Laporan observasi manajemen sekolah di mts nurul ulum mranggen demak

MANAJEMEN KOMPONEN – KOMPONEN SEKOLAH

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sekolah

Dosen Pengampu : Rafika Bayu Kusumandari S.Pd.,M.Pd

Disusun Oleh

Masruhil 1102412037

Fahluluk Wardoyo 2101413037

Widi Lindyasari 3201412029

Anisatul Afitri 3201412017

Aziz Zindani 3301412021

Ani Triani 3301412072

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

2

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya, makalah tentang “Manajemen komponen – komponen sekolah” ini

dapat kami selesaikan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata

kuliah manajemen sekolah.

Makalah ini berisikan informasi tentang Manajemen komponen – komponen

sekolah. Untuk itu sekiranya penulis perlu menginformasikan tentang bagaimana

Manajemen komponen – komponen sekolah. Selanjutnya penulis mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah

membantu dalam memberikan idenya dalam penyusunan makalah ini , serta kami

mengucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah yang telah

memberikan informasinya kepada saya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini sangat jauh dari

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat

membangun selalu kami harapkan demi terciptanya pemahaman kami. Dan semoga

dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkannya.

Semarang , Maret 2014

Penyusun

3

Daftar Isi

Halaman Judul .......................................................................................................................1

Kata Pengantar .......................................................................................................................2

Daftar Isi ................................................................................................................................3

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................4

a. Lata Belakang ............................................................................................................4

b. Rumusan Masalah ......................................................................................................5

c. Tujuan ........................................................................................................................5

BAB II PENBAHASAN ........................................................................................................6

1. Manajemen Kurikulum ..............................................................................................6

2. Manajemen Peseta didik ............................................................................................12

3. Manajemen Personal ..................................................................................................14

4. Manajemen Anggaran/ Biaya Pendidikan .................................................................16

5. Manajemen Husemas .................................................................................................20

6. Manajemen Layanan Khusus .....................................................................................23

BAB III PENUTUP ...............................................................................................................29

a. Kesimpulan ................................................................................................................29

b. Saran ..........................................................................................................................29

Daftar Pustaka ........................................................................................................................30

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manejemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama

dengan manejemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah

juga merupakan ruang lingkup dan kajian manajemen pendidikan. Namun manajemen

pendidikan mempunyai cangkupan yang lebih luas dibandingkan manajemen sekolah.

Dengan perkataan lain, manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen

pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam oraganisasi sekolah sebgai

salah satu komponen dari system pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas

pada satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan melibuti seluruh komponen

system pendidikan, bahkan bisa menjangkau system yang lebih luas dan besar

(suprasistem) secara regional, nasional, nasional, bahkan internasional.

Manajemen sekolah merupakan faktor yang terpenting dalam menyelenggarakan

pendidikan dan pengajaran di sekolah yang keberhasilannya diukur oleh prestasi tamatan

(out put), oleh karena itu dalam menjalankan kepemimpinan, harus berpikir “sistem”

artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah komponen-komponen terkait

seperti: guru-guru, staff TU, Orang tua siswa/Masyarakat, Pemerintah, anak didik, dan

lain-lain harus berfungsi optimal yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pimpinan.

Menurut Depdiknas (2007), di dalam pelaksanaan MBS, ada tiga hal yang perlu

dilaksanakan, yaitu: (1) manajemen sekolah (fungsi dan substansinya) di dalam kerangka

MBS; (2) pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM); dan

(3)peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah1. Maka dari

itu semua komponen – komponen dalam manajemen pendidikan saling terkait erat antara

yang satu dengan yang lainnya. Komponen – komponen itu juga memiliki korelasi yang

baik untuk mewujudkan suatu sekolah yang efektif , dimana jika ada salah satu

komponen yang kurang baik maka korelasi diantara komponen – komponen tersebut

tidak lagi berjalan dengan baik.

1 Husnan.2002. dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009 hal 80.

5

Sebagai seorang calon pendidik kita harus benar – benar paham terhadap enam

komponen – komponen manajemen tersebut mengapa demikian, dikarenakan

pemahaman kita terhadap manajemen – manajemn sekolah akan sangat membantu kita

sebgai guru yang profeional dan dalam mengajar kita juga harus mengetahui aspek –

aspek yang harus disampaikan , serta kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap

komponen – komponen sekolah yang lain, peran serta masyarakat juga sangat

mempengarungi dalam perkembangan komponen – komponen sekolah ini.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis hendak membahas komponen –

komponen yang ada di sekolah , untuk menambahkan wawasan serta pemahaman yang

lebih detail tentang komponen – komponen disekolah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja manajemen komponen – komponen sekolah serta bagaimanakah

manajemen masing – masing komponen tersebut?

C. Tujuan

Tujuan dibuatnya makalah ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami manajemen disekolah secara detail yaitu manjemen

komponen kurikulum sekolah, peserta didik disekolah, personel sekolah, anggaran /

biaya pendidikan, husemas disekolah dan layanan khusus disekolah.

6

BAB II

PEMBAHASAN

MANAJEMEN KOMPONEN – KOMPONEN SEKOLAH

1. MANAJEMEN KURIKULUM

Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum

secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ketercapaian

tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan.Dalam proses manajemen kurikulum tidak

lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan

sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja

tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan

kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaanya, pengembangan

kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan pengertian, bahwa

manajemen kurikulum itu memang atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan

otonomi daerah. Suatu intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan

dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan

masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan untuk pengembanganya

diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah terkait. E. Mulyasa

mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diberlakukan untuk

memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan masyarakat untuk mengelola sumber

daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan

dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan

pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah

terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.

A. Ruang lingkup Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan

pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari disiplin ilmu

pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sagat luas. Studi ini tidak hanya membahas

tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang

dilaksanakan dalam pendidikan. Secara sederhana dan lebih mudah dipelajari secara

7

mendalam, maka ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: (1)

manajemen perencanaan, (2) manajemen pelaksanaan kurikulum, (3) supervisi

pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan penilaian kurikulum, (5) perbaikan

kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Dari keterangan

ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip

dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan

kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen. Sehingga para ahli

dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan

kalau dilihat dari cakupanya yang begitu luas, manajemen kurikulum merupakan salah

satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum.

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai

pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahab,

bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari yang dianutnya,

maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum

adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling

berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.

B. Prinsip dan Pentingnya Manajemen Kurikulum

Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum

adalah sebagai berikut:

1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus

sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar

sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum.

2) Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi

yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang

seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggung jawab.

3) Kooperatif, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan

maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang

terkait.

4) Efiktivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai

tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen

8

kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya

tenaga, biaya, dan waktu.

5) Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Adapun fungsi-fungsi dari manajemen adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, karena

pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan

pengelolaan yang terencana.

b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil

yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola secara

integritas dalam mencapai tujuan.

c. Meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktifitas siswa karena adanya

dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

d. Meningkatkan pastisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan

kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan

masyarakat dalam memberi masukan supaya dalam sumber belajar disesuaikan

dengan kebutuhan setempat.

C. Proses Manajemen Kurikulum

a) Manajemen Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks dan

menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan kebutuhan untuk

mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses penggunaan model-model aspek

penyajian kunci. Sebagaimana pada umumnya rumusan model perencanaan harus

berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat.

Proses ini dilaksanakan dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi

pengetahuan filosofis (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologis

(argumen-argumen kecenderungan sosial), dan psikologi (dalam menentukan

urutan materi pelajaran).

Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk

tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan

yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem

kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan perencanaan

9

akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem pendidikan sehingga dapat

mencapai hasil yang optimal. Kegiatan inti pada perencanaan adalah

merumuskan isi kurikulum yang memuat seluruh materi dan kegiatan yang dalam

bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu

dikerjakan. Isi kurikulum dapat disusun sebagai berikut:

1) Bidang-bidang keilmuan yang terdiri atas ilmu-ilmu sosial, administrasi,

ekonomi, komunikasi, IPA, matematika, dan lain-lain.

2) Jenis-jenis mata pelajaran disusun dan dikembangkan bersumber dari bidang-

bidang tersebut sesuai dengan tuntutan program.

3) Tiap mata pelajaran dikembangkan menjadi satuan-satuan bahasan atau

standar kopetensi dan kopetensi dasar.

4) Tiap-tiap mata pelajaran dikembangkan dalam bentuk silabus.

Dari rumusan perencanaan di atas penulis menyimpulkan bahwa

kurikulum itu tidak hanya memuat pada rangkaian susunan mata pelajaran, tetapi

juga memuat seluruh aspek kegiatan pendidikan dan pendukung-pendukungnya.

Hanya saja dalam perumusan lebih banyak difokuskan pada perencanaan

pengajaran dengan menyusun materi ajar. Karena materi pelajaran adalah sesuatu

yang dianggap sangat urgen dalam kurikulum. Maka dalam perumusanya juga

sangat diperlukan adanya landasan yang kokoh untuk sebagai pedoman.

b) Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum adalah

berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan

pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam manajemen

pelaksanaan kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan

baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal

dan kondisi-kondisi supaya kurikulm dapat terlaksana. Pelaksanaan kurikulum

dibagi menjadi dua:

1) Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung ditangani

oleh kepala sekolah. Selain dia bertanggung jawab supaya kurikulum dapat

terlaksana di sekolah, dia juga berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan

yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung disekolah dalam

10

satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas

dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk

pencapaian tujuan kurikulum

2) Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan

langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini meliputi; (1) kegiatan dalam

bidang proses belajar mengajar, (2) pembinaan kegiatan ekstrakulikuler yang

berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah, (3)

kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi

yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam memecahkan

masalah.

c) Manajemen Pemantauan dan Penilaian Kurikulum

Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data

yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka

waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam

kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk

meningkatkan efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak

keluar dari jalur. Oleh sebab itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus

memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai

mengevaluasinya.

Secara garis besar pemantauan kurikulum bertujuan untuk

mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

dalam memecahkan masalah. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum

memuat beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1) Peserta didik, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar,

motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan dan kesulitan yang diahadapi.

2) Tenaga pengajar, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab,

kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional,

dan loyalitas terhadap atasan.

3) Media pengajaran, dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara

penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media.

11

4) Prosedur penilaian: instrument yang dihadapi siswa, pelaksanaan penilaian,

pelaporan hasil penilaian.

5) Jumlah lulusan: kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas

kemampuan lulusan.

d) Perbaikan Kurikulum

Kurikulum suatu pendidikan itu tidak bisa bersifat selalu statis, akan tetapi

akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu

sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk

melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik

dikarenakan adanya kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang selalu

mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus menerus.

Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, proses, dan produk. Kriteria proses

menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem intruksional,

sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai

dan output (kelulusan siswa).

Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen sumber daya

manusiawi, seperti: administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru,

siwaswa, serta masyarakat mempuanyai sangat berperan besar. Tanggung jawab

masing-masing harus dirumuskan secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga

harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan

evaluasi yang tepat dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam

membuat keputusan kurikulum dan intruksional.

Chamberlain telah merumuskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam

perbaikan: (1) mengidentfikasi masalah sebenarnya sebagai tuntutan untuk

mengetahui tujuan, (2) mengumpulkan fakta atau informasi tambahan, (3)

mengajukan kemungkinan pemecahan dengan keputusan yang optimal dan

diharapkan, (4) memilih pemecahan sebagai percobaan,(5) merencanakan

tindakan yang dikehendaki untuk melaksanakan penyelesaian, (6) melakukan

solusi percobaan, (7) evaluasi.

12

Study Kasus Ma’had Ali Al-Hikam

Dalam penyusunan kurikulum STAI Ma’had Aly, ada dua faktor yang

sangat mempengaruhi, yaitu: (1) kebutuhan maha siswa (berlatar belakang

pesantren salaf), (2) kebutuhan masyarakat setempat (dalam hal ini adalah

pesantren). Faktor-faktor ini pada umumnya juga menjadi dasar dalam

penyusunan kurikulum. Berangkat dari sini, penulis mengamati bahwa

administrator Ma’had Aly dalam merumuskan kurikulum dapat didiskripsikan

sebagai berikut:

Proses Tranformasi

1. Tahap I dan II adalah proses pembekalan paedagogik mahasiswa dalam

keagamaan dan bahasa asing. Dalam hal ini mata kuliah yang diajarkan

kebanyakan tentang ilmu metodologi yang berwawasan tentang keagamaan

dan bahasa asing.

2. Tahap III dan IV adalah proses pembekalan materi tentang kependidikan dan

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan dari lembaga Ma’had Aly yang

berspesifik pada pendidikan.

2. MANAJEMEN PESERTA DIDIK

Manajemen peserta didik (siswa) adalah seluruh proses kegiatan yang

direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap

seluruh peserta didik ( dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat

mengikuti proses belajar mengajar ( PBM ) secara efektif dan efisien, demi tercapainya

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan..

Manajemen peserta didik menuju pada kegiatan-kegiatan di luar kelas dan dalam

kelas. Kegiatan diluar kelas meliputi:

1. Penerimaan peserta didik baru meliputi berdasarkan NEM.

a. Penyusunan panitia beserta program kerjanya,

b. Pendaftaran calon peserta didik (pengumuman, tempat, waktu, syarat dsb)

c. Penyelesaian berdasar NEM dengan kebutuhan jumlah tempat duduk yang

tersedia di kelas 1,

d. Pengumuman calon yang diterima (termasuk cadangan),

13

e. Registrasi (pencatatan peserta didik baru yang positif masuk)

2. Pencatatan peserta didik baru dalam buku induk dan mapper

a. Format buku nduk dan buku mapper

b. Data yang diisikan (identitas, orang tua/ wali, alamat, dsb)

c. Kelengkapa data (fc surat akta kelahiran, surat keterangan kesehatan dsb)

d. Buku mapper mengutaakan pengisiannya berdasarkan abjad

3. Pembagian seragam sekolah beserta kelengkapannya, seragam praktikum, seragam

pramuka, dengan tata tertib pengggunaannya,

4. Pembagian kartu anggota osis beserta tata tertib sekolah yang harus dipatuhi

(termasuk sanksi terhadap pelanggarnya)

5. Pembinaan peserta didik dan pembinaan kesejahteraan peserta didik

a. Kesejahteraan mental/spiritual (penyediaan tempat sembahyang, BP, dsb)

b. Kesejahteraan fsik (sanitasi lingkungan, LTKS, keamanan, kenyamanan sekolah

dsb)

c. Kesejahteraan akademik (tersedianya perpustakaan, labolatorium, tempat belajar

yang memadai, bimbingan belajar, penasehat akademik, dsb)

d. Organisasi (OSIS, PNM, Pecinta Alam, Koperasi, PKS dsb)

e. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler (pengembangan bakat, minat, prestasi, hobi,

ekspresi, seni dsb)

f. Rekreasi, pertandingan persahabatan, acara tutup tahun, study tour, dsb)

g. Orientasi study dan pengenalan kampus, keakraban, dsb)

Kegiatan didalam kelas meliputi:

1. Pengelolaan kelas

2. Interaksi belajar mengajar yang positif

3. Perhatian guru terhadap dinamika kelompok belajar

4. Pemberian pengajaran remedial

5. Pelaksanaan presensi secara kontinu

6. Perhatian terhadap pelaksanaan tata tertib kelas

7. Pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib

8. Pembentukan pengurus kelas dan pengorganisasian kelas

9. Penyediaan alat/media belajar lainnya

14

10. Penyediaan alat/bahan penunjang balajar lainnya.

Pembinaan peserta didik

Maksud pembinaan peserta didik adalah mengusahakan agar mereka dapat

tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan nasional

berdasarkan Pancasila.

Menangkal kenakalan anak remaja

Penyelewengan norma kelompok yang bersifat anti sosial antara lain adalah:

1. Ngebut,

2. Penyebaran pornografi dikalangan pelajar,

3. Berpakaian dengan mode yang tidak selaras dengan selera nasional kita,

4. Membentuk kelompok atau geng dengan norma yang menyeramkan,

5. Anak-anak yang suka membuat pengerusakan terhadap barang atau milik orang

lain,

6. Anak-anak yang senang melihat orang lain claka akibat ulah dan pebuatannya.

Untuk menangkkal dan menanggulangi kenakalan anak tersebut perlu diketahui secara

dini dan seksama penyebab-penyebabnya seperti:

1. Faktor perkembangan jiwa pada periode pubertas,

2. Faktor lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

3. MANAJEMEN PERSONAL

Personalia adalah semua anggota organisasi yang bekerja

untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, pegawai, dan para wakil siswa

atau mahasiswa. Termasuk juga para manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh

beberapa guru.

Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup tujuh komponen, yaitu :

a. Perencanaan pegawai

b. Pengadaan pegawai

c. Pembinaan dan pengembangan pegawai

d. Promosi dan mutasi

e. Pemberhentian pegawai

15

f. Kompensasi

g. Penilaian pegawai.

Ketujuh komponen ini dilaksanakan secara tertib,urut, dan berkesinambungan

sehingga harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan awal

menjadi prasyarat bagi tahapan kedua, sedangkan tahapan kedua menjadi prasyarat

bagi tahapan ketiga dan begitu selanjutnya2.

Peran menajer personalia adalah memajukan organisasi dan sekaligus

memperhatikan dan memajukan personalia. Keduanya harus dimajukan bersama.

Cukup sulit memajukan organisasi tanpa memajukan personalia, sebaliknya tidak

mungkin memajukan personalia tanpa memajukan organisasi sebab tidak diizinkan

karena tidak ada dana sebab organisasi macet.

Peran dan prinsip-prinsip Manajemen Personalia

1. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (Personalia)

a. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia

b. Peran operasional manajemen sumber daya manusia

c. Peran strategi manajemen sumber daya manusia

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia (personalia).

Menurut Alip Winarto bahwa prinsip-prinsip sumber daya manusia ada delapan,

yaitu:

a. Human Resource Planning

b. Recuitmen and Selection

c. Compensation and Benefits

d. Performance evaluation

e. Human Resource Development

f. Career Development

g. Rewards System

h. Employee Management Relations.

2 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam ( Jakarta: Erlangga: 2007). Hlm. 131

16

Hal-hal penting yang perlu ditangani oleh para manajer pendidikan antara lain

adalah perencanaan personalia, pengembangan personalia,antar hubungan, penilaian dan

promosi, kesejahteraan dan penelitian personalia.

4. MANAJEMEN ANGGARAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Manajemen anggaran/ biaya pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang

direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan bersungguh – sungguh , serta

pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah / pendidikan sehingga

kegiatan operasinal pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Sutomo 2012:58). Manajemen keuangan

sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara

keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan (menyusun anggaran

keuangan sekolah dan pengembangan RAPBS), melaksanakan (dibentuk laporan

pembiayaan yang menempatkan uang pemasukan dan uang pengeluaran pada kolom

yang saling berdampingan) dan mengevaluasi (memeriksa rencana pembiayaan untuk

mengetahui anggaran yang sebenarnya) serta mempertanggungjawabkannya secara

efektif (laporan bulanan dan triwulan kepada Dinas Pendidikan, Badan Administrasi

Keuangan Daerah) dan transparan.3 Manajemen keuangan merupakan manajemen

terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama

yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab di dalam bidang tertentu.

Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana serta mendapatkan dana.4

Secara garis besar kegiatanya meliputi : pengumpulan atau penerimaan dana yang sah,

penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana kepada pihak – pihak terkait yang

berwenang. Dana yang datang disebut dana masukan (input) yang kemudian setelah

diakukan perencanaan anggaran (budgeting), lalu digunakan dalam pelaksanaan proses

pendikan dan akhirnya dipertanggungjawaban dana kepada pihak – pihak terkait yang

berwenang.

Menjelang awal tahun pelajaran kepala sekolah beserta dewan guru membuat

RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) untuk diajukan kepada

3 Shoematul Rafida.2009.Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta hal.2 4 Husnan.2002. dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009

17

Kakanwil Depdiknas Provinsi atau Kakan Depdiknas Kabupaten/Kodya) untuk

mendapatkan persetujuan/ saran perbaikannya , kemudian diajukan kepada Badan

Pembantu Pelaksana Pendidikan (BP3) untuk persetujuan tentang sumbangan

pendidikannya di samping SPP yang sesuai persetujuan / kategori SPP gubernur kepala

daerah tingkat 1, sehingga akhirnya jadilah APBS yang sah untuk dapat dilaksanakan

dan dioperasionalkan.

1) Beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tata usaha keuangan

sekolah.

a. Kutipan Daftar Isian (DIK) yang menyangkut perincian biaya bagi sekolah

yang bersangkutan.

b. Buku register SPM (Surat Perintah Menguangkan ) sebagai buku Bantu yang

berisi kolom – kolom.

1. SPM dikeluarkan oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) atas dasar

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara.

No. Ur. SPM

Tanggal

Nomor

Besarnya

Uang

Uraian Tanggal

Diterima

Tanggal

Diuangkan

Ket.

1 2 3 4 5 6 7

2. Pembayaran SPM harus melalui bendaharawan dan dibukukan dalam

Buku kas Umum.

c. Buku Bantu/ Buku Harian (Buku Penolong) yang digunakan untuk

melakukan pencatatan harian (pengeluaran / penerimaan ).

d. Buku Kas Umum

Buku ini dapat dikunakan secara umum yaitu untuk mencatat setiap

penerimaan dan pengeluaran uang , dan juga memuat secara umum bagian,

pos dan mata anggaran yang berhubungan dengan penerimaan serta

pengeluaran yang baik yang berupa uang tunai di bank atau giro POS.

Ada dua Jenis Buku Kas Umum : Buku Kas Umum berbentuk skontro dan

Buku Kas Umum Tabelaris.

18

Hal – Hal yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan dalam mengunakan

Buku Kas Umum yaitu :

1) Sebelum buku itu digunakan harus dihitung berapa jumlah halamannya,

kemudian cantumkan dihalaman depat berapa jumlah halamnnya serta

ditandatangani oleh bendaharawan dan diketahui oleh atasan langsung.

2) Disampul depan diberi label kemudian tiap halaman diberi nomor

halaman serta diparaf oleh bendaharawan cantumkan juga tanggal bulan ,

serta tahun dan pada halaman terakhir harus disediakan tempat untuk

catatan pemeriksa.

3) Ketentuan lainnya dari atasan buku kas umum harus dikerjakan sendiri

oleh bendaharawan atau pemegang kas.

4) Setiap akhir Bulan dilakukan penutupan buku sehingga jelas berapa saldo

lebih atau kurangnya. Selanjutnya ditandatangani oleh bendaharawan dan

diketahui oleh atasan langsung.

5) Apabila satu halaman tidak mencukupi untuk mencatat pembukuan satu

bulan itu , harus diterangkan “dipindahkan ke halaman”.

6) Pemindahan saldo kurang lebih pada pembukuan bulan berikutnya :

a) Saldo lebih atau positif dipindahkan pada jalur penerimaan (di kiri)

b) Saldo kurang atau negative dipindahkan pada jalur pengeluaran

(dikanan)

c) Penutupan buku kas agar dicatat dalam regester penutupan kas.

e. Penerimaan dan Pembayaran gaji atau uang lembur , Honorarium Permintaan

Uang Gaji, Uang Lembur dan honorarium permintaan uang gaji uang lembur

honorarium diajukan ke KPN dengan format Surat Permintaan Pembayaran

yang ditandatangani oleh bendaharawan dan kepala sekolah.

f. Arsip Bukti Pengeluaran

Bukti pengeluaran uang dipertanggung jawabkan , merupakan lampiran surat

ertanggung jawaban rutin dibuat secara bulanan dan telah dikirim paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

g. Laporan Keungan

19

Disamping surat pertangungjawaban rutin bulanan bendaharawan harus

mengirimkan laporan keuangan triwulan dan tahunan, dengan mengunakan

format yang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP)

Dalam Pengelolaan SPP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

a. SPP tidak dapat digunakan langsung oleh sekolah tetapi harus disetorkan

seluruhnya dan pada waktunya sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan 10

keputusan bersama Mendikbud dan Menkeu penyetoran SPP dilakukan oleh

Bendaharawan sekolah atau penerima SPP selambat – lambatnya tanggal 15

bulan yang bersangkutan kepada Bank BRI atas rekenik Mendikbud. SPP

yang telah diterima setelah tanggal tersebut disetor selambat – lambatnya

tanggal 28 tiap bulan yang bersangkutan.

b. Untuk sekolah menengah yan jauh letaknya dari Bank BRI bendaharawan

SPP dapat menyetorkan malalui wesel pos kepada cabang BRI yang

bersangkutan , Bendaharawan SPP diangkat oleh Mendiknas.

c. Satu hari setelah tnggal penyetoran penerimaan SPP kepada cabang BRI atau

Kantor Pos , kepala sekolah menengah yang bersangkutan mengirimkan Tim

dasar bungki setoran SPP atau salinan resi wesel pos kepada Kakanwil

depdiknas.

d. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan tri wulan kepada kakanwil

Depdiknas mengenai data fisik penerimaan dan penyetoran SPP dengan

tembusan kepada kantor wilayah .

Beberapa Hal yang erlu diperhatikan dalam pengelolaan DPP:

a. Seperti SPP untuk penyelenggaraan atau pengurusan DPP mendikbud

mengangkat bendaharawan DPP sesuai peraturan perundangan yang

berlaku. Selanjutnya bendaharawan DPP wajib mengadakan pembukuan

dana pertangung jawaban sesuai peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

b. Selambat – lambatnya tanggal 10 tiap bulan kepala sekolah mengirimkan

SPJ , pengunaan DPP mengenai bulan yang lalu kepada Kakanwil

selanjutnnya kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk selaku atasan

20

langsung bendaharawan DPP wajib mengadakan pengawasan terhadap

pengunaan DPP serta pembukuannya.

3) Pemeriksaan Kas oleh Atasan Lansung

Tata cara pemeriksaan kas adalah sebai berikut:

a. Prosedur pemeriksaan kas

Pemeriksaan kas wajib dilakukan secara mendadak agar dapat diketahui

keadaan sebenarnya seluruh uang Kas yang dikelola oleh bendaharawan dan

bendaharawan pada saat itu harus mengecek segala hal yang berhubungan

dengan keuangan sekolah secara detail.

b. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Sebagai lampiran berita acara pemeriksaan kas adalah :

1. Register penutupan kas.

2. Surat pernyataan bendaharawan.

3. Tindakan korektif yang telah dilakukan atasan langsung terhadap

kekurangan – kekurangan administrative yang dijumpai pada

pemeriksaan kas, serta komentar lainnya yang wajib disampaikan kepada:

a. Pejabat eselon II atau yang disamakan yang membawahi satuan kerja

yang bersangkutan.

b. Inspektur Jendral.

c. Bendaharawan yang diperiksa.

5. MANAJEMAN HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT

(HUSEMAS)

Manajeman hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses

kegiatan yang direncanakan dan di usahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh

serta pembinaan secara sengaja mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya

serta dari publiknya, pada khususnya sehingga, sehingga kegiatan operasional

sekolah/pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan . Pada hakikatnya sekolah merupakan bagian yang tak

terpisahkan dengan masyarakat, khususnya masyarakat publiknya, seperti para orang tua

21

murid/anggota badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3),dan atasan

langsungnya.

Simpati yang diharapkan dari publiknya akan menambah animo masyarakat

terhadap sekolah tersebut, yang berarti menambah masukkan yang sangat berharga.

Sekolah harus tetapmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat,

sehingga melalui kegiatan-kegiatan kulikuler maupun ekstra kulikulernya, sekolah

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap para peserta didiknya

agar mempersiapkan dirinya untuk menyongsong tugas-tugasnya dimasa depan, serta

dapat membangun dirinya demi dapat ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

masyarakat, bangsa, dan negaranya, baik secara individual dan secara kelompok.

Hal ini berarti bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat ikut serta bertanggung jawab secara

tidak langsung terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga hasil pendidikan bermanfaat

bagi masyarakat, diantaranya dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja.

Secara lebih jelasnya maka Husemas ini dapat dilihat dari fungsi, tujuan, manfaat

dan bentuk-bentuk operasionalnya,

1. Berdasarkan pengertian Husemas yang telah di sebutkan di atas, maka fungsi

pokok dari Husemas adalah menarik simpati masyarakat pada umumnya

serta publik (masyarakat terdekat dan langsung terkait) khususnya, sehingga

dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut

yang pada akhirnya menambah “income” bagi sekolah yang bermanfaat bagi

bantuan terhadap tercapainya tujuan yang telah di tetapkan.

2. Tujuan dari Husemas adalah meningkatkan popularitas sekolah dimata

masyarakat, sehingga prestise sekolah dapat meningkat pula.

3. Manfaat dari Husemas dengan demikian adalah menambah simpati

masyarakat yang dapat meningkatkan harga diri (prestise) sekolah, serta

dukungan masyarakat terhadap sekolah secara spiritual dan

material/finansial.

4. Bentuk-bentuk operasional dari Husemas bisa brmacam-macam tergantung

pada kreativitas sekolah, kondisi dan situasi sekolah, fasilitas dan sebagainya.

22

a. Di bidang sarana akademik tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas

dan kuantitas, penelitian, karya ilmiah lokal, nasional, internasional),

jumlah dan tingkat kesarjanaan guru-gurunya,sarana dan prasarana

akademik termasuk laboratorium dan perpustakaan/ pusat sumber

belajar (PSB), media pendidikan yang termasuk ukuran prestasi dan

prestasinya.

b. Di bidang prasarana pendidikan gedung/ pembangunan sekolah

termasuk ruang-ruang belajar, ruang praktikum, ruang kantor dan

sebagainya berserta perabot/mebueler yang memadai akan memiliki

daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah.

c. Di bidang sosial sekolah dengan masyarakat sekitarnya seperti kerja

bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional/keagamaan,

pengamanan lingkungan, tamanisasi, kebersihan, sanitasi, dan

sebagainya akan menambah kesannya masyarakat sekitar akan

kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota

masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap

pembangunan masyarakat.

d. Kegiatan karya wisata juga bisa di jadikan sarana Husemas, seperti

membawa spanduk serta atribut sekolah sampai keluar daerah

menyebabkan nama sekolah dapat dikenal secara lebih luas sampai

luar kota.

5. Kegiatan olahraga dan kesenian juga dapat merupakan sarana Husemas

misalnya dalam PORSENI dan lomba antar sekolah/ desa yang membawa

keunggulan sekolah dapat membawa nama harum sekolah tersebut.

6. Menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar

sepanjang tidak mengganggu kelancaran PBM, sepeti lapangan olahraga ,

aula auditorium, musolla untuk kepetingan kegiatan agama islam, gamelan/

band untuk latiahan kesenian muda-mudi di masyarakat sekitarnya.

7. Mengikutsertakan sivitas akademika sekolah dalam kegiatan-kegiatan

masyarakat sekitarnya , seperti karang taruna, tamanisasi, siskambling, dan

sebagainya.

23

8. Mengikutsertakan tokoh-tokoh/ pemuka-pemuka/pakar-pakar masyarakat

dalam kegiatan kulikuler dan ekstra kulikuler sekolah, seperti kependudukan,

kesehatan, koperasi sekolah, kesenian daerah dan lain-lainnya baik secara

langsung maupun tidak langsung, misalnya untuk muatan lokal.

9. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan operasional Husemas yang dapat di

kreasikan sesuai situasi, kondisi, serta kemampuan- kemampuan pihak

terkait.

Adapun sifat hubungan sekolah dengan masyarakat dapat merupakan:

a. Hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah

pihak.

b. Hubungan yang besifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah

merupakan bagian yang tak terpisahkan(integral) dari masyarakat.

c. Hubungan yang bersifat kontinu/ berkesinambungan antara sekolah

dengan masyarakat.

d. Hubungan keluar kampus atau “eksternal public relation” guna

menambah simpati masyarakat terhadap sekolah.

e. Hubungan ke dalam kampus atau “internal public relation” guna

menambah keyakinan atau mempertebal pengertian pada sivitas

akademika tentang segala kepemilikan material dan non material sekolah.

Dengan adanya hubungan- hubungan tersebut di atas dapatlah terjalin

kreativitas serta dinamika kedua belah pihak yang inovatif. Jangan lupa pula

mengikut serta kan dunia usaha dan industri demi peningkatan mutu para lulusan

sekolah, dengan menampung saran-saran positif agar “output” lulusannya dapat

senantiasa relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga dapat

menampung tamatan sekolah secara maksimal.

6. MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS SEKOLAH

Menurut Kusmintardjo (1992:1) sekolah tidak akan berfungsi jika tidak

ada sesuatu yang membuatnya berfungsi. Dalam sebuah pendidikan harus

mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam

administrasi sekolah tersebut masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan

24

ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Unsur-unsur tersebut

meliputi: (a) administrasi murid, (b) administrasi kurikulum, (c) administrasi

personil, (d) administrasi materiil, (e) administrasi keuangan, (f) administrasi

hubungan sekolah dan masyarakat dan (g) administrasi pelayanan khusus.

Pada lembaga pendidikan keenam unsur merupakan hal yang biasa ada.

Melihat kondisi sekolah yang jumlah muridnya begitu banyak, maka perlu

mengusahakan unsur ketujuh dalam administrasi sekolah. Agar pelaksanaan

pendidikan dapat berjalan lancar.

Tidak hanya itu dengan menambah layanan khusus di sekolah peserta

didik atau murid akan dapat melengkapi usaha pencapaian tujuan pendidikan di

sekolah. Hingga saat ini layanan khusus di anggap sangat penting dalam

perwujudan pendidikan. Maka hampir setiap sekolah di Indonesia menyediakan

layanan khusus bagi peserta didik.

Memang perlu adanya usaha pemerintah untuk terus mendukung

teraplikasinya layanan khusus bagi peserta didik ini agar peserta didik merasa

nyaman dan senang.

A. Pengertian Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan

untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi

kebutuhan khusus siswa di sekolah. Diantaranya meliputi: manajemen layanan

bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan

asrama, dan manajemen layanan kafetaria/kantin sekolah. Layanan-layanan

tersebut harus di kelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu

memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

B. Tujuan Manajemen Layanan Khusus

Kusmintardjo (1992:4), pelayanan khusus atau pelayanan bantuan

diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan

pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan

menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan

khusus tersebut, memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan

25

pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, apabila layanan bantuan

atau layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan

menghasilkan kemungkinan-kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid.

Kepala sekolah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus

dengan program pendidikan secara menyeluruh. Pada hakekatnya, untuk

mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah

dituntut memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis didalam

mengadministrasian personal. Para petugas kesehatan, pekerja kafetaria, dan

petugas bimbingan, serta personel lainnya, harus merasa bahwa mereka

merupakan bagian yang penting dari penyelenggaraan sekolah secara

keseluruhan. Kepala sekolah harus membantu staf non-edukatif untuk mencapai

sikap tersebut, dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan. Perhatian kepala sekolah akan hal ini dapat dilihat dari

kemauannya untuk mengundang mereka dalan pertemuan-pertemuan lainnya.

Disamping pendekatan psikologis dalam mengadministrasi personil, ada

pendekatan lain yang dapat dipergunakan oleh kepala sekolah, yakni pendekatan

analisis bidang. Dalam pendekatan ini, kepala sekolah harus mengetahui

tanggung jawab dari masing-masing personil yang terlibat, disamping membantu

mengklarifikasikan tanggungjawab tersebut melalui pemahaman atau saling

pengertian. Dalam hal ini perlu dikembangkan suatu pendekatan “team-work”

didalam pengelolaan layanan khusus atau layanan bantuan melalui penegasan

tugan hubungannya dengan personil, baik bidang pengajaran maupun non

pengajaran.

Kepala sekolah yang baik harus memanfaatkan ketrampilan

kepemimpinannya akan menunjukan tindakan yang menghasilkan organisasi dan

manajemen yang efisien atas layanan khusus. Ini akan menghasilkan pengalaman

yang sangat bernilai dalam kehidupan kelompok, baik bagi anak didik maupun

bagi personil sekolah. Peran kepala sekolah sangat signifikan dalam usaha

pemenuhan dan pemanfaatan unit layanan khusus di sekolah dan merupakan

stimulator dan fasilitator

26

C. Prinsip-Prinsip Layanan Khusus Sekolah

Prinsip-prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip-prinsip yang

berhubungan dengan siswa, pembimbing dan orgnisasi dan administrasi.

1. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing:

a. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta;

b. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa.

Diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang

mana yang harus didahulukan;

c. Program bimbingan hrus dipusatkan kepada siswa;

d. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan individu

yang bersangkutan;

e. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang

dibimbing. Pembimbing bertugas membantu siswa untuk menenggulangi

masalah dengan berbagai aternatif keputuasan, sehingga pengembalian

keputusan pada siswa sendiri; dan

f. Individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat

membingan dirinya sendiri.

2. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing:

a. Petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan

kemampuan dan kewajiban masing-masing;

b. Petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi

keperibadian, pendidikan, pengalaman dan kemampuan;

c. Petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan

diri serta kealhlliannya melalui berbagai latihan;

d. Petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia

mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan

untuk membuat individu yang bersangkutan kea rah penyesuaian diri yang

lebih baik;

e. Petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi

tentang individu yang dibimbing.

27

f. Petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis

metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya; dan

g. Petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan

hasil penelitian dalam bidang minat kemampuan dan hasil belajar individu

untuk kepentingan perkembangn kurikulum sekolah.

3. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi

bimbingan:

a. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan;

b. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap

individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data pribadi individu

secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan individu yang

bersangkutan;

c. Program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang

bersangkutan, sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang

besar terhadap program sekolah;

d. Pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur;

e. Bimbingan harus dilaksanakan selam dalam situasi individuan dan dalam

situasi kelompok, sesui dengan masalah dan metode yang dipergunakan dlam

memecahkan masalah itu; dan

f. Kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan

bimbingan (Rusliana, 2010).

D. Jenis-Jenis Layanan Khusus Sekolah

Berikut ini adalah jenis-jenis layanan khusus yang disediakan sekolah:

1. Layanan Bimbingan dan Konseling (BK)

2. Layanan Kesehatan Sekolah (UKS)

3. Layanan Kafetaria Sekolah

4. Layanan Asrama Sekolah

5. Layanan Transportasi Sekolah

6. Layanan Perpustakaan Sekolah

7. Layanan Laboratorium atau Bengkel Sekolah

28

Berikut adalah jenis-jenis layanan bimbingan yang ada di beberapa lembaga pendidikan

sesuai dengan umur anak menurut Lembaga Psikologi Episentrum:

1. Layanan untuk Anak: konseling, pemeriksaan psikologi, terapi.

2. Layanan untuk Remaja: konseling, pemeriksaan psikologi, training, outbond.

3. Layanan Tingkat TK dan SD: pemeriksaan psikologi, pendidikan seks untuk anak

usia dini dan sekolah dasar, layanan kunjungan psikolog. Layanan untuk Tingkat

Sekolah Menengah: pemeriksaan psikologi, konsultasi, konseling, training, outbond,

layanan psikologi sekolah.

29

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mempelajari materi yang telah dipaparkan dapat di simpulkan

manajemen komponen – komponen sekolah meliputi manajemen kurikulum ,

majemen peserta didik, manajemen personel, manajemen anggaran biaya pendidikan,

manajemen hubungan dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Dimana

keenam manajemen tersebut harus dilaksanakan secara balance karena keenam

komponen tersebut mempunyai korelasi yang sangat signifikan artinya antara yang

satu dengan yang lain sangat mempengaruhi. Manajemen Kurikulum merupakan

seluruh proses kegitan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan

sungguh – sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar secara

efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen

personel merupakan manajemen untuk pembinan etos kerja pesonel disekolah

kaitanya dengan tenaga kependidikan dan SDMnya. Manajemen peserta didik yaitu

memanajemenkan peserta didik atau membina peserta didik serta menangkal

kenakalan peserta didik yang sudah remaja. Manajemen Anggaran dan biaya

pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan

secara sengaja dan bersungguh – sungguh , serta pembinaan secara kontinu terhadap

biaya operasional sekolah / pendidikan sehingga kegiatan operasinal pendidikan

semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan. Manajemen Humes merupakan cara untuk menjalin kerjasama yang baik

dengan masyarakat. Dan yang terakhir Manajemen layanan khusus yaitu suatu di

sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar

pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah.

B. SARAN

Keenam manajemen tersebut harus dilaksanakan secara balance karena keenam

komponen tersebut mempunyai korelasi yang sangat signifikan artinya antara yang

satu dengan yang lain sangat mempengaruhi. Sehingga sebagai seorang pendidik kita

harus benar – benar memahami manajemen tersebut untuk mewujudkan sekolah yang

efektif.

30

DAFTAR PUSTAKA

Hamalik, Oemar.2006.Manajemen Pengembangan Kurikulum.Bandung: PT Remaja Rosyda

Karya.

Mulyasa, E.2004.Menjadi Kepala Sekolah Profesional.Bandung, PT Rosyda Karya.

Suhardan, Dadang dkk.2009.Manajemen Pendidikan.Bandung:Alfabeta.

Qomar, Mujamil.2007.Manajemen Pendidikan Islam.Jakarta: Erlangga.

Rafida, Shoematul.2009.Manajemen keuangan sekolah di Sma Muhammadiyah 1 Simo Tahun

ajaran 2008/2009.Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sutomo.2012.Manajemen Sekolah.Semarang:Unnes Press.

Wijaya, David.2009. Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan.

Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009.

Abcdirga.2013. Manajemen Komponen Sekolah.

http://abcdirga.wordpress.com/2013/04/02/manajemen-komponen-sekolah/. Diunduh

tanggal 15 Maret 2014.

Aryawiga.2012.Manajemen Layanan Khusus sekolah.

http://aryawiga.wordpress.com/2012/02/17/manajemen-layanan-khusus-sekolah.

Diunduh tanggal 15 Maret 2014