Top Banner
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE SULAWESI SELATAN Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 18-22 Desember 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2019
42

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Nov 15, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI

KE SULAWESI SELATAN

Masa Persidangan I Tahun 2019-2020

18-22 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

Page 2: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah

(MD3), yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Dalam pasal 98

tersebut diatur bahwa Komisi melaksanakan tgas di bidang legislasi, anggaran, dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat

mengadakan kunjungan kerja. Dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya, Komisi

dapat mengadakan kunjungan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR

RI untuk melaksanakan Kunjungan Kerja dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-

2020.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.

B. Obyek Kunjungan Kerja

Obyek kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI adalah:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

2. BUMN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya,

yang meliputi: PT. PLN (Persero), PT. Semen Indonesia (Persero), PT. Pupuk

Indonesia (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), PT. BNI (Persero), PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. PELNI

(Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Pelindo IV (Persero), Perum Bulog

(Persero), PT. Berdikari (Persero).

Page 3: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja, pokok-pokok kebijakan,

tantangan dan permasalahan serta realisasi pelaksanaan program kegiatan khususnya

subsidi dan kewajiban pelayanan publik, yang menjadi tugas Komisi VI DPR RI berikut

kondisi aktual yang tengah dihadapi BUMN dan mitra di Provinsi Sulawesi Selatan

dengan tujuan menjadi bahan masukan kepada Pemerintah guna ditindaklanjuti sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda pada kunjungan kerja spesifik ini adalah:

1. Pertemuan dan dialog dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu

Gubernur, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Daerah tingkat Kota

dan Kabupaten serta Dinas Terkait di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terakait

program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi

bunga KUR, dan pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) BUMN di

Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pertemuan dan dialog bersama mitra kerja Komisi VI yang memiliki wilayah

operasional di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Kunjungan Reses Masa

Persidangan I Tahun 2019-2020, yaitu PT. Pertamina (Persero), PT. PLN

(Persero), PT. Pupuk Indonesia (Persero), PT. Semen Indonesia (Persero), PT.

Pelni (Persero), PT. BRI (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero), PT BNI

(Persero), PT. (BTN (Persero), PT. Pelindo IV (Persero), PT. Angkasa Pura I

(Persero), PT. Kawasan Industri Makassar (Persero), Perum Bulog (Persero),

dan PT. Berdikiri (Persero).

3. Peninjauan Lapangan ke PT. Pelindo IV (Persero) terkait pengembangan

Makassar New Port (MNP) tahap I.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

(Terlampir)

Page 4: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

II. Hasil Pertemuan

A. Poin Pemaparan

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan triwulan III tahun 2019 yaitu

sebesar 7,21%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 3,19%. Target

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sesuai RPJMN 8,5% di Tahun

2014.

Program perdagangan dengan direct call (ekspor langsung) ke negara tujuan

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberi dampak positif bagi perekonomian

Provinsi Sulawesi Selatan, harga-harga barang ekspor komoditas ikut meningkat

seperti rumput laut yang meningkat menjadi Rp28 ribu/kg.

Di Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki target kinerja

dengan mengupayakan mempersingkat jalur regulasi, dwelling time kurang dari dua

hari (<2 hari) dan proses izin tidak lebih dari 30 menit, serta kepastian dan

kemudahan bisnis bagi dunia usaha.

Segala potensi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan kepada

invasi-invasi baru untuk meningkatkan hilirisasi yang berdampak pada pertumbuhan

perekonomian wilayah. Konversi penggunaan BBM menjadi gas LPG tabung 3 Kg

pada pompa air petani telah menunjukkan peningkatan perekonomian masyarakat

di daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti wilayah lain di Pulau Jawa

(seperti Jawa Tengah dan DIY) yang menunjukkan pertumbuhan positif pula.

2. Bupati Kabupaten Wajo

Daerah di Kabupaten Wajo menghadapi permasalahan ketersediaan pupuk

yang tidak memadai. Hal ini telah berlangsung lama, terutama ketersediaan pupuk

pada tambak dan perkebunan. Padahal untuk dua hal tersebut potenis yang dimiliki

daerah di Kabupaten Wajo sangat besar. Permasalahan tersebut diketahui

disebabkan adanya kendala pada pengiriman dari kapal barang.

Selain itu, Kabupaten Wajo juga menghadapi permasalahan kurang sumber

daya manusia untuk mengelola koperasi. Terdapat 190 unit koperasi yang tidak aktif.

Oleh sebab itu dibutuhkan pembinaan SDM dan pembinaan pengelolaan UMKM.

Page 5: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Pembinaan SDM agar memiliki entrepreneurship juga sangat dibutuhkan Kabupaten

Wajo untuk menggerakkan industri UMKM di wilayah tersebut yang nantinya dapat

berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.

Kabupaten Wajo merupakan daerah penghasil komoditas pertanian dan

perikakan, memiliki potensi besar bagi kedua komoditas tersebut. Namun saat ini

Kabupaten Wajo menghadapi permasalahan kelangkaan gas LPG bersubsidi pada

saat masa panen. Hal ini tentunya memberi dampak pada skala produksi yang dapat

dipanen oleh petani karena sebagian besar petani telah beralih pada pompanisasi di

pertanian.

Kelangkaan BBM juga terjadi di Kabupaten Wajo, sejak Oktober 2019 lalu.

Kabupaten Wajo yang awalnya mendapatkan 2 tangki BBM, sekarang hanya

memperoleh jatah 1 tangki BBM di SPBU.

3. Kabupaten Sidrap

Saat ini Kabupaten Sidrap mengalami kelangkaan pupuk, kebutuhan gas dan BBM

bagi pertanian dan transportasi. Kabupaten Palopo memiliki kebutuhan kendaraan

roda empat pada gudang untuk memudahkan mobilisasi barang, serta membutuhkan

dana rehabilitasi dan konstruksi bagi Pasar Rakyat yang mengalami bencana

kebakaran.

4. Kota Palopo

Di wilayah Kota Palopo terdapat PLTA yang telah dibangun 11 tahun yang lalu.

Namun, sejak 3 tahun terakhir sudah tidak mampu dikelola oleh Pemerintah Kota

yang disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia atau tidak memiliki

kapabilitas dalam pengelolaan PLTA tersebut, sementara PLTA tersebut telah

menjadi aset Pemerintah Kota Palopo. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan perhatian

Pemerintah Pusat dan BUMN terkait untuk memberi pelatihan SDM atau bantuan

pengelolaan baik teknologi maupun manajemen agar dapat beroperasi kembali

PLTA tersebut sehingga memberi kontribusi dan manfaat kelistrikan di wialyah Kota

Palopo.

5. Kota Pare-Pare

Ketersedian BBM menjadi sangat penting bagi Kota Pare-Pare karena kota ini

merupkan wilayah yang kegiatan ekonominya didorong oleh sektor jasa. Oleh sebab

Page 6: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

itu, jaminan ketersediaan BBM harus didukung oleh dengan pengawasan dan

mekanisme penyaluran atau distribusi yang baik. Hal ini disebabkan oleh kondisi

ketersediaan BBM Solar dan Premium sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

wilayah kota tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Ketersediaan

BBM yang sesuai dengan kebutuhan Kota Pare-Pare masih menjadi kendala sampai

saat ini. Aktifnya jalur Trans Sulawesi diharapkan menjadi daya dukung bagi

percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, namun kondisi di lapangan sampai saat

ini masih banyak truk yang mengangkut barang logistik terpaksa mengantri dalam

pengisian BBM karena ketersediaan BBM belum memadai di wilayah tersebut.

Hadirnya Pasar Induk Beras (PIB) di wilayah Kota Pare-Pare dapat menjadi

wilayah ekonomi baru bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini cukup strategis karena

Kota Pare-Pare merupakan salah satu pintu keluar utama di Provinsi Sulawesi

Selatan karena memiliki pelabuhan yang kompatibel. Untuk mendorong kegiatan

ekonomi dari sektor tersebut, hadirnya PIB tersebut membutuhkan regulasi yang kuat

serta terintegrasi.

Ketersediaan pupuk subsidi bagi petani serta moda tani juga menjadi

pemasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kota Pare-Pare. Bagi pelaku

usaha kecil bunga yang dibebankan masih sangat tinggi yaitu 9% untuk UMI

sementara KUR 7 %.

Selanjutnya warga yang dapat menikmati listrik juga belum sepenuhnya

terlaksana. Meskipun data rasio elektrifikasi di Kota Pare-Pare mencapai 100%,

faktanya masih terdapat 6 (enam) dusun yang belum menikmati aliran listrik di

wilayah kota tersebut. Wilayah Kota Pare-pare juga meghadapi permasalahan tidak

terdapatnya kuota LPG bagi nelayan dan berharap adanya dana tanggung jawab

sosial atau CSR pada wilayah bencana.

6. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang masih banyak dialami oleh

masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah kelangkaan BBM, Gas LPG

3 Kg, dan kekurangan kuota bagi petani yang beralih kepada pompanisasi serta bagi

nelayan. Selanjutnya program Kredit Usaha Rakyat juga mengalami permasalahan

terdapatnya indikasi belum tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat

Page 7: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

tersebut, serta belum tersedianya dana tanggung jawab sosial bagi wilayah

pascabencana.

7. Perum Bulog (Persero)

Tabel I Realisasi Pengadaan Dalam Negeri Kantor Wilayah Seluruh Indonesia

Januari – Desember Tahun 2019

No. Kanwil

Target 2019 (Str Beras) Oder

Total Realisasi % 1

Tahun

Jan-Des Jan-Des Str Gabah Str Beras

1 KALBAR 1.905 1.905 4.056 7.503 3.751 196,89

2 SULTRA 12.245 12.245 17.619 34.845 17.422 142,28

3 RIAU & KEPRI 4.416 4.416 6.862 11.802 5.901 133,63

4 NTT 6.246 6.246 8.459 16.238 8.119 130,00

5 MALUKU & MALUT 1.746 1.746 2.217 4.433 2.217 126,98

6 JABAR 202.429 202.429 226.189 445.192 222.596 109,96

7 SUMUT 20.433 20.433 21.474 41.931 20.966 102,61

8 KALTIM & KALTARA 5.000 5.000 4.988 9.354 4.677 93,54

9 PAPUA & PABAR 48.747 48.747 39.060 77.623 38.812 79,62

10 SULSELBAR 290.920 290.920 220.296 429.463 214.731 73,81

11 KALTENG 5.222 5.222 3.908 7.552 3.776 72,31

12 SUMSEL & BABEL 70.570 70.570 51.496 100.736 50.368 71,37

13 JATIM 351.215 351.215 244.213 477.376 238.688 67,96

14 SULTENG 32.673 32.673 19.104 37.764 18.882 57,79

15 SULUT & GORONTALO 4.252 2.304 4.603 2.302 54,14

16 NTB 141.654 77.114 150.773 75.386 53,22

17 BENGKULU 8.746 4.566 8.931 4.466 51,06

18 LAMPUNG 102.079 52.846 102.685 51.343 50,30

19 JAMBI 1.0245 5.390 10.151 5.075 49,54

20 SUMBAR 1.0245 4.757 9.475 4.737 46,24

21 JATENG 290.398 129.557 246.103 123.052 42,37

22 DKI JAKARTA & BANTEN 37.794 17.582 33.105 16.553 41,60

23 KALSEL 28.245 11.569 22.935 11.468 40,60

24 BALI 9.845 3.720 7.431 3.715 37,74

25 D.I. YOGYA 89.376 33.902 64.167 32.084 35,90

Page 8: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

26 ACEH 38.828 7.084 13.651 6.826 17,58

JUMLAH 1.827.475 1.827.475 1.219.975 2.375.825 1.187.912 65,00

*Data per Tanggal 16 Desember 2019

Tabel 2 Pemanfaatn Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kantor Wilayah Seluruh

Indonesia

No Kantor

Wilayah

2018 2019

Jumlah Jumlah

OP Bencana Total OP Bencana Total

1 ACEH 8.238.404,24 14.951,00 8.253.355,24 6.110.054,20 66.325,20 6.176.379,40

2 SUMUT 16.337.052,10 93.399,40 16.430.451,50 18.092.437,71 6.168,80 18.098.606,51

3 RIAU 6.256.342,00 - 6.256.342,00 22.201.236,20 9.270,00 22.210.506,20

4 SUMBAR 3.259.730,20 - 3.259.730,20 5.849.571,00 16.609,60 5.866.180,60

5 JAMBI 5.302.005,00 - 5.302.005,00 14.012.716,40 11.850,00 14.024.566,40

6 SUMSEL 5.580270,00 85.692,00 5.665.962,00 25.862.969,50 68.470,40 25.931.439,90

7 BENGKULU 2.006.325,00 - 2.006.325,00 4.461.718,00 108.068,00 4.569.786,00

8 LAMPUNG 7.161.972,87 174.553,40 7.336.526,27 21.945.732,00 57.632,60 22.003.364,60

9 DKI 46.084.611,00 50.000,00 46.134.611,00 60.034.495,00 45.000,00 60.079.495,00

10 JABAR 45.517.963,67 157.324,20 45.675.287,87 74.318.675,45 78.313,20 74.396.988,65

11 JATENG 33.327.867,50 156.617,00 33.484.484,50 41.328.010,82 186.267,20 41.514.278,02

12 DIY 2.517.510,00 - 2.517.510,00 17.263.892,75 - 17.263.892,75

13 JATIM 74.984.455,67 90.129,40 75.074.585,07 89.723.893,59 113.460,00 89.837.353,59

14 KALBAR 4.683.773,00 48.342,00 4.732.115,00 9.800.884,62 34.489,20 9.835.373.82

15 KALTIM 4.499.421,72 1.321,60 4.500.743,32 4.865.659,23 - 4.865.659,23

16 KALSEL 5.691.856,00 36.855,20 5.728.711,20 5.275.605,58 37.685,60 5.313.291,18

17 KALTENG 1.966.138,00 66.372,40 2.032.510,40 1.833.213,75 - 1.833.213,75

18 SULUT 1.867.469,00 305.135,00 2.172.604,00 4.135.956,20 554.158,60 4.690,114,80

19 SULTENG 3.965.924,87 9.016,00 3.974.940,87 4.662.607,78 - 4.662.607,78

20 SULTRA 3.680.372,29 310.598,80 3.990.971,09 7.487.557,45 396.708,00 7.884.265,45

21 SULSEL 4.746.350,72 95.560,40 4.841.911,12 50.936.863,01 111.437,60 51.048.300,61

22 BALI 971.470,00 307.616,80 1.279.086,80 1.543.475,00 - 1.543.475,00

23 NTB 10.031.883,80 25.872,00 10.057.755,80 16.962.237,48 56.506,80 17.018.881,28

24 NTT 10.788.942,00 400.429,60 11.189.371,60 14.240.042,00 1.315.801,00 15.555.843,00

25 MALUKU 3.378.945,22 108.000,80 3.486.946,02 6.656.056,92 632.379,20 7.288.436,12

26 PAPUA 6.065.481,94 38.724,00 6.104.205,94 10.817.032,51 461.850,00 11.278.882,51

JUMLAH 318.912.537.81 2.576.511 321.489.048,81 540.422.731,15 4.368.451 544.791.182,15

Page 9: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

▪ Pencapaian Kinerja Operasional Perum Bulog per Desember 2019 (Wilayah

Sulawesi Selatan)

Tabel 3 Realisasi Pengadaan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

No

Kantor

Wilayah/Kantor

Cabang

2018 2019

Target Realisasi Target Realisasi

1 Polmas 23.000 18.393 20.364 14.151

2 Pare-pare 72.000 37.316 40.729 51.818

3 Pinrang 50.000 32.081 29.092 36.407

4 Sidrap 78.000 51.492 52.365 41.699

5 Soppeng 15.000 6.403 14.546 6.988

6 Wajo 40.000 21.888 34.910 19.286

7 Bone 25.000 16.629 16.001 6.682

8 Bulukumba 30.000 24.237 27.637 15.126

9 Palopo 28.000 14.350 26.183 13.237

10 Makassar 35.000 23.553 23.274 13.237

11 Mamuju 4.000 3.166 5.818 632

Total 400.000 249.508 290.919 214.731

Tabel 4 Realiasi Ketersediaan Pasokan & Stabilisasi Harga (KPSH) Beras

Medium CBP Tahun 2019 (dalam Kg)

No. Kantor Wilayah Jumlah Realisasi

1 KC. POLMAS 1.296.900,00

2 KC. PARE-PARE 7.845.460,00

3 KCP. PINRANG 9.017.166,00

4 KC. SIDRAP 10.674.432.,05

5 KCP. SOPPENG 2.776.380,00

6 KC. WAJO 5.998.008,00

7 KCP. BONE 2.565.116,00

8 KC. BULUKUMBA 4.423.749,00

9 KCP. SELAYAR 4.000,00

10 KC. PALOPO 852.756,91

11 KC. MAKASSAR 4.993.095,05

12 KC. MAMUJU 489.800,00

JUMLAH 50.936.863

Tabel 5 Realisasi Penyaluran CBP Bencana Alam Tahun 2019 (dalam Kg)

No KANWIL Januari Februari Maret April Mei Juni Juli JUMLAH

1 KC. POLMAS 6.134 - 788 7.518 14.620,40

2 KC. SIDRAP 2.845 2.884,80

3 KC. WAJO 12.006 12.006,40

4 KC. BULUKUMBA 18.956 18.956,00

Page 10: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

5 KC. MAKASSAR 50.000 13.010 63.010,00

JUMLAH 56.314 31.966 788,40 2.844,80 12.006,40 7.518,00 111.437,60

Tabel 6 Posisi Persediaan Beras 2019 Kanwil Sulawesi Selatan

8. PT. Pelindo IV

Terkait selesainya paket pembangunan Makassar New Port (MNP) tahap IA,

produktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar mengalami peningkatan yang

cukup signifikan, di mana petikemas tumbuh mencapai 20%, antrian kapal tidak terjadi

lagi serta Dwelling Time Pelabuhan Makassar mendapat predikat terbaik dengan 2,15

Hari (Pelindo I 2,53 Hari, Pelindo II 2,67 Hari, dan Pelindo III 3,42 Hari). Selain itu,

terjadi peningkatan GT kapal sebagai akibat kapal besar dengan draft lebih dari 13

meter disandarkan di Makassar New Port. Tabel 7 berikut menampilkan data aktivitas

bongkar-muat Petikemas di Pelabuhan Makassar.

Tabel 7 Aktivitas Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Makassar

KEGIATAN Per 30 November 2018 Per 30 November 2018

TREND TPM MNP TPM MNP

KAPAL

CALL

GT

1207

13.739.705

6

28.786

1024

11.425.430

244

2.654.280

102%

PETIKEMAS

BOX

TEUs

493.047

591.745

1.189

1.261

509.491

622.377

84.884

92.864

120%

No Unit Kerja Beras CBP Beras

Komersial Total

1 Kanca Polmas 8.542 457 8.999

2 Kanca Pare-Pare 30.778 4.747 35.526

3 KCP Pinrang 20.697 1.730 22.426

4 Kanca Sidrap 17.793 1.687 19.480

5 KCP Soppeng 2.948 774 3.722

6 Kanca Wajo 8.257 1.322 9.579

7 KCP Bone 6.573 1.729 8.302

8 Kanca Bulukumba 11.183 2.706 13.890

9 KCP Selayar 397 86 482

10 Kanca Palopo 7.897 829 8.726

11 Kanca Makassar 28.310 486 28.796

12 Kanca Mamuju 426 22 448

JUMLAH 143.801 16.575 160.375

Page 11: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Pembangunan MNP yang dikelola oleh PT. Pelindo IV (Persero) memberi

dampak terhadap kegiatan ekonomi, konektivitas dan mobilitas barang serta logistik

di Sulawesi Selatan dan WTI. Hilirisasi produk manufaktur telah dapat dilakukan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana 30% merupakan ekspor barang

komoditas. BUMN tersebut telah turut memberikan nilai tambah dan peningkatan

penggunaan produk lokal (TKDN) peningkatan nilai tambah dapat dilakukan menjadi

10 sampai 30 kali. Produk yang memiliki nilai tambah saat ini di wilayah timur

khususnya seperti rumput laut yang dapat diolah menjadi jelly (mencapai 1200

kontainer) Produk ekspor lainnya saat ini yang diekspor dari terminal petikemas

Makassar (MCT) yaitu produk olahan ikan, udang beku, kacang mete, marmer,

semen, kayu lapis, dan coklat.

PT. Pelindo IV (Persero) melalui pengelolaan MNP telah berhasil melakukan

efisiensi biaya mencapai US$ 200/box ke Asia Timur dan US$ 500/box ke Eropa serta

ke Amerika efisien US$ 500/box. Hal ini disebabkan PT. Pelindo IV (Persero) telah

melakukan kegiatan ekspor langsung sehingaa terjadi peningkatan efisiensi waktu

pengiriman barang (ke China dari 24 hari menjadi 9 hari, Jepang dari 28 hari menjadi

15 hari, dan ke Korea dari 26 hari menjadi 17 hari, sementara ke Eropa dari 29 hari

menjadi 14 hari, dan ke Amerika dari 29 hari menjadi 14 hari).

Direct Call dan Direct Export atau ekspor langsung telah memberi dampak

positif bagi kegiatan produktivitas pelabuhan dan memberi dampak langsung bagi

daerah. Dampak positif tersebut adalah: (1) Efisiensi Biaya, (2) Efisiensi Waktu (3)

Peningkatan Penggunaan dan (4) Eskalasi Bisnis dan Pendapatan Wilayah karena

pendapatan pajak yang langsung masuk ke daerah. Neraca ekspor impor yang

duunya defisit sebesar (3,29%) sekarang menjadi 5,24% sejak dilakukannya direct

call dan direct export.

Dalam pengembangan paket kegiatan Makassar New Port PT. Pelindo IV

(Persero) mengalami kendala pada akses jalan pelabuhan, sehingga dilakukan jalan

keluar jangka pendek dengan membuat jalan sodetan atau pelebaran jalan eksisting

Sultan Abdullah Raya (milik Pemkot Makassar) 2@1,5 meter sepanjang 600 meter

Page 12: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

(kiri dan kanan). Permasalahan dan solusi yang dihadapi PT. Pelindo IV (Persero)

sebagaimana ditampilkan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Permasalahan dan Solusi Pengembangan MNP

No. Program Permasalahan Solusi

1 Konsesi IB dan IC Belum Terbit Percepatan Konsesi

Agar RIP Dapat

Diterbitkan

2 Penetapan Alur Baru

MNP

Pembersihan Ranjau Percepatan oleh

Angkatan Laut

3 Jalan Jangka Panjang Tol Eksisting tidak

mampu menampung

Penyiapan Program

dan Penganggaran

oleh PUPR

4 Jalan Sodetan Percepatan

Pembangunan dan

Penganggaran

Percepatan

Penganggaran dan

Pembangunan oleh

PUPR

Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional PT.

Pelindo IV (persero) melakukan bentuk sinergi dengan pemerintah daerah di

Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut ditampilkan pada tabel berikut 9:

Tabel 9 Bentuk Sinergi PT. Pelindo IV (Persero) dan Pemerintah Daerah

No Bentuk Kerjasama atau MoU Tentang

1 Nota Kesepahaman antara PT.

Pelindo IV (Persero) dengan

Pemprov Sulawesi Selatan

Komitmen untuk menggerakkan

ekspor dan konektivitas Provinsi

Sulawesi Selatan dan Kawasan

Timur Indonesia (KTI)

2 Nota Kesepahaman antara PT.

Pelindo IV (Persero) dengan

Pemrpov Sulawesi Selatan

Rencan kerjasama pengembangan

pariwisata

3 Nota Kesepahaman antar PT.

Pelindo IV (Persero) dengan

Pemprov Sulawesi Utara

Komitmen untuk menggerakkan

ekspor dan konektivitas serta

Page 13: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

pengembagan pariwisata Provinsi

Sulawesi Utara

Selain itu PT. Pelindo IV (Persero) bersama Kementerian Bidang Perekonomian

RI melakukan Perluasan Lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu

diproyeksikan sebagai Pelabuhan Modern yang terintegrasi dengan Kawasan Industri

dan pelabuhan eksisting, sehingga PSN untuk MNP tersebut diperluas dengan KI

yang mencakup pembangunan jalas akses penghubungnya.

9. PT. Kawasan Industri Makassar

PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA) merupakan Kawasan Industri yang

dihuni oleh 431 perusahaan industri yang teridiri dari 12 perusahaan asing yaitu

Taiwan, Tiongkok (China), Malaysia, Thailand, Jepanga, Korea Australia, USA, dan

SIngapura dan sisanya 419 perusahaan nasional. Saat ini PT. Kawasan Industri

Makassar (Pesero) memperkerjakan sebanyak 30.000 tenaga kerja.

Infrastruktur yang telah tersedia pada PT. Kawasan Industri Makassar

meliputimeliputi infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang. Infrastruktur Industri

PT. KIMA yaitu sebagai berikut:

• jaringan energi dan kelistrikan (berupa jaringan listrik dan gardu PLN

berkapasitas 165 MW) namun saat ini PT. KIMA masih membutuhkan

penyediaan gas industri.

• Jaringan sumber daya air, dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun

2015 yang melarang pengambilan air bawah tanah untuk setiap tenant, dan

hanya boleh dilakukan oleh perusahaan Kawasan Industri, maka menjadi peluang

PT. KIMA untuk membuka usaha pengelolaan air bersih untuk industri yang saat

ini sedang dibangun.

• Sanitasi, di dalam PT. KIMA telah tersedia saluran pembuangan berupa drainase

dan saluran iar limbah yang terhubung ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

• Jaringan Transportasi, lokasi PT. KIMA berda di jalan poros provinsi dan akses

tol, yang dilalui oleh trasnportasi umum.

Infrastruktur Penunjang bagi PT. KIMA meliputi:

Page 14: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

• Perumahan, PT. KIMA memiliki 2 lokasi Rusunawa, yang masing-masing lokasi

meiliki 2 tower 4 lantai dengan masing-masing tower memiliki 96 kamar,

rusunawa tersebut diperuntukkan untuk para pekerja di KIMA yang mempunyai

surat rekomendasi dari perusahaan tempatnya bekerja.

• Pendidikan, di daerah sekitar PT. KIMA telah tersedia fasilitas pendidikan berupa

SD, SMP, dan SMA serta perguruan tinggi negeri (PTN).

• Kesehatan, PT. KIMA telah membuka klinik kesehata dan apotik (faskes pratama)

yang bekerja sama dengan Kimia Farma untuk karyawan dan masyarakat yang

berada di PT. KIMA, selain itu terdapat rumah sakit umum daerah (RSUD) yang

tidak jauh dari lokasi PT. KIMA.

• Pemadam Kebakaran, PT. KIMA telah memliki stasiun pemadam kebakaran yang

bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.

• Pengelolaan Limbah dan Sampah, PT. KIMA memiliki instalasi Pengelolaan Air

Minum (IPAL) dan memiliki armada pengangkut sampah serta petugas

kebersihan.

Terkait rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadikan

PT. KIMA 2 Maros sebagai wilayah pengembangan Kawasan Industri Baru dan

merupakan bagian dari konsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, dan Takalar), sampai saat

ini masih dalam proses pembebasa lahan. Pengembangan PT. KIMA 2 di Maros

mengalami kendala terkait dengan percepatan pembebasan dalam skala besar yaitu

Menapai 50 Ha sebagaimana yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha

kawasan industri. Sehubungan dengan tidak disetujuinya rencana pembiayaan

pembebasan lahan tersebut melalui penerbitanMedium Term Note (MTN) KIMA

sebesar Rp300 Miliar (2 termin). Sehingga lahan yang saat ini dimiliki oleh PT. KIMA

Maros hanya seluas 2 Ha.

Dampak dari pengembangan PT. KIMA Maros bagi Sulawesi Selatan di

antaranya ialah meningkatnya investasi, penyerapan tenaga kerja, peluang usaha

untuk masyarakat di sekitar kawasan, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan yang meningkat pula.

Page 15: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Sinergi antar shareholder terjalin di dalam memberikan arahan yang berupa

rencana kerja jangka pendek maupun rencana kerja jangka panjang dalam bentuk

RKAP dan RJPP. Saat ini arahan tersebut semakin terdefinisi dengan jelas melalui

keputusan Kementerian BUMN terkait dengan Visi Presiden Republik Indonesia

sebagai Visi Misi yang berlaku pada semua kementerian termasuk Kementerian

BUMN.

Saat ini PT. KIMa telah membangun fasilitas logistik untuk mendukung kegiatan

tenant PT. KIMA yaitu inevstor yang banyak bergerak di bidang processing industry

dan ekspor impor, yang dinamakan KIMA Logistics Park, dengan layanan meliputi:

• Depo Container Yard

• Pusat Loistik Berukat

• Gudang Konsolidasi

• Cold Storage

• Warehouse Storage

• KIMA Digitam Services

Saat ini PT. KIMA sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah terkait dengan rencana pengembangan bisnis di bidang

penyempurnaan proses penangkapan ikan dan budidaya yang menuntut kepastian

terhadap tingkat kesegaran hasil tangkapan ikan tersebut, kepastian terhadap harga

dan keberlangsungan pemenuhan importir yang harus diayani oleh semua tenant PT.

KIMA di bidang tersebut.

Dalam pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Sulawesi Sealtan, PT.

KIMA menghadapi beberapa kendala dan tantangan, yaitu sebagai berikut:

• Masalah Perizinan dan Legalitas, perlu adanya koordinasi terkait proses

perizinan dan aspek legalitas karena adanya ketidaksinkronan pemberlakuan

sistem Online Single Submision (OSS) antra pusat dan daerah, di mana di

tingkat daerah sistem OSS tersebut belum sepenuhnya dapat

diimplementasikan.

• Permasalahan Status Lahan, hal tersebut terkait penyelesaian Hak Atas Tanah,

seperti proses penyertifikatan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) maupun

Page 16: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) yang membutuhkan jangka waktu yang

sangat lama.

• Masalah Pendanaan, Pembiayan dari perbankan untuk pembebasa lahan tidak

diperkenankan karena adanya peraturan dari Badan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) terkait hal tersebut yang berlaku sejak Tahun 1998 yaitu Pendanaan

melalui Penerbitan Surat Berhara (MTN), yang dimungkinkan penggunaan

dananya untuk membeli atau pembebasan lahan masih memungkinkan

persetujuan dari Pemengang Saham. Sementara Harga Perolehan Lahan

Kawasan Industri KIMA 2 Maros juga sudah sangat tinggi, sehingga memberi

dampak pada harga pokok penjuaalan menjadi tinggi.

• Masalah Infrastruktur, Dukungan pemegang saham, pemerintah pusat, dan

pemerintah daerah untuk tersedianya semua fasilitas yang dibutuhkan baik

dalam area kawasan industri maupun daerah penunjang dari dan menuju

kawasan serta pelabuhan laut dan udara.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan PT. KIMA dalam pengembangan Kawasan

Industri sebagai kawasan strategis yang dapat mendukung kegiatan perekonomian

dan pertumbuhan ekonomi nasiona adalah peraturan yang terkait dengan

pembebasan lahan melalui fasilitas perbankan sebaiknya direvisi, karena peraturan

tersebut sejak tahu 1998 di mana saat itu terjadinya krisis ekonomi. Sementara untuk

saat ini peraturan tersebut menjadi tidak relevan lagi. Di samping itu, pembelian lahan

bagi PT. KIMA adalah sebagai persediaan (barnag dagangan) dan bukan sebagai

asset investasi.

10. PT. Semen Indonesia

Untuk memnuhi kebutuhan pasar di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar sekitar

2,5 juta ton/tahun tersedia pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep dengan

kapasitas sekitar 7,4 juta ton/tahun dan fasilitas pascker dengan kapasitas 7.000 ton

per hari. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan di kepulauan sekitar yang ada

di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Semen Tonasa memiliki Packing Plant

Makassar & Packing Plant Biringkassi yang dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan.

Sistem distribusi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 17 distributor

Semen Tonasa yang meng-cover distribusi untuk sekitar 2.200 toko bangunan.

Page 17: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Masing-masing distributor tersebut rata-rata memiliki gudang dengan kapasitas

sekitar 10.000 ton serta memiliki total armada sekitar 90 truk dengan kapasitas 6

sampai dengan 24 ton untuk melayani kebutuhan 2.200 toko tersebut.

Jumlah permintaan semen di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga Oktober

2019 sebesar 2,03 juta ton, sementara total supply hanya 1,2 juta ton atau sebesar

61,2%. Oleh sebab itu dilakukan beberapa upaya yaitu dengan digitalisasi sistem

informasi mulai proses order dan monitoring stok (SAP, FORCA, dan metode Akses

Toko), Peningkatan fasilitas distribusi, serta peningkatan kapasitas packer 7.000 tpd.

Terkiat data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang menunjukkan konsumsi

semen di Indonesia sampai dengan Oktober 2019 mengalami pelemahan sebesar

1,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi yang

menyebabkan menurunnya permintaan semen domestik tersebut disebabkan oleh (1)

proyek infrastruktur yang mulai berakhir di tahun 2018 dan di awal tahun 2019, (2)

adanya agenda PEMILU 2019 yang membuat proyek baik nasional maupun swasta

menunda inisiasi proyeknya setelah PEMILU dan setelah terbentuknya kabinet baru,

serta (3) perlambatan pertumbuhan industri properti.

Sementara itu, tingkat permintaan dan konsumsi semen domestik sangat

dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Daya beli yang baik dan didukung dengan

tingkat bunga pinjaman yang terjangkau akan dapat mendorong permintaan akan

perumahan, renovasi rumah, dan produk bahan bangunan turunan semen lainnya

(readymix, beton, precast, dll). Proyek infrastruktur juga pendorong terhadap

pertumbuhan permintaan semen domestik. Konsumsi semen mulai positif di bulan

Oktober sebesar 2% YoY degan telah dimulainya beberpa proyek infrastruktur.

Dalam menghadapi situasi konsumsi semen yang menurun PT. Semen

Indonesia (Persero) menerpakn beberapa strategi untuk tetap memiliki competitive

advantage, antara lain: (1) Optimalisasi jalur distribusi dengan adanya sinergi fasilitas

jaringan distribusi merek-merek di bawah Semen Indonesia Group, (2) Melakukan

efisinesi operasional, (3) Pengembangan produk turunan dan inovasi produk dan jasa,

(4) Melakukan optimalisasi ekspor ke pasar-pasar regional yang potensial.

Dalam memastikan kehandalan pasoka semen, PT. Semen Indonesia melalui

anak perusahaan termasuk PT. Semen Tonasa melakukan program preventive

Page 18: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

maintainence. Bila terjadi kondisi kerusakan operasi mengalami kerusakan, PT.

Semen Indonesia (Persero) mengambil langkah-langkah pengamanan darurat, antara

lain prioritas pasokan dari Semen Tonasa ke Wilayah Selatan dan pasokan ke daerah

pascabencana seperti Palu dengan resourcing jalur distribusi yaitu mengalihkan

pasokan beberapa wilayah antar pulau. Di mana yang awalnya dipasok dari pabrik

Semen Tonasa dialhikan sumber pasok dari pabrik Tuban.

Volume produksi semen di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari

hingga November 2019 cenderung fluktuatif. Hingga Bulan Juni 2019 produksi semen

cenderung turun (di bulan Juni produksi semen turun hingaa 344 ribu ton, sementara

Januari – Mei 2019 rata-rata produksi 400 hingga 500 ribu ton). Kondisi tersebut mulai

membaik pada bulan bulan berikutnya, yang ditandai dengan meningkatnya trend

produksi semen yang mencapai 619 ribu ton di Bulan November 2019, sebagaimana

yang terlihat pada grafik 1 berikut ini:

Gambar I Volume Produksi Semen (Ribu Ton)

Menghadapi hal tersebut, PT. Semen Indonesia Group (Persero) menempuh

beberapa upaya agar volume produksi semen berada pada posisi optimal, yaitu: (1)

Mengoptimalkan seluruh peralatan produksi dan distribusi, (2) Priority supply untuk

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, (3) Selama tahun 2019 pabrik diupayakan

525

410

531

404436

344

491 509

610639

619

Volume Produksi Semen

Page 19: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

beroperasi dengan kapasitas optimal (tidak mengalam kerusakan) termasuk di bulan

Oktober. Adapun tren pasokan semen di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan selama

periode Januari – November 2019, dapat dilihat pada Grafik 2 berikut:

Gambar 2 Tren Pasokan Semen (Ribu Ton)

Selanjutnya, dalam menjaga distribusi semen agar sampai kepada

distributor/konsumen PT. Semen Indonesia Group (Persero) melakukan pengawasan

pasokan semen dengan 4 (empat) metode, yaitu melakukan hubungan dengan

konsumen pasca pembelian atau Customer Relationship Management (CRM),

FORCA Point of Sales, Akses order dari ditributor ke PT. Semen Tonasa melalui

metode SAP, serta menjalankan aplikasi pemensanan semen dari toko ke distributor

melalui aplikasi Akses Toko.

11. PT. Pupuk Indonesia

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dalam

menyelenggarakan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi, pada Tahun 2019 PT.

Pupuk Indonesia (Persero) melakukan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi

berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019,

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER?4/2013 tentang Pengadaan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri

107 101 109 96 95 81

135 143174

202 189

7766

7555 45 56

102 101

91

120127

183167

184

151140 136

237 244266

322 315

0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

250

300

350

Suplai Semen Tonasa Suplai Pabrikan Lain Demand

Page 20: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 No. 641),

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-154/MBU/02/2016 tanggal 29

Februari 2016 hal Persetujuan Penugasan Subsidi Pupuk kepada BUMN Pelaksana,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 281/Kpts/Sr.320/M/4/2019 tentang Penetapan

Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2019, Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/SR.310/B/05/2019

Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun ANggaran 2019 juncto

SK Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. 30/Kpts/RC.210/b/10/2019 tentan

Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, Surat

Pengesahan Datar Isian Pelaksanaan ANggaran Bendahara Umum Negara (SP DIPA

BUN) Nomor: DIPA-999.07.1.984149/2019, tanggal 28 Desember 2018, Perjanjian

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 Nomor:

05.1/SR.320/B.5.2/01/2019 dan Nomor: 27/SP/DIR-C10/2019 tanggal 04 Januari

2019 juncto Addendum Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tahun Juni 2019 juncto Addendum II Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 Nomor: 406/SR.320/B.5.2/08/2019 dan Nomor:

107/SP/DIR-C10/2019 tanggal 30.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan PT.

Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi permasalahan berupa adanya penurunan

alokasi pupuk bersubsidi secara nasioanl yang berdampak juga terhadap Provinsi

Sulawesi Selatan berupan penurunan berupa alokasi semula di Tahun 2018 sebesar

599.884 Ton menjadi sebesar 571.362 Ton di Tahun 2109 atau penurunan sebesar

28.522 Ton sehingga kebutuhan pupuk tidak bisa terpenuhi sebagaimana tahun-

tahun sebelumnya. Untuk mengatasi keterbatasan alokasi tersebut maka PT. Pupuk

Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk non-subsidi di kios-kios. Selain itu

PT. Pupuk Indonesia (Persero) juga telah menyiapkan ususalan pembahasan alokasi

pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian.

Gd. Pengecer

(RDKK)

Gd.

Pengece

r (RDKK)

Page 21: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Alur Pengadaan dan Penyaluran:

• PT. Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan perindustrian

pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai

dari Lini I s.d. Lini IV sesuai dengan prinsip 6 Tepat, yaitu Tepat Jenis, Tepat

Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.

• Produsen Wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi

berdasarkan prinsip 6 (enam), Tepat dan memiliki/menguasai gudang di Lini III

pada wilayah tanggungjawabnya

• Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke

Lini IV

• Pengecer/Kios melaksanakan penyaluran pupu bersubsidi di Petani/Poktan

Pupuk bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan dipasok dari PT. Pupuk Kaltim (Persero)

Bontang berupa pupuk urea dengan Lini 2 PKT dan dari PT. Petrokimia Gresik untuk

pupuk non-urea dengan Lini 2 PKG. Adapun tantangan penyaluran Pupuk Bersubsidi

sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 10 Tantangan dan Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

TANTANGAN LANGKAH ANTISIPASI USULAN PERBAIKAN

Adanya kios illegal yang

menjual pupuk bersubsidi

• Produsen

menginstruksikan kepada

distributor agar

• Optimalisasi fungsi

pengawasan oleh Komisi

Pengawasan Pupuk dan

Lin

i I Pabrik

(Peraturan Menteri Pertanian)

Lin

i II

Lini II/UPP

(SK Dinas Pertanian Provinsi)

Lin

i III Gd. Lini III

Produsen

Gd. Lini III Distributor

Lin

i IV

Page 22: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

mempertimbangkan kios

illegal tersebut untuk

dijaikan kios resmi pupuk

bersubsidi

• Mencirikan kios resmi

dengan identitas PI Mart

Pestisida (KP3) di tingkat

Provinsi dan Kabupaten

Beredarnya pupuk

bersubsidi palsu

• Pencirian pupuk

bersubsidi dengan warna

terttu: Urea (Pink) dan ZA

(Orange)

• Melengkapi kemasan

dengan persyaratan

legalitas produk pupuk

• Optimalisai fungsi

pengawasan oleh Komisi

Pengawasan Pupuk dan

Pestisidan (KP3) di

tingkat Provinsi dan

Kabupaten

Pelanggaran atas

penjualan kembali pupuk

bersubsidi oleh Petani

• Meminta kepada Komisi

Pengawas Pupuk dan

Pestisida (KP3) untuk

mengoptimalkan edukasi

dan pencegahan

penjualan kembali pupuk

bersubsidi oleh petani

• Optimalisasi fungsi

pengawasan oleh Komisi

Pengawasan Pupuk dan

Pestisida (KP3) di tingkat

Provinsi dan Kabupaten

Bentuk koordinasi antara PT. Pupuk Indonesia (Persero) dengan Pemerintah

Daerah yaitu ditempuh dengan beberapa metode, yaitu dengan melakukan produsen

melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat dalam kaitannya dalam

penyediaan data, monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga

Dinas Pertanian dapat mengusulkan realokasi anatr wilayah. PT. Pupuk Indonesia

(Persero) melalui produsen juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat

maupun stakeholder lainnya selaku anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan

Pestisida) untuk melakukan pengawasan pupuk bersubsidi. Koordinasi tersebut juga

dilakukan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dengan cara Dempot Area dan

Bantuan Langsung Pupuk. Selanjutnya PT. Pupuk Indonesia (Persero) juga

Page 23: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

melakukan pembinaan Distributor dan Kios bersama-sama dengan Dinas Pertanian

setempat sesuai dengan jadual.

Tabel 11 Realisasi Penyaluran Pupuk PT. Pupuk Indonesia Group

Jenis

Pupuk

2018 2019 %

Alokasi Realisasi % Alokasi

1 2 3 = 2 :1 4 5 = 2 : 4

UREA 317.414 317.153 100% 297.572 107%

NPK 145.900 143.654 98% 135.150 106%

SP-36 49.370 49.007 99% 45.540 108%

ZA 69.700 69.779 100% 69.610 100%

ORGANIK 17.500 17.437 100% 23.490 74%

Total 599.884 597.030 100% 571.362 104%

Keterangan:

▪ Alokasi mengaci pada ketentuan SK Dirjen PSP nomor

30/Kpts/RC.210/B/10/2019.

▪ Terjadi penurunan alokasi dari 599.884 ton di tahun 2018 menjadi 571.362 ton di

tahun 2019 atau sebesar 28.522 ton dan akan terjadi penurunan kembali di tahun

2020 sehingga berpotensi kelangkaan pupuk bersubsidi.

▪ Dengan memperhatikan keterbatasan alokasi yang tersedia, Pupuk Indonesia

menyiapkan pupuk non-subsidi di masing-masing Kios untuk kebutuhan petani.

Sementara alokasi, realisasi dan stok pupuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

per Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Realisasi dan stok pupuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per

Desember 2019

No

Jensi

Pupuk Alokasi Realisasi % Salur

Stok Lini

III-IV

Stok

Minimum % Stok

1 2 3 4 = 3 : 2 5 6 7 = 5 : 6

1 UREA 297.572 295.289 99% 41.857 26.198 160%

Page 24: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

2 NPK 135.150 131.646 97% 46.195 9.364 493%

3 SP36 45.540 46.070 101% 5.757 3.351 172%

4 ZA 69.610 66.864 96% 6.373 4.995 128%

5 ORGANIK 23.490 14.731 63% 2.431 1.484 164%

Total 571.362 554.600 97% 102.613 45.392 612%

▪ Isu Strategis Pupuk Bersubsidi

1. Potensi terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang disebabkan berkurangnya

alokasi pupuk bersubsidi yang semula 9,5 Juta Ton di Tahun 2018 menjadi

sebesar 8,8 Juta Ton di Tahun 2019. Potensi kelangkaan kemungkinan dapat

terjadi di Tahun 2020 karena alokasi yang ditetapkan pemerintah turun kembali

menjadi 7,9 Juta Ton.

2. Total kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam usulan RDKK oleh

kelompok tani jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan.

Usulan kebutuhan 2019 sebesar 23 Juta Ton namun alokasi yang ditetapkan

hanya 8,87 juta ton.

3. Penundaan pembayaran subsidi di wilayah (40 Kecamatan), yang memiliki

alokasi pupuk bersubsidi dikarenakan terdapat koreksi atas luas lahan oleh

ATR/BPN

4. Peningkatan anggaran subsidi disebabkan karena:

- Tingginya harga gas

- Gas dibayar dalam mata uang USD

- Piutang subsidi yang terlambat dibayar oleh Pemerintah yang berdampak

pada kenaikan biaya bunga yang menjadi beban subsidi.

- Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak berubah sejak Tahun 2012.

12. PT. Pertamina (Persero)

▪ Profil PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Regional VII

Dalam menyalurkan BBM & LPG di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, PT.

Pertamina (Persero) didukung oleh 204 SPBU Reguler, 62 SPBU Non-Reguler,

157 Agen LPG, 19 SP(P)BE, serta 9.114 Pangkalan LPG.

Page 25: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

▪ Realisasi penjualan Produk BBM dan LPG MOR VII (Sulawesi Selatan)

sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3 berikut ini

Tabel berikut menampilkan

progres penetapan BBM satu harga di Wilayah Operasi Pemasaran VII yang telah

beroperasi Tahun 2017 dan 2018.

1.212

1.231

1.218

1.331

2018 KUOTA 2019 YTD NOV 2019 PROG 2019

BBM PSO dan BBM Khusus Penugasan (Ribu K/L)

393

534

399

436

2018 TARGET 2019 YTD NOV 2019 PROG 2019

Total BBK dan BBM NPSO (Ribu K/L)

+35,77% 18,38%

249

260

235

256

2018 KUOTA 2019 YTD NOV 2019 PROG 2019

LPG PSO (Ribu MT)

+4,42% -1,54%

25 25

23

25

2018 TARGET 2019 YTD NOV 2019 PROG 2019

LPG NPSO (Ribu MT)

-0,90%+0,40%

+1,50%

+8,14%

Page 26: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Tabel 13 Daftar SPBU BBM 1 Harga MOR VII

No Kecamatan Kabupaten Status Provinsi

1 Liang Banggau Kepulauan Sudah Beroperasi 2018

Sulawesi

Tengah

2 Banggai Tengah Banggai laut Sudah Beroperasi 2018

3 Kulawi Sigi Sudah Beroperasi 2018

4 Una-una Tojo Una-Una Sudah beroperasi 2017

5 Buko Banggai Kepulauan Sudah Beroperasi 2019

6 Totikum Banggai Kepulauan Sudah Beroperasi 2019

7 Essang Kep. Talaud Sudah Beroperasi 2018

Sulawesi

Utara

8 Kabaruan Kep. Talaud Sudah Beroperasi 2017

9 Melonguane Kep. Talaud Sudah Beroperasi 2017

10 Miangas Kep. Talaud Sudah Beroperasi 2018

11 Nanusa Kep. Talaud Sudah Beroperasi 2018

12 Tagulandang Kep. Sitaro Sudah Beroperasi 2018

13 Wangi-Wangi

Selatan Wakatobi Sudah Beroperasi 2017

Sulawesi

Tenggara 14 Wawoni Barat Konawe Kepulauan Sudah Beroperasi 2018

15 Wangi-Wangi Wakatobi Sudah Beroperasi 2017

16 Desa Tolinggula Gorontalo Utara Sudah Beroperasi 2018 Gorontalo

17 Liukang Tangaya Pangkajene

Kepulauan Sudah Beroperasi 2019

Sulawesi

Selatan

Untuk tahun 2019 beoperasinya BBM 1 harga MOR VII ditargetkan di 3 titik wilayah dan

1 wilayah cadangan.

13. PT. PLN (Persero)

Kondisi kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini dijelaskan bahwa sistem

Sulbagsel atau Sulawesi Bagian Selatan dan sistem Kendari telah terinterkoneksi sejak

tanggal 27 Oktober 2019, dengan demikian Transmisi 150 KV dari GI Malili (Sulbagsel)

dengan GI Lasusua (Kendari) serta denga beroperasinya Pembangkit IPP PLTU

Moramo kapasitas 2x50 MVA. Maka Daya Mampu Sistem Sulbagsel saat ini adalah

sebesar 2.008,2 MW; Beban Puncak Sistem tertinggi sebesar 1.351,9 MW; sehingga

masih terdapat cadangan sebesar 656,3 MW (RM 48,5%).

Page 27: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Dalam rangka pengamanan sistem kelistrikan dan mengantisipasi kondisi sat

kebutuhan lsitrik mengalam kenaikan bebab puncak, maka seluruh unit PT. PLN

(Persero) UIW Sulselrabar telah menyiagakan tim di masing-masing UP3, UP2D, dan

ULP (308 unit) untuk mengamankan tempat ibadah serta obyek vital dan tempat-tempat

keramaian lainnya. Dengan total jumlah personil 2.555 personil (Yantek, Jaskonhar, dan

PDKB), Genset Mobile 139 Unit, serta sarana pendukung berupa Kendaraan

Operasional sebanyak 394 unit.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peran sebagai agen

pembangunan atau agent of development dan memiliki tugas pelayanan kepada negara

khususnya di bidang energi kelistrikan, PT. PLN (Persero) di wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan telah mampu memposisikan rumah tangga teraliri listrik atau rasio elektrifikasi

mencapai 99%. Namun, rasio elektrfikasi yang hampir mencapai angka sempurna

tersebut masih menyisakan pekerjaan bagi PT. PLN (Persero) wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan, dikarenakan 1 persen yang belum teraliri listrik merupakan rumah tangga yang

berada di pulau-pulau terpencil yang ada di kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut.

oleh sebab itu, PT. PLN (Persero) menyisiri KK per kabupaten yang berlum berlistrik

yang diharapkan 17 Agustus 2020 sudah bisa menjadi 100%. Upaya pemerintah dalam

meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa berlistrik di wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan dengan tetap melaksanaka program LISDES dengan target melistriki Desa

Lama 87 des, Desa Baru 36 Dea, prgram percepatan pelayanan, bantuan sambungan

listrik murah.

Pertumbuhan konsumsi listrik per Kapita secara nasional adalah sebesar 1.064

kWh sementara konsumsi listrik per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 661

kWh. Dan pertambahan pelanggan s.d. November adalah sebesar 6,72% dan

pertumbuhan penjualan s.d. November 2019 sebesar 8,45%. Saat ini sistem kelistrikan

yang dilayani dengan interkoneksi sistem eksisting On Grid 20 kV dengan pembangunan

jaringan distribusi JTM, JTR, dan GD untuk sistem Isolated yang memerlukan

Pembangkit akan dibangun Pembangkit PLTS+Battery, PLTPichohydro dan PLTD.

Realisasi subsidi tarif listrik bagi golongan Rumah Tangga tidak Mampu (RTM) s.d

. bulan November 2019 adalah sebanyak 1.346.719 pelanggan, total daya tersambung

Page 28: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

1.464,4 MVA dengan total subsidi s.d. November 2019 sebesar

Rp2.051.364.478.200.

▪ Perubahan kenaikan Biaya Listrik Pelanggan 900 VA di Lingkungan PLN

Wilayah Sulselbar:

- Dalam pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran, PLN mengacu kepada Basis

Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) Setwapres TNP2K dalam menentukan kebijakan subsidi listrik

pelanggan R1 900 VA penerima subsidi listrik.

- Dampak kenaikan tarif listrik tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat di

wilayah Sulselrabar:

Tabel 14

No Golongan

Tarif Jumlah

Pelanggan kWh

Pemakaian kWh/plgn

Rp. Tarif

Biaya/plgn Pendapatan

PLN

1 564.313 53.647.682 53.647.682 95,07 605 57.516 32.456.847.610

2 1.103.625 104.702.120 104.702.120 94,87 1352 128.266 141.557.266.240

- Jumlah pelanggan 900 VA yang akan dicabut subsidina sebanyak 564.313

pelanggan

- Rata-rata pemakaian pelanggan R1 900 VA (Subsidi) lebih tinggi daripada

rata-rata pemakaian pelanggan R1 900 VA (Non Subsidi)

- Perkiraan kenaikan pendapatan PLN dari pelanggan R1 900 VA (Subsidi)

adlah sebesar Rp40,07 Miliar per bulan (3,73%)

Terkait upaya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan PT. PLN (Persero)

wilayah Sulawesi Selatan agar pelaksanaan program pemerintah terkait subsisi

dan kewajiban pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya,

perusahaan melaksanakan upaya berikut:

- Penetapan penggunaan golongan tarif listrik kepada pelanggan sesuai

peruntukannya

- Pengenaan tarif subsidi kepada pelanggan sesuai data yang terdapat pada

basis data terpadu TNP2K

Page 29: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

- Pelaksanaan pemadanan data antara kondisi di lapangan dengan data

TNP2K melalui survey langsung ke pelanggan

- Memberikan sosialisasi tentang subsidi dan tarif

- Meningkatkan pelayanan sesuai Tingkat Mutu Layanan (TMP) dengan

transparan

14. Kinerja dan Realisasi Kredit Usaha Rakyat pada Empat Bank BUMN - PT. Bank

Mandiri Tbk. (Persero), PT. BNI Tbk. (Persero), PT. BRI (Persero), PT. BTN

(Persero)

▪ PT. Bank Mandiri, Tbk. (Persero)

Secara umum pertumbuhan kredit segmentasi mikro cukup tinggi pada tahun

2019, terlihat pada tabel 15 pertumbuhan kredit mikro yang dapat disalurkan

mencapai 24,1% dan Kredit Usaha Rakyat 48,7% sebagaimana di tampilkan

berikut:

Tabel 15

Indikator

Growth YoY

BM Sulsel

%

Dana Pihak Ketiga (Rp. M) 4,6%

Dana Murah 11,2%

- Tabungan 7,7%

- Giro (Rp. M) 30,4%

- Deposito (Rp. M) -12,3%

Kredit yang Disalurkan (Rp. M) 10.9%

NPL (%) -1,3%

- Kredit Mikro 24,1%

NPL -0,47%

- KUM -4,3%

NPL (%) -1,42%

- KUR (Rp. M) 48,7%

NPL (%) -0,69%

- KSM (Rp. M) 22,5%

Page 30: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

NPL -0,07%

- Kredit SME (Rp. M) 7,2%

NPL (%) -3,05%

- Kredit KPR (Rp. M) -7,7%

NPL -0,33%

- Kartu Kredit (Rp. M) 22,1%

NPL (%) -0,26%

- Kredit Commercial (Rp. M) 14,8%

NPL (%) -1,00%

Penyaluran KUR hingga November 2019 mencapai Rp739 Miliar atau tumbuh

sebesar 53,6% YoY dengan jumlah debitur kumulatif mencapai lebih dari 7.823

debitur, dengan rincian sektor usaha meliuputi sektor pertanian dan perikanan

sebesar Rp110 M, sektor Industri pengolahan sebesar Rp29 M, sektor jasa produksi

sebesar Rp151 M, dan sektor perdagangan dan jasa sebesar Rp446 M.

Baki debet penyaluran KUR Bank Mandiri di Sulawesi Selatan posisi November

2019 sebesar Rp970 Miliar dengan NPL terjaga di 0,48%. Gambaran lebih rinci

periode 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 4 Penyaluran KUR Bank Mandiri Wilayah Sulawesi Selatan

1,43%

0,74%

2,71%

1,07%

0,48%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2015 2016 2017 2018 2019

0

200

400

600

800

1000

1200

Baki Debet NPL

Page 31: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Dalam pelaksanaa penyaluran KUR di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Bank

Mandiri, Tbk. (Persero) masih mengalam sejumlah tantangan dan hambatan serta

beberapa kendala pelaksanaan, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 16 Hambatan dan Kendala pelaksanaan Penyaluran KUR di Provinsi

Sulawesi Selatan

Tantangan, Kendala, dan Hambatan Pelaksanaan Penyaluran KUR di Provinsi

Sulawesi Selatan

Masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa KUR adalah hibah dari pemerintah

sehingaa pinjaman tidak perlu dikembalikan

Banyaknya calon debitur “baru akan berusaha”, padahal “pengusaha yang baru

akana berusaha” tidak layak (tidak feasible) serta tidak sesuai dengan ketentuan

KUR di mana usaha berjalan minimal 6 bulan

Terkait aturan BPN terbaru di mana jaminan KUR Kecil harus atas nama Debitur dan

tidak dapat dipasangkan lagi Hak Tanggungan terhadap pihak lain atas nama

debitur atau sederajat, walaupun pihak lain masih orang tua atau anak

Minimnya Notaris di daerah pelosok sehingga terkadang kesulitan pengikatan

agunan untuk KUR Kecil

Calon Debitur yang memiliki pembiayaan kendaraan pribadi terlapor di SLIK OJK

sebagai Kredit Investasi sehingga tidak sesuai syarat mendapat fasilitas KUR.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan PT. Bank Mandiri Tbk. (Persero) dalam rangka

menyelesaikan permasalahan tersebut agar program subsidi bagi pelaku UKM,

adalag sebagai berikut:

• Mensinergikan program pemerintah dalam hal ini KUR dengan kebijakan instansi

terkait, misalnya BPN untuk Dokumen Kepemilikan Agunan.

• Selain pendanaan, tingkat keahlian atau sumber daya manusia (SDM) pelaku

UMKM yang terkadang masih kurang mumpuni dan manajerial usah yang masih

kurang diperlukan pembinaan dari instansi terkait.

▪ PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero)

Secara umum kinerja Bank BR periode 2015-2018 di wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan untuk pinjaman tumbuh rata-rata 14,68% per tahun dan simpanan tumbuh

Page 32: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

rata-rata 9,64% per tahun. Dari sisi kualitas pinjaman terjadi sedikit kenaikan NPL,

namun Bank BRI berupaya untuk terus melakukan proses perbaikan kualitas kredit.

Tabel 17 Kinerja Penyaluran KUR Bank BRI Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Sektor Ekonomi

No Sektor Ekonomi

2015 s/d Nov 2019

Total

Plafond OS (dalam

Juta rupiah) Jumlah

Deb NPL (%)

1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 7.347.188 6.946.760 353.640 0,14

2 Perikanan 641.342 529.621 34.304 0,19

3 Pertambangan dan Penggalian 1.309 1.136 70 0,00

4 Industri Pengolahan 1.139.339 895.268 5.386 0,30

5 Listrik, Gas, dan Air 1.312 1.117 61 0,00

6 Konstruksi 4.669 4.151 184 0,00

7 Perdagangan Besar dan Eceran 11.856.194 8.787.648 540.577 0,41

8 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

272.005 211.239 11.196 0,38

9 Transportasi Pergudangan dan Komunikasi

374.094 296.991 19.187 0,52

10 Peraturan Keuagan 6.771 6.412 314 0,00

11 Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

155.036 101.538 6.620 0,61

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jasa Perusahaan

- - - 0,00

13 Jasa Pendidikan 8.325 5.364 322 1,18

14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wajib

12.353 10.691 532 0,00

15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya

1.472.711 1.185.256 71.275 0,30

16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

3.654 2.851 184 0,73

17 Badan Internasioanl dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

- - - 0,00

18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya 352.665 343.072 16.585 0,01

19 Penerima Kredit bukan Lapangan Usaha 660 514 29 0,00

20 Lain-lain - - - 0,00

21 Penempatan TKI - - - 0,00

Page 33: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Total 23.604.628 19.329.630 1.109.466 0,29

Gambar 5 Kinerja Penyaluran KUR Bank BRI Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Lokasi

Dalam pelaksanaan penyaluran subsidi KUR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi beberapa tantangan dan kendala,

antara lain:

- Banyaknya wilayah remote area menyebabkan terhambatnya KUR ke

beberapa wilayah tersebut faktor akses trasnportasi dan komunikasi yang

masih cukup sulit

- Secara umum tidak terdapat kendaa penyaluran KUR. Hanya saja kurangnya

sosialisasi tentang produk KUR kepada maysarakat menyebabkan

terdapatnya persepsi di masyarakat bahwa KUR merupakan program kredit

bantuan dari pemerintah dan tidak menjadi kewajiban untuk membayar

sampai pinjaman tersebut lunas.

Page 34: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

▪ PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (Persero)

❖ Penyaluran kredit UMKM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. BNI Tbk.

(Persero) posisi September 2019:

- Sektor Dominan: Perdagangan, Restoran & Hotel 60,51%, Industri Pengolahan

13,72%, Sektor Pertanian 7,49%

- Baki debet sebesar Rp2.965 Miliar dengan 5.754 Debitur

- Komposisi kredit UMKM: 26,1% terhadap total kredit, 39,3% terhadap kredit

produktif, 20,2% terhadap total debitur, dan 97,1% terhadap total debitur produktif

- Kualitas NPL 2,51%

❖ Penyaluran KUR Baru

Tabel 18 Penyaluran KUR Baru PT. BNI di Provinsi Sulawesi Selatan

periode 2016 s.d. September 2019

Tahun Penyaluran KUR

2016 1.053 debitur

Rp288 Miliar

2017 1.201 debitur

Rp318 Miliar

2018 1.886 debitur

Rp420 Miliar

Sept 2019 1.747 debitur

Rp385 Miliar

Prognosa Desember 2019 2.060 debitur

Rp0,461 Miliar

Page 35: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

❖ Penyaluran KUR di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada bagan

berikut:

❖ Kendala dan hambatan Penyaluran KUR oleh PT. BNI, Tbk. (Persero) di

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

Tabel 19 Permasalahan serta Solusi bagi Penyaluran KUR di Provinsi

Sulawesi Selatan

No. Permasalahan/Kendala Solusi

1 Kelengkapan berkas legalitas usaha dan NPWP Kemudahan dalam penerbitan

Surat Keterangan Usaha

2 Pencatatan transaksi belum dilkaukan dengan

tertib

Memberikan Edukasi kepada

calon debitur

▪ PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Persero)

Penyaluran KUR oleh Bank BTN di Provinsi Sulawesi Selatan posisi Desember

2017 sampai dengan November 2019 sebesar Rp6.665 Juta dengan jumlah debitur

20, rinciannya dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Penyaluran

Rp384,67 Miliar

Sktor Dominan

Perdagangan 67,5 %; Pertanian 14,0%; Dunia Jasa 4,6%

Daerah Dominan

Kota Makassar 19,2%; Kab. Wajo 10,9%; Kab. Bone 9,5%

Kualitas/NPL Rp10,237 Miliar 1,42%

Sektro Dominan NPL: Perdagangan, Industri Pengolahan, Pertanian

Pasar Unggulan

Pasar BUtung, Pasar Panakukkang, Pasar Daya, Pasar Maros

KUR Sektor Produksi

104 Miliar; 460 Deb; 22,93% thd total penyaluran KUR

Page 36: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Provinsi

Kecil Mikro Total

Plafond

(Rp Juta) Debitur

Plafond

(Rp Juta) Debitur

Plafond

(Rp Juta) Debitur

Sulawesi

Selatan 6.590 17 75 3 6.665 20

Keterangan:

Pada awalnya (periode t.m.t 1 januari 2015) Bank BTN tidak menyalurkan KUR Pada Desember 2017 s.d. saat ini, Bank BTN mneyalurkan KUR skema subsidi bunga (KUR gen 2)

Tabel 21 Realisasi Penyaluran KUR Bank BTN berdasarkan Sektor Usaha

Sektor

Kecil Mikro TOTAL

Plafond OS (Rp

Juta) Debitur Plafond

OS (Rp

Juta) Debitur Plafond

OS (Rp

Juta) Debitur

Industri Pengolahan 3.040 2.700 12 70 39 3 3.110 2.739 15

Jasa

Kemasyarakatan,

Sosial, Budaya, &

Hiburan Perorangan

9.170 7.417 48 186 140 8 9.356 7.557 56

Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 300 264 2 300 264 2

Jasa Pendidikan 400 341 1 400 341 1

Konstruksi 12.640 8.177 30 12.640 8.177 30

Penyediaan

Akomodasi dan

Penyediaan Makanan

5.284 4.817 24 126 101 6 5.410 4.918 30

Perdagangan 32.998 25.694 163 628 499 29 33.626 26.194 192

Pertanian,

Perburuan, dan

Kehutana

1.190 1.004 7 1.190 1.004 7

Reasl Estate – Usaha

Persewaan – Jasa

Perusahaan

12.780 10.085 48 46 38 2 12.826 10.124 50

Trasnpotasi –

Pergudangan – Jasa

Komunikasi

2.050 1.72819 9 2.050 1.728 9

Grand Total 79.851 62.228 344 1.056 818 48 80.907 63.045 392

Pada tahun 2019, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi (pertanian,

perikanan, dan kelautan, industri, konstruksi, dan jasa produksi) ditargetkan

Page 37: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

minimum sebesar 60% dari total penyaluran (Surat Kemenko Perekenomian RI

No. S-312/D.I.M.EKON/12/2018 tanggal 27 Desember 2018).

Dalam penyaluran KUR BTN pada tahun 2020, Perusahaan telah merencanakan

strategi dan Action Plan sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 6 berikut:

Adapun tantangan yang dihadapi Bank BTN dalam pelaksanaan penyaluran

subsidi KUR di wilayah Makassar yaitu di mana banyaknya pesaing yang juga turut

menyalurkan KUR dnegan kondisi di mana potensi KUR di Sulawesi Selatan cukup

besar sehingga Bank BTN wilauah Sulawesi Selatan harus lebih memaksimalkan dan

memanfaatkan potensi KUR yang ada di wilaya Sulawesi Selatan. Selain itu, calon

debitu mengalami kendala dengan adanya persyaratan agunan tambahan dan juga

beberapa dari debitur tidak mampu untuk melampirkan legalitas usaha.

Sementara itu, kebutuhan daerah terkat KUR yang terutama yaitu sarana dan

prasarana teknologi dari hulu sampai ke hilir. Bisnis UKM harus didukung oleh fasilitas

teknologi yang mendukung proses bisnis UKM mulai dari perencanaan modal hingga

Strategi I: realisasi Kredit yang Berkuaitas

• Action Plan

• mengoptimalkan SInergi BUMN dengan Segmentasi housing related (BUMN Karya) maupun non-housing related

• Mengoptimalkan Kerjasama dengan kementerian dna Dinas terkait yang membawahi sektor produksi

• Meningkatkan kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha

• Optimalisasi databese UMKM mitra LinkAja dan RUmah Kreatid BUMN (RKN)

Strategi II : Program Slaes dan Promosi

• Memperkuat aktivitas program marketing komunikasi (promosi) mealui: (1) Sponsorship, (2) Dveloper Gathering, (3) Pengadaan media promosi UMKM (brosur flyer, banner, video, souvenir, booth/backdrop, pameran, iklan di medsos (4) Marketing tools (e-book ketentuan produk & proses bisnis SME)

Stargei III: Penguatan Kapasitas dan

Kapabilitas

• Refreshment & Sosialisasi Produk KUR kepada seluruh Kantor Cabang

• Pelatihan SME Sales level basic & advanced dengan metode pembelajaran in house training and e-laerning

• Pelatihan UMKM sinergi: Komunitas pelaku UMKM dengan rumah Kreatif BUMN (RKB)

Page 38: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

ke pemasaran produk UKM. Dalam hal perencanaan modal UKM, pelaku UKM

diharapkan mampu mengakses peminjaman modal KUR lewat lemabga keuangan

dengan lebih mudah dan real time misalnya mengadakan suatu aplikasi online yang

memudahkan par apelaku UKM dapat mengajukan pinjaman modal secara online

tanpa perlu datang dan bertatatp muka dengan petugas lembaga keuangan selaku

pemberi fasilitas pinjaman modal KUR. Dengan adanya kemudahan tersesbut

memberi stimulasi bagi para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya tanpa

perlu ribet dengan urusan waktu karena bisa diakses secara real time. Sama halnya

dengan pendistribusian produk UKM, para pelaku UKM membutuhkan suatu market

place yang bisa menjangkau calon pembeli dimanapun. Nilai tambah bagi UKM

adalah selain bisa memasarkan produknya secara offline juga online sehingga dapat

menjangkau calon pembeli produk UKM lebih luas lagi. Oleh sebab itu, program

subsidi bagi pelaku UKM membutuhkan bentuk dukungan baik dari pemerintah

maupun Komisi VI, adalah sebagai berikut:

• Pembinana pelaku UKM dalam pengelolaan usaha dan pengelolaan keuangan

berbasis digital

• Dukungan kebijakan untuk kemudahan mekanisme pengajuan KUR

(dibandingkan dengan pinjaman online)

• Dukungan kebijakan kemudahan distribusi dan pemasaran produk hasil UKM

• Seluruh stakeholder UMKM di daerah agar melakukan support untuk bersinergi

dengan perbankan seperti Suku DInas, Asosiasi berbasis UMKM, dan para

kelompok usaha di sektor yang UMKM tersebut termasuk dalam kriteria

tersebut.

15. PT. Berdikari (Persero)

Skema Pembangunan Peternakan Terintegrasi dan Berkelanjutan di Sulawesi

Selatan Berbasis Kearifan Lokal, dengan stakeholder yang terlibat PT. Berdikari

United Livestock, Kabupaten Sidrap, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,

Kementerian Pertanian , Kementerian BUMN, BKPM, dan Bantuternak.com

Page 39: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Gambar 7 Skema Pembangunan Peternakan Terintegrasi dan Berkelanjutan

di Sulawesi Selatan Berbasis Kearifan Lokal

16. PT. Angkasa Pura I

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandar Udara

Internasional Hassanudin Makassar, diharapkan mampu mengembangkan 3 potensi

yang akan dicapai berdasrkan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

Tekologi Pengloahan

Hasil Ternak

SIPAKATAU

(Sistem Pertanian

Peternakan Terpadu)

Hijauan Pakan Lokal

Unggul: Indigofera, gamal,

dan Lamtoro

Teknologi Pengolahan

Limbah

SIPAKOT

ONG

(Sistem

Pemasar

an

SIPAKALEBBI

(Sentra Industri Pakan,

Limbah Pertanian dan Sumber

Energi Baru)

Senapan Tenun

(Sentra Industri Pangan

Ternak Unggul)

Sulawesi Selatan sebagai

Pusat Pakan Ruminansia

Nasional

Kelompok Tani ternak

(Peternak Rakyat)

SIPAKAINGE

(Strategi Pertanian

Agroindustri Ekowisata)

Agro-

Industri

Limbah

Bibit Unggul

Pembibitan

Hasil Samping: Jerami, Tongkol

Jagung

Distribusi

Bibit

Koordinasi

menuju Skala

Industri

Teknologi Pengolahan Pakan

Nutrionist Formulasi

Ransum

Seleksi Bibit

Ekowisata

Pupuk dan

Gas

Page 40: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

Tourism, Trading, dan Investment (TTI). Competitive Advantage atau keunggulan

bersaing yang dimiliki oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam mengelola dan

mengoperasikan bandar udara di wilayah timur Indonesia adalah dalam mensupport

dan mengembangkan 5 Bari Baru yang menjadi superprioritas dari program

pemerintah, di wilayah ini adalah Labuan Bajo, Manado, dan Borobudur. Bandar

Udara Internasional Hassanudin Makassar yang dikelola PT. Angkasa Pura I

(Persero) menjadi pintu masuk bagi wilayah timur Indonesia, sehingga membenahi

infrastruktur menjadi hal yang utama untuk dilakukan.

Rencana jangka panjang perusahaan dalam pengembangan bandar udara ini

dibagi ke dalam beberapa paket kegiatan pengembangan. Saat ini masih berada

pada Fase I di mana paket kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas

bandara berupa kapasitsa tampung penumpang menjadi 15 juta penumpang,

penambahan garbarata menjadi 12 unit dari 6 unit, serta perluasan dari 51 ribu m2

menjadi 166 ribu m2, perlebaran wilayah parkir dan perpanjang landasan pacu

pesawat. Paket I ini dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan ditargetkan dapat

beroperasi pada tanggal 11 Mei 2021 mendatang, dengan nilai total proyek sebesar

Rp2,6 Triliun. Saat ini progress fisik pembangunan Paket I telah mencapai 28,33%.

Paket II peningkatan kapasitas bandara dikerjakan oleh PT. Waskita Karya (Persero)

untuk menambah lahan parkir dengan total nilai proyek Rp494 Miliar dan selesai

pada 10 Desember 2019.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan BUMN

Karya dalam kegiatan peningkatan kapasitas bandar udara Hassanudin Makassar ini

adalah mengalami kendala ketersediaan semen pada beberapa waktu lalu yang

dipasok dari pabrik semen di wilayah sekitar Sulawesi Selatan. Selanjutnya juga

terdapat kendala terhadap Peraturan Bupati setempat terhadap pembatasan

lalulintas truk di jalan raya, sehingga terjadi sedikit keterlambatan dalam

penyelesaian proyek kegiatan peningkatan kapasitas bandara.

Bentuk sinergi yang dilakukan antar BUMN dalam upaya peningkatan kapasitas

bandara Internasional Hassanudin Makassar yaitu berupa kerjasama pembangunan

seperti dengan PT. Wijaya Karya (Persero), PT. Waskita Karya (Persero), dan

kerjasama pendanaan seperti dengan Bank BCA. Sementara sinergi operasional

Page 41: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

dilakukan dengan Perum DAMRI sebagai intermoda, PT. PLN (Persero) wilayah

Sulawesi Selatan, PT. Telkomsel untuk komunikasi dan internet.

B. Catatan dan Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan materi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan dan segenap jajarannya, beberapa perusahaan yang

menjadi mitra kerja dari Komisi VI DPR RI terkait Kunjungan Kerja Reses untuk

meninjau kinerja program subsidi dan PSO di Provinsi Sulawesi Selatan maka

memberi rekomendasi dan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Ketersediaan BBM subsidi, LPG 3 Kg, dan kepastian pasokan pupuk dan semen

menjadi sangat penting di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengingat provinsi

ini merupakan wilayah penyangga bagi wilayah-wilayah lain di bagian timur

Indonesai, daerah lumbung padi serta wilayah yang pertumbuhan ekonominya

di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasioanl.

2. Harap dievaluasi kembali program KUR dan subsidi bunga karena terdapat

indikasi belum tepatnya sasaran bagi program ini, terdapat indikasi penyaluran

fiktif pada LPDB.

3. Bagi wilayah yang terdampak bencana diharapkan terdapat dana CSR bagi

wilayah terdampak agar daerah tersebut dapat mengembalikan kegiatan

ekonomi sebagaimana mestinya.

4. Terkait upaya menjaga ketersediaan pasokan pupuk, selain metode RDKK

sebaiknya ada pintu lain yang dibuka akses seperti koperasi. Koperas Unit Desa

dapat diaktifkan kembali agar masalah kelangkaan pupuk di daerah dapat di

atasi dengan alternatif yang paling memungkinkan.

5. Perusahaan yang melayani jasa perbankan atau BUMN yang memiliki

karakterristik khusus agar fokus pada kegiatan inti bisnis masing-masing

perusahaan, serta memperhatikan pada proyek-proyek infrastruktur strategis.

6. Saat ini terdapat 650 MW surplus, hal ini bukan merupakan keadaan yang baik

dan menjadikan upaya pengembangan energi terbarukan menjadi terabaikan.

7. Bagi perusahaan penerima PMN harus bergegas dalam membangun jaringan

distribusi dan pembangunan smelter menjadi suatu hal yang mendesak.

Page 42: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE …program subsidi pemerintah yang meliputi subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi ... Program perdagangan dengan direct call (ekspor

8. Dalam pengembangan Kawasan Industri untuk menjadi salah satu kawasan

strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sebaiknya

memperhatikan investasi tenant perusahaan industri, tidak hanya pada usaha

pergudangan saja.

9. Pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan saat ini yang sebesar 7,2%

bukan merupakan hal yang dapat dijadikan untuk berpuas diri, karena

pertumbuhan ekonomi Provinsi Selatan dahulunya berada pada angka 9%.

Fenomena ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi segenap jajaran pemerintah

daerah.

10. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah maka pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan juga harus mendorong skema kerjasama antara pemerintah

daerah dan pihak swasta agar tingkat investasi di daerah tumbuh lebih baik lagi.

Jakarta, Desember 2019

Ketua Tim Kunjungan Reses Komisi VI DPR RI

ke Bandar Udara Internasional Silangit

di Provinsi Sulawesi Selatan

TTD.

Martin Manurung

A-352