LAPORAN PEMANTAUAN ICW

LAPORAN PEMANTAUAN ICW

Vonis Kasus Korupsi di PengadilanPasca 3 Tahun Pembentukan Pengadilan Tipikor (Sem. II 2010 –Sem. I 2013)(Sem. II 2010 –Sem. I 2013)

Jakarta, 29 Juli 2013

Disusun oleh: Team ICW

PENGADILAN TIPIKOR SIAGA I

5 Hakim Tipikor ditangkap KPK

Vonis Tipikor masih tergolong ringan

PENGADILAN TIPIKOR SIAGA I

Latar Belakang

Tujuan Pemantauan Vonis Kasus Korupsi diPengadilan: Pengadilan: 1. Mengukur kinerja pengadilan dalam

pemberantasan korupsi2. Mengetahui trend vonis bebas dan bersalah kasus

korupsi 3 tahun terakhir (Sem II 2010- Sem I 2013)

3. Melakukan evaluasi setelah terbentuknyapengadilan Tipikor di seluruh provinsipengadilan Tipikor di seluruh provinsi

4. Memberikan rekomendasi kepada InstitusiPeradilan (MA dan Komisi Yudisial)

Waktu dan Ruang Lingkup

Pemantauan dilakukan terhadap putusan pengadilan dari Semester II Tahun 2010 -pengadilan dari Semester II Tahun 2010 -Semester I 2013.

Ruang lingkup pengadilan tersebut meliputi344 kasus, dengan jumlah terdakwa sebanyak 756 orang. 756 orang. (Cat. Data yang berhasil terpantau ICW, jumlah

perkara yang diperiksa dan diputus Pengadilan lebih besar dari yang terpantau)

Tren Vonis Sem II 2010- Sem I 2013

250217

28,70%

100

150

200

143

185

167

217

18,91%

24,47%

22,08%

4,62%

0

50

bebas < 1 tahun 1,1 tahun - 2 tahun

2,1 tahun - 5 tahun

5,1 tahun - 10 tahun

> 10 tahun vonis percobaan

35

5 4

4,62%

0,66% 0,52%

Rekapitulasi Vonis Korupsi 2005- S.1 2010

Tahun Perkara Terdakwa Bebas/

% Bersalah % Lepas

Tahun Perkara Terdakwa % Bersalah % Lepas

2005 71 243 54 22,22% 189 77,77%

2006 124 361 116 31,40% 245 68,60%

2007 166 373 212 56,84% 161 43,16%

2008 194 444 277 62,38% 167 37,61%

2009 199 378 224 59,26% 154 40,74%

S. 1 2010 S. 1 2010 103103 166166 9191 54,82%54,82% 7575 45,18%45,18%

Smt 2Smt 24141 5050 1313 26,00%26,00% 3737 74,00%74,00%

201020104141 5050 1313 26,00%26,00% 3737 74,00%74,00%

20102010

2011 76 223 66 29,60% 157 70,40%

2012 135 279 48 17,20% 231 82,80%

Smt 92 204 16 7,84% 188 92,16%

1 2013

Total Persentase S II 2010 – S. I 2013 (vonis bebas/lepas = 18,91% , vonis bersalah = 81,09 %)

Tren Vonis Bebas 2005 – S 1 2013

62.38%

70.00%

22.22%

31.40%

56.84%

62.38%59.26%

54.82%

26.00%29.60%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

22.22%17.20%

7.84%

0.00%

10.00%

20.00%

2005 2006 2007 2008 2009 S. 1 2010

Smt 2 2010

2011 2012 Smt 1 2013

Kerugian Negara

3,042,690,181,1613,000,000,000,000

3,500,000,000,000

1,250,118,377,119

3,042,690,181,161

1,445,847,719,984

1,000,000,000,000

1,500,000,000,000

2,000,000,000,000

2,500,000,000,000

3,000,000,000,000

714,724,201,116

0

500,000,000,000

1,000,000,000,000

2010 2011 2012 2013 Semester 1

Latarbelakang Aktor

Kepolisian

staf Bulog2

1

pimpinan/pejabat kampus

Bapeda/BPK/BRR/ BPMD

lurah/camat/ kepala desa

Pajak

staf badan pertanahan

Kementerian

staf Rumah Sakit

Pengadilan

Menteri

KPUD

Kepolisian

17

19

15

11

9

9

6

6

4

2

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lain-lain

Anggota DPR/D (Legislatif)

pegawai Dinas / Pemerintah provinsi

Swasta

staf pemerintah kabupaten / daerah

mantan gubernur/bupati/walikota

Staf BUMN/ BUMD

pimpinan/pejabat kampus

28

181

161

128

93

45

19

Fenomena “Vonis Koruptor”

Pemantauan ICW terhadap fenomena vonis kasuskorupsi di Pengadilan Pasca Pembentukan korupsi di Pengadilan Pasca Pembentukan Pengadilan Tipikor di Seluruh Indonesia (Sem II 2010-Sem I 2013):

a) Terpantau: 344 kasus korupsi, dengan jumlahterdakwa 756 orang

vonis bebas/lepas 18,91% b) vonis bebas/lepas 18,91%

c) vonis bersalah 81,09 %

Hakim Tipikor Jadi Koruptor *

Kartini Marpaung (Hakim Tipikor Semarang)

Heru Kisbandono (Hakim Tipikor Pontianak) Heru Kisbandono (Hakim Tipikor Pontianak)

Setyabudi (Hakim Tipikor Bandung)

Pragsono (Hakim Tipikor Semarang)

Asmadinata (Hakim Tipikor Semarang)

* Temuan Komisi Yudisial terdapat 7 hakim tipikor masih nyambi jadi advokat

Pengadilan Tipikor Siaga I

Ada tren menurun dalam penjatuhan vonis bebas terhadap pelaku korupsi (18,91% sebelumnya terhadap pelaku korupsi (18,91% sebelumnya tahunnya sebelumnya berkisar 56-59 %) persen), namun vonis bersalah yang dijatuhkan belum memberikan efek jera terhadap pelaku

Masih munculnya vonis rendah terhadap koruptor sangat melukai rasa keadilan publik sehingga soal sangat melukai rasa keadilan publik sehingga soal pengetatan terhadap remisi koruptor masih relevan

Keberadaan hakim tipikor dan kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia perlu diwaspadai

Selamatkan Pengadilan Tipikor!

Mahkamah Agung harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Tipikor di menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Evaluasi menyangkut kinerja, seleksi, budget

Selama evaluasi perlu dilakukan “moratorium” seleksi hakim tipikor

Mahkamah Agung harus memberikan tekanan danarahan agar koruptor divonis seberat-beratnyaarahan agar koruptor divonis seberat-beratnya

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperketat fungsi pengawasan dan pemberian sanksi yang keras serta mendorong proses hukum

Tim Penyusun Team Hukum ICW Team Hukum ICW Tama S Langkun- Lalola Easter- Emerson Yuntho

Magang Angriyani S. – Haula – M. Ridho – Alwin H Angriyani S. – Haula – M. Ridho – Alwin H