LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA … Implementasi GCG 2013 Bank BNP.pdf · Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 2 4. Independensi

Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 1

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) Implementation Transparancy Report

Tahun 2013

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. selanjutnya disebut Bank BNP mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan

(Good Corporate Governance) sebagai pedoman pengelolaan perusahaan dan sebagai mekanisme pengendali (diciplinary forces)

agar dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan perlindungan kepada pemegang saham, serta dapat meningkatkan nilai

perusahaan (corporate value) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan memperhatikan hak-hak

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Bank BNP memegang komitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi GCG menjadi

suatu hal yang penting sebagai dasar kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis dan

peningkatan citra perusahaan. GCG menjadi dasar dalam menanamkan kepercayaan bahwa perusahaan dikelola dan diawasi

secara baik untuk kepentingan seluruh elemen (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.

Bank BNP senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip GCG, dimana pelaksanaan GCG

pada industri perbankan secara prinsip berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

1. Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan

dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga

pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.


4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank BNP melakukan penilaian sendiri (Self assessment)

atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; Penanganan benturan kepentingan;

Penerapan fungsi kepatuhan; Penerapan fungsi audit intern; Penerapan fungsi audit ekstern; Penerapan manajemen risiko

termasuk sistem pengendalian intern; Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large

exposures); Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal serta

Rencana strategis Bank.

Penilaian sendiri (self assessment) dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga)

aspek governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome, sebagai suatu proses yang

berkesinambungan.

Laporan Tranparansi Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance (GCG)) Bank BNP

Tahun 2013 yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29

April 2013 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum. Laporan ini kami disajikan dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bagian I adalah Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BNP Tahun

2013 yang merupakan Penetapan Peringkat Faktor GCG yang dilakukan dengan berpedoman pada Matrik Peringkat Faktor

GCG, (Lampiran IV dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum)


2. Bagian II adalah Pelaksanaan Penerapan 5 (lima) Prinsip Dasar GCG terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan

GCG dan Informasi Lainnya yang Terkait dengan Penerapan GCG Bank BNP Tahun 2013

3. Bagian III adalah Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BNP

Tahun 2013, (Lampiran II dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum).


LAMPIRAN IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Posisi : Tahun 2013

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Peringkat Definisi Peringkat

Individual 2 Baik

Konsolidasi - -

Analisis

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga)

aspek governance pada Bank BNP secara umum telah dilakukan dengan Baik.

Penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi, Komite dan satuan

kerja pada Bank, ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah

mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek governance process) yang tercermin dari kualitas outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif

berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah,

kinerja Bank berupa rentabilitas, efisiensi dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik. Walaupun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari

regulator namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan yang cukup baik oleh Manajemen Bank BNP.


A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI :

1.1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS :

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun

2013, susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. mengalami perubahan, semula:

Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Berubah menjadi :

Presiden Komisaris : Hideki Horikoshi Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Perubahan ini dikarenakan Presiden Komisaris yaitu Sdr. Yasuo Uonomi berakhir masa jabatannya dan RUPSLB

mengangkat Sdr. Hideki Horikoshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan pengaturan dalam PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum.

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tampak bahwa Bank BNP telah

memenuhi keseluruhan persyaratan tersebut, yaitu:


1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota

Direksi.

2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

3. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

4. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.

5. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau

Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan Lain/Bukan Bank atau sebagai Anggota

Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Perusahaan

anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper

Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Komisaris Independen Bank BNP adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang

saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam bertindak

independen. Bank BNP memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dimana masing-masing Komisaris Independen

mengetuai Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank

Umum dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Memastikan Terselenggaranya


pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

serta wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi maka Dewan Komisaris :

1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank BNP.

2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi masukan kepada Direksi untuk kepentingan Bank

BNP.

3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan melakukan rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan

Komisaris dengan Direksi.

4. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank BNP.

c. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali

pertemuan dengan Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Rekomendasi atas kebijakan

kepengurusan yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi Dewan Komisaris

Perihal Surat Keputusan

Merekomendasikan calon Presiden Komisaris yang baru dikarenakan berakhirnya masa jabatan Presiden Komisaris yang lama

Surat Dewan Komisaris No. 032-KOM/2013

Membahas dan menyetujui rekomendasi usulan kenaikan gaji karyawan tahun 2013


Merekomendasikan usulan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian tantiem/bonus atas Laba Perseroan Tahun buku 2012



Perihal Surat Keputusan

Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksanaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun buku 2013 yaitu Kantor Akuntan Publik GANI MULYADI & HANDAYANI (Member of Grant Thornton)


Merekomendasikan usulan remunerasi Direktur Perencanaan & Keuangan yang baru


Merekomendasikan usulan remunerasi Presiden Komisaris yang baru Surat Dewan Komisaris No. 047-KOM/2013

Merekomendasikan pengajuan persetujuan fasilitas/kelengkapan kerja untuk Konsultan KTA


d. ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank

selain yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberian bonus/tantiem kepada anggota

Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.2 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI DIREKSI :

Jumlah anggota Direksi Bank BNP adalah 5 (lima) orang dengan komposisi seorang Presiden Direktur dan 4 (empat)

orang Direktur dengan salah seorang Direksi membawahi fungsi Kepatuhan.

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (ACOM Co.,Ltd).


Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013, dimana RUPS

telah mengangkat Sdr. Takeru Agawa sebagai Direktur menggantikan Sdr. Koji Sawada, dengan demikian terjadi

perubahan kepengurusan sebagai berikut:

Susunan keanggotaan Dewan Direksi Bank BNP semula:

1. Presiden Direktur : Ritsuo Ando

2. Direktur Bisnis : Budi Tjahja Halim

3. Direktur Perencanaan dan Keuangan : Koji Sawada

4. Direktur Operasional dan IT : Markus Sugiono

5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Afandi

berubah menjadi

1. Presiden Direktur : Ritsuo Ando

2. Direktur Bisnis : Budi Tjahja Halim

3. Direktur Perencanaan dan Keuangan : Takeru Agawa

4. Direktur Operasional dan IT : Markus Sugiono

5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Afandi

Seluruh anggota Direksi Bank BNP telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

2. Telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai

Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.


4. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama

anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan Komisaris.

5. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan

fungsi Direksi.

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG) Bagi Bank Umum dan

kewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG, maka anggota Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab atas

terselenggaranya kegiatan bisnis Bank BNP dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan memenuhi

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta amanat yang dituangkan dalam RUPS, bertanggungjawab

dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan operasional.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)Direksi telah membentuk dan mengangkat

Anggota Komite dan Satuan Kerja tertentu yang bertanggung jawab kepada Direksi, yakni:

1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

2. Divisi Manajemen Risiko

3. Divisi yang membawahi Fungsi Kepatuhan

4. Komite Manajemen Risiko

5. Komite Kepatuhan

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi

7. Komite Kebijaksanaan Perkreditan

8. Komite Produk dan Aktivitas Baru

9. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)


10. Komite Strategi Anti Fraud

11. Komite Pemutus Kredit

Setiap hasil temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal, maupun hasil pengawasan

Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lain ditindaklanjuti dan dimonitor oleh Direksi.

Direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan

Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Bank Indonesia, dan memperhatikan pembagian tugas &

tanggung jawab (job desciption) Direksi. Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada

pemegang saham melalui RUPS.

Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dikomunikasikan melalui media yang mudah

diakses seperti media elektronik (internet/internal web), maupun dalam media tertulis (Internal Memorandum/Surat

Keputusan/Surat Edaran Direksi).

c. RAPAT DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlepas dari fungsi manajerial terhadap semua aspek

organisasi dengan menyelenggarakan rapat-rapat Direksi (BOD meeting) secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam satu

bulan yang merupakan rapat formal rutin dilengkapi dengan notulen atau berita rapat, rapat gabungan bersama dengan

Dewan Komisaris, dan rapat insidentil sesuai kebutuhan dengan mengundang Pejabat Eksekutif maupun unit kerja terkait.

Sepanjang tahun 2013 telah diselenggarakan 15 (lima belas) kali Rapat Direksi, dan 3 (tiga) kali rapat gabungan (joint

meeting) yang dihadiri oleh Dewan Direksi bersama Dewan Komisaris. Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Dewan Direksi

dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terjadi

musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan dalam hal terjadi perbedaan


pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Direksi maka hal tersebut akan dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat

beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil pembicaraan dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan

dengan baik. Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi dan setiap Keputusan Rapat Direksi

diimplementasikan sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku.

Sepanjang tahun 2013 telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali Rapat Direksi, dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat Agenda Rapat Kehadiran

Direksi

Selasa, 15 Januari 2013

Laporan kinerja akhir tahun 2012

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Desember 2012

ALCO

Lain-lain

5

Senin, 18 Februari 2013

Laporan kinerja bulan Januari 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Januari 2013

ALCO

Lain-lain

5

Senin, 11 Maret 2013

Laporan kinerja bulan Februari 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Februari 2013

ALCO

Lain-lain

4

Rabu, 10 April 2013

Laporan kinerja bulan Maret 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Maret 2013

ALCO

Lain-lain

5



Direksi

Kamis, 16 Mei 2013

Laporan kinerja bulan April 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan April 2013

ALCO

Lain-lain

5

Jumat, 21 Juni 2013

Laporan kinerja bulan Mei 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Mei 2013

ALCO

Lain-lain

5

Senin, 8 Juli 2013

Meeting khusus

Penyelenggaraan Loan Committee Meeting 5

Jumat, 12 Juli 2013

Meeting khusus

Credit Risk Appetite Bank BNP 5

Kamis, 18 Juli 2013

Presentasi rancangan Batas Wewenang Memutus Kredit

Laporan kinerja bulan Juni 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juni 2013

ALCO

Lain-lain

5

Kamis, 22 Agustus 2013

Pembahasan Kebijakan & Strategi KTA General Extra

Presentasi Credit Scoring Model

Laporan kinerja bulan Juli 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juli 2013

Simulasi Skenario Terburuk untuk Pencapaian RBB Desember 2013

ALCO

Lain-lain

5



Direksi

Kamis, 19 September 2013

Laporan kinerja bulan Agustus 2013

Estimasi proyeksi pencapaian RBB 2013

Proyeksi indicator tertentu RBB 2014-2016

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Agustus 2013

Up-date pembahasan Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

ALCO

Lain-lain

5

Senin, 21 Oktober 2013

Laporan kinerja bulan September 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan September 2013

Presentasi Negative List untuk Credit Scoring Model

ALCO

Lain-lain

5

Rabu, 6 November 2013

Meeting khusus Pembahasan RBB 2014-2016 bersama Direksi & Kepala Divisi

5

Senin, 8 November 2013

Rancangan RBB tahun 2014-2016

Laporan kinerja bulan Oktober 2013

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Oktober 2013

ALCO

Lain-lain

5

Kamis, 19 Desember 2013

Laporan kinerja bulan November 2013

Estimasi pencapaian target 2013

Diskusi rencana re-organization structure

Rencana RUPSLB dan sosialisasi RBB

Tindak lanjut mengenai Pinjaman IFC

Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan November 2013

ALCO

Lain-lain

5


d. ASPEK TRANSPARANSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan

diputuskan pailit berdasarkan ketetapan Pengadilan.

Seluruh anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan

atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu atau tindak pidana kejahatan, serta tidak sedang

dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga

perbankan, perusahaan atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota

Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali Bank BNP.

Seluruh Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank BNP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank BNP, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNP

selain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (ACOM Co., Ltd).

Sesuai ketentuan yang berlaku seluruh anggota Direksi Bank BNP :

- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

- Tidak memiliki saham pada Bank BNP.

- Berdomisili di Indonesia.


2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE

2.1 KOMITE – KOMITE PENUNJANGDIBAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

a. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu :

1. Komite Audit.

2. Komite Pemantau Risiko.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Jabatan Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko

dirangkap oleh Sdr. Karel Tanok, sedangkan untuk Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oelh Sdr. Bachtiar Alam.

Masing-masing anggota komite tersebut berasal dari pihak independen. Melalui komite-komite tersebut Dewan Komisaris

dapat melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komposisi dan keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris meliputi :

1. Komite Audit

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari Pihak Independen.

Susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 2013 adalah:

Ketua Komite : Karel Tanok

Anggota Komite : Pilipus Azarjah

Anggota Komite : Arifin S Haris


2. Komite Pemantau Risiko

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota Komite dari Pihak Independen.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2013 adalah:

Ketua Komite : Karel Tanok

Anggota Komite : Arifin S Haris

Anggota komite : Pilipus Azarjah

3. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota seluruh anggota Dewan Komisaris dan seorang Pejabat

Eksekutif (Kepala Divisi) Sumber Daya Manusia,

Ketua Komite : Bachtiar Alam (Komisaris Independen)

Anggota Komite : Yasuo Uonomi (Presiden Komisaris)

Anggota Komite : Tatang Hermawan (Komisaris)

Anggota Komite : Karel Tanok (Komisaris Independen)

Anggota Komite : Agung Subagiyo (Kepala Divisi SDM)

Keahlian Anggota Komite :

Anggota Komite Audit dan Angota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki pengetahuan

dan pengalaman bekerja dibidang keuangan atau akuntansi, perbankan, atau di manajemen risiko, seperti yang diuraikan di

bawah ini :

Drs. Pilipus Azarjah (Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko) :

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009.

o Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Pajajaran Bandung tahun 1975.


o Pengalaman bekerja sebagai manager Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (sekarang), Kantor

Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan (2009), di Kantor Akuntan Publik Hananta Yogi Ferdinand & Associates

(2008-2009), Manager di KAP Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono (2006-2008), Manager di Kantor Akuntan

Publik Tanubrata Yogi Sibarani Hananta (2004-2006), sebagai Manager di KAP Drs. Robert Yogi (1994-2004), Kepala

Akunting Pajak di PT. Sayap Rajawali Raya (1994-1994), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs. Karel, Widyarta

(1982-1994), sebagai Akuntan di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (1976-1982) dan memulai karirnya

sebagai Staff Pemeriksa di Kantor Administrasi Analisa (1964-1976).

Arifin S. Haris (Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko) :

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009.

o Latar belakang pendidikan Sarjana Muda dari Universitas Gajah Mada dan Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas

Muhammadiyah pada tahun 1972.

o Pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun di bidang keuangan dan manajemen perbankan khususnya Manajemen

Risiko, sebagai Manager di Bank American Express (1976-1988), Manager di Bank BSB Jakarta (1988-1991), Direktur

Risk Management PT. ING Bank Jakarta (1996-1998), Direktur Manajemen Resiko di PT. BNN Tbk (1998-1999),

sebagai Technical Advisor di PT. BFC Tbk (1999), Managing Director di AAJ Batavia (2000-2002), Deputy Chief Risk

Officer di Bank Commonwealth Indonesia (2006-2007), sebagai anggota dari Komite Pemantau Risiko di Bank

Bumiputera Indonesia (2007 – sekarang). Memiliki sertifikat Instruktur Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko dari

BSMR (2006). Saat ini sebagai Partner dari Mitra Interjasa Advisory Group.

Keanggotaan komite Remunerasi dan Nominasi yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai

Ketua, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) yang membawahkan sumber daya

manusia, memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan succession plan bank.


Independensi Anggota Komite :

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi pada Bank yang sama maupun Bank lain, tidak

merangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank dan/atau Perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank.

b. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB KOMITE

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris

dibantu oleh 3 (tiga) Komite dengan tugas sebagai berikut:

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris

terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan

Komisaris dalam hal :

- Pengkajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memonitor pelaksanaannya dan

melakukan evaluasi atas hasil kerjanya.

- Pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

- Pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

- Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank

Indonesia oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai

rekomendasi kepada Dewan Komisaris.


- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan

laporan keuangan Bank, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan evaluasi penilaian

kinerja fungsi SKAI dan fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi.


Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan

tersebut.

- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja

Manajemen Risiko.

- Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan

sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas,

risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

o Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

o Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan

kepada Direksi.


b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada

RUPS.

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan

Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

- Memberikan rekomendasi terhadap calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite

sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris.

c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

- Prestasi kerja individual.

- Kewajaran dengan bank lain yang setara (peer group) dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka

panjang Bank BNP.

c. FREKUENSI RAPAT KOMITE

Selama tahun 2013, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, Komite Pemantau Risiko

telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat

sebanyak 11 (sebelas) kali.

Efektivitas Rapat Komite:

- Rapat Komite terselenggara sesuai dengan kebutuhan Bank, dihadiri sekurang-kurangnya oleh 51% (lima puluh

satu perseratus) dari seluruh anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen.


- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat

mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan

pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite

merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat-Rapat Komite :

1. Komite Audit

Selama tahun 2013 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan rincian sbb:

Tanggal Agenda Rapat

4 Februari 2013 Exit Meeting Pemeriksaan KAP tahun buku 2012

26 Maret 2013 Membahas Tugas dan Fungsi Komite Audit

16 April 2013 Membahas Laporan Hasill Pemeriksaan Cabang

19 April 2013 Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan Q1/2013

22 Mei 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan I/2013

23 Mei 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Cabang

12 Juni 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI dan Temuan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia

1 Juli 2013 Membahas Temuan Pemeriksaan Bank Indonesia



24 Juli 2013 1. Laporan Bulanan Manajemen Risijo – data bulan Juni 2013 2. Laporan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Bank kepada BI 3. Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan BI

25 Juli 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Cabang

20 Agustus 2013 Penilaian Self Assessment Bank

3 September 2013 Rekening Gantungan

19 September 2013 Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan II/2013

24 September 2013 Risiko Operasional Unit Kerja Trade Finance


Selama tahun 2013 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian

sbb:


31 Januari 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko - Desember 2012 oleh Divisi RM 3. Presentasi Profil Risiko Triwulan IV/2012 oleh Divisi RM

19 Maret 2013

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulan November 2012 & Januari-Februari 2013 oleh Divisi Manajemen

Risiko 3. Lain-lain



30 April 2013

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Maret 2013 oleh Divisi Manajemen

Risiko 3. Lain-lain

30 Mei 2013

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan April 2013 oleh Divisi Manajemen

Risiko 3. Lain-lain

27 Juni 2013

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Mei 2013 oleh Divisi Manajemen

Risiko 3. Lain-lain

24 Juli 2013 1. Laporan Bulanan Maajemen Risiko – data bulan Juni 2013 2. Laporan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Bank kepada BI 3. Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan BI

20 Agustus 2013 Penilaian Self Assessment Bank

13 September 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko - data Juli 201 3. Lain-lain

24 September 2013 Risiko Operasional Unit Kerja Trade Finance

30 September 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan Agustus 2013 3. Lain-lain

29 Oktober 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan September 2013 3. Lain-lain

29 November 2013 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan Oktober 2013 3. Lain-lain


3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sbb :


11 Januari 2013 Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013

15 Februari 2013 Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013

8 Maret 2013 1. Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013 2. Pembahasan nominasi & remunerasi BOD & BOC 3. Pembahasan program uang jasa BOD & BOC

12 April 2013 1. Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013 2. Pembahasan nominasi & remunerasi BOD & BOC 3. Pembahasan program uang jasa BOD & BOC

10 Mei 2013 Pembahasan struktur organisasi perusahaan

7 Juni 2013 1. Pembahasan Policy Grading & Career Path 2. Benefit Advisor Bank BNP

12 Juli 2013 1. Usulan calon pengganti Presiden Komisaris 2. Pendidikan dan pelatihan karyawan

16 Agustus 2013 Pembahasan perjalanan dinas pengurus dan karyawan Bank

6 September 2013 Reward karyawan

8 November 2013 1. Dana pensiun ALLIANZ 2. Isu kenaikan UMR tahun 2014

6 Desember 2013

1. Fringe benefit untuk calon Presiden Komisaris yang baru 2. Job description Presiden Komisaris 3. Re-evaluasi rangkap jabatan Bpk. Karel Tanok 4. Kenaikan gaji karyawan 2014 5. Pergantian anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit


d. REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE

Komite Audit telah melaporkan kepada Dewan Komisaris, mengenai tugasnya secara profesional serta independen dalam

membantu Dewan Komisaris, seperti yang tercermin dalam beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama

tahun 2013 berikut ini:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan

pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2013, yaitu Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi &

Handayani (member of Grant Thornton).

2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara intensif dan berkala.

3. Memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses

pelaporan keuangan.

4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang

berlaku.

5. Melakukan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan

kebijakan akuntansi yang berlaku.

Hasil evaluasi Komite Audit menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan Bank BNP telah mampu mendukung

pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Demikian pula hasil review terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik, telah

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas

Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Bank BNP telah mengacu pada standar auditing yang ditetapkan

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).


Komite Pemantau Risiko telah bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris

terhadap Direksi beserta jajarannya dalam aspek penerapan manajemen risiko. Untuk memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris dalam melakukan kajian sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko di Bank,

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas-tugas antara lain:

1. Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko.

2. Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko.

3. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen

risiko.

5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan

pelaksanaannya.

Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat, dimana seluruh hasil rapat

yang memerlukan keputusan dari pemegang saham akan direkomendasikan untuk diagendakan dalam pelaksanaan RUPS

dan terdokumentasikan dengan baik.

2.2 KOMITE – KOMITE YANG BERADA DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Komite-komite yang berada dibawah tanggung jawab Direksi dalam mendukung peran serta tugas keseharian Direksi adalah

sebagai berikut:




4. Komite Produk dan Aktifitas Baru


5. Komite Kepatuhan

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee)



SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE


Diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggotanya terdiri dari beberapa Direksi dan beberapa Kepala Divisi terkait.

Tugasnya meliputi pemberian keputusan dalam pemberian kredit, penghapusbukuan kredit, restrukturisasi kredit, AYDA,

dan lain sebagainya yang diselenggarakan di Bank BNP.


Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 072-DIR/RISK/10/2010, diketuai oleh Presiden Direktur, anggota tetap adalah

seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait. Mempunyai tugas untuk mengelola

kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dana dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk

mencapai maksimalisasi profit dari spread bunga/NIM. Rapat ALCO dilaksanakan pada setiap bulan baik secara khusus

dalam Rapat Tim ALCO Support maupun bersamaan dengan jadwal Rapat Direksi rutin secara bulanan.


Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 090-DIR/RM/11/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan

sebelumnya yang dikeluarkan tahun 2009. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, anggota

tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait.


Bertugas untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat analisa

atau self assesment yang dilakukan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur.

Rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2013 :


2 September 2013 Draft pengukuran Profil Risiko Operasional berdasarkan rasio Orient

4. Komite Produk dan Aktivitas Baru

Berdasarkan Surat Keputusan nomor: NoKep.009-DIR/COMP/03/2010, diketuai oleh Direktur Perencanaan & Keuangan,

anggota tetapnya terdiri dari Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis

dan Kepala Divisi IT, anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi lain / Unit Kerja yang terkait dengan pengembangan produk

dan aktifitas baru Bank BNP. Bertugas melakukan persiapan dan pengkajian terhadap seluruh aktivitas dan rencana

peluncuran Produk dan Aktivitas yang Baru (PAB).

Rapat Komite Produk dan Jasa Baru selama tahun 2013 :


6 Mei 2013 Kegiatan penyelenggara Penyelesaian Akhir – BPR KS

31 Mei 2013 Kegiatan Layanan Baru China AKEZ Remittance

30 Jul 2013 Kegiatan Layanan Bancassurance – Model Bisnis Referensi

19 Sept 2013

Kegiatan Layanan Baru China AKEZ Remittance

Kegiatan 100+1 Rekening Retail ALTO

Kegiatan Kantor Fungsional Operasional-Usaha Mikro Kecil

30 Okt 2013

Pertanggungjawaban Kegiatan Layanan BNP Call

Pengembangan Produk Giro Sakura

Pengembangan Produk Tabungan Japan Mikro



13 Nov 2013 Kegiatan Layanan Bancassurance – Model Bisnis Referensi

25 Nov 2013 Kegiatan Layanan Bancassurance – Model Bisnis Referensi (Megalife &Commlife)

5. Komite Kepatuhan,

Sesuai Surat Keputusan nomor: NOKEP: 036-DIR/10/2009, komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen

Risiko, anggota tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari seluruh Kepala Divisi terkait. Bertugas

melakukan analisa penerapan kepatuhan diseluruh bidang aktivitas Bank dan membahas peraturan-peraturan baru dari

instansi berwenang termasuk Bank Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur.

Selama tahun 2013 Komite Kepatuhan telah mengadakan rapat, sbb di bawah ini:


13 Maret 2013 Sosialisasi ketentuan SE BI No 15/6/DPNP mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan

Modal Inti

20 Maret 2013 Pembahasan mengenai Nilai Komposit GCG tahun 2013

2 Mei 2013 Sosialisasi ketentuan SE BI No 15/15/DPNP mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum

2 September 2013 Pembahasan mengenai Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia

6. Komite PengarahTeknologi Informasi (Information Technology Steering Committee)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi adalah NOKEP: 032-DIR/IT/03/2011 yang merupakan perubahan atas Surat

Keputusan sebelumnya. Komite diketuai oleh Direktur yang membawahi IT yaitu Direktur Operasional & IT, dengan anggota

tetap seluruh anggota Direksi dan Kepala Divisi yang membidangi IT, anggota tidak tetap adalah seluruh Kepala Divisi.


Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis IT, pengembangan dan evaluasi sistem

IT yang digunakan dan yang akan digunakan serta hal lainnya yang berkaitan dengan IT.

Selama tahun 2013 Komite Pengarah IT telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu sebagai berikut:


10 Jan 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Back-Up Link ke cabang-cabang, Co-Branding Credit Card dengan BRI, Scoring Model Brainchild, DR-Site Testing, Penambahan RAK di data center, Citrix, Bandwith Management, Call Center, KTA, General Affair

25 Feb 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, KTA, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site

28 Mar 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site

16 Apr 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site, Central Bank, Network Provider, Booking On Line Meeting Room, Collaboration

15 Mei 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site, XBRL pelaporan ke BI, Collaboration

11 Jun 2013 Switching S1 Postilion, Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, DR-Site, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, Collaboration

27 Jul 2013

Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, S1 Bill Payment, Booking Online Meeting Room, transfer antar prinsipal

26 Agust 2013 Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, Kartu Chip, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, S1 Bill Payment

16 Sept 2013 Internet Banking, Citrix, Bandwith Management, Call Center, Scoring Model Brainchild, KTA Desk Collection, General Affair, Document Imaging, XBRL pelaporan ke BI, RTGS Gen 2, S1 Bill Payment



28 Okt 2013 S1 Bill Payment, phone banking, RTGS Gen 2, XBRL pelaporan ke BI, Document Imaging, General Affair

27 Nov 2013 S1 Bill Payment, phone banking, RTGS Gen 2, XBRL pelaporan ke BI, Document Imaging, General Affair, Kartu Chip

24 Des 2013 Bandwith Management, Virtualisasi System, back-up system, scoring model brainchild, XBRL pelaporan ke BI, internet banking, chip card, enterprise agreement microsoft


Ditetapkan berdasarkan Surat keputusan NOKEP: 021-DIR/COMP/06/2010. Diketuai oleh Presiden Direktur dengan anggota

tetap seluruh anggota Direktur dan beberapa Kepala Divisi terkait. Komite ini berfungsi untuk memberikan masukan kepada

Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip-

prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan

konsisten, serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya, melakukan pengkajian

secara berkala serta memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan / perbaikan terhadap KPB tersebut.

Selama tahun 2013 Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, yaitu sebagai berikut:


18 Feb 2013 Pembahasan Kebijakan dan Prosedur Penilaian Jaminan Kredit

28 Feb 2013 Pembahasan Draft Kebijkan Perkreditan Bank BNP

23 April 2013 Pembahasan Draft Kebijakan AYDA & Kebijakan Akuntansi AYDA



4 Juli 2013 Pembahasan Kebijakan dan Prosedur Kredit Back to Back

18 Juli 2013 Finalisasi Kebijakan dan Prosedur AYDA

30 Juli 2013 Pembahasan Kebijakan dan Prosedur Retrukturisasi Kredit


Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur keanggotaannya diketuai oleh

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi terkait, dan anggota tidak tetap adalah

Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait.

Rapat Komite Strategi Anti Fraud selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:


19 September 2013 Draft perubahan Alur kerja (workflow) Fraud Incident Report

Laporan kemajuan (progress report) penanganan kejadian fraud

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

3.1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha Bank BNP semakin meningkat sejalan dengan perkembangan strategi bisnis yang

dijalankan yang memberikan dampak cukup besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi sehingga diperlukan upaya-

upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha.


Mitigasi terhadap eksposur risiko yang muncul dilakukan dengan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan

fungsi kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan, baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-

post).

Sepanjang tahun 2013, pelaksanaan fungsi kepatuhan dititikberatkan pada peningkatan fungsi kepatuhan di

lingkungan Bank BNP. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi di Bank BNP

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (corporate value), melalui berbagai kegiatan antara lain

sebagai berikut :

a. Pengelolaan risiko kepatuhan.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini

mungkin. Dengan demikian peran dan fungsi kepatuhan maupun Unit Kerja Kepatuhan ke depan tidak hanya

melihat suatu kejadian yang bersifat ex-ante melainkan juga harus mampu mengelola Risiko Kepatuhan agar

sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan

melalui langkah-langkah :

Memastikan terlaksananya pemantauan atas kepatuhan pada seluruh kegiatan Bank agar sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator

perbankan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan

mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.


Melakukan pemantauan atas kepatuhan pada seluruh kegiatan Bank agar sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan maupun

kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan aktivitas baru guna

memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada karyawan mengenai aspek-aspek kepatuhan

b. Tersedianya infrastruktur fungsi kepatuhan

Kecukupan sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi kepatuhan memiliki peran yang cukup penting

dalam rangka peningkatan fungsi kepatuhan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan

infrastruktur fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

Memastikan ketersediaan ketentuan internal untuk menunjang kegiatan usaha & operasional Bank

Melakukan pendistribusian Peraturan Bank Indonesia dan / atau peraturan perundang-undangan terkait

lainnya yang terkini dan /atau perubahannya kepada Unit Kerja terkait.

Melakukan pengembangan terhadap sarana kerja yang memadai dalam rangka peningkatan fungsi

kepatuhan di lingkungan Bank BNP (Compliance WEB, Compliance News, dan sarana kerja lainnya)

c. Pengelolaan Strategi Anti Fraud

Dalam rangka peningkatan fungsi kepatuhan terhadap pengelolaan strategi anti fraud, dilakukan pemantauan

atas terlaksananya implementasi Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud termasuk penerapan sistem

pengendalian fraud yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu:

Pencegahan

Deteksi


Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

3.2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank BNP dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) :

o Audit Intern dilaksanakan pada beberapa kantor Cabang dan unit kerja yang ada sesuai dengan struktur Bank BNP.

Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan bank yang secara langsung maupun tidak

langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit Intern dilaksanakan secara independen untuk

menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern, kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian

internal, kepatuhan terhadap peraturan proses tata kelola. Audit Intern erat bekerja sama dengan Divisi Manajemen

Risiko untuk meninjau proses implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.

o Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, SKAI akan memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut

perbaikan yang telah dilakukan oleh Auditee.

o SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan mempunyai akses langsung kepada

Komite Audit yang menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen dan memberikan konsultasi

atas proses pemeriksaan yang dilakukan. Secara teratur SKAI bertemu dengan Komite Audit dan Manajemen

untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi SKAI yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan

telah dilaksanakan dengan benar dan diselesaikan tepat pada waktunya.

o SKAI mengimplementasikan sebuah metode pendekatan audit berdasarkan, di mana kegiatan audit diprioritaskan

menurut penilaian dari potensi eksposur terhadap risiko, termasuk delapan tipe risiko perbankan yang dirumuskan

oleh Bank Indonesia. Tahun 2013 Operation Risk Based sudah mulai diimplementasikan dan telah dipergunakan

sebagai salah satu faktor penilai eksposur dan penilaian kinerja pada akhir tahun 2013. Sedangkan Credit Risk

Based telah dilakukan uji coba pada pemeriksaan bulan September – Desember 2013.


o Dalam tahun 2013 SDM SKAI diikutsertakan dalam 8 (delapan) training internal dan 1 (satu) training eksternal guna

meningkatkan kemampuannya.

o Dalam melaksanakan kegiatan audit, SKAI berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

(SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999

tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan

juga praktik perbankan internasional yang terbaik, sehingga diharapkan kualitas audit dapat memenuhi standar

praktik profesional audit internal.

Selama tahun 2013, dari 109 kegiatan pemeriksaan yang telah dijalankan, terdapat 2271 temuan dengan rincian sbb :

Kategori Jumlah

Temuan dengan katagori risiko Low (L) 450

Temuan dengan kategori risiko Low To Moderate (LTM) 395

Temuan dengan katagori risiko Moderate (M) 915

Temuan dengan risiko Moderate To High (MTH) 382

Temuan dengan katagori risiko High (H) 129

Sampai dengan posisi 31 Desember 2013, dari seluruh temuan tersebut, sebanyak 1.940 temuan atau kurang lebih 85%

temuan telah ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh unit kerja terkait.

Dalam Struktur Organisasi SKAI dibagi dalam 6 (enam) Departemen, dengan 1 (satu) Deputy Chief of Internal Audit yaitu :

1. Area 1, dengan cakupan pemeriksaan meliputi daerah Bandung (Juanda, Pajajaran, Kopo, Gatot Subroto, Sayati,

MTC, Cicadas), Tegal, Cirebon (Yos Sudarso, Pagongan, Jatibarang, Kuningan, Kadipaten), Jakarta (Wahid

hasyim, Muara karang, Gajahmada, Kelapa Gading, Panglima polim, Jatinegara, Sahid, Blok M, PIK), Bekasi,

Jababeka, Cikarang, Cikampek, Karawang, Serpong dan Bogor


Cakupan pemeriksaan unit kerja meliputi: Finance & Accounting, SKNBI, CBO, RTGS, KTA, Treasury, Compliance

dan Risk Management

2. Area 2, dengan cakupan pemeriksaan meliputi daerah Bandung (Sudirman, Suniaraja, Pasar Baru, Sumbersari,

Pasteur, Buah batu), Majalaya, Dayeuhkolot, Soreang, Ciwidey, Cimahi, Sukabumi, Tasikmalaya (Gunung

Sabeulah, Cikurubuk), Pamanukan dan Garut.

Cakupan pemeriksaan unit kerja meliputi: General Affair, Exim, Remittance, Human Capital.

3. Area 3, dengan cakupan pemeriksaan meliputi daerah Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya (Darmo,

Sungkono, Pasaratum, Lamongan, Waspada) dan Bali (Teuku Umar, Kalianget, Poppies, Ubud)

4. IT & Audit Information System

5. Research and Development & Quality Assurance

6. Micro Auditor

3.3 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam RUPS tahunan, Dewan Komisaris menugaskan Direksi untuk mencalonkan akuntan publik yang akan melakukan

audit terhadap Laporan Keuangan Bank BNP tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013.

Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit independen direkomendasi oleh Komite Audit yang

kemudian ditetapkan dalam RUPS tahunan. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Komisaris Nomor 023-

KOM/2013 telah disetujui Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton)

untuk melakukan pemeriksaan umum untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013.

Kriteria penetapan Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton International) adalah :

a. KAP yang terdaftar sebagai auditor bank di Bank Indonesia;


b. KAP independen, yang mengacu kepada Surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

20/PM/2002 Tentang Independensi akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal :

a) Tidak memiliki kepentingan keuangan langsung maupun tidak langsung yang material dengan Bank BNP;

b) Tidak mempunyai hubungan pekerjaan/usaha secara langsung maupun tidak langsung yang material,

atau dengan karyawan kunci yang bekerja di Bank BNP atau dengan pemegang saham utama.

7. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

4.1 PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan fungsinya sebagai Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris secara aktif dan reguler melakukan

monitoring jalannya penerapan manajemen risiko dengan mengundang Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan,

Divisi IT dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) (tentatif) untuk membahas masalah-masalah pengelolaan risiko dan

keterkaitannya dengan unit kerja lain.

Dalam implementasi strategi manajemen risiko, selain memberikan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan

manajemen risiko, Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan

transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris seperti pemberian atau penyediaan dana kepada pihak

terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selain Komite Pemantau Risiko yang menjadi media bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan strategi

manajemen risiko, Direksi sebagai anggota dalam Komite Manajemen Risiko menggunakan media ini sebagai agenda

dalam memonitor pelaksanaan strategi manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan. Direksi Manajemen Risiko


membantu Dewan Direksi dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi berkaitan

dengan manajemen risiko secara periodik dalam forum meeting Board of Director (BOD).

Review terhadap kecukupan penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala yang dilakukan melalui rapat

rutin Board of Director (BOD) dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan berdasarkan SK Nokep. 035-

DIR/10/2009 tentang Pengangkatan Komite Manajemen Risiko. Monitoring yang dilakukan oleh BOD dalam rapat rutin

BOD di antaranya mencakup: Perkembangan rasio NPL, Kosentrasi kredit, Pelaksanaan Disaster Recovery Site

(DRS), Perkembangan error rasio operasional (Orient), Simulasi Call Tree, Masalah Operational Risk Event (Orient)

yang signifikan, Progres Keluhan Nasabah & Penyelesaiannya, Progres Gugatan Hukum (bila ada) &

Penyelesaiannya, Progres Perkembangan Persiapan Produk & Aktivitas Baru, Perkembangan rasio NPL, LDR Valas,

dll.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Proses Penerapan Manajemen Risiko secara bertahap telah diterapkan disegala sendi aktivitas fungsional Bank BNP

diantaranya dalam hal pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan dalam tahun 2013 antara lain:

• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang secara periodik direview untuk disesuaikan dengan

tingkat kebutuhan dan pengaruh kebijakan eksternal serta sistem informasi manajemen yang cukup terintegrasi.

• Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dari seluruh risiko yang diwajibkan melalui

koordinasi dari unit kerja terkait.

• Terdapat pemisahan yang memadai antara fungsi operasional atau usaha bank dengan fungsi pengendalian yaitu

Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan & SKAI.


Berkaitan dengan implementasi Strategi Manajemen Risiko, selama tahun 2013 Bank BNP telah menerbitkan

beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan Manajemen Risiko, penerbitan ini merupakan hasil revisi terhadap

kebijakan sejenis yang telah terbit dan mengalami evaluasi sejalan dengan perkembangan organisasi. Kebijakan yang

telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris ini, antara lain:

o Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (RM-08), dipublikasikan tanggal 28 Maret 2013.

o Kebijakan Manajemen Risiko, versi-2 (RM-05), dipublikasikan tanggal 11 April 2013.

o Kebijakan Manajemen Risiko Pasar (RM-03), dipublikasikan tanggal 11 April 2013.

o Prosedur Pengelolaan Data Risiko Operasional, versi-2 (RM-04), dipublikasikan tanggal 11 Nopember 2013

o Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, versi-1 (RM-09), dipublikasikan tanggal 11 Nopember 2013

o Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, revisi ke-1, dipublikasikan tanggal 9 Desember 2013

Sesuai dengan regulasi perbankan yang mengatur bahwa Bank Umum dengan total asset dibawah Rp 10 triliun wajib

menerapkan Pengelolaan Risiko pada aktifitas fungsional (Risiko Inherent) secara efektif, mencakup pengelolaan Risiko

Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Reputasi, serta Risiko Strategis dan Risiko

Kepatuhan.

Organisasi Divisi Manajemen Risiko

Organisasi Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Direktur yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, yang

organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank BNP. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang

membawahi Divisi Manajemen Risiko dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 3 (tiga) orang Kepala Departemen

yang keseluruhan sumber daya manusianya didukung dengan pengalaman bekerja minimal 4 (empat) tahun sampai

dengan berpengalaman diatas 10 (sepuluh) tahun di bidang perbankan dari berbagai Bank Umum.

3 (tiga) departemen dalam organisasi Divisi Manajemen Risiko adalah:


1. Departemen Risiko Operasional

Bertanggungjawab dalam memastikan “Life Cycle Risk Management” dalam kegiatan operasional, telah berjalan

sesuai dengan kebijakan agar risiko operasional dapat terukur, termonitor dan terkendali dalam tingkatan yang

aman.

2. Departemen Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas

Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat risiko

kredit secara keseluruhan dengan baik dan tepat dalam usaha meminimalisir probabilitas potensi kerugian risiko

pasar.

3. Departemen Risiko Teknologi Informasi

Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat risiko

terkait dengan pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi secara keseluruhan

dengan baik dan tepat risiko dalam rangka peningkatan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di

lingkungan Bank.

Pengembangan budaya manajemen risiko disampaikan melalui berbagai media, diantaranya melalui peningkatan mutu

ketrampilan SDM di unit kerja melalui berbagai training (internal & eksternal) baik secara hardskill atau softskill seperti:

BSMR, sosialisasi performance manajemen, change manajemen, Fraud Investigation Strategy, mitigating Risk In Trade

Finance, Audit Peduli Risiko & Fraud Risk Assessment, CKPN, Credit Analysis for SME'S, COBIT-5, Forum Service

Quality, Business Contingency Plan (BCP), PBU APU & PPT Terbaru, Service Officer Program, dll.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan

sistem pengendalian intern secara menyeluruh dilakukan dengan:


Penerapan Budaya Sadar Risiko

Budaya sadar risiko dilakukan dengan berbagai cara dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh

Manajemen melalui Divisi Manajemen Risiko. Menanamkan budaya sadar risiko bukan merupakan hal yang mudah,

perlu usaha dan perhatian secara bersama serta bertahap agar kesadaran akan risiko tumbuh dengan baik di lingkungan

Bank BNP. Upaya yang dilakukan untuk menanamkan dan mengembangkan budaya sadar risiko diantaranya dengan

memberikan pemahaman melalui berbagai training diantaranya training BSMR, inhouse training untuk berbagai fungsi

seperti forum SODP, MEDP, Teller, Customer Service, dll. Langkah lainnya adalah melalui sharing informasi terkait risiko

melalui meeting internal antar unit kerja, publikasi risk management news, compliance news, dll.

Proses Manajemen Risiko (Pengelolaan 8 Risiko)

Pengelolaan 8 (delapan) risiko Bank BNP secara independen dikoordinir oleh unit kerja setingkat Divisi. Pengelolaan

risiko ditingkat Divisi ini didukung oleh 10 SDM yang cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko

bekerja sama dengan risk taking unit di seluruh unit kerja. Pemantauan risiko yang material dan memiliki dampak,

dibahas dalam meeting internal secara periodik (bulanan) dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR) dengan

mengundang beberapa Divisi terkait agar dapat dilakukan tindak lanjut/perbaikan terhadap masalah-masalah yang

timbul.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, proses manajemen

risiko di Bank BNP juga telah melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pengindentifikasian, pengukuran risiko,

pemantauan serta pelaporan risiko kepada Manajemen Senior dan Direksi Bank.

Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan dan telah mendapatkan persetujuan Direksi, yaitu:

a) Terdapat 16 Surat Keputusan (SK) Direksi yang telah diterbitkan selama kurun waktu Januari s.d Desember 2013,

SK Dir tersebut terkait dengan standarisasi Limit di Corebanking, kewenangan authorisasi, kewenangan antar kantor,


kode group transaksi pada Divisi IT, Treasury Operasion, Divisi Credit Support, Divisi Operational Support & Service,

SKAI, Divisi Kepatuhan, Divisi KTA (Admin Processing), Payment Service Support, Operational & IT Director.

b) Surat Keputusan Direksi No.041-DIR/RM/01/2013, perihal Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk

Penilaian Risiko Inheren Bank (Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi).

c) Surat Keputusan Direksi No.114-DIR/RM/09/2013, perihal Revisi Penetapan Risk Appetite & Risk Tolerance untuk

Penilaian Risiko Inheren (Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi).

4.2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengendalian Intern merupakan suatu cara mengarahkan dan mengawasi sumber daya Bank untuk mencapai tujuan

yang ditetapkan Bank secara terukur. Pengendalian intern berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi fraud,

melindungi sumber daya Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tujuan pengendalian intern lainnya.

Model Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada model pertahanan 3 (tiga) lapis (Three Lines of Defense)

adalah suatu model yang berupa rangkaian aktivitas pengendalian dengan melibatkan seluruh unit kerja yang terdiri

dari First Line, Second Line dan Third Line dimana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan

pengendalian intern yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian

intern.

Fungsi pengendalian intern 3 (tiga) lapis, yaitu:

1. Fungsi pelaksana/pemilik risiko sebagai First Line of Defense

First Line of Defense dalam pelaksanaan pengendalian intern dilakukan oleh unit kerja yang melakukan aktivitas

yang langsung mengandung risiko. Unit kerja yang masuk dalam kategori First Line of Defense ini terdiri dari unit

kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari seperti aktivitas bisnis, transaksi operasional harian dan

aktivitas pendukung atau penunjang lainnya.

2. Fungsi yang mengelola dan memantau risiko sebagai Second Line of Defense


Second Line of Defense dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan

fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan

3. Fungsi yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan risiko secara independen sebagai

Third Line of Defense

Third Line of Defense dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan

fungsi penilaian secara independen yaitu auditor internal dan auditor eksternal.

Meskipun model Three Line of Defense lebih menitikberatkan hubungan dan tanggungjawab dari masing-masing unit

kerja namun pertanggungjawaban perlaksanaannya menjadi tanggung jawab akhir dari Direksi dengan pengawasan

aktif dari Dewan Komisaris.

5. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) & PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE

EXPOSURE)

Dalam kegiatan penyediaan dana, khususnya pemberian pinjaman, Bank BNP wajib melaksanakan ketentuan kehati-hatian

(prudential banking) berupa penetapan persentase tertentu / batas yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Bank Umum, dimana Bank wajib

memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank. Selama tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya

Bank BNP tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK.

Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur / group inti pada posisi 31 Desember 2013 adalah

sebagai berikut :


6. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank BNP pada tahun 2013 menetapkan rencana strategis bank untuk rencana jangka panjang (corporate plan) dan

rencana jangka menengah dan pendek (business plan) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

AKTIVITAS JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN

Permodalan Memperkuat struktur permodalan selain dari right issue (setoran modal), yaitu modal organic dari laba dan melalui instrument penguatan modal lainnya,yaitu Pinjaman subordinasi sejumlah Rp. 200 miliar dan obligasi subordinasi sejumlah Rp. 200 miliar (setelah menerbitkan obligasi dan MTN)

Target memasuki BUKU 2 pada Q1/14 (existing BUKU 1) dengan jumlah total modal inti > Rp. 1 triliun

Tidak merencanakan right issue s.d 3

tahun, selain modal organic yaitu berinovasi melalui instrument penguatan modal secara berkelanjutan yaitu pinjaman subordinasi dan obligasi subordinasi

Melakukan right issue (setoran

modal) dengan jumlah disesuaikan dengan kondisi bisnis Bank, kecukupan permodalan dan ketentuan otoritas.

No. Penyediaan Dana Jumlah

Debitur Nominal

(dalam jutaan Rp)

1. Kepada Pihak Terkait 29 64.326

2.

Kepada Debitur Inti : 25 1.436.791

a. Individu 9 383.894

b. Group 16 1.052.897



1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN

Portofolio Bisnis Memiliki total Aset > Rp 10 triliun (Rp. 11,18 triliun), tumbuh +/- 13% dari estimasi des-13

Total portofolio kredit Rp. 7,7 triliun, tumbuh 12%

Simpanan masyarakat/Dana Pihak Ketiga Rp. 9 triliun, tumbuh 12%

Total asset tumbuh +/- 14%

Total kredit tumbuh +/- 15%

Simpanan DPK +/- 15%

Total asset semakin bertumbuh

Total kredit semakin bertumbuh

Total simpanan DPK semakin bertumbuh

Kualitas Portofolio Bisnis

Rasio kredit Non Performing (NPL) ditargetkan sebesar <= 2%

Rasio kredit Non Performing (NPL) ditargetkan sebesar <= 2%

Rasio kredit Non Performing (NPL) ditargetkan <5%

Keberpihakan kepada bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah)

Sehubungan dengan Alokasi Modal Inti (AMI) maka menyesuaikan rencana pembukaan kantor konvensional; hanya kantor Fungsional UKM sejumlah 3 (tiga) kantor dilengkapi ATM di Singaraja-Bali, Purbalingga-Jawa Tengah, Wonogiri-Jawa Tengah.

Menutup 6 (enam) kantor Service/Payment Point.

Menambah 2 (dua) ATM baru di public area Bandung dan Bali.

Menambah 103 (seratus tiga) Perangkat Perbankan Elektronis (PPE/EDC).

Menambah jaringan kantor fungsional UKM

Melakukan kalkulasi kecukupan AMI untuk persiapan penambahan jaringan kantor konvensional di daerah yang potensial.

Meneruskan rencana jaringan kantor di luar wilayah Jawa dan Bali, yaitu: Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.



1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

Merencanakan penerbitan 6 (enam) PAB; meliputi Electronic Channel Development, Internet Banking, Keagenan Remittance, Kerjasama Electronic Channel (ATM) dengan BPR, ATM Network – JCB, SMS & Mobile Banking.

Memiliki Product Champion Memiliki daya saing yang semakin kompetitif melalui product champion.

Kantor Pusat Sebagai salah satu langkah semakin mengintegrasikan bisnis Bank (Business Integrated) dilakukan persiapan dan tahapan awal pengkajian rencana pemindahan Kantor Pusat (Physical euvidence)

Tahap proses dan action pemindahan Kantor Pusat BNP

Tahap pemindahan Learning Center

ke Kantor Pusat

Tahap pematangan dan penyelesaian pemindahan Kantor Pusat BNP

Pemindahan Learning Center ke Kantor Pusat

Peningkatan Akselerasi Bisnis

Persiapan dan tahap awal pengkajian re-branding

Proses re-branding Re-branding BNP

7. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM

LAPORAN LAINNYA

Bank BNP telah melaksanankan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam :

a. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan mengacu kepada PBI No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP Perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan

Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia, dengan cakupan :


a) Informasi umum: yang meliputi antara lain kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha Bank

dan Kelompok usaha Bank BNP, strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank, laporan

manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh Pengurus dalam rangka good corporate

governance dengan menginformasikan beberapa cakupan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut.

b) Laporan Keuangan Tahunan: yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia yang

menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi,

dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

c) Opini Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas Laporan Keuangan Tahunan Bank BNP.

d) Jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi Bank BNP serta praktek manajemen risiko yang

diterapkan terhadap permodalan Bank.

e) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

f) Aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha.

g) Aspek pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

h) Informasi lainnya.

Laporan Tahunan Bank BNP dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipublikasikan dalam website bank

BNP (www.bankbnp.com), dan disampaikan kepada pemegang saham, Bank Indonesia, lembaga lain yang

berkepentingan terhadap usaha Bank BNP, serta pihal-pihak lain sesuai ketentuan.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disesuaikan cakupannya dengan mengacu kepada PBI

No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang memuat: Laporan Keuangan, Komitmen

dan Kontijensi, Transaksi spot, jumlah dan kualitas aset produktif, perhitungan KPMM, rasio kepatuhan Bank

http://www.bankbnp.com/


terhadap pengelolaan BMPK, rasio GWM dan rasio PDN, serta informasi lain. Laporan ini disajikan dalam bentuk

perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya, ditandatangani oleh 2 (dua) orang

Anggota Direksi yang pengumumannya dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai

peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank BNP, dipublikasikan dalam website bank BNP

(www.bankbnp.com) serta telah mengirimkan softcopy laporan tersebut kepada Bank Indonesia.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank BNP memuat: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), komitmen dan

kontijensi, perhitungan KPMM, kualitas aset produktif dan informasi lain berupa jumlah penyediaan dana, kredit

kepada debitur UMKM, kredit yang memerlukan perhatian khusus, dan informasi cadangan penyisihan kerugian.

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)

sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia dan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan

keuangan bulanan di website Bank Indonesia.

d. Laporan Non Keuangan Bank

Memberikan informasi mengenai produk Bank BNP secara jelas, akurat dan terkini yang dapat diperoleh secara

mudah oleh nasabah seperti melalui media website Bank BNP (www.bankbnp.com), leaflet, brosur atau bentuk

tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Bank BNP pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah.

Selain itu, Bank BNP menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, berupa:

a) permohonan izin terhadap setiap rencana penerbitan / pelaksanaan Produk Akttivitas Baru secara partial (per

produk / aktivitas baru).

b) permohonan izin dan/atau melaporkan rencana pembukaan dan/atau pemindahan jaringan kantor.




Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum

diungkap dalam laporan lainnya.

Bank BNP memenuhi kewajiban dalam :

a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

b. Melaksanakan dan menginformasikan tentang tatacara Pengaduan Nasabah yang dapat disampaikan langsung

melalui petugas Customer Service disetiap kantor cabang terdekat, ataupun melalui sarana elektonik yang

disampaikan melalui email [email protected] serta penyelesaian Sengketa kepada Nasabah

sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

c. Pemenuhannya sebagai badan usaha publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik kepada

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan media www.bankbnp.com.

d. Pengunaan Tenaga Kerja Asing dan Konsultan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/8/PBI/2007,tanggal 13 Juni 2007, tentang Pemanfaatan Tenaga

Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, maka Bank BNP mempekerjakan 5 (lima)

orang tenaga kerja asing yang berasal dari negara Jepang dan telah mendapatkan ijin bekerja dari Departemen

Tenaga Kerja; masing-masing bertindak sebagai manajemen yaitu Presiden Komisaris (Hideki Horikoshi),

Presiden Direktur (Ritsuo Ando) dan Direktur (Takeru Agawa) dengan masa kerja sesuai batas waktu

pengangkatannya melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam mengembangkan bisnis khususnya

untuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) juga menggunakan 1 (satu) orang tenaga asing dari Jepang yaitu Takeshi

Nakamura sebagai Konsultan, serta seorang pejabat eksekutif (Shigeo Morimoto) yang bertugas sebagai Kepala

Divisi Manajemen Risiko. Penggunaan kedua tenaga asing tersebut berkaitan dengan kebutuhan Bank BNP saat

ini yang masih memerlukan arahan dan alih pengetahuan atas kegiatan tersebut diatas.

mailto:[email protected]



8. INFORMASI LAIN TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Bank BNP dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak terdapat intervensi dari pemegang saham,

tidak terjadi perselisihan dalam internal, ataupun tidak terdapat permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan

remunerasi yang ditetapkan kepada Bank BNP.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI

MODAL DISETOR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek

Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp.500,00 per saham / Share Value

Jumlah Saham Jumlah Nominal Percentage

(%)

Modal Dasar 1.000.000.000 500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- ACOM CO.,LTD 447.737.012 223.868.506.000 66,15

- The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd 63.310.000 31.655.000.000 9,35

- PT Hermawan Sentral Investama 42.946.211 21.473.105.500 6,35

- Masyarakat/Lainnya <5% 122.840.659 61.420.329.500 18,15

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 676.833.882 338.416.941.000 100


No. Ultimate Shareholders Pemegang Saham Pengendali

1. Keluarga Kinoshita ACOM CO., LTD.

2. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd. (BTMU)

C. HUBUNGAN KEUANGAN & HUBUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN

KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK BNP

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris

lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Dewan Komisaris Posisi: 31 Desember 2013

Nama Jabatan

KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR

Bank BNP

Bank Lain Lembaga Keuangan

Bukan Bank Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

Nama Perusahaan Jumlah saham

1. Hideki Horikoshi Presiden Komisaris N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2. Tatang Hermawan Komisaris N/A N/A N/A N/A N/A

PT. Hermawan Sentral Investama PT. Hermawan Ladang Arta PT. Lembang Asri PT. Hermawan Megah Sentral PT. Bina Nusantara Prima PT. Central Texindo PT. Central Georgette Nusantara PT. Namnam Fashion Industries

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 27,50% 10,00% 6,88% 7,50%

3. Karel Tanok Komisaris Independen N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4. Bachtiar Alam Komisaris Independen N/A N/A N/A N/A N/A N/A


Direksi

Nama Jabatan


Bank BNP

Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan

Bank Perusahaan Lainnya Dalam dan

Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank Jumlah Saham

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

1. Ritsuo Ando Presiden Direktur N/A N/A N/A J-Net Travel 5,71%

2. Budi T Halim Direktur Bisnis N/A N/A N/A N/A

3. Takeru Agawa Direktur Perencanaan & Keuangan

N/A N/A N/A N/A

4. Markus Sugiono Direktur Operasional & IT N/A N/A N/A N/A

5. Afandi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

N/A N/A N/A N/A


Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham :

Nama Perseroan ACOM BTMU HSI HLA

Hideki Horikoshi PK - √ - -

Tatang Hermawan K - - √ √

Karel Tanok KI - - - -

Bachtiar Alam KI - - - -

Ritsuo Ando PD - - - -

Takeru Agawa D - √ - -

Budi Tjahja Halim D - - - -

Markus Sugiono D - - - -

Afandi D - - - -

Keterangan:

- ACOM : ACOM, CO. LTD.

- BTMU : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.

- HSI : PT Hermawan Sentral Investama

- HLA : PT Hermawan Ladangarta

- PK : Presiden Komisaris

- KU : Komisaris Utama

- K : Komisaris

- KI : Komisaris Independen

- PD : Presiden Direktur

- DU : Direktur Utama

- D : Direktur


Pejabat Eksekutif Posisi:31 Desember 2013

Nama Jabatan


BNP Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan

Bank Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Nama Perusa- haan

Jumlah Saham

Nama Perusa-

haan

Jumlah Saham

1. Maria Ida Ratnawati R. KTA Processing, Service & Ops Development Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

2. Kevin Cahyadi Tatang Regional Business Head I N/A N/A N/A N/A N/A

3. Lius B. Nugroho Credit Quality Assurance Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

4. Sintawati Luswanto Regional Business Head III N/A N/A N/A N/A N/A

5. Mario Yahya Corporate Planning & Secretary Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

6. Yanto Setiawan Credit Support Division Head N/A N/A N/A N/A N/A

7. Hardi Widjaja Treasury & Financial Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

8. Agung Subagiyo Human Capital & Corporate Services Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

9. Tjie Khong Fen Information Technology Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

10. Licky Kuskanto Accounting & Finance Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

11. Bonny Wahyudi Business Development Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A


Nama Jabatan


BNP Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan

Bank Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Nama Perusa- haan

Jumlah Saham

Nama Perusa-

haan

Jumlah Saham

12. Gina Dharma Regional Business Head II N/A N/A N/A N/A N/A

13. Tomas Sugiono Micro & Small Business Head N/A N/A N/A N/A N/A

14. Susiliana Operation Support & Service Division Head

N/A N/A N/A N/A N/A

15. Gagan Gunawan Chief Internal Audit N/A N/A N/A N/A N/A

16. Purbaji Basuki Compliance Division Head N/A N/A N/A N/A N/A

17. Shigeo Morimoto Risk Management Division Head N/A N/A N/A N/A N/A

18. Ronnie Purnadjaja Regional Business Head IV N/A N/A N/A N/A N/A

D. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket / kebijakan remunerasi dalam bentuk non natura dan fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura bagi anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Bank BNP tahun 2013 yang ditetapkan dalam RUPS seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :


Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun

Dewan Komisaris Direksi

orang Jutaan Rp orang Jutaan Rp

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

4 1.830 5 13.570

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang *) :

a. Dapat dimiliki 4 118 5 1.914

b. Tidak dapat dimiliki - - - -

T O T A L 8 1.948 10 15.484

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang

dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel dibawah ini :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *) Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

di atas Rp 2 miliar 3

di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar 1

di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar 1 2

Rp 500 juta ke bawah 2

*) yang diterima secara tunai


E. SHARE OPTION

Bank BNP tidak menyediakan hak opsi (share option) untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan

Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian

kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah

diputuskan dalam Rapat Pemegang Saham dan / atau Anggaran Dasar Bank BNP.

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Rasio

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 27,14

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 3,21

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,38

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 4,18

Keterangan *) Gaji Tertinggi Gaji Terendah Rasio

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 47.500.000 1.750.000 27,14

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 198.375.000 61.710.000 3,21

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 40.997.500 29.756.250 1,38

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 198.375.000 47.500.000 4,18

*) Jenis & jumlah remunerasi diambil dari tabel gaji dan fasilitas Komisaris & Direksi


G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan 3 (tiga) kali pertemuan dengan

Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Mekanisme pengambilan keputusan rapat dilaksanakan

berdasarkan musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam Risalah Rapat yang didistribusikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinions) dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan

pendapat tersebut.

Agenda pembahasan dalam rapat serta kehadiran Dewan Komisaris dan pertemuan gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun 2013, disampaikan pada tabel dibawah ini :

Rapat Dewan Komisaris

Perihal Keterangan

Rencana kerja Dewan Komisaris Tahun 2013 Kehadiran Dewan Komisaris 100%

Pembahasan kenaikan gaji karyawan 2013

Pembahasan Nominasi & Remunerasi BOD & BOC

Pembahasan Program Uang Jasa BOD & BOC

Kehadiran Dewan Komisaris 100%

Membahas temuan Bank Indonesia Kehadiran Dewan Komisaris 100%

Membahas Progress Manajemen BNP bulan Mei 2013 Kehadiran Dewan Komisaris 100%

Pembahasan Perjalanan Dinas BOD-BOC & Karyawan Kehadiran Dewan Komisaris 100%

Indikasi Fraud di KCP Buah Batu Kehadiran Dewan Komisaris 100%


Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi

Perihal Keterangan

Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan Q1/2013 Kehadiran Dewan Komisaris & Dewan Direksi 56%

Presentasi Credit Scoring Model

Pembahasan Kebijakan & Strategi KTA General Extra

Laporan Pencapaian RBB periode Q2/2013

Simulasi Skenario Terburuk untuk Pencapaian RBB Desember 2013

Lain-lain

Kehadiran Dewan Komisaris & Dewan Direksi 100%

Rancangan RBB 2014-2016

Lain-lain Kehadiran Dewan Komisaris & Dewan Direksi 100%

H. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Bank BNP menetapkan pengertian fraud mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia

No. 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka penerapan ketentuan ini telah

ditindaklanjuti dengan penetapan fungsi pengelolaan penerapan strategi anti fraud yaitu dengan membentuk Komite

Strategi Antri Fraud, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur

keanggotaannya adalah diketuai oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi

terkait, dan anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait.


Internal Fraud dalam tahun 2013 (nilai fraud lebih dari Rp 100 juta)

Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh

Anggota Dewan Komisaris & Anggota

Direksi

Pegawai Tetap Pengawai Tidak Tetap

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2013

Total fraud - - - - - -

Telah diselesaikan - - - - - -

Dalam proses penyelesaian di internal Bank - - - - - -

Belum diupayakan penyelesaian - - - - - -

Telah ditindaklajuti oleh proses hukum - - - - - -

Selama periode tahun 2013 tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud) baik penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100

juta (seratus juta Rupiah).

I. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama

periode tahun pelaporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Dalam periode tahun 2013 terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata yang sampai dengan saat ini masih dalam

proses penyelesaian, sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini:


Permasalahan Hukum Tahun 2013 Jumlah Kasus

Perdata Pidana

Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap - -

Dalam proses penyelesaian 1 -

T o t a l 1 NIHIL

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan para pihak terafiliasi dengan Bank BNP diantaranya adalah: transaksi yang

berkaitan dengan kegiatan utama Bank BNP seperti pemberian kredit, simpanan, sewa menyewa beberapa gedung

perkantoran yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank BNP sehari-hari, dimana seluruh transaksinya berkaitan dengan

kegiatan utama (core business) Bank BNP, dan apabila transaksi tersebut dikategorikan transaksi yang mengandung

unsur benturan kepentingan, maka telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimana ketentuan yang mengaturnya. Guna

menjaga agar transaksi-transaksi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun praktek tata kelola

perusahaan yang baik, seluruh ketentuan dan persyaratan yang dikenakan berlaku umum dan tidak ada pengecualian,

termasuk juga secara nilai tidak memenuhi unsur transaksi yang bersifat material.

K. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank BNP tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi bank dalam upaya mengurangi jumlah saham

atau obligasi yang telah diterbitkan Bank BNP yng dilakukan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi yang

diterbitkan.


L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2013 Bank BNP telah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti diuraikan pada tabel

dibawah ini :

No Pelaksana Program CSR Pelaksanaan Partisipasi

Hari/Tanggal Lokasi Bentuk Partisipasi Jumlah Dana

1

Bank BNP bekerjasama dengan PMI Medical Center (PMC)

Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat

Senin, 25 Maret 2013

PMI Medical Center Jl. Aceh No 79 Bandung

Pemberian obat-obatan

Rp. 12.500.000,-

2 Bank BNP bekerjasama dengan UNPAR

Pembekalan dan Pembinaan kepada Mitra Binaan UNPAR Untuk menciptakan entrepreneur baru

Rabu, 11 Desember

2013

Bogasari Baking Center (BBC) Jakarta

Pelatihan membuat aneka macam makanan

Rp. 31.500.000,-

Selama tahun 2013 Bank BNP tidak memberikan dana yang bertujuan untuk kegiatan politik baik secara nasional,

daerah, maupun organisasi politik di sekitar wilayah setempat.


Selain melaksanakan CSR, Bank BNP berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perbankan dan Sosialisasi Produk

Tabunganku, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

No Tanggal Nama Sekolah Siswa

Peserta Jumlah Peserta Materi

1 2 September 2013

SD Bunda Maria Pamanukan Subang

Kelas 4, 5, 6 96 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu

2 26 September 2013

SMP Angkasa Lanud Sulaiman

Kelas 1 110 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu

3 2 November 2013 SD Santa Maria & Santo Yusuf Baros

Kelas 5 112 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu

Demikian Laporan Tranparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bank BNP Tahun 2013

ini kami sampaikan.

Bandung, Mei 2014

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Direksi

Ritsuo Ando Afandi Presiden Direktur Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko


KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank BNP adalah:

Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai bagi proses pelaksanaan GCG antara lain:

- Jumlah, komposisi, kriteria, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta independensi dari Dewan Komisaris,

Direksi dan Komite-Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Penerapan fungsi kepatuhan dan Penerapan manajemen risiko

termasuk sistem pengendalian intern telah memadai secara struktur dan infrastruktur

- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, transaksi benturan kepentingan, penerapan tata

kelola perusahaan (GCG) telah didukung dengan kebijakan dan prosedur yang memadai

Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank BNP adalah:

Beberapa struktur dan infrastruktur yang telah dimiliki Bank terhadap pemenuhan governance structure masih perlu

ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

B. Governance Process

Faktor-faktor positif aspek governance process Bank BNP adalah:

Bank telah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang cukup efektif dalam proses pelaksanaan GCG antara

lain:


- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite telah dilaksanakan

dengan baik

- Rapat-rapat Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite telah terselenggara secara efektif

- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah

melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

- Pelaksanaan dan penerapan fungsi kepatuhan, audit, manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan

penyediaan dana besar, transparan, kondisi keuangan serta rencana strategis bank telah dilakukan dengan baik,

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank BNP adalah:

Pelaksanaan rencana strategis bank masih didasarkan pada data eksternal yang cepat berubah sehingga diperlukan

penyesuaian.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank BNP adalah:

Hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Bank telah memenuhi

harapan stakeholder Bank

Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank BNP adalah:

Tidak ada kelemahan yang signifikan dari aspek governance outcome, hanya saja dengan peningkatan kualitas

pelaksanaan dari aspek governance structure dan governance process mengakibatkan governance outcome perlu lebih

ditingkatkan.

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA … Implementasi GCG 2013 Bank BNP.pdf · Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2013 2 4. Independensi

Documents