LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN …b2tke.bppt.go.id/images/Gallery_Zona_Integritas/Evidence... · 2020-06-02 · Dalam Pemerintahan Presiden Joko

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2019

Balai Besar Teknologi Konversi Energi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Gedung 620-625 Klaster Energi Kawasan PUSPIPTEK Serpong

Tangerang Selatan 15314

Website: http://b2tke.bppt.go.id/

H a l . 2 | 15

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya

laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di

Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) – Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT) tahun 2019 ini.

Laporan Monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam

upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan

pembangunan keterbukaan informasi publik di B2TKE untuk tahun selanjutnya. Tentu

saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi

publik di lingkungan B2TKE.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah

membuat laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan

keterbukaan informasi publik di B2TKE

Tangerang Selatan, 6 Januari 2020

Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi

Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto

H a l . 3 | 15

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai Hari Hak

untuk Tahu Sedunia (The International Right to Know Day). Gagasan dari perayaan ini adalah

meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam

mengakses informasi publik. Indonesia pun, sejalan dengan asas demokrasinya, turut

mendukung hak publik ini, dimana tahun ini tema yang diangkat "Keterbukaan Informasi

Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik".

Hari Hak untuk Tahu Sedunia merupakan momentum bagi badan publik, membuka diri

dengan menjalankan kewajiban untuk memberikan informasi publik. Bagi masyarakat,

peringatan itu menjadi kesempatan baik menggunakan hak untuk mengetahui informasi

dari badan publik yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk

memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka

menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak

atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara

lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan

kualitas hidup warga negara.

Sembilan Nilai Peringatan Hari Hak Untuk Tahu

Hari Hak untuk Tahu Sedunia diperingati lebih dari 60 negara demokrasi di dunia. RTKD

pertama kali dideklarasikan di Sofia, Bulgaria, pada 28 September 2002. Di Indonesia, Hari

Hak untuk Tahu Sedunia mulai diperingati sejak 2011.

Sejak tahun 2002, peringatan Hari Hak Untuk Tahu berkembang dan lebih variatif. Kini lebih

dari 60 LSM dan Komisi Informasi di lebih dari 40 negara di dunia merayakannya.

Dengan peringatan Hari Hak untuk Tahu, nilai-nilai yang selalu disosialisasikan adalah:

1. Akses informasi merupakan hak setiap orang;

2. Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian.

3. Hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik.

H a l . 4 | 15

4. Permohonan informasi dibuat sederhana, cepat dan gratis.

5. Pejabat pemerintah bertugas membantu pemohon informasi.

6. Setiap penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar.

7. Kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia; setiap

orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan.

8. Badan publik harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok

mereka.

9. Hak atas akses informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen, di

Indonesia melalui Komisi Informasi.

Amanat Nawa Cita: Penuhi Hak Untuk Tahu

Sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia dimulai dari reformasi politik 1998.

Ketika itu seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah lebih transparan dan

melibatkan warga dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengawasan

pembangunan.

Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, keterbukaan informasi

publik juga menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam Nawa Cita. Hal itu tertuang

dalam agenda yang menyebutkan bahwa “Kami (Jokowi-JK) akan membuat pemerintah

tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya.”

Melalui keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara akan mampu

mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hanya dengan pemerintahan yang

terbuka maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan publik.

Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani serta berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, maka B2TKE BPPT merasa

perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan

ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah:

H a l . 5 | 15

a. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan

keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh B2TKE selama ini,

b. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan

hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh

B2TKE BPPT,

c. Sebagai bentuk evaluasi untuk acuan pelaksanaan sistem keterbukaan

informasi publik di lingkungan B2TKE BPPT.

1.3. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan

keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan B2TKE BPPT adalah sebagai berikut:

a. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi

s e s u a i ketentuan dan kaidah yang berlaku.

b. Adanya informasi secara luas kepada pelanggan terkait aktivitas dan kegiatan

yang dilakukan oleh B2TKE BPPT

c. Adanya tindakan perbaikan yang cepat untuk pelaksanaan keterbukaan informasi

publik jika terlihat ada kekurangan atau kesalahan

H a l . 6 | 15

II. INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI YANG TERPUBLIKASI

Gambar 1. Infografis Keterbukaan Informasi Publik

Menurut UU No. 14 tahun 2018, terdapat dua kategori informasi publik, yakni terbuka dan

dikecualikan. Untuk informasi yang bersifat terbuka, dapat diumumkan secara berkala,

serta merta, tersedia setiap saat dan diberikan berdasarkan permintaan.

Adapun penyampaian informasi publik yang dilakukan di B2TKE adalah sebagai berikut:

2.1. Informasi Publik Yang Diumumkan Setiap Saat

Informasi publik yang tersedia setiap saat adalah informasi publik yang wajib disediakan

dan diumumkan setiap saat. Kriteria informasi ini dapat diakses pada website B2TKE

melalui tautan berikut ini http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/setiap-saat

H a l . 7 | 15

Gambar 2. Daftar informasi publik yang diumumkan setiap saat

2.2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi publik yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala. Daftar informasi sesuai kategori ini dapat

diakses pada website B2TKE melalui tautan berikut ini

http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/berkala

H a l . 8 | 15

Gambar 3. Daftar informasi publik yang diumumkan secara berkala

Selain daftar informasi di atas, kegiatan yang dilakukan oleh B2TKE juga ditayangkan

melalui:

a. Halaman Utama website B2TKE(http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/)

Gambar 4. Informasi kegiatan B2TKE pada Halaman Utama Website B2TKE

H a l . 9 | 15

b. Media Sosial B2TKE

Pada era digital, informasi tidak hanya dapat disampaikan melalui website namun

juga dapat disampaikan melalui media sosial. Facebook, twitter, dan Instagram

dimana media sosial yang saat ini banyak digunakan untuk bertukar informasi.

Sampai saat ini penyebaran informasi melalui media sosial dirasa cukup efektif,

karena akses terhadap media sosial dapat dijangkau melalui gadget masing-

masing.

(i) Twitter: https://twitter.com/b2_tke

Gambar 5. Informasi kegiatan B2TKE pada Twitter

Tercatat sebanyak 169 publikasi selama TA 2019 pada twitter B2TKE

Gambar 6. Grafik publikasi kegiatan via twitter B2TKE TA 2019

H a l . 10 | 15

(ii) Instagram: https://www.instagram.com/b2tke.bppt/

Gambar 7. Informasi kegiatan B2TKE pada Instagram

Tercatat sebanyak 41 publikasi selama TA 2019 pada Instagram B2TKE

Gambar 8. Grafik publikasi kegiatan via instagram B2TKE TA 2019

(iii) Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015202592861

Gambar 9. Informasi kegiatan B2TKE pada Facebook

H a l . 11 | 15

Tercatat sebanyak 27 publikasi selama TA 2019 pada Facebook B2TKE

Gambar 10. Grafik publikasi kegiatan via facebook B2TKE TA 2019

2.3. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta adalah informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti: informasi tentang

bencana alam. Dalam hal ini, B2TKE belum memiliki informasi publik pada kategori ini.

2.4. Informasi Publik yang Diumumkan Berdasarkan Permintaan

Prosedur permintaan informasi publik di B2TKE dapat dilakukan sesuai alur yang

ditayangkan pada http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik

Gambar 11. Prosedur mengajukan permohonan informasi publik

H a l . 12 | 15

III. CAPAIAN B2TKE DALAM PELAYANAN PUBLIK

Gambar 12. Hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik

Sejak TA 2015, Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap Pelayanan Publik di B2TKE

berdasarkan UU No. 25 tahun 2009.

Ketersedianan Informasi Publik yang disajikan pada website B2TKE juga menjadi salah satu

pengungkit nilai kepatuhan terhadap standard pelayanan publik

H a l . 13 | 15

IV. HAL YANG PERLU DITINGKATKAN

Dinamika informasi publik yang dimiliki oleh B2TKE, menuntut kreativitas dan keaktifan

Pelaksana PPID untuk senantiasa melakukan pemutakhiran data. Konsistensi dan

komitmen dari tim (baik penyedia maupun penyaji informasi) sangat mempengaruhi

kualitas serta kesinambungan ketersediaan informasi publik milik B2TKE.

Selain itu, sebagai Instansi Pemerintah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan

seluruh aktivitas yang dilaksanakan, B2TKE juga harus senantiasa menyampaikan

pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab kepada masyarakat

sebagai salah satu pemangku kepentingan.

Kualitas dan kuantitas dari informasi yang diberikan, tentunya menuntut keterampilan dari

penyaji informasi, agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan dan dicerna dengan

baik.

H a l . 14 | 15

V. RENCANA TINDAKLANJUT

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas

kegiatan keterbukaan informasi publik antara lain:

a. Melakukan review terhadap pedoman umum dan prosedur standar terkait

keterbukaan informasi publik agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

saat ini.

b. Melakukan monitoring secara periodik terkait progress pelaksanaan kegiatan

keterbukaan informasi publik di B2TKE.

c. Memberikan bekal keterampilan pada personil yang ditugaskan melalui pelatihan,

workshop dan upaya peningkatan kapabilitas yang mungkin untuk dilakukan.

d. Serta upaya lain yang dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan

kegiatan.

H a l . 15 | 15

VI. PENUTUP

Semoga dengan adanya laporan evaluasi Tahun 2019 ini dapat memotivasi Tim Pelaksana

Kegiatan dan seluruh Pegawai B2TKE dalam memberikan informasi publik yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan di B2TKE melalui berbagai media yang tersedia.

Laporan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar segala publikasi kegiatan B2TKE

BPPT dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses

informasi tersebut seluas – luasnya dan sebenar-benarnya.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan

pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di B2TKE BPPT.