Top Banner
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 1 BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati Bantul dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target
100

Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

May 29, 2018

Download

Documents

trandung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

1

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan

akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan tugas

pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah

dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah. Laporan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun sesuai dengan

amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja

Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen

kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah terhadap Bupati Bantul dalam meningkatkan integritas,

akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target

Page 2: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

2

kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan

mencantum target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu

Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Tahun 2014 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan

yang baik (good governance) di Indonesia.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 diharapkan

dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam

meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja

kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Bantul.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah

telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan

Page 3: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

3

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul salah satunya sebagai unsur pelaksana di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan

gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan

keuangan daerah, Bagian Perlengkapan yang membidangi

pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Dinas Pendapatan Daerah

yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam

perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi

daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan

pembangunan didaerah maka dilaksanakan penataan

kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011, nomenklatur

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau

diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17

Tahun 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sebagai organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan

otonomi daerah pada bidang administrasi keuangan daerah

mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah

Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan urusan pada

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Page 4: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

4

Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi yang melekat yaitu Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah

sebagai Pengelola Barang Daerah); dan

3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Ke-tiga fungsi tersebut diatas menunjukkan adanya pelimpahan

wewenang dari Bupati Bantul selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

mengelola keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang

tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Bantul berdasarkan

prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,

menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun

2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 sebagai

pengganti Keputusan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2014, Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

menerima pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan

daerah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;

2. Menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD;

3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4. Melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah);

Page 5: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

5

5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh kepala daerah.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum

Daerah (BUD) telah menunjuk pejabat di lingkungan Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

Penunjukkan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bantul.

Adapun sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul merupakan kompilasi dari ke tiga instansi

(yaitu Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Bagian

Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul) tersebut serta

ditambah dengan pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang

dilaksanakan dari tahun 2009 s/d tahun 2014.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul pada Bagian Keempatbelas Paragraf 1 dan Pasal 30,

susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah, terdiri atas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri atas :

Page 6: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

6

1. Sub. Bagian Umum;

2. Sub. Bagian Program; dan

3. Sub. Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas :

1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;

2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan

3. Seksi Penetapan.

d. Bidang Penagihan, terdiri dari

1. Seksi Penagihan dan Piutang;

2. Seksi Keberatan; dan

3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan

Penindakan.

e. Bidang Anggaran, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan

2. Seksi Bidang Pengendalian Anggaran;

f. Bidang Belanja, terdiri atas :

1. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan

2. Seksi Belanja Langsung.

g. Bidang Akuntansi, terdiri atas :

1. Seksi Pembukuan; dan

2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.

h. Bidang Aset, terdiri atas :

1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;

2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan

3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian.

i. UPT

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lampiran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 sebagai

berikut :

Page 7: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

7

Kelompok Jabatan

Fungsional

Seksi

Penetapan

Bidang Pendaftaran dan

Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan

Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi

Pendapatan

Seksi Pengendalian Operasional,

Pemeriksaan dan Penindakan

Bidang

Penagihan

Seksi Penagihan

dan Piutang

Seksi

Keberatan

Bidang

Anggaran

Seksi Perencanaan

Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Bidang

Perbendaharaan

Seksi Belanja Tidak

Langsung

SeksiBelanja

Langsung

Bidang Akuntansi

Seksi

Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi

& Penghapusan

Seksi Penilaian &

Optimalisasi

SeksiPengolahan

data dan Pengendalian

Kepala Dinas

Drs. Didik Warsito, MSi

UPT

Sekretariat

Sub Bagian

Umum

Sub Bagian

Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Page 8: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

8

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ketugasan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga

Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

1.4 Tugas, Pokok dan Tata Kerja

Tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Ketugasan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan urusan rumah

tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai

fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

keuangan dan aset;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

keuangan dan aset;

4. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Page 9: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

9

1.5 Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul adalah sebagai berikut:

a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Penyusunan Kiuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

g) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Page 10: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

10

j) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama;

k) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

l) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

m) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

Kabupaten Bantul;

n) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul;

o) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2014;

Page 11: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

11

p) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2014

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2014;

q) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun

2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bantul;

r) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem

dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul;

s) Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2014;

t) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun

2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

u) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014;

v) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Nomor 94/07/DPPKAD/2014;

1.6 Keadaan Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2014 pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

terdapat 144 orang terdiri dari sebagai berikut :

PNS sebanyak 129 orang;

Tenaga Alih Dayasebanyak 6 orang;

Tenaga Kebersihan sebanyak 2 orang;

Page 12: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

12

Petugas pemungut pajak restoran sebanyak 2 orang;

Petugas pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan

sebanyak 4 orang.

Keadaan pegawai negeri sipil per 31 Desember 2014 pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat

sebagai berikut:

Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan

struktural dan jabatan fungsional sebagai berikut: (lihat

Tabel 1.1)

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil DPPKAD

No Jabatan Struktural Eselon

Jumlah

Formasi Riil

1 2 3 4 5

1 Kepala Dinas II b 1 1

2 Sekretaris III a 1 1

3 Kepala Bidang III b 6 6

4 Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian IV a 18 18

5 Fungsional Khusus Arsiparis 1 1

6 Fungsional Umum 111 102

Jumlah 138 129

Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014

Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat

pendidikan sebagai berikut: (lihat Tabel 1.2 dan

gambar grafik 1.1)

Page 13: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

13

Tabel 1.2 Komposisi PNS DPPKAD

Berdasarkan Tingkat Kependidikan

No Pendidikan Jumlah %

1 2 3 4

1 Pasca Sarjana 12 9

2 Sarjana 56 43

3 Sarjana Muda 9 7

4 SMA/SMA Kejuruan 48 37

5 SMP 3 2

6 SD 1 1

Jumlah 129 100

Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014

Keadaaan pegawai negeri sipil berdasarkan jenis

kelamin sebagai berikut: (lihat tabel 1.3 dan gambar

grafik 1.2)

Pasca Sarjana

9%

Sarjana44%

Sarjana Muda7%

SMA/SMA Kejuruan

37%

SMP2%

SD1%

Gambar Grafik 1.2Kompoisisi PNS DPPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan

Page 14: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

14

Tabel 1.3 Komposisi PNS DPPKAD

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 2 3

1 Laki-laki 80

2 Perempuan 49

Jumlah 129

Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014

Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan golongan

ruang sebagai berikut: (lihat tabel 1.4 dan gambar

grafik 1.3)

Tabel 1.4 Komposisi PNS DPPKAD Berdasarkan Golongan

No U r a i a n Jumlah %

1 2 3 4

1 Golongan IV 6 5

2 Golongan III 92 71

3 Golongan II 28 22

4 Golongan I 3 2

Jumlah 129 100

Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014

Laki-laki62%

Perempuan38%

Gambar Grafik 1.3Komposisi PNS DPPKAD berdasarkan Jenis Kelamin

Page 15: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

15

1.7 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana gedung yang dipergunakan oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

terletak di komplek Parasamya dengan menempati 7 (tujuh)

ruangan yaitu gedung sayap barat sebelah selatan lantai 1

ditempati bidang Pendaftaran dan Penetapan dan lantai 2 ditempati

bidang Penagihan, gedung sayap barat sebelah utara lantai 3

ditempati bidang Aset. Sedang gedung sayap timur sebelah utara

lantai 1 ditempati oleh Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dan bidangPerbendaharaan serta

lantai 2 ditempati oleh Bidang Anggaran dan bidang Akuntansi.

Sarana mobilitas yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 sebanyak 67 unit kendaraan terdiri sebagai berikut: (lihat tabel 1.5)

Tabel 1.5 Daftar Peralatan dan Mesin Kenbaraan Dinas/Operasional

No Jenis Unit

1 2 3

1 Kendaraan Bermotor R4 9

2 Kendaraan Bermotor R2 54

3 Sepeda Ontel 4

Jumlah 67

Sumber Data : Sub Bag Keuangan DPPKAD

Gol IV5%

Gol III71%

Gol II22%

Gol I2%

Gambar Grafik 1.4Komposisi PNS DPPKAD berdasarkan Golongan

Page 16: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

16

Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 sarana dan

parasarana berupa peralatan dan mesin selain sarana mobilitas yang

dipergunakan untuk terlaksananya ketugasan dan tata kerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai

berikut: (lihat tabel 1.6)

Tabel 1.6

Daftar Peralatan dan Mesin (selain Kendaraan Dinas/Operasional)

Jenis Unit Jenis Unit Jenis Unit

1 2 3 4 5 6

Komputer 110 Papan data 2 Alt Ukur Laser Distometer 2

Lap Top 23 Partisi ruangan 15 NAS ( Net Attached Storage)

3

Printer 67 papam nama 1 Scanner 1

Server 9 Genset 1 Hardisk External 4

Monitor Server 1 Gerenda 1 Papan Digital Interaktif 1

Tablet 4 Handycam 1 UPS Server 1

AC 31 Hub 1 GPS 2

Almari 76 Rak 39 Rakmount Monitor 1

Brankas 16 Server 6 Mesin Antrian 1

Dingklik Panjang 7 Monitor server 1 Perfator/Perfurator Karcis 2

Dispencer 3 Telepon/ Aipon 15 Water Meter 10

Filling Cabinet 44 Faximile 1 Delegate unit 8

Kipas Angin 15 Mesin ketik 10 Sandaran dan kunci sepeda

8

Kursi 349 Telepon/ Aipon 15 VM Ware v Sphere Essentials Kit

1

Meja 190 Kamera 6 Peralatan Komputer/Note Book

8

Partisi Antar Meja Kerja

31 Rak server 2 Sound system 1

Partisi Ruang Kepala 2 Wireless 3 Penghisap Debu 2

Skat ruangan 2 LCD 6 Tangga 1

Backwall Pelayann PBB

1 UPS 39 Peralatan dan mesin lainnya

21

Backdrop Ruang 3 Lemari Es 5 Meja Kursi Tamu 3

Wadrobe 1 Wireless Tablet 1 Meja front office/meja pelayanan

2

Almari Backdrop R.Tunggu 1

J u m l a h 1.240

Sumber Data : Sub Keuangan DPPKAD

Sarana dan prasarana selain tersebut diatas Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

Page 17: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

17

melaksanakan pelimpakan wewenang dan ketugasan dalam tata

kelola keuangan dan aset daerahsesuai dengan peraturan yang

berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel dalam

rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul menuju terwujudnya good governance telah

menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)

Keuangan Daerah yang dibangun oleh Badan

PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dimulai

dengan ditandatangani Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis

antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten

Bantul pada tanggal 28 Oktober 2011.

Program aplikasi

SIMDA Keuangan

mulai tahun 2012

telah digunakan oleh

Pemerintah

Kabupaten Bantul

dalam pengelolaan

keuangan daerah

secara terintegrasi

Gambar 1.5

Aplikasi Simda Keuangan Daerah

Meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan

pelaporankeuangan daerah.

Selain itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah juga memakai

aplikasi Simda BMD dalam mengelola barang milik

Page 18: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

18

Daerah. Simda BMD

ini juga merupakan

aplikasi yang

dibangun oleh Badan

Pengawasan

Keuangan dan

Pembangunan

(BPKP) yang dimulai

Gambar 1.6

Aplikasi Simda BMD

Dengan ditandatangani Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis

antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan pengelolaan gaji PNS/CPNS di

lingkungan PemerintahKabupaten Bantulmulai bulan Juli 2014 Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

telah empergunakan

aplikasi Sistem

Informasi Pengolahan

Gaji Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Daerah

yang dibangun oleh

PT TASPEN

(Persero).

Penggunaan aplikasi

tersebut

Gambar 1.7

Aplikasi Gaji PT TASPEN

Page 19: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

19

setelah dilaksanakan perjanjian kerja sama antara PT TASPEN

(Pesero) dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Mei

2014.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak

daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

telah menggunakan beberapa aplikasi yang pengadaan

dilaksanakan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan biaya dari

APBD Kabupaten Bantul. Adapun aplikasi yang telah dipergunakan

dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: (lihat

gambar)

Gambar 1.8

Aplikasi Sim Antrian Wajib Pajak Daerah

Gambar 1.9

Aplikasi Sim BPHTB dan PBB Terintegrasi

Page 20: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

20

Gambar 1.10

Aplikasi Sim Arsip Wajib Pajak Daerah

Gambar 1.11

Aplikasi Simpatda

Page 21: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

21

Gambar 1.12 Aplikasi SISMIOP

Gambar 1.13 SMARTMAP

Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 aplikasi

pendapatan daerah sebagai kelompok aset lainnya yang tak

berwujud sebagai berikut: (lihat tabel 1.7)

Page 22: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

22

Tabel 1.7 Daftar Aset Lainnya yang Tak Berwujud

(Aplikasi Pendapatan Pajak Daerah)

No Jenis Unit

1 2 3

1 Aplikasi Sofware 1

2 Aplikasi Sofware 1

3 Aplikasi Program Pajak Tanah 1

4 Aplikasi SIM 1

5 Windows Server Enterprise 2008 2

6 Map Info 1

7 Software Oracle 1

8 Aplikasi SIM Arsip 1

9 Aplikasi SIM Integrasi PBB BPHTB 1

10 Aplikasi SIMPATDA 1

11 Aplikasi Program 1

12 Sofware Oracle 1

J u m l a h 13 Sumber Data : Sub. Bag. Keuangan DPPKAD

Terhubungnya aplikasi pengelolaan pendapatan, keuangan

dan aset daerah dari komputer satu dengan komputer yang lain

dapat dilaksanakan dengan memakai jaringan LAN. Melalui jaringan

LAN ini telah memberi kemudahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku organisasi perangkat daerah

yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pendapatan, keuangan

dan aset daerah dalam pengelolaannya akan lebih efisien. Kondisi

per 31 Desember 2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah telah memiliki jaringan LAN sebanyak 9 (sembilan).

Page 23: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

23

1.8 Anggaran Belanja

Tahun 2014 anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah besumber

dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp66.413.201.625,00

terealisasi Rp58.532.516.393,00 terdapat sisa anggaran belanja

terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp27.687.863.349,00 terealisasi sebesar Rp24.960.828.663,00

(90,15%) dan anggaran belanja langsung sebesar

Rp38.725.338.276,00 terealisasi sebesar Rp33.571.687.730,00

(86,69%). Adapun rincian realisasi anggaran belanja tidak langsung

dan belanja langsung yaitu sebagai berikut: (lihat gambar grafik

1.14 dan tabel 1.8)

Sumber Data : Aplikasi Simda Keuangan Daerah, diolah

Rp-

Rp5,000.00

Rp10,000.00

Rp15,000.00

Rp20,000.00

Rp25,000.00

Rp30,000.00

Rp35,000.00

Rp40,000.00

1 2

BELANJA TIDAKLANGSUNG

Rp27,687.86 Rp24,960.83

BELANJA LANGSUNG Rp38,725.34 Rp33,571.69

Rp27,687.86

Rp24,960.83

Rp38,725.34

Rp33,571.69

da

lam

Ju

taan

Ru

pia

h

Gambar Grafik 1.14Anggaran dan Realisasi Belanja DPPKAD

Page 24: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

24

Tabel 1.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Uraian

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Sisa

Rupiah %

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

27.687.863.349

24.960.828.663

2.727.034.686 90,15

I Belanja Gaji dan Tunjangan

6.362.972.000

6.159.956.308

203.015.692 96,81

1 Gaji Pokok

4.949.080.400

4.806.072.300

143.008.100 97,11

2 Tunjangan Keluarga

470.154.550

457.545.938

12.608.612 97,32

3 Tunjangan Jabtan

256.836.000

244.245.000

12.591.000 95,10

4 Tunjangan Fungsional

3.359.000 3.120.000 239.000 92,88

5 Tunjangan Fungsional Umum

249.234.000

241.825.000 7.409.000 97,03

6 Tunjangan Beras

312.343.420

303.944.320 8.399.100 97,31

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

121.881.427

103.128.950

18.752.477 84,61

8 Pembulatan Gaji 83.203 74.800 8.403 89,90

II Iuran Asuransi Kesehatan

17.347.357.819

14.885.744.201

2.461.613.618 85,81

II Biaya Pemungutan Pajak Daerah - - -

1 - Biaya PemungutanPBB Migas - -

III Insentif Pemungutan Pajak Daerah

3.247.310.000

3.246.707.860 602.140 99,98

1 - Insentif Pajak Daerah

3.247.310.000

3.246.707.860 602.140 99,98

IV Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

730.223.530

668.420.294

61.803.236

91,54

1 - Insentif Retribusi Daerah

730.223.530

668.420.294

61.803.236 91,54

B BELANJA LANGSUNG

38.725.338.276

33.571.687.730

3.789.769.919 86,69

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17.418.863.440

14.595.314.741

2.823.548.699

83,79

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

74.250.000 8.499.470

65.750.530

11,45

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

16.625.800.000

13.969.695.440

2.656.104.560

84,02

3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

16.600.000

10.050.700

6.549.300 60,55

Page 25: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

25

No Uraian Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Sisa

Rupiah %

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

77.256.000

74.291.000

2.965.000 96,16

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23.054.140

21.816.500 1.237.640 94,63

6 Penyediaan alat tulis kantor

13.000.000

12.324.200 675.800 94,80

7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

300.000.000

277.850.000

22.150.000 92,62

8 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.524.000

1.461.500 62.500 95,90

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

476.000

476.000 - 100,00

10 PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

9.000.000

7.685.000

1.315.000 85,39

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

28.550.000

18.043.500 10.506.500 63,20

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

244.653.300

190.221.431

54.431.869 77,75

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

4.700.000

2.900.000

1.800.000 61,70

II Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.784.800.363

10.043.768.263

741.032.100 93,13

1 Pembangunan Gedung Kantor

375.000.000

363.582.400 11.417.600 96,96

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

7.037.784.413

6.754.915.000

282.869.413 95,98

3 Pengadaan Mebelair

924.760.000

855.621.500 69.138.500 92,52

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.000.000

- 50.000.000 0,00

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

274.905.950

226.659.013

48.246.937 82,45

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

4.000.000

3.857.500 142.500 96,44

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20.000.000

12.987.850

7.012.150 64,94

8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.898.350.000

1.649.084.000

249.266.000 86,87

9 Pembangunan Gudang Aset

200.000.000

177.061.000 22.939.000 88,53

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

45.405.000

12.775.000

32.630.000 28,14

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

30.405.000

4.975.000

25.430.000 16,36

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

15.000.000

7.800.000

7.200.000 52,00

Page 26: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

26

No Uraian Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Sisa

Rupiah %

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

194.755.335

167.662.465

27.092.870 86,09

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

124.755.335

106.858.465

17.896.870 85,65

2 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

70.000.000

60.804.000 9.196.000 86,86

VI Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.990.791.163

6.715.174.316

67.199.000 84,04

1 Penyusunan Analisis Standar Belanja

64.462.500 - 64.462.500 0,00

2 Penyusunan Standar Satuan Harga

37.044.000

34.307.500 2.736.500 92,61

3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

72.947.500

46.100.250

26.847.250 63,20

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

185.870.000

148.384.000

37.486.000 79,83

5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

163.300.000

144.501.600

18.798.400 88,49

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

109.205.000

76.433.800

32.771.200 69,99

7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

124.570.000

87.359.000

37.211.000 70,13

8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

166.863.270

157.220.075

9.643.195 94,22

9

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

96.130.000

88.458.900

7.671.100 92,02

10 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

79.750.000

78.949.325

800.675 99,00

11 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1.857.860.000

1.586.681.258

271.178.742 85,40

12 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

89.145.000

83.660.775

5.484.225 93,85

13 Penyusunan Anggaran Kas

33.800.000

32.668.500 1.131.500 96,65

14 Penerbitan SPD

34.657.500

33.150.250 1.507.250 95,65

15 Penerbitan SP2D

147.500.000

129.503.500 17.996.500 87,80

16 Pencetakan Daftar Gaji

127.315.000

118.900.750 8.414.250 93,39

17 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D

112.800.000

111.375.200

1.424.800 98,74

18 TP-TGR

35.525.000

35.335.250 189.750 99,47

19 Penyusunan Neraca Dinas Instansi

134.955.750

84.528.600 50.427.150 62,63

20 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

59.650.000

56.443.825

3.206.175 94,63

Page 27: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

27

No Uraian Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Sisa

Rupiah %

21 Pengelolaan Dana Perimbangan

121.800.000

119.558.770 2.241.230 98,16

22 Penyusunan SPT Tahunan

67.500.000

66.551.500 948.500 98,59

23 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

28.300.000

26.620.000

1.680.000 94,06

24 Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD

38.587.000

33.445.000

5.142.000 86,67

25 Operasional Pajak Daerah

501.750.000

368.205.845 133.544.155 73,38

26 Penyusunan Laporan Semesteran

72.900.750

66.605.375 6.295.375 91,36

27 Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

87.128.915

79.570.000

7.558.915 91,32

28 Intensifikasi PPh OP Pasal 21

72.505.000

61.559.750 10.945.250 84,90

29 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

51.412.500

47.717.500

3.695.000 92,81

30 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

146.874.950

132.838.500 14.036.450 90,44

31 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

65.605.000

35.510.425

30.094.575 54,13

32 Penerbitan SKPP

35.300.000

35.036.750 263.250 99,25

33 Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21

49.400.000

48.974.650

425.350 99,14

34 Rekonsiliasi Belanja SKPD

40.000.000

38.306.650 1.693.350 95,77

35 Pengkartuan Gaji PNS

31.500.000

31.428.850 71.150 99,77

36 Penyusunan Standart Operasional Prosedure

114.855.280

87.845.000

27.010.280 76,48

37 Pengelolaan SIMKEUDA

159.891.415

111.533.060 48.358.355 69,76

38 Pengendalian PAD

131.415.000

94.208.075 37.206.925 71,69

39 Optimalisasi Pendapatan Daerah

66.740.000

60.854.658 5.885.342 91,18

40 Pelayanan Pajak Daerah

352.030.000

328.860.815 23.169.185 93,42

41 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

762.325.500

633.947.315 128.378.185 83,16

42 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

34.456.750

33.310.000

1.146.750 96,67

43 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

63.150.000

49.673.875

13.476.125 78,66

44 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

189.125.583

150.938.000

38.187.583 79,81

Page 28: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

28

No Uraian Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Sisa

Rupiah %

45 Studi Potensi Pajak Daerah

50.000.000

48.646.500 1.353.500 97,29

46 Studi Potensi Retribusi Daerah

50.000.000

48.996.000 1.004.000 97,99

47 Pendataan PBB P2

214.030.000

189.152.525 24.877.475 88,38

48 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

350.000.000

344.517.500 5.482.500 98,43

49 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

252.335.000

157.019.430 95.315.570 62,23

50 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

56.522.000

49.779.640 6.742.360 88,07

VII Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

369.810.000

365.216.450

4.593.550 98,76

1 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD

352.310.000

348.715.450

3.594.550 98,98

2 Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penyusunan SPJ

17.500.000

16.501.000

999.000 94,29

VIII Progam Penataan Peraturan Perundang-undangan

240.767.975

184.653.785

56.114.190 76,69

1 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

67.417.975

50.095.000

17.322.975 74,31

2 Regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah

173.350.000

134.558.785

38.791.215 77,62

IX Progam Pengelolaan Barang Daerah

1.680.145.000

1.487.122.710 37.559.510 88,51

1 Peningkatan SDM Aparatur Pemda

61.285.000

41.095.190 20.189.810 67,06

2 SIMBADA

235.485.000

218.115.300 17.369.700 92,62

3 Sensus Barang Daerah

301.500.000

287.209.125 14.290.875 95,26

4 Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang

106.330.000

84.008.260

22.321.740 79,01

5 Penataan Aset

96.350.000

91.397.500 4.952.500 94,86

6 Penghapusan Barang Daerah

163.050.000

137.043.685 26.006.315 84,05

7 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah

311.918.000

270.810.600

41.107.400 86,82

8 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

73.407.000

63.589.100

9.817.900 86,63

9 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

83.380.000

80.158.750

3.221.250 96,14

10 Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

88.350.000

83.052.500

5.297.500 94,00

11 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

159.090.000

130.642.700

28.447.300 82,12

Jumlah

66.413.201.625

58.532.516.393 6.516.804.605 88,13

Sumber Data : Aplikasi Simda Keuangan Daerah

Page 29: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

29

1.9 Sistimatika Penulisan

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan sistematika

berdasarkan sistematika yang diatur dalam Lampiran II Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan beberapa hal penting terkait

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja (dokumen penetapan

kinerja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah tahun 2014.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk setiap

pencapain kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang

digunakan dan telah digunakan untuk tercapinya kinerja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah serta langkah di masa mendatang yang

dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran.

Page 30: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

30

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015. Perencanaan

kinerja dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah melalui pelaksanaan berbagai kegiatan, dalam rencana kinerja

jugatelah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun

2014. Perencanaan kinerja ini juga memberi informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja

sasaran, dan rencana capaiannya selain itu dimuat pula keterangan yang

antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan

dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan.

2.1 Perencanaan Strategis

Perubahan atas perencanaan stratejik Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015

merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran

stratejik yang telah disesuaikan dengan sasaran yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Page 31: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

31

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.Dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut

terdapat 48 (empat puluh delapan) sasaran Pemerintah Kabupaten

Bantul, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

bertanggungjawab atas terwujudnya sasaran ke-tiga dari tujuan dan

misi pertama yaitu “Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah

menuju tata kelola pemerintahan yang empatik”dengan arah

kebijakan inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah dan

optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Adapun sasaran

ke-tiga Kabupaten Bantul adalah meningkatkan kemampuan

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator

kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Keuangan Daerah.

Perubahan atas perencanaan stratejik yangmemuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul selama periode 5 (lima) tahun khususnya

tahun 2014-2015, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis,

harmonis dan berkesinambungan yang diselaraskan dan diarahkan

kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disesuaikan dengan

sasaran yang ditetapkan.

2.1.1 Visi

Sesuai dengan urusan dan ketugasan yang ditangani

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sebagaimana telah diuraikan pada bab I dan sasaran

ke-tiga Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten Bantul

tahun 2011-2015 adalah meningkatkan kemampuan

Page 32: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

32

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan

indikator kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah, maka

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan

aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat; dan

2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah

berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum,

transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas,

dan kepastian nilai.

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 2

(dua) tahun yang akan datang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merubah

visidan ditetapkan menjadi visi dan menjadi komitmen

bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders di

lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul. Adapun visi yang ditetapkan

yaitu sebagai berikut:

MENJADI INSTITUSI YANG HANDAL

DAN TERPERCAYA DALAM TATA

KELOLA KEUANGAN DAERAH

Page 33: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

33

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung

dalam visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagaimana tersebut diatas maka Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah

merumuskan kembali misi yang merupakan rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras

dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul telah merumuskan kembali misi untuk

periode tahun 2014 dan 2015 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan

yang berlaku; dan

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka

memperkuat sumber-sumbet pendanaan belanja daerah

Misi 1 “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat pada

aturan yang berlaku” mempunyai makna yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan dari proses perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan

dalam rangka menciptakan transparansi dan

akuntabililitas terselenggaranya keuangan daerah yang

bercirikan kepada penerapan good governance.

2. Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas

fungsional, kepastian hukum, transparansi dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian

Page 34: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

34

nilai sehingga terwujudnya keakuratan data barang

milik daerah.

Misi 2 “meningkatkan pendapatan asli daerah dalam

rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja

daerah” memiliki makna pengelolaan pendapatan daerah

terutama pendapatan asli daerah dapat meningkatkan

kemampuan keuangan daerah atau meningkatnya

kemandirian keuangan daerah dalam membiayai belanja

daerah.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada visi dan misi yang telah diuraikan

sebagaimana tersebut diatasDinas Pendaapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan tujuan dan

sasaran jangka menengah yang akan dicapai terutama tahun

2014 dan tahun 2015. Adapun keterkaitan antara visi, misi,

tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

(lihat tabel 2.9)

Tabel 2.9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Visi Misi Tujuan Sasaran

Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku dalam rangka mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumbet pendanaan belanja daerah

Melaksanakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Page 35: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

35

Pencapaian atas tujuan dan sasaran sebagaimana

tersebut diatas dapat diukur dengan indikator kinerja yang

merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Rumusan

indikator kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

(lihat tabel 2.10)

Tabel 2.10 Rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Indikator Kinerja Rumus

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1 Opini BPK Opini Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK

2

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

(Realisasi belanja daerah per triwulan dibagi dengan alokasi belanja daerah per triwulan)X100%

3 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

(Jumlah SKPD telah menerapkan SAP dibagi jumlah SKPD)X100%

4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah

(Jumlahaset yang terinventarisirdibagijumlahasetkeseluruhan) x 100%

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

((Pendapatan daerah tahun t dikurangi pendapatan daerah tahun t-1) dibagi pendapatan daerah tahun t-1))X100%

2 Derajat desentralisasi (Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah)X100%

3 Prosentase kemampuan keuangan daerah

(Pendapatan asli daerah dibagi belanja daerah)X100%

Sasaran-sasaran strategis dengan indikator kinerja-

indikator kinerja pada kondisi awal (capaian tahun 2010) dan

kondisi akhir rencana strategis (tahun 2015) yang hendak

dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Page 36: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

36

Aset Daerah dengan mengacu pada misi yang telah

ditetapkan yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 2.11)

Tabel 2.11 Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Awal

(Tahun 2011)

Target Akhir

(Tahun 2015)

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1 Opini BPK WTP:1 WDP:2

2 1

2

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

% 85 85

3

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

% 60 70

4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah

% 70 75

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

% 11,87 12,79

2 Derajat desentralisasi % 8,27 16,88

3 Prosentase kemampuan keuangan daerah

% 8,06 35,65

2.1.4 Strategi

Sebagai upaya yang dilaksanakan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

merealisasikan target indikator kinerja dari sasaran stregis

akan dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Misi 1 “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat

pada aturan yang berlaku”.

Page 37: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

37

Stategi yang dipergunakan dalam rangka

mewujudkan target indikator kinerja sasaran strategis

dari misi ini adalah sebagai berikut:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam

pengelolaan keuangan dan barang daerah;

2. Mengupayakan aplikasi Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang

terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan

Perwakilan BPKP Provinsi DIY untuk mengadakan

asistensi penerapan manajemen pengelolaan

keuangan dan barang daerah yang transparan

dan akuntabel melalui implementasi SIMDA

Keuangan Daerah dan Simda BMD

3. Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk memonitor dan

melaporkan pengelolaan keuangan dan barang

daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;

4. Penyebarluasan informasi pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui

media massa, media online, leaflet, dan lain-lain;

5. Menambah dan merevisi Standar Operasional dan

Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;

6. Menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP

Pemda DIY untuk asistensi penerapan

manajemen pengelolaan keuangan daerah

melalui pendampingan atau coaching clinic

penyusunan neraca SKPD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka terselenggaranya strategi guna tercapainya

Page 38: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

38

target indikator kinerja sasaran dari misi I yaitu

sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur terdiri dari terdiri dari kegiatan sebagai

berikut:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

dan

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari

kegiatan sebagai berikut;

a. Penyusunan Analisa Standar Belanja;

b. Penyusunan Standar Satuan Harga;

c. Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah;

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD;

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD;

f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD;

g. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan APBD;

h. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD;

i. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

j. Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD;

Page 39: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

39

k. Penyusunan Anggaran Kas;

l. Penerbitan SPD;

m. Penerbitan SP2D;

n. Pencetakan Daftar Gaji;

o. Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan

SP2D;

p. TP-TGR;

q. Penyusunan Neraca Dinas Instansi;

r. Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi

APBD;

s. Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas

Pembantuan;

t. Penyusunan Laporan Semseteran;

u. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Keuangan Daerah;

v. Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Daerah;

w. Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD;

x. Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah;

y. Penerbitan SKPP;

z. Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,

Taperum dan PPh ps 21 bagi PNS;

aa. Rekonsiliasi Belanja SKPD;

bb. Pengkartuan Data PNS;

cc. Penyusunan Standar Operasional dan

Prosedure;

dd. Pengelolaan Simkeuda;

ee. Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKADl

Page 40: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

40

ff. Percepatan Penyerapan Anggaran dan

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Daerah;

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan SKPD terdiri dari kegiatan Fasilitasi

dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Program Penata Peraturan Perundang-

undangan terdiri dari kegiatan Regulasi

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

5. Program Pengelolaan Barang Daerah terdiri

dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan SDM Aparatur Pemda;

b. Simbada;

c. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. Pentaan Aset;

e. Penghapusan Barang Daerah;

f. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik

Daerah;

g. Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik

Daerah;

h. Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik

Daerah;

i. Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang

Milik Daerah.

Misi 2 “meningkatkan pendapatan asli daerah dalam

rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja

daerah”.

Page 41: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

41

Startegi yang dipergunakan dalam rangka

mewujudkan target indikator kinerja sasaran strategis

dari misi ini sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah melalui langkah-langkah

intensifikasi dan ekstensifikasi:

a) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi

daerah terutama ditujukan untuk

meningkatkan kepatuhan (compliance)

dan memperkuat basis pajak dan retribusi

daerah yang ada, meliputi:

penyederhanaan dan modernisasi

(komputerisasi) sistem perpajakan dan

retribusi daerah; Penyempurnaan

landasan hukum serta law enforcement

bagi pengenaan pajak dan retribusi

daerah; peningkatan ketaatan masyarakat

dalam kewajiban membayar pajak dan

retribusi daerah melalui sosialisasi dan

pemberian penyuluhan yang memadai

kepada masyarakat mengenai ketentuan

pajak daerah dan retribusi daerah;

peningkatan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemungutan pajak dan

retribusi daerah; peningkatan koordinasi

dan kerja sama yang intensif dan efektif

dengan seluruh SKPD pengelola

pendapatan; dan peningkatan kualitas

aparat pajak/retribusi daearh.

b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi

daerah terutama ditujukan untuk

Page 42: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

42

memperluas basis pajak/retribusi daerah,

meliputi sebagai berikut:

a) Mendata obyek dan wajib pajak yang

belum terdata dan pendataan ulang

terhadap obyek pajak dan wajib

pajak yang mengalami perubahan,

sehingga potensi pendapatan asli

daerah yang bersumber dari pajak

daerah dapat diketahui baik secara

kuantitatif maupun kualitatif, antara

lain dengan cara meningkatkan serta

menggali potensi wajib pajak daerah

yang ada khususnya wajib pajak

restoran dan wajib pajak hotel.

b) Optimalisasi penyerapan

penerimaan dari basis pajak bumi

dan bangunan perdesaan dan

perkotaan yang pengelolaannya

dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah mulai tanggal 1 Januari 2014

dengan mengoptimalisasikan

pelayanan pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan melalui:

c. Pelayanan pendaftaran obyek pajak

dan mutasi obyek/subyek PBB P2,

Pelayanan pembetulan, pembatalan

dan salinan atas SPPT/SKPD/STP

PBB P2, dan memberikan

kemudahan pembayaran pajak

daerah khususnya PBB P2 dengan

sistem on line.

Page 43: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

43

d. Permohonan keberatan dan

pengurangan atas pajak terutang;

e. Restitusi/pengembalian kelebihan

pembayaran pajak daerah;

2. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD melalui upaya memperkuat

permodalan perusahaan milik daerah/BUMD.

3. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi

hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal

dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka terselenggaranya strategi guna tercapainya

target indikator kinerja sasaran dari misi I yaitu

sebagai berikut:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Manajemen Investasi

Daerah;

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah

(Penghargaan Pajak Daerah);

c. Pengelolaan Dana Perimbangan;

d. Penyusunan SPT Tahunan;

e. Operasional Pajak Daerah;

f. Intensifikasi PPh OP (PPh ps 21);

g. Pengendalian PAD;

h. Optimalisasi Pendapatan Daerah;

i. Pelayanan Pajak Daerah;

Page 44: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

44

j. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;

k. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak;

l. Pengelolaan Arsip Wajib Pajak;

m. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

dan Pemberantasan Cukai Illegal;

n. Studi Potensi Pajak Daerah;

o. Studi Potensi Retribusi Daerah;

p. Pendataan PBB;

2. Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan dengan kegiatan Regulasi

Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah.

2.2 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Rencana kegiatan tahunan (RKT) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 merupakan

dokumen menginformasikan tentang target indikator kinerja dari

sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014. Pencapaian atas target

indikator kinerja dari sasaran-sasaran sebagaimana telah dibahas

diatas didukung dengan terlaksananya berbagai program dan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2014. Adapun

rencana kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah tahun 2014 berupa target, indikator kinerja dan sasaran

strategis yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 2.12)

Page 45: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

45

Tabel 2.12 Target, Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Tahun 2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1 Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

1

2 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

85

3 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

70

4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah

70

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah 1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

15,25

2 Derajat desentralisasi 16,62

3 Prosentase kemampuan keuangan daerah

15,15

2.3 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian antara Bupati Bantul dan

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta

target kinerja dan anggaran yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

(lihat tabel 2.13)

Page 46: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

46

Tabel 2.13 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan

Anggaran (Rupiah)

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1 Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

1

2.441.465.305

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

45.405.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

30.405.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

15.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

1.958.832.330

Penyusunan Analisa Standar Belanja

64.462.500

Penyusunan Standar Satuan Harga

37.044.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

185.870.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

163.300.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

109.205.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

124.570.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

166.863.270

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

96.130.000

TP – TGR

35.525.000

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

59.650.000

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

28.300.000

Page 47: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

47

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

38.587.000

Penyusunan Laporan Semesteran

72.900.750

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah

87.128.915

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

146.874.950

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

51.412.500

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

65.605.000

Penerbitan SKPP

35.300.000

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS

49.400.000

Pengkartuan Data PNS/Pengkartuan Gaji PNS

31.500.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

114.855.280

Pengelolaan SIMKEUDA

159.891.415

Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

34.456.750

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

369.810.000

Pembinaan Bendahara/Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

352.310.000

Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penyusunan SPJ

17.500.000

Progran Penataan Peraturan Perundang-undangan

67.417.975

Regulasi peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

67.417.975

Page 48: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

48

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

2 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

85

648.367.500

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

648.367.500

Pencematan dan Penerbitan DPA SKPD

89.145.000

Penyusunan Anggaran Kas

33.800.000

Penerbitan SPD

34.657.500

Penerbitan SP2D

147.500.000

Pencetakan Daftar Gaji/Pengelolaan Gaji

127.315.000

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

112.800.000

Rekonsiliasi Belanja SKPD

40.000.000

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

63.150.000

3 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

70

207.903.250

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

207.903.250

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

72.947.500

Penyusunan Neraca Dinas Instansi

134.955.750

Page 49: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

49

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah

70

1.680.145.000

Program Pengelolaan Barang Daerah

1.680.145.000

Peningkatan SDM aparatur Pemda

61.285.000

SIMBADA

235.485.000

Sensus barang daerah

301.500.000

Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

106.330.000

Penataan aset

96.350.000

Penghapusan barang daerah

163.050.000

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

311.918.000

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

73.407.000

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

83.380.000

Pengamanan Adm. Dokumen kepemilikam Barang Milik Daerah

88.350.000

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

159.090.000

Page 50: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

50

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

15,25

450.930.583

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

450.930.583

Pengelolaan Dana Perimbangan

121.800.000

Penyusunan SPT Tahunan

67.500.000

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

72.505.000

Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

189.125.583

2 Derajat desentralisasi 16,62

4.270.202.500

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

4.096.852.500

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak)

1.857.860.000

Operasional Pajak Daerah

501.750.000

Pelayanan Pajak Daerah

352.030.000

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

762.325.500

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

252.335.000

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

56.522.000

Studi Potensi Pajak Daerah

50.000.000

Studi Potensi Retribusi Daerah

50.000.000

Pendataan PBB P2

214.030.000

Page 51: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

51

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

3 Prosentase kemampuan keuangan daerah

15,15

627.905.999

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

627.905.999

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

79.750.000

Pengendalian PAD

131.415.999

Optimalisasi Pendapatan Daerah

66.740.000

Verifikasi Piutang Daerah

350.000.000

Page 52: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

52

2.4 Anggaran Belanja

Tahun 2014 anggaran belanja yang dialokasikan pada

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor

914/07/DPPKAD/2014 sebagaimana dirubah pada Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 914/06/DPPKAD/

2014/P sebesar Rp55.012.102.712,00 bersumber dari APBD

Kabupaten Bantul. Melalui mekanisme perubahan anggaran belanja

yang dialokasikan pada Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran

(DPPA) nomor xx menjadi Rp66.413.201.625,00.

Anggaran belanja yang dialokasikan pada DPPA Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami

kenaikan sebesar 20,72% atau bertambah sebesar

Rp11.401.098.913,00 dari alokasi anggaran belanja pada DPA.

Kenaikan atau bertambahnya anggaran belanja tersebut terdapat

pada anggaran belanja langsung semula sebesar

Rp27.034.746.363,00 menjadi sebesar Rp38.725.338.276,00 atau

bertambah 43,24% atau sebesar Rp11.690.591.913,00.

Bertambahnya anggaran belanja langsung tersebut tertinggi pada

kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

semula Rp10.051.000.000,00 menjadi Rp16.625.800.000,00 atau

bertambah sebesar Rp6.574.800.000,00 atau 65,41%. Kenaikan ini

disebabkan adanya kenaikan tarif dasar listrik yang mengalami

kenaikan sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu tahun 2014 pada DPPA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2013 melaksanakan

melaksanakan kegiatan Verifikasi Piutang PBB dengan anggaran

belanja langsung sebesar Rp350.000.000,00 dan kegiatan Sensus

BMD dengan anggaran belanja langsung sebesar

Page 53: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

53

Belanja Tidak

Langsung, Rp27,687,863,349.00

, 42%

Belanja Langsung

Rp38.725.338.276,0

0 58%

Gambar Grafik 2.15 Kompoisi Anggaran Belanja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

Rp301.500.000,00. Anggaran belanja tidak langsung yang

dialokasikan mengalami penurunan sebesar Rp289.493.000,00 atau

turun 1,03% dari anggaran belanja tidak langsung yaitu sebesar

Rp27.977.356.349,00 sehingga anggaran belanja tidak langsung

pada DPPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah menjadi Rp27.687.863.349,00.

2.4.1 Rencana Anggaran Belanja

Berdasarkan DPPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Nomor XXX anggaran belanja

daerah yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp66.413.201.625,00 dialokasikan pada

anggaran belanja tidak

langsung sebesar

Rp27.687.863.349,00

atau sebesar 41,69%

dan anggaran belanja

langsung sebesar

Rp38.725.338.276,00 atau sebesar 58,31%. Alokasi

anggaran belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dapat dilihat pada gambar grafik diatas

(lihat gambar grafik 2.14)

Anggaran belanja langsung Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dialokasikan untuk

melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai

berikut: (lihat tabel 2.14)

Page 54: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

54

Tabel 2.14 Anggaran Belanja Langsung

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

No Program/Kegiatan Anggaran %

I Belanja Tidak Langsung

27.687.863.349,00 41,69

II Belanja Langsung

38.725.338.276,00 58,31

II.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17.418.863.440,00 26,23

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

74.250.000,00 0,11

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

16.625.800.000,00 25,03

3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

16.600.000,00

0,02

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

77.256.000,00 0,12

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23.054.140,00 0,03

6 Penyediaan alat tulis kantor

13.000.000,00 0,02

7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

300.000.000,00 0,45

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.524.000,00

0,00

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

476.000,00 0,00

10 PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

9.000.000,00

0,01

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

28.550.000,00 0,04

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

244.653.300,00 0,37

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

4.700.000,00 0,01

II.2 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.784.800.363,00 16,24

1 Pembangunan Gedung Kantor

375.000.000,00 0,56

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

7.037.784.413,00 10,60

3 Pengadaan Mebelair

924.760.000,00 1,39

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.000.000,00 0,08

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

274.905.950,00

0,41

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

4.000.000,00 0,01

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20.000.000,00

0,03

8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.898.350.000,00 2,86

9 Pembangunan Gudang Aset

200.000.000,00 0,30

Page 55: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

55

No Program/Kegiatan Anggaran %

II.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

45.405.000,00

0,07

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

30.405.000,00 0,05

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

15.000.000,00

0,02

II.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

194.755.335,00

0,29

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

124.755.335,00 0,19

2 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

70.000.000,00 0,11

II.5 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.990.791.163,00

12,03

1 Penyusunan Analisis Standar Belanja

64.462.500,00 0,10

2 Penyusunan Standar Satuan Harga

37.044.000,00 0,06

3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

72.947.500,00 0,11

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

185.870.000,00

0,28

5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

163.300.000,00

0,25

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

109.205.000,00

0,16

7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

124.570.000,00

0,19

8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

166.863.270,00

0,25

9 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

96.130.000,00

0,14

10 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

79.750.000,00 0,12

11 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1.857.860.000,00

2,80

12 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

89.145.000,00 0,13

13 Penyusunan Anggaran Kas

33.800.000,00 0,05

14 Penerbitan SPD

34.657.500,00 0,05

15 Penerbitan SP2D

147.500.000,00 0,22

16 Pencetakan Daftar Gaji

127.315.000,00 0,19

17 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D

112.800.000,00 0,17

18 TP-TGR

35.525.000,00 0,05

19 Penyusunan Neraca Dinas Instansi

134.955.750,00 0,20

20 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

59.650.000,00 0,09

21 Pengelolaan Dana Perimbangan

121.800.000,00 0,18

22 Penyusunan SPT Tahunan

67.500.000,00 0,10

Page 56: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

56

No Program/Kegiatan Anggaran %

23 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

28.300.000,00 0,04

24 Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD

38.587.000,00 0,06

25 Operasional Pajak Daerah

501.750.000,00 0,76

26 Penyusunan Laporan Semesteran

72.900.750,00 0,11

27 Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

87.128.915,00

0,13

28 Intensifikasi PPh OP Pasal 21

72.505.000,00 0,11

29 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

51.412.500,00

0,08

30 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

146.874.950,00 0,22

31 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

65.605.000,00 0,10

32 Penerbitan SKPP

35.300.000,00 0,05

33 Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21

49.400.000,00

0,07

34 Rekonsiliasi Belanja SKPD

40.000.000,00 0,06

35 Pengkartuan Gaji PNS

31.500.000,00 0,05

36 Penyusunan Standart Operasional Prosedure

114.855.280,00 0,17

37 Pengelolaan SIMKEUDA

159.891.415,00 0,24

38 Pengendalian PAD

131.415.000,00 0,20

39 Optimalisasi Pendapatan Daerah

66.740.000,00 0,10

40 Pelayanan Pajak Daerah

352.030.000,00 0,53

41 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

762.325.500,00 1,15

42 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

34.456.750,00 0,05

43 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

63.150.000,00

0,10

44 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

189.125.583,00

0,28

45 Studi Potensi Pajak Daerah

50.000.000,00 0,08

46 Studi Potensi Retribusi Daerah

50.000.000,00 0,08

47 Pendataan PBB P2

214.030.000,00 0,32

48 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

350.000.000,00 0,53

49 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

252.335.000,00 0,38

50 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

56.522.000,00 0,09

Page 57: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

57

No Program/Kegiatan Anggaran %

II.6 Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

369.810.000,00

0,56

1 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD

352.310.000,00 0,53

2 Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penyusunan SPJ

17.500.000,00 0,03

II.7 Progam Penataan Peraturan Perundang-undangan

240.767.975,00 0,36

1 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

67.417.975,00

0,10

2 Regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah

173.350.000,00 0,26

II.8 Progam Pengelolaan Barang Daerah

1.680.145.000,00 2,53

1 Peningkatan SDM Aparatur Pemda

61.285.000,00 0,09

2 SIMBADA

235.485.000,00 0,35

3 Sensus Barang Daerah

301.500.000,00 0,45

4 Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang

106.330.000,00

0,16

5 Penataan Aset

96.350.000,00 0,15

6 Penghapusan Barang Daerah

163.050.000,00 0,25

7 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah

311.918.000,00 0,47

8 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

73.407.000,00 0,11

9 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

83.380.000,00 0,13

10 Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

88.350.000,00

0,13

11 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

159.090.000,00 0,24

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah

2.4.2 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran

Tahun 2014 berdasarkan DPPA Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor

914/06/DPPKAD/2014/P jumlah anggaran belanja langsung

sebesar Rp38.725.338.276,00 yang dialokasikan pada

berbagai program dan kegiatan sebagai pendukung utama

maupun bukan pendukung utama dalam pencapaian target

Page 58: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

58

indikator kinerja per sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

(lihat tabel 2.15)

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Anggaran (Rupiah)

%

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

4.977.881.055 12,85

Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

2.441.465.305

6,30

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

648.367.500

1,67

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

207.903.250

0,54

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

1.680.145.000

4,34

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

5.349.038.083 13,81

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

450.930.583

1,16

Derajat desentralisasi

4.270.202.500 11,03

Prosentase kemampuan keuangan daerah

627.905.000

1,62

Jumlah anggaran belanja langsung sebagai pendukung utama untuk mencapai sasaran strategis

10.326.919.138

26,67

Jumlah anggaran belanja langsung pendukung

28.398.419.138 73,33

Jumlah anggaran belanja langsung

38.725.338.276 100

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari total

anggaran belanja langsung dialokasikan sebesar 26,67%

atau sebesar Rp10.326.919.138,00 sebagai anggaran

belanja langsung untuk melaksanakan berbagai program dan

kegiatan-kegiatan utama/pokok yang mendukung Dinas

Page 59: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

59

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mencapai target indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran

strategis. Alokasi terbesar dialokasikan pada anggaran

belanja langsung untuk melaksanakan program-program dan

kegiatan-kegiatan utama dalam rangka meningkatkan

pendapatan asli daerah sehingga sasaran strategis

meningkatkan kemampuan keuangan daerah dapat dicapai

oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan jumlah anggaran

belanja langsung sebesar Rp5.349.038.083,00 atau sebesar

51,80% dari total anggaran belanja langsung pendukung

utama pencapaian sasaran strategis sebesar

Rp10.326.919.138,00. Sedang alokasi anggaran belanja

langsung untuk terlaksananya program-program dan

kegiatan-kegiatan utama guna tercapainya sasaran strategis

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel yaitu sebesar 48,20% atau

sebesar Rp4.977.881.055,00.

Page 60: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas

akuntabilitas kinerja SKPD berkewajiban mempertanggung-jawaban

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas

kinerjapada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah sesuai dengan kewenangan yang disusun dalam bentuk

laporan.Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas capaian kinerja tahun 2014 dalam mewujudkan tujuan/sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja

tahun 2014. Dalam dokumen penetapan kinerja memuat indikator

kinerja utama dari sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja

utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B

tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Capaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah tahun 2014 telah dilakukan penilaian untuk

mengevaluasi dan mengukur sebagaipengumpulan data kinerja yang

hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun katagori dari

pengukuran kinerja sasaran untuk masing-masing indikator kinerja

kegiatan maupun pada tingkat sasaran dapat disimpulkan dengan

Page 61: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

61

menggunakan skala pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut: (lihat

Tebel 3.16)

Tabel 3.16 Skala Peringkat Nilai Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Baik Sangat

Baik

2 76 ≤ 90 Tinggi Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja atas

indikator kinerja utama sebagai indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran

strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah sebagai berikut: (lihat tabel 3.17)

Page 62: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

62

Page 63: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

63

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian (%)

Katagori Kode

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1 Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

1 1 100 Sangat Baik

2 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

85 89 105 Sangat Baik

3 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

70 95 136 Sangat Baik

4 Prosentase keakuratan data barang milik

daerah 70 80 114 Sangat Baik

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah 1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

15,25 19,31 127 Sangat Baik

2 Derajat desentralisasi 16,62 19,70 119 Sangat Baik

3 Prosentase kemampuan keuangan daerah 15,15 21,02 139 Sangat Baik

Page 64: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

64

Tabel sebagaimana tersebut diatas terdapat 7 (tujuh) indikator

kinerja utama dari 2 (dua) sasaran strategis. Capaian atas ke-tujuh

indikator kinerja utama sesuai dengan target yang akan dicapai

dengan katagori sangat baik. Capaian paling tinggi dicapai pada

sasaran strategis meningkatkan kemampuan keuangan daerah pada

indikator kinerja prosentase kemampuan keuangan daerah. .

3.2 Evaluasi dan Analisa Nilai Capaian

Berikut ini akan disajikan evaluasi dan analiasa nilai capaian

atas sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah yang tergambar dengan tercapainya target

indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerahyang Transparan dan Akuntabel

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai capaian

sama dengan 100% atau lebih dengan katagori sangat

berhasil. Adapun capain atas ke-empat indikator kinerja yaitu

sebagai berikut:

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul.

Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten

akhir tahun sebagai obyek pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Proses

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

dimulai bulan Januari 2014 dengan menggabungkan

Page 65: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

65

laporan-laporan keuangan SKPD terdiri laporan realisasi

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul terdiri laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan

disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris

Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dalam

rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD. Paling lambat 3 (tiga) bulan laporan keuangan

tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, laporan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlebih

dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Kabupaten Bantul.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul

tahun anggaran 2013 adalah opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Opini

WTP ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul

menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan,

kepatuhan terhadap peraturan perundangserta efektifitas

sistem pengendalian intern.Selama periode tahun 2010

s/d tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan telah

menerbitkan hasil pemeriksaan keuangan atas Laporan

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun

2009, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011, Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2012 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Page 66: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

66

Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebagai berikut: (lihat

Tabel 3.18)

Tabel 3.18 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013

Tahun Opini Penjelasan Keterangan

2010 WDP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009

2011 WDP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010

2012 WDP

Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011

2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012

2014 WTP

Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013

Sumber Data : DPPKAD

Salah satu tolok ukur kinerja dari sasaran

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

yang akuntabel dan transparan berupa opini yang

diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah

diperiksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kabupaten Bantul tahun 2014 belum dapat diketahui.

Dikarenakan pada saat Laporan Kinerja Tahunan Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

telah selesai disusun, Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2014 baru

dilakukan audit/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Daerah. Namun demikian pada tahun 2014

Page 67: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

67

Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil

pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2013 yang memuat

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf

penjelasan seperti pada tabel 3..

Capaian atas indikator kinerja opini yang diterbitkan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadadap LKPD

Kabupaten Bantul tahun 2014 sebagai berikut: (lihat

tabel 3.19)

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Opini BPK atas LKPD Kab. Bantul

Uraian

Capaian

Tahun 2013

Tahun 2014 Target Akhir Renst

ra (tahun 2015)

Capaian s/d

tahun 2014

terhadap Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kode

Opini BPK RI (WTP:1 WDP:2 Disclaimer:3)

100 1 - - - 1 -

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah

sesuai dengan alokasi anggaran kas.

Penyusunan anggaran kas Kabupaten Bantul

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

ketugasan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah

(Kuasa BUD), anggaran kas ini dipergunakan untuk

mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai

perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk

mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan

rencana penarikan dana yang tercantum dalam

DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai

perkiraan arus kas keluar. Penyerapan atas belanja

Page 68: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

68

daerah per-triwulan dengan ketersediaan dana yang

diatur dalam anggaran kas ditetapkan sebesar 85%.

Indikator ini menunjukkan baik tidaknya perencanaan

yang dibuatoleh SKPD dalam penyerapan anggaran

belanja daerah khususnya penyerapan belanja langsung,

karena penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang

sesuai dengan dengan alokasi yang diatur dalam

anggaran kas menunjukkan perencanaan yang baik

dimana kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan oleh SKPD

sesuai dengan jadwal atau alokasi penarikan dana yang

tercatum dalam masing-masing DPA/DPPA SKPD.

Selama tahun 2014 penyerapan belanja daerah setiap

triwulan sebagai berikut: (lihat tabel 3.20)

Page 69: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

69

Page 70: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

70

Tabel 3.20 Rencana dan Realisasi Penarikan Belanja Daerah per Triwulan

No Uraian Alokasi Penarikan per Triwulan (Rupiah) Anggaran Belanja

Daerah setelah Perubahan I II III IV

I Rencana 887.906.553.629 476.754.620.452 304.301.938.453 232.392.713.977 1.901.355.826.511

1 Belanja Tidak Langsung 610.544.017.528 261.239.274.131 153.769.474.447 78.144.416.519 1.103.697.182.625

2 Belanja Langsung 277.362.536.101 215.515.346.321 150.532.464.006 154.248.297.458 797.658.643.886

II Realisasi 191.561.908.413 369.935.126.667 432.901.643.764 705.952.599.965 1.700.351.278.810

1 Belanja Tidak Langsung 148.010.578.499 234.545.799.941 285.571.154.912 310.355.805.441 978.483.338.794

2 Belanja Langsung 43.551.329.914 135.389.326.726 147.330.488.852 395.596.794.524 721.867.940.016

III Prosentase penyerapan anggran belanja daerah

21,57 77,59 142,26 303,78 89,43

1 Belanja Tidak Langsung 24,24 89,78 185,71 397,16 88,66

2 Belanja Langsung 15,70 62,82 97,87 256,47 90,50

Sumber Data : DPPKAD, diolah

Page 71: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

71

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan realisasi

penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2014

sebesar 90,50% atau anggaran belanja daerah sebesar

Rp1.901.355.826.511,00 terserap sebesar

Rp1.700.351.278.810,00 terdiri dari sebagai berikut:

1. Penyerapan atas belanja langsung sebesar

90,50% atau sebesar Rp721.867.940.016,00 dari

total anggaran belanja langsung sebesar

Rp797.658.643.886,00; dan

2. Penyerapan atas belanja tidak langsung sebesar

88,66% atau sebesar Rp978.483.338.794,00 dari

total anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp1.103.697.182.625,00.

Adapun target indikator kinerja prosentase

penyerapan anggaran belanja daerah sebesar 85% atau

penyerapan anggaran belanja daerah direncanakan

sebesar Rp1.616.152.452.535,00 dari total anggaran

belanja daerah. Capaian atas indikator kinerja

prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai

dengan alokasi per triwulanadalah sebagai berikut: (lihat

Tabel 3.21)

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Prosentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

sesuai dengan Alokasi Anggaran Kas

Uraian Capaian Tahun 2013

Tahun 2014 Target Akhir

Renstra (tahun 2015)

Capaian s/d

tahun 2014

terhadap Tahun

2015

Target Realis

asi

Capaian (%)

Kode

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran kas

88,38 85 89,43 105 85 105

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja indikator

prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai

Page 72: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

72

dengan alokasi anggaran kas sudah sesuai target,

bahkan capaiannya melebihi 100%. Tetapi capaian

tersebut belum dapat menunjukkan kinerja penyerapan

anggaran belanja daerah yang baik karena penyerapan

belanja langsung maupun belanja tidak langsung tidak

sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas

sebagaiman pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3.xx diatas

dapat diperoleh gambar grafik sebagai berikut: (lihat

gambar grafik 3.15)

Sumber Data : DPPKAD, diolah

Dari gambar grafik tersebut diatas menunjukkan

penyerapan belanja daerah baik belanja langsung

maupun tidak langsung selama tahun 2014 tidak sesuai

dengan rencana yang diatur dalam anggaran kas,

gambar tersebut diatas menunujukkan realisasi

penyerapan belanja daerah baik belanja langsung

maupun belanja tidak langsung tertinggi pada triwulan IV

sedang rencana belanja daerah baik belanja langsung

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Rencana 610,544 261,239 153,769 78,144 277,363 215,515 150,532 154,248

Realisasi 148,011 234,546 285,571 310,356 43,551 135,389 147,330 395,597

da

lam

ju

taa

n r

up

iah

Gambar Grafik 3.16Rencana & Realisasi Penarikan Belanja Daerah

per Triwulan Tahun 2014

Page 73: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

73

maupun belanja tidak langsung yang dialokasikan pada

triwulan IV merupakan alokasi terendah. Sebaliknya

penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan

anggaran belanja langsung terendah terjadi pada

triwulan dengan anggaran yang dialokasikan pada

triwulan I menunjukkan alokasi yang tertinggi. Hal

tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam

penyerapan anggaran belanja daerah yaitu sebagai

berikut:

1. Kurang cermatnya SKPD dalam

melaksanakan program dan kegiatan-

kegiatannya;

2. Penyerapan belanja langsung SKPD sebagai

besar belum sesuai dengan rencana

penarikan yang diatur dalam anggaran kas

dan DPA/DPPA SKPD sehingga penyerapan

belanja langsung menumpuk pada akhir tahun

anggaran atau pada bulan Desember 2014;

3. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali

belanja pegawai) belum sesuai dengan

rencana penarikan yang diatur dalam

anggaran kas dan DPA/DPPA PPKD,

dikarenakan penyaluran belanja hibah kepada

kelompok masyarakat dan penyaluran belanja

bantuan sosial kepada masyarakat

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam

pemberkasan administrasi sebagai salah satu

persyaratan mengakibatkan penyerapan

belanja hibah dan belanja bantuan sosial

dilaksanakan pada bulan Desember 2014.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut

Page 74: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

74

adalah sebagai berikut:

1. Disusunnya instrumen untuk meningkatkan

kedisiplinan penyerapan anggaran belanja daerah

oleh seluruh SKPD;

2. Dilakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin

atas penyerapan anggaran belanja daerah

terutama belanja langsung pada seluruh SKPD

berdasarkan alokasi yang diatur dalam Anggaran

Kas dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA);

3. SKPD dalam mengajukan belanja langsung

sesuai dengan alokasi yang diatur pada anggaran

kas dan DPA/DPPA masing-masing SKPD

sehingga penarikan dana dan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan perencanaan dan

penarikan belanja langsung tidak menumpuk pada

akhir tahun anggaran;

4. SKPD penanggungjawab teknis atas penyaluran

belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam

melaksanakan pemberkasan persyaratan

administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga

pengajuan kepada DPPKAD selaku PPKD sesuai

dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.

5. SKPD dalam menyusun jadwal kegiatan lebih

matang sehingga kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang

tercantum dalam DPA/DPPA masing-masing

SKPD.

Page 75: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

75

Prosentase SKPD telah menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan keuangan daerah yang disusun dan

disajikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) sebagai entintas pelaporan sesuai

dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang

standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu Peraturan

Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

dipergunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan dan belanja daerah dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas

dan efisiensi keuangan pemerintah daerah serta

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan. Adapun secara umum

penyusunan laporan keuangan daerah adalah

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para

kinerja keuangan dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan

keuangan daerah yang disusun tersebut dilaksanakan

dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan

yang disusun oleh seluruh etintas akuntansi atau seluruh

SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran,

neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Entitas akuntansi atau SKPD sebagai pengguna

anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan

Page 76: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

76

Laporan Keuangan

disusun etintas

akuntansi dengan

benar, 3, 5%

Laporan keuangan disusun etintas

akuntansi belum

benar, 57, 95%

Gambar Grafik 3.17SKPD yang Telah Menerapkan SAP

akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya

kepada etintas pelaporan. Adapun laporan keuangan

yang dikirim setiap bulan oleh etintas akuntansi adalah

neraca dan laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

fungsional. Neraca yang disusun oleh seluruh entitas

akuntansi diteliti kembali oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan

pendampingan dari perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan membandingkan antara

neraca dengan data dari Simda Keuangan Daerah dan

data yang dibuat oleh pengurus barang. Selama tahun

2014 terdapat 3 (tiga) etintas akuntansi dari 60

(enampuluh) etintas

akuntansi yang

menyusun laporan

keuangan berupa

neraca belum benar.

Prosentase SKPD

telah menerapkan

Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

sebagaimana gambar grafik diatas (lihat gambar grafik

3.17). Capaian indikator kinerja prosentase SKPD yang

telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan melebihi

target dengan tingkat capaian melebihi 100%, yaitu

sebagai berikut: (lihat tabel 3.22)

Page 77: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

77

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Prosentase SKPD yang telah Menerapkan SAP

Uraian

Capaian

Tahun 2013

Tahun 2014 Target Akhir

Renstra (tahun 2015)

Capaian s/d tahun

2014 terhadap Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kode

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- 80 95,00 119 85 112

Capaian atas indikator kinerja prosentase SKPD

telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

telah memenuhi target tetapi selama tahun 2014 masih

dijumpai berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa SKPD dalam menyusun

neraca SKPD dilakukan oleh bendahara

pengeluaran;

2. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan

pengurus barang sehingga data aset yang disajikan

dalam neraca tidak sama dengan data aset yang

dilaporkan oleh pengurus barang.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas

solusi yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Pemisahan ketugasan antara penyusun neraca dan

bendahara pengeluaran;

2. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi

antara penyusun neraca dan pengurus barang

sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan

dalam neraca dan laporan aset;

3. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi

tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan

ke depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2

(dua) petugas penyusun neraca;

Page 78: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

78

4. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca

dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY

lebih intensif dilaksanakan.

5. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan

standar akuntansi berbasis akrual.

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1)

disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak

dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang

dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang

dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan

demikian prosentase keakuratan data barang milik

daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari

sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mendapatkan data aset daerah

Kabupaten Bantul sesuai dengan kondisi riil telah

dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu

dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset

daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi

dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit Kerja

selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang

harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah

yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses

pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang

atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset

daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah

Page 79: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

79

pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan

laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Bantul

melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan

barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa

pengguna barang dihimpun oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan

Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai

bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Laporan Barang Milik Daerah tahun 2014 yang

disusun dengan menggabungkan seluruh laporan aset

dari seluruh SKPD/Unit Kerja masih terdapat selisih

antara total aset daerah yang disusun dari Kartu

Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi

(BI) yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23)

Tabel 3.23 Data Aset Daerah berdasarkan KIB A-F dan BI

No Uraian

Jumlah (Rupiah)

I Jumlah Aset Daerah (KIB A-F)

3.129.902.904.690

A Tanah

118.570.724.268

B Peralatan dan mesin

370.469.793.991

C Gedung dan Bangunan

1.065.212.173.179

D Jalan, Irigrasi dan Jaringan

1.506.495.791.552

E Aset Tetap Lainnya

65.522.707.399

F Kontruksi dalam pengerjaan

3.631.714.300

II Jumlah aset daerah (BI SKPD/Unit Kerja)

2.283.543.458.419

III=I-II Selisih

846.359.446.271

Sumber Data : Bidang Aset DPPKAD data per Januari 2015

Page 80: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

80

Tabel tersebut masih menunjukkan adanya selisih

aset daerah sebesar Rp846.359.446.271,00 sehingga

capaian atas prosentase keakuratan barang milik daerah

sebagai berikut: (lihat tabel 3.24)

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Prosentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah

Uraian Capaian Tahun 2013

Tahun 2014 Target Akhir

Renstra (tahun 2015)

Capaian s/d tahun

2014 terhadap Tahun 2015

Target Realisas

i Capaian

(%) Kode

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

- 70 72,96 104 75 97

Capaian atas indikator kinerja prosentase

keakuratan data barang milik daerah telah memenuhi

target yang ditetapkan. Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam menetapkan target

dari prosentase keakuratan data barang milik daerah

yang tahun 2014 dibawah 100% atau sebesar 70%

dikarenakan masih terdapat beberapa SKPD/Unit Kerja

dalam pengelolaan barang milik daerah terutama pada

penatausahaan barang daerah masih kurang tertib

sehingga proses pencatatan dan pelaporan atas KIB dan

BI belum dapat disajikan secara benar dan baik. Selama

tahun 2014 permasalahan yang dihadapi terkait dalam

pengelolaan barang milik daerah yaitu sebagai berikut:

1. Belum dilaksanakan secara keseluruhan

pengelolaan barang milik daerah dengan

memperggunakan Simda BMD, sehingga

penatausahaan barang milik daerah masih

dilaksanakan secara manual yang memakan waktu

yang lama dan menjadi tidak efisien;

Page 81: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

81

2. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa

pengguna barang yang kurang memahami tentang

pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah

kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang

berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan

kurang akurat berdampak atas kekauratan laporan

barang milik daerah sebagai dasar penyusunan

neraca Kabupaten Bantul;

3. Belum adanya peraturan sebagai petunjuk teknis

SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan inventarisasi

aset SKPD;

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas

solusi yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan pengelolaan barang daerah dari

perencanaan, pengadaan, penatausahaan,

penghapusan dan akuntansi barang daerah dengan

menggunakan Simda BMD;

2. Komitmen dari seluruh pengguna barang atau

kuasa barang daerah untuk melaksanakan

pengelolaan barang dibawah kekuasaan secera

tertib dan sesuai aturan yang berlaku;

3. Disusunnya peraturan sebagai pedoman

SKPD/Unit Kerja dalam menginventarisasi barang

SKPD/Unit Kerja.

3.2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

Sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah

memilki 3 (tiga) indikator kinerja dengan nilai capaian sama

dengan 100% atau lebih dengan katagori sangat berhasil.

Page 82: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

82

Adapun capain atas ke-tiga indikator kinerja yaitu sebagai

berikut:

Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

dipergunakan untuk menginformasikan kinerja

pendapatan daerah pada tahun tertentu dengan

pertumbuhan positif atau negatif. Tahun 2014 prosentase

pertumbuhan pendapatan daerah ditargetkan memiliki

pertumbuhan yang positif dengan target sebesar 15,25%

atau tahun 2014 pendapatan daerah ditargetkan

bertambah sebesar Rp229.381.678.833,00 dari target

pendapatan daerah tahun 2013. Pertumbuhan

pendapatan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Bantul tahun 2014 sebesar 19,43% atau pendapatan

daerah yang dicapai tahun 2014 menunjukkan adanya

peningkatan atau pendapatan daerah bertambah sebesar

Rp293.614.446.893,00 dari pendapatan daerah yang

dicapai tahun 2013. Pertumbuhan pendapatan daerah

baik target dan realisasi tahun 2014 sebagai berikut: (lihat

tabel 3.25)

Page 83: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

83

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun 2014

dalam jutaan Rupiah

No U r a i a n Tahun 2013 Tahun 2014

Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2014

Target Realisasi

Target Realisasi Target Realisasi Rupiah % Rupiah %

1 2 5 6 7 8 7=(5-3) 8=7/3 9=6-4 10=9/4

1 Pendapatan Asli Daerah 205.407,21 224.197,86 288.038,73 357.411,06 82.631,52 40,23 133.213,20 37,27

2 Dana Perimbangan 938.968,13 938.492,08 1.042.578,60 1.036.632,90 103.610,47 11,03 98.140,82 9,47

2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 359.490,12 357.612,75 402.629,81 421.582,31 43.139,69 12,00 63.969,55 15,17

Jumlah 1.503.865,47 1.520.302,70 1.733.247,14 1.815.626,27 229.381,68 15,25 295.323,57 19,43

Sumber data : tahun 2013 berdasarkan Lap. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013, data tahun 2014 data per Pebruari 2015 (unaudited)

Page 84: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

84

Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014

sumber-sumber pendapatan daerah baik target maupun

realisasi memilki pertumbuhan yang positif. Prosentase

pertumbuhan sumber-sumber pandapatan daerah tertinggi

dicapai dari pendapatan asli daerah dengan tingkat

prosentase pertumbuhan positif sebesar 37,27% atau

pendapatan asli daerah meningkat atau bertambah dari

tahun 2013 sebesar Rp133.213.198.392,00 merupakan

jumlah peningkatan yang terbesar dibanding sumber-

sumber pendapatan daerah yang lain. Sedang prosentase

pertumbuhan terendah bersumber dari dana perimbangan

dengan prosentase pertumbuhan pendapatan sebesar

9,47% atau dana perimbangan tahun 2014 hanya

bertambah sebesar Rp98.140.821.530,00 dari tahun

2013.

Capaian atas indikator kinerja prosentase

pertumbuhan pendapatan daerah sebagai berikut: (lihat

tabel 3.26)

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Uraian Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Kriteria Kode Target Realisasi

Capaian (%)

Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

13,66 15,25 19,43 127 Sangat

Baik

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah yang

dicapai tahun 2014 sebesar 19,43% lebih tinggi dari

prosentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dicapai

tahun 2013 yaitu sebesar 13,66% sebagaimana pada

tabel diatas.

Page 85: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

85

3. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dipergunakan untuk

menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan

asli daerah terhadap pendapatan daerah, tahun 2014

derajat desentralisasi ditargetkan sebesar 16,62%

terealisasi 19,70%. Target dan realisasi pendapatan asli

daerah dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan

daerah tahun 2014 sebagaimana dalam tabel dan gambar

grafik sebagai berikut: (tabel 3.27)

Tabel 3.27 Target dan Realisasi Derajat Desentralisasi

dalam Jutaan Rupiah

No U r a i a n Tahun 2014

Target Realisasi

1 Pendapatan Asli Daerah 288.038,73 357.411,06

2 Dana Perimbangan 1.042.578,60 1.036.632,90

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 402.629,81 421.582,31

Jumlah Pendapatan Daerah 1.733.247,14 1.813.917,14

Derajat Desentralisasi 16,62% 19,70%

Sumber Data : Data Sementara per Pebruari 2014 (Unaudited)

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut dapat diperoleh

gambar grafik target dan realisasi kontribusi pendapatan

asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah yaitu

sebagai berikut: (lihat gambar grafik 3.18 dan gambar grafik

3.19)

Page 86: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

86

Sumber Data : DPPKAD, diolah

Sumber Data : DPPKAD, diolah

Gambar grafik tersebut menunjukkan target maupun realisasi

kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah berasal dari

dana perimbangan yaitu target sebesar 60,15% teralisasi

57,15%, sedang kontribusi terendah bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah,

Rp211,096.53 , 13%

Dana Perimbangan, Rp1,042,578.6

0 , 63%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah, Rp402,629.81 ,

24%

Gambar Grafik 3.18Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan terhadap Pendapatan

Daerah

Pendapatan Asli Daerah,

Rp259,020.47 , 15%

Dana Perimbangan, Rp1,036,632.90 ,

60%

Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah, Rp421,582.31 , 25%

Gambar Grafik 3.19Realisasi Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Page 87: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

87

pendapatan asli daerah yaitu target sebesar 16,62%

terealisasi sebesar 19,70%. Hal tersebut menunjukkan

bahwa realisasi kontribusi dana perimbangan mengalami

penurunan atau berkurangnya ketergantungan pendapatan

daerah terhadap pendapatan dari dana perimbangan

meskipun prosentase penurunan relatif kecil yaitu sebesar

3%, sedang kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari

ditargetkan yaitu sebesar 16,62% tercapai 19,70%. Tahun

2014 pendapatan asli daerah memiliki kinerja yang baik

ditunjukkan dengan tercapainya target pendapatan daerah

sebesar Rp357.411.062.723,21 dari target sebesar

Rp288.038.728.992,34 atau derajat desentralisasi tahun

2014 ditargetkan sebesar 16,62% tercapai sebesar 19,70%

atau terdapat peningkatan peranan atau kontribusi

pendapatan asli daerah yang telah dicapai terhadap

pendapatan daerah yang dicapai.Capaian atas indikator

kinerja derajat desentralisasi sebagai berikut: (lihat tabel

3.28)

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator Derajat Desentralisasi

Uraian

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Kriteria Kode Target

Realisasi

Capaian (%)

Derajat Desentralisasi

14,75 16,62 19,70 119 Sangat

Baik

Capain atas indikator kinerja derajat desentralisasi

tahun 2014 telah memenuhi target yaitu diatas 100% atau

sebesar 119% katagori sangat baik. Derajat desentralisasi

yang dicapai tahun 2014 yaitu sebesar 19,43%lebih tinggi

tinggi daripada tahun 2013 yaitu 16,62%. Hal tersebut

Page 88: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

88

menunjukkan semakin besar peranan kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dari

tahun ke tahun.

4. Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah

Prosentase kemampuan keuangan daerah

digunakan untuk mengetahui peranan pendapatan asli

daerah dalam membiayai belanja daerah. Tahun 2014

rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

ditargetkan sebesar 15,15% terealisasi 21,02%. Adapun

target dan realisasi belanja daerah dan sumber-sumber

pendapatan daerah tahun 2014 sebagai berikut: (lihat

tabel 3.29)

Tabel 3.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah

Tahun 2014

dalam Jutaan Rupiah

No Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

I Pendapatan Daerah

1.733.247,14

1.815.626,27

1 Pendapatan Asli Daerah

288.038,73

357.411,06

2 Dana Perimbangan

1.042.578,60

1.036.632,90

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

402.629,81

421.582,31

II Belanja Daerah

1.901.355,83

1.700.351,28

Sumber Data : DPPKAD, data per Pebruari 2014 (unaudited)

Page 89: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

89

Tabel tersebut diatas dapat diketahui kontribusi

sumber-sumber pendapatan daerah dalam mendanai

belanja daerah baik target maupun realisasi yaitu sebagai

berikut: (lihat tabel 3.30)

Tabel 3.30 Target dan Realisasi Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah terhadap

Belanja Daerah Tahun 2014

No Uraian Target Realisasi

1 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah 15,15 21,02

2 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah 54,83 60,97

3 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah

21,18 24,79

Sumber Data : DPPKAD, data per Pebruari 2014 (unaudited), diolah

Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014

anggaran belanja daerah sebesar

Rp1.901.355.826.511,47 dibiayai dari target pendapatan

dana perimbangan sebesar Rp1.042.578.600.994,00 atau

kontribusi anggaran belanja daerah didanai dari target

pendapatan dana perimbangan sebesar 54,83% dan

terealisasi 60,97% atau realisasi anggaran belanja daerah

tersebut telah dibiayai dari pendapatan dana perimbangan

sebesar Rp1.036.632.898.871,00. Kotribusi dana

perimbangan terhadap belanja daerah merupakan

kontribusi terbesar sedang pendapatan asli daerah dalam

mendanani belanja daerah baik target dan realisasi

merupakan kontribusi terkecil yaitu target kemampuan

pendapatan asli daerah dalam mendanai anggaran

belanja daerah tahun 2014 sebesar 15,15% atau

anggaran belanja daerah sebesar

Rp1.901.355.826.511,00 direncanakan dibiayai dari

Page 90: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

90

pendapatan asli daerah sebesar Rp288.039.728.992,00.

Realisasi atas kontribusi pendapatan asli daerah dalam

membiayai belanja daerah yaitu sebesar 21,02% atau

realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2014 sebesar

Rp1.700.351.278.810,00 telah dibiayai atau didanani oleh

pendapatan asli daerah sebesar Rp357.411.062.723,00.

Capaian atas indikator kinerja prosentase kemampuan

keuangan daerah sebagai berikut: (lihat tabel 3.21)

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Kriteria Kode

Target Realis

asi Capaian

(%)

Prosentase kemampuan keuangan daerah

16,16 15,15 21,02 139 Sangat

Baik

Capain atas indikator kinerja prosentase kemampuan

keuangan daerah tahun 2014 telah memenuhi target yaitu

diatas 100% atau sebesar 139% katagori sangat baik.

Derajat desentralisasi yang dicapai tahun 2014 yaitu

sebesar 21,02% lebih tinggi tinggi daripada tahun 2013

yaitu 16,16%. Hal tersebut menunjukkan semakin besar

peranan kontribusi pendapatan asli daerah dalam

mendanai belanja daerah dari tahun ke tahun.

Tahun 2014 capaian atas ke-3 (tiga) indikator kinerja dari

sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah telah

memenuhi target bahkan capaiannya melebihi 100%. Capaian

atas ke-tiga indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama tahun

2014 yaitu sebagai berikut:

Page 91: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

91

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah

dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Masih belum optimalnya penegakan Perda tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Database Sismiop tidak valid meliputi data WP,

obyek pajak, dan peta PBB P2

4. Nilai NJOP PBB P2 terlalu rendah jika dibandingkan

dengan nilai riil

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan

sebagaimana tersebut diatas dibutuhkan langkah-langkah

sebagai solusi yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, dan

diperlukan adanya reward dan punishment yang

konsisten bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Daerah atas kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam

membayar Pajak/Retribusi Daerah;

2. Penegakan Perda melalui PPNS dan Diklat PPNS.

3. Perlu ada pendataan ulang secara bertahap dan

layanan validasi BPHTB yang terintegrasi

4. Perlu ada penyesuaian NJOP

3.3 Akuntabilitas Anggaran Belanja Langsung

Tahun 2014 anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp38.725.338.276,00 terealisasi sebesar Rp33.571.687.730,00 atau

terserap 86,69% dari anggaran belanja langsung. Realisasi atas

anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari sebagai berikut:

Anggaran belanja langsung terkait dengan terlaksananya

program-program dan kegiatan-kegiatan pendukung dalam

upaya tercapainya sasaran strategis terealisasi 87,23% atau

Page 92: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

92

sebesar Rp24.772.428.969,00 dari total anggaran sebesar

Rp28.398.419.138,00; dan

Anggaran belanja langsung terkait dengan terlaksananya

program-program dan kegiatan-kegiatan utama dalam upaya

tercapai sasaran strategis terealisasi 85,21% atau sebesar

Rp8.799.258.761,00 dari total anggaran sebesar

Rp10.326.919.138,00.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang

dialokasikan untuk membiayai program-program dan kegiatan-

kegiatan utama dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada

tabel berikut: (lihat tabel 3.22)

Page 93: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

93

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja pada Program dan Kegiatan Utama

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

% Realis

asi

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

4.977.881.055

4.276.273.070 86

1 Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

2.441.465.305

2.061.273.010 84

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

45.405.000

12.775.000

28

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

30.405.000

4.975.000

16

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

15.000.000

7.800.000

52

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

1.958.832.330

1.633.186.560

83

Penyusunan Analisa Standar Belanja

64.462.500

34.307.500

53

Penyusunan Standar Satuan Harga

37.044.000

34.307.500

93

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

185.870.000

148.384.000

80

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

163.300.000

144.501.600

88

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

109.205.000

76.433.800

70

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

124.570.000

87.359.000

70

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

166.863.270

157.220.075

94

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

96.130.000

88.458.900

92

TP – TGR

35.525.000

35.335.250 99

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

59.650.000

56.443.825

95

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

28.300.000

26.620.000

94

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

38.587.000

33.445.000

87

Penyusunan Laporan Semesteran

72.900.750

66.605.375 91

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah

87.128.915

79.570.000

91

Page 94: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

94

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

% Realis

asi

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

146.874.950

132.838.50

0 90

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

51.412.500

47.717.500

93

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

65.605.000

35.510.425

54

Penerbitan SKPP

35.300.000

35.036.750 99

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS

49.400.000

48.974.650

99

Pengkartuan Data PNS/Pengkartuan Gaji PNS

31.500.000

31.428.850

100

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

114.855.280

87.845.000

76

Pengelolaan SIMKEUDA

159.891.415

111.533.06

0 70

Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

34.456.750

33.310.000

97

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

369.810.000

365.216.45

0 99

Pembinaan Bendahara/Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

352.310.000

348.715.45

0 99

Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penyusunan SPJ

17.500.000

16.501.000

94

Progran Penataan Peraturan Perundang-undangan

67.417.975

50.095.000

74

Regulasi peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

67.417.975

50.095.000

74

2 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

648.367.500

597.248.50

0 92

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

648.367.500

597.248.50

0 92

Pencematan dan Penerbitan DPA SKPD

89.145.000

83.660.775

94

Penyusunan Anggaran Kas

33.800.000

32.668.500 97

Penerbitan SPD

34.657.500

33.159.250 96

Penerbitan SP2D

147.500.000

129.503.50

0 88

Pencetakan Daftar Gaji/Pengelolaan Gaji

127.315.000

118.900.75

0 93

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

112.800.000

111.375.20

0 99

Rekonsiliasi Belanja SKPD

40.000.000

38.306.650 96

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

63.150.000

49.673.875

79

Page 95: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

95

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

% Realisasi

3 Prosentase

SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

207.903.250

130.628.850

63

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

207.903.250

130.628.850

63

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

72.947.500

46.100.250

63

Penyusunan Neraca Dinas Instansi

134.955.750

84.528.600

63

4 Prosentase

keakuratan data barang milik daerah

1.680.145.000

1.487.122.710

89

Program Pengelolaan Barang Daerah

1.680.145.000

1.487.122.710

89

Peningkatan SDM aparatur Pemda

61.285.000

41.095.190

67

SIMBADA 235.485.000

218.115.300

93

Sensus barang daerah 301.500.000

287.209.125

95

Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

106.330.000

84.008.260

79

Penataan aset 96.350.000

91.397.500

95

Penghapusan barang daerah 163.050.000

137.043.685

84

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

311.918.000

270.810.600

87

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

73.407.000

63.589.100

87

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

83.380.000

80.158.750

96

Pengamanan Adm. Dokumen kepemilikam Barang Milik Daerah

88.350.000

83.052.500

94

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

159.090.000

130.642.700

82

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

5.349.038.083

4.522.985.691

85

1

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

450.930.583

398.608.020

88

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

450.930.583

398.608.020

88

Pengelolaan Dana Perimbangan

121.800.000

119.558.770

98

Penyusunan SPT Tahunan 67.500.000

66.551.500

99

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

72.505.000

61.559.750

85

Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

189.125.583

150.938.000

80

Page 96: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

96

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

% Realisasi

2 Derajat desentralisasi

4.270.202.500

3.545.848.113 83

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

4.096.852.500

3.411.289.328

83

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak)

1.857.860.000

1.586.681.258

85

Operasional Pajak Daerah

501.750.000

368.205.845 73

Pelayanan Pajak Daerah

352.030.000

328.860.815 93

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

762.325.500

633.947.315

83

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

252.335.000

157.019.430

62

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

56.522.000

49.779.640

88

Studi Potensi Pajak Daerah

50.000.000

48.646.500 97

Studi Potensi Retribusi Daerah

50.000.000

49.608.500

99

Pendataan PBB P2

214.030.000

188.540.025 88

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

173.350.000

134.558.785

78

Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah

173.350.000

134.558.785

78

3 Prosentase kemampuan keuangan daerah

627.905.000

578.529.558 92

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

627.905.000

578.529.558

92

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

79.750.000

78.949.325

99

Pengendalian PAD

131.415.000

94.208.075 72

Optimalisasi Pendapatan Daerah

66.740.000

60.854.658

91

Verifikasi Piutang Daerah

350.000.000

344.517.500 98

Jumlah

10.326.919.138

8.799.258.761 85,21

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah

Apabila dihubungkan antara kinerja pencapaian sasaran

dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian ke-dua sasaran

stretegis dengan katagori relatif sangat baik diikuti dengan

penyerapan anggaran belanja langsung melalui pelaksanaan

Page 97: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

97

program-program dan kegiatan-kegiatan utama kurang dari 100%

atau sebesar 85,21%. Hal tersebut menunjukan bahwa anggaran

belanja langsung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran

strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2014 telah cukup. Jumlah kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam pencapaian ke-dua sasaran strategis sebanyak

67 (enam puluh tujuh) kegiatan dari program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur, program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, program Penataan Peraturan

Perundang-undangan, program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan SKPD dan program Pengelolaan Barang

Daerah. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang

dialokasikan untuk mendanaiterlaksananya program-program dan

kegiatan-kegiatan utama dalam pencapaian sasaran strategis

sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23 dan gambar grafik 3.19)

Tabel 3. Anggaran dan Ralisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Jml Keg.

Anggaran (Rupiah)

Realisasi Rupiah

Realisasi %

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

49

4.977.881.055

4.276.273.070 85,91

Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

28

2.441.465.305

2.061.273.010 84,43

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

8

648.367.500

597.248.500 92,12

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2

207.903.250

130.628.850 62,83

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

11

1.680.145.000

1.487.122.710 88,51

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

18

5.349.038.083

4.522.985.691 84,56

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

4

450.930.583

398.608.020 88,40

Derajat desentralisasi 10

4.270.202.500

3.545.848.113 83,04

Prosentase kemampuan keuangan daerah

4

627.905.000

578.529.558 92,14

J u m l a h 67

10.326.919.138

8.799.258.761 85,21

Page 98: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

98

Gambar grafik tersebut diatas menunjukkan anggaran dan

realisasi belanja langsung untuk terlaksananya berbagai program

dan kegiatan utama yang dibutuhkan guna pencapaian sasaran

strategis yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

yang transparan dan akuntabel lebih tinggi atau lebih besar daripada

anggaran dan realisasi belanja langsung untuk terlaksananya

berbagai program dan kegiatan utama pencapaian sasaran stratgeis

pada meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Anggaran Realisasi

Meningkatkan kualitas pengelolaankeuangan daerah yang transparan

dan akuntabel4,978 4,276

Meningkatkan kemampuankeuangan daerah

2,441 2,061

Anggaran, 4,978

Realisasi, 4,276

Anggaran, 2,441

Realisasi, 2,061

da

lam

Ju

taan

Ru

pia

h

Gambar Grafik 3. 20Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

per Sasaran Strategis

Page 99: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

99

BAB V

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2014 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu

entitas akuntabilitas SKPD dalam mempertanggungjawabkan

terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan yang didanai dari

APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 dalam pencapaian misi

yang telah ditetapkan melalui keberhasilan atas pencapaian sasaran-

sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Tahun 2014 merupakan tahun ke-empat dari Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2011-2015 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan-

kegiatan utama maupun pendukung untuk tercapainya sasaran strategis.

Capaian atas ke-dua sasaran strategis dengan indikator kinerja berjumlah

7 (tujuh) indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

Sasaran strategis meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan

indikator kinerja berjumlah 4 (empat). Capaian ke-empat

indikator kinerja sesuai dengan yang ditargetkan bahkan

melebihi 100% kecuali indikator kinerja berupa opini BPK RI

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2014 belum dapat diketahui dikarenakan pada saat

Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2014 selesai disusun baru dilakukan

audit atau pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul oleh BPK RI. Namun demikian pada

tahun 2014 telah diterbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Page 100: Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

100

(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2013 dengan paragraf penjelasan; dan

Sasaran strategis meningkatnya kemampuan keuangan daerah

dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) capaian atas

indikator tersebut sudah sesuai dengan yang ditargetkan

bahkan melebihi target dari ke-tiga indikator kinerja ini.

Keberhasilan atas capaian ke-tujuh indikator kinerja dari 2 (dua)

sasaran strategis kecuali opini BPK RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014 telah didukung dengan

adanya kerjasama dan partisipasi semua pihak serta diharapkan dapat

dipertahankan dan ditingkatkan.

Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2014 diharapkan dapat digunakan sebagai media yang

memberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja

yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja

sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan pada tahun

berikutnya serta penyempurnaan atas kebijakan-kebijakan yang

dibutuhkan.

Bantul, Pebruari 2015

Kepala Dinas

Drs Didik Warsito, M.Si.

NIP. 19630915 199003 1 008