Home >Documents >LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE GCG 2010.pdfPDF filemelandaskan penerapannya pada 5...

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE GCG 2010.pdfPDF filemelandaskan penerapannya pada 5...

Date post:28-May-2019
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2010 1

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BANK JASA JAKARTA TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas usaha guna mencapai sasaran yang telah ditentukan, Bank Jasa Jakarta meyakini bahwa penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin dinamis dan kompetitif, sekaligus mempertahankan keunggulan Bank Jasa Jakarta sebagai Bank yang sehat dan berkembang secara berkesinambungan. Sebagai subyek, Bank Jasa Jakarta bertekad menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Bank berkeyakinan bahwa penerapan Good Corporate Governance akan sangat mendukung upaya untuk mencapai sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi stakeholders dalam jangka panjang. Good Corporate Governance merupakan cermin tanggung jawab Bank kepada stakeholder yang dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Bank. Manajemen Bank Jasa Jakarta beserta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik Good Corporate Governance yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis yang sehat dalam kegiatan perbankan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pemerintah lain yang relevan dan senantiasa melandaskan penerapannya pada 5 (lima) prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness). Penerapan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Jasa Jakarta telah melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2010 dan menyampaikan hasil atas self assessment tersebut dalam Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2010 yang disampaikan kepada

Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2010 2

stakeholder maupun pihak lain yang berkepentingan sebagai informasi sekaligus merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku. Uraian berikut ini menerangkan pelaksanaan praktik Good Corporate Governance di Bank Jasa Jakarta sepanjang tahun 2010 sebagai berikut : II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang. Presiden Komisaris merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Jasa Jakarta melalui PT. Widya Raharja Dharma dan PT. Adikarta Graha dimana kedua perusahaan ini sebagai pemilik 70,91% dan 29,09% saham Bank Jasa Jakarta. Sedangkan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Anggota Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua pada lebih dari 2 (dua) Komite serta tidak merangkap jabatan pada lembaga lain. Jumlah anggota Komisaris Independen mencapai 67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Jabatan Presiden Direktur independen terhadap Pemegang Saham Pengendali meskipun terdapat hubungan perkawinan sesama saudara namun masih dalam batas ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2010 3

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 ( lima) tahun dan reputasi keuangan yang memadai serta telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Mereka semua adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia. Selama tahun 2010 tidak terdapat perubahan Pengurus, sehingga susunan Pengurus Bank Jasa Jakarta sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Iskandar Widyadi

Komisaris Independen Mintolo Hardiyanto

Komisaris Independen Randy Hartanto Lie

Direksi

Presiden Direktur Handrie Wirawan

Wakil Presiden Direktur I Emanuela Tanubrata

Wakil Presiden Direktur II Lisawati

Direktur Operasional Olwin Chandra

Direktur Kepatuhan Krisna Chandra

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberi nasihat kepada Direksi serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis termasuk di dalamnya memastikan : 1) Seluruh temuan audit baik intern dan ekstern, termasuk hasil pengawasan

Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

2) Semua komite telah menjalankan tugasnya secara efektif. 3) Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance dalam kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Komisaris yang mencakup antara lain peraturan

Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2010 4

tentang etika kerja, jam kerja dan pengaturan rapat Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat 4, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yaitu : 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan

2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas operasional dan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan, dan 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha Bank.

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional dan kepengurusan, termasuk di dalamnya : 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku. 2) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3) Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen

Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) serta Komite Manajemen Risiko.

4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.

5) Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2010 5

c. Rekomendasi Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2010 Dewan Komisaris aktif berinteraksi dengan Direksi maupun para Pejabat Eksekutif melalui penyelenggaraan rapat secara berkala dan telah memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi yang dengan demikian guna memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin pada setiap kegiatan usaha.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dewan Komisaris telah membentuk 3 Komite terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance. a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

1) Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Bank Jasa Jakarta pada tahun 2010 seperti tertuang dalam SK Direksi No. SK/103/DIROP/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 tentang susunan anggota Komite Audit PT. Bank Jasa Jakarta terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua Komite, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang pihak independen sebagai anggota sebagai berikut :

Posisi Nama Jabatan

Ketua Mintolo Hardiyanto Komisaris Independen

Anggota Randy Hartanto

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended