Laporan Proyek Perubahan Silpana Suryani

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

“Program Peningkatan Pemberian Pendapat Hukum Sinkronisasi Dan Harmonisasi Melalui Metode Kerja

Preventif”

Oleh:

Silpana Suryani

Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subdirektorat Pengembangan Hukum berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam

Pasal 264 Keputusan tersebut, sebagai berikut:

“Subdirektorat Pengembangan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit PH mempunyai

tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan atas masalah hukum yang terkait dengan

keuangan negara, harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK serta pelaksanaan

tugas dan kewenangan BPK”

Dengan kata lain, Subdirektorat Pengembangan Hukum mempunyai tugas dan

fungsi antara lain yang terkait dengan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi atas

produk hukum BPK dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas

dan kewenangan BPK.

Tugas dan fungsi Subdit Pengembangan Hukum ini tertuang dalam Inisiatif Strategis 6.2

yaitu kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemeriksaan dan

Pengelolaan Keuangan Negara. Kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dengan

cara menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan

keuangan negara, baik yang dikeluarkan oleh BPK, maupun terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan keuangan negara yang bukan dikeluarkan oleh BPK

meliputi UU/RUU, PP/RPP Perpres/R-Perpres, Perda/Raperda, dan peraturan/rancangan

peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian/badan/lembaga/komisi/BLU/BI dan badan-

badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kegiatan analisis sinkronisasi dan harmonisasi atas peraturan perundang-undangan

ini bertujuan untuk menghasilkan suatu pendapat hukum atas permasalahan sinkronisasi dan

harmonisasi yang terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas

dan wewenang BPK.

Pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi dipergunakan oleh pimpinan sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam menyikapi permasalahan hukum yang muncul baik dalam

pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK

lainnya. Seringkali, permasalahan-permasalahan yang muncul terkait sinkronisasi dan

harmonisasi tersebut belum tercover dalam bentuk kajian-kajian, sehingga seringkali Subdit

Pengembangan Hukum menyusun kajian tersebut dalam waktu relatif singkat, misalnya 1

(satu) hari karena pendapat hukum tersebut diperlukan untuk bahan pertemuan/rapat,

misalnya dengan DPR atau unit-unit kerja di BPK. Kondisi ini menyebabkan pendapat

hukum tersebut kurang mendalam dan belum menggali sisi filosofis dan sosiologis dari

norma-norma yang dikaji.

Pendapat hukum terkait permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan

tersebut tentunya akan lebih tajam jika sudah diolah sedemikian rupa dengan memahami

latar belakang, memorandum van toe lighting penyusunan ketentuan terkait, naskah

akademis dan jika perlu didiskusikan secara lebih mendalam dengan narasumber yang

kompeten. Mengolah pendapat hukum menjadi lebih tajam, tentunya butuh waktu dan

tahapan kerja yang memadai, dan metode kerja secara pro aktif ini merupakan kunci

pemecahan masalah yang sangat efektif untuk mengantisipasi tersedianya pendapat hukum

sebelum sebuah permasalahan hukum muncul ke permukaan.

2

Beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai faktor perlunya peningkatan pemberian

pendapat hukum terkait sinkronisasi dan harmonisasi, agar dapat dipergunakan sebagai

bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan:

1. Pelaksanaan pemberian pendapat hukum terkait sinkonisasi dan harmonisasi yang

selama ini hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari customer, sehingga seringkali

belum tersedia pendapat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi masalah-

masalah dengan segera yang terjadi akibat ketidaksinkronan peraturan perundangan;

2. Perlunya langkah-langkah kerja yang komprehensif dalam mempertajam pendapat

hukum sinkronisasi dan harmonisasi (pemahaman latar belakang, penggalian

memorandum van toe lighting penyusunan ketentuan terkait, penggalian naskah

akademis dan juga jika perlu didiskusikan dengan narasumber yang kompeten karena

keterbatasan referensi dan pengetahuan atas implementasi dari suatu ketentuan)

sehingga membutuhkan waktu yang cukup;

3. Loading pekerjaan yang kadang sangat tinggi, sehingga personil pada Subdit

Pengembangan Hukum tersita waktunya dalam kegiatan yang lain.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diperlukan suatu inovasi dalam metode dalam

penyusunan pendapat hukum atas sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan,

sekaligus menatausahakan hasil pendapat hukum tersebut dalam bentuk filesharing.

B. Tujuan

1. Dalam jangka pendek, proyek perubahan ini bertujuan mengubah pola kerja menjadi pro

aktif dalam penyusunan pendapat hukum sinkronisasi dan/atau harmonisasi peraturan

perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan tugas kewenangan

BPK, dan tersimpan dalam file sharing dalam sistem e-drive BPKsebagai bahan

pengambilan keputusan pimpinan; dan

2. Dalam jangka panjang, tersedianya pendapat hukum yang komprehensif untuk

mengantisipasi kebutuhan bahan pengambilan keputusan yang cepat.

C. Manfaat

Salah satu dukungan Binbangkum kepada BPK adalah memberikan masukan melalui kajian

pendapat hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum terkait sinkronisasi dan

harmonisasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan

keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, sebagai bahan pengambilan

keputusan oleh pimpinan.

Dengan metode kerja pro aktif ini, diharapkan BPK bisa lebih sigap dalam menyikapi

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara,

khususnya permasalahan hukum sinkronisasi peraturan perundangan. Sehingga pada

akhirnya dapat mempercepat terciptanya terciptanya good goverment dan clean governance

parapengelola keuangan negara.

3

D. Ruang Lingkup

Kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam proyek perubahan ini adalah:

1. Focus Group Disscussion (FGD) dalam rangka menyaring masukan dari para customer

mengenai permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang

diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum.;

2. Pembagian penanggungjawab (PIC) kepada para personil pada Subdit Pengembangan

Hukum yang bertanggungjawab melakukan identifikasi permasalahan mengenai topik-

topik yang telah ditentukan berdasarkan hasil FGD;

3. Setiap PIC selanjutnya merencanakan langkah-langkah kerja dalam rangka menyusun

pendapat hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan langkah-langkah

tersebut sampai dengan tersusunnya pendapat hukum yang tajam dan komprehensif;

4. Pendapat hukum tersebut akan disampaikan kepada Kaditama Binbangkum dan disimpan

dalam system e drive BPK;

E. Kriteria Keberhasilan

Tingkat keberhasil dari proyek perubahan ini dapat diukur dari beberapa hal berikut:

1. FGD dengan para customer yang mewakili,yang menghasilkan masukan berupa

permasalahan-permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang

diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum;

2. Pernyataan dukungan atas proyek perubahan dari para costumer yang mewakili;

3. Satu pendapat hukum sinkronisasi peraturan perundangan;

4. Terdapat 2 (dua) PIC yang bertanggungjawab untuk menyusun pendapat hukum

permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi atas peraturan perundangan yang ditetapkan

berdasarkan masukan dari para customer;

5. Instruksi kerja dari Kadit LPBH untuk melaksanakan kegiatan proyek perubahan ini;

6. Tersedianya database pendapat hukum peraturan perundangan yang tidak sinkron.

4

BAB II

DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK

A. Deskripsi Pelaksanaan Proyek

Proyek perubahan Program Peningkatan Pemberian Pendapat Hukum Sinkronisasi

dan Harmonisasi melalui Metode Kerja Pro aktif ini merupakan suatu inovasi untuk

meningkatkan kreatifitas dalam pemberian pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi

melalui metode kerja pro aktif.

Selama ini, proses pemberian pendapat hukum mengenai sinkronisasi dan harmonisasi

peraturan perundangan dilakukan berdasarkan permintaan dari customer kepada Kaditama

Binbangkum dan/atau Kadit Legislasi Pengembangan dan Bantuan Hukum (LPBH) yang

diteruskan kepada Subdit Pengembangan Hukum.

Pelaksanaan pemberian pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi yang dilakukan

berdasarkan permintaan dari customer ini bersifat refresif, karena dilakukan olah Subdit

Pengembangan Hukum berdasarkan permintaan atas suatu kasus/permasalahan yang telah

terjadi dan dimintakan pendapat hukum. Kondisi ini mengakibatkan seringkali belum

tersedia pendapat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi masalah-masalah dengan

segera yang terjadi akibat ketidaksinkronan peraturan. Perundangan, disampingkurangnya

inisiatif dan kreatifitas personil pada Subdit Pengembangan Hukum untuk mengantisipasi

masalah-masalah hukum sinkronisasi peraturan perundangan.

Metode kerja pro aktif diawali dengan melakukan FGD dalam rangka menyaring

masukan dari para customer mengenai permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan

perundangan yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum. FGD ini merupakan

langkah baru yang dilakukan oleh Subdit Pengembangan Hukum karena metode kerja pro

aktif ini tentunya membutuhkan masukan terhadap issue-issue yang muncul di lapangan

untuk diprioritaskan disusun pendapat hukumnya, sehingga topik yang yang dipilih untuk

disusun pendapat hukum secara pro aktif tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya dilakukan pembagian tugas PIC kepada para personil pada Subdit

Pengembangan Hukum yang melakukan identifikasi permasalahan mengenai topik-topik

yang telah ditentukan berdasarkan hasil FGD.Setiap PIC tersebut merencanakan langkah-

langkah kerja dalam rangka menyusun pendapat hukum yang menjadi tanggung jawabnya

dan melaksanakan langkah-langkah tersebut sampai dengan tersusunnya pendapat hukum

yang tajam dan komprehensif.

Penyusunan pendapat hukum dapat dilakukan dengan menempuh langkah kerja

sebagai berikut:

1. Menginventarisasi permasalahan hukum terkait ketidaksinkronan peraturan perundangan,

berdasarkan meteri yang diprioritaskan dari hasil FGD;

2. Melakukan Studi Pustaka, berupa menginventarisir peraturan yang terkait, dan jika perlu

menelusuri memorandum van toe lighting atau risalah penyusunan peraturan

perundangan untuk mencari dasar filosofis terbentuknya suatu norma;

3. Penyusunan konsep awal pendapat hukum;

4. Jika perlu, dilakukan diskusi dengan narasumber baik dari internal maupun eksternal

BPK untuk mempertajam analisis pendapat hukum yang disusun;

5. Penyempurnaan pendapat hukum berdasarkan hasil diskusi.

5

Pendapat hukum tersebut dapat dipergunakan oleh customer melalui pimpinan Binbangkum

sebagai bahan pengambilan keputusan .

Customer dalam proyek perubahan ini adalah Pimpinan BPK, seluruh unit kerja pada kantor

pusat maupun perwakilan BPK, dan para Pemeriksa yang membutuhkan hasil kajian hukum

ini untuk memantapkan kriteria dalam proses pemeriksaannya.

Adapun manfaat metode adalah:

Dapat dilakukan identifikasi lebih dini terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sinkron

yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK;

Dapat dilakukan pengkajian hukum lebih dini sehingga Pimpinan terdukung secara

yuridis dari pendapat hukum yang tersedia untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Para personil pada Subdit Pengembangan Hukum akan lebih aktif dan kreatif dalam

mengolah dan merencanakan setiap kegiatan untuk mematangkan pendapat hukum atas

ketentuan yang tidak sinkron dan harmonis, sehingga menghasilkan kajian yang lebih

tajam.

Dengan mengidentifikasi secara dini pelaksanaan penyusunan pendapat hukum sinkronisasi

dan harmonisasi ini, diharapkan proses penyusunan kajian hukum bisa dilakukan lebih cepat

dan lebih tajam bahkan output terhadap kajian singkat sinkronisasi dan harmosisasi sudah

tersedia sebelum ada permintaan customer.

Secara kelembagaan, program ini menciptakan antisipasi terhadap masalah-masalah

ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan sehingga dapat mengawal BPK dalam

mengambil keputusan yang tepat dalam waktu singkat.

B. Pelaksanaan Tiap Tahap Kegiatan

Pelaksanaan tiap tahap kegiatan terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan hasil

kegiatan. Setiap kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap dan akan didokumentasikan

sebagai bukti pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan tiap tahap kegiatan akan

dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dari tahap diagnosa kebutuhan perubahan, tahap taking

ownership atau tahap mengembangkan ide kreatif dan inovatif serta membangun tim

efektif, dan tahap merancang perubahan.

a. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan

Tahap diagnosa kebutuhan perubahan adalah merancang kebutuhan perubahan area

organisasi pada Subdit Pengembangan Hukum berdasarkan tugas dan fungsinya.

Kebutuhan perubahan area orgnasisasi diidentifikasi berdasarkan diagnosa area

organisasi yang bermasalah.

Pelaksanaan pemberian pendapat hukum terkait sinkonisasi dan harmonisasi yang

merupakan tugas Subdit Pengembangan Hukum pada Ditama Binbangkum selama

ini hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari customer, sehingga seringkali

belum tersedia pendapat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi masalah-

masalah dengan segera yang terjadi akibat ketidak sinkronan peraturan perundangan.

Perlunya langkah-langkah kerja yang komprehensif dalam mempertajam pendapat

hukum sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup.

6

Area organisasi yang menjadi area perubahan adalah peningkatan pemberian

pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi melalui metode kerja pro aktif.

Melalui metode kerja pro aktif pendapat hukum terkait permasalahan sinkronisasi

dan harmonisasi peraturan perundangan tersebut tentunya akan lebih tajam jika

sudah diolah sedemikian rupa dengan memahami latar belakang, memorandum van

toe lighting penyusunan ketentuan terkait, naskah akademis dan jika perlu

didiskusikan secara lebih mendalam dengan narasumber yang kompeten. Metode

kerja secara pro aktif ini merupakan kunci pemecahan masalah yang sangat efektif

untuk mengantisipasi tersedianya pendapat hukum sebelum sebuah permasalahan

hukum muncul ke permukaan.

b. Tahap Taking Ownership

Tahap taking ownershipterdiri dari tahap mengembangkan ide kreatif dan inovatif

serta membangun tim efektif, yaitu:

1) Pengembangan ide kreatif dan inovatif terhadap nilai yang akan ditawarkan

untuk memenuhi kebutuhan atau mendukung kinerja customer yang menjadi

target perubahan. Ide kreatif dituangkan dalam kanvas inovasi yang

menggambarkan semua aspek yang harus diperhitungkan dalam melakukan

perubahan, meliputi:

a) Customers; adalah pihak-pihak yang akan dibantu dalam proyek perubahan,

meliputi pihak internal dan eksternal,. Pihak internal terdiri pimpinan dan

seluruh unit-unit kerja di BPK.

Sedangkan pihak eksternal terdiri dari Pemerintah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPR), Aparat Penegak Hukum (APH) danMasyarakat

b) Vakue Provided; adalah outputkunci yang akan ditawarkan kepada

customers, yaitu perubahan metode kerja secara pro aktif yang menjadi

sarana peningkatan pelayanan pemberian pendapat hukum sinkronisasi dan

harmonisasi, sehingga mengantisipasi kebutuhan tersedianya pendapat

hukum sebagai bahan pertimbangan pimpinan.

c) Channel: adalah sarana untuk mendeliver value kepada customers, melalui

e-mail, nota dinas, telepon dan tatap muka.

d) Customers Relationship; adalah cara bersosialisasi dengan customers

melalui surat menyurat, rapat, dan sosialisasi

e) Benefit; adalah manfaat yang dihasilkan dari value yang diberikan kepada

customers yaitu menyediakan pendapat hukum sinkronisasi dan

harmonisasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan secara

cepat.

f) Key Activieties;adalah langkah-langkah utama yang akan dilakukan dalam

proyek perubahan, yaitu:

(1) Pembentukan Tim Kerja;

(2) Focus Disscussion Group dalam rangka menyaring masukan materi

yang akan dipprioritaskan disusun pendapat hukum sinkronisasi

harmonisasi agar tepat sasaran;

(3) Menginventarisasi permasalahan hukum terkait ketidaksinkronan

peraturan perundangan, berdasarkan meteri yang diprioritaskan dari

hasil FGD;

(4) Melakukan Studi Pustaka, berupa menginventarisir peraturan yang

terkait, dan jika perlu menelusuri memorandum van toe lighting atau

7

risalah penyusunan peraturan perundangan untuk mencari dasar

filosofis terbentuknya suatu norma;

(5) Penyusunan konsep awal pendapat hukum;

(6) Jika perlu, dilakukan diskusi dengan narasumber baik dari internal

maupun eksternal BPK untuk mempertajam analisis pendapat hukum

yang disusun;

(7) Penyempurnaan pendapat hukum berdasarkan hasil diskusi.

(8) Key Resourches; adalah sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan

dalam menyukseskan proyek perubahan, yaitu sumber daya manusia,

anggaran, perangkat komputer, alat penyimpan data, telephone,

internet dan ruangan kerja;

g) Key Partners; adalah pihak-pihak yang membantu pemimpin perubahan

menjalankan proyek agar mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu Kepala

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum, Kepala

Direktorat Legislasi Pengembangan dan Bantuan Hukum, Kepala Seksi

Pengembangan Hukum Keuangan Negara; Kepala Seksi Pengembangan

Hukum Keuangan Daerah, seluruh staf pada Subdit Pengembangan Hukum.

h) CostStructure; adalah struktur biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan

seluruh rangkaian proyek perubahan.

Adapun aspek-aspek tersebut di atas terangkum dalam kanvas inovasi yang

digambarkan pada Diagram Kanvas Inovasi dalam Rancangan Proyek

Perubahan Lampiran A.

2) Membangun Tim Efektif adalah pemetaan (net map) pihak-pihak yang menjadi

stakeholders proyek perubahan, terdiri dari customers dan key partners yang

teridentifikasi dapat menjadi faktor mendukung atau penghambat proyek

perubahan. Hasil pemetaan net map teridientifikasi bahwa pihak yang kurang

mendukung proyek perubahan adalah personil pada Subdit Pengembangan

Hukum dikarenakan loading pekerjaan yang sangat tinggi. Sedangkan

customers yang lainnya dan key partners akan mendukung proyek perubahan.

Pemetaan tersebut dituangkan dalam dokumen Net Map yang disajikan dalam

Rancangan Proyek Perubahan Lampiran A.

c. Tahap Merancang Perubahan

Merancang perubahan adalah aktualisasi proses berfikir Project Leader untuk

mengidentifikasikan akar permasalahan yang dialami pada Subdit Pengembangan

Hukum pada Ditama Binbangkum, menawarkan nilai (value provided) perubahan

yang berfokus pada customers, serta merancang strategi proses perubahan yang akan

dilakukan. Proyek perubahan akan dilaksanakan dalam dua tahapan utama, yaitu

tahapan jangka pendek dan jangka panjang.

Tahapan jangka pendek adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas kunci

(key activities) yang dilaksanakan sehingga menghasilkan suatu pendapat hukum

terkait sinkronisasi. Tahapan jangka pendek akan dilaksanakan selama 10 minggu

dimulai dari tanggal 13 April s.d 20 Juni 2015. Tahapan jangka panjang diharapkan

dengan adanya metode kerja pro aktif, BPK semakin aktif dalam melakukan revisi

terhadap peraturan-peraturan BPK yang tidak sinkron dan memberikan masukan

kepada DPR dan Pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan atau konsep

peraturan perundangan yang tidak sinkron. Selanjutnya metode kerja pro aktif ini

dapat diterapkan sejak proyek perubahan ini dicanangkan sampai dengan seterusnya.

8

Aktivitas kunci (key activities) dituangkan dalam Rancangan Proyek Perubahan

Lampiran A.

2. Tahap Pelaksanaan

TAHAP PELAKSANAAN

KETERANGAN

Rapat penyamaan persepsi dengan personil pada

Subdit Pengembangan Hukum atas program

proyek perubahan.

Dilaksanakantanggal 16 Maret 2015.

Lampiran 1

Instruksi Kerja dari Kepala Direktorat LPBH

kepada seluruh personil pada Subdit

Pengembangan Hukum untuk melaksanakan

pemberian pendapat hukum sinkronisasi secara pro

aktif.

Nota dinas No. 463a/ND/XII.2/4/2015

tanggal 13 April 2015 tentang Instruksi

Kerja Pemberian Pendapat Hukum

Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan

Perundangan.

Lampiran 2

Rapat persiapan rencana FGD permintaan masukan

kepada customer mengenai materi prioritas untuk

disusun pendapat hukum sinkronisasi atau

harmonisasi, baik di Perwakilan maupun di Pusat.

Dilaksanakantanggal 20 April 2015.

Lampiran 3

Pengajuan penugasan FGD permintaan masukan

mengenai materi prioritas untuk disusun pendapat

hukum sinkronisasi atau harmonisasi pada 7

Perwakilan BPK di Sulawesi Barat, Bengkulu,

Gorontalo, Kalimantan Tengah, Aceh, Medan dan

Kepulauan Riau.

Telah ditandatangani dengan :

ST No.187/ST/XIII/4/2015 (Pwk Sulbar);

ST No. 188/ST/XIII/4/2015 (Pwk

Bengkulu);

ST No. 189/ST/XIII/4/2015 (Pwk Aceh);


Sumut);

ST No. 191/ST/XIII/4/2015 (Pwk Kepri);

ST No. 193/ST/XIII/4/2015 (Gorontalo).


Kalteng).

Lampiran 4

Email kepada 6 Perwakilan yaitu: Pwk.

Bengkulu, Aceh, Sumut, Kepri, Gorontalo, dan

Pwk. Kalteng tentang permintaan masukan

materi prioritas untuk dilakukan sinkronisasi

dan/atau harmonisasi sehubungan dengan

terpendingnya pelaksanaan FGD.

Email tanggal 30 April 2015.

9

Pemberian masukan dari Perwakilan BPK pada

Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Aceh, Medan dan

Kalimantan Tengah; melalui email karena

terpendingnya pelaksanaan FGD ke perwakilan-

perwakilan tersebut

Perwakilan BPK Prov Bengkulu:

Nota Dinas Plh Kalan No.

102/ND/XVIII. BKL/05/2015 tanggal

13 Mei 2015;

Matriks usulan prioritas kajian atas

permasalahan hukum atau peraturan

perundang-undangan.

Perwakilan BPK Prov Gorontalo

Nota Dinas Kalan BPK Gorontalo No.

121/ND /XIX.GOR/05/2015 tanggal

13 Mei 2015;

Matrik Terkait Prioritas Materi yang

akan Dilakukan Sinkronisasi dan

harmonisasi Peraturan Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah.

Perwakilan BPK Prov Aceh

Nota Dinas Kalan BPK Aceh No.

18d/ND /XVIII.BAC/05/2015 tanggal

13 Mei 2015;

Lampiran berupa masukan atas materi

Sinkronisasi.

Perwakilan BPK Prov Medan

Lampiran berupa masukan atas materi

prioritas kajian hukum Sinkronisasi.

Perwakilan BPK Prov Kalteng

Nota Dinas Plh Kalan BPK

Kalimantan Tangah No. 178/ND

/XIX.PAL/05/2015 tanggal 22 Mei

2015;

Lampiran berupa matrik usulan

prioritas kajian hukum atas

permasalahan hukum Sinkronisasi.

Lampiran 5

Undangan kepada Kepala Auditorat I - VII dalam

rangka FGD permintaan masukan kepada

Auditama Keuangan Negara selaku customer

mengenai materi prioritas untuk dilakukan

sinkronisasi dan/atau harmonisasi.

Pelaksanaan FGD akan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015

Jam : 10.00 - 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekjen

Gedung Tower lantai 12

Pelaksanaan FGD permintaan masukan mengenai

materi prioritas untuk disusun pendapat hukum

sinkronisasi atau harmonisasi pada Perwakilan

BPK Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksana:

Kasi PHKN; dan

Adityari Kusumastaji.

Pelaksanaan FGD ke 6 (enam)

Perwakilan dipending pelaksanaannya

karena ada penugasan dari Badan.

FGD ke Perwakilan yang terlaksana

hanya 1 Tim, yaitu ke Pwk. Sulawesi

Barat.

Lampiran 6

10

Pelaksanaan FGD permintaan masukan mengenai

materi prioritas untuk disusun pendapat hukum

sinkronisasi atau harmonisasi, pada Auditorat I –

VII.

Dihadiri Kepala Auditorat atau pejabat

yang mewakili.

Lampiran 7

Pembagian PIC penyusunan pendapat hukum

melalui rapat dalam rangka:

1. menetapkan materi yang diprioritaskan

disusun pendapat hukum sinkronisasi dan

harmonisasi berdasarkan hasil FGD;

2. menetapkan PIC atas materi-materi yang

ditetapkan akan disusun pendapat hukum.

Laporan hasil Rapat Subdit Pengembangan

Hukum kepada Kadit LPBH selaku mentor.

Penugasan kepada masing-masing

personil untuk melakukan langkah-

langkah dalam rangka penyusunan

pendapat hukum sesuai pembagian tugas.

Nota Dinas Kasubdit Pengembangan

Hukum No. 96/ND/XIII.2.2/1/ 2015

tanggal 18 Mei 2015 kepada Kadit LPBH

selaku Mentor;

Persetujuan mentor atas pembagian tugas

kepada masing-masing PIC penyusun

pendapat hukum atas materi-materi yang

ditetapkan.

Lampiran 8

Diskusi dengan Narasumber dari internal BPK

dalam rangka penyusunan pendapat hukum tentang

sinkronisasi pengaturan SUN dan Obligasi Daerah:

- Kepala Auditorat KN V A, Bp. Syamsuddin

Diskusi dilaksanakan pada:

Hari/tgl : Senin, 18 Mei 2015

Jam : 10 WIB sd selesai

Tempat : Ruang Rapat Ditama

Binbangkum.

Lampiran 9

Rapat Koordinasi Forum Regulator Obligasi

Daerah, membahas tentang teknis pelaksanaan

pelaksanaan pemeriksaan L/K Pemda dalam

rangka penerbitan Obligasi Daerah.

(menunjukkan bahwa pemilihan materi pendapat

hukum sinkronisasi ttg Obligasi Daerah,

berdasarkan hasil FGD memenuhi sasaran,

dengan dipergunakannya hasil kajian tersebuy

oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan

pengambilan keputusan dalam rapat pertemuan

dengan OJK).

Undangan OJK kepada BPK ditujukan

kepada 3 unit kerja, yaitu:

Undangan OJK melalui Surat No. S-

55/PM.22/2015, tanggal 22 Mei

2015 kepada Direktorat Utama

Binbangkum;


47/PM.22/2015, tanggal 24 April

2015 kepada Sekjen BPK;


56/PM.22/2015, tanggal 22 Mei

2015 kepada Direktorat Utama

Revbang;

Lampiran 10

11

Diskusi dalam rangka penyusunan pendapat hukum

Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang

Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara

kepada Perwakilan/Kalan, dengan Narasumber

Ahli Perundangan-undangan Bp. Sony Maulana

Sikumbang, MH

Diskusi dilaksanakan:

Hari/tgl : Senin, 1 Juni 2015

Jam : 10 WIB sd selesai

Tempat : Ruang Rapat Ditama

Binbangkum.

Lampiran 11

Hasil kajian sinkronisasi berupa 3 (tiga) pendapat

hukum mengenai:

1. Sinkronisasi Pengaturan Mekanisme

Penyaluran Obligasi Daerah dalam Kaitannya

dengan Kewenangan Audit Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang Menerbitkan Obligasi

Daerah.

2. Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan

Wewenang Pemeriksaan Penghitungan

Kerugian Negara kepada Perwakilan/Kalan.

3. Sinkronisasi Pengaturan tentang Sita Jaminan

dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara.

Pendapat hukum disampaikan kepada

Kaditama Binbangkum secara berjenjang.

Lampiran 12

Permintaan Dukungan Proyek Perubahan kepada:

1) Bapak Nizam Burhanuddin (Kaditama

Binbangkum);

2) Hendar Ristriawan (Sekretaris Jenderal);

3) Bpk. Heru Kreshna Reza (Tortama I);

4) Bpk. Slamet Kurniawan (Tortama II);

5) Bpk. Rochmadi Saptogiri (Tortama III);

6) Bpk. Saiful Anwar Nasution (Tortama IV);

7) Bpk. Bambang Pamungkas (Tortama V);

8) Bpk. Safrudin Mosii (Tortama VI);

9) Bpk. Abdul Latief (Tortama VII);

10) Bapak Bahtiar Arif (Kaditama Revbang);0

11) Bapak Ignasius Bambang Adiputranto

(Inspektur Utama);

12) Bapak Sumardi (Kepala Direktorat Konsultasi

Hukum dan Kepaniteraan Kerugian

Negara/Daerah);

13) Bapak Haedar (Kepala Biro SDM);

14) Bapak romuzi (Kepala Biro Umum);

15) Bapak Gunarwanto (Kepala biro Sekretariat

Pimpinan);

16) Ibu Ria Anugriani (Kepala Biro Teknologi

Informasi);

17) Bapak Kukuh Prionggo (Kepala Perwakilan

Provinsi Maluku Utara);

18) Ibu Betty Ratna Nuraeny (Kepala Perwakilan

Costumer sangat mendukung proyek

perubahan ini.

Lampiran 13

12

Provinsi Sumatera Barat);

19) Bapak Agus Khotib (Kepala Perwakilan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

20) Bapak Bingkros Hutabarat (Kepala Perwakilan

Provinsi Gorontalo);

21) Bapak Acep Mulyadi (Kepala Sekretariat

Perwakilan Provinsi Lampung);

22) Ibu Herny Yanuarni (Kasubdit Legislasi dan

Informasi Hukum);

23) Ibu Nurina Hijiani (Kasubdit Konsultasi

Hukum Keuangan Daerah);

24) Ibu etty Herawati (Kasubdit Konsultasi

Hukum Keuangan Negara);

25) Bapak Herry Riyadi (Kasubdit Bantuan

Hukum);

26) Bapak Eko Setyo Nugroho (Kasubdit

Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah);

27) Ibu Najmatuzzahrah (Kepala Sub Auditorat

I.B.1);

Konsinyering dalam rangka merevisi SOP tentang

pemberian pendapat hukum pada Subdit

Pengembangan Hukum.

Dilaksanakan tanggal 15-17 Juli 2015 di

kantor BPK Perwakilan Jakarta.

Lampiran 15

Pengkompilasian bentuk file sharing hasil

implementasi proyek perubahan melalui sistem e-

drive

Lampiran 16

Sosialisasi pelaksanaan pemberian pendapat

hukum dilakukan secara pro aktif oleh Subdit

Pengembangan Hukum pada Ditama Binbangkum,

sekaligus pengumuman permohonan masukan atas

materi-materi yang diprioritaskan untuk disusun

pendapat hukum sinkronisasi harmonisasi.

Sosialisasi dilakukan melalui siska BPK.

Lampiran 17

Keberlanjutan Program Kerja Pro Aktif dengan

melaksanakan FGD pada 9 Perwakilan BPK.

Lampiran 18

C. ANALISIS PERAN DAN PENGARUH STAKEHOLDER

1) Stakeholders yang berada di lingkungan internal BPK;

a) Anggota BPK RI

13

Anggota BPK RI dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi dan

harmonisasi sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai permasalahan hukum

terkait, baik dalam lingkup internal BPK maupun antar lembaga.

BPK juga dapat menggunakan hasil pendapat hukum untuk memberikan pendapat

BPK kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi

peraturan perundangan.

b) Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI)

Tortama KN I - VII dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi

atau harmonisasi sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai permasalahan

hukum terkait, terutama dalam penggunaan kriteria dalam proses pemeriksaan.

c) Inspektur Utama (Irtama)

Inspektur Utama dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi atau

harmonisasi sebagai bahan pengambilan keputusan, misalnya melakukan atau

mengusulkan revisi atas peraturan-peraturan yang tidak sinkron.

d) Direktort Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan ( Direktorat EPP)

Direktorat EPP dapat menggunakan menggunakan hasil pendapat hukum terkait

sinkronisasi sebagai bahan pemberian pendapat BPK kepada Pemerintah atau DPR.

e) Unit-unit kerja interal BPK yang lain

Seluruh unit kerja di BPK dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait

sinkronisasi dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam pengambilan keputusan

dalam lingkungan internal BPK maupun antar lembaga. Misalnya Biro SDM dalam

menentukan kebijakan tentang SDM dapat memanfaatkan hasil pendapat hukum

sinkronisasi agar dapa mengambil kebijakan yang sesuai dengan ketentuan.

2) Stakeholders Eksternal

Stakeholders yang berada di lingkungan eksternal tidak secara langsung dapat

memanfaatkan hasil pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi, melainkan terlebih

dahulu melakukan koordinasi dengan BPK, misalnya dengan meminta BPK untuk

memberikan masukan atas peraturan perundangan yang sedang disusun.

Customers yang berada di lingkungan eksternal yaitu:

a) Seluruh entitas BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian kerugian

negara;

b) Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-

Undang;

c) Pemerintah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Pemerintah;

d) Aparat Penegak Hukum, misalnya dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli

tentang kerugian negara di Pengadilan;

e) Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi

Peraturan Daerah dan lain-lain;

f) Masyarakat.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Adapun kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang

terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan:

a. Loading pekerjaan yang tinggi, sehingga personil pada Subdit Pengembangan Hukum

tersita waktunya oleh kegiatan yang lain.

14

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala ini adalah dengan menggabungkan

kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan pada Subdit Pengambangan Hukum

dengan kegiatan pada proyek perubahan ini.

Pada saat awal pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini , Subdit Pengembangan

Hukum sedang melaksanakan FGD ke Perwakilan BPK mengenai pasal-pasal yang

rawan digugat di Mahkamah Konstitusi.

Lalu, Project Leader menyatukan kegiatan FGD yang sedang dilakukan Subdit

Pengembangan Hukum tersebut dengan FGD permintaan masukan materi yang akan

diprioritaskan dilakukan kajian sinkronisasi atau harmonisasi. FGD tahap I ini

dilakukan pada 7 Perwakilan BPK, yaitu Perwakilan Sulawesi Barat, Bengkulu, Aceh

Sumut, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Kalimantan Tengah. Setiap Tim dibekali bahan

paparan tentang contoh materi sinkronisasi yang permasalahannya telah diidentifikasi.

Begitu juga dengan diskusi dengan narasumber yang kompeten, Project Leader

membahas beberapa permasalahan hukum yang sedang disusun pendapat hukumnya.

Misalnya, mengundang ahli perundang-undangan, Sony Sikumbang untuk membahas

beberapa topik permasalahan hukum, yang salah satu topik tersebut merupakan topik

penyusunan pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi.

b. Kendala selanjutnya, setelah surat penugasan untuk melakukan FGD ditandatangani

oleh Kaditama Binbangkum, ternyata ada pekerjaan dari Badan yang harus diselesaikan

segera, sehingga pelaksanaan FGD ke Perwakilan yang baru terlaksana satu Tim,

dipending pelaksanaannya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Project Leader berinisiatif mengkomunikasikan

melalui email tentang tertundanya kegiatan FGD tersebut ke Perwakilan-

Perwakilan yang sedianya sudah siap untuk berdiskusi. Mengingat keterbatasan

waktu, untuk FGD permintaan masukan materi yang akan diprioritaskan

dilakukan kajian sinkronisasi atau harmonisasidimintakan masukannya melalui

email. Khusus bahan paparan FGD sinkronisasi harmonisasi dikirim lewat email dan

sasaran yang diharapkan dari FGD dijelaskan melalui telepon.

c. Para customer pada Auditorat Keuangan Negara pada bulan Mei sedang sibuk

melaksanakan penyusunan LKPP, sehingga Project Leader kesulitan mencari waktu

untuk mengundang pada Kepala Auditorat untuk melakukan FGD permintaan masukan

materi yang akan diprioritaskan disusunpendapat hukum sinkronisasi.

Mengingat waktu dan berdasarkan arahan dari Mentor, maka undangan ditujukan

kepada para Kepala Auditorat atau pejabat yang mewakili.

d. Dalam memperoleh dukungan dari para Customer yang mewakili, terutama para

Tortama, yang sedang dalam proses penyusunan LKPP, Project Leader kesulitan

mencocokkan jadwal bertemu dengan para Tortama, apalagi periode pelaksanaan

proyek perubahan ini bersamaan dengan penyusunan LHP LKPP dan penyerahan LHP

tersebut.

Project Leader mengatasi kendala ini dengan mengagendakan pertemuan dengan

para Tortama tersebut di luar jam kerja. Misalnya dukungan yang diperoleh dari

Tortama KN V yang kebetulan beliau juga sedang menempuh pendidikan Lemhanas

(jadi tidak berada di kantor), dilakukan setelah acara penyerahan LHP AKN V dimana

kebetulan acara penyerahan LHP tersebutpun dilakukan di luar jam kerja.

15

E. Capaian

Target keberhasilan proyek perubahan yang diukur dari terlaksananya:

1. FGD dari customers yang mewakili untuk menyaring masukan atas materi yang

diprioritaskan untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi;

2. Pernyataan dukungan atas proyek perubahan dari costumers yang mewakili;

3. Satu pendapat hukum sinkronisasi peraturan perundangan;

4. Terdapat 2 (dua) PIC yang bertanggungjawab untuk menyusun pendapat hukum

sinkronisasi dan harmonisasi atas peraturan perundangan yang ditetapkan berdasarkan

masukan dari costumers;

5. Instruksi kerja dari Kadit LPBH untuk melaksanakan kegiatan proyek perubahan ini;

6. Tersedianya database inventarisasi peraturan perundangan yang tidak sinkron

Dari target keberhasilan tersebut, capaian proyek perubahan ini yang sekaligus juga

merupakan keunggulan dari proyek perubahan adalah:

1. Didukung oleh seluruh personil pada Subdit Pengembangan Hukum.

Pelaksanaan FGD melibatkan seluruh personil pada Subdit Pengembangan Hukum, pada

saat melakukan FGD misalnya, Tim sekaligus mensosialisasikan adanya perubahan pola

kerja berupa pola kerja pro aktif sehingga Tim perlu melakukan FGD untuk meminta

masukan dari para costumer mengenai materi yang diprioritaskan disusun pendapat

hukum sinkronisasi dan harmonisasi, agar penyusunan pendapat hukum dapat dilakukan

secara tepat sasaran.

Diskusi dan rapat-rapat dalam pelaksanaan proyek perubahan tidak selalu dihadiri oleh

Project Leader. Jadi proyek perubahan ini telah mampu menggerakkan semua pihak yang

terlibat mengingat kemanfaatan yang significant atas proyek perubahan ini;

2. Didukung oleh semua costumer, diwakili oleh Tortama I sampai Tortama VII dan

Sekretaris Jenderal BPK. Project Leader memperoleh 27 surat pernyataan dukungan atas

dilakukannya proyek perubahan ini.

3. Target yang dicapai melebihi target keberhasilan proyek.

a. Target pendapat hukum yang akan disusun dari 1 (satu) pendapat hukum menjadi 3

(tiga) pendapat hukum;

b. Target terdapat 2 (dua) person in charge atas penyusunan pendapat hukum dan

langkah-langkah kerja penyusunan pendapat hukum tersebut, menjadi terdapat8

(delapan) PIC yang telah melaksanakan langkah-langkah yang direncanakan (telah

menginventarisis permasalahan dan menyusun langkah kerja).

4. Tujuan proyek perubahan dalam mengantisipasi kebutuhan pimpinan dalam pengambilan

keputusan tentang permasalahan hukum sinkronisasi telah terbukti dengan adanya

undangan rapat pertemuan dengan OJK dan bahan pendapat hukum Obligasi Daerah

menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam pertemuan tersebut.

5. Terlaksananya kegiatan permintaan masukan mengenai materi yang diprioritaskan untuk

disusun pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi walaupun terdapat kendala

loading pekerjaan yang tinggi, sehingga pelaksanaan FGD ke Perwakilan dipending,

padahal jangka waktu pelaksanaan proyek terbatas.

6. Keberlanjutan dari proyek perubahan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan revisi

mekanisme kerja pada SOP, yang kebetulan SOP Subdit Pengembangan Hukum memang

sedang dalam proses.

7. Diterbitkannya Instruksi Kerja oleh Kadit LPBH untuk melaksanakan penyusunan

pendapat hukum melalui metode kerja pro aktif pada Subdit Pengembangan Hukum.

16

8. Perubahan pola kerja menjadi pro aktif ini telah disosialisasikan melalui siska BPK dan

hasil pendapat hukum tersebut telah disimpan dalam e drive.

F. Instrumen Monitoring yang Digunakan

Proyek perubahan yang telah dilaksanakan pada Subdit Pengembangan Hukum ini, telah

menghasilkan pendapat hukum dan dirasakan manfaatnya pada saat dibutuhkan dalam waktu

cepat oleh pimpinan dalam rapat dengan OJK, untuk pengambilan keputusan dalam rapat

pertemuan tersebut.

Guna kesinambungan metode kerja pro aktif, prosedur kerja ini perlu dituangkan dalam

suatu payung hukum berupa Prosedur Kerja atau Prosedur Operasi Standard Penyusunan

Pendapat Hukum.

Beruntung pada saat proyek perubahan ini dijalankan POS Pemberian pendapat hukum

sedang dalam proses penyusunan sehingga prosedur kerja pro aktif dapat langsung

dituangkan ke dalam POS tersebut.

Prosedur Operasi Standard Pemberian Pendapat Hukum disusun dengan maksud untuk

memberikan pedoman dalam melakukan pemberian pendapat hukum baik berdasarkan

permintaan maupun berdasarkan inisiatif secara pro aktif, sehingga:

1. Tergambar dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap pihak yang terkait dalam proses

penyusunan pendapat hukum secara pro aktif;

2. Meningkatkan kinerja dan kualitas secara berkelanjutan dalam pelayanan pemberian

pendapat hukum.

17

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ditama Binbagkum merupakan unit kerja yang menjadi ujung tombak BPK dalam

pengambilan keputusan-keputusan terkait permasalahan hukum baik dalam pelaksanan

pemeriksaan maupun dalam mendukung tugas dan fungsi BPK secara luas. Salah satu hal

yang penting dalam permasahalan hukum yang terjadi adalah ketidaksinkronan antar

peraturan perundangan yang telah terbit maupun peraturan perundangan yang akan

diterbitkan.

2. Permasalahan hukum sinkronisasi dan harmonisasi tersbut dikaji dan dibuat pendapat

hukum sebagai pedoman Pimpinan dan para pelaksana BPK untuk mengambil keputusan

yuridis yang tepat, sehingga pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Pendapat hukum ini harus tersedia segera pada saat dibutuhkan.

3. Metode kerja pro aktif diperlukan untuk mendukung tersedianya pendapat hukum

mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan secara cepat dan cermat

karena dilakukan sebelum ada permintaan sehingga dapat dilakukan proses secara

mendalam sehingga dapat dipergunakan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan.

4. Metode kerja pro aktif ini juga membudayakan semangant kerja yang kreatif dalam

menentukan langkah-langkah penyusunan pendapat hukum.

5. Guna pendokumentasian pendapat hukum ini secara digital agar mudah diakses dan

teradministrasi dengan baik sehingga mudah untuk dicari, maka hasil pendapat hukum

tersebut di upload dalam sistem e drive BPK.

6. Kesinambungan metode kerja pro aktif ini akan terjamin dengan dituangkannya prosedur

tersebut dalam payung hukum POS pemberian pendapat hukum.

B. Saran

Untuk dapat melaksanakan Aplikasi Sistem Monitoring Informasi Manajemen Pemeriksaan

(Simona) secara efektif, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap PIC pada Subdit Pengembangan Hukum dapat melaksanakan langkah-langkah

penyusunan pendapat hukum secara konsisten, sehingga dapat mempercepat proses

penyusunan pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi;

2. Perlu dilakukan monitoring secara terus-menerus untuk memotivasi personil pada Subdit

Pengembangan Hukum agar menjalankan langkah;

3. Loading pekerjaan yang tinggi perlu disiasati dengan bijak agar pelaksanaan penyusunan

pendapat hukum sinkronisasi ini dapat dilaksanakan dengan baik;

4. Sistem e drive sebagai sarana file sharing dan penyimpanan pendapat hukum sinkronisasi

dan harmonisasi perlu dikembangkan lagi terutama dalam hal tampilan screenview agar

lebih menarik, kemampuan dan kapasitas memory yang lebih besar untuk mengantisipasi

akumulasi database yang akan disimpan sepanjang waktu.

18

DAFTAR PUSTAKA

___________,Keputusan BPK RI No.3/K/l-XIll.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI 2013;

___________,Panduan Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III, BPK

RI 2013;

ii

DAFTAR LAMPIRAN

A. Rancangan Proyek Perubahan

1. Dokumentasi kegiatan 1 :

Rapat penyamaan persepsi dengan personil pada Subdit Pengembangan Hukum atas program

proyek perubahan.

Daftar Hadir

Risalah Rapat

Foto

2. Instruksi Kerja dari Kepala Direktorat LPBH kepada seluruh personil pada Subdit

Pengembangan Hukum untuk melaksanakan pemberian pendapat hukum secara proaktif

3. Dokumentasi Kegiatan 2:

Rapat persiapan FGD permintaan masukan kepada customer mengenai materi prioritas untuk

disusun pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi, baik di Perwakilan maupun di Pusat

Daftar Hadir

Risalah Rapat

Foto


Pengajuan penugasan FGD permintaan masukan mengenai materi prioritas untuk disusun

pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi pada 7 Perwakilan BPK di Sulawesi Barat,

Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Aceh, Medan dan Kepulauan Riau.

Nota Dinas Kepada Kaditama Binbangkum

Surat Tugas dari Kaditama Binbangkum untuk FGD ke 7 Perwakilan BPK.


Email kepada 6 Perwakilan yaitu: Pwk. Bengkulu, Aceh, Sumut, Kepri, Gorontalo, dan Pwk.

Kalteng tentang permintaan masukan materi prioritas untuk dilakukan sinkronisasi dan/atau

harmonisasi sehubungan dengan terpendingnya pelaksanaan FGD.

Pemberian masukan dari Perwakilan BPK pada Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Aceh, Medan

dan Kalimantan Tengah; melalui email karena terpendingnya pelaksanaan FGD ke

perwakilan-perwakilan tersebut.

Email ke 6 perwakilan

Jawaban email dari Perwakilan


Pelaksanaan FGD pada Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat.

Surat Tugas

Bahan Paparan

Risalah diskusi

Laporan Hasil Diskusi

Daftar Hadir

Foto

iii


Kegiatan FGD kepada Kepala Auditorat I - VII dalam rangka FGD permintaan masukan

kepada Auditama Keuangan Negara mengenai materi prioritas untuk dilakukan sinkronisasi

harmonisasi.

Undangan

Daftar Hadir

Bahan Paparan

Notulensi

Foto


Rapat penetapan materi yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi dan

harmonisasi berdasarkan hasil FGD dan Penunjukkan PIC penyusunan pendapat hukum.

Laporan hasil Rapat Subdit Pengembangan Hukum kepada Kadit LPBH selaku mentor.

Nota dinas penetapan person in charge kegiatan penyusunan pendapat hukum sinkronisasi

Foto


Diskusi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan pendapat hukum tentang sinkronisasi

pengaturan SUN dan Obligasi Daerah.

Daftar Hadir

Surat Tugas Narasumber

Bahan paparan

Risalah rapat

Foto


Rapat Koordinasi Forum Regulator Obligasi Daerah, membahas tentang teknis

pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan L/K Pemda dalam rangka penerbitan Obligasi

Daerah.

Undangan OJK kepada BPK ditujukan kepada 3 unit kerja, yaitu:

Undangan OJK melalui Surat No. S-55/PM.22/2015, tanggal 22 Mei 2015 kepada

Direktorat Utama Binbangkum;

Undangan OJK melalui Surat No. S-47/PM.22/2015, tanggal 24 April 2015 kepada Sekjen

BPK;

Undangan OJK melalui Surat No. S-56/PM.22/2015, tanggal 22 Mei 2015 kepada

Direktorat Utama Revbang;

Risalah Rapat dengan OJK.

11. Dokumentasi Kegiatan 10: Diskusi dengan Narasumber Ahli Perundangan-undangan Bp. Sony Maulana Sikumbang,

MHdalam rangka penyusunan pendapat hukum Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan

Wewenang Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara kepada Perwakilan/Kalan.

Daftar Hadir

Bahan Paparan

Risalah Rapat

Laporan Hasil Diskusi

Foto

iv

12. Pendapat hukum mengenai:

1) Sinkronisasi Pengaturan Mekanisme Penyaluran Obligasi Daerah dalam Kaitannya

dengan Kewenangan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Menerbitkan

Obligasi Daerah.

2) Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Pemeriksaan Penghitungan Kerugian

Negara kepada Perwakilan/Kalan

3) Sinkronisasi Pengaturan tentang Sita Jaminan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian

Negara

13. Dokumentasi Dukungan atas Proyek Perubahan

Pernyataan Dukungan Proyek Perubahan dari:

1) Bapak Nizam Burhanuddin (Kaditama Binbangkum);

2) Hendar Ristriawan (Sekretaris Jenderal);

3) Bpk. Heru Kreshna Reza (Tortama I);

4) Bpk. Slamet Kurniawan (Tortama II);

5) Bpk. Rochmadi Saptogiri (Tortama III);

6) Bpk. Saiful Anwar Nasution (Tortama IV);

7) Bpk. Bambang Pamungkas (Tortama V);

8) Bpk. Safrudin Mosii (Tortama VI);

9) Bpk. Abdul Latief (Tortama VII);

10) Bapak Bahtiar Arif (Kaditama Revbang);

11) Bapak Ignasius Bambang Adiputranto (Inspektur Utama);

12) Bapak Sumardi (Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian

Negara/Daerah);

13) Bapak Haedar (Kepala Biro SDM);

14) Bapak romuzi (Kepala Biro Umum);

15) Bapak Gunarwanto (Kepala biro Sekretariat Pimpinan);

16) Ibu Ria Anugriani (Kepala Biro Teknologi Informasi);

17) Bapak Kukuh Prionggo (Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara);

18) Ibu Betty Ratna Nuraeny (Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat);

19) Bapak Agus Khotib (Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

20) Bapak Bingkros Hutabarat (Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo);

21) Bapak Acep Mulyadi (Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Lampung);

22) Ibu Herny Yanuarni (Kasubdit Legislasi dan Informasi Hukum);

23) Ibu Nurina Hijiani (Kasubdit Konsultasi Hukum Keuangan Daerah);

24) Ibu etty Herawati (Kasubdit Konsultasi Hukum Keuangan Negara);

25) Bapak Herry Riyadi (Kasubdit Bantuan Hukum);

26) Bapak Eko Setyo Nugroho (Kasubdit Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah);

27) Ibu Najmatuzzahrah (Kepala Sub Auditorat I.B.1);

14. Kegiatan Choacing dengan Choac Nurendro Adi Kusumo

Komunikasi dengan Choac melalui email

Foto

15. Konsinyering dalam rangka merevisi POS tentang pemberian pendapat hukum pada Subdit

Pengembangan Hukum.

Daftar Hadir

Surat Tugas Kegiatan

Risalah Pembahasan Revisi POS dengan narasumber dari Dit. Litbang

v

Laporan Kegiatan

Prosedur Operasional Standar

Foto Kegiatan

16. File sharing hasil implementasi pelaksanaan proyek perubahan melalui e drive

17. Sosialisasi melalui website siska.bpk.go.id:

Nota Dinas Kadit LPBH kepada Karo Humas tentang Permintaan untuk peng-upload-an

melalui websitesiska.bpk.go.id

pelaksanaan pemberian pendapat hukum dilakukan secara pro aktif oleh Subdit

Pengembangan Hukum pada Ditama Binbangkum;

pengumuman permohonan masukan atas materi-materi yang diprioritaskan untuk disusun

pendapat hukum sinkronisasi harmonisasi.

18. Lanjutan pelaksanaan FGD pada 9 Perwakilan

Surat tugas pelaksanaan FGD pada 9 Perwakilan.

No No Surat Tugas Daerah Tujuan

1. 222/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

2. 223/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Maluku

3. 224/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sualwesi Tenggara

4. 225/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Papua

5. 226/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

6. 227/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

7. 228/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Lampung

8. 229/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

9. 230/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Proyek Perubahan Silpana Suryani

Documents