Top Banner
PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI KUR PT ASKRINDO CABANG MAKASSAR Laporan praktek pemagaman profesi akuntansi Sebagian persyaratan untuk memenuhi praktek pemagaman Program profesi akuntansi Diajukan oleh : NAMA : SUHARLINA NIM : 13/358844/EE/06556 PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2014
35

Laporan Praktik Pemagangan Profesi Akuntansi

Nov 16, 2015

Download

Documents

nurrahmahsari

Laporan Praktik Pemagangan Profesi Akuntansi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI KUR PT ASKRINDO

    CABANG MAKASSAR

    Laporan praktek pemagaman profesi akuntansi

    Sebagian persyaratan untuk memenuhi praktek pemagaman

    Program profesi akuntansi

    Diajukan oleh :

    NAMA : SUHARLINA

    NIM : 13/358844/EE/06556

    PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

    FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

    UNIVERSITAS GADJAH MADA

    YOGYAKARTA

    2014

  • ii

  • iii

  • iv

    KATA PENGANTAR

    Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas

    limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

    praktek pemagangan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dan

    memperoleh gelar Akuntan (Ak) pada fakultas ekonomika dan bisnis Universitas

    Gadjah Mada. Penyusunan laporan praktek pemagangan ini membahas tentang

    PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI KUR PT ASKRINDO CABANG

    MAKASSAR, dimana karya ini masih merupakan karya sederhana yang masih

    jauh dari kata sempurna. Penulis berharap laporan praktek pemagangan ini dapat

    memberi tambahan wawasan, sedikit pengetahuan kepada masyarakat tentang

    asuransi KUR yang menjadi program unggulan pemerintah saat ini, dan mungkin

    dapat digunakan sebagai bahan referensi buat semua kalangan, baik mahasiswa

    maupun kalangan umum.

    Penulis menyadari bahwa laporan ini dapat terwujud atas bimbingan dan

    petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

    kepada :

    1. Allah SWT yang memberikan petunjuk dan kemudahan dalam

    menyelesaikan laporan pemagangan.

    2. Ayahanda Sutra dan Ibunda Nurhidayah yang telah memberikan

    dukungan dan doa yang tiada hentinya bagi penulis.

  • v

    3. Dr. Hardo Basuki, M.Soc.,Sc,.CSA.,CA.,Ak selaku Ketua Program

    Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

    Gadjah Mada.

    4. Prof. Dr., Indra Bastian, M.B.A., CMA. Selaku pembimbing yang telah

    banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan pemagangan

    5. Staf pegawai PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Makassar yang

    banyak membantu penulis selama menjalankan pemagangan

    6. Tunggoro Widiandaru, SE., Ak, selaku Pembimbing Institusi

    7. Sahabat-sahabat di PPAK UGM

    8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan

    ini.

    Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah

    membantu penulis dalam pelaksanaan Praktek Pemagangan Profesi Akuntansi

    (P3A) Universitas Gadjah Mada.

    Yogyakarta, Juli 2013

    Penulis,

    SUHARLINA

  • vi

    DAFTAR ISI

    SAMPUL ................................................................................................................ i

    LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... ii

    LEMBAR PERSETUJUAN................................................................................... iii

    KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv

    DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi

    BAB I

    A. Latar belakang ............................................................................................ 1

    B. Tujuan penulisan .......................................................................................... 3

    BAB II

    A. Pengertian prosedur ...................................................................................... 4

    B. Kredit ........................................................................................................... 4

    C. Penjaminan kredit ...................................................................................... 11

    D. Asuransi kredit bank .................................................................................. 15

    BAB III

    A. Gambaran umum perusahaan ..................................................................... 17

    B. Kegiatan kerja di tempat magang ............................................................... 22

    C. Evaluasi tempat magang ............................................................................ 22

  • vii

    BAB IV

    A. Simpulan ................................................................................................... 26

    B. Saran .......................................................................................................... 26

    DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... viii

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar belakang

    Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

    Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan

    kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan

    meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan tersebut

    diwujudkan dengan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas

    penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo

    pada 5 November 2007. Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank

    BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank

    Bukopin

    Tujuan utama dari kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK

    mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan

    kewirausahan, peningkatan pasar produk UMKMK, dan reformasi regulasi

    UMKMK. Keberadaann KUR dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat karena

    kredit yangh diperoleh dapat digunakanan sebagai modal kerja dan investasi yang

    risiko atas pengembaliannya dijamin oleh penjamin. Kehadiran lembaga penjamin

    kredit tersebut kemudian menjadi sangat vital bagi tonggak pembangunan

    UMKMK di Indonesia.

    Perkembangan lembaga penjamin kredit ini kerap diikuti dengan segudang

    permasalahan, khususnya dari sisi masyarakat yang terlibat dalam program ini.

  • 2

    Masyarakat dinilai masih belum memiliki pengetahuan, keterampilan, modal

    usaha, pemasaran, dan agunan yang memadai, sehingga selama ini dipandang

    kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan, yang pada akhirnya menjadi

    kendala bagi pengembangan UMKM itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan

    tersebut, maka dipandang perlu adanya keanekaragaman lembaga keuangan yang

    dapat menunjang pengembangan UMKM tersebut. Selama ini lembaga keuangan

    yang dikenal hanyalah lembaga konvensional, di antaranya Bank dan pegadaian.

    Sebenarnya telah ada lembaga keuangan lain yang dapat digunakan sebagai

    pelengkap untuk membantu pengembangan UMKM, yaitu lembaga asuransi atau

    penjaminan kredit yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara

    UMKM dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank

    yang ada saat ini.

    Hubungan erat antara lembaga penjamin kredit dengan bank penyalur

    kredit juga kerap menimbulkan masalah ketika bank tersebut tidak melaksanakan

    prosedur teknis yang telah disepakati sebelumnya. Kesalahpahaman ini

    diperburuk dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur dan

    manfaat dari lembaga penjamin kredit ini, sehingga tidak mengherankan jika

    kemudian eksekusi dari program pemerintah ini masih kurang maksimal.

    Beranjak dari paparan di atas, maka penelitian ini mencoba mengurai

    benang kusut yang terjadi antara lembaga penjamin kredit dengan Bank penyalur

    kredit terkait KUR yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah

    dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.

  • 3

    B. Tujuan penulisan

    1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penjaminan KUR di PT

    askrindo

    2. Untuk mengetahui apakah penjaminan KUR sudah sesuai dengan

    prosedur atau belum

    3. Untuk memberi gambaran kepada masyarakat umum tentang KUR

    sebagai program unggulan pemerintah saat ini

  • 4

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    A. Pengertian Prosedur

    Menurut muhammad ali (2000:325) prosedur adalah tata cara kerja atau

    cara menjalankan suatu pekerjaan. Kemudian Menurut kamaruddin

    (1992:836-837) mengatakan bahwa prosedur pada dasarnya adalah suatu

    susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan

    prosedur prosedur yang berkaitan melaksankanan dan memudahkan kegiatan

    utama dari suatu organisasi. Sedangkan menurut ismail masya (1994:74)

    prosedur adalah sutau rangkaian tugas tugas yang saling terhubung dan

    merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk

    melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

    B. Kredit

    1. Pengertian Kredit

    Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang

    berbunyi credere, yang berarti kepercayaan. Atau credo artinya saya

    percaya. Kalau sekarang kita mendengar orang menyebut credit, dalam

    pengertian seseorang memperoleh kredit. Maka berarti ia telah

    memperoleh kepercayaan. Jadi dapatlah diartikan, bahwa suatu

    pemberian kredit terjadi, di dalamnya terkandung adanya kepercayaan

    orang atau badan yang memberikan pada orang atau badan yang

  • 5

    diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban

    yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang).

    Memberikan kredit kepada seseorang berarti memberikan

    kepercayaan kepadanya. Dasar dari kepercayaan itu adalah adanya itikad

    baik dari kedua belah pihak. Dengan demikian kejujuran harus dianggap

    selamanya harus ada pada setiap orang, namun bagi orang yang telah

    mendapat kepercayaan tersebut terkadang oleh sesuatu hal atau

    timbulnya keadaan-keadaan dikemudian hari diluar kemampuannya yang

    dapat menyebabkan ia tidak dapat memenuhi janji tepat pada waktunya.

    Sehingga untuk lebih meyakinkan adanya itikad baik itu, kreditur

    meminta bendanya yang dapat dipegang oleh kreditur yang menjadi

    jaminan, manakala dapat memenuhi akan kewajibannya.

    Pengertian kredit menurut Undang-Undang Tentang Perbankan

    NO. 7 tahun 1992, didefinisikan sebagai berikut. Kredit adalah

    penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

    berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk

    melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,

    imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pengertian kredit menurut

    Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan

    uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

    persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan

    pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah

    jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

  • 6

    Tahir (2006, hal. 138) kredit adalah suatu prestasi yang diserahkan

    pada saat sekarang dengan harapan pada masa akan datang akan

    menerima kontra prestasi. Sedangkan Simorangkir (2003, hal. 100) kredit

    adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi

    (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.

    Mulyono (2005, hal. 10) mendefinisikan kredit yaitu kemampuan

    untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman

    dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan pada

    suatu jangka waktu yang telah disepakati. Kent dalam Suyatno (2003,

    hal. 13) mengemukakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima

    pembayaran atas kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu

    diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-

    barang sekarang.

    Dengan demikian untuk suatu persetujuan kredit diterima maka

    harus memenuhi kriteria berikut ini :

    a. Terdapat dua belah pihak

    b. Persetujuan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur

    c. Mempunyai jangka waktu tertentu

    d. Hak kreditur untuk menuntut dan memperoleh pembayaran

    e. Kewajiban debitur untuk membayar prestasi yang diterima.

    2. Fungsi Kredit

    Hadiwidjaja (2006, hal. 8) bahwa fungsi pokok kredit pada

    dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan

  • 7

    masyarakat (to serve the socient) dalam rangka mendorong dan

    melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya itu

    ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Selanjutnya

    Hadiwidjaja menambahkan bahwa fungsi kredit dijalankan untuk

    berbagai kegunaan, yaitu : 1) Kredit dapat memajukan arus alat tukar

    barang dan jasa; 2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran; 3) kredit

    dapat dijadikan sebagai pengendali harga; 4) kredit dapat menciptakan

    alat pembayaran baru; 5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan

    faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

    Berhubungan dengan point 5 tersebut diatas, kaitannya dengan

    pengusaha kecil yang merupakan tujuan utama pemberian kredit oleh

    lembaga keuangan, sebab dengan bantuan kredit bagi pengusaha kecil

    seperti petani, perindustrian dan lain-lain dapat berproduksi atau

    menigkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi yang

    dimilikinya.

    Dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/1/UKK

    tanggal 20 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) disebutkan

    bahwa yang dimaksud dengan pengusaha/perusahaan kecil adalah usaha

    yang memiliki total assets maksimum Rp. 600 juta tidak termasuk tanah

    dan rumah yang ditempati. Selanjutnya lembaga keuangan itu sendiri

    yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

    pembayaran dan peredaran uang dan menyalurkan kepada masyarakat.

  • 8

    3. Unsur Kredit

    Dalam kata kredit megandung berbagai maksud. Atau dengan kata

    lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi

    satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu

    fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

    a. Kepercayaan

    Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit

    bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa)

    benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka

    kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, kreditur melaksanakan

    penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan

    dan prospek usaha pihak debitur. Substansinya bahwa kepercayaan

    bank terhadap itikad baik debitur disini yang terpenting adalah agunan

    (unsur jaminan).

    b. Kesepakatan

    Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit

    dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak

    menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan

    ini kemudian dituangkan dalam akad kredit tanpa surat perjanjian

    tertulis. Artinya, setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun

    senantiasa harus disertai dengan surat perjanjian tertulis yang jelas dan

    lengkap.

  • 9

    Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati wajib dituangkan

    dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk dan

    format perjanjian kredit ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan

    Kredit (PPK) dengan mencakup hal-hal sebagai berikut:

    1.) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat

    melindungi kepentingan bank.

    2.) Memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga dan

    provisi/commitment fee, tata cara pembayaran kembali kredit,

    agunan serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana

    ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.

    Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan tersebut adalah untuk

    mengetahui dengan pasti mengenai kata sepakat yang dilakukan para

    pihak yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

    c. Jangka Waktu

    Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jagka

    waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

    Jangka merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang

    sudah disepakati kedua belah pihak.

    d. Adanya Hak dan Kewajiban

    Dalam perjanjian kredit, kedua belah pihak mempunyai hak dan

    kewajiban, yaitu :

    1) Pemohon kredit berhak mengajukan permohonan bantuan kredit

    dan sekaligus menerima bantuan kredit dari pihak pemberi kredit,

  • 10

    sedangkan kewajibannya adalah mengembalikan semua

    hutangnya/kreditnya beserta bunganya serta memberikan jaminan

    (agunan) akan pelunasan utangnya itu dikemudian hari.

    2) Pemberi kredit berhak menerima kembali pembayaran/pelunasan

    piutangnya beserta bunganya serta berhak meminta jaminan

    (agunan) atas peluansan piutangnya itu, sedangkan kewajibannya

    adalah memberikan kredit berupa uang, barang ataupun jasa

    kepada pihak pemohon kredit. Adapun fungsi jaminan kredit

    disini adalah untuk dijadikan alat pembayaran apabila si debitur

    tidak mengembalikan atau membayar utangnya.

    e. Risiko

    Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan

    memungkinkan suatu risiko tidak tertagih atau macet. Risiko ini

    menjadi tanggungan Lembaga Keuangan. Pemberian kredit oleh

    lembaga keuangan mengandung risiko kegagalan atau kemacetan

    dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan

    lembaga keuangan. Oleh karena itu untuk memelihara kesehatan

    lembaga keuangan, maka dalam perjanjian yang telah dibuat dan

    disepakati, kedua belah pihak wajib menaatinya, sehingga apabila

    terjadi kredit macet, maka pihak kreditur mengadakan pelelangan

    agunan atas jaminan dari pihak debitur, baik sebagian ataupun

    keseluruhan dari jaminan atas agunan.

  • 11

    f. Balas Jasa

    Bagi lembaga keuangan, balas jasa merupakan keuntungan atau

    pendapatan atas pemberian suatu kredit. Disamping balas jasa dalam

    bentuk bunga, lembaga keuangan juga membebankan kepada nasabah

    biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi

    lembaga keuangan.

    C. Penjaminan Kredit

    Penjaminan adalah suatu perjanjian dengan pihak ketiga, guna

    kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si

    berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (Pasal 1820

    1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Penjaminan Utang).

    Brosur Askrindo (2011) penjaminan berasal dari kata Jamin yang

    mendapatkan akhiran menjadi jaminan yang dapat berarti garansi atau

    penjaminan atas ketidakpastian terhadap resiko yang mungkin timbul di

    masa yang akan datang.

    Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga) pihak

    yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi

    masing-masing. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut :

    a. Penjamin adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa

    penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk

    memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan

    Debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana

    diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.

  • 12

    b. Penerima Jaminan adalah Kreditor, baik bank maupun bukan bank

    yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur

    atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit

    barang.

    c. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit

    dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin ini dikenal

    dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan

    suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah

    maupun koperasi (UMKM) termasuk juga di dalamnya perorangan

    anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.

    Dengan adanya keterlibatan aktif tiga (3) pihak dalam penjaminan

    kredit, maka dalam menjalankan fungsinya penjamin kredit menerima

    permintaan penjaminan, baik dari Terjamin yang bersangkutan maupun

    dari penerima Jaminan atau pihak yang menyediakan fasilitas kredit.

    Penjamin kredit yang umumnya berbentuk sebuah lembaga dalam

    menyelenggarakan fungsi tersebut memiliki tujuan antara lain:

    a. Meyakinkan pihak Kreditur yaitu Bank atau lembaga lain penyalur

    kredit atau pembiayaan dalam memberikan kredit kepada Debitur

    yang umumnya adalah perorangan pelaku UMKM yang memiliki

    prospek dan usaha yang layak (feasible), tetapi tidak atau belum

    memenuhi ketentuan atau persyaratan teknis bagi suatu penyaluran

    kredit atau belum bankable.

  • 13

    b. Memperoleh pendapatan dari fee atau imbal jasa yang diberikan untuk

    dikelola dengan menggunakan asas pengelolaan keuangan yang sehat

    dan bertanggung jawab.

    c. Mengambil alih sementara resiko kegagalan pelunasan pinjaman yang

    diterima pihak Terjamin, sehingga kewajiban Terjamin kepada

    penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah

    disepakati.

    Adapun prosedur penjaminan kredit (askrindo,2011) yaitu :

    a. Mengisi blangko permohonan penjaminan kredit yang terdiri dari :

    1.) Nama / nama usaha debitur (terjamin).

    2.) Alamat debitur.

    3.) Nomor ijin usaha.

    4.) Sektor usaha.

    5.) Jumlah tenaga kerja.

    6.) Plafond kredit.

    7.) Jangka waktu pelunasan kredit.

    8.) Jumlah tunggakan.

    b. Dokumen mengenai profil perusahaan calon terjamin (debitur).

    c. Copy / tembusan permohonan kredit dari terjamin kepada lembaga

    keuangan.

    d. Surat keterangan dari lembaga keuangan atas ketidaksanggupan

    debitur dalam melunasi piutang.

  • 14

    e. Copy neraca keuangan, laba / rugi, dan cash flow untuk dua tahun

    terakhir.

    Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, suatu kegiatan

    penjaminan kredit membutuhkan landasan hukum atau legalitas untuk

    dapat digunakan dan diselenggarakan. Sebagai bukti penjaminan, pihak

    Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis akan kesediaannya

    dalam menjamin suatu kredit dan dituangkan secara formal dalam sebuah

    sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan

    atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen

    tersebut dengan jelas disebutkan data pihak Terjamin atau Debitur

    kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau Kreditur

    penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.

    Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu kegiatan

    pelengkap (accessoir) bagi suatu perkreditan, maka sebelum memulai

    kegiatan penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian kredit antara

    Terjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, karena penjaminan

    kredit melibatkan tiga (3) pihak dan terutama mengikat keberadaan pihak

    Penjamin dan Penerima Jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen

    penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, penjamin dapat

    mengkomunikasikan segala ketentuan penjaminan kepada pihak yang

    nantinya akan menerima manfaat penjaminan kredit yaitu Penerima

    Jaminan (Kreditur). Komunikasi antara Penjamin dan Penerima Jaminan

    tersebut dilakukan secara tertulis dan hal tersebut menjadi landasan

  • 15

    kesepakatan kedua pihak atas kepentingan Terjamin (nasabah) untuk

    kemudian saling mengikatkan diri dalam sebuah kegiatan penjaminan.

    Komunikasi ini pada dasarnya merupakan jawaban atau respon pihak

    Penjamin terhadap pengajuan penjaminan kredit dari Penerima Jaminan.

    Surat penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan secara

    prinsip pihak Penjamin untuk memberikan penjaminan. Oleh Penerima

    Jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar

    ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit. Komunikasi antara Penerima

    Jaminan dan Penjamin serta persetujuan prinsip penjaminan tersebut

    didokumentasikan secara tertulis dan menjadi landasan bagi penjaminan

    kredit

    D. Asuransi Kredit Bank.

    Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan penjaminan

    kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan

    kepada UMKM. Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan

    jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun non

    perbankan kepada UMKM.

    Jenis Asuransi Kredit Bank.

    Penjaminan Kredit Menengah

    Penjaminan Kredit Kecil

  • 16

    Manfaat Asuransi Kredit.

    Memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan

    Mengurangi risiko yang dihadapi Bank atas pemberian kredit kepada

    UMKM

    Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR

    Bank Pembangunan Daerah

    Bank Syariah

    Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian)

    Pengguna Jasa Asuransi Kredit.

    Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR

    Bank Pembangunan Daerah

    Bank Syariah

    Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian)

  • 17

    BAB III

    PEMBAHASAN

    A. Gambaran Umum Perusahaan

    Sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 tanggal 11 Januari 1971, Pemerintah

    Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia

    mendirikan lembaga khusus guna mendorong kelancaran pemberian kredit

    Perbankan yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan

    sebutan ASKRINDO beserta kantor cabang yang menyebar diberbagai

    daerah di Indonesia. Lembaga ini diberi tugas menyediakan jaminan

    institusional (institusional collateral) untuk mendampingi (supplementation)

    perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit kepada UMKM (Usaha

    Mikro Kecil Menengah) khususnya untuk memenuhi persyaratan Undang-

    Undang Perkreditan pada waktu itu (UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun

    1967, yaitu Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan) .

    Pendirian tersebut didukung dengan adanya Akta Notaris Prabowo Achmad

    Kadijono, S.H., No. 2 tanggal 6 April 1971. Dan telah diumumkan dalam

    Berita Negara Republik Indonesia No. 99 Tambahan No. 555 tanggal 10

    Desember 1971.

    Maksud dan tujuan didirikan Askrindo antara lain untuk menjembatani

    kesenjangan antara usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak

    (feasible), tetapi tidak memiliki agunan cukup untuk mendapatkan kredit dari

    perbankan. Fungsi Askrindo adalah sebagai penanggung risiko kredit apabila

    UMKM tersebut tidak mampu mengembalikan kredit tersebut (macet).

  • 18

    Dengan demikian, fungsi Askrindo adalah sebagai Collateral Substitution

    Institution.

    Askrindo didirikan sebagai lembaga asuransi karena sesuai kebutuhan

    Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada saat itu, dimana istilah

    asuransi merupakan satu-satunya sarana yang disediakan untuk memberikan

    jaminan agar bank mau memberikan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan

    Menengah. Untuk dapat mengakomodir kebijakan tersebut diatas, Pemerintah

    menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1971 Tentang

    Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang

    Perasuransian Kredit. Pada tahun 1998 Perusahaan melakukan perubahan

    Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang semula adalah membantu

    kelancaran pengarahan dan pengamanan perkreditan bank-bank, terutama di

    bidang Usaha Menengah dan Kecil, dilakukan perubahan menjadi

    melaksanakan penutupan pertanggungan atas risiko tidak diterimanya

    pelunasan kredit dari Debitur terhadap kredit yang diberikan dari bank atau

    lembaga pembiayaan lainnya.

    Pada awalnya modal dasar perusahaan sebesar 5 miliar Rupiah yang

    seluruhnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini

    Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Walaupun perusahaan ini

    merupakan perusahaan asuransi namun pada hakekatnya Askrindo telah

    menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penjamin (Credit Guarantee

    Institution). Peranan yang strategis sebagai salah satu institusi yang

    membantu pengembangan UMKM, Pemerintah melakukan penambahan

  • 19

    struktur modal Askrindo sehingga mencapai 500 Miliar Rupiah pada 31

    Desember 1988 dan telah disetor sebesar 320 Miliar Rupiah, dengan

    komposisi saham 55% dimiliki Bank Indonesia dan 45% dimiliki oleh

    Departemen Keuangan. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga PT

    Askrindo telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir melalui Akta

    Perubahan No. 18 tanggal 26 Mei 1998 oleh Notaris Imas Ftaimah S.H., dan

    telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman No. C2

    &.504.HT.01.04.TH.98 tanggal 25 Juni 2003.

    1. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Program Pemerintah

    dibidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya khususnya

    pengembangan sektor Riil dalam hal pemberdayaan Sektor UMKM serta

    pembangunan dibidang Asuransi Kredit dan Penjaminan Kredit dengan

    jalan : a) Melaksanakan penutupan pertanggungan (asuransi) dan atau

    Penjaminan Kredit atas resiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari

    Debitur/Terjamin terhadap Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh bank-

    bank/Penerima Jaminan atau lembaga pembiayaan lainnya dalam arti kata

    yang seluas-luasnya. b) Melakukan usaha dibidang Asuransi

    Kerugian/Asuransi Kredit Perdagangan lainnya baik secara langsung

    maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun luar negeri. c) Dapat

    membuat dan menutup Perjanjian Pertanggungan Ulang (Reasuransi) serta

    melakukan usaha-usaha yang langsung maupun tidak langsung yang erat

    hubungannya dengan ketentuan yang dimaksud dalam butir a dan b di atas.

  • 20

    2. Dapat menjalankan usaha lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun

    bersama-sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku.

    Secara historis, kegiatan usaha (penjaminan/asuransi kredit) yang

    dijalankan perusahaan selama ini dapat dikategorikan usaha penjaminan,

    namun mengingat pada saat ini belum ada regulasi dan/atau ketentuan

    (landasan hukum) yang secara khusus mengatur kegiatan usaha penjaminan,

    sehingga regulator menggolongkan Askrindo kedalam perusahaan asuransi

    kerugian. Periode selanjutnya, dengan semakin berkembangnya dunia

    perasuransian, maka banyak pula bermunculan produk-produk asuransi

    kerugian yang dalam aplikasinya ternyata merupakan produk dengan skim

    penjaminan atau kombinasi antara keduanya.

    Pada tahun 1996, PT Askrindo mulai menjalankan usaha untuk produk-

    produk diversifikasi yaitu Surety Bond, Customs Bond, dan Asuransi Kredit

    Perdagangan (Askredag). Produk-produk diversifikasi ini seluruhnya

    merupakan produk dengan bentuk penjaminan. Pada tahun 2007, perusahaan

    kembali mendapat tugas untuk menjamin kredit program pemerintah dalam

    bentuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Inpres no.6 tahun

    2007. Penugasan ini merupakan pengakuan pemerintah atas eksistensi

    perusahaan dalam bidang penjaminan. PT Askrindo sampai dengan saat ini

    masih berstatus sebagai perusahaan asuransi, namun apabila dilihat dari

    produk-produk yang dipasarkan, maka produk tersebut termasuk usaha di

    bidang penjaminan. Untuk tetap mempertahankan eksistensi dan sustainbilitas

  • 21

    perusahaan, maka PT Askrindo harus menentukan pilihan status bidang

    usahanya. Adapun penjabaran mengenai perusahaan ini adalah sebagai

    berikut :

    1. Visi

    Menjadi perusahaan yang sehat, handal dan terpercaya yang berorientasi

    pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    2. Misi

    Mendukung pelaksanaan dan kebijakan serta program pemerintah di

    bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama

    dalam menciptakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang

    tangguh.

    3. Motto perusahaan

    PRIMA, merupakan motto yang melandasi tekad dan semangat kerja

    bagi segenap direksi dan karyawan PT Askrindo yang wajib dilaksanakan

    dalam setiap perilaku kerja. Adapun PRIMA yang dimaksud yaitu :

    Professional. Memiliki kecakapan, kemampuan, dan menguasai

    bidang pekerjaan.

    Responsible. Menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran dan

    kepercayaan dalam melaksanakan tugas.

    Innovative. Memilki daya piker dan kreasi dalam mengembangkan

    produk dan pelayanan.

    Motivated. Memilki kemauan untuk meningkatkan kinerja, kerja

    sama dan produktifitas.

  • 22

    Assertive. Memilki sikap tegas, saling meghargai, memegang teguh

    norma-norma dan peraturan yang berlaku.

    Dalam upaya mendukung program pemerintah sebagaimana ditetapkan

    Inpres Nomor 6 tahun 2007, PT Askrindo telah memperoleh penambahan

    modal negara sebesar Rp850 milyar, guna memperkuat kapasitas penjaminan

    Kredit Usaha Rakyat.

    B. Kegiatan kerja di tempat magang

    Kegiatan di tempat magang :

    1. Mengimput deklarasi yang di ajukan oleh bank di bantu oleh

    pegawai askrindo

    2. Melakukan koreksi data yang ada di deklarasi tersebut di bantu

    oleh pegawai askrindo

    C. Evaluasi tempat magang

    Adapun prosedur penjaminan kredit (askrindo,2011) yaitu :

    a. Mengisi blangko permohonan penjaminan kredit yang terdiri dari :

    1.) Nama / nama usaha debitur (terjamin).

    2.) Alamat debitur.

    3.) Nomor ijin usaha.

    4.) Sektor usaha.

    5.) Jumlah tenaga kerja.

    6.) Plafond kredit.

    7.) Jangka waktu pelunasan kredit.

    8.) Jumlah tunggakan.

  • 23

    b. Dokumen mengenai profil perusahaan calon terjamin (debitur).

    c. Copy / tembusan permohonan kredit dari terjamin kepada lembaga

    keuangan.

    d. Surat keterangan dari lembaga keuangan atas ketidaksanggupan

    debitur dalam melunasi piutang.

    e. Copy neraca keuangan, laba / rugi, dan cash flow untuk dua tahun

    terakhir.

    Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, suatu kegiatan

    penjaminan kredit membutuhkan landasan hukum atau legalitas untuk

    dapat digunakan dan diselenggarakan. Sebagai bukti penjaminan, pihak

    Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis akan kesediaannya

    dalam menjamin suatu kredit dan dituangkan secara formal dalam sebuah

    sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan

    atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen

    tersebut dengan jelas disebutkan data pihak Terjamin atau Debitur

    kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau Kreditur

    penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.

    Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu kegiatan

    pelengkap (accessoir) bagi suatu perkreditan, maka sebelum memulai

    kegiatan penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian kredit antara

    Terjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, karena penjaminan

    kredit melibatkan tiga (3) pihak dan terutama mengikat keberadaan pihak

    Penjamin dan Penerima Jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen

  • 24

    penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, penjamin dapat

    mengkomunikasikan segala ketentuan penjaminan kepada pihak yang

    nantinya akan menerima manfaat penjaminan kredit yaitu Penerima

    Jaminan (Kreditur). Komunikasi antara Penjamin dan Penerima Jaminan

    tersebut dilakukan secara tertulis dan hal tersebut menjadi landasan

    kesepakatan kedua pihak atas kepentingan Terjamin (nasabah) untuk

    kemudian saling mengikatkan diri dalam sebuah kegiatan penjaminan.

    Komunikasi ini pada dasarnya merupakan jawaban atau respon pihak

    Penjamin terhadap pengajuan penjaminan kredit dari Penerima Jaminan.

    Surat penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan secara

    prinsip pihak Penjamin untuk memberikan penjaminan. Oleh Penerima

    Jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar

    ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit. Komunikasi antara Penerima

    Jaminan dan Penjamin serta persetujuan prinsip penjaminan tersebut

    didokumentasikan secara tertulis dan menjadi landasan bagi penjaminan

    kredit.

    Gambar 5.1 Flow chart penjaminan Kredit Usaha Rakyat

  • 25

    Dari pelaksanaan kegiatan magang di PT Askrindo diketahui :

    1) Adanya divisi lain yang terkadang memberikan rekomendasi

    penanganan penjaminan kredit yang kurang kompeten dalam bidang

    tersebut, sedangkan Pelaksanaan penjaminan kredit pada PT Askrindo

    cabang Makassar dilakukan untuk memberikan jaminan bagi UMKM

    dalam hal Kredit Usaha Rakyat untuk mengatasi timbulnya risiko

    piutang tak tertagih. Oleh karena itu pelaksanan penjaminan kredit

    yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah

    ditetapkan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan

    efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada kreditur,

    debitur.

    2) Terdapat staf yang kurang kompeten dalam memantau dan

    menganalisa perkembangan penjaminan kredit.

    3) Kurangnya dilakukan training secara kontinyu terhadap staf yang

    menangani analisis klaim kredit.

    4) Kurangnya pengetahuan dalam melakukan verifikasi atas kebenaran

    data terjamin yang diberikan oleh pihak penerima jaminan

    5) Beberapa Lembaga keuangan atau perbankan dalam hal memenuhi

    data penjaminannya tidak sesuai seperti jangka waktu pinjaman dan

    data diri tidak sesuai dengan KTP.

  • 26

    BAB IV

    Kesimpulan dan Saran

    A. Simpulan

    Dalam pelaksanaan prosedur pengajuan penjaminan kredit pada PT

    Askrindo cabang Makassar, terdapat beberapa kekurangan yang menjadi

    kendala dalam proses pelaksanaan penjaminan kredit, yaitu masih

    ditemukannya divisi lain yang terkadang memberikan rekomendasi

    penanganan penjaminan kredit termasuk klaim kredit, adanya staf yang

    kurang kompeten dalam memantau dan menganalisa perkembangan

    penjaminan kredit, kurangnya dilakukan training secara kontinyu terhadap

    staf yang menangani analisis klaim kredit, serta kurang telitinya pihak

    askrindo dalam hal memeriksa data-data calon penjaminannya.

    B. Saran

    1. Kepala cabang melakukan kontroling dengan melakukan pelatihan rutin

    dan menjaga fokus kerja tiap pegawainya serta pemberian insentif

    pegawai yang bekerja lebih.

    2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengupayakan

    pelatihan teknis meliputi aspek pendidikan mengenai perkreditan dan

    penjaminan kredit.

    3. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta penganalisaan

    dan penyampaian informasi yang tepat dan akurat.

    4. Langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan dipantau oleh auditor

    internal harus dilakukan secara berkala dan mengingatkan secara tertulis

  • 27

    apabila divisi / bagian penjaminan kredit dalam hal melakukan perbaikan

    atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal.

  • viii

    DAFTAR PUSTAKA

    Askrindo, 2011, Penjaminan Kredit, Askrindo, Penerbit : Kantor Pusat Askrindo,

    Jakarta.

    _______, 2010, Laporan tahunan PT Askrindo, Penerbit : Kantor Pusat Askrindo,

    Jakarta.

    Fauzan , Alwin, 2008, Peranan Audit Manajemen Atas fungsi Pengawasan Kredit

    Dalam Menunjang Efisiensi Dan Efektifitas Pada PT PINDAD Bandung.

    Hadiwijaja, 2006, Perbankankan, Penerbit: Bening Publishing, Jakarta.

    Hery, 2010, Asuransi dan Penjaminan Kredit, Penerbit: Raja Grafindo Persada,

    Jakarta.

    Tahir, 2006, Kredit Perbankan, Penerbit : Salemba Empat , Jakarta.

    Web.http//www.Askrindo.co.id, Oktober 2011, Asuransi dan Penjaminan Kredit.

    Web.http://sinarmas.co.id/FAQ/asuransi_kredit.asp

    Web.http://www.askrindo.co.id/asuransi-kredit/

    http://sinarmas.co.id/FAQ/asuransi_kredit.asp