Laporan Lakip 2012 Pa Tulang Bawang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

TAHUN 2012

PA. Tulangbawang 2012

EXECUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas-

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada

suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) satuan kerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2012 ini disusun.

LAKIP ini menyajikan capaian Kinerja dari satuan Kerja Pengadilan Agama Tulang Bawang

selama tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.

Penyusun LAKIP tahun 2012 ini merupakan keharusan bagi Pengadilan Agama Tulang

Bawang sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010 Surat Edaran Kementeriain

Tenaga Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 23 Tahun

2012 tertanggal 30 Nopember 2012. Penyusunan LAKIP ini merupakan kebutuhan Pengadilan

Agama Tulang Bawang dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan

Pengadilan Agana Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

Peradilan Tingkat pertama dan sesuai dengan Visi Misinya serta tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai.

Berdasarkan analisis dari pengukuran kinerja yang telah ditetapkan Pengadilan Agama

Tulang Bawang diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Tulang Bawang telah

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang dirangkum dalam

6 (enam) Sasaran Strategis, 8 (delapan) kinerja utama dan 15 (lima belas) indikator kinerja

utamanya.

Dari 15 (limabelas) indikator kinerja utama yang ditetapkan, Pengadilan Agama

Tulang Bawang telah berhasil merealisasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama sesuai

target yang ditetapkan dan bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 5 (lima) indikator

kinerja utama yang belum mencapai target yang ditetapkan bukan berarti tidak berhasil

karena faktor internal kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang, akan tetapi lebih

disebabkan faktor eksternal yang tidak dapat dielakkan seperti, ketidakmauan para pihak

untuk berdamai, tidak adanya pendaftar perkara prodeo, jumlah pegawai yang diasumsikan

masuk ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan langganan daya dan jasa yang sering

mengalami gangguan.

Demikian LAKIP ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Menggala,1 Februari 2013 Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Strutur Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

C. Permasalahan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA;

2. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG 2010 – 2014;

3. MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;

4. MATRIK RENCANA KINERJA KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

TAHUN 2012;

5. MATRIK RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN 2013;

6. PERNYATAAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG

BAWANG TAHUN 2013

7. MATRIK PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN

2012

8. SK TIM PENYUSUNAN LAKIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan Pengadilan di lingkungan

Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Nomor3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Tulang Bawang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dengan

menyelenggarakan peradilan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya di lingkungan

Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraa di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadaqoh, dan

i. Ekonomi syari’ah;

Selain hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang juga dapat

memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hokum Islam kepada

instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, serta dapat memberikan istbat

kesaksian rukyat hilal dalam penentuan tahun Hijryah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Tulang

Bawang mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan

perundang-undangan sebagaimana berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana

telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun1999 dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah

diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan

financial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan

Agama ke Mahkamah Agung;

5. Keppres Nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekratariatan MARI;

6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MARI;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14

Maret 2006 tentang Organisasi Data Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal

13 Maret 2006 tentang Organisasi Data Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung RI;

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Tulang Bawang

memiliki Pegawai sejumlah 28 orang. Dari seluruh struktur Kepegawaian di Pengadilan

Agama Tulang Bawang hampir seluruhnya terisi, baik fungsional maupun struktural

dengan rincian sebagai berikut :

a. Ketua : 1 Orang

b. Wakil Ketua : 1 Orang

c. Hakim : 7 Orang

d. Panitera/Sekretaris : 1 Orang

e. Wakil Panitera : 1 Orang

f. Wakil Sekretaris : 1 Orang

g. Panitera Muda Gugatan : 1 Orang

h. Panitera Muda Perohonan : - Orang

i. Panitera Muda Hukum : 1 Orang

j. Panitera Pengganti : 2 Orang

k. Kepala Urusan Umum : 1 Orang

l. Kepala Urusan Kegewaian : 1 Orang

m. Kepala Urusan Keuangan : 1 Orang

n. Jurusita : - Orang

o. Jurusita Pengganti : 2 Orang

p. Staf Pelaksana : 7 Orang

Dari jumlah tersebut secara struktural Pengadilan Agama Tulang Bawang

dipandang telah cukup tetapi sebagai sebuah organisasi kerja jumlah pegawai yang ada

belum ideal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pegawai yang harus melaksanakan

pekerjaan selain tugas pokok yang telah menjadi tanggung jawabnya dan adanya rangkap

jabatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Pengadilan Agama Tulang Bawang, dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya untuk tahun 2012, telah membuat perencanaan Kinerja pada tahun 2011.

Perencanaan kinerja tersebut dibuat berdasarkan renstra Pengadilan Agama Tulang

Bawang yang mengarah kepada tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Tulang Bawang dijabarkan dalam 6 (enam)

sasaran strategis yang masing-masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator

kinerja utamanya yang merupakan pengejawantahan dari tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan 6 (enam) sasaran strategisnya adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Untuk mencapai strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah

merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya Peningkatan Pelayanan

penerimaan perkara yang diindikator kinerja utamanya adalah pesentase penerimaan

perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara dengan target kinerja 85%;

2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk mecapai sasaran strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah

merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan penanganan dan

penyelesaian perkara meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara prodeo dan

siding keliling, yang indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut :

a. Persentase keberhasilan mediasi, dengan target kinerja 20%;

b. Persentase perkara yang diputus, dengan target kinerja 75%;

c. Persentase putusan telah selesai kita dibacakan, dengan target kinerja 80%;

d. Persentase penanganan perkara prodeo, dengan target kinerja 20 perkara;

e. Persentase pelaksanaan siding keliling, dengan target kinerja 100 perkara;

f. Minutasi perkara tepat waktu, dengan target kinerja 100%;

g. Persentase penyampaian surat-surat yag berhubungan dengan perkara, dengan

target kinerja 100%;

3. Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan.

Untuk mencapai strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah

merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice) meliputi akses informasi pengadilan

melalui website, yang indikator kinerja utamanya adalah persentase informasi

pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan target kinerja 65%;

4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan.

Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah

merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan Kwalitas

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, yang

indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut :

a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan, dengan target kinerja 65%;

b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, dengan target kinerja 30%;

c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial, dengan target kinerja

30%;

5. Meningkatkan dukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan.

Untuk mencapai sasaran sstrategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah

merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan

tunjangan serta pengelolaan Operasional, yang indikator kinerja utamanya adalah

sebagai berikut ;

a. Persentase pengelolaan gaji, honor tunjangan, dengan target kinerja 100%;

b. Persentase pengelolaan Operasional layanan perkantoran, dengan target kinerja

100%;

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan.

Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Pengadilan Tulang Bawang telah

merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan sarana dan

prasarana Pengadilan dan Aparatur, meliputi perlengkapan perkantoran dan rumah

dinas, yang indikator kinerja utamanya adalah persentase pengadaan sarana dan

prasarana pengadilan, dengan target kinerja 100%;

Demikian perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2012, untuk

mengetahui secara ringkas perencanaan kinerja tersebut dapat dilihat dalam Matrik

Rencana Kinerja tahun 2012 dalam lampiran laporan ini.

B. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA)

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang disepakati oleh pihak

pertama yaitu Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tulang Bawang dan pihak kedua

yaitu Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk diimplementasikan dan

diejawantahkan pada tahun 2012 sesuai perencanaan kinerja yang telah dibuat

berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL). Kontrak Kinerja tersebut pada

esensinya adalah penetapan kinerja setelah keluarnya Daftar isian pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Pengadilan Agama Tulang Bawang yang harus dijalankan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada tujuan organisasi, misi dan visinya;

Adapun dokumen penetapan kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah

sebagai berikut :

PERNYATAAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabiltas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasron Husein, SH.

Jabatan : Panitera/Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. TAUFIK, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjannji akan mewujudkan target-target

kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Februari 2012

Pihak kedua, Pihak Pertama,

Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Panitera/Sekretaris

Lampiran Perjanjian Kinerja

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN


TAHUN 2012

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan penerimaan perkara :

- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP

penerimaan perkara;

85%

2 Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian

Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara

prodeo dan siding keliling :

a. Persentase keberhasilan mediasi;

b. Persentase perkara yang diputus;

c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan;

d. Persentase penanganan perkara prodeo;

e. Persentase pelaksanaan siding keliling;

f. Minutasi perkara tepat waktu;

g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan

dengan perkara;

20%

75%

80%

20 perkara

100 perkara

100%

100%



1 2 3 4

3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan Terlaksananya Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (Acces To Justice) yang meliputi akses

informasi pengadilan melalui Website :

- Persentase informasi pengadilan yang dapat diakses

oleh masyarakat;

65%

4 Memperkuat system dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan Terlaksananya Peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim

Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;

b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial;

c. Jumlah pegawai yanag mengikuti diklat non yusdisial;

65%

30%

30%

5 Meningkatkan dukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan Terlaksananya Pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta

pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :

a. Persentase pengelolaan gaji, honor dan tunjangan;

b. Peprsentase pengelolaan operasional/layanan

pemeliharaan perkantoran

c. Persentase pengelolaan non operasional

100 %

100 %

6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi

perlengkapan perkantoran dan rumah dinas :

- Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;

100 %

BAB III

AKUNTANBILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya digunakan formula pengukuran kinerja

yang menggambarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target yang ditetapkan,

realisasi kinerja, dan persentase pelaksanaan kinerja. Kinerja Pengadilan Agama Tulang

Bawang telah diukur dengan formula tersebut dan hasil dari pengukuran kinerja tersebut

dapat dilihat pada table berikut :

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan

layanan hukum

yang

berkeadilan

kepada pencari

keadilan;

Terlaksananya peningkatan

penerimaan perkara :

- Persentase penerimaan

perkara berdasarkan SOP

penerimaan perkara;

85% 85% 100%

2 Menyelanggarak

an peradilan

secara

sederhana, cepat

dan biaya

ringan;


penanganan dan penyelesaian

Perkara yang meliputi upaya

mediasi, perkara putus, perkara

prodeo dan sidang keliling :

a. Persentase keberhasilan

mediasi;

20%

4 %

20 %

b. Persentase perkara yang

diputus; 75% 87 % 116%

c. Persentase putusan telah

selesai ketika dibacakan; 80% 80 % 100%

d. Persentase penanganan

perkara Prodeo; 8 Perkara 8 Perkara 100 %

e. Persentase Pelaksanaan

Sidang Keliling;

100 Perkara

Rp. 17.500.000,-

100 Perkara

Rp. 17.500.000,-

100 %

100 %

f. Minutasi perkara tepat

waktu; 100% 100 % 100%

g. Persentase penyampaian

surat-surat yang

berhubungan dengan

perkara;

100% 100 % 100%

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

3 Terlaksananya

cita-cita

modernisasi

pengadilan;


aksesibilitas masyarakat

terhadap (Acces To Justice)

yang meliputi akses informasi

pengadilan melalui Website :

- Persentase mutu

pelaksanaan pengawasan;

65%

65 %

100%

4 Memperkuat

sistem dan

meningkatkan

kinerja

pengawasan dan

pembinaan;


Kwalitas Pengawasan Hakim

Pengawas Bidang dan

Pembinaan Sumber Daya

Manusia;

a. Persentase mutu

pelaksanaan pengawasan;

65%

65 %

100%

b. Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat teknis

yudisial;

30% 0 %

0/28 0 %

c. Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat non

teknis yudisial;

30% 0 %

0/28 0 %

5 Meningkatkan

dukung

manajemen dan

pelaksanaan

tugas teknis

pengadilan;

Terlaksananya pengelolaan gaji,

honor, dan tunjangan serta

pengelolaan

Operasional/layanan

Perkantoran :

a. Persentase pengelolaan

gaji, honor, dan tunjangan;

100%

Rp.1.321.369.000,-

86,5 %

Rp.1.568.891.037,-

86,5%

118,73%

b. Persentase pengelolaan

Operasional/layanan

pemeliharaan

perkantoran;

100%

Rp.228.083.000,-

0,93,45 %

Rp.218.164.462,-

86,5%

86,5%

c. Non operasional

100 % Rp.378.587.000,- Rp.90.000.000,-

0,93,45 % Rp.535.785.115,- Rp.89.735.000,-

93,45 % 99,75 %

6 Meningkatkan

sarana dan

prasarana

pengadilan;


sarana dan prasarana

Pengadilan dan Aparatur

Pengadilan yang meliputi

perlengkapan perkantoran dan

rumah dinas :

- Persentase pengadaan

sarana dan prasarana

pengadilan;

100%

Rp.413.000.000,-

96,65 %

Rp.399.207.000-

96,66% 96,66%

B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang yang telah

dilaksanakan, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan tentang pencapaian sasaran

strategis, yaitu pertama pencapaian sasaran yang berhasil (dibawah target);

1. Pencapaian Sasaran yang berhasil (Sesuai atau Melebihi Target);

Pencapaian sasaran yang berhasil adalah terlaksananya indikator kinerja utama

sesuai dengan target yang ditetapkan atau bahkan melebihi target. Adapun sasaran

yang dinilai berhasil adalah sebagai berikut :

a. Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara, target

85%, realisasi 85%;

b. Persentase perkara yang diputus, target 75%, realisasi 87%;

c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan, target 80%, realisasi 80%;

d. Persentase pelaksanaan sidang keliling, target 10 perkara, realisasi 73 perkara;

e. Minutasi perkara tepat waktu, target 100%, realisasi 100%;

f. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara, target

100%, realisasi 100%;

g. Persentase informasi pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat,target 65%,

realisasi 65%;

h. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan, target 65%, realisasi 65%;

i. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, target 30%, realisasi

57,69%;

j. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial, target 30%, realisasi

30,76%;

2. Pencapaian Sasaran yang belum berhasil (Dibawah Target);

Pencapaian sasaran yang belum berhasil adalah terlaksananya indikator kinerja

utama namun masih di bawah target yang ditetapkan. Adapun sasaran yang dinilai

belum berhasil adalah sebagai berikut :

a. Persentase keberhasilan mediasi, target 20%, realisasi hanya 4%;

b. Persentase penanganan perkara prodeo, target 20 perkara, realisasi hanya 7

perkara;

c. Persentase pengelolaan gaji, honor dan tunjangan, target 100%, realisasi hanya

85%;

d. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan perkantoran, target

100%, realisasi hanya 95,65%;

e. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan, target 100%, realisasi

hanya 96,66%;

C. PERMASALAHAN DALAMPENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan pemaparan tentang pencapaian sasaran yang dinilai belum

berhasil tersebut di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang belum berhasil. Pada

bagian ini akan diungkapkan permasalahan atau faktor yang menyebabkan indikator

kinerja tersebut belum optimal untuk dicapai oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang;

1. Keberhasilan mediasi;

Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu pihak yang dimediasi

merupakan faktor yang 60%, sedangkan mediator 40%. Ketidakberhasilan mediasi di

Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah disebabkan faktor subjektivitas pihak yang

dimediasi adalah masalah perkawinan yang menyangkut suka dan tidak suka,

sehingga akan sulit mendamaikan pihak yang dimediasi. Faktor mediator juga

berpengaruh pada ketidak berhasilan mediasi, karena seluruh mediator yang

ditetapkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang belum mendapatkan pelatihan

tentang teknik mediasi. Berdasarkan hal tersebut,maka penting untuk diadakan

pelatihan mediator bagi hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang;

2. Penanganan perkara prodeo;

Perkara prodeo sangat tergantung pada masyarakat pencari keadilan yang

berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang, apalagi sifat Pengadilan Agama

Tulang Bawang yang pasif dalam menerima perkara, sehingga ketidak keberhasilan

dalam penanganan perkara prodeo lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu jumlah

pendaftar perkara prodeo yang kurang;

3. Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan;

Indikator kinerja tersebut meskipun telah direalisasikan 86,5%, namun dinilai belum

berhasil. Hal tersebut bukan berarti tidak baik, karena tidak tercapainya target 100%

lebih disebabkan faktor eksternal yaitu asumsi penambahan jumlah pegawai untuk

tahun 2011 tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pagu yang dianggarkan

berlebih;

4. Pengelolaan operasional/layanan pemeliharaan perkantoran;

Faktor layanan daya dan jasa yang sering mengalami gangguan dan tidak beroperasi

dengan baik menjadi alas an atau faktor yang fundamental dari tidak tercapainya

target 100% pengelolaan operasional/layanan pemeliharaan perkantoran, sehingga

biaya yang telah dianggarkan untuk layanan daya dan jasa tersebut tidak mampu

diserap dengan baik;

5. Pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;

Indikator kinerja tersebut pada hakikatnya telah dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dengan tingkat realisasi sebesar 96,66%. Ketidak mampuan Pengadilan

Agama Tulang Bawang mencapai sasaran 100% lebih disebabkan 2 (dua) hal yang

tidak fundamental dalam pengadaan saran dan prasarana pengadilan, yaitu faktor

adanya penawaran lebih rendah dan administrasi proyek yang lebih rendah

dibandingkan pagu yang dianggarkan, sehingga tidak dapat direalisasikan dengan

sempurna;

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN;

1. Bahwa Pengadilan Agama Tulang Bawang telah melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang dirangkum dalam 6 (enam) kinerja

utama dan 15 (lima belas) indikator kinerja utamanya;

2. Bahwa 10 (sepuluh) indikator kinerja utama telah berhasil dicapai sesuai target yang

ditetapkan dan bahkan ada yang melebihi target;

3. Bahwa 5 (lima) indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang ditetapkan

bukan berarti tidak berhasil karena faktor internal kinerja Pengadilan Agama Tulang

Bawang, akan tetapi disebabkan faktor eksternal yang tidak dapat dielakkan seperti,

ketidak mauan para pihak untuk berdamai, tidak adanya pendaftaraan perkara

prodeo, jumlah pegawai yang diasumsikan masuk ke Pengadilan Agama Tulang

Bawang, dan langganan daya jasa yang sering mengalami gangguan;

B. SARAN;

1. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, maka perlu adanya pelatihan mediasi

bagi para hakim sebagai mediator yang ditetapkan di Pengadilan;

2. Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang

lebih baik di masa yang akan dating dan adanya pemahaman yang sama, maka perlu

diselenggarakan pelatihan atau orientasi Penyusunan LAKIP sesuai dengan tupoksi;

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA;

2. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG 2010-2014;

3. MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;



6. PERNYATAAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG

BAWANG TAHUN 2013;

7. MATRIK PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN

2011;

8. SK TIM PENYUSUNAN LAKIP;

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Jl. Cemara Komplek Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang

Telp/Fax. 0726-21832 MENGGALA Website : www.pa-tulangbawang.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG NOMOR : W8-A7/94/Kp.00.1/I/2013

KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Menimbang : 1. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan

Menteri Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman

umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi

Pemerintah;

2. Bahwa, dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 maka Pengadilan Agama

Tulang Bawang perlu meninjau Kembali atau mereview untuk

penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat : 1. Undang-undang No 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang No 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

3. Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja dan Tata Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

fungsi, strujtur Organisasi dan Tata Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : Hasil Rapat tanggal 10 Desember 2010 tentang pembahasan Review

Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasi dengan Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2010-

2014;

http://www.pa-tulangbawang.go.id/

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN

AGAMA TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2010-2014;

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

merupakan acuan kinerja yang digunakan Pengadilan Agama Tulang

Bawang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan

rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2010-2014;

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian Kinerja dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang

dan sampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Menggala Pada tanggal : 02 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

TAHUN 2012

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan pelayanan penerimaan perkara;

Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara;

Pebandingan penerimaan perkara dengan standar operasional prosedur penerimaan perkara;

Panitera SK SOP dan Data Elektronik;

2 Peningkatan Penanganan Perkara;

a. Persentase keberhasukan mediasi;

b. Persentase perkaraa yang diputus;

Perbandingan mediasi yang berhasil dengan yang berlanjut menjadi perkara; Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diterima;

Mejelis Hakim dan Mediator

Mejelis Hakim KPA

Laporan Bulanan; Laporan Bulanan;

3 Peningkatan penyelesaian Perkara;

a. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan;

b. Minutasi perkara tepat waktu;

c. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Cukup Jelas; Majelis Hakim

Majelis hakim

Panitera

Data Elektronik; Laporan Bulanan; Laporan Bulanan;

4 Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim Pengawas Bidang;

Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;

Perbandingan jumlah temuan dengan tindak lanjut hasil temuan;

Hakim Pengawas Bidang

Laporan Pengawasan;

5 Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice);

a. Persentase penanganan perkara prodeo;

b. Persentase pelaksanaan sidang keliling;

c. Persentase informasi

pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat;

Perbanidangan jumlah perkara prodeo yang diterima dengan jumlah perkara prodeo yang dianggarkan; Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dengan perkara yang dianggarkan dalam DIPA; Cukup Jelas;

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan; Laporan Tahunan; Data Elektronik;

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

6 Peningkatan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

a. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial;

b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial;

Cukup Jelas; Cukup Jelas;

Ketua PA

Ketua PA

Laporan Tahunan; Laporan Tahunan;

7 Peningkatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya;


b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan perkantoran;

Perbandingan antara pengelolaan gaji, honor dan tunjangan yang dianggarkan dengan yang direalisasikan; Persentase pengelolaan operasional layanan perkantoran;

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Laporan bulanan dan Tahunan; Laporan bulanan dan Tahunan;

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan;

Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;

Perbandingan antara pengadaan sarana dan prasarana pengadilan yang dianggarkan dengan yang direalisasikan;

Panitera/Sekretaris Laporan bulanan dan Tahunan;

RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2010-2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan satuan kerja di lingkungan

Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Untuk melihat bagaimana kondisi umum

Pengadilan Agama Tulang Bawang, harus mengacu kepada kondisi umum Mahkamah

Agung dan Pengadilan dibawahnya yang dipotret berdasarkan kerangka (Framework)

“Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh area/bidang. Ketujuh area tersebut

adalah (1) Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan,

(3) Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan,

(5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan

Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Dari analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui kuesioner Tujuh

Area Pengadilan Ideal, diperoleh hasil bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

di bawahnya berada pada rentang nilai 400-599 (rentang nilai tertinggi adalah 800-

1000). Kisaran rentang nilai ini memberikan arti sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pendekatan,

tergolong cukup efektif. Apa yang dikembangkan pada tahap ini, dinilai cukup

selaras dengankebutuhan-kebutuhan dasar organisasi;

2. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pelaksanaan,

dianggap sudah cukup mengimplemntasikan apa yang dikembangkan pada tahap

pendekatan pada hampir semua area-area penting dalam organisasi;

3. Bahwa Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, pada tahap hasil

menunjukkan kinerja yang cukup dan/atau cenderung perlu diperbaiki pada

beberapa indikator-indikator kunci;

Rentang nilai yang didapat Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya

tersebut didasarkan pada penilaian tujuh area Pengadilan Ideal dengan Sub-sub area,

sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :

AREA 1 MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN

Baik Penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat;

Penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan

pmantauan kebijakan; Perlu perbaikan Keterbukaan pada Visi, Sasaran, Program Peradilan;

AREA 2 KEBIJAKAN PERADILAN

Baik Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari kekadilan; Tujuan yang ditetapkan efektif dan memberikan dampak

perubahan; Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan; Penetapan prosedur menjamin proses pemantauan

dengan baik; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan,

rencana dan prosedur; Perlu perbaikan Tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang sesuai dengan nilai peradilan; Penetapan strategis sesuai dengan tujuan;

AREA 3 SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN

Baik Pengelolaan sumber daya hakim secara efektif; Ketersediaan SIMKEU yang Transparan;

Perlu perbaikan Penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan;

AREA 4 PROSES PERADILAN/PENGADILAN

Baik Pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan;

Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan; Perlu perbaikan Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan;

AREA 5 PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN

Baik Petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab;

Perlu perbaikan Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna;

AREA 6 KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN

Baik Biaya perkara yang terjangkau masyarakat; Akses yang mudah bagi masyarakat ke gedung

pengadilan; Perlu perbaikan Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan;

AREA 7 KEPERCAYAAN PUBLIK

Baik Menyediakan infromasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan,

rencana, penetapan; Menyediakan informasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan

perkara, rencana dan penetapan; Perlu perbaikan Menyediakan informasi statistic pengawasan;

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenal hal-hal yang

perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila

membeicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area yang

sudah baik, diperlukan program-program yanh tujuannya adalah mempertahankan

atau memperkuat (polish the strength apparoach). Sementara untuk sub-sub area

yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka

diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (fill in the

gaps approach).

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai satuan kerja dibawah

Mahmakah Agung mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-

undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,

mencakup :

1. Pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama;

2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;

3. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung;

4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;

5. Memiliki rencana yang tersetruktur mengenai reformasi peradilan yang

mengacu pada dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan

Mahkamah Agung;

6. Memiliki pedoman perilaku hakim;

7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang laporkan kepada Pengadilan

Tingkat Banding, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah

Agung serta dapat diakses secara terbuku kepada publik;

8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga pemerintah di tingkat daerah;

B. Kelemahan dan tantangan

Tinjauan kelemahan yang selanjutnya menjadi tantangan kemajuan Pengadilan

Agama Tulang Bawang dikelompokkam sesuai dengan area-area yang menjadi

criteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus

menjadi focus perbaikan;

1. Manajemen dan Kepemimpinan;

a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi;

b. Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen

modern;

c. Pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat;

d. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;

e. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi

teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi

Kesekretariatan;

2. Kebijakan Pengadilan;

a. Kebijakan Pengadilan belum mengacu kepada kebijakan Mahkamah

Agung;

b. Belum ada Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan hukum di

Pengadilan Agama Tulang Bawang;

3. Sumber Daya;

a. Pengelolaan anggaran belum transparan;

b. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai;

c. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat;

d. Penyebaran hakim-hakim dan pimpinan Pengadilan belum merata;

e. Pengisian jabatan kosong belum dilaksanakan secara optimal;

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara);

a. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan

kasus;

b. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT;

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan;

Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur

kepuasan masyarakat;

6. Keterjangkauan Pengadilan;

a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan

masyarakat untuk berperkara;

b. Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya

tinggi;

c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal;

d. Pengadilan Agama belum menyediakan informasi yangdibutuhkan oleh

masyarakat dengan baik;

e. Banyaknya masyarakat yang miskin dan marginal kesulitan mengakses

Pengadilan;

7. Kepercayaan Publik;

Fungsi pengawasan di pengadilan masih sangat lemah;

Pengawasan belum dilakukan secara sistematis;

Penegakan disiplin kode etik belum dilaksanakan dengan baik;

C. Peluang Yang Dimiliki;

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang

menjadi kreteria Pengadilan Ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang

dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan ;

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan;

Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar

setiap bagian dari Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki pemahaman

yang sama mengenai visi dan misi tersebut, sehingga dapat lebih efektif dalam

mencapai tujuannya;

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal);

a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Tulang

Bawang yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung yang sudah

terlaksana, agar memiliki pemahaman dan informasi yang sama;

b. Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan hukum di Pengadilan

Agama Tulang Bawang;

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material dan Keuangan);

a. Remunerasi yang meningkat;

b. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memadai;

c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik;

d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk

dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang;

4. Area Proses Peradilan;

a. Penyelenggaran proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan;

b. Meningkatkannya keterbukaan di Institusi peradilan;

c. Terbangunnya manajemen perkara berbasis IP;

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan;

a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan

publik;

b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan

kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan

informasi yang jujur (transparan);

6. Area Pengadilan yang Terjangkau;

a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung Negara;

b. Tersedianya dan masih beroperasinya Zitting Plaatz;

c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan

letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses

bagi masyarakat;

d. Pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau masyarakat yang marginal;

7. Area Kepercayaan Masyarakat;

a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu

ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi

lebih baik;

b. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi

transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat

dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI;

Tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan

dalam alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah

Visi pembangunan national 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur yang dirumuskan kedalam 3 (tiga) agenda pembangunan

yaitu :

1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai;

2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis;

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Sejalan dengan agenda pembangunan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan dibawahnya, sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan

dibidang Kekuasaan Kehakiman turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya

agenda pembangunan yang kedua yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan

Demokratis dengan fokus pada penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam rangka

mendukung peran tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI merumuskan Visi

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Melalui Visi ini,

ingin menjadikan MA dan badan peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang

dihormati, yang didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memeiliki

kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas

pokoknya, yaitu memutuskan perkara;

Visi Badan Peradilan tersebut, secara ideal dapat di wujudkan sebagai sebuah

Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman secara Independen, efektif dan

berkeadilan;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara professional dalam APBN;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur;

4. Menyelenggarakan managemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, tepat waktu biaya ringan dan professional;

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman dan konduif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompoten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan

frofesional;

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku administrasi dan

jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan

transparansi;

10. Modern dengan berbasis teknologi informasi (IT) terpadu;

Visi Mahakamah Agung RI ini menjadi landasan bgai Badan Peradilan dalam

menentukan visinya, yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN YANG AGUNG”, yang

pada akhirnya dalam lingkup yang lebih kecil “TERWUJUDNYA PENGADILAN

AGAMA TULANG BAWANG YANG AGUNG”. Untuk memperjelas upaya pencapaian

visi tersebut, MA dan badan peradilan dibawahnya menurukannya dalam 4 (empat)

pilar misi - yang diuraikan pada bagian berikutnya;

2.2. MISI;

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya percaya dan memiliki

keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang ditetapkan;

2.3. TUJUAN;

Tujuan utama dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya adalan

menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG. Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan dibawahnya dapat dikatakan mencapai tujuan biala :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Public percaya babhwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

memenuhi butir 1 dan 2 di atas;

2.4. SASARAN STRATEGIS;

Ada 6 (enam) sasaran strategis yang menajdi prioritas renstra 2010 – 2014.

Keenam sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Memberkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;

4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;

5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;

2.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK;

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, Pengadilan Agama

Tulang Bawang telah menetapkan 4 (empat) Program Utama yang didalamnya

mencakup beberapa kegiatan pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keempat program utama yang dimaksud

adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan Manajemen Perkara;

2. Program peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;

3. Program peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pengadilan;

4. Program peningkatan Saranda dan Prasarana Pengadilan;

Adapun kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Manajemen perkara adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan penerimaan perkara;

2. Peningkatan penanganan perkara;

3. Peningkatan penyelesaian perkara;

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice);

Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim pengawas bidang;

2. Peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadilan;

Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan gaji, honor dan tunjangan bagi Pegawai Pengadilan;

2. Peningkatan pengelolaan operasional dan layanan perkantoran;

Sedangkan kegiatan pokok untuk Program peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadilan adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengadilan dan

aparatur pengadilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG;

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran

pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategis

lembaga Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai;

2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah

penguatan organisasi melalui restrukturasi oergansiasi, pengembangan tata

laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM;

3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan;

4. Menyelesaikan tunggakan perkara;


6. Kemandirian anggaran;

7. Mencanangkan sistem kamar;

8. Mengambangkan UUcontempt of court;

Dalam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi mahkamah Agung untuk

mewujudkan visi dan misi telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta

arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan

unti Eselon adapaun program tersebut adalah :

a. Program Penyelesaian perkara Mahkamah Agung;

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah

Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian

upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun namun jumlah perkara baru

yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu

untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung.

Tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung tidak hanya disebabkan oleh

faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara,

namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari

permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini, hal ini tentunya akan

sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya

peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini

juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan professionalism

aparat penegak hokum;

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Tata Usaha Negara (TUN) dan

Militer;

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum, badan peradilan umum

merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis

peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam

melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;


dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama

merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis

peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam

melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;

d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tata Usaha Negara dan Militer;


dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan Tata

Usaha Negara dan Militer yang melaskanakan tugas pokok pengadilan Tata Usaha

Negara dan Militer. Badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan

ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada

masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak

dapat dipisahkan dengan unit lainnya;

e. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung;

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan

kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana

lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan

yang memadai lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan

dan pelatihan yang memadai. Pada susu tang lain, pengembangan kapasitas

lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk

meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang

didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan

lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas

RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan Profesionalisme. Aparat Hukum serta

peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat;

f. Program Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung;

Peningkatan professionalism aparat hokum, pelayanan hukum dan bantuan

hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalama

memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya;

g. Program Sarana dan Prasaran Aparatur Negara Mahkamah Agung;

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Mahkamah Agung

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan;

Sarana dan Prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun

untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan amanat

Undang-undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada ibu kota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010

sampai tahun 2014;

h. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI;

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan

agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi

pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin

terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi

pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu

aparatur pengadilan dalma melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap

kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk

fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki

kapasitas, kapasitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan

dengan baik di dukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dakan dalam

mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan

HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme

aparat hukum;

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRETEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;

Pengadilan Agama Tulang Bawang, dalam mendukung kebijakan nasional untuk

mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan kebijakan Mahkamah Agung

dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, telah menetapkan arah

kebijakan dan strategis lembaga. Pengadilan Agama Tulang Bawang telah menetapkan

enam sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Memberikan layanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;


5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama

Tulang Bawang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan visi dan misi serta arahan atau tujuan strategis, maka Pengadilan Agama

Tulang Bawang membuat 4 (empat) usulan program yang dilaksanakan sebagai tugas

pokok dan fungsinya. Adapauan program tersebut adalah :

1. Program Peningkatana Manajemen Perkara;

Manajemen perkara merupakan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama

dalam menjalankan kinerjanya yaitu memberikan layanan hukum yang berkeadilan

bagi masyarakat pencari keadilan. Manajemen perkara menjadi bagian

fundamental bagi pengadilan agama sehingga baiknya performa pengadilan agama

tergantung pada baiknya manajemen perkara;

Manajemen perkara menggambarkan perjalan proses sutu perkara, mulai ari

pelayanannpenerimaan perkara, kemudian penanganan perkara yaitu memeriksa

dan mengadili perkara, selanjutnya adalah menyelesaikan perkara. Selain itu juga

menggambarkan bagaimana pengadilan agama dapat memberikan akses bagi

masyarakat kepada pengadilan agama. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka

peningkatan manajemen perkara menjadi program utama yang harus dijalankan

pengadilan agama untuk memberikan kepuasann dalam kinerjanya dan dapat

dijangkau oleh seluruh masyarakat;

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan

agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi

pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin

terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi;

Pembinaan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus

dilakukan dalam sebuah lembaga agar sumber daya manusia sebagai pelaku dan

penggerak roda organisasi dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional

sehingga tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dapat diraih;

Berdasarkan pemikiran diatas, maka peningkatan pengawasan dan pembinaan

harus dilakukan pengadilan agama untuk mendukung keberhasilan pengadilan

agama dalan menjalankan tugas dan fungsi pokoknya;

3. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pengadilan;

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan

hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari

itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan;

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Pengadilan Agama

Tulang Bawang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dalam menengakkan supermai hukum dan keadilan. Peningkatan sarana

dan prasarana tersebut baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun

untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 disusun

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 dan

Renstra Mahkamah Agung RI. Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah

mengantisifasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen

rencana strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 ini akan digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Agama Tulang

Bawang pada priode 2010 -2014 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi

dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stretegis Pengadilan Agama Tulang Bawang

untuk priode 2010 – 2014. Penjabaran mengenai sasarana dan kegiatan, serta indikator, dan

target-target yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matrik

Rencana Strategis (terlampir);

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

TUJUAN STRATEGIS 1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan; 2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan; 3. Meningkatkan Kepercayaan publik;

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

TAHUN I 2010

TAHUN II 2011

TAHUN III 2012

TAHUN IV 2013

TAHUN V 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Terlaksananya Peningkatakan Pelayanan penerimaan perkara : - Persentase penerimaan perkara berdasarkan

SOP penerimaan perkara;

80%

85%

90%

95%

100%

2 Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara prodeo dan sidang keliling : - Persentase keberhasilan mediasi; - Persentase perkara yang diputus; - Persentase putusan telah selesai ketika

dibacakan; - Minutasi perkara tepat waktu; - Persentase penyampaian surat-surat yang

berhubungan dengana perkara; - Persentase penanganan perkara prodeo; - Persentase pelaksanaan sidang keliling;

10% 70% 70%

100% 100%

10Perkara 10Perkara

20% 75% 80%

100% 100%

20Perkara 20Perkara

10% 85%

100%

90% 90%

10Perkara 56Perkara

30% 90% 90%

100% 100%

15Perkara 70Perkara

40% 95%

100%

100% 100%

20Perkara 90Perkara

3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan;

Terlaksananya Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice) yang meliputi akses informasi pengadilan melalui website dan system penerimaan perkara berdasarkan SIADPA : - Persentase informasi pengadilan yang dapat

diakses oleh pengawasan;

60%

65%

70%

75%

80%

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;

Terlaksananya Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim pengawas bidang : - Persentase informasi pengadilan yang dapat

diakses oleh masyarakat;

60%

65%

70%

75%

80%

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Sumber Daya Manusia : - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis

yudisial; - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non

teknis yudisial;

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

5 Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;

Terlaksananya Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan serta Pengelolaan Operasional Perkantoran : - Persentase pengelolaan gaji, honor dan

tunjangan; - Persentase pengelolaan operasional layanan

perkantoran;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi perlengkapan perkantoran dan rumah dinas; - Persentase pengadaan sarana dan prasarana

pengadilan;

100%

100%

100%

100%

100%


MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN


TAHUN 2012


1 2 3 4

1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan penerimaan perkara :


penerimaan perkara;

90%

2 Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian


prodeo dan siding keliling :


b. Persentase perkara yang diputus;

c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan;

d. Persentase penanganan perkara prodeo;

e. Persentase pelaksanaan siding keliling;

f. Minutasi perkara tepat waktu;


dengan perkara;

10%

85%

90%

10 perkara

56 perkara

Rp. 17.500.000,-

90%

100%



1 2 3 4

3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan Terlaksananya Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (Acces To Justice) yang meliputi akses


- Persentase informasi pengadilan yang dapat diakses

oleh masyarakat;

75%

4 Memperkuat system dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan Terlaksananya Peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim



b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial;

c. Jumlah pegawai yanag mengikuti diklat non yusdisial;

70%

40%

40%

5 Meningkatkan dukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan Terlaksananya Pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta



b. Persentase pengelolaan operasional/layanan

pemeliharaan perkantoran

Rp.1.321.369.000,-

Rp.378.587.000,-

6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi



99,75 %

Rp.100.000.000,-

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan;

Terlaksananya peningkatan penerimaan perkara :


penerimaan perkara;

85% 0,85% 85%

2 Menyelanggarakan peradilan secara sederhana,

cepat dan biaya ringan;

Terlaksananya peningkatan penanganan dan penyelesaian


prodeo dan sidang keliling :


20%

0,04%

4%

b. Persentase perkara yang diputus; 75% 0,87% 87%

c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan; 80% 0,8% 80%

d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 10 Perkara 7 Perkara 70%

e. Persentase Pelaksanaan Sidang Keliling; 10 Perkara

Rp. 17.500.000,-

73 Perkara

Rp. 17.500.000,-

73%

100 %

f. Minutasi perkara tepat waktu; 100% 1,00 100%


dengan perkara; 100% 1,00 100%

3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan; Terlaksananya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

(Acces To Justice) yang meliputi akses informasi pengadilan

melalui Website :

- Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;

65%

0,65%

65%

4 Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja

pengawasan dan pembinaan;

Terlaksananya peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim



65%

0,65

65%

b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 30% 15/26 57,69%

c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 30% 8/26 30,76%


1 2 3 4 5 6

5 Meningkatkan dukung manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis pengadilan;

Terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta


a. Persentase pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan;

100%

Rp.1.321.369.000,-

0,865

Rp.1.568.891.037,-

86,5%

118,73%

b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan

perkantoran;

100%

Rp.228.083.000,-

0,9565

Rp.218.164.462,-

86,5%

86,5%

c. Non operasional Rp.378.587.000,- Rp.90.000.000,-

Rp.535.785.115,- Rp.89.735.000,-

93,45 % 99,75 %

6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan

dan Aparatur Pengadilan yang meliputi perlengkapan

perkantoran dan rumah dinas :


100%

Rp.413.000.000,-

0,9665

Rp.399.207.000-

96,66%

96,66%

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN


TAHUN 2013


1 2 3 4




- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara;

90%



Terlaksananya peningkatan penanganan dan penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara

putus, perkara prodeo dan sidang keliling :


30%

b. Persentase perkara yang diputus; 80%

c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan; 90%

d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 30 Perkara


f. Minutasi perkara tepat waktu; 100%

g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara; 100%

3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan; Terlaksananya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap (Acces To Justice) yang meliputi akses



70%



Terlaksananya peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya

Manusia;


70%

b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 40%

c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 40%


1 2 3 4



Terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :


100%

b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan perkantoran; 100%

6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi



100%

PERNYATAAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabiltas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasron Husein, SH.

Jabatan : Panitera/Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. TAUFIK, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjannji akan mewujudkan target-target

kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dakam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Februari 2013

Pihak kedua, Pihak Pertama,

Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Panitera/Sekretaris

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN


TAHUN 2012


1 2 3 4




- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara;

85%



Terlaksananya peningkatan penanganan dan penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara

putus, perkara prodeo dan sidang keliling :


20%

b. Persentase perkara yang diputus; 75%

c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan; 80%

d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 20 Perkara


f. Minutasi perkara tepat waktu; 100%

g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara; 100%

3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan; Terlaksananya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap (Acces To Justice) yang meliputi akses



65%



Terlaksananya peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya

Manusia;


65%

b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 30%

c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 30%


1 2 3 4



Terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :


100%

b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan perkantoran; 100%

6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi



100%

MATRIK PENGUKURAN KINERJA


TAHUN 2012


1 2 3 4 5 6





penerimaan perkara;

85%

0,85

85%

2 Menyelanggarakan peradilan secara sederhana, cepat

dan biaya ringan;

Terlaksananya peningkatan penanganan dan

penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi,

perkara putus, perkara prodeo dan sidang keliling :


20%

0,04

4%

b. Persentase perkara yang diputus; 75% 0,87 87%

c. Persentase putusan telah selesai ketika

dibacakan; 80% 0,8 80%

d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 10 Perkara 7 Perkara 70%


Rp. 170.500.000,-

100 Perkara

Rp. 179.500.000,-

100%

100 %

f. Minutasi perkara tepat waktu; 100% 1,00 100%

g. Persentase penyampaian surat-surat yang

berhubungan dengan perkara; 100% 1,00 100%

Laporan Lakip 2012 Pa Tulang Bawang

Documents