Home >Documents >LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N B A N D U N G filelembaran daerah k a b u p a t e n b a n d u n g...

LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N B A N D U N G filelembaran daerah k a b u p a t e n b a n d u n g...

Date post:05-Aug-2019
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • LEMBARAN DAERAHK A B U P A T E N B A N D U N G

    NOMOR 20 TAHUN 2007

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

    NOMOR 20 TAHUN 2007

    TENTANG

    PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAHKABUPATEN BANDUNG

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI BANDUNG,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitaspelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahanperlu dilakukan upaya penataan sistem danmekanisme kinerja dan pelayanan tugas organisasiDinas Daerah;

    b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,tentang Organisasi Perangkat Daerah, makaketentuan Peraturan Daerah Kabupaten BandungNomor 12 Tahun 2006, tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi DinasDaerah Kabupaten Bandung, perlu dilakukanperubahan;

    Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

    http://www.pdfdesk.com
  • Adi.dok.hukum/2007 2

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanPembentukan Organisasi Dinas Daerah denganPeraturan Daerah.

    Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentangPemerintahan Daerah Kabupaten dalam LingkunganJawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

    2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentangPokok pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),sebagaimana telah diubah dengan Undang undangNomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3893);

    3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

    5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentangPembentukan Peraturan Perundang undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);

    6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

    Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

    http://www.pdfdesk.com
  • Adi.dok.hukum/2007 3

    7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000,tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 196, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

    Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

    http://www.pdfdesk.com
  • Adi.dok.hukum/2007 4

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun2006, tentang Bentuk bentuk Produk HukumDaerah;

    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah;

    15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah;

    16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasidalam Penyelenggaraan Pemerintahan di KabupatenBandung (Lembaran Daerah Kabupaten BandungTahun 2004 Nomor 29 Seri D);

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun2006 Nomor 5 Seri D);

    18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17Tahun 2007, tentang Urusan PemerintahanKabupaten Bandung (Lembaran Daerah KabupatenBandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri -).

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

    dan

    BUPATI BANDUNG

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANGPEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATENBANDUNG.

    Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

    http://www.pdfdesk.com
  • Adi.dok.hukum/2007 5

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

    2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang DasarNegara Repubik Indonesia Tahun 1945;

    3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah;

    4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;

    5. Bupati adalah Bupati Bandung;

    6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnyadisebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah;

    7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang undangan;

    8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia;

    9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehpemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

    Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

    http://www.pdfdesk.com
  • Adi.dok.hukum/2007 6

    10. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur StafPemerintah Daerah;

    11. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah SekretarisDaerah Kabupaten Bandung;

    12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;

    13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

    14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalahpelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknispenunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapaKecamatan;

    15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki olehseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilandan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasjabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapatmelaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;

    16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebutJabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipildalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnyadidasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secaramandiri.

    BAB II

    DINAS DAERAH

    Bagian Pertama

    Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

    Paragraf 1

    Pembentukan

    Pasal 2

    Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

    (1) Dinas Daerah, terdiri dari :

    Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

    http://www.pdfdesk.com
  • Adi.dok.hukum/2007 7

    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

    b. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

    c. Dinas Kesehatan;

    d. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil;

    e. Dinas Tenaga Kerja;

    f. Dinas Perhubungan;

    g. Dinas Bina Marga;

    h. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

    i. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan;

    j. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

    k. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

    l. Dinas Peternakan dan Perikanan;

    m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

    (2) Pada Dinas Daerah dibentuk UPTD, yang terdiri dari :

    a. UPTD TK dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;

    b. UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, denganwilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3UPTD;

    c. UPTD SMU dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, denganjumlah 3 UPTD;

    d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan, berada pada wila

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended