Top Banner
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) TAHUN 2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019
73

LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Feb 19, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip)

TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

Page 2: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 2

KATA PENGANTAR ASSALAMUALAIKUM WR.....WB

Pujisyukurkamiucapkankehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan

karunia serta Ridho-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tahun 2018 berhasil kami

susun. LKJ ini kami susun sebagai pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 7

Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Instansi

pemerintah di wajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan selama setahun dalam

bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

LKJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun

2018merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan di dasarkan pada suatu

perencanaan strategik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun

waktu satu tahun dalam pencapaian visi dan misi, serta cara pencapaian tujuan dan

sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai pemerintahan yang

bersih (Good Gaverment) yang menjadi harapan kita bersama. Laporan ini

menggambarkan kinerja yang dicapai selama satu tahun anggaran 2018.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini jauh dari sempurna . Oleh

karena itu keritik dan saran untuk laporan ini sangat kami harapkan, sehingga

laporan ini lebih sempurna dan lebih optimal. Akhirnya kami berharap semoga

laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan

pada akhirnya berimbas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Natuna,

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Ranai, 18 Januari 2019 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NATUNA

H.ILHAM KAULI, S.Sos, M.si NIP.19691212 199003 1 005

Page 3: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 3

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................... iii DAFTAR TABEL..................................................................................................... ....... iv

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang...................................................................................... ..... 1

1.2. Landasan Hukum.................................................................................. ..... 2

1.3. Maksuddan Tujuan..................................................................................... 3

1.4. GambaranUmumpendudukKabupatenNatuna2015......................... .......... 4

1.5. GambaranUmum Organisasi............................................................... ...... 4

1.6. SusunanKepegawaiandanKelengkapan............................................ ........ 14 1.7. Sistematika Penyusunan....................................................................... ... 21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ............... 23

2.1. Rencana Strategis............................................................................... ......... 23

2.1.2. Tujuandan Sasaran.................................................................... ............... 24

2.1.3. IndikatorKinerjaUtama (IKU)..................................................... ................ 27

2.1.4. Kebijakan..................................................................................... ............. 28

2.1.5. Program Kerjadan Keiatan.......................................................... .............. 28

2.2. Rencana Kinerja Tahunan............................................................................ 29

2.3. perjanjian/ Penetapan Kinerja................................................................. ..... 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 33

3.1. Pengukuran Kinerja ................................................................................. 33

3.2. Analisis Kinerja.................................................................................. ......... 34

3.3. Analisis keuangan.............................................................................. ......... 39

BAB IV PENUTUP............................................................................................ ...... 48

LAMPIRAN.............................................................................................................. ...... 52

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran : Perjanjian Kinerja

Page 4: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 4

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2018, merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerjaatas pelaksanaan program/ kegiatan yang

ditetapkan untuktahun2018 sebagai mana dinyatakan dalam APBD Pemerintah

Kabupaten Natuna khususnya untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Natuna. Dalam tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Natuna melaksanakan 4 program yang mencakup 20 kegiatan dalam

rangka 3 sasaran strategis yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) Tahun 2018 Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna menginformasikan tugas dan

fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2018 merujuk pada Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan wujud pertanggung

jawaban atas Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Hasil pengukuran terhadap capaian indicator kinerja tahun 2018 menunjukan

secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dengan

melibatkan segenap sumberdaya manusia yang ada telah cukup berhasil

mewujudkan ketiga sasaran strategis. Hal ini tergambar dari capaian beberapa

indicator kinerja yang sudah mencapai 80% - 100% antara lain : (1) Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 100,00% ), Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana ( 100,00), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (

0,00%), Program Penataan Administrasi Kependudukan ( 100,00%). Capaian Kinerja

Sasaran Stategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Tahun 2018 tercapai sebesar 100,00% atau katagori “MEMUASKAN”.

Dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan selama tahun 2018 dana yang

dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Natuna

untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.497.293.800,-. Dana tersebut direalisasikan

sebesar Rp. 790.336.018,- (53,00%) atau terdapat sisa anggaran sebesar

Rp.706957782,- (47,00%) dari anggaran yang telah ditetapkan. Selisih lebih

anggaran ini antara lain merupakan penghematan /efisiensi yang berhasil

diupayakan dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Keberhasilan dan kekurangan

dalam pelaksanaan program/ kegiatan selama tahun 2018 telah memberikan

pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil

Kabupaten Natuna untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Page 5: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, mengalami

beberapa perubahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2005, selanjutnya diubah lagi dengan Peratuan Pemerintah Daerah Nomor 39

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkunan

Pemerintahan Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun

2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan selanjutnya lagi mengacu pada Peraturan

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tantang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah di lingkunan Pemerintahan Kabupaten Natuna dan

Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

perangkat Daerah.Dengan ini Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Dengan mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016, tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna merupakan

unsur pelaksanaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

dalam melaksanakan sebagian kewenangan disentralisasi, Tugas tugas

dekonsentrasi dan tugas membantu di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sesuai dengan tugasnya dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Kepulauan Riau. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam hal ini mempunyai 2 sasaran yaitu : 1“ Tersedianya Data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

Akurat 2” Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan

Page 6: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 6

Dalam hal ini perencanaan strategis untuk memberi arah kebijakan dan strategi

pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan

tujuan,sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan

program kegiatan.

Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018,

segabai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan

akuntabilitas publik.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan

program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LKjIP yang

strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusun LKjIP ini

berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi

acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan

integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam agenda mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (Good Gavernance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Natuna. 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2018 mengacu pada :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. Instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daeraah Kabupaten Natuna;

g. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Page 7: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 7

1.3. Maksud dan Tujuan Esensi dari Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini

adalah perwujudan dari Implementasi system pengendalian yang dituangkan dalam

Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang dapat dipenuhi melaui Implementasi strategi pencapaian (program/Kegiatan)

yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan

RPJMD Pemerintah Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021, Selanjutnya system Pengukuran Kinerja

dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian Kinerja SKPD

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) berhasil diperoleh dan pada akhirnya

periode pelaksanaan program dan kegiatan capaian kinerja yang berhasil

dikomunikasikan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah pada pihak-pihak

yang berkepentingan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki tiga ( 3

) fungsi, yaitu:

1. Sebagai sarana bagi Kepala OPD untuk menyampaikan

pertanggungjawaban Kinerja kepada Bupati Natuna dan pihak yang

berkepentingan.Sebagai Informasi Kinerja yang terukur atau kinerja yang

telah dan seharusnya tercapai.

2. Sebagai sarana Evaluasi atas pencapaian Kinerja OPD dalam upaya untuk

memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang dan bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. 3 ( tiga ) fungsi utama

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan dalam penyusunan dan

penyampaian Akuntabilitas Kinerja .

1.4. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna pada tahun 2018 terdiri dari 15 Kecamatan , 70 Desa, dan

6 kelurahan dan dengan jumlah penduduk 74,353 jiwa terdiri dari 37,915 jiwa laki-

laki , 36,438 jiwa perempuan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel

Page 8: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 8

1.4. Gambaran umum Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2018

Data (Diolah dari DKB Semester 1 Tahun 2018)

1.4.1. Gambaran Umum Organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan di

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di pimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan

sebagian kewenangan disentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas membantu di

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugasnya berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Natuna. Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2012 tentang tugas

pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Natuna.

No KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK

TOTAL LK PR

1 Midai 1.856 1.867 3.723

2 Bunguran Barat 4.180 3.955 8.135

3 Serasan 2.726 2.595 5.321

4 Bunguran Timur 13.427 12.955 26.382

5 Bunguran Utara 2.369 2,244 4,613

6 Subi 1,507 1.490 2,997

7 Pulau Laut 1,209 1,144 2,353

8 Pulau Tiga 1,893 1,699 3,592

9 Bunguran Timur laut 2,732 2,565 5.297

10 Bunguran Tengah 1,952 1,814 3,766

11 Bunguran Selatan 1,647 1,542 3,189

12 Serasan Timur 1,671 1,599 3,270

13 Bunguran Batubi 2.129 1.947 4.076

14 Pulau Tiga Barat 1.051 1,013 2.064

15 Suak Midai 917 86 1.780

JUMLAH TOTAL 41,266 39,292 80,558

Page 9: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 9

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor : 46 Tahun 2012 tentang

Tugas Pokok dan fungsi dan uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewewenangan desentralisasi, tugas

dekonstrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

sesuai dengan lingkup tugasnya

Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan Kegiatan Kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi,

keuangan, umum dan kepegawaian;

b. Penyusunan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi serta pembinaan teknis di

bidang pendaftaran kependudukan;

d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di

bidang Informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di

bidang pendataan dan Pencatatan Sipil;

f. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian di

bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten;

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang

diserahkan oleh Bupati.

STRUKTUR OPD

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna berdasarkan Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 64 Tahun 2016 tentang

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas daerah di lingkungan pemerintah

Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor : 46 Tahun 2012 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Natuna terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Page 10: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 10

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan program,

kepegawaian, pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

dan perlengkapan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun uraian tugas Sekretariat meliputi:

a. Merencanakan kebijakan operasional di sekretariat berdasarkan kebijakan umum kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan kerja;

b. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan system perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;

c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatatn sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan system perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yag ditetapkan;

e. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/ tertulis pimpinan kepala bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional;

f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, Rencana Kerja (RENJA) OPD, KUA-PPAS,RKA- SKPD dan RKPD – OPD, laporan kinerja bulanan, semester dan tahunan serta LKPJ dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi unit kerja terkait sesuai metodelogi dan ketentuan yang berlaku;

g. Mengkoordinasi dan menilai kelengkapan pengajuan SPP dan verifikasi SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Mengkoordinasikan pengelolaan surat- menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;

i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;

j. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;

k. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis

Page 11: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 11

dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;

l. Menilai kinerja bawahan mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik secara lisan maupun tertulis;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian perencanaan program lingkup Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

b. Pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian lingkup Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup Dinas

Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Sekretariat Dinas terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan

koordinasi, supervisi dan pengawasan di bidang pendaftaran penduduk.

Uraian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi : a. Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai pedoman kerja;

b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang

pendaftaran penduduk;

c. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Pendaftaran

penduduk agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di

Seksi Identitas Penduduk dan Seksi Perpindahan penduduk;

Page 12: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 12

e. Memberikan usul dan saran kepada kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis

dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan

penyelesaian suatu permasalahan;

f. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk

mengetahui pencapaian prestasi kerja;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pendaftaran Penduduk

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan baik secara lisan

maupun tertulis;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan terhadap identitas penduduk

dan perpindahan penduduk di Bidang Pendaftaran Penduduk;

b. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan ketenagaan di bidang

Pendaftaran Penduduk;

c. Pengkoordinasi, supervisi dan pengawasan sarana dan prasarana di

bidang Pendaftaran Penduduk;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

a. Seksi Identitas Penduduk;

b. Seksi Pindah Datang

c. Seksi Pendataan Penduduk

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang

Pendaftaran Penduduk. b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a. Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

perencanaan program, pengolahan dan penyiapan bahan dan perumusan

kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang

Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang

pencatatan sipil;

Page 13: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 13

b. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Pencatatan

Sipil agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di

Seksi Kelahiran dan Kematian dan Seksi Perkawinan, perceraian,

Pengangkatan ,Pengakuan dan Pengesahan Anak;

Memberi usul dan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan,

pengakuan dan pengesahan anak.

Uraian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi: a. Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai pedoman kerja;

b. saran kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku

atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai

bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu

permasalahan;

c. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk

mengetahui pencapaian prestasi kerja;

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pencatatan Sipil kepada

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik secara lisan

maupun tertulis;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan terhadap kelahiran,

kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan,dan

pengesahan anak;

b. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan ketenagaan di bidang

Pencatatan Sipil;

c. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan sarana dan prasarana di

bidang Pencatatan Sipil;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

Page 14: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 14

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Seksi Kelahiran

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang

Pencatatan Sipil.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

supervisi dan pengawasan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi

pelaksanaan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Informasi dan Pengolahan Data dan Pelaporan. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

meliputi: a. Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai pedoman kerja;

b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang

pengembangan SDM dan teknologi informasi;

c. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Informasi

Kependudukan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di

Seksi Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi dan Seksi Pengolahan

Data dan Pelaporan;

e. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil selaku atasan langsung melalui pengkajian dan analitis dan

sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan

penyelesaian suatu permasalahan;

Page 15: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 15

f. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk

mengetahui pencapaian prestasi kerja;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Informasi Pendudukan

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik secara

lisan maupun tertuls;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi: a. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan di bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dan pengolahan Data dan

Pelaporan;

b. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan ketenagaan di bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dan

pengolahan Data dan Pelaporan;

c. Pengkoordinasi, supervisi dan pengawasan sarana dan prasarana di

bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dan

pengolahan Data dan Pelaporan ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari : a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.Tertib Administrasi dalam Pelayanan Akta Pencatatan Sipil:

a. Jumlah Akta Kelahiran

Page 16: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 16

b. Jumlah Akta Kematian

c. Jumlah Akta perkawianan

d. Jumlah Akta Perceraian

e. Jumlah Akta pengesahan Anak

f. Jumlah Akta Pengangkatan Anak.

g. Jumlah Akta perubahan nama..

2. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Jumlah yang memiliki KTP el

b. Jumlah yang memiliki KK

c.Jumlah yang memiliki KIA

d. Jumlah yang telah melakukan perekaman

e. Jumlah Surat pindah datang.

3.Pengelolaan Informasi Administrasi Kependududkan dan

pemanfaatan Data.

a. Jumlah Data yang telah direkapitulasi

b. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan program inovasi.

c. Memberikan Informasi secara baik dan benar

Page 17: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 17

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Kepala Bidang Informasi Kependudukan.

Page 18: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 18

1.1. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil tahun 2018 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1.5. Sistematika Penyusunan RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan pencapaian sasaran strategic secara singkat, kendala dan

hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan

untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala

yang mungkin terjadi dikemudian hari. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai

1.1 Latar Belakang penyusunan LKjIP,,

1.2 Lasdasan Hukum,

1.3 Maksud dan Tujuan, Gambaran umum

1.4 Gambaran Umum organisasi (OPD)

1.5 Sistimatika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar beberapa hal penting dalam

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) antara lain

Perencanaan meliputi:

2.1 Renstra OPD yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Kinerja Utama ( IKU ), Kebijakan dan program Kerja dan kegiatan,

2.2 Rencana Kerja Tahunan, dan

2.3 Perjanjian Kinerja yang mnyajikan Penepatan Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun

2018; yang memuat sasaran, indicator kinerja, target dan anggaran

yang tersedia dalam upaya pencapaian sasaran strategi Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil 2016 – 2021.

Page 19: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Kineja

3.2 Analisis Kinerja

3.3 Analisis Keuangan

.

BAB IV : PENUTUP Dalam Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja. Lampiran :

Perjanjian Kinerja Eselon 2

Pengukuran.

Page 20: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 20

1.2. Permasalahan Utama ( strategic issued). Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

maka berikut permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan berdasarkan pada hasil analisa kondisi internal dan eksternal seperti penjelasan dibawah ini : Kondisi Saat Ini

Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Internal Eksternal

Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP, akta kelahiran, dan akta nikah, serta dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya.

Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 belum berjalan secara efektif

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan

Database kependudukan belum sepenuhnya akurat

Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota

Kapasitas dan kompetensi serta profesionalitas aparatur pelayanan kependudukan masih belum optimal

Minimnya sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dalam peningkatan pelayanan

Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan bidang administrasi kependudukan

Jaringan komunikasi data (jarkomdat) di daerah kepulauan masih sering mengalami gangguan baik faktor cuaca maupun teknis sehingga menyebabkan kerusakan perangkat pelayanan

Terbatasnya dana pemeliharaan perangkat dan jaringan

Letak goegrafis daerah yang berada di pulau-pulau (kepulauan)

Lambatnya penanganan kerusakan perangkat yang mengakibatkan lambannya penyelesaian dokumen kependudukan masyarakat

Page 21: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam Kontek yang luas, Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 merupakan Bagian yang

Integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)

Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.Di mana Rencana Strategis dalam Renstra

Perangkat Daerah adalah strategis dan kebijakan perangkat Daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran jangka menegah perangkat Daerah yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

Rancang Awal RPJMD. 2.1.1 Visi Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Natuna di susun dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi, permasalahan, tentang dan peluang yang ada di Natuna serta

mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Natuna, maka Visi

yang hendak dicapai dalam priode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Natuna pada Tahun “2016– 2021 yaitu :

“Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan

Budaya Tempatan” Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;

2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir,

nelayan dan buruh tani;

Page 22: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 22

4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan

prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, tekonologi informasi dan

komunikasi;

5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai

payung pembangunan daerah;

6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang

akan di hadapi akan datang, di harapkan Kabupaten Natuna dapat lebih berperan

dalam perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup Nasional, regional maupun

Global.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mempunyai keterkaitan pada Misi Kabupaten Natuna yaitu Misi

ke 6.” Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat.” Ini adanya terkaitan dengan Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan : Meningkatkan Kuaitas database kependudukan nasional sebagai sumber

data untuk kepentingan pembangunan.

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik

penerapan e-govermment instansi terkait.

Sasaran : Terwujudnya Tertib data dan dokumen administrasi kependudukan

sesuai peraturan perundang – undangan”

Meningkatnya kualitas pelayanan publik,pengelolaan informasi publik.”

Indikator Sasaran.:

Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk.

Rasio bayi berakte kelahiran.

Rasio pasangan berakte nikah

Persentase kepemiliki KTP

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Indeks Kepuasan Masyarakat.

Page 23: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 23

2.2. Rencana KinerjaTahunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Kepala Opd menyusun Penetapan Kinerja yang merupakan Dokumen

Pernyataan Kinerja yang di sampaikan kepada Bupati Natuna, melalui Bidang

Organisasi Pemerintahan. Penetapan Kinerja ini disusun dengan memperhatikan

Dokumen Rencana Perjanjian Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna dari

tahun 2016 – 2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen

pelaksanan tahun anggran 2018.

Demikian Penetapan Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksana Program

dan Kegiatan Tahun 2018 dalam mencapai sasaran strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2018. PERUBAHAN IKHTIAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 Meningkatnya kualitas

pelayanan

Indeks Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Indeks 65

2 Tersedianya data dokumen

kependudukan dan pencatatan

sipil yang akurat

Rasio Penduduk ber KTP

per satuan Penduduk

Rasio 0,99

Rasio bayi berkata kelahiran Rasio 0,79

Rasio Pasangan ber Akta

Nikah

Rasio 0,99

Kepemilikan Akta Kelahiran

Per 1000 Penduduk

persen 94,04

1. Tersedianya fasilitas pendukung kelembagaan untuk pelayanan

administrasi publik dan meningkatnya profesionalisme SDM.

2. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai sumber

data untuk kepentingan pembangunan.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan pada unit – unit pelayanan publik berbasis

teknologi informasi serta pengelolaan informasi publik.

Page 24: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 24

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

a. Tertib administrasi kepegawaian;

b. Persentase Standar Pelayanan Operasional Prosedur yang diterapkan;

c. Persentase Standar Pelayanan Minimal Prosedur yang diterapkan;

d. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan kepemilikan dokumen

administrasi kependudukan;

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indicator : Jumlah bulan Pelayaan dalam Administrasi Perkantoran

Persentase kepemilikan kartu keluarga ( KK )

Persentase kepemilikan Kartu tanda penduduk ( KTP )

Persentase kepemilikan AKTA

Persentase Kartu Identitas Anak ( KIA )

2.2.1 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna menetapkan

Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri

Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang

petunjuk Penyusunan Indikator Kinerija utama ( IKU ) di Lingkungan

Pemerintah yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Page 25: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 25

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

NO SASARAN STRATEGIS IKU PENJELASAN TARGET

TAHUN

2018

REALISA

SI

CAPAIA

N ( % )

1

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan

kependudukan

Indeks

kepuasan

masyarakat

Pelayanan yang

akurat, cepat,

tepat dan mudah

65 79,92 123%

2 Tersediannya Data

Dokumen

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang

Akurat.

Kepemilika

n Kartu

keluarga (

KK )

Jumlah kepala

keluarga di 15

Kec

5000 KK 4800 KK 96 % Jumlah Kepala

keluarga yang

memiliki Kartu

Keluarga di 15 Kec

Kepemilikan

KTP

Jumlah

penduduk yang

wajib KTP 15

Kec 48.465 42,59 88,59%

Jumlah

penduduk usia >

17 tahun ber KTP

Rasio bayi

berakta

kelahiran

Jumlah Bayi lahir

di 15 Kecamatan

546 778 142,49

%

Jumlah Bayi

berakta

Kelahiran di 15

Kec.

Rasio Jumlah 99,51 99,57 % 100,06

Page 26: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 26

pasangan

berakta

nikah

keseluruhan

pasangan nikah

di 15 Kec

%

Jumlah

pasangan nikah

berakta nikah di

15 Kec

Kepemilikan Akta

kelahiran

per 1000

penduduk

Jumlah penduduk

berakta kelahiran

di 15 Kec. 683,90 900,25 131,63

Jumlah

penduduk per 15

Kecamatan

2.1.4. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan sasaran.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat

bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-

program dan kegiatan, dan bersifat ekternal yaitu kebijakan dalam rangka

mendorong dan memfasilitasi terujudnya pemerintahan yang baik ( good

gavemance). Berikut ini adalah kebijakan- kebijakan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai bagian dari strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaan yang telah disebut di atas:

a. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung kelancaran

tugas dan terjalinnya hubungan kerja serta Peningkatan kompetensi .

b. Peningkatan kompetensi SDM baik dalam bidang

perencanaan,penganggaran, pengawasan maupun dalam pengendalian

kegiatan pada masing-masing program.

Page 27: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 27

c. Melaksanakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil serta mengelola informasi secara transparan dan memenuhi

standar akuntabilitas kinerja. 2.1.5. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh atau pun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan. Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

yang direncanakan untuk priode tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Daya

Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan : Program dan Kegiatan Utama:

A. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatannya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil;

Pembinaan Pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pembuatan Laporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang pendaftaran pendudukan.

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pembangunan Sistem Administrasi kependudukan ( SAK ) Terpadu (

Dak Non Fisik )

Penyusunan perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil

Page 28: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 28

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatannya:

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

kantor

3. Kegiatan Pengadaan perlengkapan keterampilan aparatur C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatannya :

1. Kegiatan Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatannya:

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja OPD E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatannya:

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis

perkantoran

11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Page 29: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 29

2.3 PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mengimplentasikan rencana strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 – 2021 disusun rencana

kerja Tahun 2016 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun

2018. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Keendudukan dan

Pencatatan Sipil 2018 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 dan diselaraskan dengan arah,

kebijakan dan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten

Natuna 2018. Selanjutnya kebijakan prioritas tersebut dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Natuna dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai

Penetapan Kinerja dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Natuna tahun 2018

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Natuna Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS 1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Target

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik 12 bulan

Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- 6 buku

Page 30: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 30

undangan

Jumlah bulan persediaan perlengkapan dan peralatan

kantor 10 jenis

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 25 kali

Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi perkantoran 15 orang

Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dalam daerah 30 kali

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Target

Jumlah jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13 Jenis

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

operasional 9 unit

Jumlah jenis pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan

perlengkapan kantor 13 jenis

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah orang yang mengikuti kursus dan peningkatan

keterampilan aparatur 10 orang

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, 3

laporan.

SASARAN STRATEGIS 2 Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja Target Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan

sipil 85%

Page 31: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 31

Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan 15 kec,

Jumlah bulan dalam peningkatan pemeliharaan data arsip 12 bulan

Persentase Anak yang memiliki KIA 70%

Jumlah kecamatan dalam Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang pendaftaran penduduk 15 kec

Sistem SIAK Terpadu 1 Sistem

Jumlah Laporan dalam penyusunan perkembangan

penduduk. 1 Laporan

Page 32: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban penggunaan

sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara

transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran kinerja

digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat

keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan manajemen kinerja dalam

mewujudkan tujuan dan sasaraan yang akan dicapai, yang telah ditepkan

dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian

yang sistematis dan di dasarkan pada kelompok indicator kinerja berupa

masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome).

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018

diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil 2016 – 2021, kemudian difokuskan pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indicator kinerja sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target

indicator kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana

kinerja strategis dengan realisasi kinerjanya.

3.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan,sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang

dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Formulir

bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran

kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan

Page 33: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 33

peraturan Menteri Pendaya gunaan Aparatut dan Reformasi Biokrasi Nomor

533 Tahum 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perhitungan Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir

Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi,

dalam kondisi :

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaiaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus:

Realisai

% Pencapaian Kinerja = x 100 %

Rencana

(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus:

Realisai- (Realisasi-Rencana)

% Pencapaian Kinerja = x 100 %

Rencana

Selanjutnya, Pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan

klasifikasi berikut:

SKALA PENILAIAN NO Kategori Nilai Angka Interpretasi

1 AA >85 -100 Sangat

Memuaskan 2 A >75 – 85 Memuaskan 3 BB >70 - 80 Sangat Baik 4 B >60 – 70 Baik 5 CC >50 – 60 Cukup Baik 6 C >30 – 50 Agak Kurang 7 D 0 – 30 Kurang

3.2 Analisis Kinerja

Page 34: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 34

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan

analisis adalah pengukuran rinci mengenai hasil pengukuran kinerja

sasaran stratejik yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan

kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018. MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Akurat, Mudah dan Transparan serta Akuntabel. MISI 2 : Meningkatkan Pengelolaan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui optimalisasi system Informasi Administrasi Kependudukan ( SAK ) MISI 3 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui sosialisasi kebijakan kependudukan. Sasaran Pertama: Tersedianya fasilitas pendukung Kelembagaan untuk pelayanan

administrasi public dan meningkatnya profisionalisme SDM.

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tahun 2018

telah menetapkan 5 ( lima) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5. Program Penataan Administrasi kependudukan

Adapun capaian indicator sasaran beserta target dan realisasinya

adalah sebagai berikut:

Page 35: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 35

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

Capaian (%)

1

Tertib Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

12

Bulan 12 Bulan 100%

Pencapaian Target pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami

pencapaian yang maksimal, hal ini disebabkan adanya keseriausan

dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai tupoksi. Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

1 Predikat/Nilai Akuntabilitas

12 Bulan 12 Bulan

Dilihat dari capaian Tahun sebelumnya untuk Indikator Tertib

Administrasi Perkantoran tidak ada peningkatan dari tahun

sebelumnya, hal ini dikarnakan target yang di pakai berdasarkan bulan

pelayanan Administrasi perkantoran,serta keseriusan dalam

menjalankan kegiatan tersebut, sehingga apa yang telah di

programkan terealisasi dengan baik.

Tabel 3.1. Capaian indikator kinerja tahun 2016 – 2021

No Indikator Kinerja

Realisasi tahun 2017 2018 2019 2020 2021

1 Predikat/Nilai

Akuntabilitas

12

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

Indikator capaian kinerja diakhir periode 2018 Tertib pelayanan

Administrasi perkantoran mampu terealisasi dengan baik ini bisa dilihat

dari realisasi 2018,

Page 36: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 36

Tabel 3.1. Capaian Indikator Sasaran 2

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

Capaian (%)

2 Predikat/Nilai

Akuntabilitas

12

bulan 12 bulan 100%

Pada data diatas untuk indikator terpeliharanya sarana dan prasarana

aparatur memenuhi target sesuai yang diharapkan. Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

2 Meningkatnnya Sarana dan

prasarana aparatur 65% 91.47%

Indikator terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur naik dari 65 %

menjadi 91,47 %

Tabel 2.1. Capaian indikator kinerja tahun 2016 – 2021

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

2

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur

65% 65% 70% 75% 75%

Dari tabel diatas terlihat pada indikator terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur terealisasi dengan baik juga karena indikator kinerja

ini menunjang terlaksananya program dengan baik

Page 37: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 37

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

Capaian

(%)

3 Predikat/Nilai

Akuntabilitas 50% 35% 55%

Indikator meningkatnya kemampuan kualitas dan kinerja aparatur

merupakan suatu faktor untuk memudahkan tercapainya tujuan yaitu

mewujudkan pelayanan prima dengan baik untuk internal maupun

pelayanan publik.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran 3

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

3 Jumlah Aparatur yang mengikuti

kursus 2 5

Pada tahun 2018 hanya 5 orang yang dapat mengikuti kursus dimana

target yang dibutuhkan 10 orang ini dikarnakan adanya pemangkasan

anggaran. peningkatan Indikator merupakan salah satu faktor dalam

meningkatnya kemampuan kualitas dan kinerja aparatur .

Tabel 3.1. Capaian indikator kinerja tahun 2016 – 2021

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

3

Meningkatnya

sarana dan

prasarana aparatur

55% 60% 65% 70% 75%

Dari tabel diatas terlihat pada indikator terpeliharanya sarana dan

aparatur pada tahun 2018 belum terealisasi dengan baik ini dikarnakan

Anggaran yang kurang memadai

Page 38: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 38

Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

Capaian (%)

4

Persentase penduduk

yang memiliki

Dokumen

Kependudukan

0,98% 0,96% 0,99%

Indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

masih belum cukup tealisasi dalam mencapai capaian yang telah

ditentukan dikarnakan masih banyak penduduk yang belum menyadari

arti pentingnya dokumen kependudukan.

Tabel 4.2. Capaian Indikator Sasaran 4

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

4 Penataan Administrasi

Kependudukan 0,96% 0,97%

.Realisasi di tahun 2018 hampir mendekati capaian yang telah

ditargetkan yaitu 0,99.

Tabel 4.1. Capaian indikator kinerja tahun 2016 – 2021

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

4

Persentase

penduduk yang

memiliki dokumen

kependudukan

0,99

%

1,00

%

1,00

%

1,00

%

1,00

%

Dari tabel diatas terlihat pada indikator kinerja bahwa harus ada

peningkatan dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Page 39: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 39

Misi 2 : : Meningkatkan Pengelolaan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui optimalisasi system Informasi Administrasi Kependudukan ( SAK )

Sasaran 1 : Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan

kepemilikan dokumen administrasi kependuddukan dan pencatatan

sipil

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tahun 2018

telah menetapkan 1 ( satu ) program yaitu:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Adapun capaian indicator sasaran beserta target dan realisasinya

adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 1

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

Capaian (%)

1 Rasio penduduk ber KTP

persatuan penduduk 0,99 0,97 97%

Dari data diatas untuk indikator rasio penduduk ber KTP persatuan

penduduk ditargetkan 0,99 % dari 73,360 jumlah penduduk pada tahun 2018

mampu direlisasikan sebesar 51,469 atau 0,97% dari jumlah penduduk dengan

capaian 97%.Keberhasilan capaian indikator ini di dukung oleh kerja sama

masyarakat dengan instansi terkait.Jika dilihat dari capaian tahun sebelumnya

pada tahun 2015 terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 1

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

1 Rasio penduduk ber KTP

persatuan penduduk 0,95% 0,97%

Pencapaian target di 2018 ini cukup meningkat dikarnakan adanya program

KTP-el atau KTP elektronik yang dicanagkan oleh pemerintah Pusat agar

masyarakat yang telah berusia 17 tahun keatas atau yang pernah menikah

Page 40: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 40

wajib menggunakan KTP-el, dalam tabel diatas berdasarkan pencapaian Wajib

KTP berjumlah 54,741 jiwa, sedangkan yang sudah mencetak KTP sekitar

35,185 jiwa.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 1

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1

Rasio penduduk

ber KTP persatuan

penduduk

0,95

%

0,97

% - - -

Indikator Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk menngalami kenaikan

atau peningkatan.ini terlihat dari tabel diatas realisasi tahun 2018 sebesar

0.98%.ini dikarnakan adanya kesadaran masyarakat dalam mengurus

dokumen kependudukan.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 2

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian ( % )

2 Rasio bayi berakta

kelahiran 0,79 0,96 121%

Dari data diatas untuk indikator rasio pasangan berakta kelahiran terjadi

peningkatan dimana target 546 dari jumlah bayi yang lahir di 15 Kecamatan

yaitu 1,507. Pada Tahun 2018 mampu direlisasikan sebesar 863 dengan

capaian 121%. Keberhasilan capaian indikator ini karna didukung oleh instansi

yang bersangkutan melakukan program peningkatan pelayanan publik dalam

bidang pencatatan sipil.Jika dilihat dari capaian tahun sebelumnya 2018

terlihat peningkatan.

Page 41: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 41

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 2

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

2 Rasio bayi berakta

kelahiran 0,50 0,96

Terjadinya peningkatan rasio bayi berakta kelahiran di tahun 2018 dikarnakan

adanya kesadaran masyarakat yang mengerti arti penting dan manfaat

Dokumen akta kelahiran.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 2

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

2 Rasio bayi berakta

kelahiran 0,50 0,96 - - -

Indikator Rasio bayi berakta kelahiran dilihat dari tabel di atas terjadi

peningkatan sebesar 365 jiwa bayi berakta kelahiran.Hal ini disebabkan

kesadaran masyarakat arti penting dokumen akta kelahiran tersebut. Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 3

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian

3 Rasio pasangan berakta

nikah 0,99 0,85 0,98

Berdasarkan Data di atas untuk indikator Rasio pasangan berakta nikah di

targetkan 99,51% dari jumlah penduduk 80,558,yang mempunyai akta nikah di

15 kecamatan pada tahun 2018 yaitu 18,656 mampu teralisasi sebesar 23%

dengan capai Keberhasilan indikator ini didukung karna adanya penambahan

masyarakat berakta nikah. Jika dilihat dari capaian indikator tahun sebelumnya

2017, terlihat sedikit peninggatan 0,8% ini dapat di lihat pada Tabel 3.7.

Page 42: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 42

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 3

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

3 Rasio pasangan berakta

nikah 0,97 0,98

Dari tabel diatas jelas terlihat penambahan sebesar 0,8% dari tahun

sebelumnya.

Tabel 3.8.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 3

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

3 Rasio pasangan

berakta nikah 0,97 0,98 - - -

Indikator kinerja Rasio pasangan berakta nikah dari tahun ke tahun adanya

peningkatan ini bisa dilihat dari realisasi pada tabel di atas.Keberhasilan ini

karna di dukung oleh kerja sama instansi terkait dengan masyarakat setempat

serta keberadaan masyarakat yang dari luar daerah atau yang sedang

bertugas di daerah Kabupaten Natuna ( Angkatan ).

Tabel 3.9. 7 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 4

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi Capaian ( % )

4 Kepemilikan KTP 90,28 98 108 %

Dari data di atas untuk indikator Kepemilikan KTP di targetkan 54,741 dari

jumlah penduduk yang memiliki KTP, pada tahun 2018 mampu terealisasikan

sebanyak 35,185 dari jumlah wajib KTP 54,741 dengan capaian sebesar

108%, ini dikarnakan adanya dukungan dari anggaran APBD, sehingga terjadi

peningkatan pelayanan dalam pembuatan KTP. Ini bisa kita lihat dari Tabel

Page 43: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 43

3.10. 7 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 4

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

4 Kepemilikan KTP 97 98

Dari tabel di atas bahwa terlihat pencapaian target di tahun 2018 terjadi

peningkatan meskipun belum mampu memenuhi target yaitu 54,741

kepemilikan KTP.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 4

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

4 Kepemilikan KTP 97 98 - - -

Dari tabel diatas terlihat pada indikator kepemilikan KTP dari tahun ke tahun

terjadi peningkatan yang cukup baik ini di karnakan adanya informasi dari

instansi terkait dalam mensosialisikan apa manfaat dan pentingnya KTP

kepada masyarakat.

Tabel 3.10.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 5

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi Capaian ( % )

5

Kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk

94,04 75 80%

Pada indikator kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk belum

mengalami capaian yang maksimal yaitu hanya sebesar 80% dari target yang

telah di tentukan ini dikarnakan banyaknya masyarakat yang belum membuat

akta kelahiran.

Page 44: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 44

Tabel 3.11.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 5

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

5 Kepemilikan akta kelahiran

per 1000 penduduk 2760 1630

Dilihat dari capaian tahun sebelumnya untuk indikator kepemilikan akta

kelahiran per 1000 penduduk mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya.Hai ini disebabkan banyaknya kesadaran masyarakat yang

membuat akta kelahiran.

Tabel.3. 10.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 5

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

5

Kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk

37,875 50,576 - - -

Dari Tabel di atas terlihat pada indikator kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk mengalami peningkatkan, ini disebabkan adanya pelayanan prima

dari instansi terkait.

Tabel.3.11.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 6

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi Capaian ( % )

6

Ketersediaan data

base kependudukan

bersekala propinsi

ada ada ada

Pencapaian target ketersediaan data base kependudukan bersekala propinsi

merupakan data yang sangat membantu untuk mengetahui jumlah penduduk

yang telah atau belum membuat Dokumen administrasi kependudukan.

Page 45: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 45

Tabel.3.11.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 6

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

6

Ketersediaan data base

kependudukan bersekala

propinsi

ada ada

Realisasi indikator ketersediaan data base kependudukan bersekala propinsi

mengalami peningkatan hal ini disebabkan karna terjalinannya komunikasi

serta kerjasama antara instansi terkait dengan propinsi.

Tabel.3.11.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 6

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

6

Ketersediaan data

base

kependudukan

bersekala propinsi

ADA ADA

Ketersediaan data base kependudukan bersekala propinsi sangatlah

diperlukan karna dengan adanya kerjasama, maka keberhasilan dari tahun ke

tahun tidak terlepas dari dukungan data base bersekala propinsi.

Tabel 3.12.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 7

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi Capaian ( % )

7 Penerapan KTP

Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah

Pencapaian target penerapan KTP Nasional berbasis NIK merupakan

membangun sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan

teknologi.

Page 46: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 46

Tabel.3.12.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 7

No Indikator Kinerja Realisasi

2017 2018

7 Penerapan KTP Nasional

berbasis NIK sudah sudah

Indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK terealisasi tahun 2018 102%

ini telah melebihi target yang diinginkan.Hal ini dikarnakan adminstrasi

kependudukan dan pencatatan sipil telah dilakukan dengan menggunakan

Teknologi.

Tabel.3.12.Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 7

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

7

Penerapan KTP

Nasional berbasis

NIK

sudah sudah 0 0 0

Dari tabel di atas terlihat indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK

terjadi peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya.Hal ini dikarnakan

teknologi yang di gunakan merupakan teknologi yang nasional. Dari masing-masing kenerja tersebut didukung oleh 1(satu)Program yakni Program Penataan Administrasi Kependudukan dan dengan

beberapa kegiatan antara lain: 1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

2. Pembinaan Pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3. Penerbitan Kartu Identitas Anak 4. Peningkatan pemeliharaan dan penataan data arsip dokumen akta

pencatatan sipil 5. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran

Penduduk 6 Pengembangan sistem Administrasi kependudukan ( SAK ) Terpadu ( DANA Non Fisik )

7 Penyusunan perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil

Page 47: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 47

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program/Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Penataan Administrasi Kependudukan Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Indikator/progra

m

Program dan

kegiatan Anggaran Realisasi

Capaian

1

Meningkat

nya

Kualitas

Pelayanan

kependudu

kan

Indeks

Kepuas

anMasy

arakat (

IKM)

Pelayanan

Administrasi

perkantoran

: Kegiatan

:Koordinasi

dalam

Daerah

Koordinasi

Luar

Daerah

2,130,237,100

85,869,000

211,800.000.

1,957,919,869

85,777,500

211,439,800

92.9%

99.89

%

99,83

%

2

Tersediany

a data

kependudu

kan dan

pencatatan

sipil yang

akurat

Penataan

Administrasi

Kependudu

kan

Pelayanan

Publik

dalam

bidang

pencatatan

Sipil

79,273,200

75,796,038

95,7%

Page 48: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 48

Penertbitan

Kartu

Identitas

Anak

174,710,000

172,103,381

98,5%

Peningkata

n

Pelayanan

publik

dalam

bidang

pendaftaran

penduduk

332,362,900

300,776,000

90,5%

Pengemban

gan Sistem

Administrasi

Kependudu

kan

Terpadu (

DAK Bidang

Non Fisik)

1,148,258,000

1,022,317,250

89,03

%

Penyusuna

n

perkemban

98,000,000

89,709,900

82%

Page 49: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 49

gan

kependuduk

an

Tabel 3.15. Capaian Program Penataan Administasi Kependudukan tahun 2016 - 2021

No Indikator Kinerja Realisasi tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 Peningkatan

penguasaan

pengetahuan SIAK

bagi operator SIAK

Kabupaten dan

Kecamatan

50 - - - -

2 Terselenggaranya

program

administrasi

kependudukan

1 - - - -

1

Terselenggaranya

kepemilikan Akta

pencatatan sipil

bagi masyarakat

Kabupaten Natuna

1 1 1 1 1

Meningkatnya

pengetahuan

aparat

kependudukan dan

catatan sipil

30 - - - -

2 Tersusunya

kebijakan - - - - -

Page 50: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 50

kependudukan

3

Tersedianya dasar

hukum tentang

administrasi

kependudukan

120 500 - - -

4

Tersedianya

laporan

kependudukan se-

Kabupaten Natuna

- 2 1 - 1

5 Tersedianya

kepemilikan e- KTP 40,963 43,548 - - 1

6

Tersedianya data

kependudukan dan

pencatatan sipil

yang akurat

1 1 1 1 1

7

Terlaksananya

penyusunan profil

kependudukan dan

pencatatan sipi

1 - - - 1

8

Tersedianya

kepemilikan

dokumen

kependudukan KK

dan KTP

- - 12 12 12

Untuk tahun 2018 analisis kinerja berdasarkan 2 (dua) Sasaran Strategis,

5 ( lima ) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar 93,51 % atau katagori “Sangat Baik”

tetapi masih ada hal yang harus dikoreksi khususnya pada Renstra Dinas

Page 51: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 51

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna periode 2016 –

2021, antara lain:

1. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus diadakan

revisi kembali hal ini karena indicator kinerja di dalam renstra masih

belum semuanya bisa terukur;

2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 harus

diadakan revisi kembali supaya target capaian biasa terukur;

3. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja dalam DPA ( input,output dan

outcome) masih belum dilakukan perubahan sehingga TAPKIN

(Penetapan Kinerja) Tahun 2016 khusus Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna belum sesuai dengan IKU Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna yang menjadi

Indikator Sasaran.

Di dalam Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna yang disajikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya serta

data-data yang disajikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya serta

data-data yang dikumpulkan sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun

2016, baik data dari RKK dan PKK dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil yang dicapai. 3.3. Anlisis Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tahun 2018 tidak terlepas dari adanya

dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna

yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tanggal 12

Januari tahun 2016, dan telah dilakukan perubahan APBD berdasarkan

Peraturan Daerah No 13 tahun 2015 tanggal Desember 2015.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015

tentang Penjabaran APBD Kabupaten Natuna, dan Perda APBD Murni No

1 tahun 2015, menetapkan alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebesar Rp.6.083.656.945,00 setelah

Page 52: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 52

adanya pemangkasan Anggaran 2018 sebesar Rp.5.362.293.516,00- Setelah dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat

strategis terjadinya kebutuhan yang mendesak dan dilakukan perubahan

APBD yang ditetapkan pada Peraturan Bupati No. 1 tanggal 1 Desember

2016 dan Peraturan Daerah No 13 tahun 2015 tanggal 1 Desember 2016

di mana anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami perubahan atau pergeseran sebesar Rp. 721,363,429.00- pengurangan

sebesar (11,86 %.)

Penyerapan anggaran sudah sesuai dengan Realisasi Aggaran yang telah

ditargetkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran

2018 hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dana (anggaran) sebesar Rp. 5.362.293.516,00- - yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 2.414,569,456.00- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

2,947,724,060,00-. Realisasi anggaraan berdasarkan Sasaran Straategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai

berikut:

Page 53: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 53

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Capaian Sasaran

Sasaran Strategis

Indikator Program/ kegiatan

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Capaian

kinerja

Menigkatnya Kualitas Pelayanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

846,439,560.00 814,468,833.00 96.22

%

Penyediaan jasa

surat menyurat 11,922,000.00 11,915,000.00

99.94

%

Penyediaan jasa

komunikasi,sumb

er daya air dan

listrik

70,000,000.00 58,647,013.00 83,78

%

Penyediaan jasa

kebersihan kantor 8,000,000.00 8,000,000.00 100%

Penyediaan alat

tulis kantor 49,436,000.00 49,421,000.00

99,97

%

Penyediaan

barang cetak dan

penggandaan

35,694,000.00 35,680,200.00 99,96

%

Penyediaan

peralatan

perlengkapan

kantor

00.00 00.00 00.00

%

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

12,000,000.00 11,950,000.00 99,58

%

Page 54: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 54

undangan

Penyediaan

makanan dan

minuman

44,500,000.00 44,469,000.00 99,93

%

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

211,800,000.00 211,439,800.00 99,83

%

Penyediaan jasa

tenaga

pendukung

administrasi

perkantoran

317,218,560.00 297,169,320.00 93,68

%

Rapat koordinasi

dalam daerah 85,869,000.00 85,777,500.00

99,89

%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

121,996,000.00 111,584,110.00 91.47

%

Pengadaan

Perlengkapan

Kantor

34,496,000.00 34,236,000.00 99,25

%

Pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraaan

dinas/operasional

55,000,000.00 44,848,110.00 81.54

%

Pemeliharaan

rutin/ berkala

peralatan dan

perlengkapan

32,500,000.00 32,500,000.00 100.0

0%

Page 55: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 55

kantorl

Kursus Dan Peningkatan Keterampilan Aparatur

82,500,000.00 81,922,018.00 99.30

%

Belanja Kursus –

kursus singkat/

pelatihan

82,500,000.00 81,922,018.00 99,30

%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

64,184,400.00 60,548,100.00 94.33

%

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

64,184,400.00 60,548,100.00 94.33

%

SASARA

N

STRATE

GIS 2

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Peningkatan

pelayanan publik

dalam bidang

pencatatan sipil

79,273,200.00 75,795,039.00 95.61%

Page 56: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 56

Pembinaan

pelaporan

administrasi

kependudukan

dan pencatatan

sipil

0.00 0.00 0.00

%

Peningkatan

pelayanan publik

dalam bidang

pendaftaran

penduduk

332,362,900.00 300,776,000.00 90.50%

Penerbitan Kartu

Identitas Anak 174,710,000.00 172,103,381.00

98,51

%

Pengembangan

Sistem

Administrasi

Kependudukan (

SAK ) Terpadu (

DAK Non Fisik )

1,148,258,000.

00

1,022,317,250.

00

89,03

%

Peningkatan

Pemeliharaan dan

penataan arsip

dokumen akta

pencatatan sipil

0.00 0.00 0.00

%

Penyusunan

perkembangan

kependudukan

dan pencatatan

98,000,000.00 89,709,800.00 91.54

%

Page 57: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 57

sipil

Berdasarkan data di atas alokasi anggaran untuk pencapaian target masing-

masing sasaran strategis sesuai Penetapan Kinerja (Tapkin) 2018 pada

belanja langsung adalah sebagai berikut :

1. Pada sasaran Strategis Pertama Tersedianya fasilitas pendukung

kelembagaan untuk pelayanan administrasi perkantoran dan publik telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5,203,251,729.00,- yang terdiri dari 5 (

lima) program yakni: - Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 846,439,560.00,-

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 121,996,000.00,-

- Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur Rp. 82,500,000.00,-

- Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp. 64,184,400.00

- Peningkat Penataan Administrasi Kependudukan Rp.1,832,604,100.00

Dari 5 program di atas dengan 22 Kegiatan, anggaran yang telah terealisasi

sebesar Rp.5,131,480.00- (95.70 %). Pada pencapaian sasaran strategis

Pertama telah dilakukan efisiensi anggaraan sebesar Rp. 2,414,569,456.00-

(99.49 %).

2. Pada Sasaran Strategis Kedua Tercapainya pemenuhan kebutuhan

pelayanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, telah

dialokasikan anggaran pada APBD- Murni sebesar Rp. 2,276,174,400.00-

setelah adanya APBD- Perubahan maka anggaran menjadi sebesar Rp.

1,832,604,100.00- yang terdiri atas 1 (satu) Program yakni :

- Penataan Administrasi Kependudukan sebesar ,Rp-. 1,832,604,100.00

Dari 1 (satu) Program di atas dengan 7 Kegiatan, anggaran yang telah

terealisasi sebesar Rp. 1,660,701,470.00-( 90.61 %). Pada pencapaian

sasaran strategis kedua telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp

1,660,701,470.00 ( 90.61 %).

Page 58: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 58

Kesimpulannya belanja langsung dari alokasi anggaran dari 1 (satu) 2 (dua)

dan 2 (dua sasaran strategis) 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua)

Kegiatan sebesar Rp. 2,947,724,060.00,- anggaran yang telah terealisasi

sebesar Rp. 2,729,224,531.00,-( 92.59%). Atau telah dilakukan efisiensi

anggaran sebesar Rp. 218,499,529.00,-(7,41 %).

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 tidak terlepas dari dukungan dana ( anggaran ) sebesar Rp. 5,362,293,516.00,- yang

terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,414,569,456.00,- 2. Belanja Langsung sebesar Rp. 2,947,724,060.00,- Dari total anggaran yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebesar Rp. 5,362,293,516.00,- telah

terserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 5,131,480,634.00,- atau (

95,70 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2018a

NO

Sumber Dana Anggaran

(Rp ) Realisaasi Dana ( Rp)

Sisa Dana (Rp)

Penyerapan Dana (%)

1 Belanja Tidak Langsung

2,414,569,456 2,402,256,103 12,313,353 99.49%

A. Belanja

Pegawai 2,414,569,456 2,402,256,103 12,313,353 99.49%

2 Belanja Langsung

2,947,724,060 2,729,224,531 218,499,529 92,59%

A. Belanja

Pegawai 681,880,000 656,200,000. 25,680,000 96,23%

Page 59: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 59

B. Belanja

Barang

dan Jasa

2,242,748,060 2,050,188,531 192,559,529 91.41%

C. Belanja

Modal 23,096,000 22,836,000 260,000 98.87%

Jumlah 1 + 2

5,362,293,516 5,131,480,634 230,812,882 95,70

%

Anggaraan yang berasal dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2,414,569,456,- pada hakikatnya digunakan untuk belanja pegawai yang

keterkaitan dengan Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan

Pegawai. Anggaran Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar Rp.

2,402,256,103 atau 99.49 % sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

Anggaran yang berasal dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2,947,724,060,-

dan telah terealisasikan sebesar Rp 2,729,224,531, atau 92,59 %,

digunakan untuk mendukung belanja pelaksanaan 5 (lima) program dengan

22 (dua puluh dua) kegiatan untuk mencapai 2 ( dua) sasaran strategis

dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Kependudukan dan pencatatan

Sipil Kabupaten Natuna ahun 2018.

Selisih penggurangan anggaran sebesar Rp. 721,362,429- atau 11.86%

antara lain disebabkan adanya upaya penghematan pada seluruh kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Natuna untuk

mencapai sasaran yang optimal.

Page 60: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 60

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Capaian Sasaran tahun 2017 – 2018

Sasaran Strategis

1

Program/ kegiatan

Realisasi Tahun

2017 2018

Menigkatnya kualitas aparatur pemerintah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,122,696,000 814,468,833

Penyediaan jasa

surat menyurat 10,000,000 11,915,000

Penyediaan jasa

komunikasi,sumber

daya air dan listrik

47,267,592 58,647,013

Penyediaan jasa

kebersihan kantor 7,995,000 8,000,000

Penyediaan alat

tulis kantor 47,881,000 49,421,000

Penyediaan barang

cetak dan

penggandaan

39,990,000 35,680,200

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

6,350,000 11,950,000

Penyediaan

makanan dan

minuman

44,397,000 44,469,000

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

299,857,450 211,439,800

Penyediaan jasa 399,300,000 297,169,320

Page 61: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 61

tenaga pendukung

administrasi

perkantoran

Rapat koordinasi

dalam daerah 200,157,700 85,777,500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

72,495,000 111,584,110

Pembangunan

gedung kantor - 34,236,000

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung

kantor

- -

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraaan

dinas/operasional

56,000,000 44,848,110

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan

dan perlengkapan

kantorl

16,495,000 32,500,000

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

81,922,018

Kursus dan

peningkatan

ketrampilan aparatur 25,002,200 81,922.018

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

- 60,548,100

Page 62: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 62

Keuangan

SASARAN STRATEGIS 2

Program/Kegiatan

Pelatihan tenaga

SIAK - -

Implementasi

Sistem Administrasi

Kependudukan(me

mbangun, updating

dan pemeliharaan)

- -

Peningkatan

pelayanan publik

dalam bidang

Pencatatan Sipil

315,704,900 75,795,039

Pembinaan pelaporan

administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil

- -

Penyusunan

kebijakan

kependudukan

- -

Penyusunan

Perkembangan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

- 89,709,800

Penerbitan Kartu

Identitas Anak 251,706,400- 172,103,381

Pembangunan

Sistem administrasi

kependudukan

(DAK Bidang Non

Fisik )

896,701,500- 1,022,317,250

Page 63: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 63

Peningkatan

pelayanan publik

dalam bidang

pendaftaran

penduduk

358,012,500 300,776,000-

Tabel 3.11 : Realisasi Penyerapan Dana 2017 - 2018 NO

Sumber Dana Penyerapan Dana

2017 2018

1 Belanja Tidak Langsung

95,28 % 99,49%

A. Belanja

Pegawai 98,70 % 99,49 %

B. Gaji dan

Tunjangan 98,11% 99,56%

C. Tambahan

Penghasilan 98,07 % 99,38 %

2 Belanja Langsung 92,94 % 92,59 %

D. Belanja

Pegawai 86,57 % 96,23, %

E. Belanja

Barang dan

Jasa

94,33 % 91,41 %

F. Belanja Modal 99% 98,87 %

Page 64: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 64

Tabel 3.12 Efesiensi Anggaran Belanja yang Mendukung IKU

Efesiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten

Natuna Tahun 2018 sebesar 1,957,919,869.00 atau 66,42% persentase ini

diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung Indikator Kinerja

Utama ( IKU) dengan belanja Langsung, Sedangkan Inefesiensi anggaran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 989,804,191.00 atau 33,58%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu melaksanakan program

dan kegiatan dengan efesiensi dan efektif yaitu mampu menggunakan anggaran

yang kecil untuk mencapai tujuan yang besar ( Utama).Namun masih perlu upaya

lebih lanjut untuk menurunkan anggka inEfesiensi tersebut,sehingga anggaran

belanja langsung lebih mengutamakan kegitan Indikator Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Page 65: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Rencana Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui

capaian keberhasilan sasaran atau tujuan. Sedangkan Program yang

dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5

(lima) tahun. Hal ini ditujukan dari kumulasi pencapaian indikator outcome

program setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana

Strategis dapat dicapai dan terselenggranya good gavernance diperlukan

pengembangaan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat,jelas terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas Kuropsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai unsur

penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi ( Instuksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah

(LKjIP). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban

untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja

Page 66: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 66

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Biokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. A. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD adalah:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan;

2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam

satu tahun anggaran;

3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan

perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;

4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang dan

5. Sebagai media dalam upaya penyelenggaraan clean gaverment menuju good

governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas,

transparansi,dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD adalah untuh mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja OPD sebagai salah satu prasyaratan untuk

terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. B. Sasaran

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD adalah ;

a. Menjadikan OPD yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,

efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;

b. Terwujudnya transparansi OPD;

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional/daerah;

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada tahun ke dua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 ini cukup banyak

hasil yang sudah dicapai, namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup

banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian

Page 67: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 67

dan penyelesaian, baik dalam kontek stualisasi persoalan yang ada maupun

dalam bentuk komitmen terhadap upaya mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahu 2018

adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun

tujuan sebagai penjabaran visi,misi, strategi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang

telah ditentukan.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Pembangunan

tahun 2016. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasikan upaya Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan visi, dan misi yang

telah ditetapkan yaitu 2 sasaran strategis yang tercermin dari 2 indikator

sasaran yang dilaksanakan dalam 5 program dan 22 kegiatan.

Indikator kinerja Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 tersebut

merupakan prameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam

penyelenggaraan pemerintah yang merupakan komitmen instansi pemerintah

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Natuna.

Secara umun 2 sasaran strategis yang mencakup dalam 5 program yang

telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahun 2018 dapat dicapai walaupun

capaian tersebut belum 100%, hal ini menunjukan adanya komitmen penuh

dari Pimpinan (kapala) beserta dukungan pegawai/staf di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencapai

sasaran yang telah ditetepkan dalam tahun 2018

Secara umum target-target yang ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran

berhasil direalisasi, demikian juga indikator sasaran strategis yang sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan, sehingga

pencapaian sasaran optimal mencapai 95,70%.

Page 68: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 68

Menguji pada LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018

yang telah disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka apabila

dibandingkan dengan nilai dalam capaian kinerja tahun sebelumnya ( 2017 ),

sebagaimana tercantum LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebelumnya yang mencapai 100% maka capaian kinerja pada tahun 2018

sebesar 100,00 %. Bila ditinjau dari klasifikasi capaian kinerja, maka

capaian tahun 2017 maupun tahun 2018 tetap tergolong dalam katagori : ”AA atau MEMUASKAN”.

Seluruh capaian kinerja, baik yang telah berhasil maupun yang belum

sepenuhnya tercapai 100% telah memberikan pelajaran yang berarti sebagai

bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Untuk lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil di tahun mendatang, maka perlu dilakukan berbagai upaya

strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat

berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Adapun upaya strategis

yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

Lebih meningkatkan kecermatan dalam penetapan rencana kegiatan yang

diikuti pengendalian agar hasil pelaksanaan kegiatan lebih berhasil guna dan

berdaya guna.

1. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada

sebagai penggerak dan pelaku pelaksanaan pembangunan diikuti dengan

optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Lebih meningkatkan efesiensi,ekomomis,efektifitas pelaksanaan kegiatan dan

program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan

upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

3. Agar Penyajian LKjIP Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat

memberikan informasi yang memadai perlu dilakukan perbaikan terhadap

pengumpulan data dan informasi yang diperlukan khususnya terkait dengan

system pengumpulan data kinerja dan penetapan indikator kinerja sasaran.

Page 69: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 69

Akhirnya, semoga LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun

2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak

yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan

sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Natuna dimasa datang.

Ranai, 18 Januari 2019

. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NATUNA

H. ILHAM KAULI,S.Sos,M.si

NIP. 19691212 199003 1 005

Page 70: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 70

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM KAULI, S.Sos.M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. H.A.HAMID RIZAL,M.Si

Jabatan : BUPATI NATUNA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan

mewujudkan targe kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjan ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari

Rp.3,722,732,960.00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga

Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) menjadi Rp. 2,947,724,060.00(Dua

Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam

Puluh Rupiah) Sehingga mempengaruhi target Kinerja awal.Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 6 November 2018 Pihak Kedua Pihak Pertama

ILHAM KAULI, S.Sos.M.Si

NIP. 19691212 199003 1005

Page 71: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 71

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Meningkatnya kulitas

pelayanan Penduduk

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Indeks 65

2 Tersedianya data dokumen

kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang

Akurat

Rasio Penduduk ber KTP per satuan

Penduduk Rasio 0,99

Rasio bayi berkata kelahiran Rasio 0,79

Rasio Pasangan ber Akte Nikah Rasio 0,99

Kepemilikan akte kelahiran per 1000

Penduduk Persen 94,04

Jumlah Anggaran :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,541,718.800.00 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Rp. 130,500.000.00 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Rp. 30,000,000.00 - Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 2,191,769,900.00 Jumlah Rp. 3,893,988,700.00

Ranai, 17 November 2018 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Pihak Kedua PENCATATAN SIPIL

ILHAM KAULI, S.Sos.M.Si

NIP. 19691212 199003 1005

Page 72: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 72

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Indeks 65

2 Tersedianya Data Dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil

yang akurat

Rasio Penduduk ber KTP per satuan

Penduduk Rasio 0,99

Rasio bayi berkata kelahiran Rasio 0,79

Rasio Pasangan ber Akte Nikah Rasio 0,99

Kepemilikan akte kelahiran per 1000

Penduduk Persen 94,04

Jumlah Anggaran : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 846,439,560.00 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Rp. 121,996,000.00 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Rp. 82,500,000.00 - Program Peningkatan Pengemabangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 64,184,400.00 - Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 1,832,604,100.00 Jumlah Rp. 2,947,724,060.00

Ranai, 6 November 2018 BUPATI NATUNA,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

ILHAM KAULI, S.Sos.M.Si

NIP. 19691212 199003 1005

Page 73: LAPORAN - disdukcapil.natunakab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 (Disduk Capil) 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lkjip) ... Tahun1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018(DISDUKCAPIL) Page 73

L A M P I R A N