PARA pekerja PT Freeport In- donesia (FI) dan anggota kelu- arga mereka beserta masyarakat adat yang ada di sekitar lokasi penambangan PT FI, kemarin, dilaporkan masih berkumpul di Mil 28 untuk melakukan aksi mogok kerja menuntut perbaikan kesejahteraan. Padahal sebelumnya, Kepo- lisian Resor Mimika, Papua, telah mengirim surat Nomor B/174/X/2001/Res Mimika kepada Pengurus Unit Kerja Se- rikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) PT Freeport Indone- sia tertanggal 30 Oktober 2011. Isinya, pemogokan di Check Point (CP) 1 Mil 28, Mil 27, dan Gorong-gorong dinilai meng- ganggu kepentingan umum. Polisi meminta agar lokasi aksi mogok yang telah memasuki hari ke-47 itu kembali ke CP Utara Lima Kuala Kencana. “Polres Mimika beserta aparat keamanan lainnya memberikan waktu 2x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya imbauan ini untuk segera mematuhi aturan yang ada,” kata Kapolres AKBP Deny Edward Siregar dalam suratnya. Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Hando- yo menyebut mediasi sudah dilakukan untuk konflik karya- wan Freeport. “Kami sudah menerjunkan petugas untuk memberi ban- tuan teknis pada Dinas Tenaga Kerja Timika. Tugas kami meng- awasi dan memeriksa jika ada pelanggaran normatif dengan sanksi pidana. Kasus Freeport murni perselisihan.” Di sisi lain, PT FI menyatakan siap menempuh jalur hukum ke Pengadilan Hubungan Indus- trial (PHI) untuk menyelesaikan konflik. Hal itu dikatakan juru bica- ra PT FI Ramdani Sirait terkait dengan keputusan PUK SPSI PT Freeport Indonesia yang belum mau menerima tawaran manaje- men soal penaikan upah 30%. Terkait dengan gangguan transportasi akibat maraknya kasus penembakan di areal PT FI, warga Kampung Nayaro di Distrik Mimika Baru, kini sulit mendapat pasokan bahan ma- kanan. Pemerintah Kabupaten Mi- mika menyatakan akan segera mengirim bahan makanan untuk membantu warga. (*/ Ant/I-1) NURULIA JUWITA SARI P ARA politikus muda ke- bakaran jenggot. Mereka meradang karena hasil survei menyebut kua- litas politisi muda buruk. Para politikus muda pun menyerang balik dengan menuding lembaga survei bagian dari tim kampanye calon presiden tertentu. “Sekarang ini lembaga sur- vei sudah menjadi bagian dari tim kampanye. Kalau lembaga survei menjadi bagian dari tim kampanye seseorang, tentunya untuk kredibilitas dari lemba- ga survei itu tidak perlu kita menaruh hormat terlalu tinggi. Kita anggap lucu-lucuan saja,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, 48, di Jakarta, kemarin. Fungsionaris PDIP itu me- nanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang me- nyebut politisi muda dipandang sebelah mata dalam bursa calon presiden (capres) pada 2014 (Media Indonesia, 31/10). Sebelumnya, Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) merilis Ketua Dewan Pembina Partai Ge- rindra Prabowo Subianto men- dapat paling banyak dukungan publik sebagai capres. Sebaliknya, Jaringan Suara Indonesia (JSI) menempatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Reform Insti- tute menyebut Aburizal Bakrie sebagai capres yang mendapat dukungan publik. Pramono menegaskan survei tidak murah. “Untuk melakukan survei kan tergantung pemesan- nya,” tukas Pramono. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, 45, juga menyayangkan hasil survei LSI yang dinilainya terlalu mendiskreditkan politisi muda. “Masih ada anak-anak muda yang bekerja, tetapi tidak dilirik. Di pimpinan MPR, DPR, MK, ketua fraksi dan pimpinan komisi luput, apa sengaja tidak dimunculkan?” ujar Priyo. Ambil hikmah Menurut Priyo, saat ini ba- nyak sekali hasil survei yang benar-benar kredibel, tetapi ada juga yang sekadar untuk lucu- lucuan. Ia enggan menyebut mana hasil lembaga survei yang termasuk lucu-lucuan. Sekjen PPP Romahurmuziy, 37, menilai hasil survei LSI me nyesatkan. Menurut dia, penilaian politisi muda buruk hanyalah persepsi atas kelakuan segelintir politikus saja yang se- sungguhnya tidak lagi muda. “LSI cenderung terkesan sa- ngat tidak jujur, tidak rasional, dan tidak profesional. Alasan tidak ada politisi di bawah 40 tahun yang menduduki jabatan penting di parpol juga sebuah pembodohan dan pembohong- an karena kenyataannya banyak parpol yang pengurus intinya berusia di bawah 40 tahun,” ujar Romahurmuziy. Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, 39, juga menilai survei LSI tendensius. “Secara teknis, metodologi, dan momentum survei itu tendensius. Ada ke- mungkinan survei itu diluncur- kan untuk pembunuhan karak- ter tokoh muda tertentu dan untuk memuluskan kandidat tertentu.” Setali tiga uang, Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar, 39, me- nuding lembaga survei sudah kehilangan independensi. “Ba- nyak lembaga survei orderan sehingga kehilangan objektivi- tas dan validitas karena lebih mengedepankan kepentingan pengorder,” ujarnya. Peneliti LSI Alfaraby berharap politisi muda bisa mengambil hik mah dari survei persepsi publik, jangan marah atau bersi- kap negatif atas survei yang menyudutkan politisi muda itu. (*/X-3) [email protected] MULAI hari ini hingga pekan depan, Panitia Pemenangan Komodo bersama Duta Besar Komodo Jusuf Kalla menggelar Pekan Vote Komodo Nasional. Kegiatan itu diharapkan men- dongkrak perolehan voting Pu- lau Komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Namun, di tengah gencarnya kampanye dan kian dekatnya pengumuman pemenang ajang New 7 Wonders of Nature pada 11 November 2011, berita miring muncul. Beredar kabar bahwa status keajaiban dunia yang di- pegang New 7 Wonders tidak diakui. Ketua Pendukung Pemenang- an Komodo Emmy Hafild me- nyesalkan berita tersebut. “Itu terlalu mengada-ada. New 7 Wonders memang tidak ada hu- bungannya dengan UNESCO. Tapi, ia tercatat sebagai anggota PBB office of partnership di bawah Sekjen PBB. Jadi, posisinya di atas UNESCO,” terang Emmy, kemarin. Ia menilai ada pihak-pihak yang tidak senang jika nantinya Pulau Komodo berhasil me- menangi kompetisi keajaiban dunia. Kemenangan Komodo, tukasnya, tidak hanya akan mengharumkan nama Indone- sia, tetapi juga membantu permasalahan sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti kemiskinan dan kelaparan. Ia juga menyayangkan pem- beritaan bahwa Pulau Komodo berada di peringkat ketiga dan masih kalah dari kadal air raksa- sa Malaysia. “Kadal air raksasa Malaysia tidak masuk 28 finalis. Itu hoax (kabar bohong).” Pemerintah Provinsi NTT juga mengatakan tidak peduli dengan status Yayasan New 7 Won- ders. “Bagi kita, komodo makin terkenal dan menarik banyak wisatawan,” kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, kemarin. Fokus pemerintah dan masya- rakat NTT, lanjutnya, ialah terus mempromosikan komodo. Frans minta masyarakat Indo- nesia tidak terprovokasi oleh berbagai kabar yang berusaha menurunkan minat warga memberikan dukungan kepada komodo. (*/PO/X-7) AP/HASSAN AMMAR AP/ALVARO BARRIENTOS SELASA, 1 NOVEMBER 2011 | NO.11190 | TAHUN XLII | 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: [email protected] Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Lembaga Survei Alat Kampanye Capres Hasil survei LSI dituduh untuk membunuh karakter tokoh muda dan memuluskan langkah capres tertentu. Karyawan Freeport Abaikan Polisi NAYEF, SOSOK KONSERVATIF PENENTANG TERORISME Selang empat hari setelah penguburan Pangeran Sultan, Raja Abdullah mengumumkan nama Pangeran Nayef bin Abdul-Aziz Al Saud sebagai putra mahkota. Fokus Internasional, Hlm 22-23 LEVANTE HANYA BERTAHAN DI 9 LAGA Euforia Levante memuncaki klasemen La Liga untuk pertama kalinya dalam 102 tahun akhirnya berakhir. Secara menyakitkan, mereka dibekuk Osasuna 0-2. Olahraga, Hlm 27 Vote Komodo Hendak Dijegal Pramono Anung Wakil Ketua DPR MI/SUSANTO Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [email protected] atau mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom PAPUA kembali bergejolak dan membara. Rentetan aksi kekerasan terus terjadi. Itu dimulai dengan pe- nembakan terhadap para pekerja PT Freeport, disu- sul penembakan terhadap Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Jayapura, kemudian penembakan hingga mati Kepala Kepolisian Sektor Kota Mulia di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dan terakhir penyerangan pos Brimob di Mulia. Sungguh ironis, rentetan aksi kekerasan itu terjadi pada saat pemerintah pusat gencar mempertonton- kan komitmen politik untuk membangun Papua. Komitmen itu, misalnya, setelah satu dekade berla- ku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, pemerintah menerbit- kan dua peraturan presiden (perpres) sekaligus pada 20 September 2011, yaitu Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Pa- pua dan Papua Barat, serta Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Undang-undang otonomi khusus itulah yang men- jadi payung hukum struktur pemerintahan Provinsi Papua berbeda dengan provinsi lain. Di sana ada Ma- jelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi representasi kaum adat, agama, dan kelompok perempuan. Selain itu, kepala daerah di Papua haruslah berasal dari orang asli Papua, yakni ras Melanesia. Otonomi khusus itu pula yang mengi- kat pemerintah pusat untuk mengucurkan dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, serta dana percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Dana otonomi khusus, misal- nya, sejak 2002 hingga 2011, sudah mencapai Rp30 triliun atau rata-rata Rp3 triliun setiap tahun. Namun, harus jujur diakui bahwa komitmen po- litik pemerintah pusat disertai kucuran dana ber- limpah ruah itu belum mampu menyejahterakan rakyat Papua yang sebagian besar hidup dalam kubangan kemiskinan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan 2010 berjanji akan membangun komunikasi dengan rakyat Papua. Dalam Pidato Kenegaraan 2011, lagi-lagi Presiden berjanji menata Papua dengan hati. Menata Papua dengan hati berarti Presiden meng- utamakan dialog dengan rakyat Papua. Kenyataan- nya, Presiden malah memerintahkan Menteri Koor- dinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto berdialog dengan Amnesty International. Apa urusannya? Berdialog dengan lembaga swa- daya internasional sama saja menginternasionalisasi masalah Papua. Rakyat Papua adalah rakyat Indonesia. Bukan rakyat Amnesty International. Yang harus dilakukan Presiden Yudhoyono ialah datang sendiri ke Papua dan berdialog dengan rakyat di sana. Berkantorlah di sana barang seminggu, dua minggu, bahkan sebulan. Itu bukti bahwa Presiden berkemauan kuat untuk menyelesaikan persoalan Papua sampai tuntas. Paling tidak, dengan berani menginap berhari-hari di sana, Presiden menunjuk- kan keamanan di Papua telah dapat dikendalikan. LAPORAN medis menyebutkan bernyanyi mampu menu- runkan tekanan darah. Fakta itu muncul ketika seorang perempuan berusia 76 tahun di Republik Dominika yang menderita hipertensi akut hendak menjalani operasi peng- gantian total lutut karena osteoarthritis (OA). Sebelum operasi, tekanan darah pasien itu naik dan ti- dak dapat diturunkan dengan obat, tapi tiba-tiba tekanan darah turun drastis saat pasien tersebut menyanyikan beberapa lagu religius. “Studi ini memperluas bukti me- dis bahwa menyanyi memiliki efek terapi yang potensial pada praoperasi,” papar Nina Niu, peneliti dari Harvard Medical School, Boston, AS. (Medicmagic/*/X-5) Menyanyi dan Hipertensi PAUSE Silakan tanggapi Editorial ini melalui: mediaindonesia.com Yang harus dilakukan Presiden Yudhoyono ialah datang sendiri ke Papua dan berdialog dengan rakyat.’’ EDITORIAL Berkantor di Papua DIRUSAK MASSA: Pekerja memeriksa kamp untuk pekerja ternak sapi yang dirusak massa di Mil 22 kawasan PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, kemarin. Perusakan tersebut mengakibatkan aktivitas peternakan lumpuh. ANTARA/SPEDY PAERENG
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PARA pekerja PT Freeport In-donesia (FI) dan anggota kelu-arga mereka beserta masyarakat adat yang ada di sekitar lokasi penambangan PT FI, kemarin, dilaporkan masih berkumpul di Mil 28 untuk melakukan aksi mogok kerja menuntut perbaikan kesejahteraan.
Padahal sebelumnya, Kepo-lisian Resor Mimika, Papua, te lah mengirim surat Nomor B/174/X/2001/Res Mimika kepada Pengurus Unit Kerja Se-rikat Pekerja Seluruh Indone sia (PUK SPSI) PT Freeport Indone-sia tertanggal 30 Oktober 2011.
Isinya, pemogokan di Check Point (CP) 1 Mil 28, Mil 27, dan Gorong-gorong dinilai meng-ganggu kepentingan umum. Polisi meminta agar lokasi aksi mogok yang telah memasuki hari ke-47 itu kembali ke CP Utara Lima Kuala Kencana.
“Polres Mimika beserta aparat keamanan lainnya memberikan waktu 2x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya imbauan ini un tuk segera mematuhi aturan
yang ada,” kata Kapolres AKBP Deny Edward Siregar dalam suratnya.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja
di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Hando-yo menyebut mediasi sudah dilakukan untuk konfl ik karya-wan Freeport.
“Kami sudah menerjunkan
petugas untuk memberi ban-tuan teknis pada Dinas Tenaga Kerja Timika. Tugas kami meng-awasi dan memeriksa jika ada pelanggaran normatif dengan sanksi pidana. Kasus Freeport murni perselisihan.”
Di sisi lain, PT FI menyatakan siap menempuh jalur hukum ke Pengadilan Hubungan Indus-trial (PHI) untuk menyelesaikan konfl ik.
Hal itu dikatakan juru bica -ra PT FI Ramdani Sirait ter kait dengan keputusan PUK SPSI PT Freeport Indonesia yang belum mau menerima ta waran manaje-men soal penaik an upah 30%.
Terkait dengan gangguan transportasi akibat maraknya kasus penembakan di areal PT FI, warga Kampung Nayaro di Distrik Mimika Baru, kini sulit mendapat pasokan bahan ma-kanan.
Pemerintah Kabupaten Mi-mika menyatakan akan segera mengirim bahan makanan un tuk membantu warga. (*/Ant/I-1)
NURULIA JUWITA SARI
PARA politikus muda ke-bakaran jenggot. Mereka meradang karena hasil survei menyebut kua-
litas politisi muda buruk. Pa ra politikus muda pun me nye rang balik dengan menuding lembaga survei bagian dari tim kampanye calon presiden ter tentu.
“Sekarang ini lembaga sur-vei sudah menjadi bagian dari tim kampanye. Kalau lembaga survei menjadi bagian dari tim kampanye seseorang, tentunya untuk kredibilitas dari lemba-ga survei itu tidak perlu kita me naruh hormat terlalu tinggi. Ki ta anggap lucu-lucuan saja,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, 48, di Jakarta, kemarin.
Fungsionaris PDIP itu me-nang gapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang me-nyebut politisi muda dipandang sebelah mata dalam bursa calon presiden (capres) pada 2014 (Me dia Indonesia, 31/10).
Sebelumnya, Soegeng Sarja di Syndicate (SSS) merilis Ketua
Dewan Pembina Partai Ge-rindra Prabowo Subianto men-dapat pa ling banyak dukung an publik sebagai capres.
Sebaliknya, Ja ringan Suara In donesia (JSI) me nempatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Reform Insti-tute menyebut Aburizal Bakrie sebagai capres yang mendapat dukungan publik.
Pramono menegaskan survei tidak murah. “Untuk melaku kan survei kan tergantung pemesan-nya,” tukas Pramono.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, 45, juga menyayangkan hasil survei LSI yang dinilainya terlalu mendiskreditkan politisi muda. “Masih ada anak-anak mu da yang bekerja, tetapi tidak dilirik. Di pimpinan MPR, DPR, MK, ketua fraksi dan pimpinan komisi luput, apa sengaja tidak dimunculkan?” ujar Priyo.
Ambil hikmahMenurut Priyo, saat ini ba-
nyak sekali hasil survei yang be nar-benar kredibel, tetapi ada juga yang sekadar untuk lucu-
lu cuan. Ia enggan menyebut ma na hasil lembaga survei yang termasuk lucu-lucuan.
Sekjen PPP Romahurmuziy, 37, menilai hasil survei LSI me nyesatkan. Menurut dia, pe nilaian politisi muda buruk ha nyalah persepsi atas kelakuan segelintir politikus saja yang se-sungguhnya tidak lagi muda.
“LSI cenderung terkesan sa-ngat tidak jujur, tidak rasional, dan tidak profesional. Alasan tidak ada politisi di bawah 40 tahun yang menduduki jabatan penting di parpol juga sebuah pembodohan dan pembohong-an karena kenyataannya banyak
parpol yang pengurus intinya berusia di bawah 40 tahun,” ujar Romahurmuziy.
Ketua DPP PAN Bima Arya Su giarto, 39, juga menilai survei LSI tendensius. “Secara teknis, me todologi, dan momentum sur vei itu tendensius. Ada ke-mung kinan survei itu diluncur-kan untuk pembunuhan karak-ter tokoh muda tertentu dan un tuk memuluskan kandidat tertentu.”
Setali tiga uang, Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar, 39, me-nuding lembaga survei sudah ke hilangan independensi. “Ba-nyak lembaga survei orderan se hingga kehilangan objekti vi-tas dan validitas karena lebih mengedepankan kepentingan pengorder,” ujarnya.
Peneliti LSI Alfaraby berharap politisi muda bisa mengambil hik mah dari survei persepsi pub lik, jangan marah atau bersi-kap negatif atas survei yang me nyudutkan politisi muda itu. (*/X-3)
MULAI hari ini hingga pekan de pan, Panitia Pemenangan Ko modo bersama Duta Besar Ko modo Jusuf Kalla menggelar Pekan Vote Komodo Nasional. Ke giatan itu diharapkan men-dongkrak perolehan voting Pu-lau Komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia.
Namun, di tengah gencarnya kampanye dan kian dekatnya pengumuman pemenang ajang New 7 Wonders of Nature pada 11 November 2011, berita miring muncul. Beredar kabar bahwa sta tus keajaiban dunia yang di-pe gang New 7 Wonders tidak di akui.
Ketua Pendukung Pemenang-an Komodo Emmy Hafi ld me-nye salkan berita tersebut. “Itu ter lalu mengada-ada. New 7 Won ders memang tidak ada hu-bungannya dengan UNESCO. Tapi, ia tercatat sebagai anggota PBB offi ce of partnership di bawah Sekjen PBB. Jadi, posisinya di atas UNESCO,” terang Emmy, kemarin.
Ia menilai ada pihak-pihak yang tidak senang jika nantinya Pulau Komodo berhasil me-me nangi kompetisi keajaiban dunia. Kemenangan Komodo, tukasnya, tidak hanya akan meng harumkan nama Indone-sia, tetapi juga membantu per masalahan sosial di Nusa Teng gara Timur (NTT), seperti kemiskinan dan kelaparan.
Ia juga menyayangkan pem-be ritaan bahwa Pulau Komodo berada di peringkat ketiga dan masih kalah dari kadal air raksa-sa Malaysia. “Kadal air raksasa Malaysia tidak masuk 28 fi nalis. Itu hoax (kabar bohong).”
Pemerintah Provinsi NTT ju ga mengatakan tidak peduli dengan status Yayasan New 7 Won-ders. “Bagi kita, komodo makin terkenal dan menarik banyak wisatawan,” kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, kemarin.
Fokus pemerintah dan masya-rakat NTT, lanjutnya, ialah terus mempromosikan komodo.
Frans minta masyarakat Indo-nesia tidak terprovokasi oleh ber bagai kabar yang berusaha menurunkan minat warga mem berikan dukungan kepada komodo. (*/PO/X-7)
AP/HASSAN AMMAR AP/ALVARO BARRIENTOS
SELASA , 1 NOVEMBER 2011 | NO.11190 | TAHUN XLI I | 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan & Customer
Service:021 5821303
No Bebas Pulsa:08001990990
e-mail:[email protected]
Rp2.900/eks(di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan(di luar P.Jawa
+ ongkos kirim)
Lembaga SurveiAlat Kampanye CapresHasil survei LSI dituduh untuk membunuh karakter tokoh muda dan memuluskan langkah capres tertentu.
Karyawan Freeport Abaikan Polisi
NAYEF, SOSOK KONSERVATIFPENENTANG TERORISME Selang empat hari setelah penguburan Pangeran Sultan, Raja Abdullah mengumumkan nama Pangeran Nayef bin Abdul-Aziz Al Saud sebagai putra mahkota.
Fokus Internasional, Hlm 22-23
LEVANTE HANYABERTAHAN DI 9 LAGAEuforia Levante memuncaki klasemen La Liga untuk pertama kalinya dalam 102 tahun akhirnya berakhir. Secara menyakitkan, mereka dibekuk Osasuna 0-2.
Olahraga, Hlm 27
VoteKomodoHendakDijegal
Pramono AnungWakil Ketua DPR
MI/SUSANTO
Kirimkan tanggapan Andaatas berita ini melalui e-mail:
[email protected] mediaindonesia.com
Facebook: Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
PAPUA kembali bergejolak dan membara. Rentetan aksi kekerasan terus terjadi. Itu dimulai dengan pe-nembakan terhadap para pekerja PT Freeport, disu-sul penembakan terhadap Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Jayapura, kemudian penembakan hingga mati Kepala Kepolisian Sektor Kota Mulia di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dan terakhir penyerangan pos Brimob di Mulia.
Sungguh ironis, rentetan aksi kekerasan itu terjadi pada saat pemerintah pusat gencar mempertonton-kan komitmen politik untuk membangun Papua.
Komitmen itu, misalnya, setelah satu dekade berla-ku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Oto nomi Khusus bagi Papua, pemerintah menerbit-kan dua peraturan presiden (perpres) sekaligus pada 20 September 2011, yaitu Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Pa-pua dan Papua Barat, serta Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Undang-undang otonomi khusus itulah yang men-jadi payung hukum struktur pemerintahan Provinsi Papua berbeda dengan provinsi lain. Di sana ada Ma-jelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi representasi kaum adat, agama, dan kelompok perempuan. Selain itu, kepala daerah di Pa pua haruslah berasal dari orang asli Papua, yakni ras Melanesia.
Otonomi khusus itu pula yang mengi-kat pemerintah pusat untuk mengucurkan da na alokasi khusus, dana alokasi umum, da na otonomi khusus, serta dana percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Dana otonomi khusus, misal-nya, sejak 2002 hingga 2011, sudah mencapai Rp30 triliun atau rata-rata Rp3 triliun setiap tahun.
Namun, harus jujur diakui bahwa komitmen po-li tik pemerintah pusat disertai kucuran dana ber-limpah ruah itu belum mampu menyejahterakan rakyat Papua yang sebagian besar hidup dalam kubangan kemiskinan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan 2010 berjanji akan membangun komunikasi dengan rakyat Papua. Dalam Pidato Ke negaraan 2011, lagi-lagi Presiden berjanji menata Papua dengan hati.
Menata Papua dengan hati berarti Presiden meng-utamakan dialog dengan rakyat Papua. Kenyataan-nya, Presiden malah memerintahkan Menteri Ko or-dinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djo ko Suyanto berdialog dengan Amnesty International.
Apa urusannya? Berdialog dengan lembaga swa-daya internasional sama saja menginternasionalisasi masalah Papua.
Rakyat Papua adalah rakyat Indonesia. Bukan rakyat Amnesty International. Yang harus dilakukan Presiden Yudhoyono ialah da tang sendiri ke Papua dan berdialog dengan rak yat di sana.
Berkantorlah di sana barang seminggu, dua ming gu, bahkan sebulan. Itu bukti bahwa Presiden ber kemauan kuat untuk menyelesaikan persoalan Papua sampai tuntas. Paling tidak, dengan berani menginap berhari-hari di sana, Presiden menunjuk-kan keamanan di Papua te lah dapat dikendalikan.
LAPORAN medis menyebutkan bernyanyi mampu menu-runkan tekanan darah. Fakta itu muncul ketika seorang perempuan berusia 76 tahun di Republik Dominika yang menderita hipertensi akut hendak menjalani operasi peng-gantian total lutut karena osteoarthritis (OA).
Sebelum operasi, tekanan darah pasien itu naik dan ti-dak dapat diturunkan dengan obat, tapi tiba-tiba tekanan darah turun drastis saat pasien tersebut menyanyikan beberapa lagu religius. “Studi ini memperluas bukti me-dis bahwa menyanyi memiliki efek terapi yang potensial pada praoperasi,” papar Nina Niu, peneliti dari Harvard Medical School, Boston, AS. (Medicmagic/*/X-5)
Menyanyi dan HipertensiPAUSE
Silakan tanggapiEditorial ini melalui:mediaindonesia.com
Yang harus dilakukan
Presiden Yudhoyono ialah datang sendiri ke Papua dan berdialog dengan rakyat.’’
EDITORIAL
Berkantor di Papua
DIRUSAK MASSA: Pekerja memeriksa kamp untuk pekerja ternak sapi yang dirusak massa di Mil 22 kawasan PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, kemarin. Perusakan tersebut mengakibatkan aktivitas peternakan lumpuh.
ANTARA/SPEDY PAERENG
Related Documents
