LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA TAHUN 2019 Kantor Pusat : Jl. Komodo No.34 Juwana Telp ( 0295 ) 471488 Fax ( 0295 ) 474179 Kantor Kas Pelayanan Pati : Jl.Ronggowarsito Ruko A5 Plangitan Pati Telp ( 0295 ) 4102009 Website : www.bprjas.com
55
Embed
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA...pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA
TAHUN 2019
Kantor Pusat : Jl. Komodo No.34 Juwana
Telp ( 0295 ) 471488 Fax ( 0295 ) 474179
Kantor Kas Pelayanan Pati : Jl.Ronggowarsito Ruko A5 Plangitan Pati
5 08-04-2019 Evaluasi Bisnis Bulan Maret 2019 , Penanganan NPL April
2019 dan Sosialisasi Prosedur Pemberian Kredit yang sehat
6 18-04-2019 Perform Bisnis dan Collection
7 10-05-2019 Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2019
8 13-05-2019 Evaluasi Pemberian kredit kepada nasabah
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
10
9 03-08-2019 Evaluasi Bisnis
10 14-09-2019 Evaluasi Bisnis
Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris :
1. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk
tahun aggaran 2019.
2. Menindaklanjuti penyampaian dokumen RBB Tahun 2020 kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Perkreditan Rakyat, bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (
lima puluh miliar rupiah ) wajib memiliki paling sedikit 2 ( dua ) orang Anggota Dewan
Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
Jumlah Dewan Komisaris BPR Juwana Artha Sentosa sudah sesuai dengan ketentuan tersebut
diatas dengan memiliki 2 ( dua ) orang anggota Dewan Komisaris, dan seorang diantaranya
diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
Pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara Para Pemegang Saham Nomor
03 Tanggal 9 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH , berkedudukan di
Semarang , yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR
Juwana Artha Sentosa Nomor : AHU-AH.01.03-0098253 tanggal 12 November 2016 dan telah
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor Surat OJK S-
378/KR.0311/2016 Tanggal 6 Desember 2016 perihal Pengangkatan Pengurus Bank.
Susunan Dewan Komisaris tahun 2019 adalah :
Nama Jabatan Masa Jabatan
Siti Rokhayati,SE Komisaris Utama 12-08-2016 s.d 12-08-2021
Andreas Heryjanto Gondoseputro Komisaris 09-11-2016 s.d 09-11-2021
Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR
yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi ( LSP ) LKM Certif dan masih berlaku.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
11
5. Jumlah Komposisi Dewan Komisaris
Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sesuai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perkreditan Rakyat telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama.
Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia. Komisaris Utama
bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Juwana
Artha Sentosa, dan Komisaris lainnya bertempat tinggal di kota pada provinsi lain yang
berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Juwana Artha Sentosa.
2. Seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat
menciptakan Check and Balance, menghindaribenturan kepentingan (confict of interest)
dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
4. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan
Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan
untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas yang mencakup:
a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi
ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan
Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test).
6. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi yang mencakup:
a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
12
7. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
a. Tidak memiliki kredit macet;
b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
6. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah
melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak
terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan
yang berlaku.
3. Merupakan bagian tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan
tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh
Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari pejabat audit intern Bank, auditor eksteral, hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki
pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
yang mengatur tentang :
a. Pengaturan etika kerja;
b. Waktu kerja; dan
c. Pengaturan rapat.
6. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.
Training dan / atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai
berikut :
1. Pelatihan Kiat Memimpin dan Motivasi , tanggal 26 April 2019 diselenggarakan oleh Visi
Com, diikuti oleh Siti Rokhayati,SE.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
13
2. Pelatihan Penerapan KAP , PPAP ,PKPB BPR , tanggal 5 – 6 September 2019 diselenggarakan
oleh Perbarindo , diikuti oleh Siti Rokhayati,SE.
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris :
Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Dewan Komisaris
meyelenggarakan rapat secara rutin. Daftar Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
No Tanggal Agenda Rapat Jumlah Anggota
1 19-01-2019 Laporan Evaluasi Tahun 2018 , Target
Perkembangan Usaha Bank, Hasil Audit SPI , APU &
PPT
2 orang
2 14-03-2019 Evaluasi Perkembangan Bisnis dan Dana , Rencana
dan strategi penurunan NPL, Hasil Audit SPI, APU &
PPT
2 orang
3 13-09-2019 Evaluasi Bulan Agustus 2019 , Action Plan
Penurunan NPL, Hasil Audit SPI
2 orang
4 26-10-2019 Evaluasi Bulan Oktober 2019, Rencana dan Strategi
Penurunan NPL , Hasil Audit SPI , APU & PPT
2 orang
Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 ( dua ) orang , maka kehadiran dalam rapat
semuanya sama yaitu 100% . Data kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan
Komisaris :
Nama Dewan Komisaris Jumlah Kehadiran Presentase Kehadiran
Siti Rokhayati,SE 4 100 %
Andereas Heryjanto Gondoseputro 4 100 %
Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi :
Melalui rapat – rapat yang sudah dilaksanakan Dewan Komisaris pada tahun 2019, Dewan
Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :
1. Menyetujui dan merekomdasikan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 untuk dilaksanakan
2. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit
terhadap pengelolaan BPR untuk tahun anggaran 2019
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
14
7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Sebagai dari wujud penerapan prinsip transparansi , maka berikut ini adalah informasi
kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember
2019 :
Nama Anggota Direksi
Kepemilikan Saham
PT BPR Juwana Artha Sentosa
Perusahaan Lain
Yulius Sri Mulyanto,SH nihil nihil
Desey Ade Setiyarini,S.Sos nihil nihil
8. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi
lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara independen , karena para pengurus BPR tidak
memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai
berikut :
a. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi
lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
b. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya ,
anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
9. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
Sebagai dari wujud penerapan prinsip transparansi , maka berikut ini adalah informasi
kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31
Desember 2019 :
Nama Anggota Direksi
Kepemilikan Saham
PT BPR Juwana Artha Sentosa
Perusahaan Lain
Siti Rokhayati,SE nihil nihil
Andreas Heryjanto Gondoseputro nihil nihil
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
15
10. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan
Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara independen , karena para pengurus BPR tidak
memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai
berikut :
a. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham.
b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya , anggota Direksi dan Pemegang Saham.
11. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019
Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain Jumlah diterima dalam 1 tahun
Dewan Komisaris Direksi
Jumlah keseluruhan gaji Rp 262.000.000 Rp 436.000.000
Tunjangan ( THR , BPJS ) Rp 30.164.800 Rp 52.348.800
Tantiem nihil nihil
Kompensasi berbasis saham nihil nihil
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko *)
*) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan
Komisaris Utama mendapat kendaraan operasional 1 ( satu ) unit Mobilio , dan asuransi. Komisaris mendapat fasilitas asuransi
Direktur Utama mendapat kendaraan operasional berupa 1 ( satu ) unit Mitsubishi Xpander, Kost, dan Asuransi. Direktur mendapat kendaraan operasional berupa 1 ( satu ) unit Toyota Innova dan Asuransi
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
16
12. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan , atau peraturan perundang – undangan termasuk
tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah
dilakukannya.
Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2019 :
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,70 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,21 : 1
c. Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,58 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi adalah 1,66 : 1
e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 4,76 : 1
13. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank pada tahun 2019 dan telah
dituangkan dalam jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :
Internal Fraud dalam 1 tahun
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Direksi Dewan
Komisaris
Pegawai
Tetap
Pegawai
Tidak Tetap
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Telah diselesaikan Nihil Nihil Nihil Nihil
Dalam proses penyelesaian
internal BPR Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Belum diupayakan
penyelesaiannya Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui
proses hukum Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalah 2019 tidak ada internal fraud yang dilakukan oleh
Direksi , Dewan Komisaris , Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
17
14. Permasalahan Hukum
Sepanjang tahun 2019 tidak ada permasalahan hukum
Permasalahan Hukum
Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
Nihil Nihil
Dalam proses penyelesaian Nihil Nihil
Total Nihil Nihil
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah
permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank tidak ada ( Nihil ).
15. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan
benturan kepentingan.
16. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( BMPK ) dan Penyediaan Dana Besar
Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2019 tidak pernah
terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2019
secara total disajikan sebagai berikut :
Penyediaan Dana
No.
Penyediaan Dana
Jumlah Total
Debitur Nominal (Ribuan Rupiah)
1. Kepada PihakTerkait 2 687.500
2. Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group
25
17.154.983
No
Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan
Kepentingan
Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
Jenis
Transaksi
Nilai
Transaksi (jutaan Rupiah)
Keterangan *)
1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
18
17. Rencana Bisnis ( Rencana Kerja Tahunan )
Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2019 , pada posisi laba tahun berjalan hanya tercapai 31,28%
dari Rencana Bisnis , sedangkan bila dibandingkan tahun 2018 tercapai sebesar 81,94 % dari
Rencana Bisnis. Disamping itu pemenuhan Modal Inti Minimum mencapai Rp. 5.861.051,- ribu.
Tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai pada tahun 2019 mencapai 106,91 % dari
Rencana Bisnis Bank.
18. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan
Lainnya
Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan
transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi
Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar
Harian Pati Pos.
19. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis
dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada
masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk
menerima bantuan tersebut.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
19
III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUIDIT INTERN
FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN UNTERN
1. Fungsi Kepatuhan
Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat exante
(preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh
Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:
a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan
usaha Bank;
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang
dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2016 Bank senantiasa berupaya
semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan
berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang
akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan
denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibatdari kesalahan dan atau
keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai
berikut :
1) Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban
menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo
“Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. Dengan penerbitan memo ini
maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
2) Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja
terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
20
untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari
ketentuan sebelumnya.
3) Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik,
maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut.
Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan
menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
4) Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit
kerja Kepatuhan.
5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja System and Procedure untuk meng up-date
ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau
penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit
kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan
bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Fungsi Audit Intern
Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016.
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja
Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen.
Jumlah personil SPI sebanyak 1 ( satu ) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa akan
disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.
3. Fungsi Audit External
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan , maka Direksi
diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun
buku 2016 ditunjuk KAP Drs. HENRY & SUGENG. Hasil audit tahun buku 2016 dan Management
Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor
mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan
audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan yang berlaku
Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2019, Bank telah menunjuk KAP
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan beberapa pertimbangan KAP yang telah
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
21
melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 31 Desember 2019 BPR Juwana Artha
Sentosa, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem
dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target
yang ditetapkan.
4. Sistem Pengendalian Intern
Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen
risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SPI dan Fungsi Kepatuhan.Direksi
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta
mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh
Fungsi Manajemen Resiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting.
Sepanjang tahun 2016, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap
pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan manajemen risiko
secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha
serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada
pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip dual control
pada setiap pelaksanaan operasi.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
22
IV.KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSEMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2019
Hasil Penilaian ( Self Assesment )
Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bag Bank
Perkreditan Rakyat , PT BPR Juwana Artha Sentosa melakukan self assessment ketiga kalinya untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment
dilampirkan dalam laporan ini.
Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2019 :
No Faktor yang dinilai Bobot ( B ) Peringkat Nilai
1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 10 % 1,55 0,31
2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris
10 % 1,51 0,23
3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi
komite ( bagi BPR yang memiliki modal inti
paling sedikit Rp 80.000.000.000 ( delapan
puluh milyar rupiah )
0% 0,00 0
4 Penanganan benturan kepentingan 10% 2,10 0,21
5 Penerapan fungsi kepatuhan 10% 2,00 0,20
6 Penerapan fungsi audit intern 10% 2,23 0,22
7 Penerapan fungsi audit ekstern ( bagi BPR
dengan total asset paling sedikit Rp
10.000.000.000 ( sepuluh milyar rupiah )
10% 2,00 0,05
8 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem
pengendalian intern *)
10% 2,17 0,22
9 Batas maksimum pemberian kredit 10% 2,20 0,17
10 Rencana bisnis BPR 10% 2,20 0,17
11 Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan
10% 2,50 0,19
Nilai komposit 100% 1,95
Peringkat Komposit Baik
*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur
mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sesudah pentahapan penerapan
manajemen risiko adalah 100.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019
23
Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank , dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
GCG memperoleh peringkat 1,95 atau “ Baik “ . Adapun dasar pertimbangannya adalah karena
pelaksaaan prinsip – prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan,
sebagaimana dapat dilihat dibawah ini :
1. Susunan pengurus bank telah dituangkan dalam Akta Berita Acara tanggal Nomor 04 Tanggal 06
September 2019 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH.,SP.1 , berkedudukan di Semarang ,
yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Juwana Artha Sentosa
Nomor : AHU-AH.01.03-0330650 tanggal 12 September 2019.
2. Kinerja keuangan bank atau business plan sampai dengan akhir Desember 2019, Laba setelah
pajak yang tercapai kurang dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dalam target
Rencana Bisnis Bank laba kumulatif setelah pajak adalah Rp 551.244.827 sedangkan pada
pencapaian atau realisasinya laba tahun 2018 sebesar Rp 1.762.331.231 Sehingga pencapaian
laba masih kurang sebesar Rp 1.211.086.404,-
3. NPL posisi 31 Desember 2019 masih tinggi yaitu sebesar 12,94 %
Juwana, 23 Juni 2020
Direksi PT. BPR Juwana Artha Sentosa
Yulius Sri Mulyanto,SH Desey Ade Setiyarini,S.Sos Direktur Utama Direktur Kepatuhan
Mengetahui,
Dewan Komisaris PT BPR Juwana Artha Sentosa
Siti Rokhayati,SE Komisaris Utama
KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRTAHUN 2019
No Kriteria / IndikatorSkala Penerapan
KeteranganSB B CB KB TB1 2 3 4 5
1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Jumlah anggota Direksi paling
sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
√ terpenuhi sesuai dengan aturan OJK dan salah satunya adalah Direksi yang membawahkan kepatuhan
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
√ Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama
3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
√ Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan di perusahaan lainnya
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
√ Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris
5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan,tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
√ Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan, akan tetapi apabila membutuhkan konsultan untuk penanganan kredit bermasalah didasari dengan kontrak yang jelas.
6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
√ Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan.
melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
Direktur Utama dengan Nomor Kep.129/ KR.03/2019 ttg hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan dan diangkat melalui RUPS dengan Akta No 4 tgl 6 September 2019 tercatat di notaris Indah Indriani, SH,dan Direktur Kepatuhan Nomor Kep. 76/ Kr.03/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS dengan Akta No 7 tgl 7 agustus 2019 tercatat di notaris Indah Indriani, SH.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
4 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
8
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 6
1,33
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
0,67
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)7) Direksi melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
√ Dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dan tidak memberikan kuasa umum sehingga dapat mengakibatkan tugas dan wewenang tanpa batas.
8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
√ Direksi masih kurang dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI
9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
√ Dalam setiap pertemuan rapat pengurus dari Direksi sudah memberikan informasi yang akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
√ Seluruh keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,
√ Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
keluarga, dan/ pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
√ Direksi dalam hal ini sangat mendukung sekali mengenai pelaksanaan pendidikan untuk setiap pegawai dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.
√ Direksi selalu berupaya untuk selalu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
√ Direksi telah memiliki Pedoman tata tertib kerja tgl 18 april 2017 dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi ttg etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
3 4 1 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
14
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8
1,75
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,70
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)15) Direksi
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
√ Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada PS melalui RUPS ttg laporan tertanggungjawaban Direksi setiap tahun sekali.
16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR
√ Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis
di bidang kepegawaian. BPR dibidang kepegawaian.17) Hasil rapat Direksi dituangkan
dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
√ Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat akan tetapi mengenai dissenting opinions belum diungkapkan secara jelas.
18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
√ Dilihat dari hasil di tahun 2019 dari seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR belum menunjukkan peningkatan kinerja BPR dan belum bisa mencapai hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
√ Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK dan asosiasi BPR secara tepat waktu.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
2 2 1 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
9
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5
1,80
Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%
0,18
Penjumlahan S + P + H 1,55Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Jumlah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 2 (dua) orang.√ Sudah terdapat 2 Dewan
Komisaris dan terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris.
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
√ Jumlah anggota Dekom sama dengan jumlah Direksi.
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
√ Seluruh Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.Komisaris Utama diangkat sesuai dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Nomor KEP-15/ KR.41/2014 dan diangkat melalui RUPS dengan akta no.9 pada tanggal 9 november 2016.Komisaris diangkat sesuai dengan penilaian kemampuan dan kepatutan nomor KEP-45/KR.031/2016 dan diangkat melalui RUPS dengan akta no 9 pada tanggal 9 november 2016.
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
√ Salah satu dari dewan komisaris bertempat tinggal di proviinsi yang sama.
5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
√ modal inti kurang dari rp 50.000.000 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki komisaris independen
pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
√ Sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
√ Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR.
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
√ Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dekom lainnya atau Direksi.
9) Seluruh Komisaris Independen tidakada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
√ Seluruh komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dekom lainnya, Direksi atau Pemegang Saham.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
8 1 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
10
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 9
1,11
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
0,56
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)10) Dewan Komisaris telah
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
√ Dekom sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dantanggungjawab serta memberikan nasihat.
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
√ Dekom sudah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis.
12) Dewan Komisaris tidak terlibat √ Dekom tidak terlibat dalam
dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan BMPK.
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
√ Dekom sudah ikut memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
√ Dekom sudah melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dekom.
15) Pengambilan keputusan rapatDewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
√ Pengambilan Keputusan Rapat Dekom sudah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
√ Anggota Dekom tidak mengambil keuntungan BPR serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan
√ Anggota Dekom sudah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
tindak lanjut Direksi.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
1 7 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
15
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8
1,88
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,75
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)18) Hasil rapat Dewan Komisaris
dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
√ Hasil Rapat Dekom sudah dituangkan dalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 1 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
2
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1
2,00
Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%
0,20
Penjumlahan S + P + H 1,51Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR telah memiliki Komite Audit
dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
0
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1
0,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
0,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi audit intern.
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
0
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3
0,00
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)5) Komite memberikan rekomendasi
terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
4 Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR memiliki kebijakan, sistem
dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
√ Sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 1 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
2
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1
2,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 2) Dalam hal terjadi benturan
kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
√ Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dekom, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau keuntungan BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 1 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
2
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1
2,00
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)3) Benturan kepentingan yang dapat
merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
√ Benturan kepentingan yang dapat merugkan BPR atau mengurangi keuntungan BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan.
5 Penerapan Fungsi KepatuhanA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
√ Direksi yang membawahkan kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
√ Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memahami peraturan OJK
3) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
√ Fungsi kepatuhan sudah menunjuk PE yang menangani khusus fungsi kepatuhan.
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
√ PE fungsi kepatuhan menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
√ Sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 5 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
10
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5
2,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)6) Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
√ Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK
7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
√ Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong tercptanya budaya kepatuhan dengan melalui sosialisasi.
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangantermasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
√ Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR terhadap OJK.
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
√ PE yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
√ PE yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan review, merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 5 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
10
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5
2,00
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)11) BPR berhasil menurunkan tingkat
pelanggaran terhadap ketentuan.√ sudah berhasil dalam
menurunkan pelanggaran12) Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
√ Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan tugas dan tanggungjawabnya secara
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
berkala kepada Dirut dengan tembusan Dekom.
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ Apabila terdapat keputusan yang menyimpang maka Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menympaikan laporan khusus.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 3 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
6
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3
2,00
Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%
0,20
Penjumlahan S + P + H 2,00Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%
6 Penerapan Fungsi Audit InternA.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR memiliki Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
√ Memiliki PE Audit Intern/SPI
2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
√ sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
√ PE Audit Intern bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
√ PE Audit Intern bertanggungjawab langsung terhadap Dirut.
5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
√ dalam program rekruitmen dan pengembangan SDM PE Audit Intern belum melaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 4 1 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
11
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5
2,20
Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,10
B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)6) BPR menerapkan fungsi audit
intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
√ PE Audit Intern sudah menerapkan fungsinya
7) BPR menugaskan pihak ekstern √ BPR belum menugaskan pihak
untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
ekstern untuk melakukan kaji ulang sedikit 1 kali dalam 3 tahun
8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
√ Dalam hal ini PE Audit intern belum memadai dalam menyusunprogram audit dan pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
√ Secara berkala BPR melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM terkait dengan fungsi audit intern
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 3 1 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
9
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4
2,25
Dikali dengan bobot B.Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,90
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
√ PE Audit Intern sudah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ Sudah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- poko hasil audit intern
12) BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ laporan hasil kaji ulang masih belum sesuai ketentuan OJK
13) BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
√ Sudah menyampaikan pengangkata PE Audit intern akan tetapi belum ada pemberitahuan dari OJK
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Penugasan audit kepada Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
√ Pebugasan Akuntan Publik dan KAP sudah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 1 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
2
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1
2,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam pelaksanaan audit laporan
keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
√ BPR menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK dan sudah mendapatkan persetujuan Dekom.
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
√ BPR sudah melaporkan hasil Audit KAP dan management Letter kepada OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
4
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2
2,00
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)4) Hasil audit dan Management
letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
√ Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
√ Sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR telah menunjuk satu orang
Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
√ Sudah menunjuk PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
√ Sudah memiliki kebijakan manjemen risiko
3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
√ Sudah memiliki prosedur secara tertulis
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 3 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
6
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3
2,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Direksi:
a. menyusun kebijakan danpedoman penerapan ManajemenRisiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskantransaksi yang memerlukanpersetujuan Direksi.
√ Sudah meyusun pedoman Manrisk dan mengevaluasi
5) Dewan Komisaris:a. menyetujui dan mengevaluasikebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasipertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
√ Dekom ikut menyetujui kebijakan Manrisk, mengevaluasi pelaksanaan Manrisk dan memutuskan permohonan direksi yang memerlukan transaksi persetujuan Dekom
6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
√ dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian risiko masih belum maksimal
7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
√ Sistem pengendalian intern yang belum bisa menyeluruh
8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ Sudah menerapkan Manrisk yang diwajibkan ketentuan OJK
9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
√ BPR masih belum memiliki informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap
10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
√ Direksi sudah mengembangkan budaya manrisk pada seluruh jenjang organisasi dan SDM
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 4 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
17
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 7
2,43
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,97
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)11) BPR menyusun laporan profil
risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ BPR sudahmenyusun laporan profil risiko
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ BPR sudah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
4
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2
2,00
Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%
0,20
Penjumlahan S + P + H 2,17Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%
9 Batas Maksimum Pemberian KreditA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR telah memiliki kebijakan,
sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
√ BPR sudah memiliki SOP yang memadai terkait dengan BMPK baik pihak terkait
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 1 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
2
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1
2,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR secara berkala mengevaluasi
dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
√ secara berkala BPR mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.
√ BPR sudah memenuhi ketentuan pemberian kredit besar sesuai dengan ketentuan OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 1 1 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
5
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2
2,50
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
1,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)4) Laporan pemberian kredit oleh
BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa
√ Laporan terhadap pemberian kredit kepada pihak terkait dan pemberian kredit yang melanggar sudah disampaikan kepada OJK secara benar
10 Rencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Rencana bisnis BPR telah disusun
oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
√ RBB sudah disetujui Dewan Komisaris
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ RBB sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan.
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
√ RBB sudah didikung pemegang saham untuk memperkuat permodalan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 3 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
6
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3
2,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Rencana bisnis BPR disusun
dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.
√ Masih ada kekurangan
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non KeuanganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Tersedianya sistem pelaporan
keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
√ Sudah berjalan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 0 1 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
3
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1
3,00
Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%
1,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR menyusun laporan keuangan
publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ Sudah dibuat
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ Sudah dibuat
4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ Sudah dilaksanakan
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4
2,00
Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)6) Laporan tahunan dan laporan
keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
√ Sudah disampaikan
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
√ Sudah disampaikan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
4
Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2
2,00
Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%
0,20
Penjumlahan S + P + H 2,50Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%