Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Negeri Kotamobagu filestrategis Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah instrumen yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggara fungsi Kekuasaan

Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Kotamobagu Hal 1 dari 41 Hal

KATA PENGANTAR

Pengadilan Negeri Kotamobagu bertugas menjalankan fungsi yudisial

memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan ( Justiabellen )

sehingga perlu evaluasi terhadap profesionalitas Hakim khususnya dan pegawai

pada umumnya dan untuk mendukung profesionalitas dimaksud diperlukan

pembangunan baik sarana maupun prasarana penunjang lain yang sangat

diperlukan untuk mendukung terciptanya suasana kerja sehingga nantinya

lembaga Peradilan dapat memberikan fungsi pelayanan yang sebaik-baiknya

serta menimbulkan kepercayaan dan keyakinan publik kepada kemandirian dan

putusan yang dihasilkan senantiasa memberikan kepastian, kemanfaatan dan

keadilan secara proposional terhadap masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan visi, misi dan tujuan serta sasaran disusun dalam rencana

strategis Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah instrumen yang diharapkan

dapat meningkatkan komitmen penyelenggara fungsi Kekuasaan Kehakiman

yang bebas, merdeka, mandiri, profesional, efesien, efektif, keadilan, bersih,

terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat pada umumnya

maupun masyarakat pencari keadilan pada khususnya, sehingga lembaga

Peradilan diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi konservatif sebagai

pencegah kemerosotan moral dalam masyarakat namun memainkan peran

lebih kompleks yakni sebagai katub penekan terhadap permasalahan-

permasalahan hukum sehingga berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social

engineering).


Rencana strategis dimaksud memberikan dasar, arah dan pedoman serta

tujuan bagi Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam menjalankan kebijakan untuk

mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, karena sampai sekarang ini Lembaga

Peradilan dipertanyakan kredibilitasnya dan disadari bersama sorotan yang

keras sering dialamatkan kepada institusi Peradilan termasuk Pengadilan Negeri

Kotamobagu dibawahnya, dengan adanya tantangan yang berat sehingga

dituntut profesionalitas yang tinggi dari seluruh jajaran yang ada baik Hakim

maupun Pegawai, namun demikian perlu adanya peningkatan sumber daya

manusia yang unggul, serta sarana dan prasarana yang memadai serta harus

diperhatikan adalah kesejahteraan Hakim sebagai Pejabat Negara dan Pegawai

yang ada di daerah yang merupakan kesatuan dalam memberikan pelayanan

terhadap masyarakat.

PN. KOTAMOBAGU

2017


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 7

A. Kebijakan Umum Peradilan 7

B. Visi dan Misi 8

C. Rencana Strategi ( Renstra ) 9

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( Tupoksi ) 11

A. Standard Operasional Prosedur ( SOP ) 11

1. Eselon IV/a

2. Eselon IV/b

3. Fungsional 12

4. Staf

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) 12

1. Eselon IV/a

2. Eselon IV/b 13

3. Fungsional 13

4. Stafl 13

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 14

A. Sumber Daya Manusia 14

1. Profil Sumber Daya Manusia 14

2. Mutasi 15

3. Promosi

4. Pensiun

B. Keadaan Perkara 16

1. Rekapitulasi Perkara 16

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 18

3. Putusan yang diajukan Banding 19

3.1. Perdata

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.

Banding.

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.

Banding

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat

diterima Tk. Banding

3.2. Pidana

4. Putusan yang diajukan Kasasi

4.1. Perdata


Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi


b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.

Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.

Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.

Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.

Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

4.2. Pidana

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatakan Tk.

Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi.

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan

Tk.Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi.


Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi.


Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi.


Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi.

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

5.1. Perdata


Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan

Tk. PK

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.

Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang

dikuatkan Tk. PK


Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang

dikuatkan Tk. PK


Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan

Tk. PK



dikuatkan Tk. PK

f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.

Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang

dibatalkan Tk. PK

g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.


dibatalkan Tk. PK


h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.

Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang

dibatalkan Tk. PK

i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.

Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang

dibatalkan Tk. PK

j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.


dibatalkan Tk. PK

k. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan

Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang

Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk.

PK

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan

Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan

Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang

Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk.

PK

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang

dibatalkan Tk. PK

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan

Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang

Berkekuatan Hukum Tetap yang yang tidak dapat

diterima Tk. PK

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 28

D. Pengelolaan Keuangan 29

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya (Pengelolaan Keuangan Dipa

01)

1.1. Belanja Barang Non Oprasional.

1.2. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.

1.3. Penyelenggaraan Oprasional dan

Pemeliharaan Kantor.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

2.1. Pengadaan (1071 – 951).


3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

(Pengelolaan Keuangan Dipa 03) 29.

3.1. Layanan Pos Bantuan Hukum.

3.2. Perkara Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama

dan Banding Tepat Waktu. 29

3.3. Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan

Melalui Pembebasan Biaya Perkara. 30

E. Dukungan Teknologi Informasi ( IT ) 30.

- Perangkat Keras

- Perangkat Lunak

F. Regulasi Tahun 2017 30.

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. Manajemen Perubahan

2. Perundang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB IV PENGAWASAN 37

A. Internal 37

B. Evaluasi 38

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 39

1. Kesimpulan

2. Rekomendasi

Lampiran – Lampiran : 41

PN. KOTAMOBAGU

2017


BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan mempunyai tugas utama yaitu memeriksa dan memutus

setiap perkara secara adil yang mempunyai implikasi bahwa sebagai proses

diharuskan terwujudnya konsep peradilan yang bebas, merdeka dan

mandiri terpisah jauh dari kekuasaan-kekuasaan lainnya ( Legislatif /

Eksekutif ) terlepasnya Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dipegang

langsung oleh Mahkmah Agung RI, adalah pertanda bahwa otonomi

kebebasan Hakim yang harus diutamakan pada khususnya serta pelayanan

sebaik-baiknya kepada masyarakat pada umumnya yang merupakan misi

dari Peradilan di Indonesia, semua itu harus ditopang dan didukung oleh

integritas dan profesionalitas yang tangguh, namun kebijakan yang akan

diwujudkan banyak mendapat hambatan dan tantangan ditandai dengan

merosotnya citra dan wibawa Peradilan banyak mendapat sorotan dari

masyarakat.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut perlu adanya

evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Negeri pada umumnya dan Pengadilan

Negeri Kotamobagu pada khususnya untuk mengembalikan citra dan

wibawa Peradilan dimata masyarakat pencari keadilan sehingga yang harus

diperlukan adalah dengan meningkatkan kinerja baik tenaga teknis dan non

teknis, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat termasuk pembenahan

administrasi, prosedur perkara dan terutama peningkatan profesionalitas

Hakim lewat putusan yang dalam pertimbangan hukum harus

mencerminkan moral justice, social justice dan legal justice.


Perlu adanya perbaikan-perbaikan gedung kantor, rumah-rumah

dinas, ruang sidang yang akan dilengkapi dengan komputer persidangan

dan jaringan informasi yang dapat diakses oleh sesama Pengadilan baik

tingkat banding maupun tingkat pertama di seluruh Indonesia pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. VISI DAN MISI

VISI adalah suatu harapan atau cita-cita tentang keadaan yang

harus diwujudkan oleh organisasi Peradilan pada umumnya dan Pengadilan

Negeri Kotamobagu pada khususnya.

VISI Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU YANG AGUNG ”

Wujud pelaksanaan dari Visi tersebut, maka Pengadilan Negeri

Kotamobagu harus menetapkan misinya yang nantinya akan menopang

pelaksanaan dari Visi dimaksud.

MISI Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kotamobagu

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencarai

Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas kepemimpan di Pengadilan Negeri Kotamobagu

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi di Pengadilan Negeri

Kotamonbagu

C. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )


Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Kotamobagu dalam menopang Visi dan Misi tersebut adalah menyusun

langkah-langkah untuk meningkatkan Disiplin Jam Kerja sebagai instrumen

untuk mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan atas dasar Standart

Operasional Prosedur (SOP) untuk lebih meningkatkan pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat secara maksimal dan transparan.

Rencana Strategis didasarkan pada prinsip dasar dari :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memenuhi

butir 1 dan 2 di atas.

Berdasarkan prinsip tersebut ditetapkan kebijakan pengembangan di

sektor Kinerja, proses peradilan yang baik serta peningkatan etika, moral

dan profesionalitas sebagai kegiatan yang nyata untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang dihadapi maupun yang akan dihadapi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka Pengadilan

Negeri Kotamobagu akan dan sedang melaksanakan tujuan tersebut dalam

jangka panjang maupun jangka pendek.

Sasaran jangka pendek yang dicapai di tahun 2016 akan lebih

ditingkatkan sampai tahun 2017 dengan lebih meningkatkan tugas pokok

dan fungsi baik Hakim maupun Pegawai pada Pengadilan Negeri

Kotamobagu.

Pencapaian tugas pokok dan fungsi yang dicapai ditahun 2017

adalah sebagai dorongan untuk lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya


sampai tercapainya Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kotamobagu pada

tahun 2018.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

PN. KOTAMOBAGU

2017


A. Standart Operasional Prosedur ( SOP ).

1. Eselon IV/a

Penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri merupakan

suatu ketentuan yang mendesak.

Pelaksanaan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) diharapkan

akan membawa dampak positif bagi efektifitas dan efisiensi kerja

seluruh staekholder Pengadilan Negeri dan kepercayaan masyarakat

pencari keadilan.

Standart Operasional Prosedur ( SOP ) menyangkut alur perkara

yang meliputi tahap penerimaan berkas perkara yang akan diperiksa

dan diputus di Pengadilan Negeri Kotamobagu baik perkara Pidana

maupun Perkara Perdata beserta seluruh biaya perkara disesuaikan

dengan petunjuk dan peraturan dari Pengadilan Tinggi Manado dan

Mahkamah Agung RI.

Disamping itu Standart Operasional Prosedur ( SOP ) menyangkut

alur tugas dan fungsi kesekretariatan yang disesuaikan dengan

petunjuk dan peraturan dari Pengadilan Tinggi Manado dan

Mahkamah Agung RI.

Standart Operasional Prosedur ( SOP ) menyangkut tugas dan

pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Kotamobagu telah dibuat dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan

Fungsi Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Jumlah Standart Operasional Prosedur ( SOP ) untuk Eselon IV/a

di Pengadilan Negeri Kotamobagu berjumlah 2 (satu) Standart

Operasional Prosedur ( SOP ) yaitu Panitera yang terdiri dari

11(sebelas) item dan Sekretaris yang terdiri dari 5(lima) item

sebagaimana terlampir dalam Laporan ini.

2. Eselon IV/b.

Jumlah Standart Operasional Prosedur ( SOP ) untuk Eselon IV/b

di Pengadilan Negeri Kotamobagu berjumlah 3(tiga) Standart

Operasional Prosedur ( SOP ) yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan yang terdiri dari 12(dua belas) item, Kepala Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari 13 (tiga belas)

item dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan yang terdiri dari 24(dua pulu empat) item sebagaimana

terlampir dalam Laporan ini.

3. Fungsional.

Jumlah Standart Operasional Prosedur ( SOP ) untuk Fungsional di

Pengadilan Negeri Kotamobagu berjumlah 6(enam) Standart

Operasional Prosedur ( SOP ) yaitu Panitera Muda Hukum yang terdiri


dari 10(sepuluh) item, Panitera Muda Perdata yang terdiri dari 6(enam)

item, Panitera Muda Pidana yang terdiri dari 7(tujuh) item, Panitera

Pengganti yang terdiri dari 13(tiga belas) item dan Jurusita/Jurusita

Pengganti yang terdiri dari 6(enam) item sebagaimana terlampir dalam

Laporan ini.

4. Staf

Standart Operasional Prosedur ( SOP ) untuk Staf mengikuti

Standart Operasional Prosedur ( SOP ) untuk bagian dimana Staf

tersebut ditempati dan Staf menerima tugas dari Pimpinan bagian yang

ditempatinya.

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )

1. Eselon IV/a

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) merupakan suatu

ketentuan yang harus dilaksanakan mengingat SKP adalah penentu

arah dan tujuan dari setiap pegawai yang ada di Pengadilan Negeri

Kotamobagu.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) juga merupakan kontrol

dari pimpinan tertinggi terhadap setiap Pegawai dalam Lingkungan

Pengadilan Negeri Kotamobagu maupun oleh Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) juga merupakan suatu

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai dalam rangka mutasi

dan promosi.

Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tahun 2016 telah

melaksanakan Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) sejak diterapkan

oleh Mahkamah Agung RI.

Dalam penerapan Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) ini pada

Pengadilan Negeri Kotamobagu telah terlihat sasaran kerja setiap

Pegawai dimana telah berjalan seiring dengan Standart Operasional

Prosedur ( SOP ).

Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) untuk Eselon IV/a di

Pengadilan Negeri Kotamobagu berjumlah 2(dua) Sasaran Kinerja

Pegawai ( SKP ) yaitu Panitera dan Sekretaris.

2. Eselon IV/b.

Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) untuk Eselon IV/b di

Pengadilan Negeri Kotamobagu berjumlah 3(tiga) Sasaran Kinerja

Pegawai ( SKP ) yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan


Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3. Fungsional.

Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) untuk Fungsional di

Pengadilan Negeri Kotamobagu berjumlah 36(tiga puluh enam)

Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) yaitu 1(satu) Orang Ketua Pengadilan

Negeri, 8 (delapan) Orang Hakim, 3(tiga) Orang Panitera Muda,

15(lima belas) Orang Panitera Pengganti dan 10(Sepuluh) Orang

Jurusita/Jurusita Pengganti.

4. Staf

Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) untuk Staf di Pengadilan

Negeri Kotamobagu berjumlah 7(tujuh) Sasaran Kinerja Pegawai (

SKP ).

Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) untuk Staf berdasarkan uraian

tugas yang diberikan oleh pimpinan dimana Staf tersebut ditempatkan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

PN. KOTAMOBAGU

2017


1. Profil Sumber Daya Manusia

- Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri Kotamobagu

baik Teknis maupun Non Teknis sangat minim.

- Sumber Daya Manusia khusus untuk tenaga Non Teknis yang ada di

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berpendidikan Strata 1 ( S1 )

berjumlah 19 (sembilan belas) Orang dan dari 19 (orang) Orang

tersebut 16 (eanam belas) orang ditempatkan di Kepaniteraan

Pidana dan Perdata sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu

Sektretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, kasubag

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

- Bahwa dengan minimnya SDM tersebut sehingga pekerjaan yang

membutuhkan SDM yang memenuhi syarat tidak dapat dipenuhi oleh

Pengadilan Negeri Kotamobagu.

- Bahwa untuk menutupi kekurangan tersebut, Pimpinan Pengadilan

Negeri Kotamobagu mengambil kebijakan dengan menyerahkan

sebagian tugas Kesekretariatan berupa laporan-laporan yang

menggunakan Aplikasi kepada SDM yang menduduki jabatan Teknis.

- Bahwa Sumber Daya Manusia untuk Teknis yang ada di Pengadilan

Negeri Kotamobagu diluar Ketua, Wakil Ketua dan Hakim yang

berpendidikan Strata 1 ( S 1 ) juga masih kurang karena hanya

berjumlah 19 (sembilan belas) Orang.

- Bahwa dari 19 (Sembilan belas) orang tersebut, 1(satu) orang

sebagai Panitera, 3(tiga) orang sebagai Panitera Muda, 4(empat)

orang sebagai Panitera Pengganti dan 2(dua) orang sebagai Jurusita

Pengganti.


- Bahwa dengan minimnya SDM yang berpendidikan Strata 1 ( S1 ) di

Pengadilan Negeri Kotamobagu baik Teknis maupun Non Teknis

sehingga Pengadilan Negeri Kotamobagu masih sangat memerlukan

SDM yang berpendidikan Strata 1 ( S1 ).

2. Mutasi

- Bahwa mutasi di Pengadilan Negeri Kotamobagu selang tahun 2016

terdiri dari 1 (satu) orang yaitu, Staf Sub Bagian Umum dan

Keuangan.

3. Promosi

- Bahwa promosi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kotamobagu baik

tenaga Teknis maupun non Teknis selang tahun 2017 yaitu Staf yang

dipromosikan menjadi Jurusita Pengganti sebanyak 4(empat) orang

yang telah diusulkan ke Pengadilan Tinggi Manado tetapi yang

disetujui hanya berjumlah 1(satu) orang dan 1(satu) orang

staf/Calon Panitera Pengganti yang dipromosikan menjadi Panitera

Pengganti telah terealisasi dan 9 (sembilan) oarang diusulkan

untuk kenaikan Pangkat/Golongan.

4. Pensiun

- Bahwa Pegawai yang Pensiun pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri

Kotamobagu 2 (dua) orang yaitu Panitra Pengganti dan Kasubbag

Kepegawaian Oragnisasi dan Tata Laksana.

B. KEADAAN PERKARA.

1. Rekapitulasi Perkara


Keadaan perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu baik perkara

Perdata maupun perkara Pidana selama tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

PERKARA PERDATA

Sisa Tahun 2016 :

Gugatan : 51 berkas

Permohonan : 1 berkas

Masuk Tahun 2017 :

Gugatan : 105 berkas


Putus Tahun 2017 :



Sisa Tahun 2017 :

Gugatan : 32 berkas


Minutasi Tahun 2017 :



Sisa Belum Minutasi Tahun 2017 :

Gugatan : 32 berkas



PERKARA PIDANA

Sisa Tahun 2016 :

Pidana Biasa : 54 berkas

Pidana Singkat : -- berkas

Pidana Anak : -- berkas

Pidana Cepat : -- berkas

Pidana LL : -- berkas

Masuk Tahun 2017 :



Pidana Anak : 15 berkas

Pidana Cepat : 24 berkas

Pidana LL : 3829 berkas

Putus Tahun 2017 :






Sisa Tahun 2017 :







Minutasi Tahun 2017 :






Sisa Belum Minutasi Tahun 2017 :

Pidana Biasa : -- berkas





2. Rasio Perkara Terhadap Majelis.

Pada tahun 2017Pengadilan Negeri Kotamobagu mempunyai 3

(tiga) Majelis Hakim, dimana dari ketiga Majelis Hakim tersebut, masing-

masing menerima berkas perkara dari jumlah perkara yang masuk untuk

diperiksa dan diputus baik perkara Perdata maupun Pidana.

Perkara yang diterima oleh Majelis Hakim baik Perdata maupun

Pidana selang Tahun 2017 dengan kekuatan 3 (tiga) Majelis Hakim

dapat diselesaikan dengan baik meskipun masih ada sisa perkara yang

belum terselesaikan pada Tahun 2017 mengingat perkara yang belum

terselesaikan tersebut dikarenakan masuk pada akhir tahun 2017.


Sebagai bahan perbandingan Persentase ratio Majelis Hakim terhadap

perkara, sebagai berikut:

Majelis Hakim

Perkara

yang

diterima

Tahun

2015

Capaian %

2016

Capaian %

2017

Capaian %

Majelis Hakim

I

Perdata 50 % 75 % 90 %

Pidana 50 % 75 % 90 %

Majelis Hakim II

Perdata 50 % 75 % 90 %

Pidana 50 % 75 % 90 %

Majelis Hkim

III

Perdata 90 %

Pidana 90 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya Peningkatan ratio Majelis

Hakim terhadap perkara yang diterima ;

3. Putusan yang diajukan Banding.

3.1. PERDATA.

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Manado sebanyak : 13 perkara

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dibatalkan oleh


c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk.

Banding

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang tidak dapat

diterima oleh Pengadilan Tinggi Manado sebanyak : 1

perkara

3.2. PIDANA.


a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding.



b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding.



c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk.

Banding.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang tidak dapat

diterima oleh Pengadilan Tinggi Manado sebanyak: Nihil

4. Putusan yang diajukan Kasasi

4.1. PERDATA.

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi.


Pengadilan Tinggi Manado dan dikuatkan oleh Mahkamah

Agung RI sebanyak : 1 perkara

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi.


Pengadilan Tinggi Manado dan dibatalkan oleh Mahkamah

Agung RI sebanyak : 1 perkara

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan

tidak dapat diterima Tk. Kasasi.


Pengadilan Tinggi Manado dan tidak dapat diterima oleh

Mahkamah Agung RI sebanyak : NIHIL

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan



Pengadilan Tinggi Manado dan dikuatkan oleh Mahkamah

Agung RI sebanyak : Nihil


e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan


Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang batalkan oleh


Agung RI sebanyak : NIHIL

4.2. PIDANA.




Pengadilan Tinggi Manado dan dikuatkan oleh Kasasi

Mahkamah Agung RI sebanyak : 4 perkara




Pengadilan Tinggi Manado dan dibatalkan oleh Kasasi



tidak dapat diterima Tk. Kasasi.


Pengadilan Tinggi Manado dan tidak dapat diterima oleh

Kasasi Mahkamah Agung RI sebanyak : NIHIL




Pengadilan Tinggi Manado dan dikuatkan oleh Kasasi




Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang batalkan oleh


Agung RI sebanyak : NIHIL

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

5.1. PERDATA.



dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dikuatkan

Pengadilan Tinggi Manado dan dikuatkan Kasasi Mahkamah

Agung RI dan dikuatkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak :

NIHIL


dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK.


Pengadilan Tinggi Manado dan dibatalkan Kasasi Mahkamah


NIHIL


tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK.


Pengadilan Tinggi Manado dan tidak dapat diterima Kasasi

Mahkamah Agung RI dan dikuatkan PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL



Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dibatalkan


Agung RI dan dikuatkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak : 1

perkara






NIHIL

f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK.




Agung RI dan dibatalkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak :

NIHIL

g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK.




1 perkara


tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK.



Mahkamah Agung RI dan dibatalkan PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL

g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan


Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang batalkan



NIHIL

h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan





NIHIL

i. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang dikuatkan Tk. PK.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang Berkekuatan

Hukum Tetap yang dikuatkan PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL


j. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang dikuatkan Tk. PK.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang dikuatkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak :

NIHIL

k. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum


Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang Berkekuatan


sebanyak : NIHIL

l. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang dibatalkan Tk. PK.


Hukum Tetap yang dibatalkan PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL

m. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang dibatalkan Tk. PK.


Tetap yang dibatalkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak :

NIHIL

n. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan

Tk. PK.



sebanyak : NIHIL

o. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang tidak dapat diterima Tk. PK.


Hukum Tetap yang tidak dapat diterima PK Mahkamah Agung

RI sebanyak : NIHIL

p. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK.



Tetap yang tidak dapat diterima PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL

5.2. PIDANA.





Agung RI dan dikuatkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak : 1

PERKARA






NIHIL


tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK.



Mahkamah Agung RI dan dikuatkan PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL






NIHIL







NIHIL






NIHIL

g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan





NIHIL

h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan

tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK.



Mahkamah Agung RI dan dibatalkan PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL

i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan


Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang batalkan



NIHIL

j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan





NIHIL


k. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang dikuatkan Tk. PK.



sebanyak : NIHIL

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum



Tetap yang dikuatkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak :

NIHIL

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum




sebanyak : NIHIL

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang dibatalkan Tk. PK.



sebanyak : NIHIL

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang dibatalkan Tk. PK.


Tetap yang dibatalkan PK Mahkamah Agung RI sebanyak :

NIHIL

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan

Tk. PK.



sebanyak : NIHIL

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang tidak dapat diterima Tk. PK.



Hukum Tetap yang tidak dapat diterima PK Mahkamah Agung

RI sebanyak : NIHIL

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK.


Tetap yang tidak dapat diterima PK Mahkamah Agung RI

sebanyak : NIHIL

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Sarana dan Prasarana baik Gedung Kantor maupun

Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Rumah Dinas, di Pengadilan Negeri

Kotamobagu telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dalam SIMAK-

BMN.

Bahwa Sarana berupa Gedung Kantor Tempat Sidang ( Zitting Plate )

tidak dapat dikelola sebab disamping bangunan telah rusak parah juga tidak

ada biaya untuk perbaikannya.

Sarana dan Prasarana serta Fasilitas yang terdapat pada Gedung

Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu selang tahun 2017 sebagaimana

termuat dalam Barang Milik Negara ( BMN ) yang terlampir dalam Laporan

Tahunan 2017 ini.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN.

PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA 01

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.


1.1. Belanja Barang Non Operasional ( 1066.006 ) :

PAGU : Rp. 83.080.000.-

Realisasi : Rp. 83.059.150.-

Sisa : Rp. 20.850.-

1.2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ( 1066.994 ) :

PAGU : Rp. 4.517.473.000.-

Realisasi : Rp. 4.261.486.608.-

Sisa : Rp. 255.986.392.-

1.3 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

( 1066.994 ):

PAGU : Rp. 750.455.000.-

Realisasi : Rp. 750.383.770.-

Sisa : Rp. 71.230.-

2. Program Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

2.1. Pengadaan ( 1071 - 951 ) :

PAGU : Rp. 300.000.000.-

Realisasi : Rp. 299.506.000.-

Sisa : Rp. 494.000.-

PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA 03

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

3.1. Layanan Pos Bantuan Hukum ( 1049.003 )

PAGU : Rp. 31.200.000.-

Realisasi : Rp. 31.200.000.-

Sisa : Rp. 0.-

3.2. Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang

tepat waktu ( 1049.005 )

PAGU : Rp. 74.353.000.-

Realisasi : Rp. 74.270.240.-

Sisa : Rp. 82.760.-

3.3. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan

biaya perkara ( 1049.006 )


PAGU : Rp. 1.500.000.-

Realisasi : Rp. 1.111.000.-

Sisa : Rp. 389.000.-

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI ( IT )

o Perangkat Keras

Perangkat Keras yang digunakan oleh Pengadilan Negeri

Kotamobagu telah dikelola sesuai dengan ketentuan.

o Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang ada digunakan oleh Pengadilan Negeri

Kotamobagu berupa Website telah berjalan dengan baik meskipun

masih ada yang sering diperbaiki akibat human error.

Pemberian informasi kepada masyarakat tentang alur dan

penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi.

F. REGULASI TAHUN 2017

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area.

1. Manajemen Perubahan.

Manajemen Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan

hidup suatu organisasi, tanpa adanya perubahan maka dapat

dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan

bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis

dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi

khususnya dibidang pelayanan hukum.

Manajemen Perubahan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri

Kotamobagu terdiri dari 3(tiga) perubahan yaitu :

a. Perubahan Rutin, dimana telah direncanakan dan dibangun

melalui proses organisasi;

b. Perubahan Peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai

yang telah dicapai organisasi;


c. Perubahan Inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi

memberikan pelayanannya hukum terhadap masyarakat pencari

keadilan

2. Perundang-Undangan.

Perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah

perundang-undangan yang bersifat teknis dan non teknis ;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah

dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup dan

beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan,

sehingga mampu memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan,

sasaran staregis serta visi dan misi organisasi. Instansi sebagai

organisasi yang bergerak dinamis harus mengantisipasi dan

mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi yang belum terpenuhi

saat ini kedalam struktur organisasinya. Hasil evaluasi kinerja

organisasi membuktikan masih adanya kesenjangan antara struktur

organisasi dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi

secara maksimal.

Kebutuhan penambahan/penataan tugas dan fungsi tersebut

dapat dilakukan dengan merevisi tugas dan fungsi unit kerja yang ada

dan/atau menambah tugas dan fungsi baru dengan membentuk unit

kerja baru.

Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam meningkatkan Kinerja

Organisasi telah melaksanakan penataan Struktur Organisasi sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tersebut maka Pengadilan

Negeri Kotamobagu telah menetapkan kriteria keberhasilan dari

program penguatan organisasi adalah :


1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di Pengadilan Negeri

Kotamobagu yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang dituangkan

di dalam dokumen struktur Organisasi dan Tata Kerja instansi

2. Tersedianya rencana penguatan (dokumen organisasi dan tata

kerja, uraian tugas dan fungsi) unit organisasi yang secara

fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tata laksana,

pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

4. Penataan Tata Laksana.

Penataan Tatalaksana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Kotamobagu difokuskan pada penataan Standard Operating Procedure

(SOP). SOP merupakan prosedur yang mutlak harus dibuat dan

dijadikan acuan dalam suatu organisasi, terlebih lagi bagi Pengadilan

Negeri Kotamobagu sebagai lembaga yang berhubungan langsung

dengan masyarakat. SOP adalah prosedur yang harus dijalankan

dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus berperan sebagai alat

kendali atas jalannya suatu pekerjaan atau aktivitas.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini,

peran TIK dalam birokrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Oleh

karena itu e-government menjadi salah satu komponen penting dalam

program ketatalaksanaan. Penggunaan e-government atau TIK di

Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak hanya terkait dengan pelayanan

yang bersifat internal tetapi juga dengan pelayanan kepada pihak

eksternal. Penggunaan e-government secara internal adalah dalam

bentuk Sistem Informasi Bersama (SIB) yang berbasis pada TIK,

dimana kearsipan digital menjadi bagian dari sistem tersebut. Selain

itu, implementasi e-government secara internal di Pengadilan Negeri

Kotamobagu juga diarahkan untuk bidang-bidang penting lainnya yaitu

dalam bentuk sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi,

kepegawaian (SIMPEG), keuangan dan perbendaharaan, aset dan

persediaan, dan lain-lain. Dalam konteks pelayanan eksternal e-

government diterapkan dalam bentuk proses pengadaan secara


elektronik (e-procurement), perencanaan pengadaan RAPBN,

monitoring dan evaluasi pengadaan.

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria

keberhasilan dari program penataan tata laksana di Pengadilan Negeri

Kotamobagu adalah:

1. Seluruh dokumen SOP yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri

Kotamobagu sudah disahkan;

2. Tersedianya Blue Print pengembangan E-government (IT Plan).

5. Penataan Sistem Manajemen SDM.

Manajemen SDM merupakan sebuah proses yang terdiri dari

pengorganisasian, perencanaan, pimpinan serta pengendalian

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan analisis pekerjaan,

pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi

untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan.

Dari pengertian di atas, maka ditemukan bahwa di dalam kegiatan

bidang Sumber Daya Manusia dapat terlihat adanya dua sudut pandang

yaitu dilihat dari sisi pekerjaan serta dari sisi pegawai.

Jika dilihat dari sisi pekerjaan maka akan terdiri dari analisis dan

juga evaluasi kerja. Sementara jika dilihat dari sisi pegawai akan

meliputi kegiatan-kegiatan, pelatihan, promosi, penilaian prestasi kerja,

pengembangan, serta kompensasi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri

Kotamobagu telah menetapkan uraian tugas bagi Pegawai dan

pimpinan telah melakukan analisis atas uraian tugas pegawai dan

melaksanakan evaluasi atas kinerja pegawai serta mengikutkan seluruh

komponen Pegawai Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengikuti

pelatihan baik teknis maupun non teknis serta penilaian prestasi kerja

pegawai sekaligus memberikan promosi atas kinerja pegawai tersebut.

6. Penguatan Akuntabilitas.


Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Program penguatan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri

Kotamobagu memiliki 3(tiga) kegiatan utama, yang meliputi:

penguatan akuntabilitas kinerja, Pengembangan sistem manajemen

kinerja organisasi, dan Penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari ketiga kegiatan utama tersebut akuntabilitas kinerja di

Pengadilan Negeri Kotamobagu terjadi peningkatan.

7. Penguatan Pengawasan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing bagian

baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan di Pengadilan Negeri

Kotamobagu. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara

oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada

Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Berkaitan dengan Penguatan organisasi diharapkan dapat

memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam melakukan penugasan

dan koordinasi pada bagian-bagian yang ada di Pengadilan Negeri

Kotamobagu. Dengan penguatan pengawasan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi menjadi lebih tepat dan cepat sesuai rencana tahapan.

Pengawasan di Pengadilan Negeri Kotamobagu telah dilaksanakan

baik oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap seluruh

Perangkat Pelaksana Organisasi Pengadilan Negeri Kotamobagu

maupun Pimpinan Bagian terhadap bawahannya sehingga kualitas

kinerja dapat lebih optimal.


8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri

Kotamobagu diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat

terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan

masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan

publik.

Bahwa peranan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik memerlukan

penyediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sesuai

standar pelayanan, berdasarkan persamaan perlakukan, dan

keterjangkauan masyarakat.

Bahwa keberhasilan penggunaan metode peningkatan kualitas

pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dalam rangka

mewujudkan kepemerintahan yang baik yang saat ini dikembangkan

telah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat;

Pelayanan public di Pengadilan Negeri Kotamobagu telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baik melalui Teknologi Informasi

dimana public dapat mengakses berbagai macam informasi baik

informasi perkara, proses persidangan dan jadwal persidangan maupun

pelayanan langsung kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.

Pelayanan public yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Kotamobagu melalui Teknologi Informasi adalah :

- Website

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP )

- Sistem Informasi

Pelayanan public yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Kotamobagu melalui Pelayanan langsung adalah :

- Tersedianya Pos Bantuan Hukum ( Posbankum )

- Melalui Humas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kotamobagu.

PN. KOTAMOBAGU

2017


BAB IV P E N G A W A S A N

A. INTERNAL.


Pengawasan internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Kotamobagu

adalah bagian dari penjabaran tugas pokok dan fungsi Pejabat Peradilan yang

dilakukan disetiap bidang tugas dengan mengacu pada Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Bahwa maksud Pengawasan yaitu untuk memperoleh informasi apakah

penyelenggaraaan tehnis peradilan, pengelolaan adminsitrasi peradilan dan

pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik

bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan,

mencegah terjadinya penyimpangan mal administrasi dan ketidakefisiennya

penyelenggara peradilan dan menilai kinerja.

Bahwa tujuan Pegawasan Internal di Pengadilan Negeri Kotamobagu

adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan

bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang

diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan, tingkah laku aparat

Pengadilan dan kinerja pelayanan publik Pengadilan, sehingga Ketua dan Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sekaligus selaku Penanggung Jawab

dalam kegiatan Pengawasan dimaksud telah menunjuk beberapa Hakim yang

diberikan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang baik Kepaniteraan maupun

Kesekretariatan sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu


Nomor : W19-U4/14/KP.11.01/VI/2017 tanggal 27 Februari 2017 serta seorang

Hakim Pengawas dan Pengamat sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Kotamobagu Nomor : W.19-U4/12/KP.11.01/VI/2017, tanggal 27

Februari 2017.

Dari hasil Pengawasan Internal, tidak ada pengaduan masyarakat yang

menyangkut kinerja aparat Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga selama

kurun waktu tahun 2017 tidak ada aparat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang

diperiksa/dijatuhi hukuman disiplin.

B. EVALUASI.

Bahwa dalam rangka mengevaluasi setiap tugas dibidang masing-

masing, maka di Pengadilan Negeri Kotamobagu dilakukan rapat sebagai

berikut :

Rapat Pimpinan dengan Pejabat Struktural.

Rapat Pimpinan dengan Pejabat Fungsional.

Rapat Umum yang diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan

Pegawai serta tenaga Honor dan Sukarela.

Rapat Internal Perbagian Oleh Kasubag/Panmud Dengan Staf Tenaga

Honor dan Sukarela.

Rapat tersebut dimaksud untuk mengevaluasi setiap permasalahan

yang dihadapi pada bulan sebelumnya sehingga dapat diambil cara untuk

mengatasinya pada bulan berikutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PN. KOTAMOBAGU

2017


1. KESIMPULAN.

Bahwa yang menjadi kesimpulan dalam Laporan Tahunan 2017 ini

Pengadilan Negeri Kotamobagu yaitu visi dan misi baik Mahkamah Agung

RI, Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat

diwujudkan dengan adanya peningkatan kinerja, ketekunan dan perhatian

serta harapan dan doa dengan dibarengi pemenuhan baik sarana maupun

prasarana serta adanya perhatian dari pimpinan Mahkamah Agung RI bagi

segenap tenaga-tenaga dalam lingkungan Mahkamah Agung RI maupun

peradilan dibawahnya.

Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melaksanakan apa yang

menjadi dambaan dan impian para pencari keadilan meskipun masih ada

kendala-kendala yang menghambat proses tersebut akan tetapi sedikit

demi sedikit dapat diatasi semaksimal mungkin.

2. REKOMENDASI.

Kiranya untuk menjadi pertimbangan Mahkamah Agung RI untuk

Pengadilan Negeri Kotamobagu yaitu dalam menunjang tugas dan fungsi

serta kinerja dan juga mengingat Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Kotamobagu yang meliputi 1(satu) Kotamadya dan 4(empat) Kabupaten

dapatlah status atau Kelas Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat

ditingkatkan dari Kelas II dinaikkan menjadi Kelas I B, dan

disamping itu agar Mahkamah Agung RI dapat memikirkan dan

merealisasikan pembentukan Pengadilan Negeri di empat Kabupaten yang

ada di Bolaang Mongondow Raya dan 1(satu) Kotamadya.

PN. KOTAMOBAGU

2017


Struktur Organisasi.

Matriks Perkara


Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017

Matriks Rekapitulasi Belanja ( Pegawai, Barang, Modal ) Tahun 2017

Matriks Barang Milik Negara ( BMN ) Tahun 2017

Matrik Standar Oprasional Prosedur (SOP). Tahun 2017

Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2017

Matrik Sumber Daya Manusia dan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berada di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Matrik Keadaan Perkara 2017

Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas.

Matrik sarana/Prasarana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu.

SK Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang Biaya

Pemanggilan/Pemberitahuan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kotamobagu.

SOP Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu.

SK Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang Hakim Pengawas dan

Pengamat.

SK Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang Hakim Pengawas Bidang.

PN. KOTAMOBAGU

2017

Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Negeri Kotamobagu filestrategis Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah instrumen yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggara fungsi Kekuasaan

Documents