Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 1 BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati Bantul dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target
100
Embed
Laporan Kinerja Tahunan - Kabupaten Bantul · Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis ... Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu ... Pedoman Pengelolaan Keuangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
1
BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan
akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan tugas
pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah
dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah. Laporan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun sesuai dengan
amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
menerima pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan
daerah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah);
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
5
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala daerah.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) telah menunjuk pejabat di lingkungan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
Penunjukkan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Bantul.
Adapun sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang
terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul merupakan kompilasi dari ke tiga instansi
(yaitu Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Bagian
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul) tersebut serta
ditambah dengan pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang
dilaksanakan dari tahun 2009 s/d tahun 2014.
1.3 Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul pada Bagian Keempatbelas Paragraf 1 dan Pasal 30,
susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, terdiri atas sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri atas :
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
6
1. Sub. Bagian Umum;
2. Sub. Bagian Program; dan
3. Sub. Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas :
1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;
2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan
3. Seksi Penetapan.
d. Bidang Penagihan, terdiri dari
1. Seksi Penagihan dan Piutang;
2. Seksi Keberatan; dan
3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan
Penindakan.
e. Bidang Anggaran, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan
2. Seksi Bidang Pengendalian Anggaran;
f. Bidang Belanja, terdiri atas :
1. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
2. Seksi Belanja Langsung.
g. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
1. Seksi Pembukuan; dan
2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.
h. Bidang Aset, terdiri atas :
1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan
3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian.
i. UPT
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
7
Kelompok Jabatan
Fungsional
Seksi
Penetapan
Bidang Pendaftaran dan
Penetapan
Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan
Pelayanan
Seksi Verifikasi dan Informasi
Pendapatan
Seksi Pengendalian Operasional,
Pemeriksaan dan Penindakan
Bidang
Penagihan
Seksi Penagihan
dan Piutang
Seksi
Keberatan
Bidang
Anggaran
Seksi Perencanaan
Anggaran
Seksi Pengendalian Anggaran
Bidang
Perbendaharaan
Seksi Belanja Tidak
Langsung
SeksiBelanja
Langsung
Bidang Akuntansi
Seksi
Pembukuan
Seksi Pengolahan Data dan Laporan
Bidang Aset
Seksi Inventarisasi
& Penghapusan
Seksi Penilaian &
Optimalisasi
SeksiPengolahan
data dan Pengendalian
Kepala Dinas
Drs. Didik Warsito, MSi
UPT
Sekretariat
Sub Bagian
Umum
Sub Bagian
Program
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
8
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Ketugasan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
1.4 Tugas, Pokok dan Tata Kerja
Tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam
Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Ketugasan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan urusan rumah
tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan aset;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
keuangan dan aset;
4. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
9
1.5 Landasan Hukum
Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul adalah sebagai berikut:
a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Penyusunan Kiuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
g) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
10
j) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;
k) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
l) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;
m) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Bantul;
n) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul;
o) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2014;
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
11
p) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2014;
q) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun
2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bantul;
r) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul;
s) Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2014;
t) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun
2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;
u) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014;
v) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Nomor 94/07/DPPKAD/2014;
1.6 Keadaan Pegawai
Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2014 pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
terdapat 144 orang terdiri dari sebagai berikut :
PNS sebanyak 129 orang;
Tenaga Alih Dayasebanyak 6 orang;
Tenaga Kebersihan sebanyak 2 orang;
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
12
Petugas pemungut pajak restoran sebanyak 2 orang;
Petugas pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan
sebanyak 4 orang.
Keadaan pegawai negeri sipil per 31 Desember 2014 pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat
sebagai berikut:
Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan
struktural dan jabatan fungsional sebagai berikut: (lihat
Tabel 1.1)
Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil DPPKAD
No Jabatan Struktural Eselon
Jumlah
Formasi Riil
1 2 3 4 5
1 Kepala Dinas II b 1 1
2 Sekretaris III a 1 1
3 Kepala Bidang III b 6 6
4 Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian IV a 18 18
5 Fungsional Khusus Arsiparis 1 1
6 Fungsional Umum 111 102
Jumlah 138 129
Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014
Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat
pendidikan sebagai berikut: (lihat Tabel 1.2 dan
gambar grafik 1.1)
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
13
Tabel 1.2 Komposisi PNS DPPKAD
Berdasarkan Tingkat Kependidikan
No Pendidikan Jumlah %
1 2 3 4
1 Pasca Sarjana 12 9
2 Sarjana 56 43
3 Sarjana Muda 9 7
4 SMA/SMA Kejuruan 48 37
5 SMP 3 2
6 SD 1 1
Jumlah 129 100
Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014
Keadaaan pegawai negeri sipil berdasarkan jenis
kelamin sebagai berikut: (lihat tabel 1.3 dan gambar
grafik 1.2)
Pasca Sarjana
9%
Sarjana44%
Sarjana Muda7%
SMA/SMA Kejuruan
37%
SMP2%
SD1%
Gambar Grafik 1.2Kompoisisi PNS DPPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
14
Tabel 1.3 Komposisi PNS DPPKAD
Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 2 3
1 Laki-laki 80
2 Perempuan 49
Jumlah 129
Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014
Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan golongan
ruang sebagai berikut: (lihat tabel 1.4 dan gambar
grafik 1.3)
Tabel 1.4 Komposisi PNS DPPKAD Berdasarkan Golongan
No U r a i a n Jumlah %
1 2 3 4
1 Golongan IV 6 5
2 Golongan III 92 71
3 Golongan II 28 22
4 Golongan I 3 2
Jumlah 129 100
Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014
Laki-laki62%
Perempuan38%
Gambar Grafik 1.3Komposisi PNS DPPKAD berdasarkan Jenis Kelamin
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
15
1.7 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana gedung yang dipergunakan oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
terletak di komplek Parasamya dengan menempati 7 (tujuh)
ruangan yaitu gedung sayap barat sebelah selatan lantai 1
ditempati bidang Pendaftaran dan Penetapan dan lantai 2 ditempati
bidang Penagihan, gedung sayap barat sebelah utara lantai 3
ditempati bidang Aset. Sedang gedung sayap timur sebelah utara
lantai 1 ditempati oleh Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan bidangPerbendaharaan serta
lantai 2 ditempati oleh Bidang Anggaran dan bidang Akuntansi.
Sarana mobilitas yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 sebanyak 67 unit kendaraan terdiri sebagai berikut: (lihat tabel 1.5)
Tabel 1.5 Daftar Peralatan dan Mesin Kenbaraan Dinas/Operasional
No Jenis Unit
1 2 3
1 Kendaraan Bermotor R4 9
2 Kendaraan Bermotor R2 54
3 Sepeda Ontel 4
Jumlah 67
Sumber Data : Sub Bag Keuangan DPPKAD
Gol IV5%
Gol III71%
Gol II22%
Gol I2%
Gambar Grafik 1.4Komposisi PNS DPPKAD berdasarkan Golongan
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
16
Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 sarana dan
parasarana berupa peralatan dan mesin selain sarana mobilitas yang
dipergunakan untuk terlaksananya ketugasan dan tata kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai
berikut: (lihat tabel 1.6)
Tabel 1.6
Daftar Peralatan dan Mesin (selain Kendaraan Dinas/Operasional)
Jenis Unit Jenis Unit Jenis Unit
1 2 3 4 5 6
Komputer 110 Papan data 2 Alt Ukur Laser Distometer 2
Lap Top 23 Partisi ruangan 15 NAS ( Net Attached Storage)
3
Printer 67 papam nama 1 Scanner 1
Server 9 Genset 1 Hardisk External 4
Monitor Server 1 Gerenda 1 Papan Digital Interaktif 1
Tablet 4 Handycam 1 UPS Server 1
AC 31 Hub 1 GPS 2
Almari 76 Rak 39 Rakmount Monitor 1
Brankas 16 Server 6 Mesin Antrian 1
Dingklik Panjang 7 Monitor server 1 Perfator/Perfurator Karcis 2
Dispencer 3 Telepon/ Aipon 15 Water Meter 10
Filling Cabinet 44 Faximile 1 Delegate unit 8
Kipas Angin 15 Mesin ketik 10 Sandaran dan kunci sepeda
8
Kursi 349 Telepon/ Aipon 15 VM Ware v Sphere Essentials Kit
1
Meja 190 Kamera 6 Peralatan Komputer/Note Book
8
Partisi Antar Meja Kerja
31 Rak server 2 Sound system 1
Partisi Ruang Kepala 2 Wireless 3 Penghisap Debu 2
Skat ruangan 2 LCD 6 Tangga 1
Backwall Pelayann PBB
1 UPS 39 Peralatan dan mesin lainnya
21
Backdrop Ruang 3 Lemari Es 5 Meja Kursi Tamu 3
Wadrobe 1 Wireless Tablet 1 Meja front office/meja pelayanan
2
Almari Backdrop R.Tunggu 1
J u m l a h 1.240
Sumber Data : Sub Keuangan DPPKAD
Sarana dan prasarana selain tersebut diatas Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
17
melaksanakan pelimpakan wewenang dan ketugasan dalam tata
kelola keuangan dan aset daerahsesuai dengan peraturan yang
berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel dalam
rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul menuju terwujudnya good governance telah
menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)
Keuangan Daerah yang dibangun oleh Badan
PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dimulai
dengan ditandatangani Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis
antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten
Bantul pada tanggal 28 Oktober 2011.
Program aplikasi
SIMDA Keuangan
mulai tahun 2012
telah digunakan oleh
Pemerintah
Kabupaten Bantul
dalam pengelolaan
keuangan daerah
secara terintegrasi
Gambar 1.5
Aplikasi Simda Keuangan Daerah
Meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
pelaporankeuangan daerah.
Selain itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah juga memakai
aplikasi Simda BMD dalam mengelola barang milik
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
18
Daerah. Simda BMD
ini juga merupakan
aplikasi yang
dibangun oleh Badan
Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
(BPKP) yang dimulai
Gambar 1.6
Aplikasi Simda BMD
Dengan ditandatangani Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis
antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Dalam melaksanakan pengelolaan gaji PNS/CPNS di
lingkungan PemerintahKabupaten Bantulmulai bulan Juli 2014 Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah
telah empergunakan
aplikasi Sistem
Informasi Pengolahan
Gaji Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Daerah
yang dibangun oleh
PT TASPEN
(Persero).
Penggunaan aplikasi
tersebut
Gambar 1.7
Aplikasi Gaji PT TASPEN
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
19
setelah dilaksanakan perjanjian kerja sama antara PT TASPEN
(Pesero) dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Mei
2014.
Dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak
daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
telah menggunakan beberapa aplikasi yang pengadaan
dilaksanakan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan biaya dari
APBD Kabupaten Bantul. Adapun aplikasi yang telah dipergunakan
dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: (lihat
gambar)
Gambar 1.8
Aplikasi Sim Antrian Wajib Pajak Daerah
Gambar 1.9
Aplikasi Sim BPHTB dan PBB Terintegrasi
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
20
Gambar 1.10
Aplikasi Sim Arsip Wajib Pajak Daerah
Gambar 1.11
Aplikasi Simpatda
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
21
Gambar 1.12 Aplikasi SISMIOP
Gambar 1.13 SMARTMAP
Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 aplikasi
pendapatan daerah sebagai kelompok aset lainnya yang tak
berwujud sebagai berikut: (lihat tabel 1.7)
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
22
Tabel 1.7 Daftar Aset Lainnya yang Tak Berwujud
(Aplikasi Pendapatan Pajak Daerah)
No Jenis Unit
1 2 3
1 Aplikasi Sofware 1
2 Aplikasi Sofware 1
3 Aplikasi Program Pajak Tanah 1
4 Aplikasi SIM 1
5 Windows Server Enterprise 2008 2
6 Map Info 1
7 Software Oracle 1
8 Aplikasi SIM Arsip 1
9 Aplikasi SIM Integrasi PBB BPHTB 1
10 Aplikasi SIMPATDA 1
11 Aplikasi Program 1
12 Sofware Oracle 1
J u m l a h 13 Sumber Data : Sub. Bag. Keuangan DPPKAD
ke-tiga Kabupaten Bantul adalah meningkatkan kemampuan
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator
kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Keuangan Daerah.
Perubahan atas perencanaan stratejik yangmemuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul selama periode 5 (lima) tahun khususnya
tahun 2014-2015, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis,
harmonis dan berkesinambungan yang diselaraskan dan diarahkan
kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disesuaikan dengan
sasaran yang ditetapkan.
2.1.1 Visi
Sesuai dengan urusan dan ketugasan yang ditangani
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagaimana telah diuraikan pada bab I dan sasaran
ke-tiga Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten Bantul
tahun 2011-2015 adalah meningkatkan kemampuan
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
32
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan
indikator kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah, maka
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan
aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
sebagai berikut:
1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat; dan
2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah
berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas,
dan kepastian nilai.
Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 2
(dua) tahun yang akan datang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merubah
visidan ditetapkan menjadi visi dan menjadi komitmen
bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders di
lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul. Adapun visi yang ditetapkan
yaitu sebagai berikut:
MENJADI INSTITUSI YANG HANDAL
DAN TERPERCAYA DALAM TATA
KELOLA KEUANGAN DAERAH
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
33
2.1.2 Misi
Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung
dalam visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagaimana tersebut diatas maka Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah
merumuskan kembali misi yang merupakan rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras
dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul telah merumuskan kembali misi untuk
periode tahun 2014 dan 2015 yaitu sebagai berikut:
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan
yang berlaku; dan
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka
memperkuat sumber-sumbet pendanaan belanja daerah
Misi 1 “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat pada
aturan yang berlaku” mempunyai makna yaitu sebagai berikut:
1. Pengelolaan keuangan dari proses perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan
dalam rangka menciptakan transparansi dan
akuntabililitas terselenggaranya keuangan daerah yang
bercirikan kepada penerapan good governance.
2. Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan
keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
34
nilai sehingga terwujudnya keakuratan data barang
milik daerah.
Misi 2 “meningkatkan pendapatan asli daerah dalam
rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja
daerah” memiliki makna pengelolaan pendapatan daerah
terutama pendapatan asli daerah dapat meningkatkan
kemampuan keuangan daerah atau meningkatnya
kemandirian keuangan daerah dalam membiayai belanja
daerah.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan pada visi dan misi yang telah diuraikan
sebagaimana tersebut diatasDinas Pendaapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan tujuan dan
sasaran jangka menengah yang akan dicapai terutama tahun
2014 dan tahun 2015. Adapun keterkaitan antara visi, misi,
tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
(lihat tabel 2.9)
Tabel 2.9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Visi Misi Tujuan Sasaran
Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku dalam rangka mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumbet pendanaan belanja daerah
Melaksanakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
35
Pencapaian atas tujuan dan sasaran sebagaimana
tersebut diatas dapat diukur dengan indikator kinerja yang
merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Rumusan
indikator kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:
(lihat tabel 2.10)
Tabel 2.10 Rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran Indikator Kinerja Rumus
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
1 Opini BPK Opini Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
2
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
(Realisasi belanja daerah per triwulan dibagi dengan alokasi belanja daerah per triwulan)X100%
3 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
(Jumlah SKPD telah menerapkan SAP dibagi jumlah SKPD)X100%
4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah
(Jumlahaset yang terinventarisirdibagijumlahasetkeseluruhan) x 100%
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
((Pendapatan daerah tahun t dikurangi pendapatan daerah tahun t-1) dibagi pendapatan daerah tahun t-1))X100%
2 Derajat desentralisasi (Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah)X100%
3 Prosentase kemampuan keuangan daerah
(Pendapatan asli daerah dibagi belanja daerah)X100%
Sasaran-sasaran strategis dengan indikator kinerja-
indikator kinerja pada kondisi awal (capaian tahun 2010) dan
kondisi akhir rencana strategis (tahun 2015) yang hendak
dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
36
Aset Daerah dengan mengacu pada misi yang telah
ditetapkan yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 2.11)
Tabel 2.11 Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Awal
(Tahun 2011)
Target Akhir
(Tahun 2015)
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
1 Opini BPK WTP:1 WDP:2
2 1
2
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
% 85 85
3
Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
% 60 70
4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah
% 70 75
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
% 11,87 12,79
2 Derajat desentralisasi % 8,27 16,88
3 Prosentase kemampuan keuangan daerah
% 8,06 35,65
2.1.4 Strategi
Sebagai upaya yang dilaksanakan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
merealisasikan target indikator kinerja dari sasaran stregis
akan dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Misi 1 “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat
pada aturan yang berlaku”.
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai capaian
sama dengan 100% atau lebih dengan katagori sangat
berhasil. Adapun capain atas ke-empat indikator kinerja yaitu
sebagai berikut:
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul.
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten
akhir tahun sebagai obyek pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Proses
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
dimulai bulan Januari 2014 dengan menggabungkan
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
65
laporan-laporan keuangan SKPD terdiri laporan realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul terdiri laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan
disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Paling lambat 3 (tiga) bulan laporan keuangan
tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlebih
dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Kabupaten Bantul.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul
tahun anggaran 2013 adalah opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Opini
WTP ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul
menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap peraturan perundangserta efektifitas
sistem pengendalian intern.Selama periode tahun 2010
s/d tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan telah
menerbitkan hasil pemeriksaan keuangan atas Laporan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun
2009, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2012 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
66
Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebagai berikut: (lihat
Tabel 3.18)
Tabel 3.18 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013
Tahun Opini Penjelasan Keterangan
2010 WDP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009
2011 WDP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010
2012 WDP
Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011
2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
2014 WTP
Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
Sumber Data : DPPKAD
Salah satu tolok ukur kinerja dari sasaran
meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
yang akuntabel dan transparan berupa opini yang
diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah
diperiksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Bantul tahun 2014 belum dapat diketahui.
Dikarenakan pada saat Laporan Kinerja Tahunan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
telah selesai disusun, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2014 baru
dilakukan audit/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Daerah. Namun demikian pada tahun 2014
Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
67
Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil
pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2013 yang memuat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf
penjelasan seperti pada tabel 3..
Capaian atas indikator kinerja opini yang diterbitkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadadap LKPD
Kabupaten Bantul tahun 2014 sebagai berikut: (lihat