Lembar Tanggapan Draft 3 Pedoman Prinsip dan Kriteria · PDF fileBila kebun sawit telah ada dengan sendirinya yang dibicarakan adalah legalitas. ... tersedia rekaman peta lahan yang

Lembar Tanggapan Draft 3 Pedoman Prinsip dan Kriteria RSPO bagi Petani Sawit Indonesia Jakarta, Hotel Ibis Tamarin, 12 November 2007

Halaman 1 dari 22 Pokja Petani (RSPO/STF Indonesia) 1

Mengikuti mekanisme pembahasan seperti INA-NIWG (Indonesia National Interpretation Working Group). Sebutkan nama, langsung ke usulan. Ketua sidang berwenang untuk memutuskan pertimbangan masukan. Setelah selesai, kita kembali melihat masukan yang sudah dibuat. Break sampai 10.45.

8 prinsip, 39 kriteria dan 112 indikator

No. Pemberi tanggapan Prinsip

dan Kriteria

Tanggapan

1 Putu Maharta, TUV Nord Indonesia 1.1

• Standar biasanya menggunakan kata ‘harus’ (shall). • Jika ada indikator major berarti harus ada indikator minor; • kepentingan parpihak harus mengacu pada peraturan yang berlaku

2 Azhar, Petani Plasma, SA 1.1 Pencatatan, kapan? Berapa lama masa simpan. Perlu penjelasan

dibunyikan di panduan panduan akan mengatur 3 Zulkifli

1.1 Pengadaan informasi dan pencatatan. Apakah bisa diwakili oleh petani langsung atau KUD? Sebaiknya dilakukan oleh lembaga atau mitra untuk mempermudah

4 Putu Maharta, TUV Nord Indonesia 1.1 Definisi panduan: mengarahkan petani dan mengarahkan pemeriksa

Definisi panduan sudah dijelaskan 5 Komarudin, KDA

Jambi 1.1 Isu lingkungan, sosial dan hukum sebaik yang terkait langsung dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk menghindari terlalu luas pemaknaannya. Akan disiapkan daftar-periksa (check-list)

6 Nurbuat, Petani dari Jambi

1.2 Major

Swadaya, sebaiknya tidak hanya SKT tetapi juga bibit yang bersertifikat Kriteria bibit bersertifikat dibahas dalam kriteria lain

7 Putu Maharta, TUV Nord Indonesia

1.2 Major

Kriteria: perusahaan berupa PT. Sebaiknya perusahaan diganti organisasi Kriteria tidak dapat dirubah

8 Asmar, SPKS Kaltim 1.2 Major

Bibit harus bersertifikat. Seringkali karyawan perusahaan yang melakukan pembibitan diklaim bibit yang legal. Bibit yang legal bersertifikat mahal, kendala bagi petani/masyarakat dalam menanam sawit. Kriteria bibit Deleted:



bersertifikat dibahas dalam kriteria lain Pak Asril ada kriteria lainnya ttg kualitas bibit

9 Azhar 1.2

Major

Usulan terhadap panduan. Tidak ada sengketa. Siapa yang berhak menyatakan masih bersengketa supaya tidak bermasalah dikemudian hari. Dijelaskan dalam panduan tentang pihak yang berhak menyatakan tidak ada sengketa adalah pemerintah dan tokoh adat setempat.

10 Wiwin, WWF 1.2

Major

Kerjasama dan terbuka bagi parapihak dalam perkebunan atas keterbukaan informasi Dimasukan dalam panduan ‘supaya perusahaan proaktif menyediakan dan memberikan bila ada permintaan dari petani’

11 Rifmayadi, SPKS Riau

1.2 Major

Lahan tidak ada masalah. Petani kurang modal. Mohon perhatian Tanggapan pak Asril Pemerintah punya program revitalisasi perkebunan Djoko: revitalisasi perkebunan skema ‘rencana pemerintah perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi’ instansi terkait ditingkat kabupaten adalah disbun didukung oleh lembaga perbankan setempat dan koperasi sebagai avalis. Bantuan keuangan dari pemerintah menanggung selisih bunga dan bantuan keuangan diberikan sampai ‘buah pasir’. Asmar: Apakah boleh petani mengelola langsung melalui kelembagaan petani? Djoko: Boleh diajukan dan dikelola oleh koperasi. Tidak diberikan dan dikelola langsung oleh perorangan atau individu petani secara langsung. Program revitalisasi dimulai tahun 2006. Sunarto: program revitalisasi perkebunan hanya untuk pengembangan perkebunan rakyat saja.

12 Kasriwandi, Jambi

1.2 Minor

Petani swadaya tidak terdokumentasi dengan baik. Catatan: harus mempunyai kelembagaan sangat sulit. Ada kelembagaan tetapi tidak berfungsi dengan baik. Kemampuan petani untuk menganalisis (kajian sendiri) dampak lingkungan terbatas. Apa saja dampak lingkungan yang perlu diperhatikan bagi petani selain ‘larangan membuka lahan dengan membakar’

Deleted:

Deleted:



Tanggapan pak Asril: Kelembagaan petani harus diperkuat/jika belum ada harus ada pihak yang mendukung pembentukan kelembagaan petani, mungkin NGO. WWF akan membuat ‘Daftar Periksa’ analisis/dampak (check-list) lingkungan. Penggalakan kelembagaan petani harus lebih ditingkatkan kedepan.

13 Komarudin, KDA Jambi

1.2

Kelembagaan sebaiknya. Disbun dan petugas lapangan, membantu petani swadaya mencatat masalah yang perlu diinformasikan kepada parapihak termasuk RSPO; Asngaidi: KUD hanya menangani produksi buah bukan untuk menangani persoalan petani sesuai dengan keinginan petani. KUD lebih cenderung membela perusahaan, misalnya kebun belum layak konversi dipaksakan untuk dibagikan kepada petani. Asril: kedepan kelembagaan petani harus aktif. Peran kelembagaan harus ditingkatkan keaktifannya; dengan kriteria ini (RSPO) diharapkan kelembagaan segera menyesuaikan diri. Galih: APKASINDO dibentuk oleh petani sawit, difasilitasi oleh pak Asmar, telah terbentuk DPD disetiap provinsi. Petani dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan APKASINDO. Asgaidi: Icin: 13 tim dibentuk diperkebunan untuk penentuan harga buah dan potongan Rp. 5. APKASINDO tidak mewakili petani sehingga tidak benar-benar mewakili aspirasi petani. Kami mencoba melakukan pengorganisian melalui SPKS.

14 Mukti, Deptan

1.2

Surat Keterangan Kepemilikan, tanah adat dimasukan di minor tentang status tanah adat. Legalitas, ditambahkan soal tanah adat/ulayat, dan lingkungan Dugau: tanah adat tidak memiliki surat menyurat; tanah adat merupakan kepemilikan umum oleh masyarakat adat dalam wilayah tersebut; bukti-bukti batas wilayah adat berupa tanda-tanda alam, pohon dan sejenis. Galih: tanah adat tidak bisa disertifikat. Dalam pengajuan ke bank

Deleted:



diperlukan sertifikat. Icin: di Kalbar tanah adat sering juga disebut ‘tanah ratus’. Tidak bisa disertifikatkan atas nama individu atau perorangan. Purwo: bicara tanah adat berarti sebelum adanya kebun sawit. Bila kebun sawit telah ada dengan sendirinya yang dibicarakan adalah legalitas.

tanah adat sudah masuk dalam indikator minor; Asril: dibahaskan dalam panduan. Tidak dijadikan indikator sehingga tidak membebani petani swadaya. INDIKATOR MINOR DIMASUKAN ATAU DIJADIKAN PANDUAN Desi: perusahaan inti menerima buah dari petani swadaya; menjadi kendala karena mungkin petani swadaya belum siap untuk sertifikasi sementara perusahaan pembeli tidak bisa mendapatkan sertifikasi.

15 Maman Sutriatman, petani Swadaya Jambi

1.2

Asal-usul tanah harus jelas. Kelembagaan petani; harus ada bimbingan dari dinas koperasi dalam membantu perencanaan perkebunan berkerjasama dengan masyarakat setempat/petani Tanggapan pak Nogoseno:

• Kemitraan: skema pir-trans, inti-plasma; apakah kelembagaan petani perlu punya apakah ASPEKPIR, APKASINDO, Koperasi atau kelembagaan/kelompok petani? Bagaimana menurut petani? Kelembagaan ini apa?

Pak Kasriwandi, Jambi. Sebaiknya Koperasi/KUD Dayat, Jambi: kelembagaan petani tidak signifikan perannya bagi petani, lembaga hanya sebagai perantara kemitraan antara petani dan perusahaan. Akses tidak merata bagi petani.

• swadaya Nogo: perlu penjelasan soal sertifikasi, masih ada tenggang waktu dan petani perlu dipersiapkan soal soal sertifikasi. Tidak langsung implementasi Saran diterima: Purwo: komentar dan saran serta tanggapan pokja sebaiknya tercatat.

16 Edi, SMART 2.1 Panduan: skema kerjasama, isi perjanjian kerjasama atau perjanjian kredit



Major supaya lebih jelas; Asngaidi: perincian jumlah akad kredit tujuan dan kegunaannya untuk apa? Petani dilapangan tidak tau. Sebelum akad kredit ditanda-tangani petani harus tau perincian akad kredit. Dugau: plasma tanda-tangan akad kredit dimanipulasi; akad kredit tidak dilampirkan dengan perincian. Soal transparansi perusahaan dengan petani mitra; Asmar: petani ‘nrimo’ ketentuan yang telah dibuat hingga ketika ada persoalan baru petani sadar bahwa ketentuan tersebut menyimpang atau tidak sesuai. PANDUAN DIRUBAH SESUAI DENGAN SARAN

17 JOKO, SHI Global

2.1

Indikator major dan panduannya menyebutkan peraturan ‘penting’ dan relevan. Sebaiknya kata penting dihilangkan atau harus ada daftar peraturan yang harus dipatuhi Asril: akan dibuat daftar peraturan sebagai lampiran dokumen ini Akan ada daftar peraturan

18 Maman Sutriatman 2.1 Perjanjian dengan petani aturan mainnya harus jelas Sesuai dengan saran nomor 16

19 Kasriwandi

2.2 Major

Soal tanah, bagi petani plasma mungkin tidak masalah. Namun bagaimana petani swadaya yang belum memiliki surat atau dokumen legalitas, bagaimana panduan ini dapat melindungi petani. Asril: kedepan diharapkan legalitas lahan harus dimiliki oleh petani; khusus petani swadaya, sesuai dengan panduan telah dijelaskan; Dalam panduan akan ada himbauan kepada petani swadaya untuk melengkapi dokumen legalitas

20 Dugau

2.2

Tanah-tanah kosong, saya memiliki tanah hak waris keturunan (20 ha) belum memiliki dokumen sebagai bukti kepemilikan. Kesulitan mengurus legalitas/sertifikat kepemilikan tanah. Mohon diperhatikan. Komentar agar mengikuti saran di panduan agar melengkapi dokumen/surat legalitas



21 Wiwin, Sawit Watch

2.2

Kepatuhan terhadap hukum lokal, nasional dan internasional yang berlaku. Soal pembuktian dan kepatuhan, Indonesia sudah meratifikasi declaration on the rights of the indigenous peoples (UNDRIP), untuk menghindari kontradiksi atau pertentangan soal legalitas kepemilikan. Wiwin: kepatuhan terhadap prinsip 2, ‘demonstrable rights’ menyiratkan sertifikat; hukum yang menjadi acuan tidak hanya hukum lokal dan nasional tetapi juga hukum internasional; bagaimana menurut petani? Bila ini dimasukan menjadi indikator major konsekuensinya cukup berat bagi petani; Asril: untuk petani kemitraan bisa dilaksanakan. Bila swadaya cukup dibahasakan dalam panduan.

22 Purnomo

2.2

Panduan: penataan kepemilikan tanah oleh pemerintah; pengurusan sertifikat terkendala karena ada PERDA, pajak 20 juta, 15 juta dan ..... bagaimana dengan kebun/atau petani yang belum mendapatkan sertifikat? Masih dalam proses pengurusan sertifikat, bagaimana? Asril: sudah ada dalam panduan Purwo: surat-menyurat menjadi kendala besar. Perlu disebutkan dalam panduan kelembagaan untuk membantu petani dalam menfasilitasi pengurusan surat-menyurat.

23 Maman Sutriatman, petani Swadaya Jambi 2.2

Pajak harus masuk kepada pemerintah. Asal-usul tanah harus jelas untuk mendukung kelancaran pembangunan kebun Saran diterima tapi tidak mengubah indikator.

Edy (masukan tertulis) 2.2 Dipanduan perlua dijelaskan siapa yang berhak mengeluarkan surat keterangan

24 Emeritus Icin, SPKS Kalbar

2.3 Major

Tanah ulayat ditukar sehingga pemilik tanah ulayat tidak mendapatkan tanah atau kebun dan diberikan kepada orang lain. Proses pengalihan lahan oleh perusahaan kami dirugikan dan tidak berdaya untuk menolak. Suhandri: indikator ini menjelaskan klaim kepemilikan bila tumpang-tindih atau ada masalah tidak boleh disertifikasi. Asril: lihat panduan, menjelaskan soal persetujuan dan prosedur pengambil-

Formatted: Font: Italic



Deleted:



alihan lahan. Icin: Perjanjian tidak sesuai dengan hasil pembagian yang diberikan kepada masyarakat (persoalan transparansi) Asril: kriteria hukum dibuat berdasarkan hal-hal yang normal (ideal?) Sebelum sertifikasi pemerintah telah mengeluarkan sertifikat kepada orang yang bukan pemilik tanah’; bagaimana dengan mereka yang berhak? Martua: perlu kita pahami bahwa sertifikat merupakan salah satu alat bukti hak yang sah tetapi belum tentu orang yang memegang sertifikat adalah pemilik hak. Alat bukti yang syah untuk digunakan di pengadilan. Tetap dapat diproses dipengadilan untuk hak masyarakat. Konvensi-konvensi yang telah diratitifikasi perlu dimasukan dalam panduan. Konvenan tentang masyarakat adat perlu dicantumkan karena akan ada perubahan hukum nasional untuk menyesuaikan perkembangan peraturan terkait. Asril: saran-saran tersebut sudah dimasukan dalam dokumen P&C untuk perusahaan besar. Usulan tertulis: tersedia rekaman peta lahan yang standar dan disyahkan oleh instansi terkait (indra)

25 Mukti Deptan

3.1 Major

Indikator ini menyiratkan petani harus mempunyai dokumen kerja, apa mungkin? Asril: lihat panduan, petani difasilitasi pemerintah untuk kelanjutan usahanya; petugas lapangan membantu petani; usulan: kelembagaan petani yang menyusun rencana kerja petani Di panduan dibunyikan ‘petani dapat menggunakan buku panduan teknis pembangunan kebun kelapa sawit yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian’.

26 Dugau

3.1 Major

Kebun swadaya tidak terdaftar didinas pemerintah. Pemeliharaan kebun dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan tata-cara pengelolaan kebun yang baik. Sayangnya petugas lapangan/ppl tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Asril: bapak belum puas dengan pelayanan pemerintah. Bapak punya niat




untuk melakukan pemeliharaan kebun dengan baik dan sekarang harus tercatat (terdokumentasi) dengan baik apa yang bapak lakukan. Pak dugau memberikan contoh pencatatan. Asril: Catatan harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan; petani bisa melakukan pencatatan secara sederhana.

27 Edi, SMART

3.1 Major

SDM petani masih lemah. Sebaiknya di rubah menjadi minor jika tidak itu hanya berlaku untuk kemitraan. Saran diterima Asril: minor untuk petani; apa petani mampu? Djoko: Dirjenbun merekrut tenaga pendamping (ADO) ditempatkan diseluruh Indonesia. Indikator: minor dipertahankan

28

Dilakukan oleh kelembagaan bukan per petani/perorangan Asmar: cocok. Kelembagaan sudah tepat. Sahat: deptan mendukung kelembagaan untuk memfasilitasi transfer dan perubahan teknologi dan informasi

Kelembagaan petani mempunyai mekanisme penyesuaian perubahan teknologi dan informasi;

29 Nogo, SMART

3.1

SDM petani, dalam INA-NIWG mengusulkan pemikiran agar petani, mengacu pada 4.1 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT, bila petani punya dokumen tersebut akan sangat membantu dan dokumen ini harapannya tersebar luas. Usul diterima

30 P. Gurusinga, AA Jambi

3.1 Major

Pertemuan koordinasi KUD bulanan/tahunan dilakukan dengan perusahaan mitra, dibicarakan tentang rencana kerja tahunan mengenai teknis pengelolaan kebun. Usul diterima; dalam panduan dimasukan pembahasan program dan rencana kerja tahunan perkebunan Instansi terkait disebutkan berulang-ulang, dalam dokumen ini harus disebutkan nama ‘dinas’ secara langsung.

Deleted: k

Deleted: mengaju

Deleted: BUDIDAYA KELAPA SAWIT



Dinas yang membidangi perkebunan baik ditingkat provinsi atau kabupaten dan sesuai atau disesuaikan dengan objek urusan

Break makan siang dan sholat 12.30 s/d 13.30 31 Kasriwandi

4.1 Major

Tersebut ..... ditambahkan pada kelembagaan petani; sesuai dengan standar yang berlaku; pak Nogo mengingatkan ada buku panduan yang diterbitkan Deptan. Keterbatasan petani dari segi biaya dapat menjadi kendala. Mohon perhatikan minor. Bila kegiatan dilaksanakan oleh petani maka catatan harus langsung oleh petani;

32 Nurbuat, KDA Jambi 4.2

Major

Sebaiknya ada batasan yang jelas untuk menghindari petani menggunakan pupuk yang tidak direkomendasikan atau pupuk harus standar. Saran diterima; mengacu pada PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT yang diterbitkan oleh Deptan

33 Slamet, ASTRA

4.2

Bila tidak ada rekaman, masa pemberlakuan harus diperthatikan. Asril: diusulkan dimasukan dalam panduan mengenai tenggang waktu sebelum tiga tahun terakhir; Dipanduan dibunyikan lama pemberlakuan sesuai dengan situasi lapangan atau masa produksi

34 Icin, SPKS Kalbar

4.2 Minor

Pupuk organik terbukti baik berdasarkan pengalaman 3 bulan, ada perbedaan yang signifikan diandingkan dengan yang menggunakan janjang kosong. Selain janjang kosong juga digunakan pupuk organik Panduan: penggunaan pupuk organik juga dianjurkan untuk memperbaiki kesuburan tanah

35 Maman Sutriatman

4.2 Minor

Pupuk berpengaruh terhadap kualitas CPO; harus mendapatkan rekomendasi dari perusahaan mitra Sudah kewajiban inti untuk menjalankannya Atau sesuai dengan PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT Sudirman: produk pupuk bersubsidi dan tidak bersubsidi sampai kepada petani tidak sesuai (dengan kualitas) standar berpengaruh pada menurunnya



kualitas buah. Sebagai Informasi bagi Pokja (FYI). Dwi: kelembagaan petani yang kuat dan sehat, dapat dilakukan pengujian kualitas pupuk sampai ke laboratorium untuk membuktikan bila memang kualitas pupuk tidak sesuai standar. USULAN PANDUAN: kelembagaan petani dianjurkan untuk menguji kualitas SAPRODI yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggotanya. Kelembagaan petani disarankan untuk melakukan konsultasi kepada perusahaan inti atau pabrik yang membeli buah mereka. Indra: berbagi pengalaman soal perusahaan inti punya daftar nama supplier/penyedia produk berkualitas. Harus didukung komunikasi aktif/proaktif dari petani. Desi: usulan untuk seluruh petani termasuk petani swadaya jhuga menjual buah kepada perusahaan inti, perusahaan inti harus memperhatikan kualitas dan kemampuan petani swadaya untuk ‘comply’ atau mematuhi/memenuhi indikator 4.2 (standar pemupukan). Apakah kelembagaan atau petani. Rekaman aplikasi pemupukan. Dwi: pembahasan terdahulu menyebutkan acuan yang dianjurkan Deptan bagi petani (PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT) Icin: sudah mencoba beberapa jenis pupuk ‘organik’ dan yang terakhir kualitasnya cukup memuaskan. Desi: rekaman aplikasi pemupukan dan produksi dilaksanakan oleh kelembagaan petani; Purwo: point penting adalah penggunaan pupuk dengan benar. Kedepan petani harus mulai dan bisa menulis tentang penggunaan pupuk. Asril: pembahasan terdahulu, petani menyatakan bahwa petani mampu melakukan pencatatan pemupukan. Dikaitkan dengan 3.1 Dayat: setuju dengan pak Purwo. Tapi petani yang bisa mencatat 1:10, apa mungkin mengabaikan 1 hal dan ditutupkan dengan 10 hal lainnya? Petani bisa melakukan itu (Riau).

Formatted: Font: Bold, Small caps

Deleted:



Asmar: Harus ada pertimbangan lebih lanjut (mendorong pemahaman bagi petani melalui sosialisasi teknis didukung oleh kelembagaan petani. Desi: kalimatnya ‘petani mengetahui cara-cara memlihara kesuburan tanah dalam hal pemupukan’ Purwo: di panduan kelembagaan membuat catatan kepada anggota-anggotanya. Setuju: kelembagaan berkewajiban membina anggota-anggotanya supaya mampu mencatat kegiatan perkebunannya. Tidak hanya kegiatan memupuk.

36 Marnu 4.2 Minor

Rekaman yang sulit bagi petani (dokumentasi), harus diwakili oleh lembaga atau kelompok. Tapi tetap mengutamakan tanggung jawab petani Telah dibahas sebelumnya nomor 35.

37 Dugau, SPKS Kaltim

4.3 Major

Teknis pengendalian erosi. Asril: dalam buku panduan yang diterbitkan oleh Deptan dengan pembuatan terasering sesuai dengan anjuran; Sebelum dan pada saat replanting: memberikan keringanan bila kebun berada didaerah curam PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT

38 Asmar

4.4 Minor

Tanaman sawit memerlukan air yang banyak, perlu dijelaskan apakah menjaga kualitas air atau menjaga kualitas sungai; Asril: ada bukti upaya mempertahankan kualitas air Yang dijaga adalah kualitas air permukaan dan kualitas air tanah;

Pak indra Dibuat panduan (teknik-teknik) bagaimana menjaga sumber air alamiah Pak Edy (SMART)

Usulan dalam panduan aturan sempadan sungai yang boleh atau tidak boleh ditanam Sunarto: PP No. 82 tahun 2001 (LH) tentang pengelolaan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air; kepmen 28 dan 29 tahun 2003 (LH) tentang pengkajian dan pemanfaatan air limbah; kepmen 51 tahun 1995 (LH) tentang baku mutu limbah cair

39 P. Gurusinga 4.5 IPM (integrated pest management) dirubah PHT (pengendalian hama



Formatted: Font: Not Italic



Minor terpadu) Saran diterima

40 Maman Sutriatman

4.5 Minor

Dilaporkan kepada siapa soal pengendalian hama? Bagaimana dengan pengembangan kapasitas petani dalam menerapkan PHT? Asril: dalam buku panduan sudah ada dijelaskan Djoko: kepentingan lain bahwa laporan ini digunakan dan disampaikan kepada dinas bila terjadi eksplosi (ledakan) hama penyakit. Dinas perlu mengetahui kondisi hama diwilayah tertentu melalui catatan atau laporan dari petani.

41 Djoko, Deptan 4.6 Major

Tambahan: pestisida yang digunakan harus diijinkan oleh Deptan; buku hijau pestisida; lihat pada label daftar RI pada wadah atau bungkus Saran diterima

42 Anton, SMART 4.6

Major

Mempermudah dan menyeragamkan laporan ditingkat petani, sebaiknya ada format laporan standar atau baku Panduan: kelembagaan membuat format-format laporan bagi anggota-anggotanya

43 Asmar, SPKS Kaltim 4.6 Major

Buku kuning Deptan, deptan harus membagikan kepada petani secara gratis Buku sudah diterima untuk diperbanyak masing-masing

44 Galih, Deptan 4.6 Major

Buku kuning (PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT) Pedoman teknis, bisa diminta ke Dinas perkebunan setempat di Kabupaten dan Provinsi.

45 Djoko, Deptan 4.6 Major

Buku Hijau pestisida Rp. 100,000 dan buku pupuk Rp. 50,000 Informasi telah disampaikan

46

4.6 Major

Indikator 3 dijadikan minor; berat bagi petani Djoko: K3 untuk kepentingan petani; apakah petani mengalami kesulitan untuk menerapkan ini? Tujuan RSPO untuk kesehatan dan keselamatan petani, sebelumnya telah diperhatikan. Dipertahankan sebagai indikator major

47 Sudirman, SPKS Rohul

4.7 Major

Transfer pengetahuan teknis tentang pengelolaan kebun yang baik kurang berjalan dengan optimal; dinas mana yang bertanggung jawab?



Asril: buku kuning perlu dimiliki karena sudah terdapat penjelasan teknis pelaksanaannya PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT

48 Slamet, ASTRA Agro Lestari

4.8 Major

Bukti pelatihan berupa sertifikat sulit bagi petani menadapatkannya. Soal tenaga pengajar belum terjangkau. Major untuk petani kemitraan. Minor untuk petani swadaya. Asmar: bila petani tidak memenuhi (comply) tetapi petani paham dan tau Sahat: ketika standar ini diberlakukan, kedepan setiap ada aktifitas harus didokumentasikan dengan baik. Icin: budaya kita, jarang sekali mendokumentasi semua aktifitas Desi: pencatatan tidak diharuskan bagi petani (mengacu pada INA-NIWG) Dwi: format laporan diperusahaan inti belum menjadi sebuah kebiasaan; bila mengacu pada GAP Deptan maka harus ada contoh lampiran laporan contoh pemupukan sederhana; Asril: ‘Check-list’ yang dibuat harus standar dan Deptan (c.q. direktorat budidaya tanaman tahunan) membuat format laporan tersebut.

Break Makan Siang 13.05 s/d 14.10 49 Kasriwandi

5.1 Major

Indikator; ketersediaan dokumen AMDAL/UKL/UPL kurang relevan disediakan oleh kelembagaan petani; AMDAL yang mana? Sebaiknya mengacu pada pabrik; Fotokopi disimpan oleh kelembagaan petani dan disosialisasikan kepada anggota.

50 Maman Supratman 5.1

Kurang relevan dan harus melalui kelembagaan petani; indikator major dan minor dipertahankan Usulan sesuai dengan indikator yang sudah ada

51 Slamet, AAL

5.1

Antisipasi dokumen AMDAL/UPL/UKL, perluasan yang baru sebaiknya ‘identifikasi’ aspek dampak penting diperhatikan; selain revisi dan melakukan AMDAL baru. Kemitraan: minor ditambahkan poin ke 2 identifikasi dampak bagi areal penambahan/perluasan.

Formatted: Font: 20 pt, Bold

Formatted: Centered

Formatted: Font: 20 pt, Bold



Ditambahkan indikator baru (minor) untuk petani kemitraan dilakukan identifikasi dampak lingkungan (check-list ‘daftar periksa’)

52 Slamet, AAL 5.2 Major

Jika ada. Kebun existing

53 Rubiyanto, SMART

Satwa langka (beruang) terdapat dikebun bagaimana petani menangani kasus semacam ini, selain biaya besar juga tidak ada kepastian waktu penanganan oleh dinas yang bersangkuta sementara prosedur sudah dilakukan; beruangnya mau diapakan dan dikemanakan? Suhandri: ada upaya identifikasi, pelaporan dan pengelolaan cukup; soal penanganan dampak perlu pedoman lain

54 Gamal, Jambi

5.2 Minor

Ular kobra bisa menjadi predator tapi beruang dan gajah sulit ditangani oleh petani; Asril: WWF tau cara mitigasi konflik hewan-kebun/masyarakat. Bila memang habitatnya kebun harus dipindahkan tetapi bila memang hanya 2 ekor maka dipindahkan ke habitatnya

55 5.3 Jelas (diterima) 56 5.4

Major Tidak berlaku bagi petani (tidak ada komentar)

57 Dayat, Jambi 5.5

Major

Petani swadaya mengalami kendala karena tidak memiliki alat untuk pembukaan lahan, sehingga cara termudah masih melakukan pembukaan lahan dengan membakar; Suhandri: Tidak membakar mutlak harus dilakukan

58 5.5 Perlu penjelasan lebih rinci limbah apa yang tidak boleh dibakar; apa limbah rumah tangga termasuk

59 Komarudin, Jambi

5.5

Dipertegas manfaat RSPO, apabila tidak mendapat sertifikat RSPO. Khususnya petani swadaya, harus ada kejelasan manfaat atau dampak sertifikasi bagi petani. Asril: Pasar tidak langsung membeli dari petani tetapi pabrik yang mengolah buah petani akan mengalami kesulitan untuk lolos sertifikasi. Suhandri: perusahaan bisa mempertanyakan kualitas karena pasar akan



mempertanyakan hal yang sama untuk membedakan mana pengelolaan yang baik dan mana yang tidak memenuhi syarat. Dalam sosialisasi dimasukan penjelasan tentang pentingnya RSPO.

60 5.6 Major

Tidak berlaku bagi petani

61 6.1 Major

Jelas (tidak ada komentar)

62 6.2 Major

Jelas (tidak ada komentar)

63 Anton, SMART

6.3 Major

Apakah masyarakat sudah siap, untuk menerima wacana menerima keluhan-keluhan dari masyarakat setempat? Akan banyak klaim-klaim atas tanah. Usul: Major dipindahkan ke minor. Purwo: melalui RSPO saatnya, sistem kelembagaan itu terbangun, menjawab persoalan kebun, pupuk, aspek pengelolaan. Asril: memindahkan ke minor memberikan waktu kepada kelembagaan petani dalam mempersiapkan sistem kelembagaan. Apakah lembaga petani siap? Dwi: Substansi minor adalah mendukung substansi major, bila dipindahkan maka nilainya setara. Kelembagaan petani harus mempersiapkan keluhan aspek dampak sosial. Baik untuk pembelajaran bagi petani dan kelembagaannya. Indra: kelembagaan petani, ada bagian yang menangani keluhan atau konflik yang berkaitan dengan lahan Dayat: tetap dimajor hanya perlu ditambahkan ‘kelembagaan petani dan instansi terkait’ bersama mempersiapkan sistem. Indikator dipertahankan; Di panduan ditambah ‘kelembagaan petani dan instansi terkait’ bersama mempersiapkan sistem’

64 Kasriwandi, Jambi 6.3 Major

Penerimaan keluhan ditampung oleh kelembagaan petani kurang tepat; petani plasma lebih berhasil atau sejahtera, kesenjangan ekonomi dapat menjadi persoalan;



Usul: sebaiknya kelembagaan petani berkerjasama dengan instansi terkait yang berwenang sesuai dengan standar yang ditentukan, tidak mengada-ada. Saran sudah ditampung pada nomor 64


PIR-Trans, kompensasi tidak pernah diberikan kepada peserta (plasma) bagi PIR-trans, ini bisa membuka jalan dan menjadi persoalan kedepan.

66 6.4 Usul: untuk petani swadaya Disetujui

67 Icin, SPKS Kalbar

6.4 Major

Pengilangan hak perorangan dilakukan oleh perwakilan dan instansi terkait. Sebaiknya dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan ‘musyawarah atau mufakat’ dan Usul: tidak menggunakan perwakilan; secara langsung oleh pemilik tanah yang bersangkutan Secara langsung dengan pemilik tanah atau wakil yang ditunjuk oleh masyarakat yang bersangkutan

68 Asmar

6.4 Major

Usul: tidak pakai wakil dan secara langsung Asril: aturan dan norma telah ada dimasyarakat telah diselewengkan; wakil-wakil yang serharusnya berkerja sesuai dengan amanah aturan dan norma Dibunyikan dalam panduan: wakil harus merupakan orang-orang yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Manipulasi fakta dan

69 Maman Supratman Boleh diwakili 70 Indra, SA

Usul: Wakil masyarakat yang telah ditunjukan langsung dengan kuasa dan dipilih langsung oleh masyarakat itu sendiri; Perimbangan representasi perlu dipertimbangkan karena kepentingan dan motivasi berbeda. Dwi: Intensi kriteria adalah keterwakilan; soal mekanisme biarkan masyarakat yang harus menentukannya dan didukung instansi terkait. Dugau: warisan dari keluarga dipercayakan untuk menjadi wakil dalam

Deleted: oleh



melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Disepakati ditingkat keluarga sehingga jelas siapa yang ditunjuk.

dalam panduan perwakilan oleh yang ditunjuk oleh petani wakil yang ditunjuk langsung dan tau apa persoalan diusulkan didalam panduan untuk membuat kesepakatan dan perjanjian

dengan orang yang ditunjukan sebagai utusan. 71 Mubarok, SPKS Jambi

6.4 Major

Bias perwakilan didalamnya ada kepentingan dengan motivasi yang berbeda; Perusahaan yang bermasalah dengan tanah ulayat milik masyarakat adat, sengketa ini harus diselesaikan; Mengacu pada dokumen 2 INA-NIWG Perwakilan tidak hanya perwakilan koperasi saja, sebaiknya harus kelompok yang lebih independen misalnya organisasi petani selain koperasi.

72 6.4 Major

Secara normatif sudah terwakili; ‘wakil masyarakat’ diganti ‘yang ditunjuk langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa’

73 6.5 Major

Jelas

74 6.6 Tidak berlaku bagi petani 75 6.7 Jelas 76 6.8 Jelas 77 Slamet

6.9 Major

Kriteria dan indikator tidak sinkron atau menyimpang. Indikator major perusahaan mempunyai aturan/kebijakan tentang pencegahan pelecehan seksual. Bagi pemilik swadaya, dapat menunjukan bukti ‘melahirkan’ Dituntut tidak ada pelecehan seksual, perusahaan tidak menginginkan hal tersebut terjadi tetapi terjadi diwilayah kemitraan. Petani kemitraan mengacu pada kebijakan perusahaan inti dalam hal peraturan yang mencegah pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Petani swadaya mampu menerangkan kebijakan yang diambil untuk dalam pencegahan pelecehan seksual Petani kemitraan dibimbing oleh perusahaan inti (terdokumentasi).



Petani swadaya dalam melakukan pencegahan pelecehan seksual dibantu oleh kelembagaan petani Dwi: Disikapi secara kelembagaan; kelembagaan petani menghimbau anggota-anggota untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Acuan: pada aturan KDRT dan pelecehan seksual (pada aturan yang ada) Indikator: kelembagaan petani memiliki dokumen ‘aturan’ yang menghimbau kepada para anggota-anggotanya untuk tidak melakukan pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reporduksi perempuan

78 6.9 Major

Konteksnya relevan diserahkan kepada kelembagaan petani dan sosialisasi dilakukan oleh kelembagaan kepada anggotanya.


Minor; ‘jika ada’ dihapus Usul diterima

Edy, SMART TBK tidak masuk dalam mekanisme penentuan harga TBS, (tidak diterima) 80 Azhar, SA Minor; dipindahkan ke major

Ditolak; Tetap minor 81 SMART

Tidak hanya keluhan tetapi juga rekaman hasil perundingan supaya lebih jelas. Pembahasannya mengacu pada kriteria 6.4 Daur ulang nutrisi dan zat gisi harus jelas pengaturannya; dipertimbangkan juga faktor biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan inti

82 Kasriwandi, Jambi 6.10

Transaksi dengan petani, harus memperhatikan peranan perantara dihapus diganti dengan kelembagaan petani Setuju; diatur dalam kelembagaan petani

83 Edi, SMART

Kontrak kerja, petani harus menjual TBS kepada perusahaan/pabrik tertentu, harus jelas bahwa pabrik menerima buah dari mana, milik siapa. Wiwin: harus ada kontrak kemitraan yang jelas. Bisa dibuat kontrak jika petani swadaya diberikan jaminan pasar atau harga TBS.

84 Gurusinga 6.10 Pembayaran TBS dimuka, dapat menimbulkan permasalahan tengkulak.

Formatted: Font: Bold






Asril: investasi untuk memenuhi kriteria RSPO baru dapat diberlakukan. Jelas dalam panduan.

85 6.11 Major

Jelas

Break 15 Menit; 15.33 s/d 15.55 86 Slamet, AAL

7.1 Major

Indikator juga harus ada; petani swadaya cukup menerangkan dan melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya dampak; Major 2: bukti analisis dampak dilakukan bersama masyarakat lokal; sebaiknya analisis dampak terhadap masyarakat lokal Wiwin: yang berkaitan dengan swadaya dilakukan identifikasi dampak lingkungan; Diatas 25 ha dibuat identifikasi dampak lingkungan hidup sesuai dengan peraturan.

87 Komarudin, Jambi

Major 2: masyarakat sebagai objek atas dampak yang muncul. Dilakukan ‘bersama masyarakat’ diganti lembaga/instansi terkait untuk melakukan AMDAL

88 Asmar 7.1 Peranserta masyarakat dalam analisis dampak baik sifatnya karena tujuan partisipatif untuk memastikan analisis dampak benar-benar dijalankan

89 Asngaidi, 7.1 Masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam analisis dampak lingkungan hidup

90 Edi, SMART 7.1 Minor: kutip 5.1 untuk masyarakat swadaya ada ‘daftar-periksa’ (check-list)

91 7.1

Panduan bintang 3; lebih kecil dari 25 ha semuanya sudah termasuk, bukan sebaliknya? Harus ada identifikasi dampak harus tetap dilakukan,

92 Nogoseno,

7.1

Permentan No. 26 tahun 2007 tentang IUP, sama atau lebih dari 3000 ha wajib mengajukan IUP dan memenuhi persyaratan; status HGU sama dan lebih dari 25 ha Usul panduan untuk swadaya: cukup identifikasi dampak bukan analisis



dampak 93 Slamet, AAL 7.2

Major Bukti terdapat rekomendasi/izin dari Disbun jika lahan dibawah 25 ha

94 7.2 Kebiasaan tidak memberitahukan kepada instansi terkait. Lahan kebun karet milik sendiri yang tidak produktif diganti sawit, bagaimana?

95 Nogo 7.2 Berdasarkan Permentan No. 26 tahun 2007 wajib daftar kebun Tidak keberatan bila harus mendaftarkan; tidak memerlukan rekomendasi

96 Slamet, AAL

7.2

Indikator dan kriteria tidak nyambung; survey tanah dan topograpi menyiratkan bahwa informasi tersebut sudah dimiliki dan kemudian digunakan untuk merencanakan pembangunan perkebunan. Usulan tidak sesuai karena sudah sesuai antara kriteria dan indikator. Dipertahankan. Suhandri: data/informasi ini seharusnya ada di dinas perkebunan. Nogo: revitalisasi perkebunan petani akan diberikan 4 ha, sebelum dijalankan harus ada evaluasi kesesuaian lahan dan dijadikan persyaratan untuk melakukan perluasan. Untuk swadaya dibawah 25 ha melapor kepada pemerintah, belum ada format baku dan bentuknya seperti apa? Slamet: petani kemitraan harus memiliki survey kesesuaian lahan. survey kesesuaian lahan digunakan untuk perencaan perkebunan; Usul: petani swadaya mendaftarkan usaha perkebunannya kepada dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten atau provinsi

97 7.3 Jelas 98 Slamet, AAL

7.4 Minor

Peta perlu lebih spesifik; Usul: peta topograpi tersedia pada perusahaan mitra dan di kelembagaan petani Sudah dimasukan dalam indikator minor 2

99 7.5 Major

Jelas

100 7.6 Major

Jelas



101

7.7 Major

Minor: Untuk seluruh petani diganti petani kemitraan; Minor: petani mempunyai dan mengerti buku panduan pembukaan lahan tanpa bakar yang dikeluarkan oleh Deptan Asril: Buku kuning Deptan ada pedoman pembukaan lahan tanpa bakar bagi petani swadaya Indikator minor ‘seluruh petani’ diganti petani kemitraan;

102 Wiwin, SW

8.1 Major

Kriteria: ini perkebunan dan pabrik kelapa sawit tidak relevan bagi petani sawit Petani tidak mendapatkan pelatihan Petani dapat menunjukan mereka secara teratur mendapatkan pelatihan dari ... tidak berjalan sebagaimana mestinya bagaimana dengan petani yang tidak mendapatkannya? Asril: terkait dengan 3.1 kelayakan finasial dan ekonomi jangka panjang usaha perkebunan

103 Zulkifli 8.1 Major

Sudah berjalan. Sertifikat tidak ada. Usul bisa diganti dengan bukti penyuluhan karena selama ini belum ada bukti sertifikat.

104 Edi, SMART Swadaya dipindahkan ke minor

105 Kasriwandi, Jambi 8.1

Major dan minor dimasukan atau dibahasakan ke dalam panduan Suhandri: prinsip 8 merupakan bagian dari proses perbaikan terus-menerus Kasus: UU No. 18 tahun 2004, masyarakat jadi korban

106 Maman Supratman

8.1

Perlu dibangun sistem untuk mendukung implementasi dan pemenuhannnya. Yang penting ada komitmen atau niat untuk melakukan perubahan untuk perbaikan. Daniel: petani bisa dan sudah terus-menerus melakukan perbaikan. Wiwin: Kriteria tidak relevan dengan petani. Tujuan dari prinsip perbaikan terus-menerus relevan bagi petani. Desi: upaya sistematis untuk mendukung petani mendapatkan pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.



Selesai 16.57 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Lembar Tanggapan Draft 3 Pedoman Prinsip dan Kriteria · PDF fileBila kebun sawit telah ada dengan sendirinya yang dibicarakan adalah legalitas. ... tersedia rekaman peta lahan yang

Documents