LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA … · LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KALIMENENG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I : PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas

segala limpahan berkah, karunia, petunjuk dan perlindungan-Nya, kami telah

dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun

Anggaran 2015 yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, maupun

pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa, menjadi kewajiban bagi Kepala Desa pada setiap tahun

anggaran memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LKPPD) Kepala Desa Kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kali ini,

memuat kebijakan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Desa, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini

disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya

mengenai pelaksanaan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan

maupun pemberdayaan masyarakat selama tahun anggaran 2015.

Kalimeneng, 20 Januari 2015

Kepala Desa Kalimeneng

MUCH ROMELAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KALIMENENG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I : PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis Desa

2. Gambaran Umum Demografis

3. Kondisi Ekonomi

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI dan MISI

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

C. Prioritas Utama Pembangunan Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASALUSUL DESA

1. Pelaksanaan kegiatan

2. Tingkat pencapaian

3. Satuan pelaksaan kegiatan desa

4. Data Perangkat Desa

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

6. Proses Perencanaan Pembangunan

7. Sarana dan Prasarana

8. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan kegiatan

2. Tingkat pencapaian

3. Realisasi Program dan Kegiatan

4. Satuan pelaksaan kegiatan desa




BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

3. Pelaksanaan Kegiatan

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

6. Satuan pelaksanaan kegiatan desa



B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantukan

3. Sumber dan jumlah anggaran

4. Sarana dan prasarana

BAB V : URUSAN PEMERITAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerja sama

2. Dasar Hukum

3. Bidang Kerjasama

4. Nama Kegiatan

5. Satuan pelaksana kegiatan desa



8. Jangka waktu kerjasama

9. Hasil Kerjasama

10. Permasalan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama

2. Dasar hukum

3. Bidang kerjasama

4. Nama kegiatan



7. Jangka waktu kerjasama

8. Hasil Kerjasama

9. Permasalan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas desa

2. Penyelesaian yang dilakukan



D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

2. Status bencana


4. Antisipasi desa


6. Kelembagaan yang dibentuk

7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi


3. Penanggulangan dan kendalanya

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan


BAB VI : PENUTUP



MUCH ROMELAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimeneng Akhir Tahun

Anggaran 2015 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. Tahun 2014. tentang

Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2015 Nomor 17 Seri E Nomor 13);

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis , Desa Kalimeneng merupakan bagian Kecamatan Kemiri

Kabupaten Purworejo dengan luas 117.775 Ha, yangterdiri dari tanah sawah

irigasi tehnis 30 Ha, tanah sawah irigasi ½ tehnis 4,2 Ha, tanah utk

bangunan umum 0,353, pemukiman /perumahan 4,755, pekuburan 1,034

lain-lain 110,063 dengan batas-batas wilayah adalah :

Sebelah Utara : Desa Kaliurip

Sebelah Timur : Desa Sidodadi / Bedono Kluwung

Sebelah Selatan : Desa Kemiri Lor

Sebelah Barat : Desa Rejowinangun

Secara administrative, Desa Kalimeneng mempunyai Rw 2, Rt 5 Dasa Wisma

17. Dengan melihat kondisi tersebut maka semua wilayah dapat terjangkau

dengan mudah dari pusat Pemerintahan Desa dengan jarak ke Kecamatan :

1,5 Km, ke Kabupataen : 18 km, Ke Propinsi : 138 km, Ke Ibu Kota Negara :

700 km. Secara umum Desa Kalimeneng mempunyai iklim tropis dengan

dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan ketinggian

tanah dari permukaan laut : 20 m dengan suhu rata-rata :55 ‘ C..

2. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Kalimeneng adalah : 1.489 Orang

Terdiri dari :

Laki-laki : 755 Orang

Perempuan : 734 Orang

Kepala Keluarga : 412 Orang

b. Usia

Pembagian Penduduk Desa Kalimeneng berdasarkan usia :

1). 00 – 03 tahun : 24 Orang

2). 04 – 06 tahun : 50 Orang

3). 07 – 12 tahun : 94 Orang

4). 13 – 15 tahun : 34 Orang

5). 16 – 18 tahun : 39 Orang

6). 19 - keatas : 1.008 Orang

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Desa Kalimeneng : 24,28/km

d. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertambahan Penduduk Desa Kalimeneng : 0,01%

e. Rata-rata usia harapan hidup

Rata-rata usia harapan hidup penduduk Desa Kalimeneng : 62 th

f. Pekerjaan menurut lapangan usah.

Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Desa Kalimeneng :

1. PNS : 36 Orang

2. ABRI/POLRI : 5 Orang

3. Pensiunan : 32 Orang

4. Pertukangan : 32 Orang

5. Buruh Tani : 120 Orang

6. Tani : 516 Orang

7. Jasa : 6 Orang

3. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Desa :

a. Pertanian :

1). Padi : dengan luas areal 32 Ha

b. Peternakan :

1) Kambing : 70 Ekor

2) Unggas : 1.030 Ekor

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

a. Visi Pemerintahan Desa Kalimeneng adalah :

Terwujudnya Kalimeneng sebagai Desa yang mandiri yang berbasis

pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih

sejahtera

b. Misi Pemerintahan Desa Kalimeneng adalah :

1). Menyediakan semua materi yang dipergunakan dalam rangka

pembuatan produk-produk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan

Keputusan Kepala Desa.

2). Meningkatkan disiplin dan Sumberdaya Manusia para Perangkat Desa

supaya dapat menciptakan Pelayanan kepada Masyarakat secara

maksimal.

3). Memaksimalkan fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di desa supaya

dapat menampung aspirasi masyarakat.

4). Menciptakan Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang terbuka didukung

dengan tertib administrasi.

5). Memanfaatkan forum-forum rapat yang ada di desa untuk menyerap

aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan produk-produk Peraturan

Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa serta

melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai/dilakukan oleh Pemerintah

Desa dalam setiap tahunnya.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

a. Strategi Umum

Selalu memberikan materi yang valid guna merumuskan produk-

produk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala

Desa agar tepat sasaran.

Memberikan kesempatan bagi Perangkat Desa untuk meningkatkan

SDM

Memberiakan ruang yang seluas-luasnya bagi lembaga untuk

meningkatkan kinerja.

Mengadakan koordinasi dengan Perangkat Desa berkaitan masalah

pengerjaan buku-buku administrasi.

Menghidupkan kembali forum rapat (selapanan) yang ada di desa serta

membuat jaduwal rapat secara rutin.

b. Strategi misi

Selalu berkoordinasi dan klarifikasi terhadap kebenaran data

Memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa untuk bisa mengakses

perkembangan ilmu dan tehnologi tentang Pemerintahan Desa.

Mengadakan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Desa.

Berusaha senantiasa memasukan anggaran untuk pengembangan SDM

Perangkat Desa dalam APBDes.

C. PRIORITAS DESA

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap

tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Lima Tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1

tahun untuk tahun 2015 berupa kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton,

jembatan, Gedung PAUD dan saluran irigasi yang tertuang dalam APBDesa

Tahun Anggaran 2015.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan

tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka

desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga

berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh

Daerah.

Di Era Otonomi, Pemerintahan Desa Kalimeneng juga melaksanakan

kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa

yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa

Kalimeneng karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan

masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Kalimeneng yang hingga

sampai saat ini mengandalkan dari Biaya Administrasi Surat-menyurat, dan

Sumbangan Pihak Ketiga (Pengusaha).


Program-program pembangunan Desa Kalimeneng dilakukan dengan

Usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung

pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun

tersebut dibawa dalam Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini

dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan

pembangunan fisik untuk Desa Kalimeneng masih sekitar sarana dan

prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat

bahwa Desa Kalimeneng merupakan salah satu Desa Pemekaran dan

Desa Pendukung Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana

Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih

menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta

masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga

belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan

pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus

ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling

mempunyai dan rasa memiliki.

Dengan jumlah anggaran yang diterima desa tahun 2015 dari ADD, DD,

BH PDRD dan Bantuan Gubernur, pembangunan di Desa Kalimeneng

dapat maksimal sesuai rencana yang tertuang dalam RPJMDes.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa

Kalimeneng berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam

Peraturan Desa Kalimeneng tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja

Pemerintah Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai

aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke RT/RW

berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa

Kalimeneng yang ada.


Berikut diterangkan data perangkat Desa Kalimeneng

a. Much Romelan : Kepala Desa

b. Susilo : Sekretaris Desa

c. Suratman : Kaur Pemerintahan

d. Ismail : Kaur Pembangunan

e. Hariyono : Kaur Kesra

f. M Asnawi : Kaur Keuangan

g. Samsul Maarif : Kaur Umum

h. Romadhon : Kadus I

i. M Solikhin : Kadus II

j. Nurodin : PTL Kaum

Desa Kalimeneng dibagi menjadi 2 RW dan 5 RT, yang terdiri dari :

a. Wilayah RW 01 Dusun Paduroso, Terdiri dari 3 Rt.

b. Wilayah RW 02 Dusun Cengkirlegi, Terdiri dari 2 Rt.


Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali

belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini biasanya disebabkan rencana

Pendapatan tidak sama dengan real di lapangan sehingga seringnya

Pendapatan lebih kecil dari Pengeluaran/Belanja baik langsung maupun

tidak langsung, pada umumnya terjadi di PAD Desa, dan untuk dana

ADD dan DD dapat dikatakan tepat dan tidak ada masalah. Semua

pelaksanaan kegiatan di desa lebih difokuskan pada pekerjaan-

pekerjaan yang dianggap sangat perlu dan darurat. Pekerjaan yang

pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah

Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Propinsi.

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalimeneng, system Gotong

Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong

Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin

kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan

pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara

pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi

wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut

dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan

kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja

tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana

Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan

diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan

kemampuan Desa.


Dalam rangka pemerataan pembangunan desa Kalimeneng menuju

kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa,

diperlukan partisifasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan

skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut

diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun

membangun sarana dan prasarana desa.

Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum,

seperti sarana ibadah umumnya sudah banyak yang di Renovasi/

Rehabilitasi karena sudah banyak kerusakan yang perlu diperbaiki agar

nyaman digunakan untuk beribadah. Khusus untuk Perkantoran dan

Balai Desa Kalimeneng menjadi Program super prioritas karena kondisi

Kantor Desa sudah tidak layak dan sempit.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kalimeneng

masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

a). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimeneng dalam melayani

masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya.

b). Lembaga-lembaga kemasyarakatan didesa Kalimeneng dapat

meningkatkan kemampuanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa

bersama dengan Pemerintah Desa.

c). Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan

sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja

kepada masyarakat.

d). Partisifasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi

lebih optimal.

Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :

a. Kantor Desa : 1 unit

b. Balai Desa : 1 unit

c. Masjid : 2 buah

d. Mushola : 8 buah

e. TK : 1 buah

f. PAUD : 1 buah

g. Sekolah Dasar : 1 buah

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Kalimeneng.

8. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala.

Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang

pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisifasi dan

menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar

masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya

dan dapat berpartisifasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar

semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan

kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN


Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah

Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan

pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan

dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil.

Keadaan Geografis Desa Kalimeneng Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang

relatif dekat (1,5 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan

Pemerintah Desa. Pelaporan-pelaporan data tidak menemui kendala, dan

tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa

Kalimeneng diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes.

Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa Kalimeneng yang berskala kecil

pelaksanaanya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan karena kecilnya

Pendapatan Asli Desa. Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan

yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari Pihak

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan Pihak Propinsi Jawa Tengah.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa Kalimeneng tidak lepas dari peran

serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat

desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik sebetulnya

sudah dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal

yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.

Pelaksanaan ADD dan DD di tahun 2015 dana yang dianggarkan untuk

program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang

membutuhkan sesuai perencanaan. Dari Pemerintah Desa Kalimeneng

swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisifasi mereka sangat

dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering

terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang

pemahaman ataupun karena yang lainya. Akan tetapi hal tersebut tidak

menjadi masalah bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program

yang lainya.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa

Kalimeneng beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan

program tersebut. Namun pelaksanaanya tidak seluruhnya mulus tetap saja

ada kendala, tetapi dari pihak pemerintahan Desa Kalimeneng beserta

lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program.

Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap

program-program Pemerintah.

Berikut disampaikan data-data pembangunan desa ditahun 2015 :

No Jenis Pembangunan Sumber

Anggaran Volume

Besaran

Anggaran

1. Saluran air ( tersier ) APBDes 270 m 56.444.400

2. Gedung PAUD APBDes 4x6 m 102.472.800

3. Jembatan APBDes 2,5 x 3 m 14.888.200

4. Rabat Beton Rt 003/01 APBDes 270 m 38.000.000



7. Rehab Kantor Desa APBDes 6 x 9 m 38.027.600

8. Rehab Teras Balai Desa APBDes 3 x 7 m 17.994.500

4. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa

Kalimeneng melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing

perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakanya, namun dalam kegiatan

masih terdapat hambatan-hambatan. Bagi Pemerintah Desa Kalimeneng

apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima

program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesainya. Untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa

Kalimeneng mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat

tersebut serta melakukan pendekata-pendekatan guna memberikan

pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatanya

dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak

ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.


Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun nonfisik dana yang

dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek-proyek tersebut yang

pendanaannya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang

relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa

tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan

nonfisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes.

Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi

dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa

tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan

pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.


Mengingat letak Desa Kalimeneng berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak

terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa

yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak

Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status

Penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan

permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan

melalui pengurus RT setempat. Dari pihak Pemerintah Desa Kalimeneng

sering mengadakan kerjasama untuk program-program masyarakat Desa

Kalimeneng dengan Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai

dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa Kalimeneng

terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk

sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang

ada.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa

dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi

Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Dasar hukum tugas pembantuan ;

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara



b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalimeneng tidak lepas dari

Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai

dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana

penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-

tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya,

karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah

Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh

instansi terkait


Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang

ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi

kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan

tersebut, di Desa Kalimeneng berpedoman pada kebijakan Pemerintah

Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya

mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Purworejo. Sedangkan

dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam

melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena

dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum

mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa

saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana

masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Namun

kegiatan sektor Pertanian, ekonomi masyarakat dan Lingkungan

penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap diupayakan dapat berjalan

Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya selama

ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan yang serius dalam

Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi

masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatanya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya

partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung

pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainya perlu didukung

dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam

hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Pembangunan baik fisik maupun non fisik berdasarkan APBDes

tahun 2015 bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebesar Rp. 18.594.500,- ( Delapan belas juta lima ratus sembilan

puluh empat ribu lima ratus Rupiah ), ADD sebesar Rp. 174.012.000,-(

Seratus tujuh puluh empat juta dua belas ribu Rupiah ), Dana Desa

sebesar Rp. 258.975.000,- ( Dua ratus lima puluh delapan juta sembilan

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan Bantuan Gubernur sebesar Rp.

40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah )

6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya

ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa

lainya.

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada

serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan.

Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat

desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua

lembaga-lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

tersebut.


Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu

masih banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini

banyaknya sarana dan Prasarana yang belum mampu didanai dari ADD

maupun DD di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan

agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat

desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD dan DD belum mampu

di kelola secara Maksimal. Pembangunan yang telah direncanakan dalam

APBDes di tahun 2015 semuanya telah dapat diselesaikan dengan target

pencapaian 100%.


Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam

pelaksanaanya kekurangan dan ketidak cocokan dengan keinginan

Masyarakat, sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak

berarti suatu pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul

biasanya adalah pada teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua

anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami

hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami

kekurangan pembiayaan-pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan

dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Maka untuk

mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai

pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana

dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari ADD dan DD di tahun

berikutnya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang

telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya

banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam

teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena

menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana yang

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.

1. Dasar Hukum





Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,











5717);

2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam

perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi

mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian desa. Di Desa Kalimeneng semua perencanaan

dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan

dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua

pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah

Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang

berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang

diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan

desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Kalimeneng adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah

desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa desa;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan desa;

f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang

milik desa; serta

Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa. Pada akhir tahun Anggaran 2015,

sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat

terealisasi sebesar Rp. 491.581.500,- ( Empat ratus sembilan satu juta lima

ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang bersumber dari

ADD, DD, Bantuan Gubernur dan PADS.


Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana di

Desa Kalimeneng dapat terealisasi sesuai target. Untuk melanjutkan

kegiatan sarana Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana

pelaksanaannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJA SAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerja sama

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimeneng yang

tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan

pembangunan baik fisik dan nonfisik dituangkan tersendiri ke dalam

RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap

tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini

pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada

suatu kegiatan yang pelaksanaanya dengan desa lain.

2. Dasar Hukum

















5717);

3. Bidang Kerja Sama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan

yang bisa direncanakan dan dilaksanakan, namun hal tersebut saat ini

belum terlaksana, Karena pelaksanaan RPJMDes belum semuanya

terlaksana

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan

jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan, namun

karena belum adanya kerjasama maka belum ada yang berikan nama

kegiatan tersebut.


Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan

dengan jenis kegiatanya. Sumber pendanaanya diambil dari dana-dana

yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa Desa Kalimeneng dan

Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaanya pada

tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatanya.

Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar

belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa.

6. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena

semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan

khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta

persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya

juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Jangka

waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena

belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

7. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tanganan

kerjasama (MoU). Di Desa Kalimeneng tahun ini belum melaksanakan

satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun

pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini

sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan

lain sebagainya


Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan

dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama

antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam

musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya.

Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum

dilaksanakan.

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang diajak Kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga sampai saat ini hanya

pada kerjasama dengan Puskemmas dan UPT Pertanian Kecamatan Kemiri.

2. Dasar Hukum

















5717);

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang direncanakan akan dilaksanakan adalah Kesehatan

dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani.

4. Nama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan belum

tentu ada nama dan jenis kegiatanya. Pemerintah Desa Kalimeneng

memberi Nama Kegiatan tersebut yaitu Peningkatan Kapasitas Kelompok

Tani dan Kesadaran Masyarakat terhadap Prilaku Pola Hidup Bersih dan

Sehat

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Untuk Pelaksana Kegiatan tersebut diberikan kepada perangkat desa dalam

penanganan Administrasi oleh Sekretaris Desa dan Keuangannya oleh

Bendahara Desa.


Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini sumber dana dari Pihak

Ketiga dengan jumlah anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Kelompok

Tani dan PHBS masih swadaya masyarakat yang berjumlah Rp. 2.000.000,-

/Tahun, Namun masih banyak kendala yang dihadapi sehingga ada

beberapa masyarakat sampai saat ini belum sadar terhadap Pertanian dan

Kesehatan.

7. Jangka Waktu kerjasama

Jangka Waktu Kerjasama hanya 1 (satu) tahun, dan setelah itu dapat

dilanjutkan kembali selama kurun waktu kerjasama dipandang dapat

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

8. Hasil Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa

saling membutuhkan. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak

lain maka permasalahan masing-masing pihak dapat teratasi.


Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang

sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau ikatan perjanjian,

sehingga pada saatnya ada kesepakatan yang tidak ditepati. Untuk

mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama

supaya diadakan sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan kerjasama

tersebut

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas desa

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan

Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah Batas- batas Desa Kalimeneng;

a. Batas desa sebelah Utara : Desa Kaliurip

b. Batas desa sebelah Timur : Desa Sidodadi dan Bedono Kluwung

c. Batas desa sebelah Selatan : Desa Kemirilor

d. Batas desa sebelah Barat : Desa Rejowinangun

Sengketa masalah Batas Desa Kalimeneng dengan desa-desa yang

berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apa lagi

sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisifasi hal

tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten

yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Desa Kalimeneng sejak

Kepemimpinan Kepala Desa saat ini.

2. Penyelesaian yang dilakukan

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan

bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di Desa Kalimeneng

belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa

sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk

menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Kalimeneng

mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang

sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisifasi permasalahan batas

desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa

dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal

tersebut, seperti RW dan RT setempat


1. Much Romelan : Kepala Desa

Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan

Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi

kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan

melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi

dan Pemerintah Kabupaten. Dan sebagainya.

2. Susilo : Sekretaris Desa

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi

Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta

memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.

3. Suratman : Kaur Pemerintahan

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana

kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan, Penyusunan

program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan

sipil serta administrasi pertanahan, dan lain sebagainya.

4. Ismail : Kaur Pembangunan

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menyusun perencanaan

pelaksanaan pengendalian pengevaluasian dan pelaporan di bidang

pembangunan

5. Hariyono : Kaur Kesra

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menyusun perencanaan,

pengendalian, mengevaluasi dan peleporan dibidang kesejahteraan

rakyat.

6. M Asnawi : Kaur Keuangan


pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan

7. Samsul Maarif : Kaur Umum


pelaksanaan,pengendalian,pengevaluasian dan pelaporan dibidang

umum

8. Romadhon : Kadus I

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan

Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya ( Dusun Paduroso )

sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

9. M Solikhin : Kadus II

mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan

Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya ( Dusun Cengkirlegi )

sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

10. Nurodin : PTL Kaum

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

urusan keagamaan

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa

Kalimeneng berkoordinasi dengan Instansi terkait dan sebelumnya

mengambil tindakan Penanganan sementara bersama masyarakat sesuai

kemampuan yang ada dalam rangka menangani bencana tersebut.

2. Status Bencana

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Kalimeneng dilaksanakan

oleh Karang Taruna Tunas Harapan. Petugas tersebut bertugas

mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi

yang terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat

Kabupaten maupun Propinsi. Petugas ini terdiri dari unsur Perangkat Desa,

Tokoh Pemuda dan Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis

bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa

bisa diatasi oleh Petugas setempat, maka pihak desa berkoordinasi dengan

pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas terkait tersebut.

Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana serta bahaya dan

penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi

terkait sangat diperlukan.


Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa

Kalimeneng untuk Anggaran Bencana Alam belum dianggarkan. Namun

apabila terjadi bencana maka Pemerintah Desa Kalimeneng akan

mencarikan Solusi untuk mendapatkan dana darurat, dana yang diambil

sumbernya dari Pendapatan Asli Desa dan apabila terjadi dan tingkat

kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut

diserahkan pada Pihak Kabupaten atau Propinsi.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam, Pemerintah Desa

Kalimeneng mengadakan musyawarah dengan Masyarakat agar menjaga

dan memperbaiki Tanggul yang berada di Pinggir Sungai yang sering Rusak

sehingga luapan air sungai masuk ke pemukiman

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang

melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari, Aparatur Desa dan

Masyarakat

6. Kelembagaan yang dibentuk

Kelembagaan di Desa Kalimeneng dalam kaitannya dengan tugas

penanganan bencana alam belum dibentuk secara Khusus.

7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Secara Geografis Desa Kalimeneng keadaan pertanahannya adalah dataran

sedang, maka potensi bencana yang ada adalah banjir.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Desa Kalimeneng dibentuk

Karang Taruna yang dibantu oleh Babinsa dan Babinmas. Untuk tahun

2015 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada.

Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada

masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi

dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari

pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Kalimeneng

dibantu Karang Taruna, BABINKAMTIBMAS/POSMAS, dan BABINSA yang

bertugas menyelesaikan permasalahan dan Ketertiban Umum, baik

perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan,

keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil

dilapanangan cepat di atasi dengan cara Kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak

Pemerintah Desa Kalimeneng selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan

BABINKAMTIBMAS/POLMAS serta Karang Taruna.


Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai

saat belum dianggarkan, Mengingat Sumber dan besarnya Anggaran yang

ada masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini merupakan gambaran

pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 2015 sebagai bahan evaluasi bagi

pemeriontah atas otonomi desa dan tugas pembantuan dari pemerintah

kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Berbagai upaya telah dilaksanakan disamping menunjukan keberhasilan yang

telah diperoleh sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tetapi

juga terdapat kekurangan dan permasalahan yang timbul dan perlu mendapat

perbaikan.

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa sangat ditentukan oleh komitmen yang

kuat baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan

semangat kebersamaan serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian maka

konsistensi dan kosekkuensi semua pihak sangat diharapkan dalam

melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Otonomi

Desa.



MUCH ROMELAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA … · LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KALIMENENG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I : PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM

Documents