LAPORAN MAGANG KAN TOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA RA …repository.stieykpn.ac.id/787/1/LAPORAN MAGANG PRITA TRIBUAN… · sebelum kegiatan magang terlaksana sekaligus memberikan izin

KAN

NTOR PEL

S

YAYA

LALAYANAN

Y

Prita

PROGRA

EKOLAH

ASAN KEL

Y

APORAN MN KEKAYA

YOGYAKA

Oleh

Tribuana T

3117 30

AM STUDI

TINGGI I

UARGA P

YOGYAKA

2020

MAGANGAAN NEGA

ARTA

:

Tunggadew

034

I AKUNTA

ILMU EKO

PAHLAWA

ARTA

0

ARA DAN

wi

ANSI

ONOMI

AN NEGAR

LELANG

RA

ii

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prita Tribuana Tunggadewi

NIM : 311730034

Menyatakan bahwa telah melaksanakan magang dan membuat laporan dengan

judul “Laporan Akhir Pelaksanaan Magang di Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta” ini merupakan hasil dari karya saya

sendiri. Tidak ada bagian dari plagiat karya orang lain dan saya tidak melakukan

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika

keilmuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Pembuat pernyataan,

Prita Tribuana Tunggadewi

311730034

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id

iv



v

ABSTRAK

Laporan ini menjelaskan tentang bagaimana penulis melaksanakan

kegiatan magang selama 3 bulan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai

dengan 31 Desember 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Yogyakarta yang merupakan bagian unit operasional dari Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sedangkan DJKN itu sendiri merupakan salah

satu dari beberapa unit vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian

Keuangan. Selama melaksanakan magang, penulis ditempatkan di Seksi Piutang

Negara sebagai tenaga kerja yang membantu di bidang administrasi pengurusan

piutang negara. Magang ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi salah satu

syarat kelulusan bagi mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan

Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta.

Pengurusan piutang negara merupakan proses penagihan piutang kepada

debitur dengan tujuan agar debitur dapat segera melunasi utangnya/kewajibannya

kepada stakeholders selaku pemilik piutang (melalui perantara KPKNL).

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan penulis sebagai tenaga kerja administrasi

khususnya dalam pengurusan piutang negara adalah penyesuaian data Excel

“FocusPN” dengan Excel “RS Sardjito”, membantu menginput sekaligus

membetulkan data ke dalam FocusPN mulai dari RHPK sampai dengan PSBDT,

memproses Nota Dinas Penyampaian Konsep Surat PSBDT, hingga ikut

melakukan survei ke beberapa tempat tinggal debitur. Selama melaksanakan



vi

kegiatan-kegiatan tersebut, penulis juga menghadapi banyak hambatan dan

rintangan.

Dari kegiatan magang tersebut, penulis mendapatkan banyak manfaat yaitu

pengalaman baru dan lingkungan baru. Kesempatan ini mengajarkan pada penulis

tentang bagaimana beradaptasi yang baik lingkungan kerja, mendapatkan ilmu

khususnya yang berkaitan dengan piutang negara. Penulis berharap agar setelah

lulus dari STIE YKPN Yogyakarta, penulis sudah dapat menjadi Sumber Daya

Manusia (SDM) yang baik di dalam dunia kerja.



vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik

dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan magang

dan menyelesaikan laporan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan apa yang telah dilakukan pada saat di

perusahaan, yakni pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusumanegara Nomor 11, Semaki,

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 terhitung 66

hari dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan Laporan Magang ini

tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis juga merasa

bersyukur dan berkesan mendapat lingkungan kerja yang nyaman serta

mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Pada kesempatan ini

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan laporan dengan baik.

2. Kedua orang tua, kakak dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan,

nasehat, dan semangat kepada penulis dari awal memasuki kuliah sampai

pendidikan S1 ini hampir selesai ditempuh.

3. Bapak Dr. Haryono Subiyakto, M.Si. selaku Ketua di STIE YKPN

Yogyakarta.



viii

4. Bapak Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., Ak., C.A. selaku Wakil Ketua I STIE

YKPN Yogyakarta yang telah banyak memberikan arahan dan masukan

sebelum kegiatan magang terlaksana sekaligus memberikan izin

melaksanakan magang kepada penulis.

5. Ibu Prima Rosita Arini S, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang

telah memberikan banyak arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis

dalam menyusun laporan sehingga Laporan Magang ini dapat diselesaikan

dengan baik.

6. Ibu Marhaeni Rumiasih, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk melaksanakan Magang.

7. Bapak Banu Hasmoro, selaku Kepala Seksi Piutang Negara dan seluruh staff

Piutang Negara yang telah berkenan memberikan ilmu, bimbingan dan

pengarahan selama kegiatan magang berlangsung.

8. Teman-teman terbaik Grup Susu Perah (Fernandi Angesti, Filla Dyah

Aurensha, Herrya Gristie, Anis Dwi Lestari), Dita Rahmadona, Isnaf Khalida

Agustina yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

9. Teman-teman magang Rosyida Rahmawati dan Theresia Sitorus yang telah

saling memberikan semangat.

10. Agustin, Adi, Ratna, Rifka, Yusrina yang sudah saling mendukung dan

menguatkan mental sehingga penulis bisa melewati segala macam guncangan

pada masa-masa kritis ini.



ix

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ikut serta

membantu dan memberikan dukungan selama kegiatan magang berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih banyak

kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih

kepada pembaca yang telah berkenan membaca Laporan Magang ini. Semoga

dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis.

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Penulis

Prita Tribuana Tunggadewi



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

LAPORAN AKHIR KERJA PELAKSANAAN MAGANG .... Error! Bookmark

not defined.

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iii

LEMBAR PENGESAHAN ..................................... Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK ............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang .................................................................... 2

1.3 Manfaat Pelaksanaan Magang .................................................................. 3

1.3.1 Bagi Mahasiswa ............................................................................ 3

1.3.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan

Negara (STIE YKPN) Yogyakarta............................................... 3

1.3.3 Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Yogyakarta .................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ............................................... 5

2.1 Sejarah/Deskripsi Umum Instansi ............................................................. 5

2.1.1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .......................................... 5

2.1.2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ........................ 10



xi

2.1.3 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta .... 12

2.2 Visi, Misi, dan Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Yogyakarta .............................................................................................. 16

2.2.1 Visi .............................................................................................. 16

2.2.2 Misi ............................................................................................. 16

2.2.3 Motto ........................................................................................... 17

2.3 Logo ........................................................................................................ 18

2.4 Bentuk Instansi ........................................................................................ 20

2.5 Struktur Organisasi ................................................................................. 21

2.6 Cakupan Kegiatan Instansi ..................................................................... 23

2.6.1 Sumber Daya Manusia ................................................................ 23

2.6.2 Kegiatan Rutin Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi ................. 23

2.6.3 Kegiatan Rutin Tidak Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi........ 29

BAB III PELAKSANAAN MAGANG KULIAH ............................................ 31

3.1 Proses Pemilihan Instansi/Perusahaan Magang ...................................... 31

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang ................................................ 34

3.3 Posisi Penempatan Magang .................................................................... 34

3.4 Tata Tertib Peserta Magang .................................................................... 39

3.5 Bentuk Kegiatan Magang ....................................................................... 40

3.5.1 Penyesuaian Data Excel “FocusPN” dan “PSBDT RS Sardjito” 41

3.5.2 Menginput PSBDT Debitur ke dalam Aplikasi FocusPN ........... 42

3.5.3 Melakukan Survei Lapangan ...................................................... 44

3.5.4 Memproses Nota Dinas Penyampaian Konsep Surat PSBDT .... 47

3.5.5 Mengecek dan Memperbaiki Data dalam Aplikasi FocusPN ..... 48

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MAGANG........................................... 51



xii

4.1 Refleksi Kegiatan Magang ...................................................................... 51

4.2 Masalah yang Dihadapi ........................................................................... 56

4.3 Pemecahan Masalah ................................................................................ 59

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 61

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 61

5.2 Saran ....................................................................................................... 63


Yogyakarta .................................................................................. 63


Negara (STIE YKPN) Yogyakarta.............................................. 65

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 66

LAMPIRAN ......................................................................................................... 68



xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Distribusi KPKNL di Wilayah Indonesia ........................................ 11

Tabel 3.1 SOP Pengurusan Piutang Negara ..................................................... 38



xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Kementerian Keuangan ....................................................... 18

Gambar 2.2 Skema Struktur Organisasi KPKNL ........................................... 22

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pengurusan Piutang Negara ............................ 37

Gambar 3.2 Perlengkapan untuk Penyesuaian Data ....................................... 42

Gambar 3.3 Perlengkapan untuk Menginput Data ke Aplikasi FocusPN ..... 43

Gambar 3.4 Tampilan PSBDT dalam Aplikasi FocusPN ............................... 44

Gambar 3.5 Saat Mengunjungi Balai Desa Bangunkerto ............................... 46

Gambar 3.6 Saat Berkunjung ke Rumah Debitur ........................................... 47

Gambar 3.7 Perlengkapan untuk Menstempel Nota Dinas ............................ 48

Gambar 3.8 Berkas Fisik Debitur yang Diinput ke Aplikasi FocusPN .......... 49

Gambar 3.9 Tampilan Aplikasi FocusPN ......................................................... 50



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan dan dunia kerja memiliki karakteristik yang

sangat berbeda. Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam

membentuk keterampilan dan kemampuan seseorang dalam memasuki

dunia kerja. Melalui pendidikan, mahasiswa memperoleh ilmu

pengetahuan secara teoritis yang dapat diterapkan ke dalam praktik kerja

langsung di dunia kerja. Namun, dunia pendidikan nampaknya belum

mampu memberikan praktek secara maksimal untuk mempersiapkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling

penting dalam mendukung kemajuan dan kelangsungan sebuah

instansi/perusahaan. Oleh karena itu, perlu diadakan peningkatan sumber

daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini, dunia

pendidikan berperan secara aktif dan telah melakukan upaya-upaya untuk

menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul baik dalam bidang teori

maupun praktik, salah satunya adalah program pengenalan awal memasuki

dunia kerja bagi mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan istilah

magang.

Pengadaan program kegiatan magang ini diharapkan mampu

membuat mahasiswa/i terjun langsung dan bersaing di dunia kerja nyata

dengan ide-ide kreatif, sehingga dalam penyelesaian studinya kelak



2

mahasiswa/i dapat menjadi tenaga kerja yang profesional dan siap pakai

seperti yang diharapkan. Selama melaksanakan magang pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang bertempat di Jl.

Kusumanegara No. 11 Semaki Umbulharjo Yogyakarta, penulis

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai berbagai situasi di

dunia kerja yang nyata. Untuk melengkapi hasil dari magang, penulis

membuat Laporan Magang sebagai bukti penulis.

1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang

Salah satu pencapaian dalam melakukan setiap pekerjaan adalah

untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan magang antara lain:

1. Melatih kemampuan diri untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja.

2. Mendapatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa/i sebagai persiapan

memasuki dunia kerja.

3. Memberi pengalaman pada mahasiswa/i untuk memahami realitas

praktik khususnya akuntansi di dunia kerja.

4. Memberi peluang kepada mahasiswa/i dalam menerapkan teori/konsep

yang didapat semasa kuliah sesuai situasi dan kondisi di dunia kerja.

5. Mengasah keterampilan bekerja baik individu maupun kelompok.

6. Melatih kedisiplinan dan kemampuan dalam bekerja di bawah tekanan.



3

1.3 Manfaat Pelaksanaan Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui proses pengelolaan kekayaan negara atau BMN (Barang

Milik Negara), proses penagihan piutang dan pelaksanaan lelang. Hasil

magang sebagai konversi nilai mata kuliah Keahlian-Berkarya-Tugas

Akhir.

2. Menilai kemampuan nalar, pemahaman dan menyelesaikan

permasalahan sesuai bidang yang diminati di lapangan.

3. Menambah pengalaman, informasi, dan wawasan mahasiswa serta bisa

menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam pelaksanaan magang

untuk memenuhi kebutuhan entitas.


Negara (STIE YKPN) Yogyakarta

1. Lewat program magang ini bisa membuktikan mahasiswa Program

Studi Akuntansi memiliki etos kerja yang bagus.

2. Mendapat informasi tentang kondisi nyata dunia kerja yang bermanfaat

bagi peningkatan kualitas lulusan Program Studi Akuntansi Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

3. Membangun kerja sama dengan instansi magang kerja.

4. Meningkatkan kerja sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

dalam upaya membentuk kualitas pendidikan dan pelatihan, sehingga



4

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN dapat menciptakan lulusan-

lulusan yang berkualitas.


Yogyakarta

1. Meningkatkan peran serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang dalam membantu dan mendukung dunia pendidikan,

khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, dalam mengajarkan

dan mengarahkan secara riil sebagai keterampilan yang masih terbatas

untuk diajarkan di dalam kegiatan perkuliahan.

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dapat memanfaatkan

tenaga kuliah magang kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing

unit kerja.

3. Memberikan referensi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang apabila di kemudian hari membutuhkan calon karyawan

yang sudah dapat terjamin mutu, dedikasi, dan kredibilitasnya.

4. Meningkatkan peran serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan

kebutuhan di dunia kerja, khususnya bidang akuntansi.

5. Laporan Magang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi

mengenai situasi umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Yogyakarta, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan atas

temuan masalah di dalam kantor, agar Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang dapat menjadi lebih baik ke depannya.



5

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah/Deskripsi Umum Instansi

2.1.1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sejarah terbentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

merupakan proses yang sangat panjang. Setelah Republik Indonesia

merdeka pada 1945, pemerintah menciptakan program yaitu pinjaman

modal bagi pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan petumbuhan

ekonomi setelah terjadi penjajahan oleh kolonialisasi Belanda. Kebijakan

ini diusulkan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh

Muhammad Hatta pada tahun 1946. Namun dana yang sudah diberikan

pemerintah sebagian besar tidak dapat diterima kembali karena kondisi

ekonomi pada saat itu belum stabil dan kurangnya/melemahnya daya beli

masyarakat. Keadaan negara yang tidak dapat menerima kembali pinjaman

masyarakat tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Apabila keadaan

tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah

perlindungan, maka ditakutkan menjadi sangat merugikan kekayaan dan

keuangan negara, terlebih dengan situasi keamanan dan ekonomi paska

kolonialisasi.

Berdasarkan pandangan tersebut, sistem penyelesaian masalah saat

itu yang terdapat pada Pasal 195 HIR yaitu tidak sanggup melaksanakan

fungsi dalam perlindungan kekayaan dan keuangan negara, maka pada

akhirnya dibuatlah Keputusan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat



6

Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 tentang

pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) yang memiliki

tugas mengerjakan penuntasan piutang negara dengan cara Parate

Eksekusi (melakukan putusan-putusan sendiri tanpa harus meminta

bantuan lembaga peradilan layaknya Surat Paksa, Sita, Lelang dan

keputusan hukum lainnya).

Pada 5 Juli 1959, Negara Indonesia kembali dalam keadaan tertib

sipil yang dimulai dari tanggal 16 Desember 1960. Hal ini mengakibatkan

dasar hukum mengenai Keputusan Penguasa Perang Pusat yaitu Undang-

Undang Dasar Sementara 1950 tidak diberlakukan kembali. Oleh karena

itu, peran dan wewenang P3N dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan

dalam menuntaskan piutang negara secara efisien dan efektif. Oleh karena

itu, dinilai perlu menyusun ketentuan penukar yang bisa menjaga

keberadaan peran dan kewenangan penuntasan piutang negara yang

produktif dan efisien sebelum Putusan Penguasa Perang Pusat dicabut.

Tanggal 14 Desember 1960 pemerintah memutuskan UU No. 49

Prp Thn 1960 mengenai Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasar UU itu,

pemerintah mendirikan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai

gantinya P3N. Untuk menjaga keberadaan kewenangan P3N, maka PUPN

juga mendapatkan wewenang Parate Eksekusi dalam melakukan tugasnya.

Penyerahan piutang negara yang berdasarkan kredit investasi lebih

sering terjadi di tahun 1971, namun struktur organisasi dan sumber daya

manusia PUPN sangat terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor



7

11 Tahun 1976 didirikan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan

tugas memproses penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,

sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya

memutuskan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai

penjabaran Keppres (Kepatuhan Presiden) itu, Menteri Keuangan terbitkan

Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 perihal Susunan Organisasi dan

Tata Kerja BUPN yang menjelaskan peran penuntasan piutang negara

ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Meningkatnya piutang negara yang penanganannya diserahkan

pada BUPN disebabkan oleh bertambahnya piutang negara yang

terhambat, baik yang asalnya dari bank maupun non bank. Demi

menyelesaikan perkara itu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabung fungsi lelang dan semua

aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke susunan organisasi

BUPN, hingga terbentuklah organisasi baru bernama Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Menteri Keuangan menetapkan

bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas

operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Hal

tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor

21 Tahun 1991. Selanjutnya, berdasar Keputusan Presiden Nomor 177

Tahun 2000 yang direspon dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor



8

2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN diperbaharui menjadi

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Dalam penyesuaian peran dan fungsi kantor operasional, Kantor

Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara

(KLN) disatukan dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang

Negara (KP2LN) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 perihal Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Penyusunan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan pada

tahun 2006 menyatukan Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan

Lelangnya dengan Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan

Barang Milik atau Kekayaan Negara (PBM atau KN), kemudian

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) hingga kini

disebut dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 perihal Perubahan Keempat

atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 perihal Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan perubahan

organisasi, maka KP2LN berubah nama menjadi Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan peran layanan

di bidang kekayaan negara dan penilaian seperti Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 perihal Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal



9

ini termasuk salah satu hasil Reformasi Birokrasi yaitu gabungan peran-

peran yang sama ke dalam satu unit Eselon I.

Unit kerja dalam Kantor Pusat DJKN terdiri 8 unit Eselon II, yaitu:

Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara

Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain,

Direktorat Penilaian, Direktorat Piutang Negara dan Direktorat Hukum

dan Hubungan Masyarakat.

DJKN mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh

Indonesia yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah, yang mengatur wilayah:

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

4. Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

5. Lampung dan Bengkulu

6. Banten

7. DKI Jakarta

8. Jawa Barat

9. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

10. Jawa Timur

11. Kalimantan Barat

12. Kalimantan Selatan dan Tengah

13. Kalimantan Timur dan Utara

14. Bali dan Nusa Tenggara



10

15. Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

16. Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

17. Papua dan Maluku

Kantor pusat DJKN beralamat di Gedung Syafruddin

Prawiranegara 2 Lantai 5-12, Jl. Lapangan Benteng Timur 2 – 4 Jakarta

Pusat, Jakarta 10710. Berikut adalah layanan informasi yang dapat

dihubungi:

Telp : (021) 1500 991 (Call Center)

Faks : (021) 7663647 / (021) 5737346

Email : [email protected]

2.1.2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Kementerian Keuangan, Direktorat

Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya

berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL). DJKN mempunyai unit kerja vertikal sebanyak 71 KPKNL

yang terdistribusi di semua wilayah, yaitu:



11

Tabel 2. 1 Distribusi KPKNL di Wilayah Indonesia

No. Unit KPKNL No. Unit KPKNL

1. Banda Aceh 37. Yogyakarta

2. Lhokseumawe 38. Purwokerto

3. Medan 39. Surabaya

4. Pemantang Siantar 40. Sidoarjo

5. Kisaran 41. Malang

6. Padang Sidempuan 42. Jember

7. Pekanbaru 43. Madiun

8. Padang 44. Pamekasan

9. Bukittinggi 45. Pontianak

10. Batam 46. Singkawang

11. Dumai 47. Banjarmasin

12. Palembang 48. Palangkaraya

13. Jambi 49. Pangkalan Bun

14. Lahat 50. Samarinda

15. Pangkal Pinang 51. Balikpapan

16. Bandar Lampung 52. Tarakan

17. Bengkulu 53. Bontang

18. Metro 54. Denpasar

19. Serang 55. Singaraja

20. Tangerang I 56. Bima

21. Tangerang II 57. Mataram

22. Jakarta I 58. Kupang

23. Jakarta II 59. Makassar

24. Jakarta III 60. Parepare

25. Jakarta IV 61. Palopo

26. Jakarta V 62. Kendari

27. Bandung 63. Mamuju

28. Bekasi 64. Manado



12

29. Bogor 65. Gorontalo

30. Purwakarta 66. Palu

31. Tasikmalaya 67. Ternate

32. Cirebon 68. Jayapura

33. Semarang 69. Sorong

34. Surakarta 70. Ambon

35. Pekalongan 71. Biak

36. Tegal

2.1.3 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat

provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Kesultanan Yogyakarta

dan Kadipaten Paku Alaman Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di

bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi

Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas

3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yaitu Kota

Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten

Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo. Walaupun memiliki luas terkecil

kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal dengan

tingkat nasional dan internasional karena menjadi pusat budaya dan tempat

tujuan wisata andalan.


Yogyakarta merupakan unit kerja operasional/vertikal Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. KPKNL Yogyakarta



13

selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik melalui peningkatan

profesionalitas kinerja, memegang teguh integritas serta melakukan

penyempurnaan dalam segala aspek untuk kenyamanan stakeholders.


Yogyakarta yang menempati Gedung Keuangan Negara (GKN)

Yogyakarta berada pada Lintang S7° 48.948’ E110° 22.9265’ yang

berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Cendana II

Sebelah Timur : Jalan Cendana

Sebalah Selatan : Jalan Kusumanegara

Sebelah Barat : Jalan Kapas

KPKNL terletak di tengah kota Yogyakarta. Letak ini cukup

strategis karena mudah dicapai dengan kendaraan dan transportasi umum.

Kantor ini juga tidak terlalu jauh dengan kantor instansi lain sehingga

melancarkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi,

pemrosesan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain

sebagainya.

Dalam memberikan pelayanan dibidang Pengelolaan Kekayaan

Negara, Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Penilaian dan Pelayanan

Lelang, KPKNL Yogyakarta memberikan kemudahan bagi stakeholder

dalam mencari informasi terkait current issue pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN), Pengumunan lelang dan informasi lainnya terkait tugas

dan fungsi KPKNL Yogyakarta melalui situs website. Dalam



14

mempermudah dan mempercepat layanan pengelolaan Barang Milik

Negara kepada stakeholders terkait proses Rekonsiliasi Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN, KPKNL

Yogyakarta menciptakan sebuah aplikasi yang disebut

BMNKPKNL13JOGJA yang mana aplikasi ini memiliki kelebihan dalam

melakukan pengecekan saldo awal Persediaan dan SIMAK, dapat

membandingkan nilai Surat Perintah Membayar (SPM) dan Realisasi

Belanja Barang satuan kerja, serta dapat membandingkan antara nilai

SIMAK dan Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA).

Selama berdiri, KPKNL Yogyakarta bekerja sama dengan beberapa

instansi untuk memberikan jasa dalam pengurusan penagihan piutang

negara, yaitu:

1. Kementerian Keuangan

2. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

3. DJKN Eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)

4. DJKN Eks BDL (Bank Dalam Likuidasi)

5. Kementerian Pertanian

6. Kementerian Perindustrian

7. Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkes seperti Rumah

Sakit, dll

8. Kementerian Kehutanan



15

9. Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti Lembaga Pengelola Dana

Bergulir (LPDB), dll

10. Kementerian Komunikasi dan Informatika

11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

12. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

14. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI

15. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

(BUMN/BUMD)

KPKNL Yogyakarta terletak di Gedung B Gedung Keuangan

Negara, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Semaki, Kecamatan Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Berikut layanan

informasi yang dapat dihubungi:

No. Telp : (0274) 544091

Faks : (0274) 389202

Email : [email protected]

Website : www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta



16

2.2 Visi, Misi, dan Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Yogyakarta

2.2.1 Visi

Visi merupakan sesuatu yang merupakan pandangan jauh ke depan

dari suatu Lembaga/Instansi, mengandung apa yang seharusnya dilakukan

suatu Lembaga/Instansi untuk mencapai tujuan tersebut di masa yang akan

datang. Visi menunjukkan kondisi ideal di masa depan perusahaan yang

realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik dalam

menjalankan tugas, fungsi, pelayanan dan aktivitasnya. Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta berpegang pada visi

dan misi yang seragam yang telah ditetapkan oleh KPKNL di seluruh

Indonesia. Visi KPKNL adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara,

piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut di masa yang akan datang, maka perlu

adanya misi yang merupakan tindakan untuk mewujudkan visi suatu

lembaga, dan menjadi acuan aktivitas dan kegiatan yang harus dilakukan

untuk mewujudkan visi suatu lembaga, dan misi juga akan memberikan

arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, berikut merupakan misi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta,

diantaranya:



17

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan

efektivitas pengelolaan kekayaan negara;

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum;

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan

acuan dalam berbagai keperluan;

4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel;

5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil,

dan kompetitif sebagai instrumen jual-beli yang mampu

mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2.2.3 Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada stakeholders, Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta memiliki motto

“TRENGGINAS” dengan penjabaran sebagai berikut:

Tertib : 1. Tertib Hukum;

2. Tertib Administrasi;

3. Tertib Fisik.

Resik : Bekerja dengan kebersihan hati melayani

pemangku kepentingan.

Ngayomi : Melindungi dan mengayomi semua pemangku

kepentingan.

Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerja sama

internal yang produktif serta kemitraan yang



Ny

Ak

Se

2.3 Lo

un

sed

baw

KP

Ke

yaman

kuntabel

mpurna

ogo

Ga

Kantor

nit vertikal

dangkan DJ

wah naung

PKNL men

euangan me

har

me

ber

: Me

pem

: Da

ket

: Sen

bid

ambar 2.1 L

r Pelayanan

di bawah

JKN adalah

gan Kemen

nggunakan l

emiliki penje

rmonis deng

enghasilkan

rkualitas.

emberikan k

mangku kep

apat diper

tentuan peru

nantiasa m

dang untuk m

Logo Keme

n Kekayaan

Direktorat

salah satu d

terian Keu

logo Kemen

elasam umu

gan para pe

karya

kenyamana

pentingan.

rtanggungja

undang-und

melakukan u

menjadi dan

enterian K

n Negara da

Jenderal K

dari beberap

angan. Seh

nterian Keu

um secara si

mangku kep

yang be

an pelayana

awabkan

dangan yang

upaya perb

n memberik

Keuangan

an Lelang (

Kekayaan N

pa direktora

hingga dala

uangan. Lo

ingkat seba

pentingan, u

ermanfaat

an kepada s

sesuai de

g berlaku.

baikan di s

kan yang ter

(KPKNL) a

Negara (DJ

at yang bera

am birokras

ogo Kement

gai berikut:

18

untuk

dan

setiap

engan

segala

rbaik.

adalah

JKN),

ada di

sinya,

terian

:



19

Motto : Negara Dana Rakca

Bentuk warna : Segi Lima

Tata warna : Kuning emas, biru kehitam-hitaman, putih dan

hijau

Uraian komponen : a. Dasar segi lima berwarna biru kehitam-

hitaman

b. Padi sepanjang 17 butir berwarna kuning emas

c. Kapas berwarna putih dengan kelopak hijau

sepanjang 8 butir; terdiri dari empat buah

berlengkung empat dan empat buah

berlengkung 5

d. Sayap berwarna kuning emas

e. Gada berwarna kuning emas

f. Bokor berwarna kuning emas

g. Pita berwarna putih

h. Motto (semboyan) berwarna biru kehitam-

hitaman

Masing-masing uraian komponen dari logo Kementerian Keuangan

di atas juga memiliki makna sebagai berikut:

a. Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi

kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya

Negara Republik Indonesia;

b. Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas;



20

c. Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan,

mengamankan keuangan negara;

d. Ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila;

Logo Kementerian Keuangan di atas memiliki arti secara

keseluruhan, yaitu ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan

menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian

Keuangan.

2.4 Bentuk Instansi


Yogyakarta merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Kementerian Keuangan. Direktorat

Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya

berganti menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL). KPKNL berperan sebagai instansi yang memberikan layanan

jasa berupa pengurusan piutang negara, pemberian izin penggunaan

Barang Milik Negara (BMN) dan/atau Barang Milik Daerah (BMD), izin

penetapan status BMN dan/atau BMD, pengadaan lelang, serta penilaian

BMN (seperti peralatan, tanah, dan lain-lain). Seksi-seksi yang memiliki

tugas dan tanggung jawab memberikan layanan di KPKNL adalah sebagai

berikut:



21

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

2. Seksi Pelayanan Penilaian

3. Seksi Piutang Negara

4. Seksi Pelayanan Lelang

KPKNL Yogyakarta selalu berusaha memberikan pelayanan yang

terbaik melalui peningkatan profesionalitas kerja, memegang teguh

integritas serta melakukan penyempurnaan dalam aspek untuk

kenyamanan stakeholders.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola

aktivitas kerja sama dan dilakukan secara teratur serta berulang-ulang

oleh sekelompok orang untuk menggapai suatu tujuan. Organisasi

memiliki hubungan yang disengaja secara resmi (kedinasan), sedangkan

informasi yang menyangkut hubungan manusia di luar dinas bersifat tidak

resmi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja kantor wilayah

DJKN yang mempunyai tugas melakukan pemantauan serta pengendalian

internal pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode

etik dan disiplin, serta perumusan rekomendasi perbaikan bisnis.

Pembentukan struktur organisasi pada instansi sangat menentukan baik

tidaknya manajemen yang ada. Struktur organisasi yang baik seharusnya

dapat memisahkan fungsi, tanggung jawab dan wewenang dengan jelas.



Ka

dip

sub

pad

antor Pelay

pimpin oleh

b bagian. B

da gambar 2

Gamb

yanan Keka

h Kepala K

Berikut ini s

2.2:

bar 2.2 Ske

ayaan Nega

Kantor yang

struktur org

ema Struktu

ara dan Lel

g membawa

ganisasi di K

ur Organis

lang (KPKN

ahi langsun

KPKNL Yo

sasi KPKNL

NL) Yogya

ng kepala-k

ogyakarta se

L

22

akarta

kepala

eperti



23

2.6 Cakupan Kegiatan Instansi

2.6.1 Sumber Daya Manusia


Yogyakarta sebagai sebuah Kantor Pelayanan memiliki komposisi jumlah

pegawai sebanyak 47 orang. Saat ini KPKNL Yogyakarta dipimpin oleh

Ibu Marhaeni Rumiasih, S.H., M.H dan dalam tugas kesehariannya dibantu

oleh 7 orang Pejabat Eselon IV, yakni:

1. Kepala Sub Bagian Umum : Erni Ika Nurhayati

2. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara : Wahyu Rinaryadi

3. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian : Slamet Trijendra

4. Kepala Seksi Pelayanan Lelang : Rino Priyanto

5. Kepala Seksi Piutang Negara : Banu Hasmoro

6. Kepala Seksi Hukum dan Informasi : Mohamad Abdul R.

7. Kepala Seksi Kepatuhan Internal : Usman Arif Murtopo

2.6.2 Kegiatan Rutin Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

Selain kegiatan rutin di luar tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta juga memiliki

kegiatan rutin berkaitan dengan tugas dan fungsi yang di dalamnya dibagi

menjadi beberapa bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

masing-masing sesuai peraturan yang berlaku guna menunjang kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:



24

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor merupakan jabatan tertinggi di dalam KPKNL

yang membawahi 7 seksi. Kepala KPKNL mempunyai tugas

bertanggung jawab dengan segala hal yang berkaitan dengan

kelancaran kegiatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

serta memastikan semua berjalan selaras dengan prosedur. Segala

urusan yang memerlukan persetujuan dari Kepala Kantor adalah hal

yang terkait dengan stakeholders seperti Laporan Pelaksanaan Tugas

(LPT), usulan penetapan jadwal lelang dan pejabat lelang, laporan

hasil penelitian kelengkapan berkas lelang, laporan hasil penelitian

kelengkapan berkas piutang negara, penetapan status Barang Milik

Negara (BMN), laporan hasil penilaian BMN, dan lain-lain.

2. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum memiliki peran sentral dalam kelancaran

pelaksanaan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPKNL

Yogyakarta. Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan

pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat

pengawasan fungsional, penyampaian bahan penyusunan rencana

strategik dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengawasan

Barang Milik Negara di lingkungan KPKNL (Pasal 32

PMK.170/PMK.01/2012).



25

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Dengan jumlah 443 Satker, KPKNL Yogyakarta memberikan

pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Seksi

Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) menjalankan kebijakan DJKN

dengan melaksanakan pengelolaan kekayaan negara khususnya di

wilayah kerja yang meliputi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,

yaitu melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan

Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara,

pengamanan Barang Milik Negara, pemeliharaan Barang Milik

Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan

Barang Milik Negara, bimbingan teknis, pengawasan dan

pengendalian, penatausahaan dan akuntansi, serta pelayanan

pelaksanaan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Barang Milik Negara

tingkat satuan kerja dengan Pengelola Barang sebagai dasar dalam

Penyusunan Daftar Barang Milik Negara yang handal di wilayah kerja

KPKNL Yogyakarta.

4. Seksi Pelayanan Penilaian

Seksi pelayanan penilaian dapat melayani/menerima

permintaan bantuan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) baik berupa bendungan, bangunan

irigasi, jalan jembatan, benda koleksi, dan lain-lain. Dalam melayani

di bidang penilaian, seksi pelayanan penilaian menjalankan tugas yang

meliput identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan



26

dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta

kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian

kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus

dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah

dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (Pasal 32

PMK.170/PMK.01/2012).

5. Seksi Pelayanan Lelang

Menurut Pasal 1 PMK 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang, pengertian lelang adalah penjualan terbuka

secara umum yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis yang

semakin menurun ataupun meningkat untuk mencapai kesepakatan

harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumunan Lelang. Layanan

pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL). Seksi Pelayanan Lelang mempunyai

tugas yaitu melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan

superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta maupun Pejabat

Lelang Kelas II dan Balai Lelang, mempersiapkan konsep bahan

untuk superintendensi atas pelaksanaan lelang, memberikan layanan

informasi terkait dengan masalah yang ada di Seksi Lelang,

mengajukan usulan konsep penentuan jadwal lelang, menganalisis

kekompletan berkas lelang, membuat kutipan, salinan, dan grosse

risalah lelang, melakukan pembukuan dan pelaporan hasil lelang,



27

melakukan penggalian potensi lelang, menyiapkan konsep bahan

masukan untuk penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja,

Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,

menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan

tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat

pengawasan fungsional terkait pengelolaan kekayaan negara,

menyiapkan dokumen pemantauan dan penjaminan kualitas

pelaksanaan prosedur atas permintaan Seksi Kepatuhan Internal (KI).

6. Seksi Piutang Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

240/PMK.06/2016, piutang negara adalah jumlah uang yang harus

dibayar kepada negara/daerah ataupun badan/instansi yang secara

langsung maupun tidak langsung berada di bawah kekuasaan

negara/daerah, berdasarkan pada peraturan, perjanjian yang dibuat

maupun sebab apapun. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas

menyediakan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta

pengecekan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang,

pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain,

pertimbangan dan pemberian keringanan utang, pengusulan

pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan

pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara,

inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik



28

penanggung utang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan,

pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan (Pasal 32

PMK.170/PMK.01/2012).

7. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi (HI) mempunyai tugas yaitu

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategis

KPKNL, menyiapkan pendaftaran Berkas Kasus Piutang Negara

(BKPN) dan pembuatan kartu monitor, mengoordinasikan

pembayaran angsuran debitur sebagai dasar pembukuan Bendahara

pada Seksi Hukum dan Informasi, melakukan pemindahbukuan

penerimaan pengurusan piutang negara dan lelang ke bank rekening

selaku atasan langsung. Selain itu, seksi HI juga mempunyai tugas

dalam pemberian informasi yang berkaitan dengan pengelolaan

kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang

yang ditampilkan melalui media online. Media online yang digunakan

untuk menyajikan informasi penting, berita, dan galeri kegiatan adalah

website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Instagram, dan

Facebook.

8. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal (KI) memiliki tugas memantau

pengendalian internal, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko,

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin. Selain itu juga



29

menindaklanjuti hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi

perbaikan proses bisnis.

2.6.3 Kegiatan Rutin Tidak Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

Kesehatan adalah salah satu hal terpenting bagi seluruh pegawai

dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Jumat Krida menjadi

salah satu opsi dan waktu yang pas untuk melakukan olahraga, baik

olahraga yang bersifat individu maupun kelompok. Jumat Krida dilakukan

setiap Jumat pagi yang diikuti oleh pegawai di pemerintahan baik pusat

maupun daerah untuk melakukan senam atau olahraga lainnya. Di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terdapat

beberapa alternatif olahraga, diantaranya adalah futsal, senam, bulu

tangkis, tenis meja, panahan dan jalan santai.

Salah satu kegiatan lainnya yang menjadi agenda rutin KPKNL

Yogyakarta adalah berkunjung dan memberikan donasi kepada 2 panti

asuhan yang terletak di desa Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini

bertujuan untuk memupuk rasa solidaritas dan berbagi kepada yang lebih

membutuhkan. Selain itu, di kesempatan tertentu terutama dengan adanya

berbagai macam musibah di tanah air, KPKNL Yogyakarta selalu berusaha

menggalang donasi untuk membantu meringankan beban korban

bencana/musibah melalui rekening Bantuan Sosial Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (Bansos DJKN). Bantuan sosial ini diharapkan efektif

untuk membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya terhadap



30

korban bencana, serta mampu meningkatkan solidaritas sesuai dengan

fungsi di dalam Kementerian Keuangan.



31

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG KULIAH

3.1 Proses Pemilihan Instansi/Perusahaan Magang

Program kegiatan magang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta

mewajibkan mahasiswa/i-nya untuk mencari sendiri instansi/perusahaan

yang akan dijadikan sebagai pilihan tempat melaksanakan kegiatan

magang nantinya. Dalam memilih instansi/perusahaan, penulis memiliki

ketertarikan untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Alasan penulis

tertarik dengan KPKNL didasari oleh keingintahuan penulis tentang apa

saja peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh KPKNL, khususnya

terhadap kekayaan negara yang dikelola oleh KPKNL. Penulis akhirnya

mencari informasi apakah KPKNL membuka kesempatan pelaksanaan

magang bagi mahasiswa/i. Setelah mendapatkan informasi melalui

Akademi Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AA YKPN)

bahwa KPKNL membuka kesempatan magang, penulis bersama dengan

teman sekelompok lainnya yang berjumlah 3 orang kemudian memilih

untuk melaksanakan magang di KPKNL Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan

dimulai pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Namun, penulis tentu tidak bisa begitu saja melaksanakan magang di

KPKNL Yogyakarta tanpa melalui beberapa tahapan.



32

Tahapan yang harus dilewati oleh penulis yang pertama adalah

mendatangi KPKNL untuk menanyakan apakah penulis dan teman-teman

dapat melaksanakan magang pada bulan Oktober sampai dengan

Desember 2019, kemudian pihak KPKNL menyatakan bahwa tersedia

kesempatan untuk penulis dan teman-teman melaksanakan magang pada

bulan tersebut. Selanjutnya, penulis dan teman-teman mengajukan

proposal kepada Wakil Ketua I STIE YKPN yang berisi pengajuan

kegiatan magang. Setelah disetujui Wakil Ketua I, STIE YKPN kemudian

membuatkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan Magang bagi Mahasiswa/i

pada tanggal 18 Maret 2019. Surat tersebut digunakan sebagai tanda bukti

bahwa penulis adalah benar-benar mahasiswa STIE YKPN dan dibawa

pada saat akan mengajukan permohonan ke instansi/perusahaan terkait.

Setelah mendapatkan surat izin dari STIE YKPN, penulis dengan

teman lainnya datang ke KPKNL Yogyakarta untuk mengajukan

permohonan kegiatan magang yang rencananya akan dilaksanakan selama

3 bulan dimulai pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31

Desember 2019. Setibanya di KPKNL Yogyakarta, penulis diarahkan

untuk langsung menemui pegawai di Sub Bagian Umum selaku seksi yang

memiliki peran sentral dalam kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan di

KPKNL termasuk pelaksanaan magang. Penulis menemui Ibu Cicilia yang

merupakan salah satu pegawai di Sub Bagian Umum dan mengajukan

permohonan magang dengan menyertakan surat dari STIE YKPN.

Selanjutnya penulis dan kelompok diminta untuk menunggu



33

konfirmasi/jawaban dari pihak KPKNL Yogyakarta paling lambat 2 (dua)

minggu sejak tanggal mengajukan permohonan dalam bentuk surat yang

akan dikirimkan ke STIE YKPN. Sepuluh hari setelah permohonan

tersebut, KPKNL Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2019 mengirimkan

surat ke STIE YKPN dan ditujukan langsung untuk Wakil Ketua I STIE

YKPN yang berisi persetujuan pelaksanaan magang bagi penulis dan

kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai

dengan 31 Desember 2019.

Tahap yang terakhir yaitu 5 (lima) hari sebelum kegiatan magang

dilaksanakan, penulis dengan teman-teman mengunjungi KPKNL

Yogyakarta untuk mengonfirmasi kembali bahwa penulis akan

melaksanakan magang di KPKNL Yogyakarta dimulai pada tanggal 01

Oktober 2019. Selain itu, penulis dan teman-teman juga menanyakan

kepada Sub Bagian Umum tentang peraturan apa yang wajib diikuti oleh

peserta magang selama melaksanakan magang di KPKNL, seperti jam

kerja, pakaian kerja, kegiatan-kegiatan rutin yang wajib diikuti. Hal ini

dilakukan penulis dan teman-teman karena KPKNL Yogyakarta tidak

memiliki Standard Operating Procedures (SOP) untuk pelaksanaan

kegiatan magang sehingga peserta magang harus aktif dalam menanyakan

apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum magang dilaksanakan. Peran

aktif yang dilakukan peserta magang juga akan memberikan kesan dan

nilai positif dari KPKNL khususnya bagi mahasiswa/i STIE YKPN dan

STIE YKPN itu sendiri.



34

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang berlokasi di

Jalan Kusumanegara Nomor 11, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Kegiatan magang ini

berlangsung selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai

dengan 31 Desember 2019. Sesuai dengan PMK Nomor

211/PMK.01/2014 tentang hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian

Keuangan, penulis melaksanakan magang selama 5 hari kerja dalam 1

(satu) minggu, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai

dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Namun pada

saat Bulan Ramadhan, jam kerja ditetapkan mulai pukul 07.30 sampai

dengan pukul 16.00 waktu setempat. Pada saat melaksanakan magang,

penulis tidak bertepatan dengan waktu Bulan Ramadhan.

3.3 Posisi Penempatan Magang

Bidang usaha di dalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Yogyakarta terdiri dari Piutang Negara, Pelayanan

Penilaian, Lelang, dan Pengelolaan Kekayaan Negara. Penulis

ditempatkan di Seksi Piutang Negara dari awal hingga akhir. Seksi Piutang

Negara memiliki tugas sebagai pihak ketiga yang membantu kreditur

(penyerah piutang) dalam pengurusan penagihan piutang negara kepada

debitur (penerima utang). Penyerahan pengurusan piutang negara ke



35

PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara)/DJKN (Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara) ini memiliki landasan hukum berdasarkan Pasal 12 UU

No. 49 Prp 1960 yang menyebutkan bahwa pengurusan piutang wajib

dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN apabila piutang tersebut ada

dan besaran nominalnya pasti menurut hukum akan tetapi penanggung

utang tidak mau melunasinya. Pada prinsipnya, PUPN melakukan

pengurusan piutang negara yang ada dan besaran nominalnya telah pasti

menurut hukum (Pasal 15 PMK No. 240/PMK.06/2016); telah dinyatakan

macet dan telah dilakukan upaya penagihan maksimal oleh

kementerian/lembaga selaku pemilik piutang.

Kegiatan yang dilakukan Seksi Piutang Negara yang pertama

adalah menerima Surat Penyerahan Piutang Macet (SPPM) RS Sardjito

beserta lampiran dan disposisi dari Kepala Kantor. Setelah menerima

disposisi SPPM, kemudian Seksi Piutang Negara melakukan penelitian

untuk memastikan apakah piutang tersebut memang ada dan besaran

nominalnya telah pasti menurut hukum. Apabila setelah melakukan

penelitian memang terbukti adanya piutang, maka Seksi Piutang Negara

wajib menerima penyerahan pengurusan piutang negara tersebut.

Selanjutnya Seksi Piutang Negara harus membuat Resume Hasil Penelitian

Kasus (RHPK) dan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)

dalam kurun waktu 7 hari kerja sejak SPPM, lampiran, dan disposisi

Kepala Kantor diterima Kepala Seksi Piutang Negara. selanjutnya yang

harus dilakukan setelah Seksi Piutang Negara menerbitkan RHPK dan



36

SP3N adalah membuat surat panggilan yang terhitung 5 hari kerja sejak

tembusan SP3N diterima oleh kepala seksi. Apabila debitur memenuhi

panggilan dan mengakui jumlah utang serta bersedia menandatangani

Pernyataan Bersama (PB) sanggup, maka debitur wajib memenuhi PB

dengan melakukan pembayaran berkala hingga lunas pada batasan waktu

yang sudah disepakati dalam PB. Jika pada suatu ketika PB tersebut

dilanggar, Seksi Piutang Negara akan menerbitkan peringatan PB

terhitung 7 hari sejak tanggal PB tersebut dilanggar. Pada kondisi lainnya

ketika panggilan pertama tersebut tidak dipenuhi oleh debitur, maka Seksi

Piutang Negara harus membuat surat panggilan terakhir terhitung 7 hari

kerja sejak tanggal panggilan pertama yang sudah dijadwalkan. Jika

sampai pada panggilan terakhir debitur tetap tidak memenuhi panggilan,

atau debitur memenuhi panggilan tetapi tidak mengakui jumlah utang dan

menolak menandatangi PB, maka selanjutnya Seksi Piutang Negara

menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) terhitung 5 hari

kerja sejak tanggal panggilan terakhir dijadwalkan. Setelah diterbitkan

PJPN, Seksi Piutang Negara kemudian menerbitkan Surat Paksa (SP)

terhitung 8 hari sejak debitur tidak memenuhi peringatan PB, sejak tanggal

diterbitkan PB tidak sanggup, dan/atau sejak tanggal diterbitkan PJPN.

Sampai pada tahap penerbitan SP debitur tetap belum menunjukkan itikad

yang baik, maka juru sita yang merupakan bagian dari seksi Piutang

Negara akan melakukan penyitaan barang jaminan (jika ada) untuk

dilelang dan hasil penjualan lelang akan digunakan untuk menutup utang



deb

deb

Lu

deb

lap

ben

Se

PS

Jik

Piu

PS

tin

pen

bitur. Apab

bitur, maka

unas (SPPN

bitur belum

pangan untu

nar tidak m

ksi Piutang

SBDT terhit

ka sudah d

utang Seme

SBDT juga

nggalnya. G

ngurusan pi

Gambar 3

bila hasil

a PUPN aka

L). Namun

m bisa tert

uk memasti

mampu mel

g Negara ak

tung 3 hari k

diverifikasi,

entara Belum

a dapat di

Gambar di

iutang nega

3.1 Bagan P

penjualan

an menerbit

apabila set

tutup, mak

ikan kondis

lunasi utan

an mengaju

kerja sejak

Seksi Piut

m Dapat Dit

ibuat apab

bawah in

ara:

Prosedur Pe

lelang ters

tkan Surat

telah pelaks

ka PUPN a

si debitur, j

gnya (suda

ukan Nota D

penugasan

tang Negar

tagih (PSBD

bila debitur

ni menunju

engurusan

sebut bisa

Pernyataan

sanaan lelan

akan melak

ika meman

ah tidak ad

Dinas Permi

lapangan o

ra akan me

DT). Dalam

r tidak di

ukkan ring

Piutang N

melunasi u

n Piutang N

ng ternyata u

kukan pene

ng debitur b

a jaminan

intaan Veri

leh kepala s

enerbitkan

m kondisi la

iketahui te

gkasan pro

Negara

37

utang

Negara

utang

elitian

benar-

lain),

fikasi

seksi.

Surat

innya,

empat

sedur



38

Dalam proses pengurusan piutang negara, Seksi Piutang Negara

tentu berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP). SOP

Pengurusan Piutang Negara secara ringkas dapat dilihat pada tampilan

tabel berikut ini:

Tabel 3.1 SOP Pengurusan Piutang Negara

No Produk SOP Ketentuan

1 Tanda terima Surat Penyerahan Piutang Macet (SPPM)

SPPM dari RS Sardjito diterima oleh Sub Bagian Umum

PER-04/KN/2009 (01)

2

SMARt APT/Lembar Disposisi Kepala Kantor

SPPM di disposisi ke Kepala Kantor untuk dicek dan didisposisikan ke Seksi Piutang Negara

3 Checklist Penilitian oleh Seksi Piutang Negara Masukan ISO 2018

4 RHPK dan SP3N

7 hari kerja dari tanggal disposisi KK (setelah surat penyerahan, lampiran, dan disposisi Kepala Kantor diterima Kasi)

KEP-145/KN/2013 (1)

5 Panggilan Pertama 5 hari kerja dari tanggal SP3N (setelah tembusan SP3N diterima Kasi)

KEP-145/KN/2013 (11)

6 Panggilan Terakhir

7 hari kerja dari tanggal menghadap panggilan pertama jika tidak dipenuhi

PMK-240/PMK.06/2016 (Ps.44)

7 BATJ, ND hasil BATJ, PJPN (tanpa PB)

2 hari kerja dari tanggal Tanya Jawab

KEP-145/KN/2013 (14,18)



39

No Produk SOP Ketentuan

8 BATJ, PB, ND hasil BATJ, dan PB

5 hari kerja dari tanggal Tanya Jawab

KEP-145/KN/2013 (15)

9 Peringatan PB 7 hari kerja dari tanggal ketentuan PB yang dilanggar

PMK-240/PMK.06/2016 (16)

10 PJPN tidak datang panggilan

5 hari kerja dari tanggal menghadap panggilan terakhir

KEP-145/KN/2013 (19)

11 Surat Paksa

8 hari kerja dari tanggal penugasan kepala seksi (Penanggung utang tidak memenuhi peringatan PB, tanggal PB Tidak Sanggup, tanggal PJPN)

KEP-145/KN/2013 (60)

12 Penyampaian Surat Paksa

10 hari kerja dari salinan Surat Paksa diterima Kasi (ND ST, BASP, LAP-SP)

KEP-145/KN/2013 (58)

13

ND permintaan Verifikasi PSBDT

3 hari kerja dari tanggal penugasan Kasi

KEP-145/KN/2013 (103)

14 PSBDT 4 hari kerja dari tanggal diterimanya ND Verifikasi HI

KEP-145/KN/2013 (102)

3.4 Tata Tertib Peserta Magang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Yogyakarta

memiliki beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh semua pihak baik

Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun peserta magang. Tata tertib tersebut

diantaranya adalah:



40

1. Tiba di kantor tepat waktu sesuai dengan peraturan jam kerja di

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) yaitu pukul 07.30

waktu setempat.

2. Mengikuti briefing dan doa pagi sebelum melakukan aktivitas kerja

3. Menggunakan baju seragam sesuai dengan ketentuan Keme nterian

Keuangan. Untuk peserta magang, baju yang digunakan wajib

menyesuaikan dengan seragam kantor dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Senin : atasan putih dan bawahan hitam

b. Selasa : baju batik

c. Rabu : atas biru muda dan bawahan biru tua

d. Kamis : baju bebas

e. Jumat : baju batik

4. Wajib mengajukan permohonan izin apabila berhalangan hadir

disertai dengan alasan dan bukti.

3.5 Bentuk Kegiatan Magang

Penulis ditempatkan pada Seksi Piutang Negara untuk membantu

proses pengurusan piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Pegawai dalam Seksi Piutang Negara

KPKNL Yogyakarta ini merupakan Panitia Urusan Piutang Negara tingkat

cabang. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan pegawai yang

menjadi berpotensi dan memiliki sikap profesional dalam melakukan



41

pengurusan piutang negara agar pelunasan piutang negara dapat dilakukan

secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PUPN berpedoman terhadap

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-04/KN/2009

tanggal 24 Juli 2009 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang

Digunakan dalam Pengurusan Piutang Negara. Ketika penulis

menjalankan magang, penulis membantu pegawai khususnya di Seksi

Piutang Negara untuk memasukkan data terkait proses pengurusan piutang

negara ke dalam salah satu aplikasi yaitu FocusPN guna updating tahapan

setiap debitur. FocusPN adalah aplikasi yang dibangun dengan tujuan

membantu pihak yang terlibat dalam pengurusan piutang negara di

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengelola data

pengurusan piutang negara guna menghasilkan informasi yang akurat

untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan.

3.5.1 Penyesuaian Data Excel “FocusPN” dan “PSBDT RS Sardjito”

Penyesuaian data excel ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui apakah data debitur khususnya pasien RS Sardjito yang

dinyatakan masuk ke dalam tahap Piutang Sementara Belum Dapat

Ditagih (PSBDT) tersebut sudah diinput ke dalam aplikasi Focus PN atau

belum. FocusPN adalah aplikasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) khususnya bagi seksi piutang

negara untuk updating tahapan pengurusan piutang negara setiap debitur.

Saat menyesuaikan data, penulis menemukan banyak data debitur yang



bel

dis

Be

un

3.5.2 Me

ban

dal

me

Fo

pen

ber

lum diinpu

siapkan ole

erikut gamb

ntuk melaku

Gamba

enginput P

Setelah

nyak debitu

lam FocusP

enginput da

ocusPN. Da

nulis meny

rikut ini:

ut ke dalam

eh penulis

ar 3.2 mena

kan kegiata

ar 3.2 Perle

PSBDT Deb

h melakuka

ur yang sud

PN. Tahapa

ata PSBDT y

alam melak

yiapkan beb

m aplikasi

untuk mela

ampilkan pe

an tersebut:

engkapan u

bitur ke dal

an tahap pe

dah dinyata

n selanjutny

yang terdap

kukan peng

berapa hal

Focus PN.

akukan tug

erlengkapan

untuk Peny

lam Aplika

enyesuaian

akan PSBDT

ya yang dil

pat dalam m

ginputan PS

yang dapa

Perlengka

gas tersebut

n yang perlu

yesuaian Da

asi FocusPN

data, penu

T namun b

lakukan ole

map merah te

SBDT ke d

at dilihat p

apan yang

t adalah la

u penulis sia

ata

N

lis mendap

belum diinp

h penulis a

ersebut ke d

dalam Focu

ada gamba

42

harus

aptop.

apkan

atkan

put ke

adalah

dalam

usPN,

ar 3.3



Gamba

den

1.

2.

3.

4.

5.

6.

sep

ar 3.3 Perle

Ada b

ngan PSBD

Nomor PS

Tanggal P

Sifat sura

Biaya adm

Penanggu

Keteranga

bersangku

Tampi

perti pada g

engkapan u

beberapa ha

DT, yaitu:

SBDT

PSBDT

at dari PSBD

ministrasi (B

ung utang da

an/alasan

utan

ilan PSBD

gambar berik

untuk Men

al yang har

DT

Biad) PPN

an/atau penj

diterbitkan

T yang te

kut ini:

nginput Dat

rus diinput

njamin utang

nnya PSB

ersedia dal

ta ke Aplik

ke dalam

g (jika ada)

DT atas

lam FocusP

kasi FocusP

FocusPN te

debitur

PN ditunju

43

PN

erkait

yang

ukkan



3.5.3 Me

terj

deb

sur

Ka

dis

deb

ini

up

Ne

beb

sur

sur

Gambar

elakukan S

Selain

rjun langsun

bitur yang

rat panggila

ami melaku

serahkan la

bitur segera

i tidak berla

aya agar da

egara dan L

berapa kasu

rat yang di

rat tersebut

3.4 Tampil

Survei Lapa

membantu

ng ke lapan

tidak mem

an terakhir m

ukan surve

angsung kep

a melunasi u

aku mutlak

apat meluna

Lelang (KP

us, alasan

ikirim oleh

t. Alasan la

lan PSBDT

angan

u pekerjaan

ngan untuk

mberikan tan

maupun Pen

ei dengan

pada debitu

utang dalam

k, apabila d

asi utang, m

KNL) akan

debitur tida

KPKNL a

in yang dis

T dalam Ap

n di dalam

melakukan

nggapan ata

netapan Jum

membawa

ur sebagai b

m jangka wa

debitur mas

maka pihak K

n memberik

ak member

adalah kare

sampaikan d

plikasi Focu

m kantor, pe

n survei ke

as surat pan

mlah Piutang

Surat Pak

bentuk tind

aktu 1 x 24

ih ingin me

Kantor Pela

kan dispens

rikan tangg

na debitur

debitur ada

usPN

enulis juga

tempat deb

nggilan per

g Negara (P

ksa (SP) u

dakan tegas

jam. Namu

elakukan up

ayanan Keka

sasi waktu.

gapan atas s

tidak mene

alah karena

44

a ikut

bitur-

rtama,

PJPN).

untuk

agar

un hal

paya-

ayaan

Pada

surat-

erima

salah



45

pemahaman atas isi surat tersebut. Ada beberapa hal yang perlu

dipersiapkan dalam melakukan survei lapangan, yaitu:

1. SP yang dibawa langsung oleh pihak KPKNL agar dapat langsung

diterima oleh debitur.

2. ID Card sebagai tanda bahwa pihak yang menagih utang adalah benar

pegawai KPKNL.

3. Kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran apabila ada debitur yang

mengangsur/melunasi utangnya.

Gambar 3.5 di bawah ini diambil ketika penulis melakukan survei

lapangan bersama 3 orang pegawai KPKNL. Pada saat itu penulis

mendatangi Balai Desa Bangunkerto yang berada di Turi Sleman untuk

meminta informasi terkait debitur baik alamatnya, kondisi keluarganya,

riwayat keluarga, dan status debitur itu sendiri (apakah masih ada atau

sudah meninggal). Setelah bertanya di bagian Kaur TU dan Umum, kami

mendapatkan informasi bahwa debitur sudah meninggal, namun masih ada

istri dan anaknya yang tinggal di desa tersebut, kemudian pihak Kaur TU

dan Umum memberikan petunjuk kepada kami untuk menuju ke rumah

debitur.



lan

de

lay

me

sej

bel

ora

ber

ini

Gambar 3

Setelah

ngsung berg

sa tersebut.

yak pakai. K

erupakan pe

jak tahun 2

liau tidak m

ang anakny

rkunjung ke

i menampilk

3.5 Saat M

h mendapat

gerak meng

. Rumah de

Ketika kam

enjamin uta

2010). Sang

memiliki pek

a. Kami pun

e rumah deb

kan kunjung

Mengunjung

tkan inform

gunjungi rum

ebitur ini m

mi datang, ka

ang dari deb

g istri berce

kerjaan teta

n kemudian

bitur dan m

gan kami ke

gi Balai Des

masi dari Bal

mah debitur

memang terl

ami bertem

bitur (karen

erita bahwa

ap dan hany

n langsung m

melakukan n

e rumah deb

sa Bangunk

lai Desa Ba

r yang tidak

lihat masih

mu dengan is

na debitur s

a setelah su

ya bergantun

mengutarak

negosiasi. G

bitur.

kerto

angunkerto,

k jauh dari

cukup baik

stri debitur

sudah menin

uami menin

ng pada kee

kan maksud

Gambar di b

46

kami

balai

k dan

yang

nggal

nggal,

empat

kami

bawah



3.5.4 Me

dik

tid

tin

tid

Se

Su

ter

yan

No

sek

dan

sud

Gamb

emproses N

Piutan

keluarkan ap

dak mampu

nggalnya, ba

dak memilik

ksi Piutang

urat PSBDT

rsebut dari m

Tahapa

ng sudah d

ota Dinas u

kaligus men

n menulisk

dah diberi n

bar 3.6 Saa

Nota Dinas

g Sement

pabila dalam

u menyelesa

arang jamin

ki nilai ek

Negara bia

T terlebih da

mulai menc

an yang di

icetak terse

untuk meli

ncatat penom

kannya pada

nomor surat

at Berkunju

Penyampa

tara Belum

m hal ini ma

aikan kewa

nan tidak a

konomis. N

asanya mem

ahulu. Penu

etak hingga

ilakukan pe

ebut yang p

ihat penom

moran selan

a Surat Not

t, penulis m

ung ke Rum

aian Konse

m Dapat

asih terdapa

ajiban, debi

da atau tela

Namun, sebe

mbuat Nota D

ulis memban

a mengarsip

enulis dalam

ertama ada

moran yang

njutnya pad

ta Dinas te

memberi ste

mah Debitu

p Surat PS

Ditagih

at sisa piuta

itur tidak d

ah terjual a

elum PSBD

Dinas Peny

ntu mempr

pkannya.

m mempro

lah penulis

terakhir s

da buku Not

rsebut. Sete

empel tangg

ur

SBDT

(PSBDT)

ang tetapi de

diketahui te

atau ditebus

DT dikelua

ampaian Ko

oses Nota D

oses Nota D

mengecek

udah digun

ta Dinas ter

elah Nota D

gal surat ter

47

akan

ebitur

empat

s atau

arkan,

onsep

Dinas

Dinas

buku

nakan

rsebut

Dinas

rsebut



dib

ke

apa

tan

me

ket

sud

3.5.5 Me

dan

tid

deb

jum

deb

do

buat atau di

Kepala Se

abila konse

nda tangan

emberikan

tika penulis

dah ditanda

Gambar 3

engecek da

Selama

n Lelang (K

dak sesuai

bitur. Hal

mlah/persen

bitur, alama

kumen fisik

icetak. Selan

ksi Piutang

ep tersebut

n dari Kep

stempel tan

s akan mem

atangani.

3.7 Perlengk

an Memper

a menjalani

KPKNL) Y

yang terda

ini men

ntase yang

at, dan lain

k debitur d

njutnya pen

g Negara un

sudah ben

pala Seksi

nda tangan.

mberi stemp

kapan untu

rbaiki Data

i magang d

Yogyakarta.

apat di dal

nunjukkan

besar baik

n sebagainya

dari mulai p

nulis menye

ntuk dicek k

ar. Setelah

Piutang N

. Gambar d

el tanda tan

uk Menstem

a dalam Ap

di Kantor P

Penulis m

lam FocusP

adanya s

jumlah piu

a. Penulis m

penginputan

erahkan Not

kembali dan

mendapat

Negara, pe

di bawah in

ngan pada N

mpel Nota

plikasi Focu

elayanan K

mendapati ba

PN dengan

salah peng

utang, tang

memperbaik

n Resume

ta Dinas ter

n ditandatan

persetujuan

enulis kemu

ni menunju

Nota Dinas

Dinas

usPN

Kekayaan N

anyak data

n dokumen

ginputan d

ggal surat,

ki lebih dar

Hasil Pene

48

rsebut

ngani

n dan

udian

ukkan

yang

Negara

yang

fisik

dalam

nama

ri 500

elitian



Ka

Ga

set

per

ter

Su

RS

ole

Pe

(PS

Gam

asus (RHPK

ambar di ba

tiap debitur

rlengkapan

rsebut meru

urat Penyera

S Sadjito, m

eh Seksi P

nelitian Ka

SBDT).

bar 3.8 Ber

Penuli

sebelu

gamba

berupa

K) hingga Pi

awah ini m

r yang ada

lainnya ya

upakan berk

ahan Piutan

maupun ber

Piutang Neg

sus (RHPK

rkas Fisik D

s menginp

mnya ke da

ar di bawah

a:

iutang Sem

menunjukkan

di dalam

ang diperluk

kas fisik se

ng Macet (

rkas pengu

gara baik d

K) hingga Pi

Debitur ya

put data ya

alam Aplika

h ini digun

mentara Belu

n kondisi sa

map terseb

kan. Map y

etiap debitu

SPPM) bes

urusan piuta

dari mulai

utang Seme

ang Diinput

ang berasa

asi FocusPN

nakan penu

um Dapat D

aat penulis

but ke dalam

yang terdap

ur yang di

serta dokum

ang negara

pembuatan

entara Belum

t ke Aplika

al dari map

N. Tampilan

ulis untuk

Ditagih (PSB

menginput

m FocusPN

pat pada ga

dalamnya b

men lainnya

yang dilak

n Resume

m Dapat Di

asi FocusPN

p pada ga

n FocusPN

menginput

49

BDT).

t data

N dan

ambar

berisi

a dari

kukan

Hasil

itagih

N

ambar

pada

data



1. Re

2. Su

3. Pa

4. Pa

5. Be

6. Pe

7. Pe

Be

8. Su

9. Pi

G

esume Hasi

urat Penerim

anggilan

anggilan ter

erita Acara

ernyataan B

enetapan Ju

ersama atau

urat Paksa (

iutang Seme

Gambar 3.9

il Penelitian

maan Pengu

rakhir

Tanya Jawa

Bersama (PB

umlah Piuta

u PJPN tidak

SP)

entara Belum

Tampilan

n Kasus (RH

urusan Piuta

ab (BATJ)

B)

ang Negara

k datang pa

m Dapat Di

Aplikasi F

HPK)

ang Negara

a (PJPN) ta

anggilan

itagih

FocusPN

(SP3N)

anpa Perny

50

yataan



51

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN MAGANG

4.1 Refleksi Kegiatan Magang

Refleksi kegiatan magang merupakan gambaran perasaan penulis

selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Selama 3 bulan penulis

menjalani magang, banyak hal yang dihadapi oleh penulis dan

memberikan kesan tersendiri. Disamping itu, tentunya semua tidak selalu

berjalan sesuai dengan harapan, terkadang ada hambatan dan rintangan

yang ditemui oleh penulis.

Kesan di hari pertama penulis mulai menjalani magang, penulis

tentu merasa canggung karena pada saat itu merupakan kali pertama bagi

penulis berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan bersama

dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, terlebih

penulis berhadapan dengan orang-orang baru dengan sifat yang berbeda

dan memiliki rentan usia yang cukup jauh dengan penulis. Pada hari

pertama, penulis langsung ditempatkan pada seksi Piutang Negara. Hal ini

membuat penulis bingung tentang apa saja yang akan dilakukan ke depan

dan bagaimana dalam bekerja agar nantinya dapat memenuhi ekspektasi

pegawai khususnya di seksi piutang negara, tetapi berkat para pegawai

yang baik, mereka dengan senang hati menjelaskan kepada penulis tentang

apa saja yang menjadi tanggung jawab seksi piutang negara, yang



52

dikerjakan di seksi piutang negara, hingga tantangan yang dihadapi dalam

memproses pengurusan piutang negara.

Seiring berjalannya waktu, penulis pada akhirnya mampu

beradaptasi dengan lingkungan kerja di KPKNL khususnya di seksi

piutang negara. Penulis mulai mendapatkan gambaran bagaimana prosedur

pengurusan piutang negara dari awal pelimpahan pengurusan piutang

negara diterima sampai dengan tahap akhir, terlebih hambatan dan

tantangan yang dihadapi baik dari internal maupun dari pihak eksternal

(debitur). Disamping itu, penulis juga dilatih untuk menjadi lebih percaya

diri karena dorongan dari seluruh pegawai di KPKNL yang selalu

memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam acara-

acara yang diselenggarakan oleh KPKNL yaitu menyanyi.

Pada bulan pertama magang, seksi piutang negara menitikfokuskan

pekerjaan pada debitur yang dianggap tidak mampu menyelesaikan

kewajiban/tidak memiliki jaminan lagi/jaminan tidak memiliki nilai

ekonomis, sehingga seksi piutang negara harus menerbitkan Piutang

Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). PSDBT yang diterbitkan harus

diinput ke dalam aplikasi FocusPN. Pada saat itu, penulis diminta untuk

menginput PSBDT yang sudah diterbitkan ke dalam aplikasi FocusPN.

Tantangan baru yang didapatkan oleh penulis ketika menginput

PSBDT ke dalam aplikasi FocusPN, penulis mendapatkan banyak berkas

fisik yang tidak dapat diinput karena penulis tidak menemukan data

debitur di dalam aplikasi FocusPN. Setelah penulis mencoba mencari tahu,



53

ternyata data debitur tersebut belum terdaftar di dalam aplikasi FocusPN

sejak awal pengurusan piutang negara dilakukan.

Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi penulis adalah ketika

penulis diminta menginput PSBDT yang sudah diterbitkan sejak lama,

tetapi belum diinput ke dalam aplikasi FocusPN. Penulis ternyata justru

menemukan banyak PSBDT yang sudah diinput di dalam FocusPN.

Kemudian penulis mencoba untuk mengecek kembali data tersebut, akan

tetapi penulis merasa terkejut karena data PSBDT yang terdapat di dalam

FocusPN berbeda dengan data PSBDT pada berkas fisiknya. Akhirnya,

penulis mencoba untuk membetulkan PSBDT tiap debitur di dalam

FocusPN. Penulis mencoba mengambil pelajaran dari hal ini untuk lebih

berhati-hati dalam menginput data di dalam FocusPN, agar tidak terjadi

kesalahan seperti kejadian tersebut di atas, dan agar tidak melakukan

pekerjaan berulang-ulang karena ini akan memakan waktu dan menunda

pekerjaan lainnya.

Pada bulan kedua, penulis mendapatkan pengalaman baru lagi.

Tentunya kali ini berbeda dari biasanya, penulis mendapat kesempatan

mengikuti kegiatan survei lapangan bersama pegawai senior. Survei ini

dilakukan dengan tujuan memastikan kondisi debitur secara langsung

sekaligus menagih paksa dengan membawa Surat Paksa (SP) sebagai

konsekuensi debitur yang tidak memberikan tanggapan atas proses

pengurusan piutang negara. Ketika melakukan survei, penulis menemukan

berbagai kondisi setiap debitur yang memprihatinkan. Hal ini membuat



54

penulis merasa iba dengan kondisi debitur. Namun, dalam melakukan

survei, prinsip yang harus dipegang oleh pegawai seksi piutang negara

ketika menagih utang kepada debitur adalah tidak boleh memakai hati

karena itu adalah kewajiban debitur yang harus segera diselesaikan. Hal

lain yang dirasakan penulis adalah ketika debitur yang kami datangi

memberikan respon kurang baik dan bahkan ada yang kemudian terkejut

hingga tidak terima karena merasa tidak memiliki utang di RS Sardjito,

tentu prinsip yang harus dipegang selain tidak boleh memakai hati adalah

kesabaran. Perlu kesabaran lebih dalam menanggapi sikap negatif debitur

ketika kami datangi. Adakalanya debitur menyalahkan pihak KPKNL

yang tiba-tiba datang untuk menagih utang karena merasa tidak memiliki

kewajiban apapun, dimana pihak KPKNL sebenarnya hanya pihak ketiga

yang mendapat pelimpahan wewenang dari RS Sardjito.

Penulis pada akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari pegawai

di seksi piutang negara. Penulis dianggap sudah mampu memahami

aplikasi FocusPN, sehingga penulis diminta untuk mengecek data debitur

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan berkas fisiknya.

Namun, kali ini yang penulis cek tidak hanya PSBDT, melainkan penulis

harus mengecek data dari tahap awal pengurusan piutang negara hingga

akhir. Dari proses pengecekan tersebut, penulis benar-benar terkejut

karena penulis menemukan hampir semua data debitur mengalami

kesalahan penginputan pada tahap awal hingga tahap akhir, baik kesalahan

penginputan pada nomor register, kolom tanggal surat, nomor surat,



55

jumlah piutang negara, alamat debitur, dan lain-lain. Sebagian berkas

lainnya justru tidak ditemukan dalam aplikasi FocusPN, dengan kata lain,

debitur tersebut belum terdaftar di dalam aplikasi FocusPN. Penulis

akhirnya mendapat tugas untuk membetulkan seluruh data debitur dalam

aplikasi FocusPN dimulai dari Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK),

Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), panggilan pertama,

panggilan terakhir, Pernyataan Bersama (PB) dan/atau Penetapan Jumlah

Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa (SP), hingga PSBDT. Disamping itu,

penulis juga sekaligus diminta untuk menginput data debitur yang belum

ada di dalam FocusPN. Penulis membetulkan sekaligus menginput lebih

dari 500 data debitur yang salah maupun yang belum ada. Penulis merasa

tertantang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut secara cepat dan

akurat.

Selama kegiatan magang, tentu banyak sekali hal yang didapatkan

oleh penulis, baik ilmu, pengalaman yang berkesan, lingkungan baru,

keluarga baru. Hal ini membuat penulis memiliki gambaran tentang apa

saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu, penulis juga memahami ritme

kerja di dalam instansi pemerintah yang khususnya dalam melakukan

pengurusan piutang negara. Seksi Piutang Negara memiliki tanggung

jawab yang besar sebagai pihak ketiga untuk menjaga kepercayaan

stakeholders dalam keberhasilannya membantu penagihan piutang kepada

debitur.



56

4.2 Masalah yang Dihadapi

Selama melaksanakan kegiatan sebagai tenaga kerja yang

membantu dalam proses administrasi di seksi piutang negara, tentunya apa

yang dilakukan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Penulis

menghadapi berbagai macam masalah baik yang disebabkan oleh pihak

internal sendiri maupun dari pihak eksternal (debitur). Adapun masalah

yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Tidak dapat/kesulitan menemukan tempat tinggal debitur

Tidak sedikit dalam pengurusan piutang negara, sering kali kami

kesulitan menemukan tempat tinggal dari debitur ketika kami

melakukan survei lapangan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu

karena alamat yang diberikan debitur ketika mendaftar di RS Sardjito

kurang lengkap; debitur pindah tempat tinggal; debitur memberikan

alamat yang tidak benar kepada RS Sardjito. Hal ini menyebabkan tim

piutang negara kesulitan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi

debitur dan menagih utang kepada debitur, serta menghambat jalannya

proses pengurusan piutang negara. Hal lain yang ditimbulkan dari

masalah tersebut adalah tidak adanya respon debitur atas surat

panggilan yang dikirimkan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

2. Tidak ada respon debitur atas panggilan yang sudah dikirimkan



57

Selain disebabkan oleh faktor alamat, yang menjadi alasan debitur

tidak merespon adanya surat panggilan dari Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah karena:

a. Kesalahpahaman debitur terhadap isi surat yang diterima debitur

b. Timbulnya rasa malu debitur untuk datang ke KPKNL karena

dianggap memiliki hutang

c. Merasa tidak memiliki kewajiban/utang yang harus diselesaikan.

Hal ini tentu akan menghambat kelanjutan proses pengurusan piutang

negara dan mengharuskan tim Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

untuk segera mengeluarkan Surat Paksa (SP) serta menyerahkannya

langsung kepada debitur sekaligus menagih piutang secara paksa.

3. Kurangnya keamanan ketika tim terjun ke lapangan untuk survei

Tidak sedikit debitur yang kurang terima ketika tim mendatangi

rumah mereka dengan tujuan menagih utang. Ada yang merasa tidak

memiliki kewajiban/utang kepada RS Sardjito; ada yang kecewa

karena setelah bertahun-tahun berlalu, kemudian mereka baru

dipanggil atau didatangi; ada yang tidak berkenan karena merasa

dipermalukan. Hal ini terkadang memicu mereka untuk melakukan

tindakan di luar kendali mereka. Tentu hal seperti akan

membahayakan tim yang melakukan survei tanpa adanya pengamanan.

4. Banyak berkas fisik debitur yang belum diinput ke dalam FocusPN



58

Selama melaksanakan magang di KPKNL, sebagian besar tugas

penulis adalah membantu dalam hal pengecekan dan penginputan

berkas debitur ke dalam aplikasi FocusPN. Penulis menemukan

banyak sekali berkas fisik debitur baik yang lama maupun yang baru,

belum dimasukkan ke dalam aplikasi. Penulis setidaknya

membetulkan dan/atau memasukkan lebih dari 700 data debitur yang

berkaitan dengan tahap-tahap pengurusan piutang negara. Dalam 1

data debitur, penulis harus menyelesaikan 7-11 langkah, dimulai dari

tahap penginputan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) sampai

dengan tahap penginputan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih

(PSBDT).

5. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga debitur

Seringkali terjadi hambatan dalam pengurusan piutang negara apabila

debitur memiliki permasalahan dalam keluarganya. Terlebih jika

debitur sudah meninggal dan melimpahkan kewajiban kepada

penanggung hutang, tidak jarang PUPN harus berpikir keras untuk

mencari solusi/alternatif agar proses pengurusan piutang negara tetap

berjalan. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga debitur biasanya

disebabkan oleh:

a. Terjadinya perceraian/pertengkaran antara debitur dengan

suami/istrinya. Ketika tim PUPN melaksanakan pengurusan

piutang negara, debitur yang bersangkutan sudah meninggal dunia,



59

dan suami/istri yang menjadi penjamin utang tidak mau

membantu proses pelunasan kewajiban tersebut.

b. Putra putri debitur yang saling melempar tanggung jawab untuk

menyelesaikan kewajiban debitur yang mungkin sudah meninggal

atau dalam keadaan sakit dan tidak bisa lagi mengusahakan

apapun.

4.3 Pemecahan Masalah

Dari masalah-masalah yang penulis temukan di atas, kemudian

penulis mendapatkan pemecahan masalah. Adapun pemecahan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menerima penyerahan pengurusan piutang negara dari RS

Sardjito/instansi pemerintah lain, alangkah baiknya jika seksi piutang

negara memastikan bahwa dokumen yang diterima dari RS Sardjito

lengkap dan akurat. Hal ini diupayakan agar dalam proses pengurusan

piutang baik dalam menghubungi atau melakukan penelitian lapangan

tidak terjadi hambatan lagi.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap piutang negara

seringkali membuat mereka tidak acuh terhadap kewajibannya.

Bahkan mereka kerap menyalahartikan isi atau maksud yang

terkandung dalam surat yang dikirimkan baik dari pihak RS Sardjito

maupun pihak KPKNL. Perlu adanya peningkatan sosialisasi piutang



60

negara oleh KPKNL, pengenalan tentang apa itu KPKNL sendiri dan

apa saja tugas serta tanggung jawab KPKNL.

3. Penelitian lapangan tentu memiliki risiko tersendiri bagi tim yang

bertugas. Sehingga, solusi terbaik untuk mengantisipasi hal yang tidak

diinginkan adalah membawa pihak kepolisian (yang juga merupakan

anggota PUPN) untuk mendampingi tim peneliti agar tetap aman dan

terlindungi.

4. Ritme kerja yang padat dan tinggi di seksi piutang negara menjadi

salah satu faktor perlunya pembagian tugas untuk setiap pegawai, agar

pekerjaan dapat terselesaikan secara merata dan jelas. Apabila

memungkinan, solusi penambahan pegawai dalam seksi piutang

negara menjadi jalan keluar yang baik, mengingat jumlah pegawai

dalam piutang negara lebih sedikit dibandingkan dengan seksi lain.

5. Apabila tim PUPN mendapati seorang debitur sudah meninggal atau

sakit sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sementara

keluarga tidak ada yang mau menjamin dikarenakan masalah yang

terjadi di dalamnya, maka solusi terbaik yang dapat dilakukan yaitu

tim PUPN dapat menunjuk penjamin utang sesuai dengan perjanjian

yang telah dibuat dulu antara RS Sardjito dengan debitur, agar

penjamin utang dapat segera menyelesaikan kewajiban debitur yang

bersangkutan. Namun, apabila cara ini tidak dapat ditempuh dengan

baik, maka tim PUPN dapat mengundang seluruh pihak keluarga yang

bersangkutan untuk melakukan musyawarah mufakat.



61

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan kegiatan magang

yang berlangsung selama tiga bulan sebagai salah satu syarat pemenuhan

144 sks untuk mendapatkan gelar sarjana di STIE YKPN. Magang

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Yogyakarta dimulai tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember

2019.

Selama kegiatan magang, penulis dapat menyimpulkan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Yogyakarta merupakan unit operasional di bawah Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara, yang beralamat di Jl. Kusumanegara No. 11,

Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

55166. Magang dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung mulai dari

tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019.

2. KPKNL Yogyakarta ini terdiri dari 7 bagian yang bertanggung jawab

atas tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu Sub Bagian

Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan

Penilaian, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Piutang Negara, Seksi

Hukum dan Informasi, serta Seksi Kepatuhan Internal. Selama

kegiatan magang berlangsung, penulis ditempatkan di seksi piutang



62

negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Yogyakarta.

3. Ketika penulis ditempatkan di seksi piutang negara, penulis

melakukan beberapa pekerjaan seperti memeriksa data dalam excel,

ikut melakukan survei lapangan, membetulkan dan menginput data

dalam aplikasi FocusPN. Dari pekerjaan yang penulis lakukan selama

magang, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

a. Penulis mendapatkan banyak sekali penginputan data di dalam

FocusPN yang berbeda dengan berkas fisik debitur, sehingga

penulis harus mengecek ulang dan membetulkan satu per satu.

b. Dalam menginput data satu debitur, penulis harus melakukan

setidaknya 7 sampai 11 langkah penginputan yang setiap

penginputannya harus sesuai dengan berkas fisik debitur.

c. Penulis menemukan banyak debitur yang sudah dinyatakan

Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), yang artinya

bahwa pengurusan piutang negara sementara dihentikan, tetapi

belum diinput ke dalam FocusPN.

4. Pelaksanaan kegiatan magang berjalan dengan sangat baik, dimulai

dari penyesuaian data excel “FocusPN” dan “PSBDT RS Sardjito”,

menginput PSBDT ke dalam FocusPN, melakukan survei debitur,

memproses surat PSBDT, hingga mengecek dan memperbaiki data

dalam FocusPN.



63

5. Selama magang, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan

ilmu dalam pengurusan piutang negara maupun pengalaman

bagaimana terjun di lingkungan kerja khususnya kementerian/instansi

pemerintah. Hal ini sangat membantu penulis untuk memahami dunia

kerja dan melatih penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar

khususnya dengan orang-orang yang sudah senior, serta belajar

bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis laksanakan di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Yogyakarta) selama tiga bulan,

saran yang dapat penulis berikan ada sebagai berikut:


Yogyakarta

a. Menerbitkan Standard Operating Procedures (SOP) untuk

penerimaan mahasiswa/i magang agar memudahkan mahasiswa/i

mendapatkan informasi tentang apa saja prosedur dan syarat yang

harus dipenuhi untuk bisa diterima magang di KPKNL.

b. Menerbitkan Standard Operating Procedures (SOP) untuk

pelaksanaan kegiatan magang agar memudahkan mahasiswa/i calon

peserta magang, pihak kampus khususnya Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) dan



64

pihak KPKNL sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas proses

kegiatan magang.

c. Menambah komputer supaya pemagang dapat mengerjakan

penginputan data ke dalam FocusPN dengan cepat tanpa harus

menggunakan laptop yang tidak memiliki number pad, karena

penginputan dalam focusPN banyak membutuhkan penginputan angka.

d. Memberitahukan pemagang tentang apa saja yang harus dikerjakan

dan diselesaikan pada hari itu untuk melatih pemagang dalam

mengatur waktu, menyiapkan data dan perlengkapan untuk

menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dengan begitu, pemagang

mendapatkan pengalaman untuk bisa merasakan bagaimana menjadi

pegawai/karyawan lainnya, pemagang terlatih menghadapi masalah-

masalah yang ada dan berusaha mencari solusinya.

e. Melakukan evaluasi rutin setiap minggu. Evaluasi ini bertujuan untuk

mengulas kembali perkembangan proses pengurusan piutang negara

dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing karyawan. Dengan

begitu, tim Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat mencari

pemecahan masalah bersama, mengingat bahwa masalah yang

dihadapi oleh seksi piutang negara lebih banyak berkaitan dengan

debitur dan kreditur (pihak eksternal) dan sangat kompleks.



65


Negara (STIE YKPN) Yogyakarta

a. Memberikan informasi secara detail dan jelas mengenai syarat dan

ketentuan pelaksanaan magang, sehingga mahasiswa calon peserta

magang memiliki gambaran dan persiapan yang matang untuk

memilih tugas akhir magang.

b. Memberikan dukungan dan arahan kepada peserta magang agar dapat

melaksanakan kegiatan magang dengan baik tanpa hambatan.

Disamping itu, STIE YKPN dapat melakukan pemantauan atau

berkomunikasi langsung dengan perusahaan/instansi terkait, agar

perusahaan/instansi juga mampu memahami harapan dan ekspektasi

STIE YKPN terhadap pelaksanaan kegiatan magang ini.

c. Menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan perusahaan/instansi

terkait. Hubungan yang baik akan menciptakan relasi yang luas dan

memberikan citra positif bagi STIE YKPN serta sekaligus dapat

memperkenalkan STIE YKPN ke berbagai daerah.



66

DAFTAR PUSTAKA

KEP-145/KN/2013 tentang Standard Operating Procedures (SOP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Keputusan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang pembentukan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

KPKNL Yogyakarta. Diambil dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta yang diakses 13 Oktober 2019.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Kewajiban Instansi-Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara terkait Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

PER-04/KN/2009 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Pengurusan Piutang Negara.



67

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia.

Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUPN.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.



68

LAMPIRAN



1. SURAAT IZIN PEELAKSANAAAN MAGGANG

69



2. SURA

AT PERSETTUJUAN P

PELAKSANNAAN MAGGANG

70



3. BERI

ITA ACARAA SERAH T

TERIMA MMAHASISWWA MAGAANG

71



4. DAFT

TAR HADIIR DAN KEEGIATAN MMAGANG STIE YKPNN

72



73



74



75



76



5. DAFTYOGY

TAR HADIYAKARTA

IR DAN MAA

AHASISWAA MAGANNG KPKNL

77



78



6. SERT

TIFIKAT MMAGANG

79



7. NILA

AI MAGANNG

80



8. FORM(SP3N

MAT SURAN)

AT PENERIIMAAN PE

ENGURUSAAN PIUTAANG NEGA

81

ARA



9. FORM

MAT SURAAT PERNYYATAAN BERSAMA ((PB) SANGGGUP

82



83



10. FORM

MAT SURAAT PERNYYATAAN BERSAMA ((PB) TIDAKK SANGGU

84

UP



85



11. FORM

MAT SURAAT PENETAAPAN JUMMLAH PIUTTANG NEGGARA (PJP

86

PN)



87



12. FORM

MAT SURAAT PAKSAA (SP)

88



89



13. FORM(PSBD

MAT SURADT)

AT PIUTAN

NG NEGARRA SEMENNTARA BEELUM DITA

90

AGIH



14. TAM

PILAN HOOME/DEPA

AN

91



15. TAM

PILAN REGISTRASI

AWAL

92



16. RESU

UME HASILL PENELITTIAN KASUUS (RHPK))

93



94



17. SURA

AT PENERRIMAAN PE

ENGURUSAAN PIUTAANG NEGAARA (SP3N)

95

)



18. PANG

GGILAN

96



19. PANG

GGILAN TERAKHIR

97



20. PERN

NYATAANN BERSAMA

A (PB) SANNGGUP

98



21. PERN

NYATAANN BERSAMA

A (PB) TIDDAK SANGGGUP

99



22. PENE

ETAPAN JUUMLAH PI

IUTANG NNEGARA (PPJPN)

100



23. SURA

AT PAKSAA

101



24. BERI

ITA ACARAA SURAT P

PAKSA (BASP)

102



25. LAPO

ORAN SURRAT PAKSA

A (LASP)

103



26. BERI

ITA ACARAA TANYA

JAWAB (BBATJ)

104



27. PIUT

ANG SEM

ENTARA BBELUM DAAPAT DITAAGIH (PSBBDT)

105



LAPORAN MAGANG KAN TOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA RA …repository.stieykpn.ac.id/787/1/LAPORAN MAGANG PRITA TRIBUAN… · sebelum kegiatan magang terlaksana sekaligus memberikan izin

Documents