-
PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI KUR PT ASKRINDO
CABANG MAKASSAR
Laporan praktek pemagaman profesi akuntansi
Sebagian persyaratan untuk memenuhi praktek pemagaman
Program profesi akuntansi
Diajukan oleh :
NAMA : SUHARLINA
NIM : 13/358844/EE/06556
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2014
-
ii
-
iii
-
iv
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena
atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan
praktek pemagangan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi
dan
memperoleh gelar Akuntan (Ak) pada fakultas ekonomika dan bisnis
Universitas
Gadjah Mada. Penyusunan laporan praktek pemagangan ini membahas
tentang
PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI KUR PT ASKRINDO CABANG
MAKASSAR, dimana karya ini masih merupakan karya sederhana yang
masih
jauh dari kata sempurna. Penulis berharap laporan praktek
pemagangan ini dapat
memberi tambahan wawasan, sedikit pengetahuan kepada masyarakat
tentang
asuransi KUR yang menjadi program unggulan pemerintah saat ini,
dan mungkin
dapat digunakan sebagai bahan referensi buat semua kalangan,
baik mahasiswa
maupun kalangan umum.
Penulis menyadari bahwa laporan ini dapat terwujud atas
bimbingan dan
petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis
mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Allah SWT yang memberikan petunjuk dan kemudahan dalam
menyelesaikan laporan pemagangan.
2. Ayahanda Sutra dan Ibunda Nurhidayah yang telah
memberikan
dukungan dan doa yang tiada hentinya bagi penulis.
-
v
3. Dr. Hardo Basuki, M.Soc.,Sc,.CSA.,CA.,Ak selaku Ketua
Program
Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas
Gadjah Mada.
4. Prof. Dr., Indra Bastian, M.B.A., CMA. Selaku pembimbing yang
telah
banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan
pemagangan
5. Staf pegawai PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Makassar
yang
banyak membantu penulis selama menjalankan pemagangan
6. Tunggoro Widiandaru, SE., Ak, selaku Pembimbing Institusi
7. Sahabat-sahabat di PPAK UGM
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
laporan
ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang
telah
membantu penulis dalam pelaksanaan Praktek Pemagangan Profesi
Akuntansi
(P3A) Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta, Juli 2013
Penulis,
SUHARLINA
-
vi
DAFTAR ISI
SAMPUL
................................................................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN
....................................................................................
ii
LEMBAR
PERSETUJUAN...................................................................................
iii
KATA PENGANTAR
..........................................................................................
iv
DAFTAR ISI
.........................................................................................................
vi
BAB I
A. Latar belakang
............................................................................................
1
B. Tujuan penulisan
..........................................................................................
3
BAB II
A. Pengertian prosedur
......................................................................................
4
B. Kredit
...........................................................................................................
4
C. Penjaminan kredit
......................................................................................
11
D. Asuransi kredit bank
..................................................................................
15
BAB III
A. Gambaran umum perusahaan
.....................................................................
17
B. Kegiatan kerja di tempat magang
...............................................................
22
C. Evaluasi tempat magang
............................................................................
22
-
vii
BAB IV
A. Simpulan
...................................................................................................
26
B. Saran
..........................................................................................................
26
DAFTAR PUSTAKA
.........................................................................................
viii
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan
penanggulangan
kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang
bertujuan
meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan
tersebut
diwujudkan dengan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan
fasilitas
penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum
Jamkrindo
pada 5 November 2007. Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini
adalah Bank
BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan
Bank
Bukopin
Tujuan utama dari kebijakan pengembangan dan pemberdayaan
UMKMK
mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan,
pengembangan
kewirausahan, peningkatan pasar produk UMKMK, dan reformasi
regulasi
UMKMK. Keberadaann KUR dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat
karena
kredit yangh diperoleh dapat digunakanan sebagai modal kerja dan
investasi yang
risiko atas pengembaliannya dijamin oleh penjamin. Kehadiran
lembaga penjamin
kredit tersebut kemudian menjadi sangat vital bagi tonggak
pembangunan
UMKMK di Indonesia.
Perkembangan lembaga penjamin kredit ini kerap diikuti dengan
segudang
permasalahan, khususnya dari sisi masyarakat yang terlibat dalam
program ini.
-
2
Masyarakat dinilai masih belum memiliki pengetahuan,
keterampilan, modal
usaha, pemasaran, dan agunan yang memadai, sehingga selama ini
dipandang
kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan, yang pada akhirnya
menjadi
kendala bagi pengembangan UMKM itu sendiri. Untuk mengatasi
permasalahan
tersebut, maka dipandang perlu adanya keanekaragaman lembaga
keuangan yang
dapat menunjang pengembangan UMKM tersebut. Selama ini lembaga
keuangan
yang dikenal hanyalah lembaga konvensional, di antaranya Bank
dan pegadaian.
Sebenarnya telah ada lembaga keuangan lain yang dapat digunakan
sebagai
pelengkap untuk membantu pengembangan UMKM, yaitu lembaga
asuransi atau
penjaminan kredit yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan
antara
UMKM dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non
bank
yang ada saat ini.
Hubungan erat antara lembaga penjamin kredit dengan bank
penyalur
kredit juga kerap menimbulkan masalah ketika bank tersebut tidak
melaksanakan
prosedur teknis yang telah disepakati sebelumnya. Kesalahpahaman
ini
diperburuk dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait
prosedur dan
manfaat dari lembaga penjamin kredit ini, sehingga tidak
mengherankan jika
kemudian eksekusi dari program pemerintah ini masih kurang
maksimal.
Beranjak dari paparan di atas, maka penelitian ini mencoba
mengurai
benang kusut yang terjadi antara lembaga penjamin kredit dengan
Bank penyalur
kredit terkait KUR yang merupakan salah satu program unggulan
pemerintah
dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.
-
3
B. Tujuan penulisan
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penjaminan KUR di PT
askrindo
2. Untuk mengetahui apakah penjaminan KUR sudah sesuai
dengan
prosedur atau belum
3. Untuk memberi gambaran kepada masyarakat umum tentang KUR
sebagai program unggulan pemerintah saat ini
-
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Prosedur
Menurut muhammad ali (2000:325) prosedur adalah tata cara kerja
atau
cara menjalankan suatu pekerjaan. Kemudian Menurut
kamaruddin
(1992:836-837) mengatakan bahwa prosedur pada dasarnya adalah
suatu
susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama
lainnya dan
prosedur prosedur yang berkaitan melaksankanan dan memudahkan
kegiatan
utama dari suatu organisasi. Sedangkan menurut ismail masya
(1994:74)
prosedur adalah sutau rangkaian tugas tugas yang saling
terhubung dan
merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu
untuk
melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan
berulang-ulang.
B. Kredit
1. Pengertian Kredit
Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa latin
yang
berbunyi credere, yang berarti kepercayaan. Atau credo artinya
saya
percaya. Kalau sekarang kita mendengar orang menyebut credit,
dalam
pengertian seseorang memperoleh kredit. Maka berarti ia
telah
memperoleh kepercayaan. Jadi dapatlah diartikan, bahwa suatu
pemberian kredit terjadi, di dalamnya terkandung adanya
kepercayaan
orang atau badan yang memberikan pada orang atau badan yang
-
5
diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala
kewajiban
yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan
datang).
Memberikan kredit kepada seseorang berarti memberikan
kepercayaan kepadanya. Dasar dari kepercayaan itu adalah adanya
itikad
baik dari kedua belah pihak. Dengan demikian kejujuran harus
dianggap
selamanya harus ada pada setiap orang, namun bagi orang yang
telah
mendapat kepercayaan tersebut terkadang oleh sesuatu hal
atau
timbulnya keadaan-keadaan dikemudian hari diluar kemampuannya
yang
dapat menyebabkan ia tidak dapat memenuhi janji tepat pada
waktunya.
Sehingga untuk lebih meyakinkan adanya itikad baik itu,
kreditur
meminta bendanya yang dapat dipegang oleh kreditur yang
menjadi
jaminan, manakala dapat memenuhi akan kewajibannya.
Pengertian kredit menurut Undang-Undang Tentang Perbankan
NO. 7 tahun 1992, didefinisikan sebagai berikut. Kredit
adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
untuk
melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah
bunga,
imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pengertian kredit
menurut
Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah
penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank
dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya
setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
-
6
Tahir (2006, hal. 138) kredit adalah suatu prestasi yang
diserahkan
pada saat sekarang dengan harapan pada masa akan datang akan
menerima kontra prestasi. Sedangkan Simorangkir (2003, hal. 100)
kredit
adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas
prestasi
(kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.
Mulyono (2005, hal. 10) mendefinisikan kredit yaitu
kemampuan
untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu
pinjaman
dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan
pada
suatu jangka waktu yang telah disepakati. Kent dalam Suyatno
(2003,
hal. 13) mengemukakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima
pembayaran atas kewajiban untuk melakukan pembayaran pada
waktu
diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan
barang-
barang sekarang.
Dengan demikian untuk suatu persetujuan kredit diterima maka
harus memenuhi kriteria berikut ini :
a. Terdapat dua belah pihak
b. Persetujuan pinjam meminjam antara kreditur dengan
debitur
c. Mempunyai jangka waktu tertentu
d. Hak kreditur untuk menuntut dan memperoleh pembayaran
e. Kewajiban debitur untuk membayar prestasi yang diterima.
2. Fungsi Kredit
Hadiwidjaja (2006, hal. 8) bahwa fungsi pokok kredit pada
dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap
kebutuhan
-
7
masyarakat (to serve the socient) dalam rangka mendorong dan
melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya
itu
ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.
Selanjutnya
Hadiwidjaja menambahkan bahwa fungsi kredit dijalankan untuk
berbagai kegunaan, yaitu : 1) Kredit dapat memajukan arus alat
tukar
barang dan jasa; 2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran;
3) kredit
dapat dijadikan sebagai pengendali harga; 4) kredit dapat
menciptakan
alat pembayaran baru; 5) Kredit dapat mengaktifkan dan
meningkatkan
faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang
ada.
Berhubungan dengan point 5 tersebut diatas, kaitannya dengan
pengusaha kecil yang merupakan tujuan utama pemberian kredit
oleh
lembaga keuangan, sebab dengan bantuan kredit bagi pengusaha
kecil
seperti petani, perindustrian dan lain-lain dapat berproduksi
atau
menigkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi
yang
dimilikinya.
Dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/1/UKK
tanggal 20 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK)
disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan pengusaha/perusahaan kecil adalah
usaha
yang memiliki total assets maksimum Rp. 600 juta tidak termasuk
tanah
dan rumah yang ditempati. Selanjutnya lembaga keuangan itu
sendiri
yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu
lintas
pembayaran dan peredaran uang dan menyalurkan kepada
masyarakat.
-
8
3. Unsur Kredit
Dalam kata kredit megandung berbagai maksud. Atau dengan
kata
lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan
menjadi
satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian
suatu
fasilitas kredit adalah sebagai berikut :
a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit
bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau
jasa)
benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai
jangka
kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, kreditur
melaksanakan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan
dan prospek usaha pihak debitur. Substansinya bahwa
kepercayaan
bank terhadap itikad baik debitur disini yang terpenting adalah
agunan
(unsur jaminan).
b. Kesepakatan
Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima
kredit
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
Kesepakatan
ini kemudian dituangkan dalam akad kredit tanpa surat
perjanjian
tertulis. Artinya, setiap pemberian kredit dalam bentuk
apapun
senantiasa harus disertai dengan surat perjanjian tertulis yang
jelas dan
lengkap.
-
9
Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati wajib
dituangkan
dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk
dan
format perjanjian kredit ditetapkan dalam Pedoman
Pelaksanaan
Kredit (PPK) dengan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1.) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat
melindungi kepentingan bank.
2.) Memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga dan
provisi/commitment fee, tata cara pembayaran kembali kredit,
agunan serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya
sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.
Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan tersebut adalah
untuk
mengetahui dengan pasti mengenai kata sepakat yang dilakukan
para
pihak yang tertuang dalam perjanjian tersebut.
c. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu,
jagka
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah
disepakati.
Jangka merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit
yang
sudah disepakati kedua belah pihak.
d. Adanya Hak dan Kewajiban
Dalam perjanjian kredit, kedua belah pihak mempunyai hak dan
kewajiban, yaitu :
1) Pemohon kredit berhak mengajukan permohonan bantuan
kredit
dan sekaligus menerima bantuan kredit dari pihak pemberi
kredit,
-
10
sedangkan kewajibannya adalah mengembalikan semua
hutangnya/kreditnya beserta bunganya serta memberikan
jaminan
(agunan) akan pelunasan utangnya itu dikemudian hari.
2) Pemberi kredit berhak menerima kembali
pembayaran/pelunasan
piutangnya beserta bunganya serta berhak meminta jaminan
(agunan) atas peluansan piutangnya itu, sedangkan
kewajibannya
adalah memberikan kredit berupa uang, barang ataupun jasa
kepada pihak pemohon kredit. Adapun fungsi jaminan kredit
disini adalah untuk dijadikan alat pembayaran apabila si
debitur
tidak mengembalikan atau membayar utangnya.
e. Risiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan
memungkinkan suatu risiko tidak tertagih atau macet. Risiko
ini
menjadi tanggungan Lembaga Keuangan. Pemberian kredit oleh
lembaga keuangan mengandung risiko kegagalan atau kemacetan
dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap
kesehatan
lembaga keuangan. Oleh karena itu untuk memelihara kesehatan
lembaga keuangan, maka dalam perjanjian yang telah dibuat
dan
disepakati, kedua belah pihak wajib menaatinya, sehingga
apabila
terjadi kredit macet, maka pihak kreditur mengadakan
pelelangan
agunan atas jaminan dari pihak debitur, baik sebagian
ataupun
keseluruhan dari jaminan atas agunan.
-
11
f. Balas Jasa
Bagi lembaga keuangan, balas jasa merupakan keuntungan atau
pendapatan atas pemberian suatu kredit. Disamping balas jasa
dalam
bentuk bunga, lembaga keuangan juga membebankan kepada
nasabah
biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan
bagi
lembaga keuangan.
C. Penjaminan Kredit
Penjaminan adalah suatu perjanjian dengan pihak ketiga, guna
kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi
perikatan si
berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (Pasal
1820
1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Penjaminan
Utang).
Brosur Askrindo (2011) penjaminan berasal dari kata Jamin
yang
mendapatkan akhiran menjadi jaminan yang dapat berarti garansi
atau
penjaminan atas ketidakpastian terhadap resiko yang mungkin
timbul di
masa yang akan datang.
Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga)
pihak
yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab
dan fungsi
masing-masing. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut :
a. Penjamin adalah perorangan atau lembaga yang memberikan
jasa
penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab
untuk
memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat
kegagalan
Debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya
sebagaimana
diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.
-
12
b. Penerima Jaminan adalah Kreditor, baik bank maupun bukan
bank
yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada
Debitur
atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau
kredit
barang.
c. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima
kredit
dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin ini
dikenal
dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang
menjalankan
suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil,
menengah
maupun koperasi (UMKM) termasuk juga di dalamnya perorangan
anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.
Dengan adanya keterlibatan aktif tiga (3) pihak dalam
penjaminan
kredit, maka dalam menjalankan fungsinya penjamin kredit
menerima
permintaan penjaminan, baik dari Terjamin yang bersangkutan
maupun
dari penerima Jaminan atau pihak yang menyediakan fasilitas
kredit.
Penjamin kredit yang umumnya berbentuk sebuah lembaga dalam
menyelenggarakan fungsi tersebut memiliki tujuan antara
lain:
a. Meyakinkan pihak Kreditur yaitu Bank atau lembaga lain
penyalur
kredit atau pembiayaan dalam memberikan kredit kepada
Debitur
yang umumnya adalah perorangan pelaku UMKM yang memiliki
prospek dan usaha yang layak (feasible), tetapi tidak atau
belum
memenuhi ketentuan atau persyaratan teknis bagi suatu
penyaluran
kredit atau belum bankable.
-
13
b. Memperoleh pendapatan dari fee atau imbal jasa yang diberikan
untuk
dikelola dengan menggunakan asas pengelolaan keuangan yang
sehat
dan bertanggung jawab.
c. Mengambil alih sementara resiko kegagalan pelunasan pinjaman
yang
diterima pihak Terjamin, sehingga kewajiban Terjamin kepada
penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang
telah
disepakati.
Adapun prosedur penjaminan kredit (askrindo,2011) yaitu :
a. Mengisi blangko permohonan penjaminan kredit yang terdiri
dari :
1.) Nama / nama usaha debitur (terjamin).
2.) Alamat debitur.
3.) Nomor ijin usaha.
4.) Sektor usaha.
5.) Jumlah tenaga kerja.
6.) Plafond kredit.
7.) Jangka waktu pelunasan kredit.
8.) Jumlah tunggakan.
b. Dokumen mengenai profil perusahaan calon terjamin
(debitur).
c. Copy / tembusan permohonan kredit dari terjamin kepada
lembaga
keuangan.
d. Surat keterangan dari lembaga keuangan atas
ketidaksanggupan
debitur dalam melunasi piutang.
-
14
e. Copy neraca keuangan, laba / rugi, dan cash flow untuk dua
tahun
terakhir.
Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, suatu kegiatan
penjaminan kredit membutuhkan landasan hukum atau legalitas
untuk
dapat digunakan dan diselenggarakan. Sebagai bukti penjaminan,
pihak
Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis akan
kesediaannya
dalam menjamin suatu kredit dan dituangkan secara formal dalam
sebuah
sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari
perusahaan
atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen
tersebut dengan jelas disebutkan data pihak Terjamin atau
Debitur
kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau
Kreditur
penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.
Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu
kegiatan
pelengkap (accessoir) bagi suatu perkreditan, maka sebelum
memulai
kegiatan penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian
kredit antara
Terjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, karena
penjaminan
kredit melibatkan tiga (3) pihak dan terutama mengikat
keberadaan pihak
Penjamin dan Penerima Jaminan, maka sebelum mengeluarkan
komitmen
penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, penjamin dapat
mengkomunikasikan segala ketentuan penjaminan kepada pihak
yang
nantinya akan menerima manfaat penjaminan kredit yaitu
Penerima
Jaminan (Kreditur). Komunikasi antara Penjamin dan Penerima
Jaminan
tersebut dilakukan secara tertulis dan hal tersebut menjadi
landasan
-
15
kesepakatan kedua pihak atas kepentingan Terjamin (nasabah)
untuk
kemudian saling mengikatkan diri dalam sebuah kegiatan
penjaminan.
Komunikasi ini pada dasarnya merupakan jawaban atau respon
pihak
Penjamin terhadap pengajuan penjaminan kredit dari Penerima
Jaminan.
Surat penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan
secara
prinsip pihak Penjamin untuk memberikan penjaminan. Oleh
Penerima
Jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan sebagai
dasar
ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit. Komunikasi antara
Penerima
Jaminan dan Penjamin serta persetujuan prinsip penjaminan
tersebut
didokumentasikan secara tertulis dan menjadi landasan bagi
penjaminan
kredit
D. Asuransi Kredit Bank.
Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan penjaminan
kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang
diberikan
kepada UMKM. Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan
jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan
maupun non
perbankan kepada UMKM.
Jenis Asuransi Kredit Bank.
Penjaminan Kredit Menengah
Penjaminan Kredit Kecil
-
16
Manfaat Asuransi Kredit.
Memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan
Mengurangi risiko yang dihadapi Bank atas pemberian kredit
kepada
UMKM
Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR
Bank Pembangunan Daerah
Bank Syariah
Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian)
Pengguna Jasa Asuransi Kredit.
Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR
Bank Pembangunan Daerah
Bank Syariah
Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian)
-
17
BAB III
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 tanggal 11 Januari 1971,
Pemerintah
Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank
Indonesia
mendirikan lembaga khusus guna mendorong kelancaran pemberian
kredit
Perbankan yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal
dengan
sebutan ASKRINDO beserta kantor cabang yang menyebar
diberbagai
daerah di Indonesia. Lembaga ini diberi tugas menyediakan
jaminan
institusional (institusional collateral) untuk mendampingi
(supplementation)
perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit kepada UMKM
(Usaha
Mikro Kecil Menengah) khususnya untuk memenuhi persyaratan
Undang-
Undang Perkreditan pada waktu itu (UU Pokok Perbankan No. 14
Tahun
1967, yaitu Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan)
.
Pendirian tersebut didukung dengan adanya Akta Notaris Prabowo
Achmad
Kadijono, S.H., No. 2 tanggal 6 April 1971. Dan telah diumumkan
dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 99 Tambahan No. 555 tanggal
10
Desember 1971.
Maksud dan tujuan didirikan Askrindo antara lain untuk
menjembatani
kesenjangan antara usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang
layak
(feasible), tetapi tidak memiliki agunan cukup untuk mendapatkan
kredit dari
perbankan. Fungsi Askrindo adalah sebagai penanggung risiko
kredit apabila
UMKM tersebut tidak mampu mengembalikan kredit tersebut
(macet).
-
18
Dengan demikian, fungsi Askrindo adalah sebagai Collateral
Substitution
Institution.
Askrindo didirikan sebagai lembaga asuransi karena sesuai
kebutuhan
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada saat itu, dimana
istilah
asuransi merupakan satu-satunya sarana yang disediakan untuk
memberikan
jaminan agar bank mau memberikan kredit kepada Usaha Mikro,
Kecil, dan
Menengah. Untuk dapat mengakomodir kebijakan tersebut diatas,
Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1971
Tentang
Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Dalam
Bidang
Perasuransian Kredit. Pada tahun 1998 Perusahaan melakukan
perubahan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang semula adalah
membantu
kelancaran pengarahan dan pengamanan perkreditan bank-bank,
terutama di
bidang Usaha Menengah dan Kecil, dilakukan perubahan menjadi
melaksanakan penutupan pertanggungan atas risiko tidak
diterimanya
pelunasan kredit dari Debitur terhadap kredit yang diberikan
dari bank atau
lembaga pembiayaan lainnya.
Pada awalnya modal dasar perusahaan sebesar 5 miliar Rupiah
yang
seluruhnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal
ini
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Walaupun perusahaan
ini
merupakan perusahaan asuransi namun pada hakekatnya Askrindo
telah
menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penjamin (Credit
Guarantee
Institution). Peranan yang strategis sebagai salah satu
institusi yang
membantu pengembangan UMKM, Pemerintah melakukan penambahan
-
19
struktur modal Askrindo sehingga mencapai 500 Miliar Rupiah pada
31
Desember 1988 dan telah disetor sebesar 320 Miliar Rupiah,
dengan
komposisi saham 55% dimiliki Bank Indonesia dan 45% dimiliki
oleh
Departemen Keuangan. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga
PT
Askrindo telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir
melalui Akta
Perubahan No. 18 tanggal 26 Mei 1998 oleh Notaris Imas Ftaimah
S.H., dan
telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman No. C2
&.504.HT.01.04.TH.98 tanggal 25 Juni 2003.
1. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Program
Pemerintah
dibidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya
khususnya
pengembangan sektor Riil dalam hal pemberdayaan Sektor UMKM
serta
pembangunan dibidang Asuransi Kredit dan Penjaminan Kredit
dengan
jalan : a) Melaksanakan penutupan pertanggungan (asuransi) dan
atau
Penjaminan Kredit atas resiko tidak diterimanya pelunasan kredit
dari
Debitur/Terjamin terhadap Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh
bank-
bank/Penerima Jaminan atau lembaga pembiayaan lainnya dalam arti
kata
yang seluas-luasnya. b) Melakukan usaha dibidang Asuransi
Kerugian/Asuransi Kredit Perdagangan lainnya baik secara
langsung
maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
c) Dapat
membuat dan menutup Perjanjian Pertanggungan Ulang (Reasuransi)
serta
melakukan usaha-usaha yang langsung maupun tidak langsung yang
erat
hubungannya dengan ketentuan yang dimaksud dalam butir a dan b
di atas.
-
20
2. Dapat menjalankan usaha lainnya baik secara sendiri-sendiri
maupun
bersama-sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.
Secara historis, kegiatan usaha (penjaminan/asuransi kredit)
yang
dijalankan perusahaan selama ini dapat dikategorikan usaha
penjaminan,
namun mengingat pada saat ini belum ada regulasi dan/atau
ketentuan
(landasan hukum) yang secara khusus mengatur kegiatan usaha
penjaminan,
sehingga regulator menggolongkan Askrindo kedalam perusahaan
asuransi
kerugian. Periode selanjutnya, dengan semakin berkembangnya
dunia
perasuransian, maka banyak pula bermunculan produk-produk
asuransi
kerugian yang dalam aplikasinya ternyata merupakan produk dengan
skim
penjaminan atau kombinasi antara keduanya.
Pada tahun 1996, PT Askrindo mulai menjalankan usaha untuk
produk-
produk diversifikasi yaitu Surety Bond, Customs Bond, dan
Asuransi Kredit
Perdagangan (Askredag). Produk-produk diversifikasi ini
seluruhnya
merupakan produk dengan bentuk penjaminan. Pada tahun 2007,
perusahaan
kembali mendapat tugas untuk menjamin kredit program pemerintah
dalam
bentuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Inpres no.6
tahun
2007. Penugasan ini merupakan pengakuan pemerintah atas
eksistensi
perusahaan dalam bidang penjaminan. PT Askrindo sampai dengan
saat ini
masih berstatus sebagai perusahaan asuransi, namun apabila
dilihat dari
produk-produk yang dipasarkan, maka produk tersebut termasuk
usaha di
bidang penjaminan. Untuk tetap mempertahankan eksistensi dan
sustainbilitas
-
21
perusahaan, maka PT Askrindo harus menentukan pilihan status
bidang
usahanya. Adapun penjabaran mengenai perusahaan ini adalah
sebagai
berikut :
1. Visi
Menjadi perusahaan yang sehat, handal dan terpercaya yang
berorientasi
pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Misi
Mendukung pelaksanaan dan kebijakan serta program pemerintah
di
bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,
terutama
dalam menciptakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
yang
tangguh.
3. Motto perusahaan
PRIMA, merupakan motto yang melandasi tekad dan semangat
kerja
bagi segenap direksi dan karyawan PT Askrindo yang wajib
dilaksanakan
dalam setiap perilaku kerja. Adapun PRIMA yang dimaksud yaitu
:
Professional. Memiliki kecakapan, kemampuan, dan menguasai
bidang pekerjaan.
Responsible. Menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran dan
kepercayaan dalam melaksanakan tugas.
Innovative. Memilki daya piker dan kreasi dalam
mengembangkan
produk dan pelayanan.
Motivated. Memilki kemauan untuk meningkatkan kinerja, kerja
sama dan produktifitas.
-
22
Assertive. Memilki sikap tegas, saling meghargai, memegang
teguh
norma-norma dan peraturan yang berlaku.
Dalam upaya mendukung program pemerintah sebagaimana
ditetapkan
Inpres Nomor 6 tahun 2007, PT Askrindo telah memperoleh
penambahan
modal negara sebesar Rp850 milyar, guna memperkuat kapasitas
penjaminan
Kredit Usaha Rakyat.
B. Kegiatan kerja di tempat magang
Kegiatan di tempat magang :
1. Mengimput deklarasi yang di ajukan oleh bank di bantu
oleh
pegawai askrindo
2. Melakukan koreksi data yang ada di deklarasi tersebut di
bantu
oleh pegawai askrindo
C. Evaluasi tempat magang
Adapun prosedur penjaminan kredit (askrindo,2011) yaitu :
a. Mengisi blangko permohonan penjaminan kredit yang terdiri
dari :
1.) Nama / nama usaha debitur (terjamin).
2.) Alamat debitur.
3.) Nomor ijin usaha.
4.) Sektor usaha.
5.) Jumlah tenaga kerja.
6.) Plafond kredit.
7.) Jangka waktu pelunasan kredit.
8.) Jumlah tunggakan.
-
23
b. Dokumen mengenai profil perusahaan calon terjamin
(debitur).
c. Copy / tembusan permohonan kredit dari terjamin kepada
lembaga
keuangan.
d. Surat keterangan dari lembaga keuangan atas
ketidaksanggupan
debitur dalam melunasi piutang.
e. Copy neraca keuangan, laba / rugi, dan cash flow untuk dua
tahun
terakhir.
Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, suatu kegiatan
penjaminan kredit membutuhkan landasan hukum atau legalitas
untuk
dapat digunakan dan diselenggarakan. Sebagai bukti penjaminan,
pihak
Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis akan
kesediaannya
dalam menjamin suatu kredit dan dituangkan secara formal dalam
sebuah
sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari
perusahaan
atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen
tersebut dengan jelas disebutkan data pihak Terjamin atau
Debitur
kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau
Kreditur
penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.
Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu
kegiatan
pelengkap (accessoir) bagi suatu perkreditan, maka sebelum
memulai
kegiatan penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian
kredit antara
Terjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, karena
penjaminan
kredit melibatkan tiga (3) pihak dan terutama mengikat
keberadaan pihak
Penjamin dan Penerima Jaminan, maka sebelum mengeluarkan
komitmen
-
24
penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, penjamin dapat
mengkomunikasikan segala ketentuan penjaminan kepada pihak
yang
nantinya akan menerima manfaat penjaminan kredit yaitu
Penerima
Jaminan (Kreditur). Komunikasi antara Penjamin dan Penerima
Jaminan
tersebut dilakukan secara tertulis dan hal tersebut menjadi
landasan
kesepakatan kedua pihak atas kepentingan Terjamin (nasabah)
untuk
kemudian saling mengikatkan diri dalam sebuah kegiatan
penjaminan.
Komunikasi ini pada dasarnya merupakan jawaban atau respon
pihak
Penjamin terhadap pengajuan penjaminan kredit dari Penerima
Jaminan.
Surat penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan
secara
prinsip pihak Penjamin untuk memberikan penjaminan. Oleh
Penerima
Jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan sebagai
dasar
ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit. Komunikasi antara
Penerima
Jaminan dan Penjamin serta persetujuan prinsip penjaminan
tersebut
didokumentasikan secara tertulis dan menjadi landasan bagi
penjaminan
kredit.
Gambar 5.1 Flow chart penjaminan Kredit Usaha Rakyat
-
25
Dari pelaksanaan kegiatan magang di PT Askrindo diketahui :
1) Adanya divisi lain yang terkadang memberikan rekomendasi
penanganan penjaminan kredit yang kurang kompeten dalam
bidang
tersebut, sedangkan Pelaksanaan penjaminan kredit pada PT
Askrindo
cabang Makassar dilakukan untuk memberikan jaminan bagi UMKM
dalam hal Kredit Usaha Rakyat untuk mengatasi timbulnya
risiko
piutang tak tertagih. Oleh karena itu pelaksanan penjaminan
kredit
yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang
telah
ditetapkan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien
dan
efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada
kreditur,
debitur.
2) Terdapat staf yang kurang kompeten dalam memantau dan
menganalisa perkembangan penjaminan kredit.
3) Kurangnya dilakukan training secara kontinyu terhadap staf
yang
menangani analisis klaim kredit.
4) Kurangnya pengetahuan dalam melakukan verifikasi atas
kebenaran
data terjamin yang diberikan oleh pihak penerima jaminan
5) Beberapa Lembaga keuangan atau perbankan dalam hal
memenuhi
data penjaminannya tidak sesuai seperti jangka waktu pinjaman
dan
data diri tidak sesuai dengan KTP.
-
26
BAB IV
Kesimpulan dan Saran
A. Simpulan
Dalam pelaksanaan prosedur pengajuan penjaminan kredit pada
PT
Askrindo cabang Makassar, terdapat beberapa kekurangan yang
menjadi
kendala dalam proses pelaksanaan penjaminan kredit, yaitu
masih
ditemukannya divisi lain yang terkadang memberikan
rekomendasi
penanganan penjaminan kredit termasuk klaim kredit, adanya staf
yang
kurang kompeten dalam memantau dan menganalisa perkembangan
penjaminan kredit, kurangnya dilakukan training secara kontinyu
terhadap
staf yang menangani analisis klaim kredit, serta kurang
telitinya pihak
askrindo dalam hal memeriksa data-data calon penjaminannya.
B. Saran
1. Kepala cabang melakukan kontroling dengan melakukan pelatihan
rutin
dan menjaga fokus kerja tiap pegawainya serta pemberian
insentif
pegawai yang bekerja lebih.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan
mengupayakan
pelatihan teknis meliputi aspek pendidikan mengenai perkreditan
dan
penjaminan kredit.
3. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta
penganalisaan
dan penyampaian informasi yang tepat dan akurat.
4. Langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan dipantau oleh
auditor
internal harus dilakukan secara berkala dan mengingatkan secara
tertulis
-
27
apabila divisi / bagian penjaminan kredit dalam hal melakukan
perbaikan
atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal.
-
viii
DAFTAR PUSTAKA
Askrindo, 2011, Penjaminan Kredit, Askrindo, Penerbit : Kantor
Pusat Askrindo,
Jakarta.
_______, 2010, Laporan tahunan PT Askrindo, Penerbit : Kantor
Pusat Askrindo,
Jakarta.
Fauzan , Alwin, 2008, Peranan Audit Manajemen Atas fungsi
Pengawasan Kredit
Dalam Menunjang Efisiensi Dan Efektifitas Pada PT PINDAD
Bandung.
Hadiwijaja, 2006, Perbankankan, Penerbit: Bening Publishing,
Jakarta.
Hery, 2010, Asuransi dan Penjaminan Kredit, Penerbit: Raja
Grafindo Persada,
Jakarta.
Tahir, 2006, Kredit Perbankan, Penerbit : Salemba Empat ,
Jakarta.
Web.http//www.Askrindo.co.id, Oktober 2011, Asuransi dan
Penjaminan Kredit.
Web.http://sinarmas.co.id/FAQ/asuransi_kredit.asp
Web.http://www.askrindo.co.id/asuransi-kredit/
http://sinarmas.co.id/FAQ/asuransi_kredit.asp