LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE … GCG 2012.pdf · dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite ... Selain itu, Bagian Sisdur dan Kepatuhan juga

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS)

Tahun 2012

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan dalam tahun-tahun terakhir semakin pesat dan

banyaknya ketentuan dan peraturan dibidang perbankan yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan perekomonian dan iklim investasi

Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang

baik menjadi salah satu standar dalam industri perbankan secara umum dan khususnya

bagi Bank MAS pelaksanaan tata kelola ini merupakan salah satu faktor yang utama

dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan.

Untuk itu, Bank MAS dengan didukung dengan visi, misi dan moto serta dengan

berpedoman pada prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terus

menerus meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha secara optimal sehingga dapat

memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan juga dapat meningkatkan

daya saing Bank MAS dalam industri perbakan Indonesia yang pada akhirnya akan

memberikan kontribusi kepada petumbuhan perekonomian Indonesia.

Setiap tahun, Bank MAS senantisa meningkatkan dan menyempurnakan

kinerjanya dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik

secara konsisten dalam setiap kegiatan dengan menekankan pada etika dan standar

profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi yang ada dan menjadikan budaya yang

memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan usaha dimasa depan seiring dengan

meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan.

Laporan pelaksanaan GCG merupakan salah satu bentuk dari budaya kepatuhan

terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan penerapan :

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang

Pebahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi Bank Umum;

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggl 30 Mei 2007 tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi bank Umum;

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/205/052006 tanggal 17 Mei 2006 tentang

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance.

Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/372/102007 tanggal 19 Oktober 2007 tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance (Revisi).

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/397/102008 tanggal 29 Oktober 2008

tentang Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan (Revisi).

Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/410/102007 tanggal 11 Desember 2008 tentang

Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan.

Pelaksanaan tata kelola yang baik (good governace) dalam menjalankan kegiatan

usaha menjadi suatu keharusan, kewajiban dan impian bagi setiap institusi bisnis baik


2

secara struktur (governance structure) maupun proses pengelolaannya (governance

process) harus lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan taat hukum dan dapat

dipertanggung jawabkan kepada stakeholder. Oleh karena itu PT Bank Multiarta Sentosa

(Bank Mas) dalam menjalankan aktifitas kegiatan usaha senantiasa berupaya untuk

melaksanakan tata kelola yang baik (good governace) untuk memberikan perlindungan

terhadap kepentingan stakeholder serta melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap

peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip Good Corporate

Governance. Bank MAS berupaya menanamkan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga

dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan nilai-nilai

perusahaan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik

(good governace) serta menerapkan prosedur dan kebijakan berdasarkan best practice.

Kebijakan dan prosedur yang ada dan diberlakukan di Bank MAS, pada dasarnya

diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para

pemangku kepentingan (stakeholders). Bank telah menyusun pedoman tata kelola

perusahaan yang mengatur aspek-aspek utama dan bertujuan antara lain mendorong dan

meningkatkan pengelolaan Bank MAS secara profesional, transparan dan efisien, serta

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ/fungsi-fungsi dalam

organisasi. Organ/fungsi-fungsi organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan

tindakannya senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga proses pengelolaannya

(governance process) dapat meningkatkan daya saing Bank MAS yang kuat secara

nasional.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Bank Multiarta

Sentosa berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas

(accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) dan

kewajaran (fairness) yang meningkatkan nilai (value), yang diharapkan oleh para

stakeholder, yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sehingga Bank MAS

dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun kerangka dan struktur tata

kelola (Governance Structure) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Bank MAS menjabarkannya sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak

diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan telah diselenggarakan dengan

baik sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Bank dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RUPS memiliki wewenang antara lain

untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi,

mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi, menyetujui perubahan

Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah

imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi,

menetapkan penggunaan laba dan penunjukan akuntan publik. Dalam RUPS ini dapat

juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh

Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham.

RUPS Tahunan diadakan 1 (satu) tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan

Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan

pengawasan Bank MAS kepada pemegang saham. Selain RUPS Tahunan, Bank MAS

juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.


3

Bank MAS memberikan perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham.

Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, panggilan RUPS

mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul

yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, sehingga

memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam RUPS dan memberikan suara

secara bertanggung jawab.

Pada tahun 2012, Bank MAS melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 15 Juni

2012, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi atas kinerja

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi sebagaimana tercantum dalam

laporannya No. LAI/GA/12007 tanggal 16 Maret 2012;

3. Memberikan kewenangan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi atas

tindakan pengurusan perseroan dan pelaksanaan pengawasan yang telah

dijalankan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2011;

4. Menyetujui tidak adanya pembagian deviden kepada pemegang saham untuk

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menyetujui laba

tahun 2011 dibukukan sebagai “laba ditahan” Perseroan;

5. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam rangka audit laporan

keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 berdasarkan rekomendasi Komite

Audit, serta menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan

Publik tersebut termasuk untuk melakukan segala sesuatunya yang berkenaan

dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

6. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya termasuk tapi tidak

terbatas antara lain gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan dalam

bentuk apapun lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2013.

Dalam tahun 2012, Bank MAS telah melaksanakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1

(satu) kali, yakni pada tanggal 15 Juni 2012, dimana diputuskan hal-hal sebagai

berikut :

1. Mengangkat Sdr. H.Haryono Waskito, SH sebagai anggota Dewan Komisaris

Independen perseroan, efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;

2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala jasa, tenaga serta pemikiran

yang telah diberikan kepada perseroan selama menjabat, efektif pada saat

penutupan RUPS ini;

3. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu Sdri. Juwita Ekawati

Winoto sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Tommy Mukdani sebagai Komisaris

Independen, serta anggota Direksi yaitu Sdri. Nurjani Djunaedi sebagai Direktur

Utama, Sdr. Budi Afandi Winoto dan Sdr. Iwan Yuda Pramudhi masing-masing


4

sebagai Direktur, efektif pada saat penutupan RUPS ini, sehingga susunan

pengurus perseroan setelah RUPS Luar Biasa ditutup adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Juwita Ekawati Winoto

Komisaris Independen : Tommy Mukdani

Komisaris Independen : H.Haryono Waskito, SH *)

Direksi :

Direktur Utama : Nurjani Djunaedi

Direktur : Budi Afandi Winoto

Direktur : Iwan Yuda Pramudhi

*) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Independen yaitu Sdr. H. Haryono

Waskito, SH berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank

Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru akan

berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-dua

setelah tanggal pengangkatan mereka.

b. Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit

yang bertugas antara lain melakukan evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan satuan kerja

audit intern Bank MAS dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam

standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dewan Komisaris juga dibantu oleh dua komite lainnya yaitu Komite Remunerasi dan

Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

Pada akhir tahun 2012, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank MAS tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 3 (tiga) orang, dan Bank hanya memiliki 2

(dua) orang anggota Komisaris, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

menjadi kurang efektif.

Dalam upaya pemenuhan ketentuan, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris akan

segera dilengkapi pada tahun 2013.

Susunan Dewan Komisaris Bank MAS per 31 Desember 2012 terdiri dari:

Komisaris Utama : Juwita Ekawati Winoto

Komisaris Independen : Tommy Mukdani

Pengaturan implementasi Good Corporate Governance (GCG) untuk tugas dan

tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi.

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

3. Memberi arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis

Bank.

4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional Bankl, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan

penyediaan dana yang melebihi kewenangann Direksi.


5

5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari

SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia/otoritas lainnya.

Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak ditemukan, setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan

dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang

dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

6. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan

Nominasi, dan memastikan Komite telah berfungsi efektif.

7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, memiliki pedoman

dan tata tertib kerja dan telah menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Untuk menjalankan fungsinya Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara

berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan, dan selama tahun 2012 Dewan Komisaris

telah melakukan 19 (sembilan belas) kali pertemuan.

Beberapa Komite yang dibentuk Dewan Komisaris adalah:

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen

kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh

Direksi, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun

auditor eksternal, dan beranggotakan sekurang-kurangnya seorang Komisaris

Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Ketua : Tommy Mukdani

Anggota : Haryadi

Anggota : Ir. L. Arwoko, MM

Masing-masing anggota Komite Audit mempunyai kompetensi dan pengalaman

dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite

bertindak secara independen terhadap Direksi dan auditor ekstern, serta

melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi atas hasil

evaluasi dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang

laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal,

serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen

risiko.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi Komite Audit adalah membantu

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan sesuai dengan

fungsi tersebut, tugas utama dari Komite Audit adalah menyakini bahwa :

a. Sistem pengendalian internal Bank MAS telah dapat dilaksanakan dengan

baik;

b. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan

standar auditing yang berlaku, dan;

c. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi yang intens

dengan Direksi, SKAI dan Auditor Ekstern.


6

Selama tahun 2012, Komite Audit melakukan 6 (enam) kali rapat dan telah

melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dari

Kantor Akuntan Publik.

Melakukan evaluasi atas efektivitas audit, termasuk menelaah independensi

dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang

dilakukannya untuk memastikan bahwa semua risiko sudah

dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Komite Audit

berkesimpulan bahwa independensi dan objektivitas akuntan publik dalam

mengaudit laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang

berlaku. Dari hasil penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan

oleh akuntan publik, dapat disimpulkan pula bahwa pemeriksaan yang

dilakukannya telah memberikan dasar yang cukup untuk memberikan

pendapat.

b. Pemantauan dan pengevaluasian atas perencanaan dan pelaksanaan audit

serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKAI, dari hasil evaluasi dapat

disimpulkan bahwa SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan

perencanaan audit yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit dan pelaporannya

telah dilakukan sesuai dengan Standard Pelaksaan Fungsi Audit Intern Bank

(SPFAIB). Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, Komite Audit

berpendapat bahwa proses tindak lanjut telah dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang

telah dilakukan, komite Audit berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank MAS telah memiliki

kebijakan dan sistem pengendalian intern yang memadai dalam melakukan

pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik

untuk tahun buku 2012.

d. Menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit.

Frekuensi Pertemuan :

Komite Audit Jumlah

Rapat

Jumlah

Kehadiran

%

Kehadiran

Tommy Mukdani 6 6 100

Haryadi 5 5 100

L. Arwoko 5 5 100

Edi Soerjantoro 1 1 100

Handojo Judoprajitno 1 1 100

2. Komite Pemantau Risiko


7

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggung jawab

untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu

manajemen risiko, untuk mengevaluasi manajemen risiko dan sistem pengawasan

intern serta menyediakan berbagai informasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka

mengantisipasi risiko.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Ketua : Vacant

Anggota : Ir. L. Arwoko, MM

Anggota : Haryadi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab komite antara

lain :

a. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan

perbaikan kebijakan manajemen risiko.

b. Mendiskusikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya

dalam rapat Dewan Komisaris.

c. Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal

tentang kebijakan manajemen risiko.

d. Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko Bank MAS dan menyampaikan

masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti.

Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain telah melakukan rapat 5

(lima) kali dan membahas pengelolaan risiko di PT Bank Multiarta Sentosa

berikut profil risikonya dengan pihak-pihak terkait lainnya.


Komite Pemantau Risiko Jumlah

Rapat

Jumlah

Kehadiran

%

Kehadiran

L. Arwoko 5 5 100

Haryadi 5 5 100

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris

mengevaluasi dan menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan

Direksi; kriteria untuk seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru;

calon yang akan ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan

sistem remunerasi yang tepat bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pembentukan Komite telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia

No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia

No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30

Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum,

sehingga Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang anggota

Komisaris Independen sebagai ketua dan merangkap anggota, 1 (satu) orang

anggota Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang anggota perwakilan

karyawan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2012 adalah sebagai

berikut :

Ketua : Tommy Mukdani


8

Anggota : Juwita Ekawati Winoto

Anggota : Rudijono Atmadja

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satu tanggung jawab Komite

Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi kinerja Direksi secara

periodik serta mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan anggota

Dewan Komisaris serta karyawan yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam

pengusulan tersebut, Komite harus memastikan bahwa kepentingan manajemen

tersebut sejalan dengan kinerja Bank MAS dan kepentingan stakeholders.

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi tidak hanya

terbatas pada kebijakan nominasi dan remunerasi yang meliputi :

a. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris atas :

1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk

disampaikan dalam RUPS.

2. Kebijakan remunerasi bagi seluruh Pejabat Ekekutif dan karyawan bank

untuk disampaikan kepada Direksi.

Rekomendasi diberikan berdasarkan kinerja keuangan, prestasi kerja serta

pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

b. Menyusun dan merekomendasikan atas kebijakan dan sistem prosedur

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada

RUPS.

c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi

dan pihak independen sebagai anggota komite kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses

nominasi yang sistematis dan obyektif serta mempertimbangkan tanggung jawab

pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pada tahun yang sama, juga direkomendasikan anggota Komite

Remunerasi dan Nominasi dan usulan kenaikan gaji/honorarium bagi

Direksi/Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam

RUPS Tahunan serta kenaikan gaji/honorarium seluruh karyawan bank untuk

disampaikan kepada Direksi.

Dalam tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan terkait

dengan :

a. Rekomendasi usulan skema pemberian bonus kepada karyawan dan pengurus

Bank MAS.

b. Rekomendasi usulan penggajian untuk karyawan dan pengurus Bank MAS.

c. Rekomendasi tunjangan jabatan non struktural.

d. Fasilitas kendaraan kepada karyawan tertentu.

e. Menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja dari Komite Remunerasi dan

Nominasi.


Komite Remunerasi dan

Nominasi

Jumlah

Rapat

Jumlah

Kehadiran

%

Kehadiran

Tommy Mukdani 6 6 100

Juwita E. Winoto 6 6 100

Rudyono Atmadja 5 5 100


9

Sarimey S. 1 1 100

Ang Lydia 1 1 100

c. Pola Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan Perseroan selama ini menganut sistem dua dewan (two board system)

yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan

tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan. Komisaris Utama memimpin anggota Dewan

Komisaris sebagai lembaga pengawasan dan Direktur Utama memimpin anggota

Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank MAS. Namun demikian,

keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank

MAS dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris/Direksi Rapat Direksi Rapat Dewan

Komisaris

Jadual Hadir Jadual Hadir

Dewan Komisaris

Juwita Ekawati Winoto - - 16 16

Sarimey Sembiring - - 7 7

Tommy Mukdani - - 19 19

Direksi

Nurjani Djunaedi 15 15 - -

Budi Afandi Winoto 15 13 - -

Iwan Yuda Pramudhi 15 15 - -

d. Direksi

Direksi bertanggung jawab mengelola Bank MAS, merumuskan dan melaksanakan

strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan

pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan

efektivitas biaya. Untuk itu, sesuai anggaran dasar Bank MAS, Direksi berhak mewakili

Bank MAS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Bank MAS dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank MAS

serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

Susunan Direksi per 31 Desember 2012 terdiri dari :

Direktur Utama : Nurjani Djunaedi

Direktur : Budi Afandi Winoto

Direktur Kepatuhan : Iwan Yuda Pramudhi

Pada akhir tahun 2012, Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan dua Direktur

dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank


10

Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan dan

Manajemen Risiko yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas

memastikan bahwa Bank MAS mematuhi seluruh ketentuan, peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite eksekutif yang dibentuk

Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan

tujuan untuk mendapatkan pendapat berdasarkan asas professionalisme dan four eyes

principle sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi. Bank MAS

telah memiliki beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu :

1. Komite Kebijakan Perkreditan Bank

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan Bank :

a. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara umum yang mencakup

prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, kebijakan persetujuan kredit,

dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian

kredit bermasalah.

b. Memberikan masukan dalam penyusunan KPB terutama yang berkaitan

dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, antara lain :

1) Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2) Kebijakan Penyediaan Modal Minimum (CAR).

3) Kebijakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN).

4) Kebijakan Kualitas Aktiva Produktif (KAP).

5) Kebijakan Akuntansi Perkreditan dan lain sebagainya.

c. Membuat petunjuk pelaksanaan atas KPB.

d. Mengawasi agar KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan

konsisten.

e. Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan

KPB.

f. Melakukan kajian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan secara

berkala memberikan saran/perubahan/perbaikan KPB sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku.

2. Komite Kredit

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit dalam proses pemberian kredit adalah

mengevaluasi, menganalisa dan me-review seluruh aspek pemberian kredit dengan

memperhatikan prinsip kehati-hatian, sesuai kebijakan, sistem dan prosedur, serta

ketentuan yang berlaku dan memberi rekomendasi kepada pejabat pemutus kredit

dalam Credit Memorandum.

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Steering Committee TSI)

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi :

a. Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana

Strategis kegiatan usaha Bank MAS.

b. Merumuskan Kebijakan dan Prosedur utama Teknologi Informasi.

c. Mengevaluasi kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang telah

disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.

d. Mengevaluasi kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem

Informasi Manajemen Bank MAS.


11

e. Mengevaluasi kinerja Teknologi Informasi.

f. Memberikan rekomendasi kepada manajemen terhadap pelaksanaan pengadaan

perangkat atau proyek Teknologi Informasi dalam jumlah tertentu.

g. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk penyelesaian berbagai

masalah terkait Teknologi Informasi.

h. Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direksi.

4. Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko :

a. Menyusun kebijakan, strategi dan penerapan Manajemen Risiko dan contingency

plan.

b. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari

prosedur normal.

5. ALCO (Asset Liability Committee)

Bank MAS, dalam mengelola asset dan liability yang dimilikinya telah memiliki

Kebijakan Asset Liability Management (ALMA) sebagai pedoman dalam penerapan

manajemen risiko, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku

bunga dan risiko likuiditas.

Guna melaksanakan kebijakan ALMA, Bank MAS membentuk ALCO yang

memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab :

a. Menetapkan arah, kebijakan, strategi, manajemen struktur neraca, likuiditas,

suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan dengan memegang teguh prinsip

kehati-hatian.

b. Pengelolaan neraca dan likuiditas serta risiko yang terkandung di dalamnya

melalui proses identifikasi, pengukuran eksposur risiko, monitoring serta

penetapan strategi pengelolaan likuiditas.

Selama tahun 2012, ALCO mengadakan 11 ( sebelas) kali rapat dengan keputusan

penting antara lain, penyesuaian tingkat bunga pada produk-produk asset dan

liabilities, menjaga likuiditas pada tingkat yang baik dan aman dan menjaga

keseimbangan komposisi neraca.

6. Komite SDM

Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia :

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan

rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif

dan karyawan secara keseluruhan.

b. Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pengangkatan Pejabat

Eksekutif.

c. Melakukan evaluasi terhadap penilaian Kinerja Karyawan.

d. Memberikan pertimbangan sasaran dan strategi untuk peningkatan sumber daya

manusia dalam jangka panjang.

e. Fungsi Kepatuhan


12

Sepanjang tahun 2012 Bank MAS berhasil menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan standar-standar kepatuhan lainnya yang telah

ditetapkan. Fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik, secara berkesinambungan

akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan

yang berlaku, peningkatan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan

atau kebijakan manajemen.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko senantiasa melakukan pemantauan atas

implementasi prinsip kepatuhan termasuk didalamnya adalah pelaksanaan tindakan

koreksi yang harus dilakukan, hasil dari pemantauan dituangkan dalam laporan secara

berkala. Untuk menggalang komitmen dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan, Direktur

Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengadakan rapat dengan Direksi serta Pimpinan unit

terkait yang dikoordinasikan oleh Bagian Sistem dan Prosedur, dan Kepatuhan termasuk

melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum,

peraturan dan standar baru yang berlaku.

Untuk mendukung tugas dan fungsi kepatuhan ini, Direktur Kepatuhan dan Manajemen

Risiko dibantu oleh Bagian Sisdur dan Kepatuhan dengan fungsi pokok memastikan

kepatuhan kegiatan operasional pada setiap unit usaha terhadap kebijakan dan prosedur

yang telah ditetapkan dan penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang

disesuaikan dengan Peratuan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember

2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum sebagai bagian dari upaya Bank dalam

gerakan anti pencucian uang. Selain itu, Bagian Sisdur dan Kepatuhan juga melakukan uji

kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur.

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, pada akhir tahun 2012

pencapaian CAR Bank MAS adalah 28,16% diatas persyaratan minimum yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Giro Wajib Minimum (GWM) mencapai

8,03%. Tidak ada kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang melanggar

dan/atau melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Rasio

Kredit Bermasalah Kotor (NPL Gross) sebesar 0,66% dan Rasio Kredit Bermasalah

Bersih (NPL Netto) sebesar 0,35%.

f. Fungsi Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko di Bank MAS senantiasa berpedoman pada

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2012 Bank MAS terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko

dengan memperluas tata kelola perusahaan, memperbaiki kebijakan, prosedur dan

proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tahun 2008 untuk memperkuat organisasi tata

kelola risiko yang sudah ada. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris, dengan tugas utama memberikan masukan kepada Dewan Komisaris

mengenai masalah-masalah manajemen risiko, mengevaluasi sistem pengawasan

manajemen risiko dan pengawasan intern, serta menyediakan informasi kepada

Dewan Komisaris dalam kaitan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko.

Sebagai bagian dari proses yang terus berjalan dan untuk mencapai standar

internasional di bidang pengelolaan risiko, Bank MAS senantiasa mengembangkan

dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal

yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi secara dini


13

dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan risiko. Kerangka

pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi

dan kewenangan, serta berbagai perangkat pengelolaan risiko lain yang berlaku bagi

segenap aktivitas bisnis. Untuk memastikan kebijakan dan prosedur tersebut sesuai

dengan perkembangan yang ada, dilakukan evaluasi dan perubahan parameter secara

berkala sesuai dengan perubahan bisnis.

g. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berfungsi sebagai tim pemeriksa

dalam rangka menciptakan sistem pengendalian intern yang memadai dalam

pelaksanaan operasional Bank.Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern

telah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Pada tahun 2012 ini Bank MAS berupaya agar sistem pengendalian intern dapat

berjalan lebih efektif dan efisien, antara lain dengan melaksanakan sistem dan

prosedur pengawasan secara konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan

kerja yang kondusif. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan pendekatan risk

based, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit kerja

yang memiliki risiko lebih besar.

SKAI bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap

segenap unit operasional. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang

sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Hasil temuan

SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite

Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Dewan Komisaris

beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan

memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah

yang memadai atas hasil temuan audit tersebut.

Pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh kantor dengan memberikan prioritas

aktivitas pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat risiko, yang meliputi

pemeriksaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu.

h. Auditor Independen

Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS Tahunan telah

menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk mengaudit

laporan keuangan Bank MAS untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012.

Akuntan Publik tersebut memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan

keuangan Bank MAS.

Laporan keuangan Bank MAS telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia.

i. Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Mayoritas anggota Direksi dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan

anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali,

atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen. 50 % anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan

keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau

anggota Direksi.


14

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai

lebih dari 5% pada Bank adalah sebagai berikut :

PT Danabina

Sentana

PT Multi

Anekadana Sakti

Dewan Komisaris

Juwita Ekawati Winoto 7.93% 6.25%

Direksi

Budi Afandi Winoto 17.50% −

j. Kebijakan/Paket Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2012 adalah sebagai

berikut:

orang jutaan Rp orang jutaan RpI. Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan

fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)2 827 3 2.320

II.

a. dapat dimiliki : 2 8 3 12

b. tidak dapat dimiliki : 2 84 3 108

2 919 3 2.440

Jenis Remunerasi dan Fasilitas LainJumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

T O T A L

Fasilitas Lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi

kesehatan dan sebagainya) yang :

Direksi Komisaris

(satuan orang) (satuan orang)

diatas Rp. 2 miliar

diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar

diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar 2 1

Rp. 500 juta kebawah 1 1

JumlahJumlah Remunerasi per orang dalam 1

tahun yang diterima secara tunai

k. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji karyawan staff yang tertinggi dan terendah 17.73 Kali

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1.85 Kali

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 2.00 Kali

Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan staff tertinggi 2.04 Kali

KETERANGAN RASIO

l. Internal Fraud

Selama tahun 2012 tidak terdapat internal fraud yang terjadi di Bank yang

mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak

penyimpangan lebih dari Rp 100 juta.

m. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang - -


15

tetap)

Dalam proses penyelesaian 3 -

Total 3 -

Sebagian besar dari perkara perdata tersebut terkait dengan upaya penyelesaian kredit

bermasalah.

n. Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat

Eksekutif.

o. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Selama tahun 2012 Bank MAS ikut berpartisipasi pemberian dana untuk masyarakat

disekitar kantor dan lembaga keagamaan, antara lain tempat ibadah.

p. Penyediaan Dana Kepada Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia dan selama tahun 2012 tidak terdapat

pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Per 31

Desember 2012, penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti adalah

sebagai berikut:

Nominal

(Jutaan Rupiah)

1 Kepada Pihak Berelasi 13 10.770

2 Kepada Debitur Inti :

a. Individu 4 65.885

b. Group 6 94.215

No Penyediaan Dana

J u m l a h

Debitur

q. Rencana Strategis Bank

Sesuai dengan kebijakan jangka pendek dan menengah, maka langkah-langkah

strategis yang akan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan tersebut antara lain :

1. Rencana Jangka Pendek :

a. Melakukan perubahan struktur organisasi perseroan.

Guna memperkuat jajaran manajemen, direncanakan perubahan struktur

organisasi , antara lain pemenuhan anggota Dewan Komisaris, terutama

Komisaris Independen dan penambahan Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi

Kredit dan Marketing.

Diharapkan dengan adanya perubahan struktur organisasi ini, operasional

perseroan dapat lebih efisien, efektif dan terkelola dengan baik.

b. Review dan mengkaji ulang Kebijakan Remunerasi dan Nominasi untuk

meningkatkan kesejahteraan karyawan.

c. Optimalisasi jaringan kerja dan kantor.


16

Direncanakan untuk membuka kantor cabang pembantu dan merelokasi cabang

pembantu yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara

keseluruhan.

d. Peningkatan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia.

Pemberian pelatihan baik in-house maupun out-house pada berbagai lembaga

pelatihan terkemuka, diharapkan dalam jangka pendek dapat meningkatkan

kompetensi dan keahlian karyawan.

e. Peningkatan Risk Awareness dan Budaya Kepatuhan.

Peningkatan risk awareness dan budaya kepatuhan terus menerus akan

disosialisasikan kepada seluruh karyawan, sehingga tujuan sesuai visi dan misi

Bank akan tercapai dengan selalu mengedepankan tata kelola yang baik.

f. Menjaga tingkat kesehatan Bank.

Penilaian tingkat kesehatan secara periodik baik secara self assessment maupun

berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, diharapkan berada pada

Peringkat Komposit 2 (dua) atau lebih baik.

Untuk mencapai hal tersebut, dari sisi finansial, indikator-indikator keuangan

utama akan diupayakan terus membaik antara lain dengan pencapaian target-

target finansial. Sementara dari sisi manajerial akan terus dikembangkan

pengawasan internal yang semakin baik sehingga dapat meminimalkan

terjadinya kesalahan/pelanggaran.

g. Penyempurnaan penerapan program PSAK 50 dan 55.

Menyempurnakan penerapan program PSAK 50 dan 55 termasuk kebijakan,

prosedur dan perangkat penunjang.

h. Efisiensi biaya dan operasional disegala bidang.

Penerapan pola efisiensi pada seluruh unit kerja diharapkan dapat menurunkan

biaya overhead dan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan laba. Untuk

strategi disisi pendanaan yaitu meningkatkan low cost deposits ratio dengan

memberikan skema jasa giro yang menarik bagi nasabah dan mencari giro

korporasi.

i. Peningkatan kualitas dan jenis layanan.

Menerapkan standar pelayanan nasabah termasuk peningkatan kualitas dan

pengetahuan frontliners, peningkatan kecepatan penyelesaian pengaduan

nasabah, penataan ruangan yang lebih baik, sarana dan prasarana yang lebih

memadai.

j. Memperluas jaringan kerjasama antar Bank, baik Bank lokal maupun Bank

asing.

k. Rencana untuk mencari investor strategik untuk memperkuat struktur

permodalan sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung kegiatan usaha

Bank agar dapat lebih bersaing.

2. Rencana Jangka Menengah :

Terkait Kebijakan Sumber Daya Manusia, direncanakan antara lain;

a. Peningkatan kompetensi dan keahlian karyawan melalui pemberian pelatihan

baik in-house maupun out-house.

b. Peningkatan kesejahteraan karyawan.

r. Kepatuhan Terhadap Ketentuan

Selama tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dibidang keuangan

dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank

yang wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris ke Bank Indonesia.


17

s. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan Bank

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun non keuangan telah dilakukan

dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

t. Shares Option

Bank tidak memiliki kebijakan dan/atau program shares option dalam bentuk

Employee Share Option Program (ESOP) atau Management Share Option Program

(MSOP) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

Hasil Self Assessment:

Berdasarkan self assesment yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,

menghasilkan peringkat per masing-masing faktor sebagai berikut:


18

BOBOT PERINGKAT NILAI(a) (b) (a) x (b)

1

Pelaksanaan Tugas Dan

Tanggung Jawab Dewan

Komisaris 10.00% 2.7 0.27

Pelaksanaan tugas dan tanggung jaw ab

Dew an Komisaris cukup memenuhi prinsip

GCG.

2Pelaksanaan Tugas Dan

Tanggung Jawab Direksi 20.00% 2.5 0.50

Pelaksanaan tugas dan tanggung jaw ab

Direksi cukup memenuhi prinsip GCG dan

cukup efektif.

3Kelengkapan dan

Pelaksanaan Tugas Komite10.00% 2.6 0.26

Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan

Komite Remunerasi & Nominasi telah

berjalan cukup efektif.

4Penanganan Benturan

Kepentingan 10.00% 2.7 0.27

Penanganan Benturan Kepentingan cukup

memadai.

5Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank 5.00% 2.5 0.13

Penerapan fungsi Kepatuhan berjalan cukup

efektif.

6 Penerapan Fungsi Audit Intern5.00% 2.5 0.13

Penerapan fungsi Audit Intern berjalan

cukup efektif.

7Penerapan Fungsi Audit

Ekstern 5.00% 1.5 0.08

Penerapan fungsi Audit Ekstern telah

berjalan efektif.

8

Penerapan Fungsi Manajemen

Risiko dan Pengendalian

Intern 7.50% 2.7 0.20

Penerapan fungsi Manajemen Risiko

termasuk Sistim Pengendalian Intern berjalan

cukup efektif.

9

Penyediaan Dana Kepada

Pihak Terkait Dan Debitur

Besar 7.50% 2.8 0.21

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan

Penyediaan Dana Besar telah dilaksanakan

sesuai ketentuan yang berlaku.

10

Transparansi Kondisi Keuangan dan

Non Keuangan Bank, Laporan

Pelaksanaan GCG dan Laporan

Internal 15.00% 2.6 0.39

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non

Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan

Pelaporan Internal telah berjalan cukup

efektif.

11 Rencana Strategis Bank5.00% 2.7 0.14

Penyusunan Rencana Strategis Bank cukup

realistis dengan realisasi cukup sesuai.

Nilai Komposit 100.00% 2.56 PK 3 (CUKUP BAIK)

NO

* ) berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

ASPEK YANG DINILAI CATATAN *)

PT BANK MULTIARTA SENTOSA TAHUN 2012


19

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Multiarta Sentosa Tahun 2012 :

1. Nilai Komposit hasil self assessment Pelaksanaan GCG : 2,56 dan Predikat

Komposit hasil self assessment Pelaksanaan GCG : PK 3 (CUKUP BAIK).

2. Kelemahan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu:

a. Jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 orang. Penyelesaian : Penambahan anggota Dewan Komisaris. Target waktu : Semester I 2013.

b. Efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris masih harus ditingkatkan. Penyelesaian :

Meningkatkan koordinasi kerja dengan Komite-Komite organ Dewan Komisaris dan SKAI, serta meningkatkan skedul dan efektivitas rapat baik rapat internal maupun gabungan.

Meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan audit intern dan ekstern, rekomendasi perbaikan dari Dewan Komisaris kepada Direksi.

Target waktu : Semester I 20013.

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh aspek kegiatan Bank perlu ditingkatkan efektivitasnya. Penyelesaian : Meningkatkan pemahaman mengenai GCG, Prinsip Kehati-hatian

dan Manajemen Risiko kepada seluruh jenjang organisasi Bank. Meningkatkan penerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas pada

setiap proses kegiatan Bank, antara lain melaksanakan prinsip four eyes secara konsisten dan koordinasi kerja yang lebih baik dalam proses pemberian kredit sebagai bagian dari fungsi pengendalian intern.

Memantau efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut secara kontinyu dan konsisten.

Target waktu : Semester I 2013.

d. Efektivitas penerapan fungsi Audit Intern masih harus ditingkatkan. Penyelesaian : Penambahan tenaga auditor. Memperluas cakupan audit intern. Target waktu : Triwulan II 2013.

e. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern masih harus ditingkatkan. Penyelesaian :

Penambahan staff Manajemen Risiko. Melakukan sosialisasi kepada setiap unit kerja secara berkala dan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan risk awareness. Memperluas cakupan risiko dengan peer group. Target waktu : Triwulan III 2013.

3. Kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu:


20

a. Prinsip transparansi telah mulai diterapkan dalam proses pengambilan keputusan pada setiap bidang kegiatan operasional Bank, antara lain melalui forum-forum pertemuan antar unit kerja maupun dengan pimpinan untuk penyelesaian setiap masalah kerja.

b. Prinsip akuntabilitas, independensi dan kewajaran secara bertahap

telah mulai diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasional Bank dengan tingkat pemenuhan yang bervariasi berdasarkan kondisi dan kesiapan masing-masing unit kerja.

Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Multiarta Sentosa tahun 2012.

PT BANK MULTIARTA SENTOSA

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE … GCG 2012.pdf · dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite ... Selain itu, Bagian Sisdur dan Kepatuhan juga

Documents