151

4) Konservasi dan diversifikasi energi.

IV. Memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan kebutuhan penyedia jasa dan pembangunan prasarana transportasi, terutama melalui penggalangan potensi masyarakat dan menciptakan iklim yang mendorong dan merangsang peran serta sektor swasta melalui :

1) Pembinaan sumber penerimaan dari masyarakat berupa tarif parkir, retribusi penggunaan jalan, dan retribusi penggunaan terminal.

2) Kerjasama dengan pihak swasta (public private partnership)

V. Memantapkan kerangka kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antar instansi dan kualitas aparat pemerintah, dalam rangka memantapkan manajemen pembangunan transportasi dan mewujudkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

1) Memantapkan kerangka kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antar instansi melalui :

a) Tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah,

b) Lebaga keuangan khusus di bawah pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelolan sumber-sumber penerimaan dari masyarakat untuk pembiayaan sarana dan prasaran transportasi,

c)keterlibatan...

Bagkumdang Page 152

c) Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan jaringan kereta api.

2) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, operator dan pengguna jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi

VI. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui: (a) penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi kota, diantaranya melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan Kota (RUJTJK) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi lokal (kota) dan antar daerah sesuai dengan rencana kelas jalan; dan (b) peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah dengan mangadaptasikan sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ kota.

VII. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (a) penataan sistem jaringan dan terminal; (b) manajemen lalu lintas; (c) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (d) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (e) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (f) kerjasama antarlembaga pemerintah baik dengan instansi yang terkait dengan lalu lintas maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

VIII.Rencana...

Bagkumdang Page 153

VIII. Rencana Jalan Menurut Fungsi

Berdasarkan fungsi suatu jalan yang dilihat dari tingkat hubungan antar pusat pelayanan penduduk, prospek pengembangan dan tingkat kemudahannya terdapat tiga kategori jalan yang antara lain sebagai berikut:

a. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Dimensi jaringan jalan arteri direncanakan sbb: Rumaja = 18 M, Rumija = 23 M, Ruwasja = 30 M (Gambar 3.2).

b. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Dimensi jaringan jalan kolektor direncanakan sbb: Rumaja = 9 M, Rumija = 14 M, Ruwasja = 18 M (Gambar 3.2).

c. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Dimensi jaringan jalan lokal direncanakan sbb: Rumaja = 5 M, Rumija = 10 M, Ruwasja = 14 M

Berdasarkan katagori fungsi jalan tersebut di atas, maka bagi wilayah perencanaan dapat ditentukan memiliki fungsi jalan sebagai berikut:

1.a. Jalan Arteri primer, meliputi:

ruas jalan...

Bagkumdang Page 154

• ruas jalan Medan-Batas Kabupaten Simalungun

• ruas jalan Parapat Simpang Dua-batas Kabupaten Simalungun

1.b.Jalan Kolektor primer, meliputi:

• ruas jalan Saribudolok Simpang Dua - batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor 1

• ruas jalan Melanton Siregar-batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor 2

• ruas jalan Bombongan-batas Kab. Simalungun sebagai Kolektor 2

• ruas jalan Sidamanik-batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor 3

2.a. Jalan arteri sekunder, meliputi:

• ruas jalan Sisingamangaraja;

• ruas jalan Merdeka;

• ruas jalan Sutomo;

• ruas jalan Sudirman;

• ruas jalan Gereja;

• ruas jalan DI Panjaitan

2.b. Jalan Kolektor sekunder, meliputi:

• ruas jalan Seram

• ruas jalan Rajimin Purba

ruas jalan...

Bagkumdang Page 155

• ruas jalan Dahlia

• ruas jalan Kartini

• ruas jalan Sudirman

• ruas jalan Merdeka Lapangan Merdeka

• ruas jalan DR. Sutomo Lapangan Merdeka

• ruas jalan Ade Irma Suryani

• ruas jalan Pendidikan

• ruas jalan Patuan Anggi

• ruas jalan HOS Cokroaminoto,

• ruas jalan Sibolga

• ruas jalan Numuronda

• ruas jalan Pendeta J Sihombing

• ruas jalan Rakuta Sembiring

• ruas jalan AMD 1981

J. Sosial Budaya Arah pembangunan sosial budaya diwujudkan

melalui pembangunan karakter kota yang berbudaya, pembangunan jati diri warga kota, pembangunan nilai religi dan kesejarahan kota, peningkatan kualitas setting kebudayan.

1. Karakter kota yang berbudaya akan diarahkan pada terwujudnya daya tarik dan keunikan kota melalui keberagaman dan tingginya kualitas pembangunan budaya lokal untuk mendukung pemasaran kota

sehingga mampu...

Bagkumdang Page 156

sehingga mampu bersaing di tingkat global. Upaya pembangunan karakter kota ditempuh dengan cara (a) penggalian dan pengembangan karakter bentang pandang budaya (cultural landscape) secara berkelanjutan; (b) pengembangan mekanisme kelembagaan untuk menyerap apresiasi dan aksi (unjuk) budaya secara berkelanjutan; dan (c) revitalisasi, re-edukasi dan reaktualisasi tata nilai tradisi kota.

2. Jati Diri Warga Kota diarahkan untuk membangun kepedulian (sharing community), menghargai perbedaan, beretos kerja tinggi, cerdas, inovatif, beretika, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melupakan norma agama dan budaya yang berlaku. Jati diri warga kota dibangun dengan cara (a) peningkatan pemahaman dan kapasitas warga kota terhadap kekayaan budaya kota; (b) penyelenggaraan pembelajaran budi pekerti di berbagai jenis dan jenjang pendidikan; dan (c) pengembangan dan penerapan model-model keteladanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Nilai Religi Dan Kesejarahan Kota dibangun dengan cara (a) pendayagunaan warisan kearifan budaya dan bangunan bersejarah; (b) peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama; (c) peningkatan pemahaman warga kota terhadap nilai pluralisme.

4.Pengembangan...

Bagkumdang Page 157

4. Pengembangan Budaya. Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kota Pematangsiantar menguasai iptek serta mampu berjaya diera persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, dengan pengarahan budaya konsumtif ke budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.

K. Keamanan dan Ketertiban.

Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui terwujudnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila, komitmen yang kuat dalam menghormati sistem hukum dan terciptanya budaya multikultur masyarakat kota yang legaliter.

a. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan

hak, kewajiban...

Bagkumdang Page 158

hak, kewajiban, dan etika yang dilaksanakan melalui : (a) penyelenggaraan dan penyediaan instrumen dan media pembelajaran yang antara lain dengan peningkatan kualitas perpustakaan kota; dan (b) pelembagaan sistem pembelajaran kepedulian terhadap kota secara berkelanjutan.

b. Arah Pembangunan Penegakan Hukum diwujudkan melalui pembaharuan peraturan daerah, penegakan peraturan daerah secara konsisten, pengembangan kode etik hukum daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi dan secara terus menerus ditingkatkan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional, yang kelak menimbulkan kesadaran setiap anggota masyarakat dalam menjalankan setiap hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan

dan kebenaran…

Bagkumdang Page 159

dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan, dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial, sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

II. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

A. RPJMD ke-1 (2005 s/d 2010) 1. Menghadirkan pemerintahan kota yang

profesional dan merakyat dan dunia usaha yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan prinsip good governance.

2. Membangun dan mengembangkan Kota Pematangsiantar sebagai pusat informasi dan pintu gerbang pariwisata daerah kabupaten dan kota sekitarnya.

3. Mempertahankan dan melestarikan keragaman agama dan budaya kota yang menampilkan orchestra keragaman agama dan budaya.

4. Mengembalikan kehormatan Kota Pematangsiantar sebagai kota pendidikan bagi daerah kota dan kabupaten sekitarnya.

5. Mengembangkan dan membangun Kota Pematangsiantar sebagai kota agropolitan.

6. Membangun dan mengembangkan Kota Pematangsiantar sebagai pusat perdagangan dan distribusi regional.

7.Menghadirkan…

Bagkumdang Page 160

7. Menghadirkan kawasan pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.

9. Mengembangkan dan menyesuaikan tata ruang kota yang mendukung pencapaian misi lainnya.

Target Pembangunan Daerah 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui

penataan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur

2. Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan sektor perdagangan dan jasa sebagai leading sektor melalui pengelolaan /penataan pusat kota dan mengembangkan potensi daerah pinggiran kota yang dikelola untuk kemakmuran rakyat

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4. Pemantapan pelayanan birokrasi, demokrasi dan stabilitas daerah

5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya daerah serta mendorong tumbuh kembangnya investasi di daerah.

B. RPJMD ke-2 (2010 s/d 2015) 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

4. Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi.

5.Meningkatkan…

Bagkumdang Page 161

5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

6. Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional.

7. Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Pro Rakyat

Target Pembangunan Daerah 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata

pemerintahan yang baik melalui penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, meningkatkan kualitas sdm aparatus serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif.

2. Meningkatkan aksessibilitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana /prasarana pendidikan.

3. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sarana /prasarana pelayanan kesehatan

4. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin.

5. Menjaga ketersediaan pangan melalui intensifikasi dan optimalisasi sumber pangan, menjaga stabilitas distribusi bahan pangan dan mendorong peningkatan teknologi pengolahan pangan.

6.Meningkatkan…

Bagkumdang Page 162

6. Meningkatkan kapasitas dan aksessibilitas insfrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, pengairan, transportasi, perumahan dan permukiman.

7. Mensinkronisasikan rencana tata ruang wilayah melalui penataan pola ruang, struktur ruang dan pengembangan kawasan perkotaan.

8. Mendorong pergerakan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pelaku ekonomi umkm dan koperasi dan peningkatan investasi.

9. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan baik dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat maupun pihak swasta melalui pembuatan nota kesepakatan, pertukaran informasi dan koordinasi.

10. Mengembangkan potensi pariwisata melalui promosi dan ekplorasi potensi pariwisata, merangsang pertumbuhan investasi pariwisata, membangun objek wisata baru dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung pariwisata.

C. RPJMD ke-3 (2015-2020) 1. Peningkatan Lanjut Kualitas Pelayanan Dasar

bagi masyarakat

2. Peningkatan daya saing dengan penguatan lembaga ekonomi masyarakat, koperasi dan system pendukung lainnya

3.Pengembangan…

Bagkumdang Page 163

3. Pengembangan lanjut kompetensi SDM

4. Pengembangan daya saing Regional Sektor Unggulan

5. Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur menuju Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul.

Target Pembangunan Daerah 1. Menuju Kualitas Pelayanan dasar masyarakat

yang lebih baik

2. Berkembangnya daya saing Regional produk dan jasa unggulan

3. Kesiapan SDM dan infrastruktur menuju era Perdagangan dan Jasa

D. RPJMD ke-4 (2020-2025) 1. Kualitas Pelayanan Dasar masyarakat yang

mantap

2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM

3. Pengembangan daya saing Regional dan Internasional Sektor Unggulan

4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut Infrastruktur sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul dan berdaya saing.

Target Pembangunan Daerah 1. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap

kualitas pelayanan dasar

2. Kesiapan SDM dan infrastruktur memasuki era kemajuan teknis dan professional

BAB V…

Bagkumdang Page 164

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;

2. Walikota Pematangsiantar berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025 ke dalam RPJM Daerah Kota Pematangsiantar yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;

3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Pematangsiantar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar, Walikota Pematangsiantar, Sekretariat Daerah, dinas, badan, kantor, dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kota Pematangsiantar beserta masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin

konsistensi...

Bagkumdang Page 165

konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kota Pematangsiantar 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematangsiantar, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Pematangsiantar, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kota Pematangsiantar, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Pematangsiantar. 1. Kaidah Kesertaan

Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci, sedangkan pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif. Kedua proses dilakukan secara memadai dalam siklus yang progresif. Hal tersebut dimaksudkan bahwa hasil evaluasi dan pengalaman selama pelaksanaan kemudian digunakan untuk merencanakan program berikutnya secara berkesinambungan.

2. Kaidah Kelayakan Pelaksanaan agenda kegiatan pembangunan juga perlu mengikuti kaidah kelayakan yang meliputi kecukupan lingkup, keserentakan dan volume.

2.1. Kecukupan Lingkup (adequacy of scope) Kegiatan pembangunan pada prinsipnya dilaksanakan secara inovatif untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Dasar dari kapasitas inovatif sesungguhnya adalah ketika terjadi hubungan khusus para pemangku kepentingan sehingga tercipta nilai tambah. Oleh karena itu, lingkup kegiatan harus menjamin agar terjadi interaksi yang menghasilkan nilai (value) atau manfaat. Dengan kata lain, himpunan pilihan kegiatan perlu menyentuh aspek

pasokan/masukan…

Bagkumdang Page 166

pasokan/masukan (supply), permintaan/kebutuhan (demand) dan hubungan khusus (linkage). Masing-masing aspek tersebut perlu ditumbuhkan dengan upaya khusus dan tidak selalu terjadi dengan sendirinya secara otomatis.

2.2. Keserentakan Waktu Agenda prioritas yang memiliki kecukupan lingkup memadai perlu dilakukan secara serentak, agar terjaga momentum yang cukup di antara elemen kegiatan sehingga terjadi linkage di antara partisipan kegiatan atau pemangku kepentingan. Kematangan capaian elemen kegiatan perlu dijaga agar berada pada kurun waktu yang bersamaan dengan kematangan capaian elemen kegiatan yang lainnya, agar keterhubungan antar capaian dapat terjadi. Setiap rangkaian kegiatan, daya tahan kematangan ini dapat berbeda, sehingga diperlukan perencanaan yang mempertimbangkan kurun waktu keserentakan ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada kegiatan yang relatif lebih kompleks, kurun waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama daripada kegiatan yang sederhana.

2.3. Kecukupan Volume Walaupun memenuhi kecukupan lingkup dan dilakukan secara serentak, dampak kegiatan tidak signifikan ketika volume kegiatan tidak memadai. Sejumlah volume kegiatan (intensitas dan partisipan) perlu dicapai untuk menjamin bahwa prakarsa akan menimbulkan mekanisme penciptaan nilai secara berkelanjutan. Segenap agenda tindak tetap dilaksanakan dengan memenuhi kaidah kesertaaan, dengan melakukan proses perencanaan secara

partisipatif…

Bagkumdang Page 167

partisipatif dan kemudian melaksanakan kegiatan secara kolaboratif, karena kita tidak mungkin dapat melakukan kegiatan pembangunan secara sendiri. Kaidah pelaksanaan di atas menjadi penting untuk diperhatikan karena banyak kegagalan masa lalu berawal dari tidak terpenuhinya kaidah-kaidah tersebut.

3. Kaidah Awal Kegiatan Dalam perencanaan partisipatif, ditetapkan sejumlah agenda sebagai program prioritas daerah. Strategi pencapaian tujuan juga ditetapkan dengan mengacu pada sumberdaya yang tersedia. Strategi yang dipilih perlu dimulai dengan dua agenda pokok yang merupakan dasar bagi pelaksanaan agenda selanjutnya. Agenda tersebut adalah penguatan basis data dan pembangunan kapasitas (capacity building) personel pemrakarsa.

3.1. Penguatan Basis Data. Capaian pembangunan perlu dipantau dengan indikator yang terukur. Untuk itu basis data merupakan hal penting yang perlu ditetapkan dan diketahui sebagai dasar untuk mengukur kemajuan dan tujuan kegiatan. Data yang biasanya sudah tersedia seringkali belum cukup untuk dapat digunakan sebagai landasan dan masih sangat perlu untuk memunculkan data yang lebih bersifat inovatif. Oleh karenanya, alat ukur, unit kerja serta mekanisme pemutakhiran harus mulai dibangun pada tahap ini. Sistem pendataan yang sudah ada harus direvitalisasi.

3.2. Pembangunan Kapasitas Pemrakarsa. Pemahaman akan konsep beserta dengan prinsip-

prinsip pelaksanaan…

Bagkumdang Page 168

prinsip pelaksanaan kegiatan merupakan prasyarat bagi prakarsa yang berhasil. Untuk itu, pengetahuan dan ketrampilan yang biasanya dipunyai oleh penggagas, perlu ditularkan kepada segenap pemrakarsa lainnya. Tahap ini menjadi sangat penting, karena sepanjang rentang kegiatan, akan selalu dilakukan difusi pemahaman yang terus-menerus kepada segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan prakarsa.

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan

pembangunan Kota Pematangsiantar 20 tahun ke depan.

Implementasi RPJPD dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat tergantung pada komitmen dan peran serta aktif stakeholders pembangunan Kota Pematangsiantar guna menjamin terwujudnya visi dan misi Kota Pematangsiantar yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya Pemerintah kota wajib menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pencapaian visi...

Bagkumdang Page 169

pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025 ini.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait —seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah– dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Akuntabilitas atau accountability adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggunggugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggung-gugatkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundangan-undangan yang jelas, tegas, diketahui public di satu pihak, serta upaya

penegakan...

Bagkumdang Page 170

penegakan hukum yang efektif , konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya, dan dunia internasional.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pedoman Transisi. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan

daerah dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka panjang perlu disusun Pedoman Transisi sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan berikutnya.

Pedoman transisi…

Bagkumdang Page 171

Pedoman Transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025, dan RPJPD pada masa transisi tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kota Pematangsiantar periode berikutnya.

Pedoman Transisi dimaksud disusun pada awal tahun terakhir periode RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025, yang substansinya terdiri dari program-program penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun berikutnya.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN …...38. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018; 39.

Documents