LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2014 GCG 2015_.pdf · dengan masalah pajak, ... kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat ... 11. Pemerintah

Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 1 PT. BANK SULTENG

LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2015

PT. BANK PEMBANGUNAN DAEREAH SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank

yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis

sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup

suatu bank sangat dipengaruhi oleh Good Corporate Governance atau tata kelola bank

tersebut. Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan bank

yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus bank

(hard definition), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari

mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI NO.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober

2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat

Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum, yang menjadi dasar hukum Good Corporate Governance dalam

sektor perbankan, mendefinisikan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank

yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan

kewajaran ( fairness). Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci

dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Good Corporate Governance memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan

sasaran-sasaran dari suatu bank, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring

kinerja, maka dalam rangka meningkatkan kinerja bank guna melindungi kepentingan

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan

pelaksanaan Good Corporate Governance secara tepat dan terukur. Dengan semakin

kompleknya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek

Good Corporate Governance oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam

memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai bank milik

daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya

Tata Kelola Bank yang Baik (Good Corporate Governance) untuk mendukung pertumbuhan

usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders.


Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang tepat merupakan salah

satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional bank.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance secara baik diharapkan akan meningkatkan

kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang

saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik Good

Corporate Governance yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi bank

maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian

dalam pengelolaan/pengurusan bank.

2. Meningkatnya kinerja bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para

pemegang saham.

4. Terlindunginya bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan bank.

6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

1. Prinsip-Prinsip Utama Good Corporate Gevernance

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa

berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

a. Transparency (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan

relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup,

akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut.

Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara

mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat

waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan

transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam

kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari

investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak

luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang


mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor

untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal

(volatility of capital).

b. Accountability (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila

prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan

terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran). Pengelolaan bank

harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang

bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya

yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan

kesalahan (oversight) dan pengawasan.

c. Responsibility(Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan

didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan

dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup,

kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

d. Independency (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana bank dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses

pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan

keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan

tersebut.

e. Fairness(Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan

prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham

secara fair (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai

perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam

pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang

saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan

dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.


2. Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self

assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG,

yaitu:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

d. Penerapan benturan kepentingan.

e. Penerapan fungsi kepatuhan.

f. Penerapan fungsi audit intern.

g. Penerapan fungsi audit ekstern.

h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar

(large exposures).

j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG

dan pelaporan internal. dan

k. Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dikelompokkan

dalam suatu governance system yaitu :

Governance structure

Governance proces.

Governance outcome

3. Visi, Misi, Motto dan Corporate Values

Visi :

“Menjadi Bank Daerah Terpercaya di Indonesia, Memahami Kebutuhan Pelanggan,

Menyediakan Solusi Keuangan Yang tepat, Membangun Kemitraan Yang Saling

Menguntungkan Dan Berkelanjutan“.

Misi :

a. Menjadi Bank terbesar ke – 12 dari BPD Seluruh Indonesia.

b. Menjadi Rangking ke- 9 dari BPD Seluruh Indonesia baik Total Aset maupun Dana

Pihak Ketiga (DPK).

c. Menjadi Rangking ke -10 dari BPD Seluruh Indonesia untuk Total Pemberian Kredit.

d. Menjadi Rangking ke-11 dari BPD Seluruh Indonesia untuk Laba sebelum Pajak.

Penjabaran misi ini ditargetkan sampai dengan tahun 2017.


Motto :

One goal, One Team, One Spirit.

Nilai-nilai Budaya Bank (Corporate Values)

Nilai-nilai Budaya Bank Sulteng merupakan penjabaran atas slogan Bank Sulteng

sebagai acuan pokok bagaimana perilaku Bank Sulteng dengan segenap jajarannya

dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan nilai-nilai

Bank Sulteng sebagai berikut :

1) Trust.

2) Intergrity.

3) Professional.

4) Sinergy.

5) Service Exellence

Dari keenam nilai bank tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 15 (lima belas) perilaku

utama yang meliputi :

GO SPIRIT Corporate Values

Perilaku Utama

1. Trust 1. Mampu menjaga Bank.

2. Membangun hubungan yang tulus dan

saling percaya.

3. Mengutamakan keterbukaan.

2. Integrity 1. Jujur.

2. Adil dan Bijaksana.

3. Bertanggung jawab.

3. Professional 1. Meningkatkan kompetensi.

2. Disiplin.

3. Inovatif & kreatif.

4. Sinergy 1. Komunikasi efektif.

2. Saling mendukung & menghargai.

3. Membangun Jaringan.

5. Service Excellence 1. Proses yang cepat, tepat dan akurat.

2. Memahami kebutuhan pelanggan.

3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan.

4. Struktur Organisasi Good Corporate Governance


Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada

komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan

patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari

puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris

mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran

terhadap pengelolaan bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan,

prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.

Struktur Organisasi Bank Sulteng sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor

15/SK/BPD-ST/2014 tanggal 1 April 2014 sebagai berikut :


5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 (dua puluh satu) April tahun 2016 (dua ribu enam belas)


telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun

buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, yang bertempat di Ballroom Lere Hotel

Mercure Jalan Cumi-cumi No. 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Agenda RUPS

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya

Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

untuk Tahun Buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun

Buku 2015 sekaligus pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de

charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.

2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2015.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku

2016.

4. Persetujuan pembayaran “Jasa produksi” dan “Dana kesejahteraan” kepada

karyawan tahun buku 2015 serta “Tantiem” kepada pengurus.

5. Keputusan Lainnya terkait dengan : (i) Pengembalian Dana Setoran Modal PT.

Mega Corpora, (ii) Penyelesaian kasus hukum Anand Umar Adnan SH, (iii)

Pengalihan iuran dana pensiun Bank Sulteng, (iv) Komposisi Saham,(v)

Pembayaran Sisa Laba Tahun Buku 2013 dan (vi) Menyetujui penggunaan dana

CSR.

RUPST dibuka dan dipimpin oleh Drs. H. Abdul Karim Hanggi, Komisaris Utama

Perseroan, sesuai pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Komisaris utama

memimpin jalannya rapat RUPST sampai pada sambutan dan amanah Gubernur,

selanjutnya untuk efektifitas dan efisiennya waktu Komisaris Utama memohon

perkenaan Bapak Gubernur selaku pemegang saham pengendali untuk memimpin

agenda rapat selanjutnya. Selesai pembahasan agenda yang ke 5 Bapak Gubernur

menyerahkan kembali rapat kepada Komisaris Utama dan selanjutnya Komisaris


Utama menutup dengan resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank

Sulteng tahun 2016.

RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris

Perseroan dan seluruh Pemegang Saham sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

Komisaris Utama :

Drs. H. Abdul Karim Hanggi

Direktur Utama :

Rahmat A. Haris

Komisaris Independen :

Drs. H. Said Awad, MH

Direktur Pemasaran :

Diana Liza Mustaqim

Komisaris Independen :

Drs. H. Amiluddin Haludin

Direktur Operasional :

Sitti Maryam Dalle

No Pemegang Saham Nominal Saham Lembar Saham

Persentase

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 78,041,100,000 780.411 34.31%

2. PT. Mega Corpora 56,630,000,000 566.300 24.90%

3. Pemerintah Kab. Poso 12,324,000,000 123.240 5.42%

4. Pemerintah Kab. Donggala 11,800,100,000 118.001 5.19%

5. Pemerintah Kota Palu 11,310,700,000 113.107 4.97%

6. Pemerintah Kab. Banggai 10,509,800,000 105.098 4.62%

7. Pemerintah Kab. Toli-toli 10,262,100,000 102.621 4.51%

8. Pemerintah Kab. Buol 8,540,100,000 85.401 3.76%

9. Pemerintah Kab. Tojo Una-una 8,245,600,000 82.456 3.63%

10. Pemerintah Kab. Morowali 7,790,200,000 77.902 3.43%

11. Pemerintah Kab. Parigi Moutong 5,900,000,000 59.000 2.59%

12. Pemerintah Kab. Sigi 3,519,400,000 35.194 1.55%

13. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan 2,557,200,000 25.572 1.12%

14. Pemerintah Kab. Morowali Utara --- --- ---

15. Pemerintah Kab. Banggai Laut --- --- ---

Jumlah Total 227,430,300,000 2.274.303 100%

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Charles, SH., MKN selaku Notaris untuk

melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan

kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat atas agenda RUPST, RUPSLB.


Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2015,

pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 2.274.303 saham. RUPST

dihadiri atau diwakili oleh 2.274.303 saham atau ± 100% dari jumlah seluruh saham

yang telah dikeluarkan Perseroan dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 2.274.303

saham atau ± 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan,

dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan

keputusan.

Atas keseluruhan agenda RUPST yang diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk agenda

RUPST pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan

suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang

telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga menghasilkan keputusan

sebagai berikut :

B. Keputusan RUPS

Agenda Pertama

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta pengesahan laporan

keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2015, yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig

acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun

2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan

tersebut

Agenda Kedua

1. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yaitu sebesar

Rp. 98.975.133.835,- (sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh

lima juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

digunakan sebagai berikut ;

a. 50% (lima puluh persen) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai

pembagian deviden yaitu Sebesar Rp. 49.487.566.917,- (empat puluh

sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh

enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), kepada pemegang saham yang


namanya tertera dalam daftar pemegang saham perseroan per tanggal 31

Desember 2015 dan dibagikan secara proporsional, dengan ketentuan apabila

terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden tunai berdasarkan

peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi

tanggung jawab masing-masing pemegang saham yang menerima deviden

tunai tersebut dengan cara perseroan langsung memotong jumlah pajak

tersebut dan menyetorkannya ke Kas Negara atas nama wajib pajak

bersangkutan.

b. 45% (empat puluh lima persen) disisihkan untuk pembentukan cadangan

umum atau sebesar Rp. 44.538.810.225,- (empat puluh empat milyar lima

ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh

lima rupiah)

c. 5% (lima persen) disisihkan sebagai pembentukan cadangan khusus dalam

rangka pengembangan Informasi Teknologi (IT) sebesar Rp.4.948.756.691,-

(empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima

puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)

2. Persetujuan pembayaran sisa laba tahun buku 2013 secara proporsional kepada

pemegang saham perseroan sebesar Rp. 5.400.875.462,30,- (lima milyar empat

ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua

rupiah tigah puluh sen)

3. Menyetujui pengembalian Dana Setoran Modal (DSM) sebesar

Rp.18.047.191.602 milik PT. Mega Corpora (DSM tsb.distor untuk porsi saham

30 % , namun RUPS tgl. 24 April 2015 th.buku 2014 menyetujui sebesar 24,9%)

Agenda Ketiga

1. Persetujuan penetapan “Dana Setoran Modal” (DSM) yang disetorkan oleh

Pemegang Saham Perseroan pada periode Tahun 2015 menjadi “Setoran

Modal” dengan perincian sebagai berikut :

Total JumlahSetoran :

SETORAN MODAL JUMLAH (RP)

1. PemdaToli-Toli

2. Pemda Banggai Kepulauan

3.269.600.497,-

2.200.000.000,-


3. Pemprov Sulteng

4. Pemda Poso

5. Pemda Morowali Utara

6. Pemda Banggai

7. PemdaTojo Una-Una

8. PemdaSigi

4.300.000.000,-

93.487.176,-

2.000.000.000,-

2.000.000.000,-

4.500.000.000,-

310.000.000,

Jumlah Total 18.673.087.672.95,-

Menjadi Nominal Saham sebagai berikut :

PEMDA JUMLAH (RP)

1. PemdaToli-Toli


3. Pemprov Sulteng

4. Pemda Poso


6. Pemda Banggai

7. Pemda Tojo Una-Una

8. Pemda Sigi

2.063.300.000,-

1.388.300.000,-

2.713.600.000,-

58.900.000,-

1.262.100.000,-

1.262.100.000,-

2.839.800.000,-

195.600.000,-

Jumlah Total 11.783.700.000,-

Menjadi AGIO sebagai berikut :

PEMDA JUMLAH (RP)

1. PemdaToli-Toli


3. Pemprov Sulteng

4. Pemda Poso


6. Pemda Banggai

7. PemdaTojo Una-Una

1.206.184.547,-

811.586.297,-

1.586.343.424,-

34.432.351,-

737.811.039,-

737.811.039,-

1.660.118.682,-


8. Pemda Sigi 114.345.804,-

Jumlah Total 6.888.633.183,-

2. Persetujuan penetapan untuk menjadi Setoran Modal atas penyerahan asset dari

Pemda Buol ke PT. Bank Sulteng Sebidang tanah dengan luas 777m2, terletak di

kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol senilai Rp 194.250.000,- untuk dan atas

nama Pemegang Saham Pemda Buol yang diserahkan pada tanggal 16 Februari

2015 (akan digunakan untuk Pembangunan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol)

3. Persetujuan penetapan “Dana Setoran Modal” yang disetorkan oleh pemegang

saham Kabupaten Morowali Utara menjadi “Modal Setor” sebesar

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Agenda Keempat

1. Menyetujui Komposisi Saham perseroan sebagai berikut :

- Saham Pemda Provinsi = 38%

- Saham Pemda Kabupaten/Kota = 37,1%

- Saham Mega Corpora = 24,9%;

2. Persetujuan pembayaran “Jasa produksi” dan “Dana kesejahteraan” kepada

karyawan perseroan tahun buku 2015 serta “Tantiem” kepada Pengurus

Perseroan (Dana sudah dicadangkan pada periode Laba Rugi tahun 2015).

a. Persetujuan pemberian “Jasa Produksi” sebesar 7,5% (tujuh koma lima

persen) untuk karyawan

b. Persetujuan pemberian “Dana Kesejahteraan” sebesar 7,5% (tujuh koma

lima persen) untuk karyawan

c. Persetujuan pemberian “Tantiem” sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)

untuk Pengurus Perseroan

Agenda Kelima

1. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independent yang

terdaftar pada BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia dimana sebelumnya telah

memperoleh Rekomendasi dari Komite Audit PT. Bank Sulteng dengan memberi

kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan


Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

2. Menyetujui pembayaran kasus hukum an. Anand Umar Adnan “maksimal”

sebesar Rp. 2.234.421.000,- (apabila dibayarkan maka menjadi beban tahun

buku 2016). Namun sebelum dilakukan pembayaran upaya negosiasi dan upaya

hukum lainnya tetap dilakukan oleh pihak manajemen

3. Menyetujui pelaksanaan Corporate Social Responcibility (CSR) sebesar 2% dari

laba bersih tahun buku 2015 (2 % x Rp. 98.975.133.835,-) = Rp.1.979.502.676,-

mekanisme program CSR Bank Sulteng sesuai pedoman dan peraturan yang ada

tentang CSR dan dilaksanakan oleh Direksi.

4. Menyetujui untuk merubah Peraturan dana pensiun dari Dana Pensiun Bank

Sulteng, serta iuran Tunjangan Hari Tua, bahwa kepesertaan Pegawai Bank

Sulteng pada Dana Pensiun hanya sampai dengan Pegawai yang diangkat pada

tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Pegawai Bank Sulteng yang diangkat

terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 dan setelahnya akan diikut sertakan

dalam Program Pensiun Iuran Pasti.

C. Agenda dan Keputusan RUPS -LB

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 (dua puluh satu) April tahun 2016 (dua ribu enam

belas) telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa

(RUPS-LB) tahun yang 2016, yang bertempat di Ballroom Lere Hotel Mercure Jalan

Cumi-cumi No. 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Komposisi Kepengurusan

RUPS-LB pada awalnya dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Utama, kemudian saat

pembahasan Komisaris Utama memohon kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi

Tengah sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk memimpin rapat selanjutnya.

Memasuki agenda selanjutnya rapat tentang komposisi pengurus Bank Sulteng,

pimpinan rapat dalam hal ini Gubernur sebagai pemegang saham pengendali

mempersilahkan kepada seluruh pengurus untuk berada diluar rapat. Setelah

agenda tentang kepengurusan perseroan selesai dibahas, pimpinan rapat kembali

memanggil seluruh pengurus perseroan untuk masuk keruangan rapat dan

pimpinan rapat menyerahkan kembali pimpinan rapat kepada Komisaris Utama, dan

sekaligus menutup seluruh agenda RUPSLB Bank Sulteng.

Agenda Pertama


1. Menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka

penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik, dengan bunyi perubahan masing-masing pasal

sebagaimana yang telah lampirkan dalam notulen ini;

2. Menyetujui Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Pengurus Perseroan

disusun oleh Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris

Perseroan

3. Menyetujui Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk

merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam hal Remunerasi,

Tunjangan atau fasilitas lainnya terhadap pengurus perseroan sesuai dengan

pedoman yang diatur oleh OJK dan batasan serta persetujuan dari Gubernur

selaku Pemegang Saham Pengendali perseroan.

Agenda Kedua

1. Menyetujui perpanjangan masa Jabatan bagi Direktur Pemasaran Diana Liza

Mustaqim dan Komisaris Independen Drs. H. Said Awad, MH paling lambat

sampai dengan 1 Oktober 2016.

2. Menyetujui nama Calon Anggota Komisaris Perseroan yaitu Drs. H. Anwar

Ponulele, M.Si dan Drs. Amdjad Lawasa, MM sebagai Komisaris Perseroan

setelah dinyatakan lulus dari Fit and Proper Test dari OJK, dan pengangkatan

yang bersangkutan menjadi komisaris diserahkan kewenangan pengangkatan

yang bersangkutan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali

perseroan.

3. Menyetujui nama Calon Direktur Pemasaran yaitu Darmizal Aladdin dan

Hendra Gunawan Sudarman untuk diangkat sebagai Direktur Pemasaran

Perseroan. Jika salah satu atau keduanya dinyatakan lulus Fit and Proper Test

dari OJK, dan selanjutnya pengangkatan salah seorang menjadi Direktur

pemasaran kewenangannya diserahkan kepada Gubernur selaku pemegang

saham pengendali perseroan.

4. Menyetujui Calon Direktur Kepatuhan Faizal Amrah, SE dan Drs. H.N.

Ikawidjaja, MM untuk diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Jika


salah satu atau keduanya dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK, dan

selanjutnya pengangkatan salah seorang menjadi Direktur Kepatuhan

kewenangannya diserahkan kepada Gubernur selaku pemegang saham

pengendali perseroan

5. Menyetujui Drs. H. Abd. Karim Hanggi menjadi Komisaris Independen

setelah melalui tahapan Fit and Proper Test oleh OJK dengan ketentuan tetap

menjabat sebagai Komisaris Utama perseroan.

II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCEANCE DI BANKSULTENG

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1.1 Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Akta Notaris Nomor: 19 tanggal 24

April 2015

Susunan Dewan Komisaris Bank Sulteng tahun 2015, sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Drs. H. Abdul Karim Hanggi

2. Komisaris Independen : Drs. H. Said Awad, MH

3. Komisaris : Drs. H. Amiluddin Haludin *)

*) (Namun sesuai surat dari OJK Nomor : SR-1/D.03/2016 Tanggal 04

Januari 2016 Perihal Penyetujuan Perlaihan Jabatan Sdr Amiluddin

Haludin dari Komisaris menjadi Komisaris Independen PT. Bank Sulteng)

b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:

01/DK/BPD-ST/IV/2013 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap

pengelolaan operasional bank oleh Direksi.

a. Pengawasan Umum :

Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses

pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain


rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional

Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Implementasi Good Corporate

Governance, kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam rangka

pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan adalah :

Melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi

Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin

maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan

rencana strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur

Organisasi Bank telah disusun sesuai dengan standar-standar

Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan

Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi,

Modal serta pencapaian-pencapaian sebelumnya serta melakukan

pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi

pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan Khusus

Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap

pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan

Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan

Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris.

2. Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar

pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target

bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1.2 Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang

dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng.

2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan

Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank

Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan.

3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (Corporate

Plan) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah

dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi.


4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan

Bank yang diajukan oleh Direksi.

5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan,

Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit

dan kegiatan operasional lainnya.

6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip

pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peratuan perundang-undangan.

7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila

diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan

atau mempengaruhi kesehatan bank.

8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian

dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk

ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit.

10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu

dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank

Sulteng.

11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit

Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan

penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi.

12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan

operasional bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan

operasional Bank.

13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam

lingkungan Bank.

14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak

terkait, dan besar dan kredit sindikasi.

1.3 Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan

Rencana Strategis Jangka Panjang Bank.

2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana

sesuai dengan Buku Pedoman Bank Manajemen Risiko yang telah disetujui.


3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern

dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank

secara umum.

4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai

pemantauan likuiditas , melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta

memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu

penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat

atas laporan tersebut.

5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS

telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya.

6. Memastikan bahwa Bank mematuahi ketentuan yang berlaku mengenai

kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana

penyertaan modal bank.

7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan

Informasi Teknologi (IT).

8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian Tingkat

Kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9. Memantau pelaksanaan Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM/CAR)

Bank Umum.

10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada

Bank Indonesia.

11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas

penerapan (KYC) secara berkala.

12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan

melakukan pengawasan atas pemberian kredit.

13. Memantau bahwa bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan

tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia.

14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas

Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif.

15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas

Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat

terhadap BMPK.


16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor

pelaksanaannya.

17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara

benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi.

18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan,

Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank

Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi

hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa

Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK).

20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Good Cororate Governance

kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang

organisasi.

21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite

Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif.

22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawab secara optimal.

23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau

pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat

merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank.

24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank

selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah diltetapkan menurut

ketentuan yang berlaku.

1.4 Pada tahun 2015 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan adalah

sebagai berikut :

1. Dewan komisaris berpendapat bahwa bank telah menerapkan tata kelola

bank dengan baik, berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi

yang telah kami lakukan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan

Komite Remunerasi & Nominasi, nampak bahwa masalah keterbukaan,

keterperiksaan, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran, dalam

aspek perencanaan pelaksanaan dan pengawasan seperti penyusunan

kebijakan, rencana strategis, program prioritas dan action plan, demikian

pula dalam hal pelaksanaan operasional dan penataan terhadap standar


operasional prosedur serta perundang-undangan yang berlaku selama Tahun

Buku 2015 telah menunjukkan kemajuan yang positif.

2. Dewan Komisaris melihat Bank Sulteng telah menunjukkan kinerja tata kelola

bank yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan risiko adalah salah satu

bentuk tindakan manajemen yang sangat konstruktif, yang setiap saat yang

dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite

Remunerasi dan Nominasi.

3. Dewan Komisaris telah melakukan sistem pengawasan terhadap Direksi

melalui rapat-rapat, yang mencakup pemantauan perencanaan dan realisasi

serta mereview terhadap pendanaan yang berdasarkan indikator-indikator

yang ditetapkan.

4. Dewan Kohmisaris memiliki Komite yang menjalankan tugas pengawasan

operasional yang mendorong dibangunnya sistem pengawasan internal

disetiap kantor cabang, serta komunikasi antara Dewan Komisaris dan

Komite lancar dan diadakan secara rutin dalam bentuk rapat Komite Dewan

Komisaris.

5. Program-program tanggung jawab sosial Bank (CSR) dalam kurun waktu

tahun 2015 telah merefleksikan komitmen bank untuk tumbuh bersama

seluruh pemangku kepentingan.

6. Secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bank Sulteng,

yaitu ; Perlu peningkatan kualitas Penerapan Good Corporate Governance,

Masih rendahnya daya saing, dan terbatasnya kemampuan penguatan modal.

Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merevisi Program

Regional Champion (BRC) Jilid 1 menjadi BRC Jilid 2 yang saat ini sementara

dalam tahap kosinyering oleh OJK bersama Tim Pokja pada masing-masing

BPD, yang bertujuan untuk pengembangan BPD seluruh Indonesia agar

menjadi Champion di daerahnya masing-masing.

7. Disamping hal-hal tersebut diatas Dewan Komisaris juga melakukan

Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015

melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Pemantauan kerja

Keuangan dan Non Keuangan Bank Sulteng serta Pemantauan perkembangan

Good Corporate Governance Bank Sulteng secara keseluruhan.

Semester 1 :

Selama periode Januari s/d Juni 2015 (semester I) telah melaksanakan berbagai

kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif dan non aktif secara


independen sekaligus memberikan saran kepada Direksi untuk tujuan perbaikan

kinerja Bank Sulteng melalui :

a. Melakukan pengawasan dan memberikan saran/pendapat serta nasehat

kepada Direksi secara tertulis (surat).

Surat No. 03/DK-BPDST/I/2015, tanggal 14 Januari 2015, perihal

Penilaian Sendiri (Self Assessment).

Surat No. 04/DK-BPDST/I/2015, tanggal 26 Januari 2015, perihal

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai perhitungan

penyisihan penghapusan asset dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Surat No. 05/DK-BPDST/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, perihal

Perubahan Komite-komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng


Selisih rekening pendapatan dan biaya pada rekening antar kantor posisi

31 Desember 2014


Revisi Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng


Penyesuaian biaya perjalanan dinas bagi Pengurus dan Pegawai Bank

Sulteng.

SuratNo. 13/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal

Penyesuaian Modal disetor serta Action Plan Corrective Action.

Surat No. 14/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal

Permintaan laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan


Pengkinian update kebijakan dan SOP Bank.


Pendapatan provisi kredit PT. Bank Sulteng


Realisasi denda-denda per 31 Desember 2014


Realisasi pencapaian target RBB Triwulan IV tahun 2014 pada pos beban

non operasional lainnya.



Realisasi penghimpunan dana PT. Bank Sulteng periode 31 Desember

2014


Laporan hasil pemeriksaan SKAI semester I dan II tahun 2014


Persetujuan risk appetite, risk tolerance dan risk limit PT. Bank Sulteng

tahun 2015.


Persetujuan pengadaan Laptop untuk laporan LBU Bank Sulteng cabang

Bungku


Persetujuan permintaan UPS untuk mesin ATM Bank Sulteng cabang

Bangkep

Surat No. 28/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 09 April 2015, perihal Tindak

lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi SKAI semester

II/2013

Surat No. 29/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 09 April 2015, perihal Tindak

lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi SKAI semester I/2014

Surat No. 31/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 08 April 2015,perihal

Rekomendasi usulan komite Independen Bank Sulteng

Surat No. 32/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 10 April 2015, perihal

Kualitas LDR cabang-cabang PT. Bank Sulteng periode 31 Desember

2014


Permintaan penyelesaian janji/komitmen Auditee


Perpanjangan tugas sementara Direktur Kepatuhan


Permintaan laporan data perkreditan Bank


Peningkatan perbaikan kualitas manajemen risiko


Permintaan laporan bulanan kredit Hapus Buku



Laporan transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Surat No. 42/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 16 April 2015, perihal Upaya

pencegahan timbulnya penyalahgunaan (fraud)


Pengambilan sertifikat hak milik No. 172 an. Joko S.

Surat No. 45/DK-BPDST/V/2015, tanggal 05 Mei 2015,perihal

Persetujuan revisi RBB Bank Sulteng tahun 2015 – 2017.


Rekomendasi assessment calon Direktur Kepatuhan Bank Sulteng oleh

assessment center Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

Surat No. 48/DK-BPDST/V/2015, tanggal 07 Mei 2015, perihal

Persetujuan pengadaan barang inventaris

Surat No. 57/DK-BPDST/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, perihal Temuan

KAP terhadap cabang Toli-toli


Penyerahan tanah milik Pemda Parigi Moutong kepada Bank Sulteng


Pembobolan kas pada PT. Bank Sulteng kantor Cabang Utama Palu


Penyelewengan dana pada Kantor Kas Lambunu (Cab. Parigi)


Penyelewengan dana pada Kantor Cabang Parigi

Surat No. 68/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal

Pengkinian/ update Buku Kebijakan dan SOP Bank


Kebijakan dan prosedur tertulis


Pembentukan komite Manajemen Risiko


Kolektibilitas kredit.


Peningkatan Laba.

Surat No. 73/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Tindak

lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Akuntan Publik (KAP)


Surat No. 74/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Laporan

keuangan publikasi triwulan I Tahun 2015


Permintaan User ID oleh Komite Audit PT. Bank Sulteng


Pengawasan kelengkapan dokumen kredit terhadap 15 Debitur Inti.


Pengenaan sanksi SID cabang Toli-toli


Permohonan pemindahan alamat kantor PT. Bank Sulteng cabang

Luwuk.


Persetujuan pengadaan kursi tunggu cabang Donggala.


Persetujuan pengadaan AC standing untuk emergency situasi pada

gedung Bank Sulteng

Surat No. 87/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal Data

kepemilikan PT. Mega Corpora


Pengembalian deviden Tahun Buku 2013

Surat No. 89/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) Bank Sulteng


Tanggapan atas RBB perubahan Bank Sulteng tahun 2015 – 2017.

b. Melakukan rapat Dewan Komisaris, jajaran Direksi dan Pejabat bank

serta Komite Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain.

Semester I 6 Kali Pertemuan dengan Pembahasan :

1. Tgl. 08 Januari 2015, pembahasan : Rekomendasi Komite

Pemantau Risiko Dewan Komisaris dan Rekomendasi

Komite Audit Dewan Komisaris mengenai :

a. Perhitungan Penyisihan Penghapusan (PPA) dan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

b. Kualitas portofolio kredit posisi triwulan III/2014

dibanding posisi Desember 2013.


c. Persetujuan Dewan komisaris atas penyediaan dana

pihak terkait dan pelaporannya.

d. Mengkaji ulang secara periodik sebagaimana

dipersyaratkan dalam PBI minimal 1 kali dalam 1 tahun

kebijakan dan prosedur (SOP).

2. Tgl. 05 Februari 2015, pembahasan : Rekomendasi Komite

Dewan Komisaris.

3. Tgl. 27 Februari 2015, pembahasan : Rekomendasi-

rekomendasi Komite Dewan Komisaris mengenai :

a. Penyampaian laporan fungsi kepatuhan periode tahun

2014.

b. Revisi dan pengkinian kebijakan dan Standar

c. Operasional Prosedur (SOP) Bank.

d. Penyesuaian Jumlah dan komposisi setoran Modal

saham Bank Sulteng.

e. Corective Ection penerimaan Deviden Tahun Buku 2013

dan setoran modal serta Agio saham PT. Mega Corpora.

f. Pendapatan provinsi kredit Bank Sulteng Tahun 2014.

g. Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014

(Beban non Operasioanl lainnya).

h. Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014

(Denda-denda laporan dan pajak).

i. Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014

(Dana pihak ke III dan Laba/Rugi).

j. Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014

(Aktiva Produktif).

k. Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Semester I Tahun

2014.

4. Tgl. 24 Maret 2015, pembahasan : Rekomendasi-

rekomendasi Komite Dewan Komisaris mengenai :

a. Peningkatan upaya pencegahan timbulnya

penyalahgunaan (Fraud).

b. Permintaan laporan tentang transparansi informasi suku

bunga dasar kredit (SBDK).

c. Peningkatan perbaikan kualitas Manajemen Risiko.


d. Permintaan laporan bulanan saldo kredit Hapus buku

5. Tgl 11 Mei 2015, pembahasan : Rekomendasi dari komite

Pemantau Resiko dan komite Audit mengenai :

a. Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas Buku

Pedoman Bank (BPP) atau buku kebijakan Bank Sulteng.

b. Pengenaan Sanksi kepada Bank Sulteng atas

keterlambatan penyampaian LTKT.

c. Pengawasan kelengkapan Dokumen kredit terhadap 15

(lima belas) Debitur inti.

d. Permintaan Buku kebijakan dan SOP Agunan yang

diambil alih (AYDA) serta data AYDAA posisi Maret

2015 bila ada.

e. Merevisi dan menyempurnakan laporan GCG terkait Self

Assessment secara lengkap kepada OJK.

f. Permintaan ketegasan Direksi atas pemberlakuan

Pedoman Kebijakan kredit.

g. Mencegah timbulnya kredit bermasalah baru dan

menurunkan kredit bermasalah.

h. Penyelesaian kerugian Bank dari kasus Fraud.

i. Temuan KAP terhadap Cabang Tolitoli.

j. Pembobolan Kas pada Bank Sulteng KCU Palu.

k. Penyelewengan Dana pada Bank Sulteng kantor Kas

Lambunu (Cabang Parigi).

6. Tgl 10 Juni 2015, pembahasan : Rekomendasi dari komite

Pemantau Risiko dan komite Audit mengenai :

a. Permintaan UP Date atau pengkinian Buku Pedoman

Bank (BPP) kebijakan kredit, penyelamatan kredit,

ristrukturisasi kredit, Hapus Buku dan Hapus Tagih.

b. Permintaan Buku Pedoman/Buku kebijakan sumber

Daya manusia serta update/pengkinian SOP divisi

Sumber Daya Manusia.

c. Permintaan update atau kaji ulang Buku Pedoman Bank

(BPP) Kebijakan pengkreditan ketentuan BMPK.

d. Permintaan penyediaan Buku Kebijakan dan Prosedur

Tertulis.


e. Pembentukan Komite Manajemen Risiko untuk

memenuhi ketentuan Good Corporate Governance (GCG).

f. Mencegah dan Menurunkan kredit kolektibilitas dua

(DPK).

g. Laporan target dan realisasi Rencana Bisnis Bank

Triwulan I Tahun 2015.

h. Tindak lanjut pengkinian atau Update kebijakan dan SOP

Bank.

i. Permintaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan

Akuntan Publik.

j. Laporan keuangan publikasi Triwulan I Tahun 2015.

k. Jumlah Nominal Kredit Bermasalah PT. Bank Sulteng.

c. Melakukan kunjungan kerja ke kantor-kantor cabang Bank Sulteng

dalam rangka pengawasan dan pembinaan.

1. Perjalanan Dinas ke Poso dalam rangka penyerahan mobil Ambulans CSR

ke Pemda Poso tanggal 16 s/d 18 Februari 2015 oleh Komisaris Bapak

Drs. H. Amiluddin Haludin.

2. Perjalanan Dinas ke Morowali dalam rangka penyerahan mobil Ambulans

ke Pemda Morowali tanggal 19 s/d 21 Februari 2015 oleh Komisaris

Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi.

3. Perjalanan dinas ke Buol dalam rangka seleksi Tilawatil Qur’an STQ XXIII

di Kabupaten Buol sekaligus mengunjungi Kantor Cabang Buol, tanggal 18

s/d 21 Maret 2015 oleh Komisaris Utama Bapak. Drs. H. Abdul Karim

Hanggi.

d. Mengikuti pendidikan/pelatihan.

1. Dalam rangka mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan

dengan OJK di Jakarta tanggal 08 s/d 10 Januari 2015 oleh Komisaris

Utama Bapak. Drs. H. Abd. Karim Hanggi.

2. Dalam rangka menghadiri Rountable Discussion penerapan risiko dan tata

kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan di Indonesia sesuai surat

BSMR di Jakarta tanggal 25 s/d 27 Januari 2015 oleh Komisaris

Independen Bapak. Drs. H. Said Awad, MH.

3. Pelatihan penanganan benturan kepentingan di Jakarta tanggal 16 s/d 19

Februari 2015 oleh Komisaris Independen Bapak Drs. H. Said Awad, MH.


4. Dalam rangka seminar BPDSI dan Penarikan Undian Simpeda di Padang

tanggal 12 s/d 16 Maret 2015, oleh Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin

Haludin.

5. Dalam rangka mengikuti workshop Implementasi GCG secara utuh bagi

seluruh unit kerja terkait sesuai surat RMG, di Yogyakarta tanggal 24 s/d

28 Maret 2015 oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi

dan Komite Pemantau Risiko Bapak H. Ramli Nurdin, B.sc.-

6. Dalam rangka mengikuti workshop Aspek Strategik pendorong/penentu

kinerja Direksi dan Komisaris, identifikasi komponen Remunerasi pada

tingkat Direksi dan Komisaris sesuai surat RMG, di Jakarta tanggal 25 s/d

27 Maret 2015 oleh Komisaris Independen Bapak. Drs. H. Said Awad, MH.

7. Dalam rangka menghadiri workshop penyusunan laporan Dewan

Komisaris yang komprehenshif dan efektif, di Jakarta tanggal 11 s/d 14

Mei 2015 oleh Komisaris Independen Bapak Drs. H. Said Awad, MH dan

Komite Pemantau Risiko Bapak Bambang Setiawan.

8. Dalam rangka menghadiri pelaksanaan peluncuran program

Transformasi BPD di Jakarta, tanggal 25 s/d 27 Mei 2015 oleh Komisaris

Utama, Direktur Utama dan Staf Divisi Corporate Secretary.

9. Dalam rangka menghadiri undangan workshop GCG Risk Owner

menyusun formulasi assessment, di Jakarta tanggal 27 s/d 30 Mei 2015

oleh Komisaris Independen Bapak Drs. H. Said Awad, MH.

10. Dalam rangka mengikuti workshop non performing financing (NPF) kupas

tuntas strategi penanganan NPL dan tehnik negosiasi dalam kerangka

kualitas kredit syariah dan konvensional, di Jakarta tanggal 02 s/d 05 Juni

2015 oleh Komisaris Bapak. Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Audit

Bank Sulteng.

Semester 2 :

Selama periode Juli s/d Desember 2015 (semester II2015) telah melaksanakan

berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif dan non aktif

secara independen sekaligus memberikan saran kepada Direksi untuk tujuan

perbaikan kinerja Bank Sulteng melalui :

a. Melakukan pengawasan dan memberikan saran serta nasehat kepada

Direksi secara tertulis.

1. Surat No. 94/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015, perihal

Persetujuan Dewan Komisaris terhadap pemberlakuan kebijakan umum

fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).



Rekomendasi tindak lanjut pengkinia BPP, SOP SDM, Honorarium

Komite Dewan Komisaris serta tindak lanjut pembukaan Kantor Cabang

Palu Barat.


Pengusulan Fit and Proper Test calon Direktur Kepatuhan PT. Bank

Sulteng.


Pengusulan Fit and Proper Test calon Komisaris Independen PT. Bank

Sulteng.

5. Surat No. 107/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Hasil

pemeriksaan kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu terhadap pajak pada

PT. Bank Sulteng.


Evaluasi sebab menurunnya tabungan.

7. SuratNo. 109/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal

Permintaan Buku Kebijakan dan SOP.


Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut temuan SKAI.

9. Surat No. 111/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Tindak

lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi SKAI.

10. Surat No. 112/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 05 Agustus 2015, perihal

Tanggapan atas RBB perubahan Tahun 2015 - 2017


Kelengkapan dokumen terkait perubahan komposisi kepemilikan Bank

Sulteng.

12. SuratNo. 114/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, perihal

Penilaian profil risiko Triwulan II Tahun 2015.


Sanksi pelaporan SID periode April 2015.

14. SuratNo. 122/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, perihal

Mengkaji dan merevisi buku pedoman dan kebijakan kredit.


Persetujuan pengadaan inventaris Divisi Corporate Secretary.

16. Surat No. 124/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 1 September 2015, perihal

Persetujuan pengadaan inventaris Kantor Cabang Ampana.



Laporan Realisasi RBB Bank Sulteng triwulan II Tahun 2015.


Laporan Realisasi RBB Bank Sulteng triwulan II Tahun 2015


Laporan Realisasi RBB Bank Sulteng triwulan II Tahun 2015


Penyisihan Penghapusan Asset (PPA).


Permintaan calon Pemegang Saham Bank Sulteng.


Rekomendasi pembayaran gaji Pegawai PT. Bank Sulteng bulan

September 2015.


Rekomendasi perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan

Nominasi PT. Bank Sulteng.


Permohonan pengunduran diri calon Direktur Kepatuhan PT. Bank

Sulteng.

25. Surat No. 158/DK-BPDST/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, perihal

Rincian Neraca periode 30 September 2015.


Restrukturisasi Kredit


Pencegahan timbulnya kredit macet usaha jasa konstruksi.


Permintaan laporan triwulan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan


Tindak lanjut action plan perbaikan GCG.


Pengadaan barang inventaris.


Penyisihan Penghapusan Asset (PPA).


Permintaan laporan SKAI tentang tindak lanjut komitmen auditee.



Permintaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi

dari SKAI semester I & II tahun 2014.


Hasil pemeriksaan SKAI terhadap Kantor Cabang Luwuk semester I

tahun 2014.


realisasi kegiatan kerja SKAI dibandingkan dengan target RBB semester I

& II tahun 2014.

36. Surat No. 171/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 3 November 2015, perihal

Hasil pemeriksaan SKAI terhadap Kantor cabang Poso semester I & II

tahun 2014.


Hasil pemeriksaan SKAI terhadap Kantor cabang Bungku semester I & II

tahun 2014.


Persetujuan kekurangan biaya Rakerwil FKDK/P BPD Wiltim di Palu.


Kesiapan penyaluran kredit UMKM Bank Sulteng.


Baki debet kredit konstruksi periode 31 Desember 2014.


Penunjukan KAP sebagai pelaksana audit laporan keuangan PT. Bank

Sulteng tahun buku 2015.


Tindak lanjut surat-surat Dewan Komisaris.


Persetujuan RBB Bank Sulteng tahun 2016 – 2018.

44. Surat No. 181/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal

Hasil pemeriksaan SKAI terhadap KCP Ampana semester I & II tahun

2014.


realisasi program kerja SKAI semester I tahun 2015.


Laporan hasil kaji ulang pihak eksteren yang memuat pendapat tentang


hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi

audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.


Beban denda-denda PT. Bank Sulteng s/d 31 Oktober 2015


Permintaan hasil auditor eksternal (BPK) terhadap Bank Sulteng


Kelengkapan dokumen kredit an. CV. Iwasaka Perkasa


Kesiapan pelaporan laku pandai dan mobile banking


Permintaan laporan sisa kredit hapus buku.


Kaji ulang laporan profil risiko triwulan III tahun 2015 khusus risiko

hukum.


Evaluasi dan pencegahan timbulnya kredit bermasalah.

b. Melakukan rapat intern Dewan Komisaris, rapat dengan jajaran Direksi

dan Pejabat Eksekutif bank serta Komite Dewan Komisaris dan pihak-

pihak lain.

Semester II 4 Kali Pertemuan dengan Pembahasan :

1. Tgl. 01 Juli 2015 pembahasan, antara lain :

Tindak lanjut proses perekrutan calon Direktur Kepatuhan

Usulan Komisaris Independen

Pengkinian BPP dan SOP SDM

Permintaan kenaikan honorarium Komite Dewan

Komisaris

Tindak lanjut pembukaan Kantor Cabang Palu Barat

2. Tgl. 24 Juli 2015 pembahasan : surat FKDK/P-BPD-SI

wilayah Timur, yaitu surat No.4/FKDK/P-SI/wiltim/07/015

tanggal 14 Juli 2015 perihal, Pelaksanaan Rakerwil FKDKP

BPD-SI Wilayah Timur.

3. Tgl. 30 Juli 2015 pembahasan : Rekomendasi-rekomendasi

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Dewan


Komisaris.

4. Tgl. 20 Oktober 2015 pembahasan : Rekomendasi

Pemantau Risiko dan Komite Audit mengenai :

a. Penyisihan Penghapusan Asset (PPA)

b. Penilaian Profil Risiko Triwulan II Tahun 2015.

c. Pemberlakuan Pedoman dan Kebijakan Perkreditan.

d. Persetujuan DEKOM untuk Pengadaan Inventaris PT.

Bank Sulteng.

e. Hapus Buku Kredit Macet.

f. Rencana Bisnis Bank (RBB).

g. Tindak lanjut Action Plan Self Assesment Pelaksanaan

Good Coorporate Governance (GCG).

h. Restrukturisasi Kredit Bermasalah.

i. Pencegahan timbulnya Kredit macet usaha Jasa

Konstruksi.

j. Permintaan Laporan Triwulan Direktur Yang

Membawahi Fungsi Kepatuhan.

k. Hasil Auditor Kantor Cabang Luwuk semester I tahun

2015.

l. Evaluasi/Kajian Audit Intern atas Cabang Poso Untuk

Semester I & II Tahun 2014.

m. Realisasi Kegiatan Kerja SKAI di Bandingkan dengan

Target RBB Semester I dan II tahun 2014.

n. Evaluasi/Kajian Audit Intern atas Cabang Bungku

untuk Semester I & II Tahun 2014.

o. Permintaan laporan SKAI tentang tindak lanjut

komitmen Auditee.

p. Permintaan Tindak Lanjut Direksi atas temuan Audit

dan Rekomendasi dari SKAI semester I & II tahun 2014.

q. Kolektibilitas kredit konstruksi PT. Bank Sulteng.

r. Rincian Neraca Periode 30 September 2015.

s. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (AP) untuk Audit

Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng tahun Buku 2015.

5. Tgl. 25 November 2015, pembahasan : Rekomendasi

Pemantauan Risiko dan Komite Audit mengenai :


a. Meneliti kembali kelengkapan dan keabsahan dokumen

kredit atas nama : CV. Iwasaka Perkasa.

b. Pencegahan timbulnya kredit bermasalah.

c. Permintaan laporan kredit hapus buku tahun 2013 dan

tahun-tahun sebelumnya.

d. Kelengkapan dokumen terkait penerbitan laku pandai.

e. Kaji ulang laporan profil risiko triwulan II tahun 2015

khususnya pada risiko hukum.

f. Evaluasi/kajian audit intern atas Cabang Pembantu

Ampana untuk semester I dan II tahun 2014.

g. Realisasi Program kerja SKAI semester I tahun 2015.

h. Beban denda-denda PT. Bank Sulteng per 31 Oktober

2015.

i. Laporan kepada Bank Indonesia tentang fungsi Audit

Intern yaitu laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang

memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan

kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi

Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin

dilakukan.

j. Permintaan hasil Auditor Ekstern (BPK) terhadap Bank

Sulteng.

k. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng tahun

buku 2015.

c. Melakukan kunjungan kerja ke kantor-kantor cabang Bank Sulteng

dalam rangka pengawasan dan pembinaan.

1. Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka pengurusan aktuaris

remunerasi dan nominasi, di OJK dan pengecekan/pengawasan kantor

pemasaran di Jakarta, tanggal 27 Juli 2015 oleh Komisaris Bapak Drs. H.

Amiluddin Haludin.

2. Perjalanan Dinas ke Ampana dalam rangka menghadiri syukuran gedung

Kantor Bank Sulteng Cabang Ampana dan memantau perkembangan

serta mensupport Cabang di Ampana, tanggal 21 Agustus 2015 oleh

Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi.


3. Dalam rangka menghadiri pelantikan Kepala Cabang Poso serta

memantau perkembangan/mendukung Bank Sulteng Cabang Poso,

tanggal 17 November 2015 oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abd.

Karim Hanggi.

4. Perjalanan Dinas ke Salakan dalam rangka menghadiri syukuran gedung

Kantor Bank Sulteng Cabang Salakan dan memantau perkembangan

serta mendukung Cabang, tanggal 19 November 2015 oleh Komisaris

Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi.

d. Mengikuti pendidikan/pelatihan, seminar dan lain-lain dalam rangka

peningkatan pengetahuan serta wawasan.

1. Dalam rangka menghadiri sosialisasi program transformasi BPD di

Surabaya, tanggal 3 September 2015, oleh Komisaris Utama Bapak Drs.

H. Abd. Karim Hanggi.

2. Dalam rangka menghadiri undangan seminar FKDK/P untuk level

pengurus bank di Jakarta serta memonitoring perkembangan rehab

Kantor Pemasaran Bank Sulteng di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2015 oleh

Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Pemantau Risiko

Bapak H. Ramli Nurdin.

3. Dalam rangka menghadiri seminar 2 Hari Komisaris Professional dengan

tema menjadi Komisaris yang efektif dan bertanggung jawab, tanggal 05

November 2015 di Jakarta, oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abd.

Karim Hanggi.

e. Selama periode semester II tahun 2015, Dewan Komisaris menindak

lanjuti rekomendasi Komite dalam bentuk surat kepada Direksi

sebanyak 53 surat.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

2.1 Dewan Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah., melalui Akta Notaris Nomor: 19

tanggal 24 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Charles,SH.,MKn Notaris di

Palu. Susunan Direksi tahun 2015, sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Ir. Rahmat Abdul Haris

2. Direktur Pemasaran : Diana Liza Mustaqim

3. Direktur Operasional : Hj. Sitti Maryam Dalle


4. Pjs. Direktur Kepatuhan : Hj. Sitti Maryam Dalle (*)

*) Melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham

Pengendali No. 584/519/KO.ADM EKON tanggal 27 Oktober 2014 dan

Surat No. 584/240/KO.ADM EKON tanggal 13 April 2015 dimana Direktur

Operasional (Sitti Maryam Dalle) ditunjuk sebagai Pejabat sementara

Direktur yang membidangi Kepatuhan.

(Sesuai dengan keputusan RUPS yakni menyetujui calon Direktur

Kepatuhan Faizal Amrah, SE dan Drs. H. N Ikawidjaja, MM untuk diangkat

sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Jika salah satunya atau keduanya

dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK dan selanjutnya

pengangkatan salah seorang menjadi Direktur Kepatuhan kewenangannya

diserahkan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali

perseroan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum Direksi telah menunjukkan upaya serius untuk mencapai kinerja

terbaik dalam merealisasikan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.

Kinerja Bank tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2014 menunjukkan

adanya pertumbuhan, walaupun masih ada yang belum mencapai target

sepenuhnya.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan mengenai tugas dan

tanggung jawab Direksi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Direksi adalah :

a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan

Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan

tersebut.

b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk

kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Setiap anggota Direksi bertangung jawab penuh secara pribadi apabila

anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan

tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.


5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta

melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan

maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak

lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan

tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku :

a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau

melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.

c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang

melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.

d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan.

e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta

didalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan bank baru

yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.

f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam

perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka

penyelamatan piutang.

g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus

tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham.

7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan

jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama

lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) diatas tanpa

persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam

perbuatan hukum tersebut beretikat baik.

9. Untuk menjalankan pebuatan hukum berupa transaksi yang

mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis

pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan

kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini


dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dibidang Perbankan.

10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan

memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang

Perbankan.

11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak

pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan

memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan

tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa.

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap angota Direksi ditetapkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan

kepada Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu

mempertimbangkan usulan Direktur Utama.

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajiban,

antara lain:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya.

b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan

menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam

puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk

mendapatkan persetujuan Komisaris.

c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan

persetujuan Komisaris.

d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan

sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan.

e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern,

terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan

pengawasan.

f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang

keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan

termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan

maupun dalam bentuk laporan berkala lainya menurut cara dan waktu

yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris.

g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian

tugas.


h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam

melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat

menjadi pegawai atau pejabat dalam perseroan, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (Special hare)

sebagai pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Angaran Dasar.

13. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan.

b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk

menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain

bagi pegawai Perseroan.

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan

peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan

Ketenagakerjaan yang berlaku.

d. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan

mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota

komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman

dibidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi

maupun akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang

Pegawai dalam Perseroan.

e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan

di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang

anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang

atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun

bersama-sama atau kepada badan lain.

f. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat

persetujuan Komisaris.

g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun

mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut

oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan

yang berlaku.

c. Rapat Direksi selama Tahun 2015


Semester I 21 Kali pertemuan dengan pembahasan :

1. 6 Januari 2015 pembahasan : acara penyerahan sekaligus

peresmian bantuan CSR Kios Pedagang Komersial Lapangan

(PKL) kepada Pemerintah Daerah Kota Palu.

2. 8 Januari 2015 pembahasan : Bantuan CSR Bank Sulteng

yaitu Penghijauan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu.

3. 14 Januari 2015 Pembahasan : Pembentuan panitia RAKOR

PT. Bank Sulteng 2015.

4. 19 – 21 Januari 2015 Pembahasan : Presentasi masing-

masing Divisi, BM, dan Kepala Kantor Kas.

5. 19 – 20 Januari 2015 Pembahasan : Tindak lanjut hasil

Rakor 2015.

6. 23 Januari 2015 Pembahasan : Diskusi antara Pemda

Sulawesi Tengah, China Exim Bank, dan PT. Bank Sulteng

tentang Penanaman Modal untuk percepatan Pengembangan

Wilayah di Sulawesi Tengah.

7. 29 Januari 2015 Pembahasan : Rencana Project Bank

Sulteng tahun 2015.

8. 3 Februari 2015 Pembahasan : Mengenai “Pemda Fund

Reward”.

9. 5 Februari 2016 Pembahasan : Perkembangan Bisnis Bank

Sulteng tahun 2015.

10. 11 Februari 2015 Pembahasan : Pengembangan BPD Net

Online Generation, Pembahasan MPN G2, dan Tindak Lanjut

Temuan OJK.

11. 3 Maret 2015 Pembahasan : Pengadaan Majalah Bank

Sulteng Edisi ke 1.

12. 9 Maret 2015 Pembahasan : Lisensi Produk Microsoft,

Mobile Banking, Pengadaan Loan Origination System (LOS),

Chanelling, dan Pengadaan/Sewa Mesin ATM.

13. 10 Maret 2015 Pembahasan : Persiapan RUPS, Penerbitan

Saham, dan CSR.

14. 8 April 2015 Pembahasan : Tentang Kantor Cabang Jakarta,

Penambahan Lahan Parkir Kantor Cabang Ampana, Gedung

Baru Kantor Cabang Luwuk, Gedung Kantor Cabang Palu


Barat, dan Penambahan Lahan Parkir Kantor Cabang Tolitoli.

15. 27 April 2015 Pembahasan : Penyelesaian Selisih Kas ATM

dan Rekening Nominatif.

16. 28 April 2015 Pembahasan : Penerbitan Kartu ATM khusus

MAhasiswa Kab. Morowali.

17. 6 Mei 2015 Pembahasan : mengenai “Permasalahan

autodebet rekening nasabah tawa plus dan progress TDR.

18. 9 Juni 2015 Pembahasan : Pelaksanaan Teknis Rapat

Koordinasi dan Malam Ramah Tamah Sejuta Bintang 2015.

19. 1 Juni 2015 Pembahasan : Pembentukan Panitia rapat

Koordinasi 2015 Tanggal 11 s/d 12 juni 2015.

20. 24 Juni 2015 Pembahasan : Bisnis Bank Sulteng Periode

Juni 2015, COM + OHC = COF & Suku Bunga DPK dan Kredit,

Limit Kredit Bulan Juni 2015, Mobile Banking, Produk Laku

PAndai, Simulasi LDR Akhir Tahun 2015, dan Credit Line

Conterparty Treasury.

21. 29 Juni 2015 Pembahasan : Tanggapan atas RBB Perubahan

Tahun 2015 0 2017 sesuai Surat OJK No.448/KO.631/2015

tanggal 5 Juni 2015.

Semester II 21kali Pertemuan dengan pembahasan :

1. 5 Agustus 2015 Pembahasan : Mengenai Program Corporate

Social Responsibility (CSR).

2. 7 Agustus 2015 Pembahasan : mengenai “Kebijakan

Proses SI-gaji & Solusi IT”.

3. 19 Agustus 2015 Pembahasan : Kantor Ampana, Kantor

Jakarta dan Kantor Palu Barat.

4. 21 Agustus 2015 Pembahasan :

a. Bisnis Bank Sulteng Periode Juli 2015

b. COM + OHC = COF & Suku Bunga DPK

c. Limit Kredit Bulan Juli 2015 dan Bisnis Kredit

d. Makro Ekonomi

e. Other

Kredit Internal Pegawai Bank Sulteng

Mobile Banking

Laku Pandai


Credit Channeling

5. 16 September 2015 Pembahasan :

a. Makro Ekonomi

b. Bisnis Bank Sulteng Periode Sptember 2015

c. COM + OHC = COF (Bisnis Treasury & Bisnis Funding)

d. Bisnis Kredit (Pengususlan Bisnis Kredit dan Limit

Kredit September 2015)

e. Kebijakan Kredit Internal

f. Others

6. 19 September 2015 Pembahasan : Lanjutan Pelaksanaan

program Corporate Social Responsibility Bank Sulteng 2014.

7. 30 September 2015 Pembahasan : Lanjutan Pelaksanaan

program Corporate Social Responsibility Bank Sulteng 2014.

8. 1 Oktober 2015 Pembahasan : Perkembangan Bisnis Bank

Sulteng menghadapi ekonomi makro yang sedang bergejolak

dan Others.

9. 15 Oktober 2015 Pembahasan : Tindaklanjut dan

Komitmen Kepada PPATK, Persiapan materi Divisi

Kepatuhan pada Rapat Kerja Bank Sulteng, dan Evaluasi

mengenai ketentuan dan fungsi kepatuhan.

10. 26 Oktober 2015 Pembahasan : Pembayaran Dividen Tahun

Buku 2014.

11. 29 Oktober 2015 Pembahasan : Operasional MPN G-2

dengan pilot Project Cabang Utama.

12. 9 November 2015 Pembahasan : Analisa Kebutuhan,

Manfaat dan Strategis Teknologi Informasi Bank Sulteng

2015 – 2018.

13. 12 November 2015 Pembahasan : Upgrade Teknologi

Informasi Bank Sulteng.

14. 14 November 2015 Pembahasan : Proses Pengadaan Mesin

Switching yang baru untuk Bank Sulteng.

15. 16 November 2015 Pembahasan : Launching tabungan

SimPel di Sulawesi Tengah, dimana Bank Sulteng menjadi

Host dalam kegiatan tersebut dan dihadiri oleh Wapres RI

Bpk. Drs.Jusuf Kalla.


16. 24 November 2015 Pembahasan : Gathering Nasabah

(Kontraktor), OJK dan Pemegang Saham, dan Persiapan

Akhir Tahun.

17. 27 November 2015 Pembahasan :

a. Makro ekonomi

b. Bisnis Bank Sulteng Periode Oktober 2015

c. COM + OHC = COF (Bisnis Treasury dan Bisnis Funding)

d. Bisnis Kredit (Limit Kredit Bulan Oktober 2015)

e. Simulasi ketahanan likuiditas akhir tahun 2015

f. Others

18. 27 November 2015 Pembahasan : Evaluasi dan Kajian

Kredit Hapus Buku Usulan Cabang Tahun 2014 (lanjutan).

19. 2 Desember 2015 Pembahasan : Pembuatan Buku

Kebijakan Bank tentang Sumber Daya Manusia dan

Revisi/Pengkinian SOP Sumber Daya Manusia.

20. 10 Desember 2015 Pembahasan : Presentasi Pembukaan

kantor Capem Toili, Kantor Jakarta, Kantor Cab. Palu Barat,

dan Kantor Kas Labean.

21. 30 Desember 2015 Pembahasan :

a. Makro Ekonomi

b. Bisnis Bank Sulteng Periode Oktober 2015

c. COM + OHC = COF (Bisnis Treasury dan Bisnis Funding)

d. Bisnis Kredit (Limit Kredit Bulan November 2015)

e. Strest Test likuiditas akhir tahun 2015

f. Audit BPK dan OJK

g. Others

d. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari

2006 dan PBI NO.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan

atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No.

15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum, Bank Sulteng telah sejak lama menerapkan

pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal,


termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama

anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris,

atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi

dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan

Perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/OJK yang berlaku,

adalah :

1. Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani

dokumen Bank, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Bank (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank.

2. Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab

untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat

waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu

dan lengkap kepada Dewan Komisaris.

4. Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara

bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan

atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan,

surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan

mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain

surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang

dijalankan oleh Direksi.

5. Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan

tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.

6. Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan

keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal.

7. Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan

Komisaris.

8. Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor

untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan

pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

10. Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan

bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi.

11. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung

informasi dari fungsi - fungsi manajemen terkait operasional bank untuk


melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi.

12. Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat

Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi.

13. Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-

komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya

mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris

kepada Direksi.

14. Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan

pendapatnya dalam Rapat Direksi.

15. Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan

Komisaris.

16. Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan

Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin

kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

17. Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan

persetujuan Dewan Komisaris.

18. Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan

berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan

hal-hal sebagai berikut :

a. Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain

atau menyelenggarakan bank baru yang tidak dalam rangka

penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam

bank atau badan-badan lain.

c. Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak

terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang

berlaku.

d. Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada

pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

19. Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,

yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu

yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan

Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang


berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

20. alam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan

pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh

anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota

Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris.

21. Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai

Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada

Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE-KOMITE

Komite Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi dan Nominasi aktif membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sesuai

Tupoksinya masing-masing yang diatur dalam ketentuan Good Corporate Governance

(GCG) dan buku pedoman kerja Komite.-

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite Dewan Komisaris selama periode

Semester I tahun 2015 adalah sebagai berikut :

3.1 Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas hasil pantauan dan

evaluasi Komite-komite.

1. Komite Audit

Daftar Rekomendasi Komite Audit Semester 1 :

No.

No./Tanggal Rekomendasi

Perihal


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

No.01/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 07 Januari 2015 No.02/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 12 Januari 2015 No.03/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 15 Januari 2015 No.04/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 19 Januari 2015

No.05/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 21 anuari 2015 No.06/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 23 Januari 2015 No.07/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 26 Januari 2015 No.08/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 02 Februari 2015

No.09/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 16 Februari 2015

No.10/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 20 Februari 2015 No.11/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 16 Maret 2015 No.12/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.13/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015

Buku pedoman kerja komite audit SK Direksi No. 83/SK/BPD-ST/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Rek. Pendapatan dan beban bunga antar kantor PT. Bank Sulteng periode 31 Desember 2014. Pendapatan provisi kredit PT. Bank Sulteng tahun 2014 Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus rincian laba rugi (beban non operasional lainnya) Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus denda laporan dan pajak Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus rincian neraca sisi passiva pada pos-pos tertentu Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus rincian neraca sisi aktiva pada pos-pos tertentu Laporan hasil pemeriksaan SKAI semester I 2014 dan semester II 2014. Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari SKAI semester II /2013 Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari SKAI semester I /2014 Permintaan penyelesaian janji/ komitmen auditee Kualitas LDR cabang Toli-toli Kualitas LDR cabang Poso


14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

No.14/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.15/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.16/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.17/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.18/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.19/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.20/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.21/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.22/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.23/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 27 Maret 2015 No.24/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 30 April 2015 No.25/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 04 Mei 2015 No.26/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 04 Mei 2015 No.27/Komite Audit-

Kualitas LDR cabang Luwuk Kualitas LDR cabang Bungku Kualitas LDR cabang Salakan Kualitas LDR cabang Donggala Kualitas LDR cabang Parigi Kualitas LDR cabang Buol Kualitas LDR cabang Ampana Kualitas LDR cabang Morowali Kualitas LDR cabang Bangkep Kualitas LDR cabang Paleleh Temuan KAP terhadap Cab. Toli-toli Pembobolan Kas pada PT. Bank Sulteng KCU Palu Penyelewengan Dana pada Bank Sulteng Kantor Kas Lambunu (Cab. Parigi) Penyelewengan Dana Kantor Cabang Parigi.


28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 04 Mei 2015 No.28/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 06 Mei 2015 No.29/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 19 Mei 2015 No.30/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 22 Mei 2015 No.31/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 26 Mei 2015 No.32/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 12 Juni 2015 No.33/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 15 Juni 2015 No.34/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 22 Juni 2015 No.35/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 25 Juni 2015 No.36/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 26 Juni 2015 No.37/Komite Audit-Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 30 Juni 2015

Tindak lanjut pengkinian atau update kebijakan dan SOP Bank Permintaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Akuntan Publik Laporan Keuangan Publikasi Triwulan I Tahun 2015 Jumlah nominal Kredit Bermasalah PT. Bank Sulteng Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Salakan semester I tahun 2014. Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Parigi semester II tahun 2014. Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Donggala semester II tahun 2014. Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Palu semester I & II tahun 2014. Temuan pemeriksaan kantor pelayanan pajak Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Bangkep semester I tahun 2014.

2. Komite Pemantau Risiko

Daftar Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Semester I :

No.

No./Tanggal Rekomendasi

Perihal

1.

01/Komite-Dekom/BPD-ST/ I/2015

Usul revisi Buku V Buku pedoman kerja komite pemantau risiko Dewan Komisaris


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tgl. 12 Januari 2015 02/Komite-Dekom/BPD-ST/ I/2015 Tgl. 19 Januari 2015 03/Komite-Dekom/BPD-ST/ I/2015 Tgl. 20 Januari 2015 04/Komite-Dekom/BPD-ST/ I/2015 Tgl. 27 Januari 2015 05/Komite-Dekom/BPD-ST/ I/2015 Tgl. 28 Januari 2015 06/Komite-Dekom/BPD-ST/ II/2015 Tgl. 03 Februari 2015 07/Komite-Dekom/BPD-ST/ II/2015 Tgl. 05 Februari 2015 08/Komite-Dekom/BPD-ST/ II/2015 Tgl. 20 Februari 2015 09/Komite-Dekom/BPD-ST/ II/2015 Tgl. 25 Februari 2015 10/Komite-Dekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 05 Maret 2015 11/Komite-Dekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 09 Maret 2015

Penyelesaian dokumen kredit yang diduga hilang Perhitungan PPA sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Perbaikan kualitas LDR dan NCD serta pengaruhnya terhadap risiko likuiditas dan risiko kepatuhan. Pengelolaan penagihan dan pelaporan kredit hapus buku. Penyampaian laporan fungsi kepatuhan periode tahun 2014 Revisi atau pengkinian kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Penyesuaian jumlah dan komposisi setoran modal saham Bank Sulteng Corrective Action penerimaan deviden tahun buku 2013, dan setoran modal serta agio saham PT. Mega Corpora. Peningkatan upaya pencegahan timbulnya penyalahgunaan (fraud) Permintaan laporan tentang transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

12/Komite-Dekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 09 Maret 2015 13/Komite-Dekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 16 Maret 2015 14/Komite-Dekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 17 Maret 2015 15/Komite-Dekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 19 Maret 2015 16/Komite-Dekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 19 Maret 2015 17/Komite-Dekom/BPD-ST/ IV/2015 Tgl. 02 April 2015 18/Komite-Dekom/BPD-ST/ IV/2015 Tgl. 06 April 2015 19/Komite-Dekom/BPD-ST/ IV/2015 Tgl. 09 April 2015 20/Komite-Dekom/BPD-ST/ IV/2015 Tgl. 10 April 2015 21/Komite-Dekom/BPD-ST/ IV/2015 Tgl. 24 April 2015 22/Komite-Dekom/BPD-ST/ IV/2015 Tgl. 26 April 2015

Peningkatan perbaikan kualitas Manajemen Risiko. Permintaan laporan bulanan saldo kredit Hapus Buku (ekstracomtable) Permintaan laporan data perkreditan bank Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas Buku Pedoman Perusahaan (BPP) atau Buku Kebijakan Bank Sulteng Pengenaan sanksi kepada Bank Sulteng atas keterlambatan penyampaian LTKT Pengawasan kelengkapan dokumen kredit terhadap 15 (lima belas) Debitur Inti Permintaan Buku Kebijakan dan SOP Agunan yang diambil alih (AYDA) serta data AYDA posisi Maret 2015, bila ada. Merevisi dan menyempurnakan laporan GCG terkait dengan Self Assessment secara lengkap kepada OJK Permintaan ketegasan Direksi atas pemberlakuan Pedoman Kebijakan Kredit. Mencegah timbulnya kredit bermasalah baru dan menurunkan nominal kredit bermasalah Penyelesaian kerugian Bank dari kasus fraud.


23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32. 33.

23/Komite-Dekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 04 Mei 2015 24/Komite-Dekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 06 Mei 2015 25/Komite-Dekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 08 Mei 2015 26/Komite-Dekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 11 Mei 2015 27/Komite-Dekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 13 Mei 2015 28/Komite-Dekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 15 Mei 2015 29/Komite-Dekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 18 Mei 2015 30/Komite-Dekom/BPD-ST/ VI/2015 Tgl. 04 Juni 2015 31/Komite-Dekom/BPD-ST/ VI/2015 Tgl. 08 Juni 2015 32/Komite-Dekom/BPD-ST/ VI/2015 Tgl. 15 Juni 2015 33/Komite-Dekom/BPD-ST/ VI/2015 Tgl. 18 Juni

Permintaan update atau pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) kebijakan kredit, penyelamatan kredit, ristrukturisasi kredit, Hapus Buku dan Hapus Tagih. Permintaan Buku Pedoman/Buku Kebijakan Sumber Daya Manusia serta up date/pengkinian SOP Divisi Sumber Daya Manusia. Permintaan update atau kaji ulang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Perkreditan ketentuan BMPK. Permintaan penyediaan Buku Kebijakan dan Prosedur Tertulis. Pembentukan Komite Manajemen Risiko untuk memenuhi Ketentuan Good Corporate Governance (GCG) Mencegah dan menurunkan kredit kolektibilitas dua (DPK) Laporan target dan realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2015 Pengawasan dan pembinaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Satuan KErja Audit Intern (SKAI) Melakukan evaluasi sebab melambatnya pertumbuhan tabungan serta upaya tindak lanjutnya. Buku Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Inventarisasi dan tata kelola Asset barang bergerak dan tidak bergerak serta hapus buku dan tata cara pelelangan.


34.

2015 34/Komite-Dekom/BPD-ST/ VI/2015 Tgl. 29 Juni 2015

Melengkapi kembali perubahan RBB tahun 2015-2017

3. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Daftar Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

No. No./Tanggal Rekomendasi

Perihal

1.

2.

3.

4.

5.

01/KRN.DK/BPD-ST/IV/2015 Tgl. 12 Januari 2015 02/KRN.DK/BPD-ST/IV/2015 Tgl. 12 Januari 2015 03/KRN.DK/BPD-ST/IV/2015 Tgl. 12 Januari 2015 04/KRN.DK/BPD-ST/IV/2015 Tgl. 12 Januari 2015 05/KRN.DK/BPD-ST/IV/2015 Tgl. 20 Maret 2015

Kenaikan gaji pegawai. Penyesuaian biaya perjalanan dinas Biaya perawatan kesehatan bagi Istri Pengurus. Usulan perubahan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng. Usulan Komisaris Independen Bank Sulteng

3.2 Melaksanakan dan mengikuti rapat intern Komite, rapat Dewan Komisaris,

serta Divisi terkait dan lain-lain.

1. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit :

Semester 1 :

a. Rapat Tgl. 08 Januari 2015 Pembahasan rekomendasi-rekomendasi

Komite Audit sebanyak 8 rekomendasi.

b. Rapat Tgl. 05 Februari2015 Pembahasan rekomendasi-rekomendasi


c. Rapat Tgl. 27 Februari 2015 Pembahasan rekomendasi-rekomendasi


d. Rapat Tgl. 24 Maret 2015, pembahasan Rekomendasi-rekomendasi

Komite Audit sebanyak 15 rekomendasi


e. Rapat Tgl. 11 Mei 2015, pembahasan Rekomendasi-rekomendasi Komite

Audit sebanyak 4 rekomendasi.

f. Rapat Tgl. 10 Juni 2015, pembahasan Rekomendasi-rekomendasi Komite

Audit Dewan Komisaris sebanyak 4 rekomendasi.

Semester 2 :

a. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tgl. 30 Juli 2015

pembahasan : Pembahasan rekomendasi Komite Audit sebanyak 6 (enam)

rekomendasi.

b. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tgl. 20 Oktober

2015 pembahasan Rekomendasi Komite Audit sebanyak 9 (sembilan)

rekomendasi

c. Rapat Dewan Komisaris dan Komite-komite Audit Tgl. 25 November

2015, pembahasan :

1. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit

laporan keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2015.

2. Pembahasan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Audit sebanyak 5

(lima) rekomendasi.

2. Rapat Interen Komite Pemantau Risiko :

Semester 1 :

a. Rapat Tgl. 05 Januari 2015 dan dari notulen rapat disepakati untuk

merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima)

rekomendasi.

b. Rapat Tgl. 09 Februari 2015 dan dari notulen disepakati untuk

merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga)

rekomendasi.

c. Rapat Tgl. 09 Maret 2015 dalam notulen rapat disepakati untuk

direkomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima)

rekomendasi.

d. Rapat Tgl. 07 April 2015, dari hasil pembahasan yang tertuang dalam

notulen rapat disepakati untuk direkmomendasikan kepada Dewan

Komisaris sebanyak 6 (enam) rekomendasi.

e. Rapat Tgl. 05 Mei 2015, dalam pembahasan rapat yang tertuang dalam

notulen rapat disepakati sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi untuk

disampaikan kepada Dewan Komisaris.-


f. Rapat Tgl. 08 Juni 2015, dalam rapat yang dituangkan dalam notulen

rapat terdapat 4 (empat) rekomendasi yang akan diajukan kepada Dewan

Komisaris.

Semester 2 :

a. Risalah rapat No. 06/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 6 Juli 2015 dan

disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak

3 (tiga) rekomendasi.

b. Risalah rapat No. 08/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 6 Agustus 2015

dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris

sebanyak 3 (tiga) rekomendasi.

c. Risalah rapat No. 09/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 3 September

2015 dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris

sebanyak 4 (empat) rekomendasi.

d. Risalah rapat No. 10/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 6 Oktober 2015

dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris

sebanyak 3 (tiga) rekomendasi.

e. Risalah rapat No. 11/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 3 November



f. Risalah rapat No. 12/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 3 Desember



3. Rapat dengan Dewan Komisaris bersama Komite-komite :

Semester 1 :

a. Rapat tanggal 08 Januari 2015, membahas 12 (dua belas) rekomendasi 4

(empat) diantaranya rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko dan 8

(delapan) rekomendasi Komite Audit.

b. Rapat tanggal 05 Februari 2015, membahas 7 (tujuh) rekomendasi yaitu 5

(lima) rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2 (dua) rekomendasi Komite

Audit, rapat menyepakati untuk dimintakan/disarankan kepada Direksi

untuk ditindaklanjuti.

c. Rapat tanggal 27 Pebruari 2015 membahas 10 (sepuluh) rekomendasi

yaitu 4 (empat) rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan 6 (enam)


rekomendasi Komite Audit, pada rapat tersebut disetujui untuk disarankan

kepada Direksi untuk tindak lanjutnya.

d. Rapat tanggal 24 Maret 2015, membahas sebanyak 20 (dua puluh)

rekomendasi terdiri dari 5 (lima) rekomendasi Komite Pemantau Risiko

dan 15 (lima belas) rekomendasi Komite Audit, pada rapat tersebut

disepakati untuk disarankan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti, dan

dari 12 (dua belas) rekomendasi Komite Audit agar dijadikan satu surat

saja kepada Direksi.

e. Rapat tanggal 11 Mei 2015, membahas sebanyak 12 (dua belas)

rekomendasi terdiri dari 8 (delapan) rekomendasi Komite Pemantau

Resiko dan 4 (empat) rekomendasi Komite Audit. Dari hasil rapat tersebut

disepakati untuk dimintakan/disarankan kepada Direksi untuk tindak

lanjutnya.

f. Rapat tanggal 10 Juni 2015, membahas sebanyak 11 (sebelas)

rekomendasi dan 7 (tujuh) rekomendasi dari Komite Pemantau Resiko dan

4 (empat) rekomendasi dari Komite Audit. Rapat menyepakati untuk

disarankan/dimintakan kepada Direksi untuk ditindak lanjuti.

Semester 2 :

- Tidak pernah mengikuti

4. Rapat dengan Komite Pemantau Risiko dengan Divisi :

Rapat dengan Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

a. Rapat diadakan tanggal, 26 Januari 2015, membahas tentang Laporan Good

Corporate Governance (GCG) periode semester II tahun 2014.

5. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi selama

2015 :

Semester 1 :

a. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Tgl. 11

Februari 2015 pembahasan : Rekomendasi-rekomendasi dari komite

remunerasi dan nominasi.

b. Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Kadiv. SDM (Anggota Komite

remunerasi dan Nominasi) dan Kadiv. SKAI Bank Sulteng Tgl. 25 Mei

2015, pembahasan : Jasa Produksi Pegawai yang belum terbayarkan, Biaya

perjalanan dinas, kenaikan honor Komite Dewan Komisaris, Pembayaran


uang pendidikan dan pengenaan sanksi kepada pegawai yang melakukan

fraud.

Semester 2 :

Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Tanggal 01

Juli 2015 pembahasan, antara lain :

a. Tindak lanjut proses perekrutan calon Direktur Kepatuhan

b. Usulan Komisaris Independen

c. Pengkinian BPP dan SOP SDM

d. Permintaan kenaikan honorarium Komite Dewan Komisaris

e. Tindak lanjut pembukaan Kantor Cabang Palu Barat

3.3 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

1. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit selama 2015 :

Semester 1 :

a. Dalam rangka mengikuti workshop non performing financing (NPF) kupas

tuntas strategi penanganan NPL dan teknik negosiasi dalam kerangka

kualitas kredit syariah dan konvensional, di Jakarta tanggal 02 s/d 05 Juni

2015 oleh Komisaris Bapak. Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Audit

Bank Sulteng Bapak H. Syafruddin Sunumpole.

Semester 2 :


2. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko

selama 2015 :

Semester 1 :

a. A to Z Good Corporate Governance (GCG) Implementasi GCG secara utuh

bagi seluruh Unit kerja terkait, diselenggarakan oleh Risk Management

Guard (RMG) di Grand Zuri Malioboro Hotel Yogyakarta tanggal 25 s/d 27

Maret 2015 diikuti oleh Bapak H. Ramli Nurdin.

b. WorkShop penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif dan

Efektif yang diselenggarakan oleh Assosiasi Bank Pembangunan Daerah

(ASBANDA) di Hotel Pullman Surabaya, tanggal, 12 s/d 13 Mei 2015 diikuti

oleh Bapak Bambang Setiawan.

Semester 2 :

a. Dalam rangka menghadiri undangan seminar FKDK/P untuk level

pengurus bank di Jakarta serta memonitoring perkembangan rehab Kantor


Pemasaran Bank Sulteng di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2015 oleh

Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Pemantau Risiko

Bapak H. Ramli Nurdin.

3. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Remunerasi dan

Nominasi selama 2015 :

Semester 1 :


Semester 2 :


3.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka

mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka Dewan

Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat

kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan

atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan

pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan

kewajaran.

Pembentukan Komite Audit Bank Sulteng juga berpedoman pada ketentuan

sebagai berikut :

a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang

Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik

Negara .

b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014

tanggal 7 Maret 2014 tentang pengangkatan Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017 .

c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 19/SK/BPD-ST/2014


tanggal 28 April 2014 Pengangkatan Komite Audit PT. Bank Sulteng

Periode 2014-2017.

d. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.07/SK/BPD-ST/2015 tanggal 05

Februari 2015 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan


Susunan Komite AuditBank Sulteng tahun 2015 sebagai berikut:

1. Ketua : Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen)

2. Anggota : H.Syafruddin Sunumpole (Pihak Independen)

3. Anggota : Dahlan Lasaki (Pihak Independen)

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam

bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite bertindak

secara Independen terhadap Direksi dan Auditor Ekstern, serta melaporkan

kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

1. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti,

transparan, dan dapat diandalkan.

2. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi

Audit Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah

pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.

3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

etika, benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun

kecurangan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan

sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan

Komisaris.

4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan

temuan yang signifikan.

5. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status,

kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional

yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal.

6. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses

langsung kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat

komite yang telah dijadwalkan.

7. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor


Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan

audit maupun laporan audit.

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman

Kerja Komite yang telah disetujui oleh Komisaris. Sesuai dengan pedoman

kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan

lainnya untuk kepentingan para stakeholders, menelaah hasil pencapaian,

efektivitas, dan objektifitas dari seluruh proses audit internal dan

eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan

kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian

internal Bank.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite

Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai

operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya .

Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal.

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai

penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan

keuangan Bank.

Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit

yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan

pelaksanaan penerapan GCG.

Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal

serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh

Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.

Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional

yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi

dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal

yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan

dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan

perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit


telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-

rutin. Komite Audit selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan sebagai

berikut :

1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank

seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

2. Komite Audit melakukan penelaan dan memberikan saran-saran

penyempurnaan atas laporan keuangan publikasi triwulanan.

3. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal termasuk

penelaan independensi dan objektivitas auditor eksternal serta

penelaan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan

semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

4. Penelaan atas ketaatan Bank terhadap perundang-undangan dan

aturan perbankan. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang

dilakukan oleh Bank telah diupayakan secara optimal.

5. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit

serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai

kecukupan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2015, Komite

Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

Pelaksanaan tugas Divisi Satuan Kerja Audit internal (SKAI). Dari

hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan SKAI telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko,

pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) .

Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan

standar yang berlaku. Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite

Audit, kantor akuntan publik telah melaksanakan sesuai dengan

Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku

termasuk tentang penerapan PSAK Nomor 50 dan Nomor 55.

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI,

akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selama

tahun 2015 Komite Audit melakukan pertemuan-pertemuan

dengan SKAI dalam rangka membahas temuan dan tindak lanjut

temuan SKAI. Komite Audit juga menjaga jalur komunikasi

langsung dengan SKAI, baik yang terjadwal dalam rapat rutin

maupun di luar jadwal rapat.


Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan

publik kepada Dewan Komisaris. Untuk tahun buku 2015, Tim

Pemilihan Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit

dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan Kantor

akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

Konsolidasi bank. Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris

telah menetapkan Kantor Akuntan Publik dbsd&a (Doli, Bambang,

Sulistiyanto, Dadang & Ali) sebagai Auditor Independen.

Komite Audit juga melakukan beberapa tugas lain yang diberikan

oleh Dewan Komisaris, diantaranya memberikan masukan

terhadap pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB).

e. Rapat dan Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2015, Komite Audit telah menyelenggarakan pertemuan

sebanyak 4 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam

Rapat di tahun 2015 :

No.

Nama

Jumlah

Kehadiran

Presentasi

kehadiran

1. Drs.H.Said Awad,MH 4 Kali 100 %

2. H.Syafruddin Sunumpole 4 Kali 100 %

3. Dahlan Lasaki 4 Kali 100%

f. Independensi Anggota Komite Audit

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi

(KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi

penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang

berlaku dari Otoritas Jasa Keuasngan dan atau Bank Indonesia. Bahwa

seluruh anggota komite audit Bank Sulteng periode 2015 memiliki

kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite

yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good


Corporate Governance bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng

untuk periode tahun 2015 dibentuk berdasarkan :

Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014

tanggal 7 Maret 2014 tentang pegangkatan Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017.

Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng tahun 2015, sebagai

berikut :

1. Ketua : Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen)

2. Anggota : H.Ramli Nurdin. BSc (Pihak Independen)

3. Anggota : Bambang Setiawan,SH (Pihak Independen)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, Pasal 2 yang telah

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank

menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara

individual maupun untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang

mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko. dan

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko

merekomendasikan penyempurnaan infrastruktur dan metodologi

pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan

penyempurnaan kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) Bank Sulteng Tahun2015 berpedoman pada

pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan dalam pengambilan

keputusan bisnis Bank.

Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite

Pemantau Risiko telah mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir

tahun 2015 pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan


peningkatan risk awareness secara mayoritas pada risk taking unit. Metode

pengukuran risiko dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan

oleh SKMR.

b. Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2015

Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2015

telah dilakukan hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank

sebagai berikut :

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan manajemen risiko dan

pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

13/23/DNPN serta melaporkan dan memberikan rekomendasi

berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris adalah sebagai

berikut :

Profil risiko triwulanan Bank Sulteng baik individual, maupun

konsolidasi selama tahun 2015 dan triwulan berjalan tahun 2016.

Profil Risiko Bank Sulteng pada triwulan I tahun 2015 adalah

Moderate dengan trend naik sampai dengan triwulan IV tahun

2015 adalah Moderate.

Risiko kredit, risiko Operasional, risiko likuiditas, risiko strategik

dan risiko kepatuhan, adalah Moderate.

Risiko Pasar, Reputasi dan Risiko Hukum adalah low to moderate.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan

Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko melalui Rapat

koordinasi, Diskusi dan telaan atas program kerja Satuan Manajemen

risiko, Diskusi dan telaah mendesain mekanisme risk tolerance dan risk

culture, Diskusi pengembangan metode dan tools pengukuran risiko

pasar, Knowledge sharing: dampak kondisi keuangan global terhadap

perbankan Indonesia.

3. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan melalui :

Rapat koordinasi dengan Komite Audit membahas temuan hasil

pemeriksaan Bank Indonesia dan progres tindak lanjut.

Pembahasan laporan pengawasan Dewan Komisaris setiap

semester.

4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi penetapan kebijakan dan

pelaksanaan risk appetite, serta risk tolerance atas setiap produk dan


layanan Bank Sulteng.

5. Dihadapi oleh Bank melalui telaan draft RBB tahun 2015.

6. Mengevaluasi perkembangan portofolio pinjaman melalui koordinasi

dengan Komite Audit.

7. Memantau restrukturisasi pinjaman, penghapusbukuan pinjaman dan

recovery pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit.

8. Memonitor risiko bank wide yang dihadapi Bank dan memastikan

bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut melalui

pembahasan profil risiko triwulanan.

9. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan

kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

bersama dengan manajemen, auditor eksternal, Divisi Audit Intern

serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko.

10. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance

serta telah dijabarkan ke dalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit

bisnis dan Bank secara keseluruhan.

11. Melakukan penelaan atas draft RBB Bank Sultengtahun 2015,

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk

Economic Outlook tahun 2015,dan mengkaji RBB termasuk

perubahannya, khususnya dari aspek risiko, untuk disampaikan

kepada Dewan Komisaris.

12. Mengevaluasi Realisasi target RBB setiap Triwulan dan

merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disarankan

kepada Direksi agar menindaklanjuti Deviasi Target yang belum

tercapai.

13. Membantu Sekertariat Dewan Komisaris didalam pembuatan laporan

Pengawasan Dewan Komisaris setiap semester

14. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disarankan

kepada Direksi agar menginventarisir Kebijakan dan SOP yang ada dan

melakukan pengkinian (update) minimal sekali dalam setahun.

c. Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan

pertemuan sebanyak 12 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite

Pemantau Risiko dalam Rapat di tahun 2015 :


No. Nama

Jumlah

Kehadiran

Presentasi

kehadiran

1. Drs. Amiluddin Haludin 12 Kali 100 %

2. H.Ramli Nurdin, BSc 12 Kali 100 %

3. Bambang Setiawan,SH 12 Kali 100 %

d. Independensi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang

Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen.

e. Mekanisme Kerja

Komite Pemantau Risiko bekerja berdasarkan program kerja tahunan yang

disusun dan disetujui Dewan Komisaris, diantaranya kegiatan pemantauan

risiko bulanan, triwulanan dan tahunan, serta kegiatan yang tidak

ditetapkan waktu pelaksanaannya seperti kegiatan peningkatan

kapabilitas ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat mingguan yang merupakan

rapat internal KPR, rapat koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko,

Komite Audit, atau rapat gabungan dengan bagian lain sesuai program

kerja dan kebutuhan.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng dibentuk berdasarkan:

a. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006

tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

b. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006


c. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

d. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013

tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP


e. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.07/SK/BPD-ST/2015 tanggal 05

Februari 2015 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan


Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng adalah sebagai


berikut :

1. Ketua : Drs.H Amiluddin Haludin (Komisaris Independen)

2. Anggota : Drs. H Said Awad,MH (Komisaris Independen)

3. Anggota : Myrna Rianasari,SE (Pegawai Divisi SDM)

4. Anggota : Ocvita Pusadan,SH (Pegawai Divisi Task Force)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance yang telah dituangkan dalam program kerja Komite,

secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas

dan tanggung jawab sebagai berikut :

b. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara

keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

c. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah :

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta

prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris

dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada

Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris

dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada

Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan

menjadi anggota Komite.

d. Tugas lainnya

1. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan

saran untuk perbaikan atau peningkatannya.

2. Melakukan self assessment dalam pelaksanaan tugasnya serta

melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.


e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rapat sepanjang tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi

telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.

b. Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

kebijakan bank yang berlaku dalam kebijakan remunerasi,

penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya.

c. Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di

pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.

d. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang

sedang berjalan di Bank Sulteng

Remunerasi Pengurus:

Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang

berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan

Komisaris.

Remunerasi Pegawai :

Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan

pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi

1. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan

dan atau penggantian Pengurus.

2. Membahas penjaringan serta rekomendasi calon anggota

Pengurus.

3. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen.

Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak

independen.

Pembahasan nominasi anggota komite.

f. Rapat dan Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah

menyelenggarakan pertemuan/rapat baru sebanyak 1(satu) kali,

Selanjutnya dari rapat tersebut seluruh anggota Komite hadir 100 %

dengan agenda pembahasan adalah nama-nama calon Direktur Kepatuhan

untuk diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015.


g. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) orang

terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang pejabat

dari Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pegawai Divisi Task Force

dalam melaksanakan fungsi tugasnya senantiasa bersikap secara

independen.

h. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris

dan Direksi.

1. DEWAN KOMISARIS

No. Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya Jumlah

Penerima

Jumlah diterima

Dalam 1 tahun

1. Remunerasi

a. Gaji Tahun 2015 (Januari s.d

Desember)

b. THR

c. Tunjangan Pendidikan

d. Tunjangan Akhir Tahun

e. Tunjangan Sewa Rumah

f. Tunjangan Pakaian Dinas

g. Tantiem (dihitung dari Laba

diperoleh)

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

1.872.000.000

156.000.000

156.000.000

156.000.000

-

9.450.000

2.449.634.563

JUMLAH : 3 Orang 4.799.084.563

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura - -

JUMLAH : - -

TOTAL : 3 Orang 4.799.084.563

2. DIREKSI

No. Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya Jumlah

Penerima

Jumlah diterima

Dalam 1 tahun

1. Remunerasi

a. Gaji Tahun 2015 (Januari s.d

Desember)

b. THR

3 Orang

3 Orang

2.160.000.000

180.000.000


c. Tunjangan Pendidikan

d. Tunjangan Akhir Tahun

e. Tunjangan Sewa Rumah

f. Tunjangan Pakaian Dinas

g. Tantiem (dihitung dari Laba

diperoleh)

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

180.000.000

180.000.000

70.000.000

13.650.000

4.973.500.475

JUMLAH : 3 Orang 7.757.150.475

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura - -

JUMLAH : - -

TOTAL : 3 Orang 7.757.150.475

i. Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Berdasarkan Tingkat

Penghasilan

Jumlah Remunerasi per orang

dalam 1(satu) tahun

Jumlah

Dewan Komisaris

Jumlah

Direksi

Di atas Rp. 2 Miliar - 1 Orang

Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar 3 Orang 2 Orang

Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar - -

Rp. 500 Juta ke bawah - -

j. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah Pada PT. Bank Sulteng Tahun

2015:

No.

Keterangan

Tertinggi

Terendah

Rasio

Tertinggi Terendah

1. Rasio Gaji Pegawai

Tertinggi dan terendah

16.500.000 1.750.000 11 1

2. Rasio Gaji Direksi tertinggi

dan terendah

75.000.000 52.500.000 1,4 1

3. Rasio Gaji Komisaris

tertinggi dan terendah

60.000.000 48.000.000 1,3 1

4. Rasio Gaji Direksi tertinggi

dan Gaji Pegawai tertinggi

75.000.000 16.500.000 4 1

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia

Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank


Umum, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi

dan kegiatan usaha Bank.

2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan

usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada

Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling

kurang mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan

ditetapkan oleh Direksi.

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk

menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang

diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan

kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi

Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila

untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh

anggota Direksi Bank. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran

Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah

disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan

memastikan agar program dan sistem berjalan secara cost effective (efektif dari segi

biaya).


Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi

tugasnya melakukan antara lain :

Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan

menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait.

Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan

memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang

ditemukan.

Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap

penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang

dan tindak pidana terorisme.

Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara

internal laporan transaksi yang mencurigakan dari staff dan juga pihak yang dapat

dihubungi untuk Unit Anti-Money Laundring oleh instansi pemerintah yang

berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini.

Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah kepatuhan dan

potensi dampak, trend serta perkembangan peraturan yang ada.

Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap

peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan

bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah Dinas Bank yang berlaku serta perjanjian

atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan.

Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan

atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan

fungsi kepatuhan, meliputi:

1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

2. Laporan kepatuhan. dan

3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari

ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 pada Pasal

16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan


diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode

pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur

Utama .

Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan

diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1

(satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan.

Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan

tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu

keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c PBI diatas

disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai

adanya penyimpangan.

Mengelola penerapan Manajemen Risiko di Divisi.

Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan

Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta

Peraturan Internal Bank yang berlaku.

Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

Mengelola buku pedoman bank Divisi Kepatuhan.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan.

Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada

Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyeliaannya.

Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja,

untuk membangun budaya hukum.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Pjs. Direktur Kepatuhan dibantu oleh

Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah

dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha

bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan :

a. Melaksanakan penyempurnaan Compliance Sheet bagi bidang-bidang operasional

dan non operasional secara bertahap.

b. Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan

jasa Bank.

c. Melakukan review atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan.


d. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang.

e. Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan

terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan

Kerja Audit Internal.

f. Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit

terkait.

g. Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank

kepada segenap organisasi Bank Sulteng.

h. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program

pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan

Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.

Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka

pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

tanggal 28 Desember 2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Selama tahun 2015, sebagai langkah

keseriusan dalam menerapkan Program APU-PPT Bank Sulteng telah melaksanakan

berbagai aktivitas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat

bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk :

a. Mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai

transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan.

b. Mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APUPPT dan alat

bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah Bank Sulteng.

2. Melaksanakan pembenahan database CIF (Costumer Identification File) nasabah

Bank Sulteng dalam rangka penerapan ketentuan Single CIF.

3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang

diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada

pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya

strategis dalam penerapan APUPPT.

4. Adapun statistik pelaksanaan program APUPPT selama tahun 2015 sebagai berikut :

Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 1516 Laporan

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan : 2 Laporan

Koresponden dengan pihak berwenang : 8 Koresponden.


2. Penerapan Fungsi Audit Intern

a. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan

manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit

Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan

kewajiban sebagai berikut :

SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang

dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan

ditindaklanjuti.

SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama

dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang

ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan

kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Kuangan (OJK).

b. Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak

terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional.

c. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja

Audit Internal tahun 2015 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Terhitung sejak

tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, SKAI telah melakukan

pemeriksaan secara independen terhadap unit operasional Kantor Cabang,

Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses bisnis serta teknologi informasi

secara menyeluruh, namun disadari belum maksimal karena masih ada beberapa

kantor yang belum selesai dilakukan pemeriksaan. Berikut ini table kegiatan

Pemeriksaan SKAI tahun 2015 :

Aktivitas Audit

Rencana

Realisasi

Semester I Semester II

Audit Umum Kantor

Cabang, Cabang

Pembantu dan

Kantor Kas

1. Cab. Utama

2. Cab. Parigi

3. Cab. Toli-toli

4. Cab. Buol

5. Cab. Luwuk

6. Cab. Salakan

7. Cab. Bangkep

8. Cab. Poso

9. Cab. Bungku

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana


10. Capem. Morowali

11. Capem. Ampana

12. Capem Donggala

13. Capem. Paleleh

14. Kantor Kas Lambunu

15. Kantor Kas Soni

16. Kantor Kas Tentena

17. Kantor Kas Wakai

18. Kantor Kas Beteleme

19. Kantor Kas Bahomoteve

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Audit Kantor Pusat Sekali dalam setahun Blm Terlaksana Blm Terlaksana

Audit TI Sekali dalam setahun Terlaksana Terlaksana

Laporan Semester 2 (dua) kali dalam setahun Terlaksana Terlaksana

Menjadi LO untuk

Pemeriksaan BI dan

BPK-RI

Setiap ada pemeriksaan

dari Eksternal baik itu dari

BI, BPK-RI maupun dari

KAP Divisi SKAI menjadi LO

Terlaksana

Terlaksana

Audit Fraud/Audit

Khusus

Audit khusus dilakukan

apabila ada indikasi fraud

diseluruh kegiatan Bank

Sulteng baik Cabang

maupun Pusat

Terlaksana Terlaksana

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi)

keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian

kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP)

Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil

rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk

melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3(tiga) tahun berturut-turut.

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Bank Indonesia

sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan

Bank Indonesia. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar


profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan

audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional,

teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Penunjukkan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal

penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit (Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/4/PBI/2006 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum).

Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh

Komisaris adalah Auditor Independen Husni Muharam & Rasidi, beralamat The Royal

Place blok C – 18 Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH, No.178A Jakarta Selatan 12870, sebagai

Auditor Independen untuk tahun Buku 2015.

Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa

tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

disusun dalam hasil audit yang berupa Manajement Letter yang kemudian akan

menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelamahan dari pengendalian intern bank

Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama

pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan.

Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

3/22/PBI/2001 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/5/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Bank Sultengdalam 3 (tiga)

tahun terakhiradalah sebagai berikut :

Tahun Buku

Kantor Akuntan

Akuntan

2015 Husni Muharam & Rasidi Husni Muharam

2014 Dbsd & a Bambang Sulistiyanto

2013 Supriadi Laupe & rekan Drs.Supriadi Laupe,MSi

Adapun hal-hal yang menjadi temuan dalam pemeriksaan OJK yaitu :


1. Tidak terdapat adanya SOP Kebijakan Akuntansi Kredit yang mencantumkan tanggal

berlaku dan telah ditandatangani oleh pihak/pejabat yang berwenang di Bank

sebagai bukti bahwa SOP telah diotorisasi sebagai aturan yang diberlukan di Bank.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Bank Sulteng memberikan

tanggapan/komiten bahwa akan melengkapi SOP perhitungan CKPN sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku, serta Bank Sulteng akan mereview dan

mengkoreksi kembali perhitungan CKPN, dan koreksi data CKPN kredit pada

aplikasi LBU termasuk perubahan koreksi data CKPN pada form LBU lainnya

(Neraca, laba rugi, dsb) mulai periode Juni 2015 s/d periode pelaporan terakhir

(November 2015).

2. Temuan mengenai SOP Sumber Daya Manusia terkait dengan formasi ideal, mapping

SDM, dan parameter rekrutmen pegawai, dan indicator pencalonana atau pemilihan

pejabat eksekutif dan pengurus.

Bank menanggapi dengan akan menyempurnakan kebijakan internal/SOP terkait

pengelolaan SDM sebagaimana concern temuan, dan SOP akan disampaikan paling

lambat akhir triwulan I tahun 2016.

4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai

berikut:

Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui

forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh

Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen

Risiko dengan kompleksitas bisnis bank.

Melakukan review/evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi

Manajemen Risiko secara bank wide melalui Forum Komite Pemantau Risiko

(KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan

aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.

b. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Telah melakukan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank pada tahun

2013, serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen

Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko

Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan

memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap


kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank

tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan

Dewan Komisaris.

Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk mengidentifikasi

risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi Self Assessment, dan lain-

lain. Untuk proses pengkinian atas tools yang digunakan dalam

mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter

serta review pedoman terkait tools tersebut sehingga penerapan atas alat-

alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat diimplementasikan secara

regular.

Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan

transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasury

dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian kredit yang

disesuaikan dengan jenjang jabatan.

Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan

kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir

perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi.

Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2014, yaitu evaluasi terhadap

kepatuhan regulasi atas metodologi Internal Capital Adequacy Assessment

Process (ICAAP) yaitu metodologi perhitungan kecukupan modal dan add-on

capital terhadap 7 (tujuh) jenis risiko yang telah ditetapkan dalam

penentuan permodalan minimum sesuai dengan tingkat profil risiko bank

dan evaluasi atas tools yang dikembangkan oleh SKMR yang mendukung

proses penerapan manajemen risiko secara bank wide.

Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab

yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan

manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya

fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit

bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen

dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen

Risiko (SKMR).

Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua

level agar tercipta risk awareness pada masing-masing risk taking unit. Bank

secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada risk taking unit

melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi manajemen risiko

secara langsung oleh SKMR. Pengembangan budaya risiko dapat membawa


pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi

risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut,

setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan

(informed decfision making). Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas

informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar

risiko/risk awareness.

Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk

mengelola dan mengendalikan risiko yang tercermin dari tingginya tingkat

permodalan Bank untuk menyerap kejadian risiko. Tingkat permodalan

Bank secara historis selalu memadai dengan tingkat rasio permodalan

minimum berada pada level 16% (enam belas persen). Dengan adanya

penerapan Basel II Pilar 2 supervisory review yang tercermin dari penerapan

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) pada perbankan di

Indonesia, Bank diharuskan memiliki kecukupan rasio permodalan

minimum di level 9-10% dan atas assessment tersebut dapat diketahui

bahwa Bank masih memiliki capital buffer (±6%) yang sangat memadai

ketika terjadinya risk event di kemudian hari.

Telah melakukan assessment terkait tingkat maturitas penerapan

manajemen risiko bank termasuk kebijakan, strategi, dan kerangka

Manajemen Risiko menggunakan jasa konsultan Manajemen Risiko.

Selanjutnya hasil assessment akan dijadikan roadmap bagi bank untuk

mengembangkan penerapan manajemen risiko secara bankwide menuju

Enterprise Risk Management (ERM). Adapun pengembangan penerapan

manajemen risiko bank selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan

framework penetapan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan

toleransi risiko (risk tolerance) secara bertahap pada tahun 2015.

c. Kegiatan ALCO (Asset Liability Committee) antara lain membahas mengenai:

Membahas mengenai Tingkat suku bunga.

Merumuskan dan memutuskan pricing strategy.

Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank.

Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan

mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan


limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung dengan

kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan

dan pengendalian risiko Bank. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud

meliputi :

Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir

penerapan Manajemen Risiko secara bank wide maupun perjenis risiko,

Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP.

Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman

Pengukuran Risiko Pasar dan Likuiditas,

Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar

yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga.

Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko

likuiditas antara lain Maturity Profile.

Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui

penetapan early warning indicator dan analisis skenario kondisi likuiditas

(stress testing) serta Laporan Market and Liquidity Risk Measurement,

Mitigate, and Control.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

a. Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan

risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :

Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha

bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta pengembangannya .

Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Bank

Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP

tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang

melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada Bank

Indonesia/OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.

Melakukan review terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko

secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan

kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya

dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses

Manajemen Risiko yang dilakukan.


Melakukan pengkajian atas permohonan review termasuk kewenangan

memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang

dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam rangka menjaga independensi

Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis.

4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari

koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan

Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya

review dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan

Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil review dan/atau validasi tersebut

menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara

berkesinambungan.

Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi

Risk Based Audit secara continue dalam rangka memitigasi risiko secara ex-ante dan

ex-post. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan

bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun

ketentuan eksternal yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS BANK

Pada Tahun 2015 Bank Sulteng menetapkan rencana strategis Bank sebagai berikut :

a. Corporate plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang bertujuan

memberikan arah strategis yang harus diambil suatu organisasi. Bank

Sultengmenentukan arahan strategis sampai dengan tahun 2017 yang akan dicapai,

dimulai dengan analisis lingkungan eksternal dan internal (SWOT Analysis).

b. Sebagai tahapan lanjutan dari pencapaian “next level”, Bank Sulteng diarahkan untuk

menjadi bank daerah yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas

tinggi dan unggul dalam bidang pelayanan. Dengan demikian, Bank Sulteng dapat

tumbuh menjadi bank yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik. Oleh karena itu,

prioritas rencana bisnis tahun 2015 selain meningkatkan kredit, terutama kredit

konsumtif dan kredit mikro, juga ditekankan kepada peningkatan kompetensi SDM dan

teknologi informasi yang terintegrasi.

c. Kebijakan Umum Direksi Tahunan (KUDT) Tahun 2016 ini merupakan dasar serta

pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis bank tahun 2016 dan merupakan landasan

pelaksanaan tugas seluruh jajaran organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang,


Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan unit-unit pelayanan kas.

Berikut ini 4(empat) prioritas tersebut dimaksud sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia :

a. Perseroan memandang kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat utama pertumbuhan

usaha Bank Sulteng. Karena itulah, pengembangan kompetensinya merupakan

suatu keharusan.

b. Melanjutkan strategi tahun sebelumnya, hal itu dilakukan melalui beberapa

upaya, di antaranya :

Peningkatan peran dan fungsi Assesment Center yang terintegrasi dengan

training program academy.

Pengembangan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

perkembangan bisnis bank.

Pengembangan sistem informasi SDM yang komprehensif dan terintegrasi

sehingga dapat memberikan peta kondisi pegawai yang ada saat ini dan arah

pengembangan pegawai yang harus dilakukan.

2. Teknologi Informasi

Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan untuk mendukung

tujuan bisnis bank.Sehingga, Perseroan dapat menjadi bank yang besar dan miliki

layanan unggul. Untuk itu, pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk

menyediakan layanan perbankan yang aman, cepat, mudah, serta customer oriented,

melalui hal-hal sebagai berikut :

a. Pengembangan core banking system yang andal.

b. Meningkatan infrastruktur yang memadai dalam rangka perluasan layanan

electronic banking.

c. Pengembangan features layanan perbankan yang lebih beragam dan multi

channel.

d. Menerapkan GCG dalam proses pengadaan dan pengembangan teknologi

informasi.

e. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengembangan dan operasional

teknologi informasi secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kualitas Layanan

Pengembangan budaya layanan pada tahun 2016 diarahkan agar tercipta services

culture melalui :


a. Implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit layanan Bank

Sulteng.

b. Implementasi standarisasi aspek fisik (Premises) di seluruh unit layanan Bank

Sulteng.

c. Evaluasi implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit layanan

Bank Sulteng.

4. Membangun Inkorporasi

Percepatan pencapaian visi Bank Sulteng dapat ditempuh dengan cara organik dan

anorganik. Secara anorganik, pertumbuhan Bank Sulteng ditempuh melalui

penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank. Pada tahun

2016, penyertaan modal akan dilakukan pada Bank Pihak Ketiga, dan Pemda

Propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pemegang

Saham.

5. Kebijakan dan Strategi Manajemen.

Kebijakan dan strategi manajemen yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai

berikut :

a. Peningkatan komposisi dana pihak ketiga yang dilakukan melalui upaya :

1. Pertumbuhan DPK yang optimal.

Intensifikasi pertumbuhan tabungan melalui optimalisasi penetrasi

pasar, antara lain melalui direct sales agency, yaitu bekerjasama dengan

vendor untuk memasarkan produk tabungan Bank Sulteng.

Optimalisasi institusional banking untuk pengerahan dana dari BUMN,

BUMD maupun institusi lainnya.

Menerapakan one stop service solution yang sesuai dengan kebutuhan

nasabah korporasi secara menyeluruh.

Pengembangan infrastruktur dan sistem Cash Management untuk

institusi bisnis dan institusi pemerintah.

Penambahan jaringan kantor dan ATM pada lokasi – lokasi yang

strategis.

b. Peningkatan kulitas layanan

1. Peningkatan kualiatas layanan di cabang-cabang dan ATM secara intensif

melalui implementasi budaya layanan.

2. Peningkatan kualitas layanan electronic banking melalui dukungan teknologi


informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan unggul dalan rangka

meningkatkan corporate image dan fee based income.

c. Peningkatan penyaluran kredit dilakukan dengan upaya :

1. Akselerasi fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.

Peningkatan pemberian kredit baik sektor produktif maupun konsumtif

dengan mengoptimalkan penggunaan Dana dengan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Di verifikasi produk perkreditan yang memiliki value preposition dan

daya saing.

2. Pertumbuhan kredit yang optimal dalam rangka meningkatkan pangsa pasar

kredit.

Peningkatan pemasaran kredit melalui tenaga pemasar kredit.

Mempertahankan serta terus melakukan ekspansi kredit konsumsi

terutama KMG, serta peningkatan, portofolio KPR melalui

pengembangan fitur produk dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Perluasan jaringan serta optimalisasi fungsi kantor-kantor kas Bank

Sulteng.

Memanfaatkan akses likuiditas treasury untuk disalurkan ke dalam

kredit skala besar.

Mempertahankan kualitas kredit.

Pengelolaan non-performing laon melalui pemantauan kolektibikliatas

pada setiap unit bisnis pengelola kredit.

Mengendalikan kualitas kajian terhadap risiko kredit sebagai upaya

untuk mengendalikan risiko kredit.

d. Optimalisasi fee based income untuk mendukung pencapaian target laba bank.

1. Optimalisasi pengelolaan instrument treasury.

2. Pengembangan Jasa transaksi perbankan, penambahan jumlah jaringan,

serta ATM.

3. Optimalisasi fungsi ATM bagi nasabah melalui penambahan fitur layanan

ATM.

4. Peningkatan penjualan produk wealth management.

e. Pengembangan manajemen untuk mendukung bisnis bank yang tumbuh

berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.


1. Perencanaan dan Change Management

Menetapkan arah dan strategi Perseroan, baik jangka pendek, jangka

menengah, maupun jangka panjang untuk mendukung peningkatan

pertumbuhan bisnis Bank Sulteng.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk pengembangan bisnis

(termasuk analisis internal dan eksternal).

Menyempurnakan struktur organisasi bank yang efektif dan efisien

dalam menunjang sasaran dan tujuan bisnis Perseroan.

Memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek/program kerja.

Peningkatan kualitas performa strategi Bank Sultengdengan cara me-

review key performance indicator yang telah ditetapkan, serta

mengimplementasikan Balanced Scorecard KPI individu.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen, career path, serta job grading.

Penerapan sistem reward dan punishment.

Pengembangan system informasi terintegrasi melalui HRIS (Human

Resources Information System).

Pengembangan Assessment Center.

Program pendidikan dan pelatihan yang mendukung bisnis Bank secara

teratur dan berkesinambungan dalam Training Program Academy.

Meningkatkan kompetensi pegawai, baik di posisi manajerial maupun

supporting melalui Training Program Academy.

Menetapkan silabus program, silabus dan anggaran pendidikan dan

pelatihan melalui Soft Skill Program Academy.

3. Peningkatan Layanan dan Operasional

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan menjadi lebih baik,

sehingga tercipta service culture yang dapat bersaing dengan standar

layanan bank yang baik.

Optimalisasi pengelolaan likuiditas.

4. Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Kepatuhan Bank

Mengembangkan budaya sadar risiko (risk culture).

Membangun Risk Management System yang memenuhi ketentuan

standar Basel II dan basel III.

Mengelola potensi risiko secara komprehensif.


Mengembangkan profil risiko Bank Sulteng secara terintegrasi untuk

mempermudah kontrol.

Memonitor dan evaluasi program anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme.

Melaksanakan zero fraud program.

5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Meningkatkan audit internal sebagai Strategic Business Partner dan

memastikan optimalnya penerapan SPFAIB.

Memberikan assurance atas terciptanya ketaatan bank terhadap

ketentuan internal dan kepatuhan bank terhadap ketentuan eksternal.

6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Standarisasi penyusunan laporan keuangan yang dapat memenuhi unsur

keakuratan dan tepat waktu.

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan data cost center secara

tepat waktu dan akurat.

Meningkatkan penyempurnaan dan penyesuaian sistem akuntansi,

ketentuan, dan sistem prosedur internal sesuai perubahan business

requirement definition.

Sentralisasi dan otomasi pelaporan pajak.

V. RENCANA BISNIS TAHUN 2015

1. Arah Dan Kebijakan Bank a. Pembinaan/peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Merencanakan mengikutsertakan pegawai pada kursus/pelatihan sebanyak 60

orang (yaitu; TW.I=20 og, TW.II=20 org, dan TW.III=20 org).

Memberikan Reward & Punishment kepada pegawai yang mencapai target yang

disesuaikan dengan penilaian KPI.

b. Menetapakan peningkatan pemberian kredit (baki debet) sebesar 17,21% pada

akhir tahun 2015, untuk pembiayaan Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit

Konsumtip, dan kredit Pemilikan Rumah (KPR).

c. Peningkatan Kredit Produktif sebesar 15% pada akhir tahun 2015, dengan sasaran

kepada Pertanian, Kehutanan, UKM, Kerajinan, Pedagang Kecil, dan Konstruksi.

d. Menetapkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 54,12%, pada akhir

tahun 2015, yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito.


e. Pemenuhan struktur organisasi yang berdasarkan Good Corporate Governance

yaitu: Kecukupan Direktur Kepatuahn dan Komisaris Independen ditargetkan

Semester I tahun 2015 sudah terisi.

2. Langkah – Langkah Strategis

Secara garis besar Visi dan Misi Bank Sulteng akan menyesuaikan dengan karakteristik

BPD Regional Champion. Adapun langkah-langkah strageis yang akan ditempuh Bank

Sulteng dalam mencapai Visi dan Misi adlah sebagai berikut :

a. Melaksanakan Project Tahun 2015.

b. Meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah/masyarakat, agar dapat

mendukung kinerja dan kualitas bank. Langkah yang akan ditempuh adalah

melakukan trainer kepada pegawai bila ditempatkan pada costumer service agar

bias mendapat bekal dan memiliki pemahaman dalam melayani nasabah terutama

memberikan sapaan halus dan sopan tetap melempar senyum sehingga nasabah

merasa puas dalam pelayanan.

c. Peningkatan teknologi bank yang dapat memiliki daya saing serta mampu

memberikan jawaban atas pelayanan, keinginan serta kebutuhan

masyarakat/nasabah, yaitu : Pengembangan fitur-fitur (BPD-Net, Mobile Banking,

SMS Banking, Telkomsel/Mentari/M3/Indosat, dan MPN Pajak 7 BPHTB).

d. Melakukan transformasi secara teritegrasi yang mencakup aspek kelembagaan

termasuk Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, PEnguatan Modal,

Sumber Daya, Manusia dan Kultur, Insfratuktur, serta pengembangan bisnis.

e. Meningkatkan penjualan produk unggulan bank “Tbungan Siswa” (Tawa Program)

dan “TabunganKu”, melanjutkan program Time Deposit Berhadiah. Sasarn

Pelajar/siswa dan masyarakat luas, serta melaksanakan Giro Program.

f. Bekerja sama dengan Pemda Propinsi, KAbupaten/Kota, dalam rangka mengelola

dana hibah dari propinsi Sulawesi Tengah kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan

Peraturan Gubernur Sulteng No.66 tahun 2013, tentang Pedoman Umum Program

Tepadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Beadh Kampung (PTPK-BBK)

g. Memanfaatkan jaringan kantor yang ada sekarang berjumlah 122 unit, yang terdiri

dari KC/KCP 14 unit, dan ATM 71 Unit.

Direncanakan pada tahun 2015 akan membuka jaringan Kantor Fungsional Bank

Sulteng di “Zona 1” (DKI Jakarta), yang melakukan kegiatan operasional dalam 1

(satu) kegiatan yaitu dalam rangka penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK),

Serta menambah/memperluas jaringan layanan Bank Sulteng (di”Zona 6”) sampai

ke tingkat Kecamatan yang terdiri dari :


Kantor Fungsional (KF) di “Zona 1” (DKI Jakarta) 1 unit,

Kantor Cabang (KC) 1 unit,

Kantor Kas (KK) 11 unit,

Kantor Kegiatan Pelayanan Kas (Gerai) 9 unit, “Zona 6” (Sulawesi Tengah)

ATM 27 unit,

EDC 1 unit,

Drive Thru 2 unit,

Perluasan jaringan kantor tersebut, maka dibutuhkan tenaga SDM sebanyak 91

orang masing-masing untuk kebutuhan kantor Fungsional (KF) di DKI Jakarta 3

orang, Kantor Cabang sebanyak 16 orang, Kantor Kas (KK) sebanyak 77 orangdan

kebutuhan Kantor Kas Pelayanan (KPK) sebanyak 18 orang.

Pengembangan jaringan kantor tersebut dengan berpijak pada “5(lima) Pilar

Utama”, yaitu : Pendekatan Strategis Pendekatan Bisnis, Pendekatan Permodalan,

Mempermudah Akses Pelayanan, serta Meminimalisir Risiko Konsentrasi.

h. Menjalin kerjasama usaha melalui partnership atau aliansi diluar Pemda dalam

rangka diversifikasi prodk & layanan, peningkatan infrastruktur pendukung

(kompetensi SDM, jaringan kantor, dan IT)

i. Rekruitmen dan pendidikan/pelatuhan Sumber Daya Manusia (SSDM), dengan

menggunakan vendor dan untuk pelatihan dilaksanakan secara internal dan

eksternal (LPPI/IBI, Asbanda dan Lembaga Pendidikan Lainnya).

j. Diversifikasi/inovasi produk funding maupun lending.

k. Melakukan kerjasama dengan Bank BJB dalam rangka Aset Buy/Sells & Chanelling,

untuk menurunkan LDR.

l. Pemberhintian sementara realisasi kredit baru sampai dengan Triwulan Ke-I

(pertama) tahun 2015.

m. Penyesuaian SOP/Peraturan Internal Bank Sulteng.

n. Mereview kembali perjanjian kerjasama dengan patner strategis (IT, Training &

Advice Company, Penyewaan/service ATM, Insurance. Legal).

o. Menurunkan Non Performing oan (NPL) dengan langkah0langkah;

Pengaihan langsung (collection) kepada seluruh debitur,

Restrukturiasi/Rescheduling dapat dilakuakan unutk nasabah yang memenuhi

syarat dan masih memiliki ada sumber pembayaran atau kewajibannya.

Litigasi dapat dilakukan apabila ada jaminan dan debitur tidak mau bekerja

sama menyelesaikan kewajiban.

Melakukan penghapusan kredit (24 jam).


p. Membangun kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya

alam dan hasil bumi di Sulawesi Tengah, diantaranya perusahaan yang bergerak di

budang kakao, rotan, tapioca, sawit, kelapa dalam, batu pecah, Nikel, Emas dan

lainnya dalam rangka penyaluran kredit dan peningkatan penghimpunan Dana

Pihak Ketiga.

3. Indikator Keuangan Utama

Indikator keuangan utama antara lain memuat proyeksi sebagaimana tabel dibawah ini :

Rasio

Actual

Des

2014

Proyeksi

Tahun 2015 (Thn Ke-I)

TW.1 TW.2 TW.3 TW.4

Rasio KPMM (CAR) 16,72 19,49 19,79 18,56 18,89

Rasio Modal Inti terhadap

ATMR 16,72 19,49 19,79 18,56 18,89

Rasio Leverage Modal Inti

(Tiler 1 Leverage Ratio) 9,06 11,44 12,57 15,96 16,23

ROE 35,59 33,12 31,77 31,35 28,86

ROA 3,95 4,25 4,28 4,17 4,08

NIM 8,94 9,67 8,92 8,15 8,67

BOPO 67,25 73,32 73,20 73,20 73,01

Rasio Fee Base Income

terhadap total pendapatan

Operasioanl

0,12 0,11 0,11 0,11 0,12

Rasio Aset Produktif

bermasalah dan terhadap

total asset produktif

0,82 2,34 1,70 1,57 1,23

Rasio cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN)

aset keuangan terhadap

aset produktif

0,82 2,34 1,70 1,58 1,23

NPL Ratio-Gross 1,40 1,61 1.02 1,43 0,95

NPL Ratio-Net 0,43 0,08 0,07 0,33 0,30

Rasio Kredit terhadap

Total Aset Produktif 84,49 89,20 83,88 82,38 82,94

Kredit yang diberikan 2.038.574 1.747943 1.956.629 2.173.203 2.389.500


dalam Rupiah

DPK dalam Rupiah 1.685.813 2.478.905 2.310.311 2.458.367 2.598.267

LDR 120,92 70,51 84,69 88,40 91,97

Rasio Total Kredit kepada

Usaha Mikro terhadap

Total Kredit kepada

UMKM

10,66 10,48 12,11 12,78 13,94

Rasio Total Kreditn

kepada Usaha Kecil

terhadap Total Kredit

kepada UMKM

34,66 34,21 37,05 42,38 44,06


Usaha Menengah terhadap

Total Kredit kepada

UMKM

54,68 55,31 50,48 44,84 42,00


UMKM terhadap Total

Kredit

4,28 4,84 4,83 5,05 5,03

Rasio dana Pendidikan

dan latihan terhadap

pengeluaran

realisasi/anggaran SDM

5,30 5,00 5,00 5,00 5,00

4. TARGET RENCANA BISNIS

a. Mempertahankan kelembagaan yang kuat dengan target sebagai berikut :

Modal Inti minimum Rp.423 M

CAR ditargetkan sebesar 18,89%

ROA ditargetkan sebesar 4,08%

ROE ditargetkan sebesar 28,86%

NIM ditargetkan sebesar 8,67%

BOPO ditrgetkan sebesar 73,01%

NPL Gross ditargetkan sebesar 0,95% dan Net 0,33%

b. Menjadi Agent Pembangunan Daerah, secara bertahap dengan melakukan :


Peningkatan portofolio kredit produktif dengan komposisi menjadi sebesar 15%

dari total kredit.

Pertumbuhan kredit 17,21%

LDR 91,97% tahun 2015

Pertumbuhan DPK tahun 2015 ditargetkan 54,12%

Menjadi APEX BPR(“Bank Sentral” atau induk dari BPR dan LKM, Bank Pasar,

Bank Perkreditan Kecamatan/Desa)

c. Kemampuan Bisnis & Pelayanan kepada Masyarakat Sulteng :

Mempermudah akses layanan keuangan seluasnya terutama kepada masyarakat

kecil.

Melakukan edukasi produk unggulan (Tabungan Siswa & TabunganKu) secara

luas kepada masyarakat.

Memperluas jaringan layanan kantor sampai tingkat kecamatan.

Berperan sebagai financial consultan bagi Pemda dalam mengelola keuangan

daerah agar lebih optimal.

d. Peningkatan Literasi Pemegang Saham (PS) dan DPRD terkait bisnis perbankan yang

haus modal dan fungsi modal melalui sosialisasi & komunikasi berkelanjutan, dan

setiap pertemuan dengan PS atau DPRD agar dibuatkan risalah pertemuan.

VI. PENYEDIAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN

DANA BESAR (LARGE EXPOSURE).

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large

exposure), posisi pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pihak terkait 33 Debitur Rp. 7.569.529.347.33

2. Kepada Debitur Inti 15 Debitur Rp. 52.708.457.753.32

VII. PROFIL RISIKO

Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada

Bank Sulteng meliputi 8(delapan) risiko antara lain :

Risiko Kredit,

Risiko Pasar,

Risiko Likuiditas,

Risiko Operasional,

Risiko Hukum,


Risiko Reputasi,

Risiko Strategik, dan

Risioko Kepatuhan.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan

Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Umum Konvensional dikategorikan

menjadi lima peringkat yaitu : 1 (Low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to

high), dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan

untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima

peringkat yaitu : 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsastisfactory).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2015, risiko inherent PT. Bank Sulteng

berpredikat MODERATE dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko FAIR, sehingga

peringkat tingkat risiko komposit berada pada posisi “ 3 “, (tiga) sebagaimana hasil laporan

profil risiko Bank Sulteng bulan laporan Desember 2015 sebagai berikut :

Profil Risiko

Desember 2015 Peringkat Risiko

Inherent Peringkat Kualitas Manajemen Risiko

Peringkat Tingkat Risiko

Risiko Kredit Moderate Fair 3

Risiko Pasar Low to Moderate Satisfactory 2

Risiko Operasional Moderate Fair 3

Risiko Likuiditas Moderate Fair 3

Risiko Hukum Low to Moderate Fair 2

Risiko Reputasi Low to Moderate Fair 2

Risiko Strategik Moderate Fair 3

Risiko Kepatuhan Moderate Fair 3

Peringkat Komposit Moderate Fair 3

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi MODERATE dan Kualitas Penerapan

Manajemen Risiko pada posisi FAIR, maka peringkat Profil Risiko PER Desember 2015

adalah peringkat 3 (Tiga), dengan karakteristik sesuai kriteria Bank Indonesia sebagai

berikut :

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan

kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inherent komposit tergolong cukup tinggi

selama periode waktu tertentu di masa datang.

2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai.

3.

VIII. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG

TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.


Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan

Pengurus Bank.Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan

yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM

DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA.

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam

Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi

Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur

dan media elektronik/media cetak). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak

ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan

lainnya.

X. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng,

Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Bank lainnya.Seluruh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga

dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham

Pengendali.

XI. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiatan/aktivitas Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi belum dilakukan

pada PT. Bank Sulteng.

XII. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai

tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja

dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara

signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2015 :

Internal Fraud dalam 1 tahun

(1)

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Thn.2014

(2) Thn. 2015

(3) Thn.2014

(4) Thn.2015

(5) Thn. 2014

(6) Thn.2015

(7) Total Fraud - - 4 1 - -

Telah diselesaikan

-

-

4

1

-

-

Dalam proses penyelesaian di

-

-

-

-

-

-


internal Bank Belum

diupayakan penyelesaianny

a

-

-

-

-

-

-

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

-

-

XIII. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang mengandung

benturan kepentingan.

Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2015

No

Nama & Jabatan Pihak yang memiliki

benturan kepentingan

Nama & Jabatan

Pengambil Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan rupiah)

Keterangan

*)

1. nihil nihil nihil nihil nihil

XIV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT.

Bank Sulteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama

kegiatan CSR PT. Bank Sulteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan

masyarakat Indonesia umumnya dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya

di Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan Bank Sulteng dapat

memperkuat reputasinya sebagai bank yang secara konsisten menunjukan kepedulian

pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada stakeholders untuk melakukan kegiatan

dalam kepedulian masyarakat.

Dana CSR Yang Telah Dilaporankan Di RUPS 2015

No. Penyaluran

Jenis Kegiatan Bidang Nominal (Rp) Unit Kerja

1

Pengadaan Motor bak sampah triseda

dan Biaya pengirimannya

Sarana Umum 160.800.000 Corsec/Perencan

aan/Umum

2

Pengadaan mobil Toyota hylux

ambulance type standard dan biaya

pengirimannya

Bidang Kesehatan

1.073.800.000 Corsec/Perencan

aan/Umum

3 Bantuan beasiswa Akper di Tolitoli

Bidang Pendidikan

13.500.000 Kantor Pusat


4 Pembuatan huruf taman PMK Sail

Tomini Sarana Umum 249.355.000 Corsec/Umum

5 Pembelian Bunga Taman Bandara

Sarana Umum 30.350.000 Corsec/Umum

6 Pembuatan bak penampungan taman

Sarana Umum 11.960.000 Corsec/Umum

Jumlah : 1.539.765.000

XV. PERMASALAH HUKUM

No KASUS HUKUM PROSES TINDAK LANJUT

1. Kasus Putusan Perdata pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi No.03/Pdt.G/2015/PT.PL, Jo No.108/Pdt.G/2011/PN/PL, antara Anand Umar Adnan sebagai Penggugat melawan PT. Bank Sulteng sebagai Tergugat dalam hal Perkara Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 2 Milyar.

Putusan Pengadilan Tinggi memutus Perkara tersebut pada Tingkat Banding dengan Putusan Tidak ada Pihak yang di Menangkan (Draw). Dan saat ini pihak dari pembanding Sdr. Anand Umar Adnan melalui Kuasa Hukum nya telah melayangkan Memori Kasasi pada Tingkat Mahkama Agung dengan nilai Tuntutan 107 Milyar Rupiah.

Laporan/pemberitahuan pendaftaran Memori Kasasi Pihak Sdr Anand Umar Adnan dari Pengdilan Tinggi Palu, sudah diterima dan oleh Disposisi Direktur Utama langkah Upaya Hukum Kasasi dimandatkan kepada Bagian Legal, dan telah membuat serta mengirim Kontra Kasasi tersebut ke Mahkamah Agung RI.

2.

Kasus Perdata tingkat Pengadilan Tinggi Negeri Palu No.87/Pdt.G/2014/PN.PAL, tentang Gugatan Hilangnya Surat Ukur SHM No.34/1978 a.n. Moehd Idris Roe. Penggugat Sdr. Chairil Anwar (ahli waris) dan Tergugat PT. Bank Sulteng. Dimana Pada PEngadilan Tinggi Sulteng PT. Bank Sulteng dimenangkan dalamn perkara ini.

Saat ini Kasus tersebut telah berada pada Tingkat Kasasi dimana yang mengajukan Kasasi adalah Pihak Penggugat Sdr. Chairil Anwar (ahli waris dari Moehd Idris Roe) karena merasa tidak puas akan Putusan pada tingkat pada tingkat Pengadilan Tinggi Sulteng. Yang mana nilai tuntutan materiil sebesar Rp. 2.672.407.500, dan immateriilnya sebesar Rp. 10.000.000.000,-, yang sebelumnya nilai tuntutan awalnya total senilai Rp. 204.000.000.000,-.

Pihak PT. Bank Sulteng melalui Kuasa Hukumnya ADE-PALOH&REKAN di Jakarta, telah melayangkan Kontra Memori Kasasi sebagai pertimbangan/pembanding Majeis Hakim Mahkamah Agung RI terhadap Perkara ini. Agar kedepannya, Putusan Majelis Mahkamah Agung RI dapat melahirkan putusan yang Objektif dan berkekuatan Hukum yaitu menolak tuntutan Penggugat tersebut.


Adapun proses historis daripada kasus tersebut diatas dimana pada Pengadilan Negeri Pihak Tergugat kalah. Dan pada Proses Banding di Pengadilan Tinggi Pihak Tergugat menang.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi yakni a). Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat, dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat. b). Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.87/Pdt.G/2014 yang dimohonkan Banding tersebut. C). Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima.

Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kasusu ini diwakili/dikuasakan kepada Sdr. Abdurrahim Arief Hi. Buchori SH.MH, Syafruddin A Datu SH.MH, dan dari bagian legal PT. Bank Sulteng. Kasus Gugatan ini sementara bergulir di Mahkamah agung RI yang mana perkembangan di Mahkamah Agung RI, setiap bulannya dilaporkan oleh Lawyer Jakarta ke Divisi Corsec. Laporan terakhir dalam proses dengan No.Perkara Kasasi 3366.K/Pdt/2015.

4.

Kasus Gugatan Perdata No. 84/Pdt.G/2015/PN.Pal tentang Dugaan Hilangnya Jaminan Kredit SK PNS milik Sdr. Karyanto Sat.Pol.PP Propinsi (Penggugat) yang hilang di PT. Bank Sulteng (Tergugat).

Saat ini Kasus tersebut masih dalam tahap Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Palu.

Pt. Bank Sulteng diwakili oleh Bagian Hukum yakni Sdr. Muhammad Rum SH dan Sdr. Remran SH, telah menyerahkan Jawaban Gugatan, Duplik, Bukti Surat dan Saksi-Saksi, serta kesimpulan.

5.

Laporan Polisi terkait hilangnya surat Ukur SHM No.34/1978, a.n. Moehd Idris Roe. Pelapor Sdr. Chairil Anwar (ahli waris) dan Pelapor PT. Bank Sulteng pada Polda Sulteng.

Saat Ini dalam Proses PEnyidikan yang mana pemeriksa Saksi-Saksi dari Pihak Pelaku Sejarah telah dilakukan. Selain itu juga telah memberikan bukti-bukti pendukung (bukti surat).

Hal ini telah dikoordinasikan dengan Polda dengan membantu menghadirkan saksi pelaku sejarah dan memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan Polda.

XVI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2015 adalah Peringkat 3 (Cukup Baik)

dengan predikat “ CUKUP BAIK”.


Table : Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Sulteng tahun 2015 sebagai berikut :

Table : Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Sulteng tahun 2015 sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Peringkat Definisi Peringkat

Individual

3 (CUKUP BAIK)

Berdasarkan hasil self assessment terhadap

(tiga) faktor yaitu : Governance Structur,

Governance Process dan Governance Outcome

yang mencakupi 11 (sebelas)

Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng

telah melakukan penerapan Good Corporate

Governance secara umum cukup baik. Hal ini

tercermin dari pemenuhan yang cukup

memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate

Governance. Apabila terdapat kelemahan-

kelemahan dalam penerapan prinsip Good

Corporate Governance, maka secara umum

kelemahan-kelemahan tersebut telah

diupayakan perbaikannya dan terhadap hal-

hal yang cukup signifikan maka diberikan

perhatian yang seksama dari Manajemen.

Demikian yang dapat kami laporkan atas pelaksanan Tata Kelola Bank tahun 2015 semoga

dapat diterima dengan baik.

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2014 GCG 2015_.pdf · dengan masalah pajak, ... kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat ... 11. Pemerintah

Documents