Top Banner
10

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Feb 05, 2016

Download

Documents

aron

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS. adalah LEMBAGA PENYIARAN BERBADAN HUKUM INDONESIA BERSIFAT INDEPENDEN TIDAK KOMERSIAL BERDAYA PANCAR RENDAH LUAS JANGKAUAN WILAYAH TERBATAS HANYA MELAYANI KEPENTINGAN KOMUNITASNYA SAJA. Pasal 21 ayat 1 UU No. 32/2002. LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
Page 2: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

adalah– LEMBAGA PENYIARAN BERBADAN HUKUM

INDONESIA– BERSIFAT INDEPENDEN– TIDAK KOMERSIAL– BERDAYA PANCAR RENDAH– LUAS JANGKAUAN WILAYAH TERBATAS– HANYA MELAYANI KEPENTINGAN KOMUNITASNYA

SAJA

Pasal 21 ayat 1 UU No. 32/2002

Page 3: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

diselenggarakan – TIDAK MENCARI LABA ATAU KEUNTUNGAN ATAU

TIDAK MERUPAKAN BAGIAN PERUSAHAAN YANG MENCARI KEUNTUNGAN SEMATA

– UNTUK MENDIDIK DAN MEMAJUKAN MASYARAKAT DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN, DENGAN MELAKSANAKAN PROGRAM ACARA YANG MELIPUTI : BUDAYA, PENDIDIKAN DAN INFORMASI YANG MENGGAMBARKAN IDENTITAS BANGSA

Pasal 21 ayat 2 UU No. 32/2002

Page 4: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

merupakan komunitas non-partisan yang keberadaan organisasinya :

– TIDAK MEWAKILI ORGANISASI ATAU LEMBAGA ASING SERTA BUKAN KOMUNITAS INTERNASIONAL

– TIDAK TERKAIT DENGAN ORGANISASI TERLARANG– TIDAK UNTUK KEPENTINGAN PROPAGANDA BAGI

KELOMPOK ATAU GOLONGAN TERTENTU

Pasal 21 ayat 3 UU No. 32/2002

Page 5: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tertentu

Dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 22 UU No. 32/2002

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Page 6: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing

Dilarang melakukan siaran dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat

Pasal 23 UU No. 32/2002

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Page 7: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya

Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku

Pasal 24 UU No. 33/2002

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Page 8: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Ketentuan teknis penyelenggaraan radio siaran komunitas pada band FM :• Kanal frekuensi yang disediakan : Kanal 202, 203 dan 204;• Stasiun radio komunitas digolongan dalam Kelas D dengan ERP maskimum 50

W, dengan area layanan (coverage area) maksimum dalam radius 2,5 km dari lokasi pemancar;

• Penyimpangan frekuensi (frequency deviation) maksimum adalah + 75 kHz pada 100% modulasi;

• Toleransi frekuensi pemancar (transmitter frequency tolerance) sesuai dengan Appendix Radio Regulation adalah sebesar 2000 Hz;

• Level Spurious emisi minimum adalah 60 dB dibawah level mean power;• Lebar pita (bandwidth) untuk deviasi maskimun + 75 kHz dan modulasi 100%

maksimum 372 kHz;• Osilator (oscilator) harus mempunyai stabilitas frekuensi tengah (centre

frequency stability) sebesar maksimum (+) 200 Hz dan masimum (-) 200 Hz dari frekuensi tengah.

Pasal 22 UU No. 33/2002

KETENTUAN TEKNIS

Page 9: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

BATASAN DAYA PANCAR RADIO KOMUNITAS

KETENTUAN TEKNIS

50 W

0

10

20

30

40

50

0 10 20

EHAAT (m)

ER

P (

Wat

t)

Page 10: LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

PERIZINAN RADIO KOMUNITAS

Izin stasiun radio penyiaran komunitas terlebih dahulu melalui analisa teknis.Proses perizinan masih menunggu :

– PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO SIARAN FM EKSISTING (RRI DAN RSNP);

– JUKLAK UU No. 32/2002 DAN PEMBENTUKAN KPI.