LAPORAN PKL KELOMPOK 6.docx

KATA PENGANTAR

Laporan sederhana ini adalah bagian tugas yang harus disusun untuk mahasiswa

departemen ilmu politik yang mengambil mata kuliah Praktek Kerja Lapangan yang

ditujukan untuk memberikan hasil dalam melakukan praktek kerja lapangan untuk menunjang

proses akademik. Pembuatan laporan Praktek Kerja Lapanganini merupakan pekerjaan secara

kelompok yang disusun secara bersama – sama setelah melewati masa praktek kerja lapangan

yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan di Provinsi Aceh – dengan mengambil

tema“Politik Pembangunan Islam ” dengan keterbatasan waktu yang ada dan sebisa

mungkin kami menyelesaikan laporan penelitian Praktek Kerja Lapangan ini dengan baik ,

sehingga kami sebagai penulis memohon maaf bila ada kejanggalan-kejanggalan, baik isi

maupun cara pembuatan laporan praktek kerja lapangan ini yang masih banyak kesalahan.

Selama proses pembuatan laporan praktek kerja lapangan ini dengan rasa terima kasih

banyak kepada pihak yang telah banyak berkontribusi dan membantu sampai akhirnya kami

menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan ini dengan tepat waktu – terima kasih kami

ucapkan kepada :

1. Bapak Prof.Baddarudin ,MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Unversitas Sumatera Utara

2. Ibu Dra.T.Irmayani,Msi selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

3. Bapak Dr.Hery Kusmanto,MA selaku dosen pembimbing kami dalam proses

praktek kerja lapangan sampai kami menyelasaikan laporan ini

1

4. Bapak PROF.Dr.Syahrizal Abbas , MA selaku Kepala Dinas Syariah provinsi

Aceh , sebagai tempat dimana kami belajar dan melihat secara objektif terkait

dengan politik dan pembangunan islam di Aceh.

5. Kepada seluruh pegawai dan staff di Dinas Syariah Provinsi Aceh yang sudah

menerima kami dengan sangat terbuka

6. Bapak Drs.Ilyas Nyak Tuy selaku Kepala Biro Istimewa dan Kesejahteraan

Rakyat Sekretriat Daerah Aceh yang sudah menerima kami dan sangat

memberikan wadah dan ruang untuk kami dalam proses praktek kerja lapangan.

7. Bapak Ikhwanul Fitri Nasution selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretriat Daerah Provinsi Aceh dan sekaligus mentor dan supervisor kami yang

sangat membimbing kami dalam proses praktek kerja lapangan ini

8. Bapak selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Adat Provinsi Aceh yang sudah

dengan senang hati memberika kami penjelasan mengenai hubungan antara adat

dan pembangunan islam di Aceh .

9. Peneliti di Aceh Institute yang sudah menerima kami dan melakukan diskusi

tentang pembangunan islam di Aceh.

Sekali lagi terima kasih kepada pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan proses

belajar yang baik sehingga kami bisa kami dibekali secara teori untuk menyelesaikan laporan

praktek lapangan ini , tak lupa banyak terima kasih juga untuk kawan kawan dari mahasiswa

ilmu politik angkatan 2011 yang sangat membantu dalam setiap diskusi hingga laporan

praktek kerja lapangan ini menjadi energi intelektual bagi kami sendiri untuk lebih kreatif

menjadi intelektual yang memiliki visi objektif dan tanggap terhadap perubahan politik di

Indonesia.

Walaupun demikian kesalahan dalam proses pembuatan laporan praktek kerja

lapangan ini sepenuhnya kesalahan kami selaku penyusun laporan ini .Semoga laporan

2

sederhana memberikan manfaat terhadap proses kita dalam menjalani aktivitas akademik di

Departemen Ilmu Politik ini.

Medan Agustus 2014

Kelompok 6

3

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini telah diperiksa oleh supervisor Praktek Kerja Lapangan

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

atas nama :

Koordinator Kelompok : Teddy Firman Supardi 110906009

Anggota Kelompok : Haikal Ghulsyani 110906049

Muhammad Iqbal 110906019

Ruslan Al-Riadi 110906021

Sabrizal 110906014

Departemen : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara

Dengan judul laporan praktek kerja lapangan sebagai berikut:

POLITIK PEMBANGUNAN ISLAM DI PROVINSI ACEH

Pada waktu sebagai berikut :

Hari/Tanggal : 4 Agustus

Waktu Penelitian : 4 – 31 Agustus 2014

Tempat : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Supervisor Kampus Supervisor Lapangan

Dr.Heri Kusmanto , MA Ikhwanul Fitri Nst , S.Ag.M.Kes

NIP. NIP.1969120919930201003

4

HALAMAN PERSETUJUAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disetujui untuk diperbanyak untuk kegunaan akademik oleh :

Nama : Teddy Firman Supardi 110906009

Haikal Ghulsyani 110906049

Ruslan Al – Riadi 110906021

Muhammad Iqbal 110906019

Sabrizal 110906014

Departemen : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : Politik dan Pembangunan Islam Di Provinsi Aceh

Medan , September 2014

Supervisor Kampus Supervisor Lapangan

Dr.Heri Kusmanto , MA Ikhwanul Fitri Nst , S.Ag.M.Kes

NIP: NIP : 1969120919930201003

Ketua Departemen ,

Dra.T.Irmayani, M.Si

NIP : 196806301994032001

5

Politik dan Pembangunan Islam Di Provinsi Aceh

Lokasi PKL : Provinsi Aceh , Biro Keistimewaan Sekretariat Daerah , Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Nama : Teddy Firman Supardi 110906009

Haikal Ghulsyani 110906049

Ruslan Al-Riadi 110906021

Muhammad Iqbal 110906019

Sabrizal 110906014

Menyetujui ,

Dosen Supervisor

Dr.Heri Kusmanto , MA

NIP :

Ketua Kelompok VI

Teddy Firman Supardi

NIM : 110906009

Ketua Departemen Ilmu Politik

Dra.T.Irmayani , M.Si

NIP : 196806301994032001

Tanggal Lulus PKL : 31 Agustus 2014

6

POLITIK PEMBANGUNAN ISLAM DI PROVINSI ACEH

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

7

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................. i

Halaman Pengesahan ........................................................................................

Halaman Persetujuan ........................................................................................

Kata Pengantar .................................................................................................

Daftar Isi ..........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan .......................................

1.2.Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan ...............................

1.2.1.Tujuan Umum .................................................................

1.2.2.Tujuan Khusus ................................................................

1.2.3.Manfaat Praktek Kerja Lapangan ...................................

1.3.Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan .................................

1.4.Uraian Teoritis ...............................................................................

1.5.Kerangka Teori ..............................................................................

1.6.Metode Praktek Kerja Lapangan ...................................................

1.7.Metode Pengumpulan Data Praktek Kerja Lapangan ...................

1.8.Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan ......................................

1.9.Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ..............

8

BAB II PROFIL DINAS SYARIAH PROVINSI ACEH

2.1.Profil Provinsi Aceh .......................................................................

2.2.Profil Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh ......................................

BAB III POLITIK PEMBANGUNAN ISLAM DI PROVINSI ACEH

3.1.Biografi Singkat Pelaksanaan Syariat Islam dan Pembangunan Islam di Provinsi Aceh

3.2.Politik dan Pembangunan Islam dan Partisipasi Masyarakat Sipil di Provinsi Aceh

BAB IV KESIMPULAN

4.1.Kritik ........................................................................................................

4.2.Saran .........................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2006 – 2009

Tabel 2.Jumlah Penduduk Provinsi Aceh 2006 - 20013

Tabel 3.Jumlah Kabupaten/Kota dan Pejabat Pemerintahan di Provinsi Aceh

Tabel 4. Jumlah Melek Huruf Provinsi Aceh

Tabel 5.Angka Partisipasi Murni dan Kasar

9

Tabel 6. Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Audiensi dan Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh

Gambar 2.Audiensi dan Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam

Provinsi Aceh

Gambar 3. Audiensi dan Wawancara dengan Bidang Polmas Kesbangpolinmas Provinsi Aceh

Gambar 4.Penyerahan Plakat dengan Bapak Ikhwanul Fitri

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Dari Biro Keistimewaan Provinsi Aceh

Lampiran 2. Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya

Lampiran 3 . Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

Lampiran 4. Qanun No 4 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

Lampiran 5. Qanun No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah,

Ibadah dan syi'ar Islam

10

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan

“ Syariah, agama kita, telah bercampur dengan politik. Ini adalah akar masalahnya. Selama 29 tahun,

Aceh tidak memiliki hukum apapun—tidak ada hukum, tidak ada aturan. Di sini, kamu bisa

melakukan apapun yang kamu mau. Kamu mau membunuh, kamu mau memukul, kamu mau

merampok, kamu mau membakar rumah? Oke! Tidak ada hukum, tidak ada pertanyaan, tidak ada

masalah. Siapa melakukan apa? Lupakan saja.... Lalu masyarakat berkata, “Berikan kami hukum.”

Hal itu bukanlah semata karena kami yakin bahwa cara hidup kita harus sesuai dengan Syariah.

Syariah telah ada selama beratus-ratus tahun ... bahkan adat istiadat dan tradisi setempat kami diambil

dari Syariah. Itu semata agar ada hukum positif yang bekerja pada kami, di antara kami, di tengah

kami ”1.

– Prof. Yusni Sabi, mantan rektor IAIN Al-Raniry Aceh

“Adat Bak Poteumeureuhom , Hukom Bak Syiah Kuala , Qanun bak Putroe Phang, Reusam Bak

Laksamana ” (Hukum adat ditangan pemerintah dan syariat ada ditangan ulama )

– Hikayat Aceh

Perkembangan islam dalam arus diskursus politik di Indonesia maupun dalam konteks

yang lebih luas yaitu politik global sekalipun setidaknya telah memperlihatkan fenomena apa

1Kutipan ini diambil dari laporan riset mengenai Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh dari Human Rights Watch . (hal 13 --)

11

yang dikatan oleh Zizek dengan Symptom2 -- fenomena perkembangan islam politik telah

menjadi diskursus yang saat ini sudah mengarah pada gerakan alternatif terhadap

perkemabangan globalisasi , diman ruang ruang politik dan institusi negara sangat

dipengaruhi oleh gagasan yang disebut oleh kalangan islam fundamentalis sebagai barat –

istilah barat adalah salah satu perspektif pembacaan gerakan islam politik terhadap kondisi

dan perkembangan politik dunia.Polarisasi gerakan politik islam juga menjadi suatu gerakan

sosial dan politik yang sudah diperhitungkan oleh banyak kalangan salah satunya Samuel P

Huntington dalam karyanya The Clash Of Civilization .

Iqra Anugrah dalam artikelnya Islam Politik di Indonesia: Perkembangan

Kapitalisme dan Warisan Perang Dingin3yang mengutip penjelasan dari Charles Hirsckind

menjelaskan istilah islam politik atau dalam bahasa Inggris disebut political Islam, secara

garis besar, dapat dilihat sebagai sebuah istilah umum yang merujuk pada upaya-upaya dari

kaum Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial-politik dalam

lingkup suatu negara-bangsa atau entitas politik lainnya, sebagai respon atas perubahan

regional maupun global. Seperti halnya dengan ide-ide dan ideologi lain, Islam politik

memiliki berbagai variasi, mulai dari yang berkarakter moderat dalam hal-hal ritual dan

peribadatan serta progresif dalam aspek penerimaan terhadap agenda politik demokratis dan

mekanisme elektoral, fundamentalis dan literal dalam penerapan pola-pola keberagamaan

namun masih menerima pranata politik modern dan sekular seperti pemilihan umum, hingga

kelompok-kelompok yang menempuh jalan kekerasan dengan metode vigilantisme atau

premanisme maupun terorisme. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian serta kejelian dalam

2Istilah symptom digunakan Slavoj Zizek untuk melihat bentuk kesadaran dan gejala dalam memahami eksploitasi kapitalisme kontemporer .Zizek adalah salah satu filsuf yang ahli dalam psikoanalisa Marxis yang menggabungkan tradisi Marxian dan Psikoanalisa jacques Lacan dalam melihat kapitalisme Kontemporer3Anugrah , IqraIslam Politik di Indonesia: Perkembangan Kapitalisme dan Warisan Perang Dingin: Tinjauan dari makalah Vedi R Hadiz . (2012 . dalam jurnal Indoprogress) Diunduh pada 18 Agustus 2014 Pukul 23.00 WIB di www.indoprogress.com

12

memberi label dan membahas Islam politik tergantung konteksnya (Hirsckind, 1997 dikutip

oleh Iqra Anugrah).

Aktualisasi Islam politik di Indonesia juga mengambil peranan yang sangat penting

dalam sejarah panjang berdirinya bangsa Indonesia – terutama dalam proses pola pola

kepentingan politik dari kelompok islam yang memilik asprasi untuk mendirikan negara

islam , pemikiran tentang islam politik dalam konteks negara menunjukkan betapa besar

aspirasi kelompok islam yang merupakan representasi dalam umat muslim Indonesia pada

saat itu .Setidaknya ada beberapa gerakan dari kalangan kelompok islam bagi pembentukan

awal negara Indonesia – salah satunya adalah bagaiman dinamika kelompok elit modern

Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok yang memiliki beberapa aspirasi politik dalam

menyalurkan gagasan islam dalam politik yaitu kelompok Islam, Islam netralsering disebut

dengan kelompok nasionalis, komunis, dan Kristen. Masing-masing kelompok ini mengusung

ideologinya sendiri-sendiri. Namun dalam perjuangan ideologi negara, faksi-faksi ini bisa

disederhanakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia

berdasarkan agama yaitu Islam dan kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan

ideologi non-agama yaitu kelompok nasionalis.

Perbedaan dua kelompok tentang dasar negara tampak ketika bunyi sila pertama dari

Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dipersoalkan oleh kelompok Islam. Menurut

kelompok Islam pencantuman sila pertama tidaklah jelas, maka perlu ditambah dengan kata-

kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tentu

tambahan tujuh kata ini kemudian menimbulkan perdebatan yang alot antara kelompok

nasionalis dengan kelompok Islam. Untuk memecahkan ketegangan tersebut maka dibentuk

panitia 94(Maarif 1985:107; Anshari 1997:28). Melalui pergumulan yang sulit pada tanggal

4Disebut 9 karena terdiri dari 9 orang. Meskipun dianggap mewakili semua kelompok namun bisa dikatakan bahwa kelompok Islam lebih dominan. Mereka itu adalah Soekarno (nasionalis); Mohammad Hatta (Islam, nasionalis); A. A. Maramis (Kristen); Abikoesno Tjokrosoejiwo (PSII); Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah); Haji Agus Salim (Islam); Achmad Soebarjo (Islam, nasionalis); Abdul Wahid Hasjim (NU);

13

22 Juni 1945 dicapai satu modus vivendi dengan merumuskan suatu gentle agreement tentang

Pembukaan Undang-undang Dasar yang oleh Yamin dokumen ini dinamakan Piagam Jakarta

– The Jakarta Charter (Maarif 1985:107; Boland 1985:27; Anshari 1997:27-43). Ini berarti

cita-cita kelompok Islam sampai pada detik ini terakomodasi dan bisa dianggap sebagai

kemenangan kelompok Islam dalam penyaluran aspirasi politiknya.

Kemenangan kelompok Islam ini berubah ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 tepat

sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan-nya atas keberatan dari kelompok

nasionalis dan orang Kristen dari Indonesia bagian Timur tujuh kata dalam Piagam Jakarta

tersebut dihapus dari naskah pembukaan UUD 1945.

Tentu dengan kejadian tersebut kelompok islam merasa tersudutkan secara

politik .Sebagaimana dijelaskan oleh Anshari yang dikutip Oleh Sukamto – sebagaimana

diungkapkan oleh anshari :

“ Segera setelah para nasionalis yang Islami mengetahui bahwa, Indonesia merdeka, yang

turut mereka perjuangkan, bahkan berdasarkan Piagam Jakarta pun tidak, maka “the majority

of the muslim population felt disappointed”5

Bentuk kekecewaan umat islam atas keadaan itu telah memicu suatu konfontasi

gerakan radikal dari kalangan islam yaitu Darul Islam Indonesia atau yang biasa disebut

DII/TII , yaitu sebuah gerakan radikal islam yang dipimpin oleh Imam SM Kartosuwiryo

dan merupakan salah satu gerakan resistesi kelompok islam dalam pergulatan pemberontakan

Muhammad Yamin (nasionalis). 5Sukamto Dinamika Politik Islam Di Indonesia : Dari Masa Orde Baru Sampai Masa Reformasi . (2008 , Jurnal Enlightment.Bandung)

14

gerakan islam pada masa pembentukan negara Indonesia yang bertujuan untuk membentuk

negara islam Indonesia.

Pergolakan gerakan islam politik tidak hanya mengilhami gagasan kalangan islam

nasional saja , tetapi juga membawa akibat dari meluasnya gerakan islam politik di wilayah –

wilayah bagian Indonesia , Misalnya, di Jawa Barat Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus

1949 memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Kahar Muzakar mengadakan

pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tahun 1952 dan Tengku Daud Beure’eh

memproklamasikan Negara Islam di Aceh sebagai bagaian dari Negara Islam Indonesia yang

diproklamasikan oleh Kartosuwirjo. Namun pemberontakan-pemberontakan ini justru

melemahkan perjuangan politik Islam dan membuat faktor kesejarahan gerakan politik islam

di Indonesia selalu diidentikan dengan wacana mengenai soal pemberontakan terhadap

ideologi pancasila , dimana hal ini sangat kental pada masa orde baru yang sangat mengekang

gerakan politik islam di Indonesia dengan dalih stabilitas dan kebhinekaan negara Indonesia.

Pada masa Pemilu 1955 jika dilihat dari perjuangan dasar negara maka dari semua

partai yang mengikuti Pemilu bisa dibagi dalam tiga kubu yaitu: kubu Islam, Nasionalis, dan

Sosial-ekonomi. Pada masa ini lagi-lagi sebagian kubu Islam yang menginginkan Indonesia

berdasarkan Syariat Islam mengalami kekecewaan. Hal ini disebabkan dalam Pemilu 1955

tidak ada satupun di antara aliran-aliran pokok dalam masyarakat Indonesia yang tampil

sebagai pemenang. Sehingga dalam konstituante tidak ada mayoritas tunggal (Sukamto ;

2008).

Partai-partai Islam atau blok Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara

yaitu Masjumi, NU, PSII, Perti, AKUI, PPTI, Gerakan Pilihan Sunda, L.M.Idrus Effendi

meraih 230 kursi. Mereka harus berhadapan dengan Blok nasionalis yang memperjuangkan

Pancasila sebagai dasar negara yaitu PNI, PKI, Parkindo, Partai Katolik, PSI, IPKI, PRN, dll.,

15

meraih 274 kursi, dan blok sosial-ekonomi memperoleh kursi 10.Dengan perolehan kursi

sebanyak 230 maka harapan blok Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara

menjadi semakin tidak realis. Hal ini terbukti ketika Konstituante yang sudah terbentuk

memulai sidangnya pada tanggal 10 November 1956 di Bandung tidak bisa mencapai kata

sepakat tentang masalah rumusan dasar negara yaitu, Negara Pancasila atau Negara Islam

(Maarif 1984:75; Boland 1985:85; Anshari 1997:65-107). Melihat kebuntuan ini, melalui

dekrit tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno menyatakan kembali ke UUD 1945 dan setelah

ini Indonesia memasuki masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin (Sukamto ;2008)

Provinsi Aceh adalah merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak istimewa

untuk menyelenggarakan syariat islam – proses ini bukan saja hadir secara tiba – tiba dalam

pemikiran masyarakat Aceh .Adapun salah satu faktor yang sangat kuat adalah faktor

kesejarahan (Historical bloc) yang membentuk masyarakat aceh .Jika dilihat dari proses

panjang secara di Aceh , sejarah sangat menempatkan posisi islam sebagai suatu sejarah

yang sangat diidentikan dengan aceh – berdirinya kerajaan islam pertama di Aceh dan

berkembangnya islam pada awal masuknya islam di Aceh telah membentuk pola sistem

sosial dan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kehidupan masyarakat

islam.Hal ini juga dijelaskan kajian post marxis oleh Ahmad Taufan Damanik dalam

karyanya Hasan Tiro : Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-Nasionalisme

mengenai konsep Imagined Community yang terjadi di aceh . Ahmad Taufan menjelaskan :

“ Secara kronologis, perludijelaskan bagaimana prosespembentukan imagined

communityIndonesia dan sikap orang Aceh padaawal pembentukannya, bagaimanakemudian

mereka melakukanpemberontakan hingga padaakhirnya muncul a new imaginary,yakni Aceh

Merdeka”6 (Ahmad Taufan Damanik ;2010)

6Damanik , Ahmad Taufan Hasan Tiro : Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-Nasionalisme. (2010.Friedrich Ebert Stiftung dan Aceh Future Institute.Jakarta) Hal 28.

16

Dalam sejarah panjang pembentukan masyarakat islam di Provinsi Aceh – puncaknya

terjadi pada serangkaian gerakan islam yang merupakan hubungan dari gerakan slam nasional

pada saat itu ketika Dukungan yang luar biasa dari rakyat Aceh terhadap berdirinya satu

negara baru, yakni “a new imagined community of Indonesia”, yang diproklamasikan pada17

Agustus 1945, kemudian berubah amat cepat menjadi perlawanan. TengkuMohammad Daud

Beureueh, seorang ulama besar di Aceh, 20 September 1953,memproklamasikan daerah Aceh

dan sekitarnya menjadi bagian dari Negara IslamIndonesia di bawah organisasi Darul

Islam/Tentara Islam Indonesia pimpinanImam SM Kartosuwiryo yang berbasis di Jawa Barat

dan melakukan pemberontakanbersenjata terhadap Republik Indonesia. Sebagai pemimpin

PUSA7 yang semulamenandatangani Maklumat Ulama Seluruh Aceh yang menyerukan

kepada seluruhrakyat Aceh untuk berperang jihad membela negara baru ini, sungguh

menarikmemahami perubahan sikapnya, karena ulama tersohor ini pada awalnya justru

ikutandil mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.

Perlawanan demi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh menjadi berubah

ketika pemerintahan Soeharto berkuasa , terpengaruh oleh gerakan – gerakan yang ada

sebelumnya – salah satu hal yang dituntut oleh masyarakat Aceh persoalan hak untuk Aceh

yang dinilai masyarakat Aceh sangat tidak adil , terutama dalam hal pembangunan

ekonomiyang tidak berimbang atau tidak adil antara Aceh dan Jawa – wacana dominan

mengenai ketidakadilan inilah yang memicu berbagai gerakan yang menurut negara adalah

gerakan separatis .Yang paling bersejarah adalah gerakan masyarakat sipil aceh yang

tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) .Kali ini gerakan ini dipimpin oleh Tengku

Mohammad Hasan di Tiro, seorang pendukung DI/TII yang hidup di pengasingan di Amerika

Serikat, perlawananterhadap negara Republik Indonesia kembali digelorakan. Pada 4

7PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh adalah organisasi ulama yang paling berpengaruh pada masa itu. Sebagai Ketua PUSA, Tengku Mohammad Daud Beureueh, bersama Tengku Hadji Hasan Kroeng Kale, Tengku Hadji Dja’far Sidik Lambadjat, Tengku Hadji Ahmad Hasballah Indrapuri , diketahui oleh Residen Aceh, Teuku Nya’ Arief dan disetujui Ketua Komite Nasional, Tuanku Mahmud, mengeluarkan Maklumat Ulama Seluruh Aceh pada tanggal 15 Oktober 1945.

17

Desember 1976Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dengan organisasi Acheh-

Sumatera National Liberation Front (ASNLF) atau Acheh Freedom Movement,Gerakan

Acheh Merdeka. Hasan Tiro menyebut proklamasi itu sebagai Re-Declarationof

Independence of Acheh, karena menurutnya eksistensi politik Aceh sudah ada ratusan tahun

sebelum Republik Indonesia berdiri, jadi pernyataan kemerdekaan inisesungguhnya bukan

merupakan pendirian sebuah negara baru, tapi lebih sebagaipernyataan kembali keberadaan

negara merdeka Acheh.Proklamasi kemerdekaan Aceh ini menandai hubungan yang semakin

memburuk di antara Indonesia dan Aceh. Suharto, Presiden RI berikutnya yang mengambil

alih kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno, kemudian malahmengirimkan puluhan ribu

tentara untuk menumpas pemberontakan GAM sertamenangkapi mau pun membunuh aktifis

politik dan pejuang GAM. Akibatnya,periode ini, terutama antara tahun 1990-1998 adalah

periode dengan catatanpelanggaran hak asasi paling buruk yang pernah terjadi dalam sejarah

konflikIndonesia-Aceh. Dengan begitu, alih-alih mampu mengeliminasi kekuatan

GAM,operasi militer yang dijalankan pemerintahan Suharto malah menghasilkansebaliknya.

GAM yang semula kurang berhasil mendapatkan dukungan rakyat –dengan operasi yang

menimbulkan banyak korban rakyat sipil ini – justru kemudianmendapatkan simpati yang

besar dari rakyat Aceh.Berbagai upaya perdamaian dengan Hendry Dunant Center sebagai

mediatortelah ditempuh, termasuk melibatkan wisemen, tokoh-tokoh penting dari

berbagainegara termasuk Amerika Serikat. Demikian pula upaya pembentukan

JointCommittee untuk mencegah pertempuran yang lebih luas dengan melibatkan

TimPemantau dari ASEAN juga gagal. Paling akhir pertemuan kedua belah pihak diTokyo

tahun 2003 yang melibatkan AS, Jepang, Uni Eropa serta World Bank danAsian

Development Bank, juga menemui jalan buntu. Tahun 2003, pemerintahanMegawati

kemudian memberlakukan Darurat Militer yang kemudian diturunkanstatusnya menjadi

18

darurat sipil beberapa bulan menjelang Pemilu 2004. Perang terusberkecamuk, korban masih

terus berjatuhan, sementara Hendry Dunant Center.

Ribuan Tentara Neugara Acheh (TNA) dan organisasi politik ASNLFyang bermarkas

di Stockholm, Swediamasih eksis. Kemerdekaan Aceh,sebagai a new social imaginary,

semakinmengkristal dan menghegemoniwacana politik di Aceh. Sebaliknya,wacana

hegemonik ini sekaligusmenandai bubarnya wacananasionalisme Indonesia di dalam benak

orang Aceh (Taufan Damanik ; 2010 : 17). Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Kell yang

dikutip oleh Ahmad Taufan Damanik – Kell memberikan analisis atas identitas politik yang

dibentuk Tiro. ‘Ideologi GAM sedikit melompati seruan langsung tentang sentimen etnis dan

kejayaan masa lalu dari Negara Aceh yang mandiri. Tujuan jangka panjang Hasan di Tiro’s untuk

Acheh-Sumatera adalah mendirikan suatu konfederasi negara-negara merdeka dan perlawanan yang

dilakukan ini ditujukan untuk ‘‘menjamin kelanggengan rakyat Acheh- Sumatera sebagai satu

bangsa’, karena ‘bangsa Jawa menghancurkan politik mereka, warisan sosial budaya mereka,

mengambil tanah air mereka, dan menjarah aset-aset ekonomi mereka (Taufan Damanik , 2010 : 31)

Dinamika politik di Aceh berada dalam titik balik pada saat kesepakatan perdamaian

setelah Aceh mengalami bencana alam tsunami yang sangat luar biasa dan membuat

kerusakan yang parah bagi sendi – sendi kehidupan di Aceh. Hal ini diyakini sebagai titik

awal bagi kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka dan

Pemerintahan Indonesia – dimana disepakatinya Memorandum Of Understanding (MOU)

Perdamaian di Helsinki , Swedia. Kesepakatan perdamaian pada 15 Agustus 2015

merupakan awal sejarah perang dan konflik yang berkepanjangan di provinsi yang disebut

Serambi Mekkah ini . Proses perdamaian menjadi tonggak awal bagi perubahan bagi Aceh

yang mengalami degradasi hidup akibat konflik yang terjadi antara rentang waktu 30

tahun.Salah satu kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian Helsinki antara GAM dan

19

Pemerintah Indonesia adalah pemberian otonomi khusus untuk provinsi Aceh – hal ini

dijelaskan dalam salah satu poin dari MoU Helsinki menyebutkan:

“A new Law on the Governing of Aceh will be promulgated and will enter into force

as soon aspossible and not later than 31 March 2006 (Undang-undang barutentang

Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkandan akan mulai berlaku

sesegera mungkin dan selambat-lambatnyatanggal 31 Maret 20068)”

Perjanjian perdamaian merupakan awal dari pemberian status otonomi khusus Aceh yang

disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia .UU Nomor 11 tahun 2006 atau undang

undang pemerintahan Aceh , merupakan Undang – Undang yang melegitimasi keberadaan

aceh secara hukum menjadi daerah otonomi khusus .Salah satu hal khusus yang diperoleh

Aceh dalam undang – undang tersebut adalah mengenai pelaksanaan dalam pembangunan

islam yang dimanifestasikan lewat syariat islam yang dijelaskan pada Pasal 125 Undang –

Undang 11 tahun 2006 menyebutkan “ Pelaksanaan syariat Islam yang meliputi ibadah,

ahwal alsyakhshiyah (undangundang keluarga), muamalah, jinayah Islam, qadha’ (hukuman

dari pengadilan),tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam”9, pasal 128

tentang pembentukan Mahkamah Syariat Islam , dan juga Pasal 138 tentang pembentukan

Majelis Permusyawaratan Ulama. Maka atas dasar itu kami tertarik membahas mengenai

pembangunan politik dan pembangunan islam di Aceh – selain kaya akan dinamika politik

dan kesejarahan yang membentuk Aceh , penelitian dan pengembangan wacana mengenai

politik islam perlu dan harus dikembangkan dalam diskursus ilmu politik sebagai bagian

objek kajian yang harus menjadi perhatian para ilmuwan dan mahasiswa ilmu politik .

8Salah satu poin dari Memorandum of Understanding Between The Goverment of The Republic Of Indonesia and Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement) terjemahan : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka . Helsinki 15 Agustus 2005 9Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh adalah undang – undang mengenai otonomi khusus yang diterima oleh provinsi Aceh

20

Untuk kami mengambil judul praktek kerja lapangan mengenai “Politik

Pembangunan Islam Di Provinsi Aceh ” yang kami susun lewat laporan dan karya ilmiah

ini.Dengan melihat peran lembaga – lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas teknis

pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh salah satunya dinas syariah dan lembaga lainnya ,

kami juga mengukur partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan islam di Aceh terutama

pelaksanaan syariat islam – yang sangat menarik untuk diihat sebagai salah satu kebijakan

pembangunan yang ada di Indonesia serta merupakan salah satu proses dinamika politik

dalam proses pembangunan di Indonesia yang semakin kehilangan tingkat pastisipasi

masyarakat sipil dalam proses penentuan kebijakan dalam pembangunan.

1.2.Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1.2.1.Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Secara teoritis Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Departemen Ilmu Politik

merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa ilmu

politik yang umum adalah mahasiswa semester 7 .Dimana kegiatan praktek kerja lapangan ini

merupakan salah satu ruang praktik terhadap teori – teori yang sudah diajarkan oleh para

dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera

Utara pada setiap mata kuliah diberikan kepada mahasiswa.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam praktek kerja lapangan ini adalah :

21

Tujuan Umum :

1. Untuk Mengetahui proses dan dinamika Politik dan Pembangunan Islam di

Indonesia.

2. Untuk Mengetahui Proses dan Dinamika Politik dan Pembangunan Islam di

Provinsi Aceh.

Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Syariah Provinsi Aceh dalam proses

pembangunan islam di Aceh.

2. Untuk mengetahui perkembangan politik dan demokrasi terutama dalam koridor

politik lokal , terkhusus di Provinsi Aceh.

1.2.2.Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Adapun manfaat yang diperoleh dari praktek kerja lapangan ini adalah :

Bagi Mahasiswa Ilmu Politik :

1. Memberikan suatu pemahaman terhadap diskursus keilmuan Ilmu Politik terutama

dalam konsentrasi keilmuan Politik Islam dan Pembangunan Islam.

2. Mewujudkan dan aplikasi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian

masyarakat.

3. Mengetahui tugas dan fungsi institusi pemerinatahan dalam proses pembangunan

islam di Aceh terkhusus Dinas Syariah Provinsi Aceh.

22

4. Sebagai ruang untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika keilmuan dan

dinamika Ilmu Politik baik secara akademik maupun praktik dalam dunia kerja

Bagi Provinsi Aceh :

1. Sebagai wadah dan ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan

mahasiswa terkhusus mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara.

2. Dengan dilaksanakannya praktek kerja lapangan ini , mahasiswa Ilmu Politik dituntut

untuk memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran dalam bidang pemerintahan

dan ilmu politik dengan memberikan kritik dan saran terhadap Provinsi Aceh

terkhusus dalam bidang politik dan pembangunan islam.

3. Memberikan ruang dan wadah nyata bagi perkembangan ilmu politik terutama dalam

bidang politik dan pembangunan islam.

4. Menjadi suatu wadah informatif yang bisa dilakukan oleh Provinsi Aceh terutama

proses pembangunan islam di aceh sebagai salah satu pembangunan islam yang ada di

Indonesia.

Bagi Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara :

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara Departemen Ilmu Politik Universitas

Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dalam hal perkembangan akademik dan

pembangunan politik , terkhusus pembangunan islam di Aceh.

2. Membuka interaksi antara dosen , mahasiswa dan instansi pemerintahan dalam

pemecahan masalah pembangunan terutama dalam bidang ilmu politik diwilayah

akademik.

23

3. Membuka saran dan kritikan dari Provinsi Aceh untuk proses kemajuan Departemen

Ilmu Politik Univeritas Sumatera Utara terutama dalam bidang akademik dan kualitas

sumber daya mahasiswa yang menjadi acuan dan parameter keberhasilan

pengembangan keilmuan di Departemen Ilmu politik Universitas Sumatera Utara.

4. Meningkatkan pengembangan pemikiran dan praktis ilmu politik bagi mahasiswa

Ilmu Politik yang berguna untuk perkembangan wawasan dan sumber daya

mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

5. Membentuk citra sumber daya mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas

Sumetara Utara yang dihasilkan dari Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera

Utara.

1.3.Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan mengambil judul praktek kerja lapangan

“Politik dan Pembangunan Islam , Studi Kasus : Peran Dinas Syariah Untuk Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Islam Di Aceh ” adalah Pemerintah

Provinsi Aceh yang difokuskan di Dinas Syariat Provinsi Aceh.

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

24

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Departemen Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara dilakukan pada Tanggal 4 Agustus – 31 Agustus 2014.

1.4.Uraian Teoritis

A. Defenisi Ilmu Politik

Secara etimologis , politik berasal dari kata yunani yang berarti Polis atau negara –

jadi politik secara pengertian bisa juga diartikan sebagai suatu pemahaman akan kehidupan

yang ada dalam negara dan pengaturan akan hidup bersama dengan menetapkan norma –

norma tertentu untuk mewujudkan tujuan tertentu .Untuk memahami lebih jauh apa itu arti

“ilmu politik” sebetulnya sangattergantung pada dari dimensi apa ia melihatnya. Bagi kaum

institusionalis atauinstitutional approach seperti Roger F. Soltau (1961: 4), mengatakan; Ilmu

politik adalah kajaian tentang negara, tujuan-tujuan negara, danlembaga-lembaga yang akan

melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antaranegara dengan warga negaranya serta

dengan negara-negara lain). Sedangkan J.Barents mengemukakan: ( Ilmu politik adalah ilmu

tentang kehidupannegara… yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu

politikmempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya).Berbeda dengan kelompok

pendekatan kekuasaan (power approach),seperti Harold Laswel, W.A. Robson, maupun

Deliar Noer. Laswel mengemukakan: mendefinisikan ilmu politik sebagai disiplin empiris

pengkajiantentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta “tindakan politik

sepertiyang ditampilkan seseorang dalam perspektif-perspktif kekuasaan”. Sedangkan

menurut Robert Dhal (1994: 4) bahwa ilmu politik tentang “ hubunganmanusia yang kokoh,

dan melibatkan secara cukup mencolok , kendali, pengaruh,kekuasaan dan kewenangan10” .

10Budiardjo, Miriam (2000) Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia. (Hal 23 - 24)

25

B. Politik Islam

Dalam Agama Islam, bukan masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan

tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah

satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut Fiqh Siyasah. Fiqh

Siyasah dalam koteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai

ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum

Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah

pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan

pengawasan. Luthfi Asyaukanie dalam karyanya Ideologi Islam dan Utopia juga menjelaskan

bahwa politik islam merupakan aktualisasi pemikiran dalam ranah teologis islam menuju

penyempurnaan model tentang pengaturan hidup secara bersama11 (L.Asyaukanie , 2011 : 17)

C. Perda Syariah / Qanun Syariah

Istilah qanun atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan peraturan daerah berasal

dari bahasa arab yang berarti aturan .Qanun di provinsi Aceh merupakan ciri khusus daerah

otonomi khusus yang diterima oleh Aceh yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 11

Tahun 2011 tentang pemerintahan Aceh . Qanun syariah adalah peraturan – peraturan daerah

yang berisi tentang pelaksanan kehidupan beragama yang disebut dengan qanun syariat islam

dimana diatur mengenai aturan hukum mengenai kehidupan beragama.

D. Pembangunan Islam

Pembangunan islam secara umum diartikan sebagai aktualisasi keislaman dalam

proses pembangunan – istilah pembangunan islam adalah perwujudan rasionalitas agama

yang ditujukan untuk ruang publik untuk kebaikan bersama dalam umat islam . seperti yang

11Assyaukanie Luthfi (2011) Ideologi Islam dan Utopia : Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia .Freedom Institute.Jakarta

26

dijelaskan oleh Hassan Hanafi bahwa pembangunan islam merupakan aktualisasi ideologi

islam dalam aktivitas bernegara . Jadi pembangunan islam adalah proses pembangunan yang

menggunakan nilai – nilai islam yang diwujudkan melalui proses pembangunan.

1.5.Kerangka Teori

A.Civil Society

Civil Society / Burgerliche Gesellschaft (Bourgeois Society) merupakan konsep yang

baru muncul dalam tatanan masyarakat kapitalisme atau masyarakat borjuis12. Konsep

Masyarakat Sipil mengindikasikan keberadaan masyarakat beradab dengan kemapanan

hukum dan institusi di satu sisi, dengan keterpisahan antara aktivitas ekonomi individu dari

ranah politik disisi lain. Konsep ini mensyaratkan adanya kebebasan dalam persaingan dan

hubungan ekonomi individu yang berpotensi bertentangan dengan kebebasan dan hubungan

masyarakat yang lebih luas dalam negara, sehingga pada masa Monarki kerajaan, konsep

Civil Society tidak relevan untuk berkembang pesat karena dunia perpolitikan tidak

merepresentasikan kepentingan kolektif. Politik adalah merupakan hak prerogative pribadi

raja sebagai penguasa Tunggal pemerintahan.Gagasan mengenai civil society setidaknya dari

filsuf – filsuf yang membahas mengenai civil society sebagai gagasan dalam kajian ilmu

politik . Menurut G W F Hegel gagasan Hl tentang masyarakat sipiltidak dapat dipisahkan

begitu saja dengan konsep negara – karena pada dasarnya gagasan tentang negara adalah

hasil dari relasi otonom individu .

Civil Society adalah wilayah kehidupan sosial terorganisir yang terbuka,sukarela,

menghasilkan diri sendiri, mandiri (sekurang-kurangnya setengah mandiri),otonom dari

negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama.Hal ini berbeda dari

12Iman Subono Nur (2003) Civil Society , Hegemoni , dan Patriarki . Jurnal CIVIC Vol 2. (Hal 2)

27

“masyarakat” pada umumnya dalam hal melibatkan warga negarauntuk bertindak secara

kolektif dalam ruang publik guna mengekspresikan kepentingan,hasrat, preferensi, dan ide

mereka untuk bertukar informasi, untuk mencapai tujuantujuankolektif, untuk mengajukan

tuntutan-tuntutan pada negara, untuk meningkatkanstruktur dan fungsi negara, dan untuk

memegang para pejabat negara agar bertanggungjawab. Civil society adalah sebuah fenomena

perantara yang berdiri di antara wilayahpribadi dan negara.

Tumbuhnya civil society memiliki kaitan yang amat signifikan terhadaptumbuhnya

rejim-rejim yang mengusung demokrasi sebagai paham danideologinya. Dalam paham

demokrasi pemerintah menyediakan kesempatan yangsangat luas kepada semua individu

dalam lapangan ekonomi dan seiring denganmeningkatnya kesejahteraan warga negara

membuat masyarakat memiliki posisitawar terhadap kebijakan pemerintah.Oleh karena itu

konsep mengenai civil society menjadi sangat penting dalam proses pembangunan yang

bertujuan untuk kebaikan bersama.Karena pada dasarnya pembangunan yang baik adalah

dimana terjadi hubungan yang dialektis baik secara teori ataupun praktek antara proses

pembangunan dan civil society . Karena partisipasi dan penguatan partisipasi yang kuat

dalam proses pembangunan pasti akan berjalan lurus dengan pembangunan yang baik .

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan parameter untuk merujuk masyarakat dengan

partisipasi masyarakat Sipil yang kuat adalah 13 :

1) Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dalammasyarakat

2) Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socialcapital) yang

kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakantugas-tugas kehidupan dan terjalinya

kepercayaan dan relasi sosial antarkelompok.

13Index Pembangunan Masyarakat Sipil ini diambil dari penyatuan antara konsep trikotomis kontrak sosial dari Hobbes , Locke , dan Rosseau .. Lihat juga seminar pada Freedom Institute tentang “ Mengukur Demokrasi ” (Lihat You Tube : Freedominst)

28

3) Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengankata lain

terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

4) Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan

lembagalembagaswadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isukepentingan

bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.

5) Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnyasikap saling

menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.

6) Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembagalembagaekonomi,

hukum, dan sosial berjalan secara produktif danberkeadilan sosial.

7) Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringankemasyarakatan yang

memungkinkan terjalinnya hubungan dankomunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan

terpercaya.

29

30

1.6.Metode Praktek Kerja Lapangan

Untuk membuat praktek kerja lapangan lebih sistematis , maka digunakan metode

pengumpulan data dalam praktek kerja lapanga sebagai berikut :

A. Tahapan Persiapan Praktek Kerja Lapangan

Pada tahapan persiapan ini , kami melakukan persiapan kegiatan praktek kerja

lapangan dengan dimulai dari penentuan judul , penentuan tempat praktek kerja

lapangan , pengajuan judul praktek kerja lapangan , pengesahan judul praktek

kerja lapangan ,dan konsultasi dengan dosen pembimbing praktek kerja lapangan .

B. Studi Literatur

Studi literatur merupakan salah satu aspek kegiatan yang paling penting dalam

praktek kerja lapangan ini – dimana studi litertur merupakan tinjauan atas literatur

mengenai pembahasan ilmu politik , undang – undang terkait , ilmu interdisipliner

, Jurnal Ilmiah , Artikel , dan literatur yang dianggap penting dalam proses

praktek kerja lapangan ini.

C. Observasi Lapangan

Observasi adalah proses peninjauan dan pengamatan langsung terhadap instansi

yang menjadi tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan – sesuai dengan tema

praktek kerja lapangan dan pencarian data yang ingin dicapai.

31

D. Pengumpulan Data

Dalam hal ini , pengumpulan data adalah salah satu kegiatan dan proses dalam

praktek kerja lapangan untuk mengumpulkan dan menginventaris semua data

yang diperlukan sesuai dengan judul dan tema praktek kerja lapangan yang

dilakukan , baik data primer maupun data sekunder dari instansi terkait atau pihak

yang terkait yang secara selektif bisa memberikan penjelasan.

E. Evaluasi dan Analisis Data

Setelah mendapatkan perolehan data yang diperlukan , kamis sebagai penulis

mengevaluasi dan menganalisis data yang akan presentasikan dalam bentuk

laporan praktek kerja lapangan dengan sistematis , ilmiah dan jelas.

1.7.Metode Pengumpulan Data Praktek Kerja Lapangan

Dalam pengumpulan daya yang dikumpulkan guna keperluan praktek kerja lapanga ,

kami menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dalam praktek

kerja lapangan sebagai berikut :

A. Studi Pustaka

Pengumpulan data mengenai ruang lingkup prakterk kerja lapangan seperti perda

syariah , kumpulan qanun – qanun , peran dan fungsi Dinas Syariah Provinsi Aceh

dan data lainnya.

B. Daftar Wawancara (Interview Guide)

Pengumpulan data wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan

wawancara mendalam (Deep Interview) yang dilakukan untuk memperoleh

32

infomasi yang kualitatif dan dilakukan dengan penentuan narasumber yang

selektif yag bisa memberikan informasi yang objektif.

C. Data Observasi

Data observasi adalah metode pengumpulan yang diperoleh dari pengamatan

langsung yang dilakukan dan disistematiskan lewat catatan – catatan terhadap

masalah dan objek yang dibahas.

D. Daftar Dokumentasi

Daftar dokumentasi adalah pengumpulan data yang merupakan pengumpulan data

– data yang otentik terkait dengan objek dan kajian yang akan dibahas.

1.8.Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan

Untuk lebih berkonsentrasi pada suatu masalah yang akan dilihat – maka diperlukan

untuk memberikan ruang lingkup yang akan dibahas dalam praktek kerja lapangan agar

menghasilkan pembasahan yang sistematis , untuk itu kami membatasi hanya pada ruang

lingkup , sebagai berikut :

1. Peran Dinas Syariah dalam pembangunan islam di Aceh

2. Melihat tugas dan fungsi dalam pembangunan islam di Aceh

3. Melihat aplikasi perda syariah dalam pembangunan islam di Aceh

4. Mengukur peran dinas syariah dalam meningkatkan partisipasi mayakarakat sispil

dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh.

BAB II

33

PROFIL PROVINSI ACEH DAN DINAS SYARIAT PROVINSI ACEH

2.1.Profil Provinsi Aceh.

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2o00’00”- 6o04’30” Lintang

Utara dan 94o58’34”-98o15’03” Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas

wilayah 56.758,85 km2 atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), wilayah

lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km2. Secara

administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18

kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa. Provinsi

Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan

Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya :

sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan

berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan

dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi

Sumatera Utara.

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2009 adalah 4.363.477 jiwa, dengan total jumlah

kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala keluarga/rumah tangga. Laju

pertumbuhan penduduk Aceh selama 5 tahun (2006-2009) terakhir sebesar 1,66 persen. Kota

Sabang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota

lain di Aceh yakni sebesar 0,10 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh

34

Jaya yakni sebesar 7,90 persen. Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata.

Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara

(532.535 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (29.184 jiwa)14

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2006 – 2009

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Aceh 2005 – 2005

14Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2025 . Diunduh dari www.Provaceh.go.id

35

Tabel 2 . Jumlah Penduduk Provinsi Aceh 2006 - 20013

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

36

Politik dan Pemerintahan

Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang

mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Kabupaten/Kota dan Pejabat Pemerintahan di Provinsi Aceh

No.

Kabupaten/Kota Ibukota Bupati/WalikotaLuas (km2)

Puenduduk

(2010)Kecamatan Desa/Kelurahan

1Kabupaten Aceh Barat

Meulaboh

T. Alaidinsyah2.927,9

5172.896 12 321

2Kabupaten Aceh Barat Daya

Blangpidie

Jufri Hasanuddin1.490,6

0125.991 9 132

3Kabupaten Aceh Besar

Kota Jantho

Mukhlis Basyah2.969,0

0350.225 23 592

4Kabupaten Aceh Jaya

CalangAzhar Abdurrahman

3.812,99

76.892 6 172

5Kabupaten Aceh Selatan

Tapak Tuan

Sama Indra3.841,6

0202.003 18 369

6Kabupaten Aceh Singkil

SingkilMakmur Syahputra Bancin

2.185,00

102.213 10 127

7Kabupaten Aceh Tamiang

Karang Baru

Abdul Latief1.956,7

2250.992 12 128

8 Kabupaten Aceh Takeng Nasaruddin 4.318,3 175.329 14 268

37

Tengah on 9

9Kabupaten Aceh Tenggara

Kutacane

Hasanuddin Beruh

4.231,43

178.852 11 164

10Kabupaten Aceh Timur

Idi Rayeuk

Hasballah M. Thaib

6.286,01

359.280 21 580

11Kabupaten Aceh Utara

Lhoksukon

Muhammad Thaib

3.236,86

529.746 27 1.160

12Kabupaten Bener Meriah

Simpang Tiga Redelong

Tagore Abubakar1.454,0

9121.870 7 232

13Kabupaten Bireuen

Bireuen Ruslan M. Daud1.901,2

0389.024 17 514

14Kabupaten Gayo Lues

Blang Kejeren

Ibnu Hasyim5.719,5

879.592 11 97

15Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

T. Zulkarnaini3.363,7

2138.670 5 213

16 Kabupaten Pidie Sigli Sarjani Abdullah3.086,9

5378.278 22 946

17Kabupaten Pidie Jaya

Meureudu

Gade Salam1.073,6

0132.858 8 215

18Kabupaten Simeulue

Sinabang

Riswan NS2.051,4

880.279 8 135

38

19 Kota Banda Aceh - Mawardy Nurdin 61,36 224.209 9 80

20 Kota Langsa - Usman Abdullah 262,41 148.904 5 52

21Kota Lhokseumawe

- Suaidi Yahya 181,06 170.504 4 67

22 Kota Sabang - Zulkifli H Adam 153,00 30.647 2 18

23Kota Subulussalam

-Merah Sakti Kombih

1.391,00

67.316 5 74

Jumlah57.956,

004.486.570 264 6.656

Sumber : Acehprov.go.id (Data diolah)

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir (2005-2009), nilai Product Domestic Regional Bruto

(PDRB) Aceh yang dihitung atas harga konstan mengalami perkembangan yang kurang

menggembirakan. Pasca tsunami, ekonomi Aceh sempat terpuruk sampai ke tingkat yang

sangat memprihatinkan. PDRB Aceh pada tahun 2005 hanya mencapai Rp 36,29 triliun atau

turun 10,12 persen dari tahun sebelumnya. Lima dari sembilan sektor ekonomi yang

membentuk struktur PDRB mengalami kontraksi yang besar yaitu pertanian turun 3,89

persen, pertambangan dan penggalian turun tajam sampai 22,62 persen, demikian juga

industri pengolahan jatuh 22,30 persen, konstruksi turun 16,14 persen, serta sektor jasa turun

9,53 persen. Perkembangan nilai PDRB Aceh dalam lima tahun terakhir secara berturut-turut

39

adalah sebesar 36.29 triliun rupiah (2005), 36.85 triliun rupiah (2006), 35.98 triliun rupiah

(2007), 34.09 triliun rupiah (2008) dan 32.18 triliun rupiah (2009)15.

Berdasarkan persentase pertumbuhan PDRB, secara berturut-turut pertumbuhan

ekonomi Aceh (dengan Migas) adalah -10,12 persen (2005), 1,56 persen (2006), -2,36 persen

(2007), -5,27 persen (2008) dan -5,58 persen (2009). Sedangkan nasional secara berturut-

turut adalah 6,60 persen (2005); 6,10 persen (2006); 6,90 persen (2007); 6,50 persen (2008);

dan 4,20 persen (2009). Semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh selama kurun

waktu tersebut terutama akibat semakin menurunnya kontribusi sub sektor migas.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk dihitung berdasarkan PDRB dibagi dengan jumlah

total penduduk. PDRB perkapita 2005-2008 dengan Migas atas dasar harga konstan

menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2005 PDRB perkapita 9.000.897,66 rupiah per

jiwa, 8.872.811,43 rupiah per jiwa (2006), 8.519.060,77 rupiah per jiwa (2007) dan

7.938.091,46 rupiah per jiwa (2008) sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan tanpa

migas (non-migas) pada tahun 2005 sebesar 5.588.811,26 rupiah per jiwa, 5.842.632,36

rupiah per jiwa (2006), 6.160.802,29 rupiah per jiwa (2007) dan 6.173.990,40 rupiah per jiwa

(2008). Terjadinya penurunan PDRB dengan migas disebabkan menurunnya pendapatan dari

migas Aceh sebagai akibat menurunnya cadangan deposit migas. Pendapatan perkapita non-

migas cenderung meningkat disebabkan oleh besarnya kontribusi sektor-sektor non-migas

terutama sektor pertanian, pada tahun 2005 sebesar 21,37 persen, 21,36 persen (2006), 22,67

persen (2007) dan 24,13 persen (2008)16.

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

15Ibid Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2025 16Ibid

40

1. Angka Melek Huruf

Menurut BPS (2009) angka melek huruf di provinsi Aceh (2005-2009) mengalami

peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 93,98 persen dan meningkat menjadi 96,39 persen

pada tahun 2009. Jika dibandingkan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan terlihat

bahwa masih ada ketimpangan pendidikan yaitu sebesar 98,93 persen di daerah perkotaan

dan 95,33 persen di daerah perdesaan pada tahun 200917.

Tabel 4. Jumlah Melek Huruf Provinsi Aceh

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2010

2. Angka Partisipasi Murni dan Kasar

Pembangunan pendidikan Aceh telah menghasilkan beberapa kemajuan terutama dalam

hal pemerataan akses terhadap pendidikan dasar, hal ini terlihat dari beberapa indikator-

indikator, seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM

17Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tingkat Buta Huruf dan Melek Huruf Provinsi Aceh Tahun 2010. Diunduh dari Bpsprovinsi aceh.go.id

41

dan APK secara umum mengalami peningkatan untuk periode 2007 sampai 2009. Angka

Partisipasi Murni (APM) Aceh untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2007 sebesar 94,66

persen meningkat menjadi 95,50 persen pada tahun 2009. Untuk tingkat

SMP/MTs/SMPLB/Paket B, pada tahun 2007 sebesar 86,62 persen meningkat menjadi 92,59

persen pada tahun 2009.

Demikian juga untuk tingkat SMA/MA/SMK/SMALB/Paket mengalami peningkatan,

pada tahun 2007 sebesar 65,92 persen menjadi 70,26 pada tahun 2009 (Tabel 6). Selain itu,

diperkirakan terdapat 2,85 persen siswa kelompok usia sekolah dasar yang belajar pada

pendidikan non formal dan Dayah tradisional.

Tabel 5. Angka Partisipasi Murni dan Kasar

Sumber : Badan Pusat Statistik 2010

3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2005-2009 terus menunjukkan

penurunan, dimana secara berurutan adalah sebesar 28,69 persen (2005), 28,28 persen (2006),

26,65 persen (2007), 23,53 persen (2008) dan 21,80 persen (2009). Namun demikian tingkat

42

kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata nasional dimana (dalam rentang waktu

yang sama) pada tahun 2005 sebesar 16,00 persen meningkat menjadi 17,80 persen pada

tahun 2006 dan seterusnya mengalami penurunan berturut-turut menjadi 16,60 persen (2007);

15,40 persen (2008); dan 14,20 persen (2009). Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan di Aceh

berada pada urutan ketujuh tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan keputusan Kementerian PDT nomor 001/KEP/M-PDT/02/2005 tentang

penetapan Kabupaten tertinggal sebagai lokasi program P2DTK. Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal, Aceh memiliki 17 dari 23 kabupaten/ kota yang masih tertinggal ,

perbatasan. Daerah tertinggal tersebut merupakan wilayah konsentrasi penduduk miskin di

Aceh. Selanjutnya tingkat kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota secara rinci

ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 6. Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh

2.2.Profil Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Pembentukan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah untuk

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah di bidang

Pelaksanaan Syariat Islam sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44

43

tahun 1999.18Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan

Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur19 dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Syariat Islam adalah melaksanakan tugas

umum dan khusus20 Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang

Pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan Qanun nomor 5 Tahun 2007 Untuk melaksanakan

tugas tersebut di atas, Dinas Syariat Islam menjalankan lima fungsi yaitu :

1. Perencanaan dan penyiapan qanun yan berhubungan dengan Syariat Islam;

2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan

pelaksanaan syariat Islam;

3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan

peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan syiar Islam;

4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam;

5. Bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

Visi dan Misi21

a. Visi Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Bersyariat,

Bermartabat, Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri

denganMengamalkanNilai

b. Misi :

1) Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan

akhlak.

2) Memfasilitasi dan Menunjang Ketersediaan Sarana/Prasarana Keagamaan,

Dakwah dan Syiar Islam.

18Armia Ibrahim, Peraturan Perundang-Undangan Tentangpelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.19Perda No. 33 Tahun 2001, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Di Nad, Pasal 2 Ayat 1 20Pasal 3 Perda No. 33 Tahun 200121Bidang Litbang dan Program Provinsi Aceh.

44

3) Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan dienul Islam

4) Membina Kerukunan dan Membangun Toleransi Hidup Umat Beragama.

5) Menyelenggarakan pembinaan tilawatil Qur'an serta meningkatkan penghayatan

dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

6) Menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Berhubungan

dengan Pelaksanaan Syariat Islam.

Program Prioritas Kegiatan APBA Tahun 2014

a. Program PembinaandanKoordinasiOperasionalDa’i Wilayah Perbatasandan Daerah Terpencilb. Program Kegiatan Beut Ba’da Magribc. Program PembinaanGampongPercontohanBersyariat Islam d. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradian Syariat Islam

StrukturOrganisasiDinas

I. SusunanOrganisasiDinasSyariat Islam Aceh, terdiridari : a. KepalaDinasb. Sekretariatc. Bidang Program danPelaporand. BidangDakwahdanPeribadatane. BidangPengembanganSumberDayaSyariat Islamf. BidangBinaHukumSyariat Islamg. Unit PelaksanaTeknisDinas (UPTD)h. KelompokJabatanFungsional

II. Sekretariat,terdiridari :a. Sub BagianUmumb. Sub BagianKepegawaiandan Tata Laksanac. Sub BagianKeuangan

III. Bidang Program danPelaporan, terdiridari :a. SeksiPenyusunan Programb. Seksi Data danInformasic. SeksiPemantauanEvaluasidanPelaporan

IV. BidangDakwahdanPeridatan, terdiridari :a. SeksiDakwahdanSyiar

45

b. SeksiPenataanSaranaPeribadatanc. SeksiPemberdayaanPranataKeagamaan

V. BidangPengembanganSumberDayaSyariat Islam, terdiridari :a. SeksiPembinaanSumberDayaTenagaKeagamaanb. SeksiPembinaanSumberDayaKelembagaanc. SeksiPengembanganMateriWawasanSyariat Islam

VI. BidangBinaHukum Islam, terdiridari :a. SeksiPerundang-undanganb. SeksiBimbingandanPeyuluhanHukumSyariat Islamc. SeksiKerjasamaAntarLembagaPenegakanHukum

A. Struktur Unit PelaksanaTeknisDinas (UPTD), terdiridari :I. UPTD PengembangandanPemahaman Al Quran , terdiridari :

a. Sub Bagian Tata Usahab. SeksiPenyelenggaraanPengembanganKelembagaanAl Quranc. SeksiBimbingandanPelatihan

II. UPTD Penyuluhan agama Islam danTenagaDa’i, terdiridari :a. Sub Bagian Tata Usahab. SeksiPenyuluhan Agama Islamc. SeksiPemberdayaanTenagaDa’i

BAB III

PERAN DINAS SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH UNTUK MENINGKATKAN

PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI

ACEH.

3.1. Biografi Singkat Syariat Islam di Provinsi Aceh

Pelaksanaan syariat islam di Aceh merupakan adalah hasil dialektis yang

berkesinambungan yang terjadi dinamika perjalanan kehidupan di Aceh – bagaimana

kemenjadian Aceh yang bercorak islam adalah sebuah polarisasi alami yang sudah eksis dari

46

zaman munculnya islam di tanah serambi mekkah ini . Jadi , menjadi suatu hal yang mungkin

tidak mengherankan lagi jika saat ini semangat untuk melaksanaan syariat islam dalam ruang

publik menjadi salah pembangunan yang prioritas di Provinsi Aceh .

Secara umum hak untuk melaksanakan syariat islam di Indonesia dilindungi secara

yuridis dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Setiap ummat beragama bebas

untuk mengabut agamanya dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing – masing ” –

dan dasar yuridis lainnya yang mejelaskan mengenai kebebasan dalam beragama adalah UU

No. 44 tahun 1999 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Penyelenggaraan kehidupan beragama di

daerah diwujudkan melalui pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya dalam masyarakat

” , Ini bukan hanya berlaku di Aceh saja tetapi berlaku secara nasional , tetapi dalam undang

– undang ini memberikan keistimewaan di Aceh dalam 4 hal yaitu penyelenggaraan

kehidupan beragama , kehidupan adat , pendidikan dan peran ulama dalam kebijakan dan

perumusan kebijakan daerah .

Dalam konteks pelaksanaan syariat islam di Aceh , secara teknik dan operasional yuridis

mempunyai dasar melalui peraturan daerah atau qanun22. Perda yang menjadi dasar adalah ,

perda nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan dan tata kerja MPU (Majelis

Permusyawaratan Ulama ) Provinsi NAD , Perda No 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan

syariat islam , Perda No 33 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas

syariat islam Provinsi NAD , Perda no 3 Tahun 2000 memberikan legalitas secara yuridis dan

mengakui peran ulama ataupun intelektual dalam perumusan kebijakan daerah .

Selanjutnya Perda No 5 tahun 2000 juga mengatur tentang pelaksanaan syariat islam

yang akan mengatur pelaksanaan syariat dalam formalisasi aturan hukum yang mengikat .

Berdasarakn perda ini ada beberapa aspek syariat yang harus dilaksanakan , aspek – aspek

tersebut adalah aqidah , ibadah , mu’amalah , akhlak , pendidikan , dakwah islamiyah ,

pendirian baitul mal , pembelaan islam , qadha’ , jinayah , mawaris , khamar , munakahat ,

dan syiar islam . cakupan syariat islam yang harus dilaksanakan melalui tubuh negara

menurut qanun ini sangatlah luas . Bahkan termasuk juga aspek – aspek syariah yang tidak

perlu adanya ataupun internvensi negara didalamnya yaitu ibadah . Untu melaksanakan

syariah tersebut , dibuadlah beberapa qanun .Adapun qanun – qanun yang dimaksud adalah

Qanun No 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat islam , Qanun No 11 Tahun 2002 tentang

pelaksanan syariat islam dalam bidang aqidah , pendidikan , ibadah , dan syiar islam , Qanun

22Qanun merupakan istilah yang digunakan secara sah oleh provinsi Aceh untuk menggantikan istilah peraturan daerah , dasar ini karena keistimewaan yang diberikan oleh Aceh

47

nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya , Qanun No 13 Thun 2003

tantang maisir , Qanun No 14 Tahun 2003 tentang khalwat dan qanun No 7 Tahun 2004

tentang pelakasanan zakat . Sementara qanun yang masih dalam proses perumusan dan

pembahasan adalah qanun acara jinayat sebagai pelengkap undang KHUP nasional , qanun

acara jinayat yang masih dalam proses pembahasan adalah qanun jinayat mengenai korupsi

dan pencurian .

Dan pelaksanaan syariat islam aceh secara teknis diberikan otoritas kepada dinas

syariat islam yang berwenang untuk melaksanakan syariat islam di provinsi Aceh dengan

didukung oleh lembaga – lembaga lainnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksaan dinas

yang dikeluarkan oleh peraturan gubernur .

3.2.Peran Dinas Syariat Islam Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sipil dalam

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dinas syariat islam provinsi aceh merupakan dinas yang memikili otoritas untuk

melaksanakan secara teknis syariat islam di Provinsi Aceh yang mempunya jaringan

kedinasan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada peraturan

gubernur Nangroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan

tata kerja unit pelaksana teknis dinas pada dinas syariat islam provinsi nangroe aceh

darussalam. Jadi secara otoritas penerapan secara teknis proses pelaksanaan syariat islam

dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh . Untuk melaksanakan syariat islam di

48

Provinsi Aceh , dinas syariat islam Provinsi Aceh mempunyai program secara umum yaitu

pemberlakuan dan penerapan perbankan syariah dalam perekenomian , pelaksanaan syariat

islam dibidang aqidah , ibadah , muamalah , akhlak , pendidikan dan dakwah islamiyah ,

pembentukan baitul mal , juga syiar islam.

Selanjutnya program bidang jinayat dilaksanakan melalui pelakasanaan qanun yang

berkaitan dengan minuman khamar , kahlwat , dan perjudian (maisir).Sementara bidang

ekonomi diselenggarakan lewat peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan

zakat23.

Dalam proses penerapan syariat islam di provinsi aceh sangat banyak pro dan kontra

yang terjadi saat ini , dan salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan dikalangan

banyak adalah persoalan diskriminasi , pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum syariat islam atau disebut juga dengan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat Islam)24,

seperti yang terjadi dengan salah seorang wanita yang diperkosa oleh anggota wilayatul

hisbah , dan juga pelaksanaan dan penindakan kepada pelanggar syariat islam yang

cenderung masih tebang pilih dalam pelaksanaannya yang tentu ini menjadi pukulan dan

mencoreng hitam pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh . Dan hal ini membuat suatu

stigma pada pelaksanaan syariat islam yang mengarah pada formalisasi syariat islam yang

sangat normatif dan jauh dari rasionalitas penerapan yang objektif , sehingga masyarakat

aceh ketika memahami syariat islam sering diidentikkan hanya dengan sebuah hukuman

rajam , cambuk dan segala macamnya yang bersifat koersif25.

Dinas syariat islam sebagai yang bertanggungjawab secara teknis pelaksanaan syariat

islam di Provinsi Aceh harus memiliki orientasi dan tujuan yang benar – benar melihat

bagaimana pelaksanaan syariat islam di provinsi Aceh , untuk itu peran dinas syariat islam

Provinsi Aceh dalam proses formalisasi pelaksanaan syariat islam haruslah menjadi lembaga

yang tidak hanya secara teknis saja tetapi jauh dari itu adalah proses bagaimana partisipasi

masyarakat sipil harus ditingkatkan dalam pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh secara

Kaffah . Salah satu program dinas syariat untuk melaksanakan dan meningkatkan partisipasi

masyarakat sipil (Lihat Tabel Program Dinas syariat islam) dimana Dinas Syariat Islam

Provinsi Aceh memiliki program yang terkonsentrasi pada program pengembangan Da’i dan

23Wawancara dengan Bapak Munawar Kepala Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh . (13 Agustus 2014 Pukul 09.30 WIB)24Polisi syariat islam adalah aparatur penegak hukum yang mempunyai tugas untuk menertibkan atau menindak secara hukum bagi masyarakat yang melanggar syariat islam di aceh.25Wawancara dengan aryos Nivada (Peneliti di Aceh Institute dan Jaringan Survey Inisiatif).

49

kapasitas Da’i yang bertugas untuk menyiarkan agama islam dan syariat islam di Aceh dan

diseluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh terutama di perbatasan26 yang dimana bertujuan

untuk membentuk dan mengabarkan informasi syariat islam yang mudah dimengerti oleh

masyarakat melalui syiar dan dakwah islam , program dinas syariat islam Provinsi Aceh yang

lain adalah pemberdayaan dan pelatihan tilawatil qur’an yang bertujuan untuk membumikan

spirit dan semangat dalam mempelajari Al-Qur’an , dan secara umum program dinas syariat

Islam Provinsi Aceh sudah mencerminkan tujuan dan orientasi dari program dari dinas syariat

islam untuk mewujudkan pelaksanaan syariat islam yang menyentuh dan memperbesar

partispasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh . Tetapi hal yang

mendasar dan menjadi probelematika dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah

partisipasi masyarakat sipil yang lebih luas tidak hanya pada sebatas program dan

pemberdayaan saja . Partisipasi yang luas menurut kami adalah memberikan ruang partisipasi

yang luas oleh semua golongan masyarakat sipil untuk ikut dalam ruang dari proses sampai

aplikasi pelaksanaan syariat islam agar terwujudnya suatu pembangunan islam di Aceh yang

demokratis dan jauh dari prasangka diskriminasi . Saat ini jika dilihat dari peran dinas syariat

untuk meningkatkan ruang – ruang partisipasi masyarakat sipil yang luas belum

dikategorikan dalam penilaian yang berhasil , hal ini dibuktikan dari banyaknya polarisasi

dan sikap dari pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh yang

cenderung memiliki wawasan heterogen dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi

dalam pelakasanaan syariat islam di Provinsi Aceh , masih banyak para pejabat publik di

instansi pemerintahan yang memiliki otoritas untuk mengawasi dan juga pelaksanaan secara

teknis syariat islam masih mengabaikan argumen pro dan kontra dalam pelaksanaan syariat

islam di Aceh .Sebagai contoh tindakan para pejabat publik yang sangat abai dalam

menerima keberagaman pandangan dalam pelaksanaan syariat islam adalah persoalan

pandangan mengenai pendekatan mazhab dalam prose perumusan dalam qanun – qanun yang

terkait dengan syariat islam , seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Bina Hukum

Dinas Syariat Provinsi Aceh , Bapak Munawar menjelaskan mazhab yang diterima dalam

pelaksanaan syariat islam terutama dalam perumusan qanun syariat islam adalah pendekatan

dari mazhab syafi’i saja , dan dinas syariat islam yang berperan sebagai pembuat naskah

akademik dalam pembuatan qanun syariat islam cenderung tidak menerima perdebatan antar

mazhab dan dialektika yang akan terjadi .

26Wawancara dengan Bpak Munawar

50

Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan syariat islam di aceh yang

dilakukan Dinas Syariat Islam haruslah menghargai semua golongan dari masyarakat sipil itu

sendiri dari LSM , NGO , dan juga kelompok masyarakat sipil lainnya agar terciptanya

sebuah model partisipasi masyarakat sipil yang berifat temporal tapi secara subtansi

pelaksanaan syariat islam . Tranformasi yang harus dilakukan oleh dinas syariat islam tidak

hanya pada konteks pendekatan yuridis saja melainkan `bertransformasi pada kualitas

pembangunan islam yang bersifat partisipasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat sipil

agar pelaksanaan syariat islam di provinsi Aceh memberikan ruang yang demokratis bagi

terwujudnya kesejahteraan di Aceh .

BAB IV

KRITIK DAN SARAN

4.1. Kritik dan Saran

Tuntutan penegakan aspek formal syariat islam secara kolektif bagi ummat islam di aceh

pada dasarnya secara bersamaan meniscayakan pengamatan yang menyeluruh atas

individualitas subjek setiap anggota masyarakat. Karena agama dan pengamalannya pasti

51

berhubungan dengan subjek (pelaku) agama itu sendiri secara individual. Karena itu pula

konsep eskatologi atau pertanggungjawaban agama merupakan hubungan yang khas antara

Tuhan dan hambanya. Pada tahapan penegakan hukum dalam kerangka syariat islam, hukum

dalam kriterianya yang umum menghendaki agar seluruh subjek tunduk dan patuh terhadap

seluruh norma yang telah ada, dan sekaligus menyediakan sanksi bagi siapapun yang

melanggar atau mengabaikan norma tersebut. Hukum tidak memiliki wewenang untuk

menilai apakah ketaatan sesorang kepada norma hukum tersebut karena memang telah ada

kesesuaian kehendak murni seseorang dengan norma hukum tersebut, atau justru ketaatan itu

semata-mata karena takut kepada sanksi. Hukum juga tidak memiliki kapasitas apapun untuk

menilai bahwa orang yang telah mentaati hukum disebut baik secara moral sedangkan yang

tidak taat berarti tidak bermoral, karena jika demikian berarti sumber legitimasi hukum

adalah moral, bukan hukum itu sendiri. Terminologi yang dikenal hukum hanyalah pelanggar

atau bukan pelanggar hukum. Berdasarkan hal ini, jika hukum selanjutnya menyandingkan

diri dengan terminologi agama, maka ada beberapa persoalan mendasar yang merupakan

jelmaan dari elemenelemen adaptatif yang mestinya memperjelas konsekuensi penyandingan

Hukum dan Agama pada sisi tertentu. Pertama, agama tidak diragukan lagi sebagai pilihan

yang diberikan Tuhan kepada manusia, makna “pilihan” tentu saja mensyaratkan adanya

kebebasan, karena tidak mungkin memilih jika tidak ada kebebasan. Manusia sebagai esensi

yang memiliki dualisme potensi yakni cenderung kepada kebaikan dan sekaligus berpotensi

cenderung pada yang bukan kebaikan, maka pada dasarnya beban pensyariatan agama

bersentuhan langsung dengan dimensi esensi manusia sebagai makhluk yang berada dalam

dua pilihan tersebut, oleh karenanya dalam aspek manapun tidak mungkin bagi kita

menegasikan adanya kebebasan dalam beragama. Agama menuntut adanya sifat iradiyah

(ketulusan dalam berkehendak) atas segala amalan agama, yakni kebebasan pilihan yang

berorientasi pada kepatuhan. Namun Hukum memiliki sisi kelemahan tersendiri dalam

52

menakar keimanan sesorang, tidak ada satupun metode verifikasi dan validasi keimanan.

Dengan kata lain seluruh pemaksaan agama yang diorganisir oleh hukum memiliki

kecenderungan penghakiman terhadap hal yang tidak mampu diketahuinya secara jelas.

Hukum tidak mungkin memutuskan sesuatu yang tidak jelas, sebab ketidakjelasan berarti

asumsi, sedangkan keputusan hakim harus didasarkan pada kepastian dan keyakinan, bukan

asumsi, terlebih lagi asumsi yang sama sekali tidak mungkin diverifikasi.

Persoalan partisipasi masyarakat sipil (Civil Society Parcipation) adalah merupakan

penguatan yang harus dilakukan oleh lembaga yang bertugas untuk kebijakan syariat islam

terkhusus dinas syariat islam . Masyarakat sipil dan agama bukan sebuah tawaran atau kajian

yang baru , walalupun tumbuh dalam rahim pencerahan eropa tetapi penguatan masyarakat

sipil , agama , dan pembangunan adalah memungkinkan untuk membumikan spritit syariat

islam menjadi lebih subtantif . Sebagaimana diungkapkan oleh Hikam agama telah

memainkan peranan besar dalam merangsang aksi-aksi sosial dan politik untuk

melawankekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan27. Hal ini menjelaskan

bahwa penguatan civil society atau masyarakat sipil adalah suatu keharusan dalam

pembangunan , dan juga pembangunan syariat islam di Aceh . Pembangunan tanpa partisipasi

terutama pembangunan dalam hal agama akan menjadikan pembangunan hanya sebagai lips

service saja dan tidak mengarah pada suatu pembangunan yang bersifat subatantif .

Untuk memberikan solusi dari probelamatika yang terjadi dalam penerapan syariat islam di

Aceh , untuk itu kami mempunyai sedikti rekomendasi yang mungkin berguna , selain

ketertarikan kami pada dinamika politik di Aceh , rekomendasi ini bertujuan untuk membuka

jalur partisipasi dalam bidang akademik yang luas .

27Jamil Mukhsin Revitalisasi Islam Kultural Jurnal Walisongo , Volume Nomor 2 November 2013

53

Rekomendasi Kepada Provinsi Aceh :

1. Pelaksanaan Syariat islam harus melibatkan seluruh partisipasi masyarakat sipil agar

terciptanya kebijakan pemerintah yang demokratis.

2. Perlunya dibuad program dan pemberdayaan yang bersifat partisipatif untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan .

3. Memberikan ruang yang seluas – luasnya kepada masyarakat sipil untuk

menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan islam di aceh terkhusus

pelakasanan formalisasi syariat islam di Aceh .

4. Pemantauan kepada lemabaga teknis dan non teknis terhadap penerapan syariat islam

di aceh .

5. Memberikan pengawasan dan proses seleksi yang ketat terutama aparat penegak

syariat islam agar terciptanya pembangunan islam yang berwawasan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan riset mengenai Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh dari Human

Rights Watch.

Anugrah , Iqra Islam Politik di Indonesia: Perkembangan Kapitalisme dan Warisan Perang

Dingin : Tinjauan dari makalah Vedi R Hadiz . (2012 . dalam jurnal Indoprogress) Diunduh

pada 18 Agustus 2014 Pukul 23.00 WIB di www.indoprogress.com

54

Sukamto Dinamika Politik Islam Di Indonesia : Dari Masa Orde Baru Sampai Masa

Reformasi . (2008 , Jurnal Enlightment.Bandung)

Damanik , Ahmad Taufan Hasan Tiro : Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-

Nasionalisme. (2010.Friedrich Ebert Stiftung dan Aceh Future Institute.Jakarta)

Memorandum of Understanding Between The Goverment of The Republic Of Indonesia and

Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement) terjemahan : Nota Kesepakatan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka . Helsinki 15 Agustus 2005

Jamil Mukhsin Revitalisasi Islam Kultural Jurnal Walisongo , Volume Nomor 2 November 2013

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh adalah undang – undang

mengenai otonomi khusus yang diterima oleh provinsi Aceh

Armia Ibrahim, Peraturan Perundang-Undangan Tentangpelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.

Perda No. 33 Tahun 2001, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Di Nad, Pasal 2 Ayat 1

Nurjannah Ismail, Syari’at Islam dan Keadilan Gender, First International

Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, h.6 .

Human Right Watch, Menegakkan Moralitas, Pelanggaran Dalam

Penegakan Syariat Islam di Aaceh, Indonesia. h.17.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tingkat Buta Huruf dan Melek Huruf Provinsi Aceh

Tahun 2010 . Diunduh dari Bpsprovinsi aceh.go.id

Budiardjo, Miriam (2000) Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia. (Hal 23 - 24)

Assyaukanie Luthfi (2011) Ideologi Islam dan Utopia : Tiga Model Negara Demokrasi Di

Indonesia .Freedom Institute.Jakarta

55

Iman Subono Nur (2003) Civil Society , Hegemoni , dan Patriarki . Jurnal CIVIC Vol 2.

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. Politik Syariat Islam dari Indonesia

hingga Negeria. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

Ridhwan Nurdin , Pelaksanaan Syari’at islam di NAD ; Evaluasi dan Implementasi . (Banda

Aceh : Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry , 2005)

Wawancara :

Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh provinsi Aceh

Wawancara dengan bidang PolMas Kesbangpol Linmas Provinsi Aceh

Wawancara dengan Kepada Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Provinsi Aceh

Wawancara dengan peneliti The Aceh Institute.

Wawancara dengan Baitul Mal Provinsi Aceh.

Wawancara dengan mahasiswa UIN Ar- raniry

56

57

58