LAPORAN SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI … · Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Oleh : EKO DJUNIADI, S.H., M.Hum.

(INSPEKTUR KABUPATEN BANJARNEGARA)

pertama kalinya istilah gratifikasi

dipergunakan dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia, yang diatur dalam uu

No. 20 Th. 2001

Pasal 12 B.

Penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri

atau Penyelenggara Negara yang dianggap

sebagai perbuatan suap apabila

berhubungan dengan jabatannya dan

berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya.

LATAR BELAKANG

Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat

disalahgunakan khususnya dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan publik.

Penerapan Peraturan tentang Gratifikasi mengalami

beberapa kendala :

Masih banyak masy. Ind. yg menganggap bahwa

pemberian hadiah/ucapan terima kasih (grat.) sebagai

hal yang lumrah.

Bahkan merupakan hal yg penting dalam merekatkan

hub. sosial dalam masy./antar bangsa

sebagai institusi yang diberi amanat undang-undang untuk menerima laporan

penerimaan gratifikasi dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi.

Penyelenggara Negara/

Pegawai Negeri

Masyarakat

UU RI Nomor 20- Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diharapkan penyelenggara negara/pegawai negeri

dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah

yang tepat yaitu menolak atau segera melaporkan

gratifikasi yang diterimanya.

Pasal 12 B ayat 1 : Penjelasan Pasal 12 B ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 : Pemberian dalam arti luas :

PERJALANAN

WISATA

PENGOBATAN

CUMA2

KOMISI BARANG

FASILITAS

PENGINAPAN

RABAT

UANG

PINJAMAN TANPA

BUNGA

FASILITAS LAINNYA

Gratifikasi tersebut baik diterima dalam negeri maupun

di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan

sarana elektronika atau tanpa sara elektronika.

MAKSUD DAN TUJUAN membangun integritas Pejabat

/Pegawai yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

meningkatkan kredibilitas & kepercayaan publik atas peny. pelayanan publik yang prima di ling. Pemkab. Banjarnegara.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Ling. Pemkab

Banjarnegara dimaksudkan untuk memberikan

pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami,

mengendalikan dan mengelola Gratifikasi.

Peraturan Bupati

Banjarnegara

No. 58 Th. 2016

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi untuk

mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan

proses bekerjanya tim dalam menangani pelaporan

gratifikasi, serta kebutuhan lain guna mendukung

penerapan pengendalian gratifikasi

SK Bupati No. 700/331 Th. 2016

Peserta Sosialisasi ini berjumlah 200 orang terdiri dari Para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, serta Pimpinan BUMD di Kabupaten Banjarnegara.

Hari, tanggal :

Selasa, 06 Des 2016

Waktu :

Jam 08.00 s/d. selesai

Tempat :

Surya Yudha Hotel Kab.

Banjarnegara

PELAKSANAAN

WAKTU

PENYELENGGARAAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BP. .................................

NARASUMBER

PESERTA

PEMBIAYAAN

APBD Kabupaten Banjarnegara

Tahun Anggaran 2016

(DPA Inspektorat Kabupaten

Banjarnegara TA 2016).

TERIMA KASIH