Home >Documents >Laporan Regulasi ASP

Laporan Regulasi ASP

Date post:21-Oct-2015
Category:
View:68 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBINGREGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBONJl. Pemuda No. 32 Telp. (0231) 206558 Cirebon 45132Website : http://www.unswagati-crb.ac.idEmail : unswagati@unswagati-crb.ac.idTahun Akademik 2013-2014

Telah diperiksa dan disahkan pada tanggal :

...............................................

Mengetahui,Dosen Akuntansi Sektor Publik

Tri Neliana, S.E.,M.Si.,Ak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku laporan Akuntansi Sektor Publik ini dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berada di kampus.Khususnya kepada Ibu Tri Neliana, S.E.,M.Si.,Ak sebagai dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi berjudul Regulasi dan Standar di Sektor Publik.Tidak lupa juga, kami mengucapkan terima kasih kepada ketua jurusan Akuntansi Ibu Rawi, S.E., M.Si.Akt, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penulisan laporan ini.Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus dengan berbagai masukan dan saran dari semua pihak yang terkait, serta pengalaman yang semakin berkembang di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan kampus.Tujuan laporan ini disusun adalah mahasiswa mampu mencari alternatif pemecahan masalah akuntansi sektor publik lebih luas dan mendalam, melatih mahasiswa dalam berpikir aktif, aspiratif dan secara kritis.Kami sebagai penyusun memohon maaf apabila dalam penyusunan buku laporan ini terdapat kesalahan. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami membuka saran dan kritiknya dari berbagai pihak demi sempurnanya laporan ini. Kami sangat menghargai saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyusunan buku laporan untuk selanjutnya yang lebih baik.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat berguna di kemudian hari. Atas perhatian dan masukannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua dan selalu dalam lindungan-Nya.

Cirebon, 15 September 2013

PENYUSUN

DAFTAR ISI HalLembar Pengesahan Dosen Pembimbing.....................................................1Kata Pengantar...............................................................................................................2Daftar isi........................................................................................................................4BAB I Pendahuluan......................................................................................................6BAB II Konsepsi Teori.81. Perkembangan Regulasi Terkait Organisasi Nirlaba..81.1. Regulasi tentang Yayasan..91.2. Regulasi tentang Partai Politik...101.3. Regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan.111.4. Regulasi tentang Badan Layanan Umum.......122. Perkembangan Regulasi Terkait Keuangan Negara....132.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara......132.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara....152.3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.162.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara...172.5. Pelaksanaan Pemeriksaan..172.6. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut...173. Perkembangan Regulasi Terkait Otonomi Daerah.183.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah193.2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.214. Perkembangan Standar Di Sektor Publik....234.1. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik (IPSAS)...234.2. PSAK 45.254.3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....275. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)295.1. Standar Umum SPKN.31

6. Lampiran Kerangka Konseptual Menurut SAP..326.1. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan.326.2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi...346.3. Entitas Pelaporan.357. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan...................357.1. Peranan Pelaporan Keuangan..357.2. Tujuan Pelaporan Keuangan367.3. Komponen Laporan Keuangan378. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.378.1. Asumsi dasar378.2. Karakteristik Kualitatif388.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan398.4. Kendala informasi yang Relevan dan Andal40

BAB III Daftar Pustaka....41

PENDAHULUAN

Pada era keterbukaan seperti sekarang ini, informasi berperan penting bagi kita semua. Informasi merupakan sarana komunikasi efektif antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya atau antara suatu etitas tertentu dengan masyarakat di sekitarnya. Pada kondisi tersebut, penyajian infromasi yang utuh akan menciptakan transparansi dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas publik.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kita mengetahui bahwa aktivitas organisasi sektor publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Atas fakta itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, organisasi sektor publik perlu diatur dengan peraturan-peraturan. Nantinya, regulasi ini akan bersifat lebih detail dibandingkan dengan regulasi yang mengatur sektor komersial mengingat sifatnya yang mempengaruhi kepentingan orang banyak.

Selain itu, sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik juga seyogyanya mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laopran keuangan tersebut seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi.

Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan standar akuntansi yang dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntan yang berada dalam organisasi sektor publik. Standar akuntansi merupakan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principle (GAAP). Berlaku umum bermakna bahwa laporan keuangan suatu organisasi dapat dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apa pun.

Penjelasan tentang hal ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi yang tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna yang meliputi investor sekarang, investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor lainnya, pemerintah dan lembaga-lembaganya, serta masyarakat. PABU penting karena jika PABU tidak ada, maka suatu entitas harus membuat laporan keuangan dalam banyak format karena banyaknya pihak yang berkepentingan. Dalam konteks lain, PABU yang diwujudkan dalam bentuk standar akan membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten pada entitas yang berbeda.

PABU merupakan standar yang harus diikuti dimana pun profesi akuntan berada, kecuali jika keadaan membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Jika manajemen suatu perusahaan atau organisasi merasa bahwa keadaan yang dihadapi tidak memungkinkan adanya ketaatan terhadap standar yang ada, maka pengecualian dapat dilakukan, tentu saja disertai dengan pengungkapan yang memadai.

Dalam konteks organisasi sektor publik, sebuah paket standar akuntansi tersendiri diperlukan karena kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, diantaranya adanya kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar kepada publik atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

PERKEMBANGAN REGULASI DI SEKTOR PUBLIKRegulasi di sektor publik dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintahan. Kedua jenis perkembangan ini perlu dibedakan mengingat sifat regulasi di sektor publik bersifat spesifik untuk setiap jenis organisasi. Selain itu, di instansi pemerintah, regulasi yang digunakan juga cenderung lebih rumit dan detail.

Perkembangan Regulasi Terkait Organisasi NirlabaRegulasi tentang YayasanYayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang keberadaannya telah lama berkembang di Indonesia. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Regulasi yang terkait dengan yayasan adalah Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.Berikut isi Undang-Undang No.16/2001 secara ringkas :1. Ketentuan Umum Yayasan yang meliputi pengertian yayasan beserta organ-organ yang membentuknya, persyaratan kegiatan usaha yang dapat dilakukan, dan kekayaan yayasan.2. Tata cara Pendirian Yayasan sejak pengajuan pendirian, pembuatan akta, sampai dengan permohonan pengesahannya ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).3. Tata cara perubahan Anggaran Dasar Yayasan.4. Kewajiban pengumuman akta pendirian yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.5. Kekayaan Yayasan.6. Organ yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.7. Laporan tahunan yang harus disampaikan.8. Tata cara pemeriksaan dan pembubaran yayasan.Undang-Undang ini diperbaharui dalam beberapa aspek dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.Berikut beberapa hal yang diubah pada

Embed Size (px)
Recommended