LAPORAN KINERJA TAHUN 2019Gambar 3.1 Rezim APU PPT di Indonesia 25 Gambar 3.2 Variabel IPP APU PPT 26 Gambar 3.3 Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2018 27 Gambar 3.4 Perbandingan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 ii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vii

PERNYATAAN TELAH DIREVIU viii

RINGKASAN EKSEKUTIF ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi 1

B. Struktur Organisasi 2

C. Isu-isu Strategis 4

D. Dasar Hukum 8

E. Sistematika Penyajian 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 11

B. Perjanjian Kinerja 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 20

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 23

C. Realisasi Anggaran 111

D. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya 116

E. Kinerja dan Capaian Lainnya 117

F. Rencana Pengembangan 119

BAB IV PENUTUP 121

Lampiran A Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK

B Penghargaan atas Capaian Opini WTP Untuk Laporan Keuangan

Tahun 2018 PPATK

C Penghargaan atas Capaian Opini WTP Untuk Laporan Keuangan

Tahun 2014-2018 PPATK

D Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif Keterbukaan

Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural di Istana Wakil

Presiden pada 21 November 2019

E Penyelenggaraan 5th Counter-Terrorism Financing Summit pada 12-

15 November 2019 di Manila, Filipina

F Penghargaan Komisi Pemilihan Umum kepada PPATK sebagai

Mitra Pendukung Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

G Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA)

DAFTAR ISI

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 iii

H Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPATK dengan FIU Uzbekistan di Jakarta pada 29-31 Januari 2019

I Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat APU PPT

J Daftar Lembaga/Organisasi Domestik yang Menjalin MoU Dengan

PPATK Tahun 2019

K Rekomendasi-Rekomendasi FATF yang Diadopsi Dalam Kebijakan

Domestik Tahun 2019

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 iv

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK per 31 Desember 2019 3

Tabel 2.1 Misi PPATK 12

Tabel 2.2 Tujuan PPATK 12

Tabel 2.3 Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019 13

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2019 16

Tabel 2.5 Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2019 18

Tabel 3.1 Capaian Kinerja PPATK Tahun 2019 21

Tabel 3.2 Perbandingan Hasil IP TPPU dan IP TPPT Tahun 2016-2018

28

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-1 PPATK Tahun 2015-2019 29

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi IKSS ke-1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-2019 30

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 PPATK Tahun 2019 31

Tabel 3.6 Perbandingan Jumlah Rekomendasi PPATK Tahun 2015-2019 34



Tabel 3.9 Rekomendasi-rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik 38

Tabel 3.10 Jumlah Rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik Tahun 2015-2019

40



Tabel 3.13 Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2015-2019 44

Tabel 3.14 Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 45



Tabel 3.17 Asistensi Penanganan Perkara TPPU Pada Tahun 2019 50





Tabel 3.22 Implementasi Kerja sama Tahun 2019 62



DAFTAR TABEL

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 v

Tabel 3.25 Jumlah HA dan informasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2019 70



Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-7 PPATK Tahun 2019 73

Tabel 3.29 Jumlah Laporan dari Pihak Pelapor yang Memenuhi Standar Pelaporan Tahun

2019

74



Tabel 3.32 Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor 76


Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi IKSS ke-10 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-

2019

77


Tabel 3.36 Persentase Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan APU PPT Tahun 2019 81


2019

82



2019

87

Tabel 3.40 Tingkatan Maturity Model 88

Tabel 3.41 Nilai Asesmen Tata Kelola TI Tahun 2019 89


Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi IKSS ke-13 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-2019

90


Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi IKSS ke-14 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-2019

94


Tabel 3.47 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPATK Tahun 2015-2019 96


2019

97


Tabel 3.50 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2016-2019 101


2019

105



2019

110

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK Tahun 2018 dan 2019 112

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 vi

Tabel 3.55 Realisasi Anggaran PPATK Tahun 2015-2019 113

Tabel 3.56 Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Kinerja PPATK Tahun 2019 113

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 vii

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPATK 3

Gambar 2.1 Peta Strategi PPATK 14

Gambar 2.2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK 18

Gambar 3.1 Rezim APU PPT di Indonesia 25

Gambar 3.2 Variabel IPP APU PPT 26

Gambar 3.3 Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2018 27

Gambar 3.4 Perbandingan Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018 28

Gambar 3.5 Kegiatan 5th

CTF Summit di Manila 47

Gambar 3.6 Piagam WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2018 PPATK 109

Gambar 3.7 Penghargaan Opini WTP Tahun 2014-2018 117

Gambar 3.8 Predikat I Kearsipan Tahun 2019 117

Gambar 3.9 BKN Awards Tahun 2019 118

Gambar 3.10 Egmont Group Meetings Tahun 2019 118

Gambar 3.11 Kegiatan 5th

CTF Summit pada 12-15 November 2019 di Manila,

Filipina

119

DAFTAR GAMBAR

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 ix

PPATK sebagai salah satu kementerian/lembaga memiliki kewajiban untuk

menyusun laporan kinerja sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2019

PPATK merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas PPATK dalam

melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, laporan kinerja

ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi PPATK yang dijabarkan

dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra PPATK Tahun 2015-2019.

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan Renstra tahun 2015-2019 PPATK, PPATK

telah menetapkan empat belas sasaran strategis dan tujuh belas indikator kinerja. Sesuai

dengan Renstra Tahun 2015-2019 PPATK, rencana kerja, dan arah kebijakan pimpinan,

capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan rata-rata capaian

kinerja sebesar 99,43%. Dari 17 (tujuh belas) IKSS tersebut, enam IKSS berhasil mencapai

target kinerja. Bahkan tiga IKSS capaian kinerjanya berhasil melampaui target kinerja.

Namun demikian, terdapat tujuh IKSS yang capaian kinerjanya belum berhasil mencapai

kinerja 100% dan satu IKSS yang tidak diukur capaian kinerjanya pada tahun 2019, yaitu

Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme.

Rincian capaian kinerja masing-masing IKSS tersebut, sebagai berikut:

1. Tiga IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melampaui target kinerja (>100%), yaitu:

a. Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik (120%).

b. Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti

(120%).

c. Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan

(103,79%).

2. Enam IKSS berhasil mencapai target kinerja (100%), yaitu:

a. Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti.

b. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti

c. Indeks kepatuhan pihak pelapor.

d. Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme.

e. Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik.

f. Opini BPK.

3. Tujuh IKSS yang capaian kinerjanya belum berhasil mencapai target kinerja (<100%),

yaitu:

a. Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti

(97,78%).

b. Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme (97%).

RINGKASAN EKSEKUTIF

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 x

c. Persentase kelulusan peserta pelatihan (87,58%).

d. Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK (88,57%).

e. Nilai AKIP PPATK (94,66%).

f. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK (91,55%).

g. Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di

Indonesia (83,35%).

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019 PPATK memperoleh alokasi

anggaran sebesar Rp211.467.726.000,00. Dari total pagu anggaran tersebut, PPATK

berhasil telah merealisasikan anggaran per 31 Desember 2019 sebesar

Rp195.685.169.459,00 atau 92,64% dari total alokasi anggaran sebesar

Rp211.467.726.000,00. Hal tersebut menunjukkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran

apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,43%. Efisiensi tersebut berasal

dari penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa, pemanfaatan fasilitas internal

PPATK dalam penyelenggaraan kegiatan rapat, seminar, pelatihan, dan konsinyering

dalam upaya penghematan biaya paket meeting dalam/luar kota, serta melakukan sinergi

antarunit kerja dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

PPATK terus berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara

berkelanjutan atas pengelolaan kinerja di tengah kondisi lingkungan yang dinamis. PPATK

selalu melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sistem

akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian

PAN dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas pelaksanaan sistem

akuntabilitas kinerja PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan, antara lain:

a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan capaian

kinerjanya pada setiap triwulan.

b. Inspektorat mengevaluasi pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan II di

PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-

masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun

selanjutnya.

c. Menyempurnakan aplikasi e-RKA, yaitu aplikasi perencanaan, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan kinerja yang digunakan untuk pengelolaan kinerja dan anggaran dengan

memanfaatkan sistem teknologi informasi secara lebih optimal guna meningkatkan

kualitas dan pelaporan kinerja dan anggaran.

d. Koordinasi yang intensif antara PPATK dan para penyidik dalam mengoptimalkan hasil

analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi, serta pemenuhan data kepada para penyidik.

e. Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi National Risk Assessment on Money Laundering

and Terrorism Financing melalui hasil riset dan pengembangan.

Pada tahun 2019, PPATK juga meraih beberapa prestasi pada tingkat nasional dan

internasional, meliputi:

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 xi

1. Capaian pada tingkat nasional, meliputi:

a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan

Keuangan PPATK selama lima tahun berturut-turut, yaitu Laporan Keuangan

PPATK tahun 2014-2018.

b. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan

Keuangan PPATK tahun 2018.

c. Predikat I (sangat memuaskan) pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga

Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik

berdasarkan hasil pengawasan Arsip Nasional Republik Indonesia.Penghargaan

Komisi Informasi Publik kepada PPATK sebagai Badan Publik Menuju Informatif

pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 tingkat Lembaga Non Struktural.

d. Penghargaan BKN Awards Tahun 2019 sebagai pemenang kategori Implementasi

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Pemanfaatan Computer

Assisted Test (CAT) tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

e. Penghargaan Komisi Pemilihan Umum kepada PPATK sebagai mitra pendukung

pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

f. Penghargaan Komisi Informasi Publik kepada PPATK sebagai Badan Publik

Menuju Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 tingkat

Lembaga Non Struktural.

g. Jumlah penerimaan negara atas empat Hasil Pemeriksaan PPATK yang telah masuk

ke kas negara yang berasal dari denda sebesar Rp3.050.000.000,00, aset berupa dua

belas jenis mata uang asing dan uang rupiah senilai Rp3.744.281.357,40 dan dari

satu putusan audit Direktorat Jenderal Pajak telah berkontribusi pada penerimaan

negara sebesar Rp24.727.768.534,00, serta sejumlah aset lainnya. PPATK juga

telah berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan

melalui Hasil Analisis yang nilainya ditaksir mencapai Rp583.427.216.456,00.

2. Capaian pada tingkat internasional, meliputi:

a. PPATK terpilih sebagai sebagai tuan rumah pertemuan tahunan Kelompok Kerja

Egmont Group meetings yang diselenggarakan pada 28-31 Januari 2019 di Jakarta.

b. PPATK menjadi co-host dalam penyelenggaraan kegiatan 5th Counter-Terrorism

Financing Summit (CTF Summit) pada 12-15 November 2019 di Manila, Filipina.

c. PPATK terpilih sebagai Regional Representative (RR) the Egmont Group untuk

kawasan Asia Pasifik.

Meskipun sebagian besar target kinerja PPATK pada tahun 2019 telah berhasil

terpenuhi, tetapi PPATK menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu

dievaluasi dan selalu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi kinerja melalui

perbaikan setiap proses yang terdapat di setiap unit merupakan proses berkelanjutan yang

akan terus dilakukan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PPATK selama tahun

2019 telah dilaksanakan dan diharapkan dapat berdampak positif bagi para stakeholders

PPATK.

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 1

A. Gambaran Umum Organisasi

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam upaya mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK memiliki kewenangan untuk

melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus

membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.

Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem

keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, PPATK telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) PPATK tahun 2015-2019. Rencana strategis tersebut ditetapkan dengan

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis

PPATK Tahun 2015- 2019 yang memuat visi, misi, dan sasaran strategis tahun 2015-

2019 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK. Hal ini

sejalan dengan nawacita presiden, khususnya nawacita keempat dan ketujuh.

PPATK terus berupaya untuk mendukung implementasi nawacita presiden,

terutama nawacita keempat dan ketujuh. Nawacita keempat, yaitu menolak negara lemah

dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya. Nawacita ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu,

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan

Presiden Nomor 103 Tahun 2016 dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi, yaitu:

a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh oleh PPATK;

pendahuluan BAB I


c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang

berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

B. Struktur Organisasi PPATK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi dan

unsur PPATK terdiri atas:

1. Kepala PPATK;

2. Wakil Kepala PPATK;

3. Sekretariat Utama;

4. Deputi Bidang Pencegahan;

5. Deputi Bidang Pemberantasan;

6. Pusat;

7. Inspektorat;

8. Jabatan Fungsional; dan

9. Tenaga Ahli.

Penjabaran organisasi dan tata kerja PPATK ditetapkan dalam Peraturan Kepala

PPATK Nomor 3 Tahun 2017 dengan struktur organisasi, sebagai berikut:


Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPATK

Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3

Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut,

PPATK terdiri dari pegawai tetap, pegawai dipekerjakan, dan pegawai kontrak.

Berdasarkan data kepegawaian PPATK hingga 31 Desember 2019, jumlah sumber

daya manusia yang dimiliki oleh PPATK sebanyak 553 orang dengan rincian

termuat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai PPATK

per 31 Desember 2019

No. Jenis Pegawai Jumlah Pegawai

1. Pegawai tetap 330 orang

2. Pegawai dipekerjakan 47 orang

3. Pegawai kontrak 176 orang

Total pegawai 553 orang


C. Isu-isu Strategis PPATK

Isu-isu strategis PPATK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PPATK

selama tahun 2019, antara lain:

1. PPATK terpilih sebagai sebagai tuan rumah pertemuan tahunan Kelompok Kerja

Egmont Group. Egmont Group meetings ini diselenggarakan pada 28-31 Januari

2019 di Jakarta dan dihadiri oleh lebih dari 300 peserta perwakilan FIU yang

merupakan anggota Egmont Group. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para observers

dari berbagai jurisdiksi dan organisasi internasional, misalnya UNODC, FATF,

Interpol, Wolfsburg Group, Europol, dan European Commision.

Forum pertemuan strategis ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat sinergi FIU

seluruh dunia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme. Pertemuan ini memegang peran yang krusial dalam

meningkatkan efektivitas pertukaran data dan informasi, pengalaman, keahlian,

dan kontribusi bersama antaryurisdiksi guna memperkokoh rezim anti pencucian

uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

2. PPATK selaku focal point dalam proses Indonesia menghadapi Mutual

Evaluation Review (MER) oleh FATF melaksanakan tahap-tahap utama pada

tahun 2019, yaitu:

a. Pelaksanaan FATF Pre-Assessment Country Training pada 8-9 Agustus 2019.

Sekretariat FATF telah berkunjung ke Indonesia pada 8-9 Agustus 2019 di

Bandung untuk menilai kesiapan Indonesia dalam menghadapi MER FATF.

Dalam kegiatan Pre-Assessment tersebut, perwakilan seluruh

kementerian/lembaga terkait rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (APU-PPT) hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

dari tim Sekretariat FATF. Hasil pembahasan dalam FATF Pre-Assessment

Country tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia telah siap untuk menghadapi

prosedur MER FATF selanjutnya.

b. Penyampaian Dokumen Kepatuhan Teknis oleh Indonesia kepada Sekretariat

FATF.


PPATK berhasil mengoordinasikan seluruh K/L terkait, sehingga Indonesia

telah menyampaikan Dokumen Kepatuhan Teknis kepada Sekretariat FATF

pada 23 September 2019. Dokumen Kepatuhan Teknis merupakan dokumen

yang berisi pengkinian pemenuhan Indonesia dalam Technical Compliance

(TC) dalam Rekomendasi FATF, yaitu aspek kebijakan dan peraturan

perundang-undangan.

c. Penyampaian Dokumen Penilaian Efektivitas oleh Indonesia kepada Sekretariat

FATF.

PPATK berhasil mengoordinasikan seluruh K/L terkait, sehingga Indonesia

telah menyampaikan Dokumen Penilaian Efektivitas kepada Sekretariat FATF

pada 11 November 2019. Dokumen Penilaian Efektivitas merupakan dokumen

yang berisi pengkinian pemenuhan Indonesia dalam Immediate Outcomes (IO)

dalam Rekomendasi FATF, yaitu aspek efektivitas pelaksanaan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan dalam rezim APU-PPT di Indonesia.

3. PPATK menjadi co-host dalam penyelenggaraan 5th Counter Terrorism Financing

Summit (CTF Summit) pada 12-15 November 2019 di Manila, Filipina. Kegiatan ini

diselenggarakan berkat kemitraan strategis antara PPATK dengan FIU Filipina

(Philippines Anti-Money Laundering Council/AMLC) dan FIU Australia

(Australian Transaction Reports and Analysis Centre/AUSTRAC). Tema yang

diangkat dalam CTF Summit tahun ini adalah “Together United Strengthening Our

Region”.

4. Untuk mengotimalkan peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan

pendanaan terorisme, PPATK sedang mengembangkan aplikasi Terrorist Financing

Information Sharing Platform yang disebut Sistem Informasi Terduga Terorisme

(SIPENDAR) yang direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 2021. Aplikasi

SIPENDAR merupakan aplikasi yang mengelola informasi terduga pendanaan

terorisme dan mekanisme pertukaran informasi secara elektronis dan terintegrasi

antara PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan pemangku kepentingan

terkait tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana terorisme. Aplikasi

SIPENDAR memuat berbagai informasi terkait pendanaan terorisme, termasuk


informasi profil yang diduga terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme

beserta jaringannya untuk dapat digunakan oleh PPATK, PJK, penegak hukum, dan

instansi terkait lainnya. Aplikasi SIPENDAR juga digunakan sebagai sarana

komunikasi dan koordinasi dua arah yang dilakukan secara tepat dan real time

antara PPATK, PJK, penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.

Tujuan pengembangan aplikasi SIPENDAR, antara lain:

a. Mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dan/atau

tindak pidana terorisme.

b. Mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

terorisme.

c. Mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban PJK dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegak hukum dan instansi terkait

lainnya dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

terorisme, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tugas atau fungsi lain yang

relevan dengan terorisme dan pendanaan terorisme, khususnya penyusunan

kebijakan, intelijen, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses

persidangan.

5. PPATK melakukan advokasi kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi

yang berwenang dalam melakukan penyusunan peraturan pelaksana dari Peraturan

Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik

Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kegiatan

advokasi tersebut, meliputi penyusunan rancangan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik

Manfaat atas Korporasi, rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang Permintaan Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan

rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara

Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi.


6. Aplikasi goAML merupakan solusi perangkat lunak terpadu yang dikembangkan

secara khusus untuk digunakan oleh Financial Intelligence Units dan merupakan

salah satu respon strategis United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

terhadap kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris. Hingga saat ini, tercatat

50 FIU telah mengimplementasikan aplikasi goAML dan 60 FIU lainnya masih

dalam proses implementasi.

Implementasi aplikasi goAML di PPATK diharapkan dapat memperkuat fungsi

PPATK dalam bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Aplikasi

goAML yang berbasis web akan memudahkan Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas

dan Pengatur (LPP), dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum), serta FIU lain untuk

melakukan registrasi, menyampaikan laporan atau meminta informasi maupun

berkomunikasi dengan PPATK secara online. Bagi internal PPATK, implementasi

goAML akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan data,

analisis, dan penyampaian hasil analisis kepada pihak terkait. Fitur yang tersedia

dalam aplikasi, antara lain validasi dan penolakan laporan yang tidak sesuai secara

otomatis, workflow, dan pembuatan dokumen analisis, pembentukan database

tunggal (unified data model) untuk orang, perusahaan, dan rekening, serta data

warehouse dan business intelligent.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan implementasi goAML di PPATK,

meliputi:

1. Pembentukan Tim Kerja Implementasi goAML di PPATK.

2. Penandatanganan Service Level Agreement (SLA) yang merupakan perjanjian

implementasi goAML antara UNODC dan PPATK pada Juli 2019.

3. Scoping Mission dari UNODC pada 2-5 September 2019 yang menghasilkan

kesepakatan High Level Implementation Plan dengan target golive pada 1

Februari 2021.

4. Pre-Production Mission (PPM) dari UNODC pada 7-19 November 2019

merupakan kegiatan pelatihan kepada Tim Kerja untuk melakukan konfigurasi

dan setting aplikasi goAML sesuai dengan kebutuhan PPATK.


5. Instalasi, setting, dan pengujian aplikasi goAML oleh Tim Kerja di server

development goAML.

6. Sosialisasi rencana implementasi aplikasi goAML kepada seluruh bank umum

yang merupakan pihak pelapor utama PPATK.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPATK,

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana

Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan;

11. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-229/1.01/PPATK/12/15 tentang

Penetapan Indíkator Kinerja Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Tahun 2015-2019; dan

12. Keputusan Kepala PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan.

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi dan permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi oleh

organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan ikhtisar Perjanjian Kinerja PPATK.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai capaian kinerja, evaluasi, dan analisis atas capaian

kinerja tersebut. Penjelasan kinerja meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi


kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen Renstra PPATK. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai

realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja dan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun

mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan

kinerja.

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19 11 |

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2015-2019 merupakan dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan

strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh

PPATK pada tahun 2015-2019. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, telah disusun Rencana Strategis (Renstra)

PPATK tahun 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) tersebut ditetapkan dengan

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana

Strategis PPATK Tahun 2015- 2019 yang memuat visi, misi, dan Sasaran Strategis

tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor:

PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi

seluruh unit kerja di PPATK. Hal ini sejalan dengan nawacita presiden, khususnya

nawacita keempat dan ketujuh.

1. Visi dan Misi PPATK Tahun 2015-2019

VISI ppatk

BAB II

Perencanaan kinerja

“Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme.”


Visi tersebut memberikan makna bahwa PPATK berupaya mewujudkan

Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang dan sejalan dengan visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu Indonesia

yang mandiri, maju, adil, dan makmur, serta dalam mendukung upaya pemerintah

dalam meningkatkan ketahanan sektor keuangan

MISI ppatk

Untuk mendukung pencapaian visi PPATK, dirumuskan upaya-upaya yang

akan dilaksanakan melalui Misi PPATK Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Misi PPATK

KODE MISI

M1 Meningkatkan nilai guna hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.

M2 Meningkatkan peran dan dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia.

M3 Meningkatkan efektivitas manajemen internal PPATK.

tujuan PPATK

Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam rangka mencapai sasaran program

prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai indikator

yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis tersebut dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan PPATK

Kode Tujuan Indikator Kinerja Tujuan

T1 Meningkatkan efektivitas

pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang,

pendanaan terorisme, dan tindak

pidana lainnya di Indonesia.

Indeks persepsi TPPU dan

pendanaan terorisme.

Persentase rekomendasi PPATK

dalam pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti.

Persentase peningkatan

pengungkapan kasus TPPU dan

pendanaan terorisme di

Indonesia.

Indeks kepatuhan pihak pelapor.


Kode Tujuan Indikator Kinerja Tujuan

T2 Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang andal dalam

mendukung pelaksanaan tugas,

fungsi, dan wewenang PPATK.

Nilai AKIP PPATK.

Nilai pelaksanaan reformasi

birokrasi PPATK.

Opini BPK.

SASaran strategis

Sebagai bentuk penjabaran dari dua tujuan strategis yang hendak dicapai,

PPATK menetapkan empat belas sasaran strategis, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

T1 Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan

dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan


PPATK 01

Meningkatnya tndak lanjut atas rekomendasi pencegahan

dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan


PPATK 02

Meningkatnya pengungkapan kasus Tindak Pidana

Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 03

Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan


PPATK 04

Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian

Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 05

Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan

informasi yang ditndaklanjuti.

PPATK 06

Meningkatnya kepatuhan pelaporan. PPATK 07

Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat

penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 08

Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan


PPATK 09

Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi

PPATK.

PPATK 10

T2 Meningkatnya kualitas SDM PPATK. PPATK 11

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK. PPATK 12


TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif. PPATK 13

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK PPATK 14

Peta Strategi PPATK

Empat belas sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain

dan masing-masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian

visi dan misi PPATK. Keterkaitan antarsasaran strategis beserta masing-masing

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam Gambar 2.1 Peta Strategi

PPATK Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Peta Strategi PPATK Tahun 2015-2019


Peta strategi tersebut terbagi menjadi tiga perspektif, yaitu perspektif

stakeholder, Internal Business Process, dan Learning and Growth. Ketiga perspektif

tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk sebuah peta

strategi yang terukur dan berkesinambungan. Perspektif Stakeholder yang merupakan

outcome PPATK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan didukung oleh

perspektif Internal Business Process yang merupakan proses internal strategis yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi PPATK, sedangkan perspektif Learning

and Growth diperlukan dalam mewujudkan perspektif Stakeholder dan Internal

Business Process melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya, dan

penggunaan anggaran yang optimal.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

menyatakan bahwa entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus menyusun perjanjian

kinerja.

Kepala PPATK telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK pada 20

Desember 2018. Perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen

anggaran yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan berdasarkan

Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2019 PPATK Nomor: SP DIPA-

078.01.1.453374/2019 tanggal 5 Desember 2018. Perjanjian Kinerja PPATK bertujuan

untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan

merupakan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK dijelaskan dalam Tabel 2.4, sebagai

berikut:


Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja PPATK

Tahun 2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis

Target

Program

Pagu

Anggaran Awal (Rp)

PPATK.01 Meningkatnya

persepsi publik terhadap

pencegahan dan pemberantasa

n TPPU dan pendanaan terorisme.

S1.1

Indeks

persepsi TPPU dan pendanaan

terorisme.

tidak diukur - Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang

dan Pendanaan Terorisme

94.372.064.000

PPATK.

02

Meningkatnya tindak lanjut atas

rekomendasi pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme.

S2.1 Persentase rekomendasi PPATK dalam


n TPPU dan pendanaan terorisme

yang ditindaklanjuti.

100 %

S2.2 Persentase

rekomendasi FATF yang diadopsi

dalam kebijakan domestik.

70 %

S2.3 Persentase rekomendasi National Risk

Assessment

(NRA) yang ditindaklanjuti.

100 %

PPATK.

03

Meningkatnya pengungkapa

n kasus TPPU dan pendanaan

terorisme.

S3.1 Persentase peningkatan


pendanaan terorisme di Indonesia.

20 %

PPATK.

04

Meningkatnya efektivitas kerja sama



S4.1 Persentase kerja sama yang

ditindaklanjuti.

100 %

PPATK.

05

Meningkatnya kualitas hasil

riset TPPU dan pendanaan

terorisme.

S5.1 Tingkat kualitas hasil

riset TPPU dan pendanaan

terorisme.

4 Indeks


PPATK.

06

Meningkatnya

hasil analisis, hasil pemeriksaan,

dan informasi yang ditindaklanjuti.

S6.1 Jumlah Hasil

Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi


301 Laporan

PPATK.

07

Meningkatnya kepatuhan

pelaporan.

S7.1 Persentase laporan dari

pihak pelapor yang memenuhi

standar pelaporan.

95 %

S7.2 Indeks

kepatuhan pihak pelapor.

5,0 Indeks

PPATK.

08

Meningkatnya

kemampuan pihak pelapor dan penyidik

TPPU dalam pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme.

S8.1 Persentase

kelulusan peserta pelatihan.

100 %

PPATK.

09

Terpenuhinya produk hukum



S9.1 Persentase pemenuhan

produk hukum TPPU dan pendanaan

terorisme.

100 %

PPATK.

10

Meningkatnya keandalan sistem TI

PPATK.

S10.1 Indeks tata kelola teknologi

informasi PPATK.

3,5 Indeks

PPATK.

11

Meningkatnya

kualitas sumber daya manusia

PPATK.

S11.1 Persentase

pegawai PPATK yang memiliki

penilaian prestasi kerja pegawai baik.

100 % Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya PPATK

85.990.159.000

PPATK.

12

Meningkatnya

kualitas manajemen kinerja

PPATK.

S12.1 Nilai AKIP

PPATK.

A Nilai

PPATK.

13

Terwujudnya reformasi

birokrasi yang efektif.

S13.1 Nilai pelaksanaan

reformasi birokrasi PPATK.

85 Nilai

PPATK.

14

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan PPATK.

S14.1 Opini BPK. WTP Opini


Gambar 2.2

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK

Anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK adalah

alokasi anggaran pada awal tahun 2019, yaitu sebesar Rp180.362.223.000,00. Pada

tahun berjalan, anggaran PPATK mengalami beberapa kali revisi anggaran, sehingga

pagu anggaran PPATK per 31 Desember 2019 adalah Rp211.467.726.000,00. Anggaran

tersebut dialokasikan ke dalam dua program, yaitu program Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK. Dalam upaya

pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2019, pagu anggaran PPATK tersebut dialokasikan ke dalam program dan

kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2019

Kode

Program/Kegiatan

Nama

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp)

Pagu Anggaran Revisi

(Rp)

078.01.01 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

PPATK

85.990.159.000 112.907.001.000

3374 - Pengawasan

Internal PPATK.

500.000.000 600.000.000

3375 - Pengelolaan

Perencanaan dan

Keuangan

PPATK.

55.407.560.000 73.931.036.000


3376 - Pengelolaan Sumber Daya

Manusia,

Organisasi dan

Ketatalaksanaan

PPATK.

6.000.000.000 7.620.000.000

3377 - Penyelenggaraan

Ketatausahaan,

Kerumahtanggaan

dan Perlengkapan

PPATK.

24.082.599.000 30.755.965.000

078.01.06 Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang dan

Pendanaan

Terorisme

94.372.064.000 98.560.725.000

3365 - Pendidikan dan

Pelatihan anti pencucian uang

PPATK

22.045.660.000 24.634.558.000

3379 - Pengelolaan

Bidang Hukum

PPATK.

2.000.000.000 2.000.000.000

3380 - Pelaksanaan kerja

sama dan

Hubungan

Masyarakat

PPATK.

17.000.000.000 17.629.763.000

3381 - Pengelolaan

Teknologi

Informasi

PPATK.

39.726.404.000 40.326.404.000

3382 - Pengawasan

Kepatuhan Pihak

Pelapor.

1.600.000.000 1.600.000.000

3383 - Pengawasan

Kewajiban

Pelaporan dan

Pembinaan Pihak

Pelapor.

2.500.000.000 2.500.000.000

3384 - Analisis Transaksi

dan Pengelolaan Laporan

Masyarakat.

1.500.000.000 1.500.000.000

5232 - Pemeriksaan dan

Pengembangan

Riset TPPU.

8.000.000.000 8.370.000.000

Jumlah 180.362.223.000 211.467.726.000


A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang

memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Capaian kinerja

merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan

dan sasaran yang telah diperjanjikan. Untuk mencegah terjadinya deviasi yang signifikan

antara realisasi dengan target kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS),

PPATK menetapkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang

Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa capaian

maksimum kinerja yang diakui adalah 120% dan capaian minimum kinerja adalah 0%.

Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data rata-rata capaian kinerja PPATK

pada tahun 2019 sebesar 99,43%. Dari tujuh belas IKSS yang diukur, diketahui bahwa

enam IKSS berhasil mencapai target kinerja. Bahkan, tiga IKSS capaian kinerjanya

berhasil melampaui target kinerja. Namun demikian, terdapat tujuh IKSS yang capaian

kinerjanya belum berhasil mencapai kinerja 100% dan satu IKSS yang tidak diukur

capaian kinerjanya pada tahun 2019, yaitu Indeks persepsi TPPU dan pendanaan

terorisme. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat terwujud karena PPATK

selalu melaksanakan upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan sistem

akuntabilitas kinerja yang dilakukan dengan cara menindaklanjuti rekomendasi-

rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas Laporan Kinerja PPATK dan

dukungan dari seluruh pegawai dan pimpinan PPATK.

Pengukuran capaian kinerja IKSS melalui aplikasi e-RKA (aplikasi Rencana

Kinerja dan Anggaran) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

BAB III

Akuntabilitas kinerja


1. Pengukuran kinerja menganut prinsip self assessment, sehingga data realisasi

kinerja diinput oleh tim pengelolaan kinerja ke dalam aplikasi e-RKA.

2. Tiga jenis polarisasi IKSS, yaitu:

a. Maximize: Nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target.

b. Minimize: Nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target.

c. Stabilize: Nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.

3. Capaian kinerja IKSS ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau dengan

interval, sebagai berikut:

Warna Deskripsi

100≤nilai≤120

80≤nilai˂100

0<nilai< 80

4. Seluruh IKSS telah dilengkapi dengan Kamus IKSS yang memuat definisi, variabel

pembentuk, metode perhitungan, formulasi, dan sumber data.

5. Validitas data kinerja mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, kelengkapan data,

dan keakuratan data.

Pencapaian tujuh belas Indikator Kinerja Sasaran Strategis PPATK yang tertuang

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja PPATK Tahun 2019

Perspektif Sasaran Strategis IKSS

Tahun 2019

Target

IKSS

Realisasi

IKSS

Capaian

IKSS

Capaian

IKSS

Diakui

Perspektif

stakeholder

Meningkatnya persepsi publik terhadap

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme

1 Indeks persepsi TPPU dan pendanaan

terorisme.

5,15 Indeks

5,46* Indeks

106,02% 106,02%

Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2 Persentase rekomendasi PPATK

dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100%

3 Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam

kebijakan domestik.

70% 87,5% 125% 120%



Tahun 2019

Target

IKSS

Realisasi

IKSS

Capaian

IKSS

Capaian

IKSS

Diakui

4 Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti.

100% 97,78% 97,78% 97,78%

Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

5 Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia.

20% 16,67% 83,35% 83,35%

Perspektif

proses internal

Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

terorisme.

6 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kualitas hasil riset tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

7 Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme.

4 Indeks

3,88 Indeks

97% 97%

Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

8 Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

301 laporan

556 laporan

184,72% 120%

Meningkatnya kepatuhan pelaporan.

9 Persentase laporan dari pihak pelapor

yang memenuhi standar pelaporan.

95% 98,60% 103,79% 103,79%

10 Indeks kepatuhan pihak pelapor.

5,0 Indeks

5,0 Indeks

100% 100%

Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

11 Persentase kelulusan peserta pelatihan.

100% 87,58% 87,58% 87,58%

Perspektif pertumbuhan

dan pembelajaran

Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

12 Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme.

100% 100% 100% 100%

Meningkatnya keandalan sistem Teknologi

Informasi PPATK.

13 Indeks tata kelola teknologi informasi

PPATK.

3,5 Indeks

3,1 Indeks

88,57% 88,57%

Meningkatnya kualitas

SDM PPATK.

14 Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik.

100% 100% 100% 100%



Tahun 2019

Target

IKSS

Realisasi

IKSS

Capaian

IKSS

Capaian

IKSS

Diakui

MenIngkatnya kualitas

manajemen kinerja PPATK.

15 Nilai AKIP PPATK. Nilai A Nilai BB (75,73)*

94,66% 94,66%

Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang

efektif.

16 Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi

PPATK.

Nilai 85

Nilai 77,82*

91,55% 91,55%

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan PPATK.

17 Opini BPK. Opini WTP

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja

103,53% 99,43%

Keterangan: *= Realisasi tahun 2018

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

PPATK memiliki empat belas sasaran strategis dan tujuh belas IKSS. Capaian

kinerja PPATK tahun 2019 menurut masing-masing perspektif dan sasaran strategis,

dijelaskan, sebagai berikut:

Persepektif pemangku kepentingan terdiri atas tiga sasaran strategis dengan lima

IKSS. Capaian kinerja atas perspektif ini adalah 104,45%. Rincian kondisi capaian

kinerja setiap IKSS yang terdapat pada perspektif ini, sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS) 1 dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemangku

kepentingan dan masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK

dan instansi yang terkait dalam periode tertentu (tahunan). Sasaran strategis 1 diukur

keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Indeks persepsi TPPU dan pendanaan

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme

1. Persepektif Pemangku Kepentingan


terorisme. Pada tahun 2019, IKSS ini tidak dilakukan pengukuran kinerja, sehingga

capaian kinerja yang digunakan adalah capaian kinerja pada tahun 2018. Pada tahun

2019, capaian kinerja ini sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja SS 1 adalah

100,28%.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2013, PPATK bersama-sama dengan rezim APUPPT telah secara intensif

melaksanakan berbagai strategi implementatif di bidang pencegahan dan pemberantasan

untuk mereduksi perkembangan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) nasional secara berkelanjutan sesuai

dengan standar Internasional (FATF Recommendations). Salah satu strategi tersebut

dilaksanakan melalui kegiatan Indeks Persepsi Publik APUPPT.

Indeks Persepsi Publik APUPPT merupakan indeks komposit tertimbang yang

disusun dari dua indeks komposit lain, yaitu Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak

Pidana Pencucian Uang (IPP TPPU) dan Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme (IPP TPPT). IPP TPPU merupakan indeks komposit tertimbang

dari 114 indikator yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat

keefektifan kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dinilai dari perspektif

publik, sedangkan IPP TPPT merupakan indeks komposit tertimbang dari 67 indikator

yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat keefektifan kinerja

pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dinilai dari perspektif publik.

Indonesia telah menyusun Indeks Persepsi Publik APUPPT sejak tahun 2015

sebagai bentuk public outreach yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian

masyarakat atas risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata

pemusnah massal. Indeks Persepsi Publik APUPPT merupakan salah satu program

strategis PPATK yang bertujuan untuk mengukur perkembangan tingkat efektivitas

kinerja rezim APUPPT dan perspektif publik secara periodik.

Pelaksanaan Indeks Persepsi Publik Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan

Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) tahun 2018 adalah tahun ketiga sejak dilaksanakan

IKSS 1: Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme


kali pertama secara masif pada tingkat nasional pada tahun 2016. IPP APUPPT tahun

2018 disusun bersama-sama dengan enam belas kementerian/lembaga rezim APU PPT

dan melibatkan para akademisi dari tujuh universitas yang telah memiliki MoU dengan

PPATK.

Penyusunan IPP APUPPT tahun 2018 bertujuan untuk memperoleh informasi

mengenai hal-hal, sebagai berikut:

1. Risiko pencucian uang.

2. Risiko pendanaan terorisme.

3. Risiko radikalisme.

4. Risiko pendanaan proliferasi.

5. Risiko politik uang dan pelanggaran dana kampanye.

Gambar 3.1

Skema Rezim APUPPT Indonesia

Penyusunan indeks dilakukan berdasarkan data hasil survei dengan responden

rumah tangga di Indonesia. Pemilihan sampel survei menggunakan probabilistic

sampling dengan pendekatan complex random sampling. Sampel terdiri dari 11.040

rumah tangga yang tersebar di 1.104 desa/kelurahan di 172 kabupaten/kota pada 34

provinsi di Indonesia. Pada setiap desa/kelurahan dipilih 10 rumah tangga secara

random. Pada setiap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel akan dipilih seorang

anggota rumah tangga berusia 17 tahun ke atas sebagai responden. Pada satu


desa/kelurahan lokus survei dipilih secara acak dan proporsional sebanyak sepuluh

responden dengan profil/profesinya bersifat unik (tidak terduplikasi).

Berdasarkan konstruk variabelnya, Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan

TPPT dibangun berdasarkan dua dimensi utama, yaitu dimensi tingkat pemahaman

publik terhadap TPPU/TPPT dan dimensi keefektifan kinerja rezim APUPPT. Dimensi

tingkat pemahaman publik diukur oleh lima aspek, yakni karakteristik TPPU/TPPT,

pelaku utama TPPU/TPPT, pelaku terkait TPPU/TPPT, sumber dana TPPU/TPPT, dan

faktor pendorong terjadinya TPPU/TPPT. Sementara itu, dimensi keefektifan kinerja

rezim APUPPT diukur oleh dua aspek, yaitu keefektifan kinerja rezim pencegahan dan

keefektifan kinerja rezim pemberantasan.

Gambar 3.2

Variabel IPP APUPPT

Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT diukur dalam skala 0-10. Nilai 0

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (dari sisi pencegahan

maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai sangat rendah (terendah) oleh publik dan

nilai 10 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (dari sisi

pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai sangat baik (tertinggi) oleh

publik. Indeks Persepsi Publik (IPP) dihitung secara terpisah untuk TPPU dan TPPT.

Dengan demikian, terdapat dua indeks utama, yakni IPP TPPU dan IPP TPPT.


Gambar 3.3

Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2018

Hasil perhitungan IPP TPPU tahun 2018 sebesar 5,68 menunjukkan bahwa tingkat

efektivitas rezim dalam penanganan TPPU masih belum memuaskan. Kondisi ini terlihat

pada dimensi tingkat pemahaman publik terhadap TPPU sebesar 5,79 dan dimensi

tingkat keefektifan kinerja rezim anti pencucian uang sebesar 5,52.

Hasil perhitungan IPP TPPT tahun 2018 sebesar 5,24 menunjukkan bahwa tingkat

efektivitas rezim dalam penanganan TPPT masih belum memuaskan, bahkan lebih

rendah jika dibandingkan dengan tingkat keefektifan penanganan TPPU sebesar 5,68.

Bila dibandingkan menurut dimensi pembentuk IPP-TPPT, penilaian publik terhadap

keefektifan kinerja rezim Anti PPT sebesar 5,33 lebih baik daripada tingkat pemahaman

publik terhadap TPPT sebesar 5,06.


Gambar 3.4

Perbandingan Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018

Berdasarkan evidence based hasil pengukuran tahun 2018, diketahui bahwa tingkat

efektivitas kinerja rezim APUPPT Indonesia dinilai publik sudah cukup baik. Namun

demikian, masih diperlukan upaya yang lebih taktis dari seluruh stakeholders untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik regulasi, risiko TPPU dan

TPPT, serta kinerja rezim APUPPT di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari pencapaian

nilai IPP APUPPT tahun 2018 sebesar 5,46 indeks. Publik menilai tingkat efektivitas

kinerja pencegahan dan pemberantasan lebih baik pada penanganan TPPU daripada

TPPT. Nilai IPP TPPU sebesar 5,68 indeks lebih tinggi dibandingkan nilai IPP TPPT

sebesar 5,24 indeks.

Tabel 3.2

Perbandingan Hasil IP TPPU dan IP TPPT Tahun 2016-2018

Keterangan

Indeks persepsi TPPU Indeks persepsi TPPT

Tingkat

pemahaman

Tingkat

efektivitas

Tingkat

pemahaman

Tingkat

efektivitas

Tahun 2015 Tidak diukur Tidak diukur Tidak diukur Tidak diukur

Tahun 2016 5,7 indeks 5,3 indeks 4,6 indeks 5,3 indeks



Tahun 2019 5,79 indeks* 5,52 indeks* 5,06 indeks* 5,33 indeks*


Pencapaian kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia

secara umum masih belum memuaskan. Hasil survei tahun 2018 memperlihatkan adanya

peningkatan efektivitas kinerja dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017. Selama


periode 2016-2018, Indeks IPP APU PPT meningkat dari 5,21 indeks menjadi 5,46

indeks. Indeks IPP TPPU meningkat dari 5,52 indeks menjadi 5,68 indeks, sedangkan

IPP TPPT meningkat cukup tinggi dari 4,89 indeks menjadi 5,24 indeks.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-1 Tahun 2015-2019


Pada tahun 2018, PPATK menargetkan kinerja indikator kinerja Indeks Persepsi

TPPU dan Pendanaan Terorisme dengan nilai sebesar 5,15 indeks. Realisasi kinerja

indikator kinerja adalah 5,46 indeks dari skala 10, sehingga capaian kinerja indikator

kinerja tersebut adalah 106,02%. Realisasi kinerja pada tahun 2019 merupakan hasil

realisasi kinerja pada tahun 2018 karena pada tahun 2019 tidak dilakukan pengukuran

kinerja IKK Indeks Persepsi TPPU dan pendanaan terorisme. Hal ini didasarkan atas

arahan pimpinan PPATK agar menindaklanjuti hasil rekomendasi indeks persepsi TPPU

dan pendanaan terorisme tersebut dalam bentuk public outreach kepada masyarakat.

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, realisasi kinerja cenderung

meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi kinerja tertinggi sebesar 5,46 indeks dengan

capaian kinerja sebesar 106,02% terjadi pada tahun 2018. Capaian kinerja cenderung

meningkat dari tahun ke tahun selama periode renstra. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT dari sisi pencegahan maupun pemberantasan di

Indonesia dinilai telah cukup baik oleh publik.

Indeks Persepsi TPPU dan

Pendanaan Terorisme

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target Indepth study

5,0 indeks

5,05 indeks

5,15 indeks

Tidak ditargetkan

Realisasi 5,08

indeks

5,21

indeks

5,31

indeks

5,46

indeks

5,46*

indeks

Capaian - 104,2% 105,15% 106,02% 106,02%


Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi IKSS ke-1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-2019

IKSS Target Tahun Realisasi

Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Indeks

Persepsi

TPPU dan

pendanaan

terorisme

Indepth

study

5

indeks

5,05

indeks

5,15

indeks

Tidak

ditargetkan

5,46*

indeks

106,02%


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja adalah 106,02%

Realisasi kinerja tahun 2019 berhasil mencapai target kinerja. Keberhasilan pelaksanaan

indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme didukung oleh hal-hal, sebagai berikut:

1. Penginputan dan pengolahan data survei indeks persepsi TPPU menggunakan

aplikasi online, sehingga data dapat terpantau secara real time.

2. Berkoordinasi dengan para akademisi dan tim ahli dari BPS dan Kementerian PAN

dan Reformasi Birokrasi, serta para stakeholders rezim APUPPT untuk pembahasan

metode dan penyusunan kuesioner.

3. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam penyebaran kuesioner dan pelaksanaan

wawancara dengan responden.

Sasaran Strategis 2 bertujuan untuk memantau tindak lanjut rekomendasi-

rekomendasi PPATK dan FATF yang disampaikan kepada pemerintah di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui tiga IKSS, yaitu:

1. Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan


2. Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.


Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme


3. Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA).

Pada tahun 2019, rata-rata pencapaian kinerja SS 2 adalah 105,93%. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SS 2 sudah sangat baik.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 PPATK

Tahun 2019 NO. INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS (IKSS)

TARGET

TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN 2019

CAPAIAN

TAHUN 2019

1 Persentase rekomendasi PPATK dalam

pencegahan dan pemberantasan TPPU

dan pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

2 Persentase rekomendasi FATF yang

diadopsi dalam kebijakan domestik.

70% 87,50% 120%

3 Persentase rekomendasi NRA yang

ditindaklanjuti.

100% 97,78% 97,78%

Rata-rata capaian kinerja 105,93%

PPATK merencanakan target kinerja indikator kinerja persentase rekomendasi

PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. PPATK telah

menyampaikan seluruh rekomendasi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.

Dengan demikian, capaian kinerja indikator kinerja tersebut sebesar 100%.

Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, maka unsur

pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga

upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan

dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2013, transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme adalah:

IKSS 2: Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti


1. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan

digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau

2. Transaksi yang melibatkan setiap orang berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan

Organisasi Teroris (DTTOT).

Selain undang-undang tersebut, terdapat Peraturan Bersama Nomor

01/PB/MA/II/2015; Nomor 03 Tahun 2015; Nomor 1 Tahun 2015; Nomor

B.66/K.BNPT/2/2015; Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas

Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan

Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum

Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Tiga belas rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kepolisian Republik

Indonesia selama tahun 2019, yaitu:

1. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions

List per tanggal 8 Februari 2019 dan Permintaan Bantuan Pencabutan Pemblokiran

berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan

PBB.


List per tanggal 28 Februari 2019 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.


List per tanggal 22 Maret 2019 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan


4. Rekomendasi Pengajuan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Korporasi dalam



List per tanggal 13 April 2019 dan Permintaan Bantuan Penghapusan Pemblokiran


PBB.



List per tanggal 22 April 2019 dan Permintaan Bantuan Penghapusan Pemblokiran


PBB.


List per tanggal 1 Mei 2019 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan











List per tanggal 14 Agustus 2019 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB.




List per tanggal 5 November 2019 mengenai Permintaan Bantuan Pencabutan

Pemblokiran dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan

Keamanan PBB.

Rekomendasi yang disampaikan oleh PPATK adalah rekomendasi mengenai

pengajuan pencantuman identitas individu dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris

dan Organisasi Teroris, termasuk perpanjangan dan penghapusan identitas individu dan

korporasi tersebut. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian


Republik Indonesia dengan mencantumkan identitas individu dan korporasi dalam


Tabel 3.6

Perbandingan Jumlah Rekomendasi PPATK Tahun 2015-2019

Keterangan Jumlah rekomendasi yang

disampaikan

Jumlah rekomendasi yang

ditindaklanjuti

Tahun 2015 10 10

Tahun 2016 7 7

Tahun 2017 14 14

Tahun 2018 9 9

Tahun 2019 13 13

Tabel 3.7


Berdasarkan Tabel 3.7, PPATK menargetkan kinerja indikator kinerja Persentase

rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Realisasi kinerja adalah 100%, sehingga

capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%. Realisasi kinerja tahun 2019

berhasil menyamai realisasi kinerja tahun 2018, yaitu 100%.

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, realisasi kinerja selalu stabil

dari tahun ke tahun sebesar 100%. Namun, capaian kinerja cenderung mengalami

penurunan selama lima tahun terakhir karena target kinerja yang selalu meningkat pada

setiap tahunnya. Capaian kinerja IKSS ini selalu berhasil melampaui target kinerja selama

periode renstra. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK selalu menyampaikan seluruh

Persentase rekomendasi PPATK

dalam pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 80% 85% 90% 95% 100%

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100%

Capaian 125% 117,65% 111,11% 105,26% 100%


rekomendasi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme

kepada para pemangku kepentingan.

Tabel 3.8


IKSS

Target Tahun Realisasi

Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase rekomendasi

PPATK dalam

pencegahan dan pemberantasan TPPU

dan pendanaan terorisme

yang ditindaklanjuti

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini

berhasil mencapai 100%. Pencapaian yang berhasil menyamai target jangka menengah

disebabkan PPATK selalu melakukan koordinasi yang efektif dan optimal dengan

Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tujuan penyampaian rekomendasi tersebut

dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) terdiri

dari 40 Recommendations dan 11 Immediate Outcomes (IO). Pada tahun 2019, PPATK

telah melaksanakan kegiatan Mutual Evaluation Review (MER). Kegiatan MER

merupakan suatu proses penilaian kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan

Rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF merupakan standar global dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme. Kegiatan MER di Indonesia

menilai penerapan 40 Rekomendasi FATF dan 11 Immediate Outcomes (IO) yang

mencakup bidang regulasi industri keuangan, penyedia barang dan jasa, dan sektor

penegakan hukum terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kegiatan

MER tersebut juga menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum di Indonesia.

IKSS 3: Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.


Dalam upaya pemenuhan rekomendasi FATF dalam MER yang dilakukan oleh

FATF, telah dilaksanakan serangkaian koordinasi dengan berbagai instansi dan rapat-

rapat Komite TPPU untuk meningkatkan pemenuhan Rekomendasi FATF oleh

Indonesia dalam kegiatan persiapan MER oleh FATF. Tingkat kepatuhan Indonesia

terhadap Rekomendasi FATF akan diukur kembali dalam MER FATF yang prosesnya

telah dimulai pada tahun 2019. Tim Asesor FATF akan melakukan on site visit penilaian

ke Indonesia pada Maret 2020 dan face to face meeting pada Agustus 2020. FATF akan

menetapkan hasil MER Indonesia termasuk Rekomendasi FATF yang diadopsi oleh

Indonesia dalam FATF Plenary Meeting pada Oktober 2020.

Berkaitan dengan upaya Indonesia meningkatkan pemenuhan terhadap

Rekomendasi FATF dalam proses MER FATF, PPATK telah melaksanakan kegiatan-


a) FATF Pre-Assessment Country Training, yaitu pertemuan semua

kementerian/lembaga terkait dengan Sekretariat FATF.

b) Menyampaikan Dokumen Kepatuhan Tehnis pada aspek Technical Compliance

(TC) Rekomendasi FATF kepada Sekretariat FATF pada 23 September 2019.

c) Menyampaikan Dokumen Penilaian Efektivitas pada aspek Immediate Outcomes

(IO) Rekomendasi FATF kepada Sekretariat FATF pada 11 November 2019.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh PPATK untuk memenuhi rekomendasi

FATF tersebut adalah mengoordinasikan delegasi Indonesia untuk menghadiri

pertemuan organisasi internasional yang terkait dengan FATF selama tahun 2019, antara

lain:

a) FATF Plenary di Perancis pada 17-22 Februari 2019. Dalam FATF Plenary ini,

Indonesia berstatus sebagai observer FATF.

b) The XXX FATF Plenary Week pada 14-24 Juni 2019 di Amerika Serikat.

c) APG Annual Meeting and Technical Assistance Forum ke-22 pada 18-23 Agustus

2019 di Australia.

d) FATF Plenary Week pada 11-19 Oktober 2019 di Perancis.

e) FATF Supervisor Forum pada 11-15 November 2019 di China.

Selain itu, PPATK juga telah berhasil mengoordinasikan beberapa pertemuan

internasional, yaitu:


a) PPATK menjadi tuan rumah Egmont Group Meetings di Jakarta pada 28-31 Januari

2019 yang dihadiri oleh lebih dari 300 peserta perwakilan FIU negara anggota

Egmont dan beberapa jurisdiksi, serta organisasi internasional.

b) PPATK bekerja sama dengan AUSTRAC telah mengoordinasikan pelatihan

internasional, yaitu Joint FATF/APG Assessors Training pada 2-6 September 2019

di Bandung yang diikuti oleh 54 peserta dari 18 negara.

PPATK berhasil menyelenggarakan kegiatan 5th Counter Terrorism Financing

Summit (CTF Summit) pada 12-15 November 2019 di Manila, Filipina. Kegiatan ini

diselenggarakan berkat kemitraan strategis yang terjalin antara PPATK dengan FIU

Filipina (Philippines Anti-Money Laundering Council/AMLC) dan FIU Australia

(Australian Transaction Reports and Analysis Centre/AUSTRAC). Tema yang

diangkat dalam CTF Summit tahun 2019 adalah “Together United Strengthening Our

Region”. Kegiatan 5th

CTF Summit menghasilkan dokumen Manila Communiqué

yang merupakan bentuk komitmen para peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan 5th

CTF Summit. Dalam pertemuan internasional tersebut juga membahas kemajuan

Indonesia dalam menerapkan rekomendasi-rekomendasi FATF.

Berdasarkan FATF Methodology 2012, terdapat dua metodologi yang

digunakan dalam penilaian, yaitu Technical Compliance dan Effectiveness Assessment

(Immediate Outcomes). Tingkatan penilaian Technical Compliance, terdiri dari

Compliance (C), Largely Compliance (LC), Partially Compliance (PC), dan Non

Compliance (NC). Tingkatan penilaian Effectiveness Assessment (IO), meliputi high

level of effectiveness, substantial level of effectiveness, moderate level of effectiveness,

dan low level of effectiveness.

Setelah melalui serangkaian proses penyampaian hasil MER, Indonesia

memperoleh dokumen penilaian resmi terkait hasil akhir MER yang dipublikasikan oleh

APG pada September 2018. Pengukuran rekomendasi FATF yang diadopsi dalam

kebijakan domestik pada tahun 2019 sama dengan pengukuran pada tahun 2018

sebagaimana telah dipublikasikan oleh APG pada September 2018. Hal ini disebabkan

hal-hal yang telah dilakukan Indonesia pada tahun 2019 berkaitan dengan pemenuhan

Rekomendasi FATF adalah pengkinian statistik-statistik terkait pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan TPPT. Berdasarkan dokumen tersebut, Indonesia berhasil


memperoleh penilaian (rating) memuaskan (satisfactory) pada Rekomendasi FATF yang

terdiri dari 40 Rekomendasi FATF dan 11 Immediate Outcomes (IO). Indonesia

memperoleh rating Compliant (C) pada 6 rekomendasi, Largely Compliant (LC) pada

29 rekomendasi, Partially Compliant (PC) pada 4 rekomendasi, dan Not Compliant

(NC) pada 1 rekomendasi. Dalam penilaian IO, Indonesia memperoleh 5 IO dengan

rating Substantial Level, 5 IO dengan rating Moderate Level, dan 1 IO dengan rating

Low Level. Hasil penilaian MER APG terhadap Indonesia tersebut telah ditetapkan

secara resmi pada FATF Plenary pada Oktober 2018 di Perancis.

Pada tahun 2019, dari 40 rekomendasi FATF, rating pemenuhan rekomendasi

FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik yang berada dalam peringkat Largely

Compliant (LC) sebanyak dua puluh sembilan rekomendasi dan peringkat Compliant (C)

sebanyak enam rekomendasi. Rekomendasi yang dianggap telah diadopsi adalah

rekomendasi yang berada pada level minimal LC. Dengan demikian, tingkat pemenuhan

rekomendasi FATF adalah 87,5%

Rekomendasi-rekomendasi FATF yang telah diadopsi dalam kebijakan

pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2019 dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 3.9

Rekomendasi-rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik

Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019

Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based approach LC

Rec. 2 National cooperation and coordination LC

Rec. 3 Money Laundering Offence LC

Rec. 4 Confiscation and provisional measures LC

Rec. 5 Terrorist financing offence LC

Rec. 6 Targeted financial sanctions related to terrorism &

TF

PC

Rec. 7 Targeted financial sanctions related to proliferation

NC

Rec. 8 Non-profit organisations LC

Rec. 9 Financial institution secrecy laws C

Rec. 10 Customer due diligence LC

Rec.11 Record keeping LC

Rec.12 Politically exposed persons LC

Rec. 13 Correspondent banking C

Rec.14 Money or value transfer services C

Rec. 15 New technologies LC


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019

Rec. 16 Wire transfers LC

Rec. 17 Reliance on third parties LC

Rec. 18 Internal controls and foreign branches and

subsidiaries

C

Rec. 19 Higher-risk countries LC

Rec. 20 Reporting of suspicious transaction C

Rec. 21 Tipping-off and confidentiality LC

Rec. 22 DNFBPs: Customer due diligence LC

Rec. 23 DNFBPs: Other measures LC

Rec. 24 Transparency and beneficial ownership of legal persons

PC

Rec. 25 Transparency and beneficial ownership of legal

arrangements

PC

Rec. 26 Regulation and supervision of financial institutions LC

Rec. 27 Powers of supervisors LC

Rec. 28 Regulation and supervision of DNFBPs PC

Rec. 29 Financial intelligence units C

Rec. 30 Responsibilities of law enforcement/ investigative

authorities

LC

Rec. 31 Powers of law enforcement and investigative authorities

LC

Rec. 32 Cash couriers LC

Rec. 33 Statistics LC

Rec. 34 Guidance and feedback LC

Rec. 35 Sanctions LC

Rec. 36 International instruments LC

Rec. 37 Mutual legal assistance LC

Rec. 38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation LC

Rec. 39 Extradition LC

Rec. 40 Other forms of international cooperation LC

IO 1 Risk, Policy and Coordination Substantial

IO 2 International Cooperation Substantial

IO 3 Supervision Moderate

IO 4 Prevention Measures Moderate

IO 5 Legal Persons and Arrangements Moderate

IO 6 Financial Intelligence Substantial

IO 7 Money laundering investigation and prosecution Moderate

IO 8 Confiscation Substantial

IO 9 Terrorist financing investigation and prosecution Substantial

IO 10 Terrorist financing preventive measures & financial sanctions

Moderate

IO 11 Proliferation Financing Sanctions Low


Tabel 3.10

Jumlah Rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik

Tahun 2015-2019

Keterangan C LC PC NC NA

Tahun 2015 4 25 17 2 1

Tahun 2016 8 14 21 6 -

Tahun 2017 5 21 10 1 -

Tahun 2018 6 29 4 1 -

Tahun 2019 6* 29* 4* 1* -

Keterangan: *= Nilai tahun 2018

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-3 PPATK Tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 3.11, PPATK menargetkan kinerja indikator kinerja Persentase

rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik sebesar 70%. Realisasi

kinerja adalah 87,5%, sehingga capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 120%.

Bentuk tindak lanjut pada setiap rekomendasi dapat dilihat dalam Lampiran

Laporan Kinerja ini.


meningkat selama empat tahun terakhir. Demikian pula, capaian kinerja cenderung

meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK selalu

berupaya untuk mengadopsi rekomendasi-rekomendasi FATF dalam kebijakan

domestik.

Persentase rekomendasi FATF

yang diadopsi dalam kebijakan

domestik

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 80% 40% 50% 60% 70%

Realisasi 59,18% 44,9% 70% 87,5% 87,5%

Capaian 73,98% 112,24% 120% 120% 120%


Tabel 3.12



Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

rekomendasi FATF

yang diadopsi dalam

kebijakan domestik.

80% 40% 50% 60% 70% 87,5% 125%

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah

melebihi target kinerja. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. PPATK

akan selalu menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan capaian

kinerja. Upaya-upaya tersebut, antara lain:

1. Sebagai rerangka kebijakan nasional untuk mendorong seluruh

kementerian/lembaga terkait dalam upaya pemenuhan Rekomendasi FATF, PPATK

dan instansi-instansi dalam keanggotaan Komite TPPU telah menetapkan Rencana

Aksi Tahun 2019 dalam rerangka Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019.

Penetapan Rencana Aksi Tahun 2019 dilakukan oleh Menko Polhukam selaku

Ketua Komite TPPU dalam rapat high level Komite TPPU yang dihadiri oleh

seluruh instansi anggota Komite TPPU yang dilaksanakan pada 28 Mei 2019 di

PPATK.

2. Rencana Aksi Tahun 2019 dalam Stranas TPPU dan TPPT tahun 2017-2019 perlu

diukur pelaksanaannya lebih lanjut melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi

Tahun 2019 dan penyusunan Rencana Aksi Tahun 2020. Agenda tersebut dibahas

dalam dua kali workshop Komite TPPU, yaitu:

a. Rapat Tim Pelaksana Komite TPPU yang dipimpin oleh Kepala PPATK pada 25

November 2019 di PPATK dengan agenda pembahasan persiapan Indonesia

dalam menghadapi prosedur lanjutan MER FATF setelah penyampaian

Dokumen Kepatuhan Teknis pada 23 September 2019 dan Dokumen Penilaian

Efektivitas pada 11 November 2019 oleh Indonesia kepada Sekretariat FATF,

evaluasi pelaporan Rencana Aksi Tahun 2019 Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme


melalui aplikasi SIPPENAS, dan koordinasi antarlembaga terkait upaya-upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

b. Rapat Komite TPPU level menteri yang dipimpin oleh Menko Polhukam selaku

Ketua Komite TPPU pada 13 Desember 2019 di PPATK dengan agenda

pembahasan Persiapan Indonesia dalam menghadapi prosedur lanjutan Financial

Action Task Force Mutual Evaluation Review Indonesia.

3. Pelaksanaan MER dalam upaya penilaian tingkat pemenuhan Rekomendasi FATF

dibahas dalam seluruh Rapat Komite TPPU dan organ Komite TPPU selama tahun

2019 dengan rincian dua kali Rapat Komite TPPU Level Menteri yang dipimpin

oleh Menko Polhukam pada 28 Mei 2019 dan 13 Desember 2019, satu kali Rapat

Tim Pelaksana Komite TPPU pada 25 November 2019, dan satu kali Rapat

Kelompok Kerja Komite TPPU pada 10 Oktober 2019.

Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment/NRA) merupakan suatu

kegiatan dalam upaya mengukur dan mengidentifikasi risiko Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Pelaksanaan Penilaian

Risiko Nasional di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyusunan strategi

nasional dan memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi, serta ketentuan

terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Kebutuhan nasional tersebut,

yaitu kebutuhan aparat penegak hukum mengenai tren dan risiko dari tindak pidana asal

yang berkembang saat ini dan pihak regulator memerlukan kebijakan dan pelaksanaan

strategi dalam penerapan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme yang berbasis risiko.

Terkait dengan kebutuhan internasional, Indonesia melaksanakan NRA untuk

memenuhi FATF Recommendations nomor 1 yang menyatakan bahwa setiap negara

harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian

IKSS 4: Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti.


uang dan pendanaan terorisme agar risiko tersebut dapat dicegah, dimitigasi, atau

diterima. Selain itu, berdasarkan hasil self assessment Indonesia atas pemenuhan

rekomendasi FATF Tahun 2012 yang dilaksanakan pada Agustus 2015, diketahui bahwa

efektivitas sistem pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia masih berada

pada tingkat yang rendah, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi antarlembaga

dan nihilnya kebijakan nasional berbasis risiko.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pelaksanaan penilaian risiko berskala nasional

atau NRA sangat diperlukan, sehingga hasil NRA dapat dijadikan sebagai pijakan bagi

para stakeholders untuk membuat kebijakan terkait pelaksanaan rezim anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme yang berbasis risiko. Oleh karena itu, hasil NRA tersebut

diharapkan dapat mendukung Indonesia agar terhindar dari blacklist FATF.

Penyusunan NRA di Indonesia telah dimulai sejak September 2013 sampai dengan

September 2015. Kegiatan tersebut memperoleh dukungan dari seluruh stakeholders

terkait yang terdiri dari Pihak Pelapor (PJK bank dan nonbank), aparat penegak hukum,

dan lembaga pengawas dan pengatur.

Selain itu, penyusunan NRA juga turut melibatkan para ahli di bidang politik,

ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legislatif. Penilaian risiko nasional atas

TPPU menghasilkan beberapa pemetaan risiko, antara lain tindak pidana asal yang

berisiko tinggi, yaitu narkotika, korupsi, dan perpajakan. Pihak Pelapor yang berisiko

tinggi yang dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, yaitu pasar modal, bank, dan

properti. Hasil NRA juga mengidentifikasi adanya emerging threat penggunaan virtual

currency berupa penggunaan Bitcoin dalam bertransaksi.

Penilaian risiko nasional atas TPPT menghasilkan beberapa pemetaan risiko,

antara lain modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi, yaitu menggunakan

pendanaan dalam negeri melalui sumbangan kepada yayasan, penyalahgunaan yayasan,

berdagang/kegiatan usaha, dan melalui kegiatan kriminal. Profil pelaku yang berisiko

tinggi dari perorangan, yaitu pelajar/mahasiswa dan untuk pelaku korporasi/entitas, yaitu

yayasan/organisasi nirlaba (Non Profit Organization/NPO). Sembilan wilayah yang

berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu DKI Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi

Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk pemindahan dana terorisme yang berisiko

tinggi, yaitu melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, dan New

Payment Method. Instrumen transaksi yang berisiko tinggi, yaitu tarik/setor tunai.


Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan NRA, meliputi:

a. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih memfokuskan terhadap tiga tindak

pidana asal yang paling berisiko tinggi, yaitu narkotika, korupsi, dan perpajakan.

b. Pihak regulator diharapkan dapat memfokuskan terhadap kebijakan dan pengawasan

pelaksanaan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada industri pasar modal.

c. Peranan para stakeholders lainnya untuk mendukung integrasi dan akses data.

Beberapa rekomendasi-rekomendasi NRA tersebut telah ditindaklanjuti oleh

stakeholders. Berkenaan dengan peningkatan kompetensi dan penanganan terpadu

TPPU, PPATK telah melaksanakan kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko

bersama-sama dengan para apgakum di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terjadinya

TPPU. Pada kegiatan ini, beberapa personil dari setiap apgakum yang memiliki

pengalaman menangani perkara TPPU ditugaskan menjadi mentor untuk membimbing

para apgakum di wilayah Indonesia yang memiliki risiko tinggi.

PPATK telah mengembangkan suatu alat ukur yang dapat digunakan sebagai

monitoring tools atas tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi pokok NRA on

Money Laundering/Terrorist Financing, yaitu berupa Indeks Persepsi Publik Indonesia

atas TPPU dan TPPT. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman publik

terhadap TPPU dan TPPT, serta pengukuran tingkat efektivitas stakeholders dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT

Tabel 3.13

Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2015-2019

Tahun Rekomendasi NRA

terkait TPPU

Rekomendasi NRA

terkait TPPT

Total Rekomendasi

NRA Ditindaklanjuti Rincian

Rekomendasi 2015 9 7 16 ML: 1, 10, 11, 2,

5, 6, 7, 8, 9.

TF: 10, 13, 19, 2,

28, 29, 7.

2016 0 9 9 TF: 1, 11, 15, 18,

20, 21, 3, 30, 9.

2017 1 8 9 ML: 4.

TF: 12, 14, 22,

24, 25, 26, 5, 6.

2018 1 4 5 ML: 14. TF: 16, 23, 27, 4.

2019 3 2 5 ML: 12, 13, 3.

TF: 31, 8.

Total 14 30 44 -


Kegiatan NRA telah menghasilkan empat puluh lima rekomendasi yang terdiri atas

empat belas rekomendasi terkait TPPU dan tiga puluh satu rekomendasi terkait TPPT.

Berdasarkan tabel 3.13, diketahui bahwa selama tahun 2015-2019, PPATK telah

menindaklanjuti empat belas rekomendasi terkait TPPU dan tiga puluh rekomendasi

terkait TPPT. Pada tahun 2019, telah dilakukan tindak lanjut atas tiga rekomendasi terkait

TPPU dan dua rekomendasi terkait TPPT.

Tabel 3.14

Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2019

No. Kode

Rekomendasi

Rekomendasi NRA on ML/TF Stakeholders yang

Terkait

Strategi

Implementasi

1 R.ML.3 Mendorong agar kriminalisasi

mengenai illicit enrichment

dimasukkan ke dalam UU TPPU.

PPATK,

Kemenkopolhukam,

dan Kemenkumham

1. KPK telah melakukan

harmonisasi mengenai

ketentuan illicit

enrichment dengan

peraturan LHKPN dan

menambah bahwa

ketentuan 'asas pembuktian terbalik'

dalam konteks 'illicit

enrichment' sudah

dimasukkan ke dalam

rumusan amandemen

UU Anti-Korupsi.

2. KPK telah

menyelenggarakan

workshop pada Maret

2019 mengenai urgensi pembaruan Undang-

Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

2 R.ML.12 Mendorong upaya perbaikan

remunerasi pada profil-profil berisiko

tinggi TPPU, termasuk unit yang

menangani implementasi rezim

APUPPT pada Pihak Pelapor,

Lembaga Pengawas dan Pengatur,

dan penegakan hukum TPPU di

berbagai lembaga/instansi.

BI, OJK, PPATK,

Kemenkop,

Kemenkominfo,

POLRI, Kejaksaan,

BNN, KPK, DJP,

DJBC, MA, PT, PN,

Tipokor,

Kemenkopolhukam,

Kemenkeu, dan

BAPPENAS

1. Pada tahun 2019,

Direktorat Jenderal Pajak

telah menetapkan

penghitungan pencapaian

Indikator Kinerja Utama

(IKU) dalam penyidikan

TPPU yang telah

dinyatakan lengkap akan

diperhitungkan setara

dengan 2 Capaian P-21.

2. Pada tahun 2019 telah

ditetapkan Perubahan

atas Peraturan Presiden

Nomor 101 Tahun 2015

tentang Tunjangan

Khusus Bagi Pegawai di

Lingkungan Pusat

Pelaporan dan Analisis


No. Kode

Rekomendasi


Terkait

Strategi

Implementasi

Transaksi Keuangan.

3. Pada tahun 2019, telah

ditetapkannya PP Nomor

17 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Belas

atas Peraturan

Pemerintah No.29 Tahun

2001 tentang Peraturan

Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

3 R.ML.13 Optimalisasi peran unit/fungsi audit

internal di berbagai stakeholders

dalam implementasi rezim APUPPT

oleh setiap stakeholders.

POLRI, Kejaksaan,

BNN, KPK, DJP,

DJBC, MA, PT, PN,

dan Tipokor

Empat permintaan data

oleh Internal Audit

Pertamina.

4 R.TF.8 Perlu aturan/larangan dan sanksi

yang tegas terhadap praktik jual dan

beli rekening, serta

meminjamkan/memindahtangankan

penggunaan rekening seseorang

kepada orang lain.

BI dan OJK 1. Kepala Subbagian

Edukasi dan

Perlindungan Konsumen

OJK telah melakukan

imbauan atas pembelian

rekening tabungan melalui pihak lain untuk

menghindari

penyalahgunaan

rekening tabungan.

2. Tahun 2016,

Ditreskrimum Polda

Metro Jaya telah

mengungkap kasus

pemalsuan surat dan

pemalsuan dokumen kependudukan untuk

membuat rekening bank.

Tersangka dijerat dengan

Pasal 55 ayat (1) KUHP

dan/atau Pasal 56 KUHP

juncto Pasal 263 ayat (1)

dan atau ayat (2) KUHP

dan Pasal 94 juncto Pasal

77 UU RI Nomor 23

Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan dan/atau

Pasal 4 dan Pasal 5

juncto Pasal 2 ayat (1)

huruf z UU RI Nomor 8

Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.


No. Kode

Rekomendasi


Terkait

Strategi

Implementasi

5 R.TF.31

Pemeriksaan saksi dari intelijen

diperbolehkan untuk dilakukan

sidang di pengadilan secara tertutup.

MA (hakim)

Proses persidangan

terorisme atas nama

Aman Abdurahman

(Ketua JAD) dilakukan

secara tertutup.

Beberapa pemenuhan rekomendasi TPPT yang telah ditindaklanjuti pada tahun

2018 adalah rekomendasi R.TF.16, yaitu aparat penegak hukum perlu meningkatkan

pengamanan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah berisiko tinggi pada kasus

pendanaan terorisme hasil NRA TF dan pihak regulator dapat mempertimbangkan

wilayah berisiko tinggi tersebut dalam melakukan pengawasan pihak pelapor dan

rekomendasi R.TF.1, yaitu memperketat pengawasan terhadap yayasan, organisasi,

atau entitas yang beroperasi secara tidak sah atau tidak terdaftar.

Implementasi dari dua rekomendasi ini dijalankan melalui penyusunan ISIL and

Regional Terrorism Financing: 2018 dan penyusunan Non Profit Organisations &

Terrorism Financing Red Flag Indicators yang merupakan kolaborasi antara Update

from South East Asia Counter Terrorism Financing Working Group PPATK dengan

lembaga intelijen keuangan lainnya di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia

Baru. Hasil kajian ini telah diluncurkan dalam kegiatan 5th

Counter Terrorist Financing

(CTF) Summit tahun 2019 di Manila, Filipina. Negara-negara yang terlibat dalam

kegiatan penyusunan kajian tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina,

Singapura, Brunei Darussalam, Australia, dan Selandia Baru.

Gambar 3.5

Kegiatan 5th

CTF Summit di Manila


Tabel 3.15


Pada tahun 2019, target kinerja indikator Persentase rekomendasi NRA yang

ditindaklanjuti adalah 100% dan realisasi kinerja indikator kinerja adalah 97,78%. Dengan

demikian, capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 97,78%. Secara persentase,

capaian kinerja IKSS ini pada tahun 2019 menurun sebesar 13,33% apabila dibandingkan

dengan capaian kinerja pada tahun 2018. Namun, secara persentase, realisasi kinerja pada

tahun 2019 meningkat sebesar 8,89% apabila dibandingkan dengan tahun 2018.


meningkat dari tahun ke tahun. Namun, capaian kinerja cenderung mengalami

penurunan karena target kinerja selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil

rekomendasi NRA dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme telah banyak ditindaklanjuti oleh para stakeholders PPATK.

Berdasarkan Tabel 3.15, capaian kinerja tahun 2019 sudah cukup baik. Namun,

terdapat kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi NRA.

Kondisi tersebut disebabkan 67% penanggung jawab utama rekomendasi NRA

merupakan pihak eksternal. Namun demikian, PPATK telah melakukan berbagai

upaya dalam berbagai kegiatan sosialisasi kepada pihak pelapor secara langsung untuk

dapat merespon hasil rekomendasi NRA tersebut.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPATK untuk mencapai kinerja IKSS

tersebut, sebagai berikut:

1. Rekomendasi NRA yang telah ditindaklanjuti lebih banyak yang berkaitan

kewenangan PPATK.

2. PPATK berkoordinasi secara intensif dengan Tim Teknis Komite TPPU dan para

stakeholders terkait.

Persentase rekomendasi National

Risk Assessment (NRA) yang

ditindaklanjuti

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 20% 40% 60% 80% 100%

Realisasi 35,56% 55,56% 77,78% 88,89% 97,78%

Capaian 178% 120% 120% 111,11% 97,78%


3. PPATK melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait hasil rekomendasi NRA kepada


Tabel 3.16


IKSS


Tahun 2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

rekomendasi NRA


20% 40% 60% 80% 100% 97,78% 97,78%


mencapai 97,78%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik. Upaya-upaya yang

akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran

kinerja selanjutnya adalah:

1. PPATK berkoordinasi secara intensif dengan Tim Teknis Komite TPPU dan


2. PPATK melakukan pemantauan yang dilakukan secara berkala atas tindak lanjut

rekomendasi NRA yang kewenangannya berada pada stakeholders terkait.

Sasaran strategis 3 dimaksudkan untuk mengetahui kualitas hasil analisis, hasil

pemeriksaan, dan informasi PPATK yang disampaikan kepada penyidik terkait terdapat

dugaan TPPU dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis 3 diukur melalui satu IKU,

yaitu Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di

Indonesia. Pencapaian kinerja SS 3 pada tahun 2019 adalah baik dengan capaian kinerja

sebesar 83,35%.


Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme


Capaian kinerja sasaran strategis ketiga diukur keberhasilannya melalui

pencapaian satu IKSS, yaitu Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan

pendanaan terorisme di Indonesia. Pada tahun 2019, terdapat empat belas kasus TPPU

dan pendanaan terorisme yang terdapat kontribusi HA, HP, dan informasi yang telah

sampai pada tahap penuntutan di pengadilan dengan rincian sepuluh kasus yang terkait

HA dan empat kasus yang terkait HP. Pada tahun 2018 terdapat dua belas kasus TPPU

dan pendanaan terorisme yang terdapat kontribusi HA, HP, dan informasi yang telah

sampai pada tahap penuntutan di pengadilan dengan rincian dua belas kasus yang terkait

HA. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak dua kasus yang berhasil diungkap

pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan realisasi kasus yang terungkap selama

tahun 2018.

Pencapaian kinerja IKSS tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-


1. Dua puluh kali penyelenggaraan asistensi penanganan perkara TPPU dengan

rincian, sebagai berikut:

Tabel 3.17

Asistensi Penanganan Perkara TPPU Tahun 2019

No. Tanggal Daerah Tindak Pidana

(TP)

Status Perkara

Sebelum

Asistensi

Status

Perkara

Setelah

Asistensi

1 23-25

Februari

2019

Asistensi dan

Keterangan Ahli

Polda Sumsel

TPPU dengan

tindak pidana asal

(TPA) penipuan

Penyidikan Kasus sudah

Tahap II

(dilimpahkan

ke JPU/P.21)

2 29 April-1

Mei 2019

Asistensi dan

Keterangan Ahli

Polda Jateng

TPPU dengan

TPA perbankan


dilimpahkan

ke JPU/P.21

3 7-8 Mei 2019 Asistensi Kanwil

DJP Bengkulu dan

Lampung

TP perpajakan Penyidikan Kasus sudah

dilimpahkan

ke JPU/P.21

IKSS 5: Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan

pendanaan terorisme di Indonesia



(TP)

Status Perkara

Sebelum

Asistensi

Status

Perkara

Setelah

Asistensi

4 16-18 Mei

2019

Asistensi dan

Keterangan Ahli

Polres

Banyuwangi

TPPU dengan

TPA perjudian


dilimpahkan

ke JPU/P.21

5 18-20 Agustus

2019

Asistensi dan

Pemeriksaan Ahli

di Polres

Banyuwangi

TPPU dengan

TPA penipuan


dilimpahkan

ke JPU/P.21

6 21-24 Agustus

2019

Asistensi dan

Pemeriksaan Ahli

di Kejati Sultra

TP korupsi Penyidikan Kasus sudah

dilimpahkan

ke JPU/P.21

7 3-5 September

2019

Asistensi dan

Pemeriksaan Ahli

di Polda Sumut

TPPU dengan

TPA narkotika

Penyelidikan Kasus sudah

pada Tahap

1 (proses

koordinasi

berkas

perkara ke

Kejaksaan

untuk

memperoleh

arahan Jaksa

Penuntut

Umum)

8 11-13

September

2019

Asistensi dan

Pemeriksaan Ahli

di Polrestabes

Semarang

TPPU dengan

TPA korupsi

Penyelidikan Tahap

penetapan

tersangka

9 26-28

September

2019

Asistensi di BNN

Provinsi Jatim

TPPU dengan

TPA narkotika

Penyelidikan Tahap I ke

Kejati

Sumatera

Utara

10 8-10 Oktober

2019

Asistensi di Kejari

kabupaten Subang

TP Korupsi Penyidikan Kasus sudah

pada Tahap

II

(dilimpahkan

ke JPU/P.21)

11 22 - 24

Oktober 2019

Asistensi di Kejati

Bali

TP Korupsi Penyelidikan Kasus sudah

pada Tahap I



(TP)

Status Perkara

Sebelum

Asistensi

Status

Perkara

Setelah

Asistensi

12 31 Oktober - 2

November

2019

Asistensi di

Ditresnarkoba

Polda Jambi

TPPU dengan

TPA narkotika


dilimpahkan

ke JPU/P.21

13 5-7 November

2019

Asistensi di Polda

Kaltim

TPPU dengan

TPA korupsi

Penyelidikan Kasus sudah

pada Tahap I

14 13-15

November

2019

Asistensi di

Polresta Lumajang

TP penipuan

skema piramida


dilimpahkan

ke JPU/P.21

15 13-15

November

2019

Asistensi di Polda

Jambi

TPPU dengan

TPA penggelapan

dalam jabatan


dilimpahkan

ke JPU/P.21

16 18-21

November

2019

Asistensi dan

Keterangan ahli di

Polda Kalsel

TPPU dengan

TPA Narkotika

Penyelidikan Peningkatan

dari

penyelidikan

ke tahap

penyidikan

17 28-30

November

2019

Asistensi di

BNNP Sulsel

TPPU dengan

TPA narkotika

Penyidikan Belum

terdapat

peningkatan

status

perkara

18 2-4

Desember

2019

Asistensi di Polres

Kotawaringin

Barat

TPPU dengan

TPA penipuan

Penyelidikan Belum

terdapat

peningkatan

status

perkara

19 9-11

Desember

2019

Asistensi di Polda

Aceh

TPPU dengan

TPA narkotika

Penyidikan Belum

terdapat

peningkatan

status

perkara

20 18-20

Desember

2019

Asistensi di Polda

Jawa Timur

TPPU dengan

TPA Informasi

dan Transaksi

Elektronik (ITE)

Penyelidikan Belum

terdapat

peningkatan

status

perkara


2. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan apgakum penyidik TPPU, instansi penyidik

non-TPPU, maupun kementerian/lembaga yang terkait dengan HA, HP, dan

Informasi. Hasil rapat koordinasi telah memantau 132 HA, 7 HP, dan 45 Informasi.

3. Pengiriman surat PPATK mengenai permintaan informasi tindak lanjut (feedback)

yang memantau 246 HA, 3 HP, dan 187 Informasi kepada apgakum penyidik TPPU

atau kementerian/lembaga peminta infomasi.

4. Pelaksanaan courtesy call Kepala PPATK dengan Panglima TNI yang memantau 14

HA, 2 HP, dan 8 Informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

5. Penerimaan email mengenai penyampaian feedback dari instansi atas 91 HA, 5 HP,

dan 128 Informasi.

6. Pengiriman email untuk memantau tindak lanjut 108 HA, 4 HP, dan 170 Informasi

kepada apgakum penyidik TPPU atau kementerian/lembaga peminta infomasi.

Rincian mengenai sepuluh kasus HA dalam capaian IKSS ini, meliputi:

a. Surat SP2HP dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan Nomor:

B/4477/X/RES.2.6/2019/Ditreskrimsus tanggal 21 Oktober 2019 yang

menginformasikan bahwa kasus TPPU dengan tindak pidana asal penipuan atas

nama tersangka DS, dkk telah P21 dan sudah divonis bersalah pada 3 Oktober

2019.

b. Surat SP2HP dari Dittipidkor Bareskrim Polri No:

SP2HP/299/X/RES.3.1/2019/Tipidkor tanggal 18 Oktober 2019 yang

menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi pada pejabat PT PJU atas

nama tersangka AM dkk telah sampai pada tahap penuntutan pada Oktober 2019.

c. Surat penyampaian feedback dari DitResnarkoba Polda Sumsel Nomor:

R/227/X/Res.4.2/2019 tanggal 6 Oktober 2019 yang menginformasikan bahwa

kasus tindak pidana narkotika atas nama tersangka R telah sampai pada tahap

penuntutan pada Oktober 2019.

d. Feedback dari Dittipidkor Bareskrim Polri yang menginformasikan bahwa kasus

tindak pidana korupsi atas nama tersangka ARM telah sampai pada tahap

penuntutan pada Mei 2019.


e. Feedback dari Densus 88 Anti Teror Polri yang menginformasikan bahwa kasus

tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme atas nama tersangka RG telah

sampai pada tahap penuntutan pada Juni 2019.

f. Feedback data penanganan perkara TPPU dari DitReskrimsus Polda Aceh yang

menginformasikan bahwa kasus TPPU dengan tindak pidana asal korupsi atas

nama tersangka MAF telah sampai pada tahap penuntutan pada Mei 2019.

g. Surat SP2HP dari Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor:

SP2HP/282/IX/2019/Tipidkor tanggal 19 September 2019 yang

menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi penggunaan anggaran

pada APBD Pemkot atas nama tersangka ESH telah sampai pada tahap

penuntutan pada September 2019.

h. Surat Badan Narkotika Nasional Nomor: B/06/DE/PB.06/III/2019/BNN tanggal

8 Maret 2019 perihal Penyampaian Feedback Hasil Analisis dan Informasi

PPATK yang menginformasikan bahwa kasus TPPU dengan tindak pidana asal

narkotika atas nama tersangka NL dan A telah sampai pada tahap persidangan

pada 4 Maret 2019.

i. Feedback dari Ditreskrimsus Polda Riau yang menginformasikan bahwa kasus

tindak pidana korupsi pada pengadaan barang yang menggunakan dana APBD

Provinsi atas nama tersangka EM, dkk telah sampai pada tahap persidangan pada

Juni 2019.

j. Feedback dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur yang menginformasikan bahwa

kasus tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau TPPU atas nama

tersangka HP telah sampai pada tahap persidangan pada September 2019.

Rincian mengenai 4 kasus HP telah memperoleh putusan vonis di pengadilan,

meliputi:

a. Kasus tindak pidana narkotika dan TPPU atas nama tersangka DY.

b. Kasus tindak pidana narkotika dan TPPU atas nama tersangka HR.

c. Kasus tindak pidana narkotika dan TPPU atas nama tersangka FH.

d. Kasus tindak pidana narkotika dan TPPU atas nama tersangka LB.


Tabel 3.18


Pada tahun 2019, target kinerja indikator Persentase peningkatan pengungkapan kasus

TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia adalah 20% dan realisasi kinerja adalah 16,67%.

Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 83,35%. Realisasi kinerja IKSS ini pada

tahun 2019 belum berhasil mencapai target kinerja.


berfluktuatif antara 14,29%-20%. Capaian kinerja cenderung mengalami penurunan

karena target kinerja selalu meningkat pada setiap tahunnya. Namun demikian, capaian

kinerja ini cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK berhasil meningkatkan

pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme selama periode renstra tersebut.

Kendala-kendala dalam pencapaian kinerja IKSS disebabkan, antara lain sebagian

besar hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyidik adalah bahwa kasus masih pada

tahap penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, terdapat kasus-kasus lain yang masih

dalam tahap pra penyelidikan atau dalam tahap pengumpulan bahan keterangan. Bahkan,

terdapat beberapa kasus telah dihentikan dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian

Penyidikan (SP3). Dengan demikian, kasus-kasus tersebut belum sampai pada tahap

penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan.

Tabel 3.19



Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019


pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan

terorisme di Indonesia

10% 10% 15% 20% 20% 16,67% 83,35%



pendanaan terorisme di Indonesia

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 10% 10% 15% 20% 20%

Realisasi 16% 14,29% 25% 20% 16,67%

Capaian 160% 120% 120% 100% 83,35%



mencapai 83,35%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik dan PPATK akan

meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun mendatang. Upaya-upaya yang akan

ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja

selanjutnya, antara lain:

1) PPATK menyelenggarakan kegiatan asistensi penanganan perkara TPPU di daerah

yang melibatkan para analis, para pemeriksa, dan pegawai yang memiliki kompetensi

sebagai ahli, sehingga dapat membantu penyidik dalam menindaklanjuti Informasi,

HP, dan HA PPATK dan pemahaman hukum dalam proses penanganan perkara.

Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan penyidik dalam meningkatkan status

perkara dapat dipercepat.

2) PPATK melaksanakan komunikasi secara intensif dengan para penyidik yang

menerima Informasi, HA, dan HP PPATK guna menggali kebutuhan penyidik dalam

menindaklanjuti Informasi, HA, dan HP PPATK.

Persepektif proses internal terdiri atas lima sasaran strategis dengan enam IKSS.

Capaian kinerja atas perspektif ini adalah 101,39%. Rincian kondisi capaian setiap IKSS

yang terdapat pada perspektif ini, sebagai berikut:

Sasaran strategis 4 dimaksudkan agar PPATK mengetahui tingkat efektivitas

pelaksanaan kerja sama dengan para stakeholders PPATK dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis 4 diukur melalui satu

IKSS, yaitu Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. Pencapaian kinerja SS 4 pada

tahun 2019 adalah baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.


Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme

2. Persepektif Proses Internal


Capaian kinerja sasaran strategis keempat diukur keberhasilannya melalui satu

IKSS, yaitu Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. Target kinerja pada tahun 2019

adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Dengan demikian, capaian kinerja

sebesar 100%.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti telah dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan, meliputi:

1. Penandatanganan empat belas dokumen kerja sama berupa Nota Kesepahaman

(MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga/Instansi

(K/L/I), sebagai berikut:

a. MoU tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan

Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Jakarta (MoU Satgas Umrah) pada 8 Februari

2019.

b. MoU dengan Kementerian BUMN di Jakarta pada 14 Februari 2019.

c. Pembaruan MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada 19 Februari

2019.

d. Pembaruan PKS dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham di

Jakarta pada 6 Maret 2019.

e. Pembaruan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta pada 21 Maret

2019.

f. Pembaruan PKS dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil di Jakarta pada

9 April 2019.

g. PKS tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan

Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah (PKS Satgas Umrah)

di Jakarta pada 7 Mei 2019.

h. MoU antara Sekretaris Utama PPATK dengan Plt. Direktur Utama Lembaga

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta pada 8 Mei 2019.

i. Pembaruan MoU dengan Universitas Diponegoro di Jakarta pada 27 Mei 2019.

j. MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta pada 24 Juni 2019.

IKSS 6: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.


k. Pembaruan MoU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di

Jakarta pada 19 September 2019.

l. PKS dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta pada 30

September 2019.

m. Pembaruan MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) di Jakarta pada 1 Oktober 2019.

n. MoU dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta pada 31

Oktober 2019.

2. PPATK melaksanakan empat kali rapat Komite TPPU dan organ Komite TPPU

dengan rincian, sebagai berikut:

a. Rapat Komite TPPU tanggal 28 Mei 2019 di PPATK yang dipimpin oleh Menko

Polhukam selaku Ketua Komite TPPU dengan agenda, sebagai berikut:

1) Penetapan dan Diseminasi Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU dan TPPT

Tahun 2019.

2) Kegiatan launching NRA (National Risk Assessment) Updated tahun 2019.

3) Persiapan Indonesia dalam menghadapi MER (Mutual Evaluation Review)

tahun 2020.

b. Rapat Kelompok Kerja Komite TPPU yang dipimpin oleh Deputi Bidang

Pemberantasan PPATK pada 10 Oktober 2019 di PPATK dengan agenda

pembahasan harmonisasi pengkinian penilaian risiko sektor organisasi

kemasyarakatan dalam upaya Indonesia terhadap pemenuhan Rekomendasi

FATF.

c. Rapat Tim Pelaksana Komite TPPU yang dipimpin oleh Kepala PPATK pada 25

November 2019 di PPATK dengan agenda pembahasan Persiapan Indonesia

dalam menghadapi prosedur lanjutan MER FATF setelah penyampaian

Dokumen Kepatuhan Teknis pada 23 September 2019 dan Dokumen Penilaian

Efektivitas pada 11 November 2019 oleh Indonesia kepada Sekretariat FATF,

Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Tahun 2019 Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme


melalui aplikasi SIPPENAS, dan Koordinasi antarlembaga terkait upaya-upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

d. Rapat Komite TPPU level menteri yang dipimpin oleh Menko Polhukam selaku

Ketua Komite TPPU pada 13 Desember 2019 di PPATK dengan agenda

pembahasan persiapan Indonesia dalam menghadapi prosedur lanjutan Financial

Action Task Force Mutual Evaluation Review Indonesia.

3. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut kerja sama dengan instansi-instansi dalam

negeri yang telah memiliki dokumen kerja sama dengan PPATK dengan cara

mengundang dan menghadiri undangan rapat koordinasi, sosialisasi, seminar,

pelatihan, dan/atau workshop dengan agenda pembahasan isu-isu terkini dan

rancangan peraturan.

Sejak tahun 2003 s.d. tahun 2019, PPATK telah menandatangani 139 Dokumen

Kerja Sama (MoU, Perjanjian Kerja Sama/PKS, dan Kesepakatan Bersama) dengan 105

K/L/I dalam negeri. Pada tahun 2019 tidak terdapat pertambahan jumlah K/L/I yang

baru karena MoU dengan Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan dan MoU

dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan merupakan pembaruan, sehingga

tetap berjumlah 105 K/L/I. Namun, terdapat 2 (dua) K/L yang menjalin MoU telah

dibubarkan, yaitu Bapepam dan Ditjen Lembaga Keuangan.

Selain itu, terdapat dua instansi yang telah berakhir masa tugasnya, meliputi:

1. Satgas Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD)

telah berakhir pada 30 Juni 2013 karena pemerintah membentuk Badan Pengelola

REDD (sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2013).

2. Gugus Tugas Pengawasan Pemilu yang berakhir pada 2014, yaitu tiga bulan setelah

selesainya semua tahapan pemilu tahun 2014.

Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur terhadap dua mitra MoU, yaitu

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang digabung

menjadi satu kementerian. Dengan demikian, PPATK telah menjalin 136 dokumen kerja

sama dengan 102 K/L/I dalam negeri.

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, dari 136 Dokumen Kerja Sama, terdapat

79 Dokumen Kerja Sama yang masih berlaku sampai dan telah ditindaklanjuti selama

tahun 2003-2019. Dua Dokumen Kerja Sama yang ditandatangani pada triwulan IV


tahun 2019 merupakan dokumen dengan masa berlaku yang baru, yaitu pembaruan MoU

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pembaruan MoU dengan

Sekjen Kemenkeu, sehingga terdapat 81 Dokumen Kerja Sama.

Selanjutnya, pada triwulan IV tahun 2019, terdapat empat Dokumen Kerja Sama

yang telah diakhiri oleh PPATK melalui surat pengakhiran kerja sama, yaitu MoU

dengan Pemprov Aceh, MoU dengan Rumah Sakit Fatmawati, MoU dengan Universitas

Cendrawasih, dan MoU dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Surat

pengakhiran kerja sama tersebut disampaikan oleh PPATK pada 19 Februari 2019.

Dengan demikian, jumlah Dokumen Kerja Sama yang masih berlaku dan telah

ditindaklanjuti selama tahun 2003-2019 adalah 77 Dokumen Kerja Sama. Dari 77

Dokumen Kerja Sama tersebut, PPATK telah menindaklanjuti kerja sama dalam 77

Dokumen Kerja sama pada tahun 2019. Dengan demikian, realisasi kinerja IKSS ini

pada tahun 2019 adalah 100%.

Tabel 3.20


Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, target kinerja IKSS ini selalu

tetap, yaitu 100%. Realisasi dan capaian kinerja cenderung meningkat selama empat

tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK selalu berusaha untuk

menindaklanjuti setiap dokumen kerja sama yang telah disepakati dengan mitra kerja

PPATK.

Persentase kerja sama yang

ditindaklanjuti

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 94% 91,8% 94,29% 97,14% 100%

Capaian 94% 91,8% 94,29% 97,14% 100%


Tabel 3.21



Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

kerja sama

yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan Tabel 3.21, diketahui bahwa pada tahun 2019, target kinerja indikator

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti adalah 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%. Capaian kinerja IKSS ini sangat baik

karena berhasil mencapai target kinerja.

Dampak positif pelaksanaan MoU dan PKS bagi PPATK, antara lain:

1. Pendorong pelaksanaan pembangunan Sistem Aplikasi Basis Data Politically

Exposed Persons (PEPs) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Merujuk pada tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah

dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan

pelaksanaan pembangunan Sistem Aplikasi Basis Data PEPs berbasis NIK, MoU dan

PKS yang dijalin oleh PPATK dengan instansi pemilik data dapat mendorong

pembangunan dan pengembangan jaringan aplikasi Basis Data PEPs berbasis web

service. MoU dan PKS yang ditandatangani oleh PPATK dan masih berlaku untuk

mendukung aplikasi Basis Data PEPs, antara lain:

a) MoU dan PKS dengan Bank Indonesia pada 5 Maret 2015.

b) MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 12 Februari 2015.

c) PKS dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Mei 2018.

d) MoU dan PKS dengan Badan Kepegawaian Negara pada 3 Oktober 2018.

e) MoU dengan Menkumham pada 15 November 2018 dan PKS dengan Ditjen

Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM pada 6 Maret

2019.


f) MoU dengan Mendagri pada 14 Desember 2018 dan PKS dengan Dirjen Dukcapil

pada 9 April 2019.

g) MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 Maret 2019.

2. Perluasan akses sumber data yang dimiliki oleh PPATK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan luar biasa yang berkembang

semakin kompleks, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di

luar sistem keuangan, dan telah merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, PPATK

terus berupaya meningkatkan kualitas informasi intelijen keuangan berupa Hasil Analisis,

Hasil Pemeriksaan, dan Informasi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Peningkatan kualitas produk memerlukan sumber data yang semakin lengkap atau variatif

untuk diolah, sehingga informasi PPATK semakin akurat dan bermanfaat bagi apgakum.

PPATK berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi

pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan

informasi. Wewenang PPATK tersebut juga mencakup PPATK memperoleh hak akses ke

sistem teknologi informasi atau aplikasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Wewenang PPATK untuk memperoleh hak akses ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi

Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

sebagai delegasi dari Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Implementasi konkret PPATK untuk memperluas sumber data melalui web portal telah

diwujudkan pada tahun 2019 melalui kerja sama dan penyamaan persepsi dengan instansi

terkait, sehingga PPATK telah berhasil melakukan perluasan hak akses ke sumber data

yang dikelola oleh instansi pemilik data, antara lain:

Tabel 3.22

Implementasi Kerja sama Tahun 2019

No. Dasar Kerja sama dengan Instansi

Pemilik Data

Sumber Data Data yang Diperoleh

PPATK

1. Implementasi Perjanjian Kerja Sama

(PKS) antara PPATK dengan

Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Kemenkumham

Sistem AHU Online,

yaitu pada aplikasi

Sistem Administrasi

Badan Hukum

a) Data Perseroan

Terbatas;

b) Data Yayasan; dan

c) Data Perkumpulan


No. Dasar Kerja sama dengan Instansi

Pemilik Data

Sumber Data Data yang Diperoleh

PPATK

tanggal 6 Maret 2019. Sistem AHU Online,

yaitu pada aplikasi

Sistem Badan Usaha.

a) Data Persekutuan

Komanditer (CV).

b) Data Persekutuan Firma.

c) Data Persekutuan

Perdata.

Aplikasi Pelaporan

Beneficial Owner

a) Data Beneficial Owner

b) Data Korporasi

2. Implementasi PKS antara PPATK

dengan Badan Kepegawaian Negara

tanggal 3 Oktober 2018.

Informasi Pegawai

Aparatur Sipil Negara

Data Pegawai Aparatur Sipil

Negara, meliputi data ASN,

data keluarga, dan data

riwayat.

3. Implementasi Nota Kesepahaman

antara PPATK dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Sistem Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara

Negara Elektronis (e-

LHKPN)

Data Penyelenggara Negara


dengan Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kemendagri tanggal 9 April 2019.

Sistem mengenai

kependudukan dan

catatan sipil

Pemanfaatan data Nomor

Induk Kependudukan, Data

Kependudukan, dan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik

(e-KTP)


dengan Ditjen Imigrasi tanggal 31

Mei 2018.

Sistem Informasi

Manajemen

Keimigrasian (SIMKIM)

Informasi paspor Warga

Negara Indonesia (WNI),

perlintasan WNI, dan

perlintasan Warga Negara

Asing (WNA)

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai PPATK

MoU dan PKS bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia di PPATK, meliputi:

a) MoU dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu pada 8 Mei

2019 dan PKS dengan LPDP pada 30 September 2019 yang khusus mengatur

pemberian kesempatan kepada pegawai PPATK untuk memperoleh beasiswa LPDP

dalam melanjutkan jenjang pendidikan tinggi pada perguruan tinggi baik dalam negeri

maupun luar negeri.

b) MoU dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada 7 Maret 2017

sebagai dasar PPATK dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam

sektor jasa keuangan upaya penguatan pemahaman mengenai rezim APU PPT.


4. Penambahan jumlah pegawai PPATK yang berkualitas dalam bidang administrasi dan

keuangan negara

MoU berdampak positif bagi PPATK untuk memenuhi pegawai PPATK yang berkualitas

dalam bidang administrasi dan keuangan negara melalui MoU dengan Sekretaris Jenderal

Kementerian Keuangan pada 4 Oktober 2018 dan 31 Oktober 2019 tentang Penempatan

Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2019 di luar Kementerian Keuangan

yang telah lulus seleksi kompetensi dasar. Hasilnya, PPATK telah menerima sejumlah

pegawai baru lulusan PKN STAN pada tahun 2018 dan 2019 untuk meningkatkan kualitas

pengelolaan administrasi dan keuangan di PPATK.

Dampak positif capaian IKSS Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap

sasaran strategi meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU

adalah:

1. Tindak lanjut kerja sama melalui Komite TPPU telah mendorong efektivitas Indonesia

dalam mempersiapkan proses penilaian MER FATF agar dapat memperoleh penilaian

yang memuaskan. Hal ini dilaksanakan dalam untuk memenuhi rekomendasi FATF dan

peningkatan status Indonesia dalam proses pengajuan Indonesia menjadi anggota

FATF, sehingga harus berkoordinasi dengan berbagai instansi. Dalam menghadapi

MER FATF, PPATK pada tahun 2019 telah menindaklanjuti kerja sama dalam Komite

TPPU dengan hasil, sebagai berikut:

a. Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Tahun 2019 sebagai kelanjutan dari

pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2019 dalam rerangka Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU dan TPPT) periode 2017-2019 pada 28 Mei

2019. Rencana Aksi Tahun 2019 adalah melanjutkan Rencana Aksi Tahun 2018

yang belum selesai dilaksanakan dan memperbaiki kekurangan (deficiencies)

Indonesia sebagaimana temuan yang dipublikasikan dalam hasil MER Indonesia

oleh APG tahun 2018.

b. Komite TPPU telah menyampaikan Dokumen Kepatuhan Teknis pada 23

September 2019 dan Dokumen Penilaian Efektivitas pada 11 November 2019

kepada Sekretariat FATF.


c. Komite TPPU telah mempersiapkan on site visit MER FATF yang akan

dilaksanakan pada 4-20 Maret 2020 di Indonesia dengan memberikan arahan

kepada seluruh anggota Komite TPPU untuk melaksanakan priority actions teknis

untuk mengatasi defisiensi yang masih dimiliki Indonesia dalam memenuhi

Rekomendasi FATF.

2. Tindak lanjut kerja sama melalui Komite TPPU telah mendorong Indonesia menetapkan

Rencana Aksi Tahun 2019 dalam Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 untuk

memperkuat rezim APU-PPT melalui pendekatan berbasis risiko.

3. Efektivitas kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU juga ditingkatkan

dengan diterapkannya sistem aplikasi SIPPENAS dalam upaya pelaporan Strategi

Nasional PP TPPU oleh setiap anggota komite TPPU. Seluruh anggota Komite TPPU

telah melaporkan capaian kinerjanya melalui aplikasi tersebut.

4. Efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme diwujudkan

melalui kesuksesan PPATK menjadi co-host kegiatan 5th Counter Terrorism Financing

Summit (CTF Summit) pada 12-15 November 2019 di Manila, Filipina. Kegiatan 5th

CTF Summit telah menghasilkan dokumen Manila Communiqué.

PPATK melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada

periode pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:

1. PPATK telah menyusun SOP pelaksanaan kerja sama dengan pihak dalam dan luar

negeri. Hasil pembahasan tersebut adalah pengesahan Peraturan Kepala PPATK

Nomor: PER-12/1.03/PPATK/08/15 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan

Evaluasi Perjanjian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Pendanaan Terorisme. Peraturan kepala tersebut mengatur pedoman yang

dapat menyelesaikan kendala dalam hal-hal strategis, sebagai berikut:

a. Pedoman analisis kriteria kelayakan pihak dalam dan luar negeri dan identifikasi

kebutuhan kerja sama dalam proses penyusunan perjanjian.

b. Pedoman dalam proses penjajakan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi

perjanjian.

2. PPATK akan membuat database seluruh dokumen kerja sama dalam bentuk MoU dan

Perjanjian Kerja Sama yang memuat inventarisasi ketentuan-ketentuan perjanjian yang

strategis yang meliputi hal-hal, sebagai berikut:


a. Masa berlaku.

b. Waktu diperlukannya peninjauan kembali.

c. Ruang lingkup kerja sama.

d. Keterangan terkait masa berlakunya kerja sama.

e. Bentuk tindak lanjut kerja sama pada tahun berjalan.

3. Untuk memastikan dokumen kerja sama dapat ditindaklanjuti, PPATK telah menyusun

analisis kelayakan kerja sama dalam negeri di dalam setiap penjajakan kerja sama

dengan calon mitra kerja sama yang baru ataupun proses penjajakan dalam pembaruan

dokumen kerja sama. Analisis tersebut disampaikan kepada Direktorat Hukum untuk

dilakukan penyusunan legal drafting. Analisis kelayakan kerja sama tersebut merujuk

pada amanat yang tercantum pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor:

PER-12/1.03/PPATK/08/15 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi

Perjanjian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme dengan melakukan analisis terkait aspek-aspek, sebagai berikut:

a. Kejelasan status hukum.

b. Kemanfaatan.

c. Kesediaan untuk menjalin kerja sama.

d. Komitmen yang baik dan saling percaya.

e. Kesediaan untuk menaati peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis 5 dimaksudkan agar PPATK dapat mengukur kualitas hasil riset

yang dilakukan PPATK, sehingga diketahui manfaat hasil riset bagi pihak eksternal

dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme. Sasaran strategis 5 dipantau keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Tingkat

kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme. Pencapaian kinerja SS 5 pada tahun

2019 adalah cukup baik dengan capaian kinerja sebesar 97%.


Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme


Tingkat kualitas Hasil Riset TPPU dan Pendanaan Terorisme adalah hasil

penilaian oleh pengguna Laporan Hasil Riset (LHR) untuk mengukur kualitas LHR

melalui kuesioner kepada pengguna LHR, sehingga diketahui manfaat LHR bagi pihak

eksternal dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pada

tahun 2019, PPATK mengirimkan kuesioner LHR kepada tiga puluh lima instansi, yaitu

instansi yang memiliki hubungan kerja dengan PPATK maupun yang memiliki MoU

dengan PPATK, antara lain perbankan, aparat penegak hukum, akademisi, asosiasi pihak

pelapor, dan regulator. Aspek yang dinilai dalam kuesioner tingkat kualitas LHR adalah

aspek penyajian, aspek kekinian, aspek manfaat, dan aspek persepsi kepuasan. Jumlah

kuesioner yang kembali sebanyak 18 kuesioner, sehingga diperoleh respon rate sebesar

51,43%. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, diperoleh nilai kualitas LHR sebesar

3,88 indeks dari skala 4. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas hasil riset TPPU dan

pendanaan terorisme menurut persepsi pengguna LHR PPATK adalah sangat

memuaskan.

PPATK telah melakukan riset TPPU dan pendanaan terorisme terhadap beberapa

isu strategis nasional dalam topik riset, sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko Sektoral Perdagangan Aset Kripto di Indonesia.

2. Penilaian Risiko Sektoral terhadap Organisasi Kemasyarakatan 2019.

3. Penilaian Risiko Kampanye Pemilu sebagai Sarana Pencucian Uang Tahun 2019.

4. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018.

5. 13 laporan statistik.

IKSS 7: Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme


Tabel 3.23


Berdasarkan Tabel 3.23, diketahui bahwa pada tahun 2019, target kinerja indikator

Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme adalah 4 indeks dan realisasi

kinerja sebesar 3,88 indeks yang belum berhasil mencapai target kinerja. Capaian kinerja

indikator kinerja tersebut adalah 97%. Realisasi kinerja IKSS ini pada tahun 2019 meningkat

0,12 indeks apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2018. Hasil ini

menunjukkan bahwa tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme berada

dalam kategori sangat memuaskan.

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, target kinerja selalu meningkat

dari tahun ke tahun. Namun, capaian kinerja cenderung mengalami penurunan karena

terjadi peningkatan target kinerja pada setiap tahunnya. Realisasi kinerja cenderung

meningkat selama empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK selalu

berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme.

Realisasi kinerja IKSS ini meningkat karena riset-riset yang dihasilkan merupakan

tindak lanjut dari hasil temuan pada Mutual Evaluation Report yang dilakukan oleh Asia

Pacific Group guna pemenuhan gap implementasi rezim APUPPT Indonesia dengan FATF

Recommendations, sehingga memperoleh penilaian yang sangat memuaskan dari responden.

Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS ini didukung oleh upaya PPATK dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendorong pencegahan dan pemberantasan

TPPU dengan senantiasa berkoordinasi berbagai lembaga, antara lain Penyedia Jasa

Keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga lain yang terkait, para

akademisi, dan asosiasi pihak pelapor.

Tingkat kualitas hasil riset TPPU

dan pendanaan terorisme

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 3

indeks

3,25

indeks

3,5

indeks

3,75

indeks

4

indeks

Realisasi 3,46 indeks

3,39 indeks

3,6 indeks

3,76 indeks

3,88 indeks

Capaian 115% 104,31% 102,86% 100,27% 97%


Tabel 3.24



Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat

kualitas hasil

riset TPPU dan


3

indeks

3,25

indeks

3,5

indeks

3,75

indeks

4

indeks

3,88

indeks

97%


mencapai 97%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik. Upaya-upaya yang

akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran

kinerja selanjutnya, antara lain:

1. PPATK berkoordinasi dengan para stakeholders/pengguna hasil riset dalam upaya

penyusunan hasil riset, sehingga didapatkan data penelitian yang lengkap dan valid.

2. PPATK meningkatkan kemampuan periset terkait metodologi, teknik pengumpulan

data, dan analisis data, dan teknik penyajian hasil riset.

3. Para periset melakukan penelitian dengan tema terkini, sehingga hasil riset dapat

digunakan dan bermanfaat langsung kepada para stakeholders pengguna hasil riset.

Sasaran strategis 6 dimaksudkan agar PPATK dapat mengukur kualitas hasil

analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang disampaikan ke penyidik, sehingga

diketahui manfaat hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi bagi pihak eksternal

dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme. Sasaran strategis 6 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Jumlah

Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti. Pencapaian

kinerja SS 6 tahun 2019 adalah sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 120%.


Meningkatnya Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti


Target kinerja IKSS 8, yaitu Jumlah Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP),

dan Informasi yang ditindaklanjuti sebanyak 301 laporan dengan rincian 295 HA dan

informasi dan 6 HP. Total HA dan Informasi PPATK yang telah ditindaklanjuti pada

tahun 2019 sebanyak 552 laporan dari target sebanyak 295 laporan. 552 HA dan

Informasi yang ditindaklanjuti tersebut merupakan rekapitulasi dari HA dan Informasi

yang telah diserahkan kepada pengguna sejak tahun 2011, tetapi baru ditindaklanjuti

pada tahun 2019. PPATK juga telah berkontribusi dalam membantu meningkatkan

penerimaan negara dari perpajakan melalui Hasil Analisis yang nilainya ditaksir

mencapai Rp583.427.216.456,00.

Rincian HA dan Informasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2019, termuat dalam

Tabel 3.25, sebagai berikut:

Tabel 3.25

Jumlah HA dan Informasi yang Ditindaklanjuti

Tahun 2011-2019

HA dan Informasi

No Tahun Disampaikan Ditindaklanjuti Pada Tahun 2019

1. 2011 1 laporan

2. 2013 1 laporan

3. 2014 2 laporan

4. 2015 4 laporan

5. 2017 29 laporan

6. 2018 288 laporan

7. 2019 227 laporan

Total 552 laporan

HP yang ditindaklanjuti sampai tahap penuntutan selama 2019 sebanyak empat HP

dari target sebanyak enam HP. Empat HP yang ditindaklanjuti tersebut merupakan

rekapitulasi dari HP yang telah diserahkan kepada penegak hukum sejak tahun 2013,

tetapi baru ditindaklanjuti pada tahun 2019. Empat HP tersebut telah memiliki putusan

yang bersifat inkracht. Jumlah penerimaan negara atas empat Hasil Pemeriksaan PPATK

yang telah masuk ke kas negara yang berasal dari denda sebesar Rp3.050.000.000,00,

IKSS 8: Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan

Informasi yang ditindaklanjuti


aset berupa dua belas jenis mata uang asing dan uang rupiah senilai Rp3.744.281.357,40

dan dari satu putusan audit Direktorat Jenderal Pajak telah berkontribusi pada

penerimaan negara sebesar Rp24.727.768.534,00, serta sejumlah aset lainnya. Secara

keseluruhan, total HA, HP, dan Informasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2019

sebanyak 556 laporan.

Tabel 3.26

Perbandingan Kinerja IKSS ke-8 Tahun 2015-2019

Berdasarkan data dalam Tabel 3.26, pada tahun 2019, target kinerja indikator Jumlah

HA, HP, dan Informasi yang ditindaklanjuti adalah 301 laporan dan realisasi kinerja sebesar

556 laporan yang telah berhasil melampaui target kinerja. Capaian kinerja indikator kinerja

tersebut adalah 120%. Realisasi kinerja IKSS ini pada tahun 2019 meningkat 271 laporan

apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2018.


mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi kinerja selalu berhasil melampaui

target kinerja pada setiap tahunnya. Capaian kinerja IKSS ini cenderung berhasil

mencapai nilai maksimum kinerja sebesar 120% selama periode renstra tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa HA, HP, dan Informasi yang disampaikan oleh PPATK selalu

ditindaklanjuti oleh para penyidik.

Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS ini didukung oleh hal-hal, sebagai berikut:

1. PPATK memantau tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi yang dikirimkan.

2. PPATK berkoordinasi dengan pihak pelapor terkait peningkatan kualitas LTKM dan

laporan lainnya.

3. PPATK berkoordinasi dengan penyidik dan atau instansi terkait terkait pemenuhan

persyaratan permintaan informasi kepada PPATK.

Jumlah HA, HP, dan Informasi


Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 77

laporan

181

laporan

182

laporan

255

laporan

301

laporan

Realisasi 335 laporan

395 laporan

509 laporan

285 laporan

556 laporan

Capaian 435% 120% 120% 111,11% 120%


4. PPATK berkoordinasi dengan penyidik dan/atau instansi terkait sehubungan dengan

peningkatan kualitas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi PPATK.

Tabel 3.27


IKSS


Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah HA,

HP, dan

informasi yang ditindaklanjuti

77

laporan

181

laporan

182

laporan

255

laporan

301

laporan

556

laporan

120%


mencapai 120%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. Upaya-upaya

yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran

kinerja selanjutnya, antara lain:

1. PPATK meningkatkan pemahaman pihak pelapor atas kewajiban pelaporan dan

kualitas LTKM dan laporan lainnya.

2. PPATK meningkatkan koordinasi dengan penyidik dan/atau instansi terkait

sehubungan dengan peningkatan kualitas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan

Informasi PPATK. Sebagian besar HA, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi yang

disampaikan baru ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, sehingga diperlukan

koordinasi dengan penyidik dan instansi terkait lainnya dalam upaya pemantauan

terkait progress tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi PPATK yang telah

dikirimkan.

3. PPATK memantau pemanfaatan HA, HP, dan Informasi oleh penyidik.

4. PPATK meningkatkan kualitas sumber daya manusia analis melalui kegiatan sharing

knowledge yang dilakukan secara internal maupun dengan instansi lain di dalam dan

luar negeri.

5. PPATK melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan para pengguna HA,

HP, dan Informasi PPATK.


Sasaran strategis 7 bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh PPATK kepada pihak pelapor dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis

7 diukur keberhasilannya melalui dua IKSS, yaitu Persentase laporan dari pihak pelapor

yang memenuhi standar pelaporan dan Indeks kepatuhan pihak pelapor. Pencapaian

kinerja SS 7 tahun 2019 adalah baik dengan capaian kinerja sebesar 101,90%.

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-7 PPATK

Tahun 2019

NO. INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS

TARGET

TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN 2019

CAPAIAN

TAHUN 2019

1 Persentase laporan dari pihak pelapor


95% 98,6% 103,79%

2 Indeks kepatuhan pihak pelapor. 5 indeks 5 indeks 100%

Rata-rata capaian kinerja 101,90%

Laporan yang memenuhi standar pelaporan merupakan laporan yang terbatas pada

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). LTKM yang memenuhi standar

pelaporan adalah laporan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi

Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Laporan yang diterima oleh PPATK

tidak termasuk laporan yang diterima berdasarkan hasil audit Direktorat Pengawasan

Kepatuhan PPATK, laporan dengan status non-aktif, laporan pengujian/sosialisasi, dan

laporan duplikasi. Laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan


Meningkatnya kepatuhan pelaporan

IKSS 9: Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan


diperoleh dari aplikasi GRIPS (Gathering Reports and Information Processing System)

back end dengan mempertimbangkan field mandatory terisi dan tepat waktu.

Tabel 3.29

Jumlah Laporan dari Pihak Pelapor yang Memenuhi Standar Pelaporan

Tahun 2019

Jenis Laporan Laporan yang Diterima

oleh PPATK

Laporan yang Memenuhi

Standar Pelaporan

LTKM 75.251 laporan 74.887 laporan

Pada tahun 2019, target laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar

pelaporan, yaitu 95%. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah 98,6%. Jumlah

laporan yang diterima oleh PPATK sebanyak 75.251 laporan dan jumlah laporan yang

memenuhi standar pelaporan sebanyak 74.887 laporan. Dengan demikian, realisasi

kinerja persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan sebesar

98,6% dengan capaian kinerja indikator kinerja sebesar 103,79%.

Tabel 3.30


Berdasarkan data dalam Tabel 3.30, pada tahun 2019, target kinerja indikator

Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan adalah 95% dan

realisasi kinerja sebesar 98,6% yang berhasil melampaui target kinerja. Capaian kinerja

indikator kinerja tersebut adalah 103,79%. Realisasi kinerja IKSS ini pada tahun 2019

meningkat sebesar 0,67% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2018.

Hasil capaian kinerja ini menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan oleh pihak

pelapor kepada PPATK telah memenuhi standar pelaporan yang mengindikasikan bahwa

pembinaan PPATK kepada pihak pelapor telah dilakukan dengan baik.

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, target kinerja selalu tetap dari

tahun ke tahun sebesar 95%. Realisasi kinerja cenderung berfluktuasi antara 93,03%-

Persentase laporan dari pihak

pelapor yang memenuhi standar

pelaporan

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 95% 95% 95% 95% 95%

Realisasi 93,03% 97,89% 95,54% 97,93% 98,6%

Capaian 97,92% 103,04% 100,57% 103,08% 103,79%


98,6%. Realisasi dan capaian kinerja selama empat tahun terakhir selalu berhasil

melampaui target kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa laporan dari pihak pelapor yang

diterima oleh PPATK telah memenuhi standar pelaporan.

Tabel 3.31


IKSS


Tahun 2019

Persentase Realisasi

Dibanding Target

Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase laporan

dari pihak

pelapor yang

memenuhi standar pelaporan

95% 95% 95% 95% 95% 98,6% 103,79%


mencapai 103,79%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. Upaya-

upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode

pengukuran kinerja selanjutnya adalah PPATK lebih meningkatkan koordinasi dengan

Pihak Pelapor, LPP, maupun asosiasi terkait dengan tata cara pelaporan ke PPATK,

sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan persentase laporan dari pihak pelapor


Kepatuhan Pihak Pelapor mencakup kepatuhan pihak pelapor dalam memenuhi

ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan yang

meliputi penilaian dari komponen:

1) Tingkat kepatuhan pihak pelapor;

2) Tercapainya sasaran audit khusus;

3) Pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan

4) Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh LPP.

Nilai dari masing-masing komponen tersebut, sebagai berikut:

1) Tingkat kepatuhan pihak pelapor berhasil memperoleh nilai 4 dengan rata-rata tingkat

kepatuhan sebesar 88,7% yang termasuk dalam kategori tingkat kepatuhan yang baik.

IKSS 10: Indeks kepatuhan pihak pelapor


2) Tingkat pencapaian sasaran audit khusus berhasil memperoleh nilai 100%.

3) Pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh LPP berhasil memperoleh nilai 99,2%.

4) Hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti oleh LPP

berhasil memperoleh nilai 100%.

Tabel 3.32

Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor

No Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor

1 0% ≤ x ≤ 20% Indeks 1 (Tidak baik)

2 20% < x ≤ 40% Indeks 2 (Kurang baik)

3 40% < x ≤ 60% Indeks 3 (Cukup baik)

4 60% < x ≤ 80% Indeks 4 (Baik)

5 80% < x ≤ 100% Indeks 5 (Sangat baik)

Tabel 3.33


Berdasarkan data dalam Tabel 3.33, pada tahun 2019, target kinerja indikator Indeks

kepatuhan Pihak Pelapor, yaitu 5 indeks. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai dari

rata-rata capaian empat komponen Indeks kepatuhan Pihak Pelapor adalah indeks 5 dari

skala 5. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%. Realisasi kinerja IKSS ini

pada tahun 2019 menyamai realisasi kinerja pada tahun 2019. Nilai rata-rata indeks

kepatuhan pihak pelapor yang berhasil dicapai oleh PPATK sebesar 96,98% dan

termasuk dalam indeks 5. Hasil capaian kinerja ini menunjukkan bahwa kepatuhan pihak

pelapor berada dalam kategori sangat baik.


dari tahun ke tahun sebesar 5 indeks. Namun, capaian kinerja cenderung mengalami

penurunan karena target kinerja yang meningkat pada setiap tahun. Hal ini menunjukkan

bahwa kepatuhan pihak pelapor selama periode renstra tersebut berada dalam kategori

sangat baik.

Indeks kepatuhan pihak pelapor Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 4 indeks 4 indeks 4 indeks 5 indeks 5 indeks

Realisasi 5 indeks 5 indeks 5 indeks 5 indeks 5 indeks

Capaian 125% 120% 120% 100% 100%


Tabel 3.34



Tahun 2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Indeks

Kepatuhan

Pihak Pelapor

4

indeks

4

indeks

4

indeks

5

indeks

5

indeks

5

indeks

100%



akan ditempuh untuk mempertahankan Indeks kepatuhan pihak pelapor pada periode

pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:

a. PPATK dalam melakukan pengawasan kepatuhan akan lebih menitikberatkan kepada

Pihak Pelapor yang sudah melakukan registrasi pelaporan.

b. PPATK menetapkan tujuan audit khusus yang sesuai dengan kewenangan PPATK.

c. PPATK memperbaiki prosedur pemantauan hasil audit.

d. PPATK selalu berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Sasaran strategis 8 dimaksudkan agar PPATK berupaya untuk meningkatkan

kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan

serangkaian tugas dan fungsi analisis, pelaporan, penyidikan dan penyelidikan dalam

upaya membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sasaran strategis 8 memiliki satu ukuran keberhasilan, yaitu Persentase kelulusan

peserta diklat. Pencapaian kinerja SS 8 tahun 2019 adalah baik dengan capaian kinerja

sebesar 87,58%.


Meningkatnya kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 41 ayat (1) huruf f dan g, dalam

melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,

PPATK berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti

pencucian uang, dan menyelenggarakan sosialisasi tentang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kewenangan yang dimiliki oleh PPATK tersebut bermakna bahwa PPATK

memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya

manusia yang berperan dalam menegakkan rezim anti pencucian di Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh PPATK ditujukan bagi

pihak internal dan eksternal PPATK. Bagi pihak internal dengan target meningkatkan

pengetahuan dan kompetensi pegawai PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berdasarkan peraturan mengenai organisasi dan tata kerja PPATK dan bagi pihak

eksternal dengan target untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pemangku

kepentingan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme.

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

bertujuan agar para penegak hukum dan setiap pelaku usaha, yaitu Penyedia Jasa

Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, dapat meningkatkan kemampuan dalam

melaksanakan pekerjaannya. Dengan meningkatnya persaingan usaha, pihak pelapor dan

aparat penegak hukum dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya, sehingga

tidak tertinggal dengan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang. Pelatihan APU

PPT juga bertujuan untuk menyiapkan kaderisasi bagi pelaku usaha dan penegak hukum

dalam memahami TPPU dan TPPT. Pelatihan APUPPT harus dilaksanakan secara

berkesinambungan dan terintegrasi. Dengan pengelolaan pelatihan yang baik, maka

dapat tercipta sumber daya manusia yang profesional yang memiliki keahlian APU PPT.

PPATK memberikan prioritas bagi pengembangan sumber daya manusia tidak hanya

IKSS 11: Persentase kelulusan peserta diklat


bagi pihak internal PPATK, tetapi juga bagi pihak eksternal PPATK, yaitu para penegak

hukum dan instasi terkait lainnya untuk bersama-sama dapat mencegah dan

memberantas TPPU dan TPPT.

Sasaran peningkatan kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

adalah meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan PPATK, khususnya para

pihak pelapor dan aparat penegak hukum, dalam memudahkan pelaksanaan serangkaian

tugas dan fungsi analisis, pelaporan, penyidikan, dan penyelidikan dalam upaya

membangun rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tangguh.

Dalam membentuk sumber daya manusia yang andal, PPATK menyelenggarakan

seluruh kegiatan pengembangan kompetensi dan pengetahuan pegawai PPATK dan

pemangku kepentingan melalui pembangunan sarana pendidikan dan pelatihan di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

yang terintegrasi. Diharapkan melalui wadah tersebut, PPATK dapat mengoptimalkan

kinerja seluruh pihak yang merupakan bagian dari rezim anti pencucian uang di

Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

PPATK telah melaksanakan beberapa jenis diklat untuk pihak internal dan

eksternal. Kegiatan diklat tersebut diprogramkan bagi beragam peserta. Contohnya, para

penyidik, pihak pelapor, dan instansi lainnya. Materi diklat disesuaikan dengan

kebutuhan para stakeholders tersebut.

Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi aparat penegak hukum,

meliputi:

1. Asset recovery.

2. Criminal justice system dalam penanganan TPPU.

3. Criminal justice system dalam penanganan TPPT.

4. Intelijen keuangan dasar.

5. Hukum pidana formil dan materil.

Program diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas

internal PPATK, pihak pelapor, dan regulator/lembaga pengawas dan pengatur, serta

kementerian/lembaga, meliputi:


1. Audit kepatuhan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi perbankan.

3. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi pasar modal.

4. Pelaporan transaksi keuangan bagi PJK.

5. Pelaporan transaksi keuangan bagi PBJ.

6. Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

7. Kerja sama internasional dalam rerangka penanganan TPPU.

8. Kerja sama penanganan TPPU dalam negeri.

9. Intelijen keuangan dasar.

10. Hukum pidana formil dan materil.

11. Pengetahuan TPPU.

12. Teknik dan praktik intelijen.

Tabel 3.35


Berdasarkan data dalam Tabel 3.35, pada tahun 2019, target kinerja indikator

Persentase kelulusan peserta diklat, yaitu 100%. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai,

yaitu 87,58% dengan capaian kinerja indikator kinerja adalah 87,58%. Realisasi kinerja

IKSS ini pada tahun 2019 mengalami penurunan kinerja apabila dibandingkan dengan tahun

2018. Perhitungan capaian kinerja IKSS ini didasarkan hasil penilaian (pretest dan

posttest) diklat dan kehadiran peserta dalam mengikuti diklat. Parameter kelulusan ini

digunakan karena hingga saat ini Pusdiklat APU PPT belum memperoleh akreditasi

untuk memberikan sertifikasi kelulusan bagi peserta diklat. Namun demikian, PPATK

terus melakukan upaya percepatan untuk memperoleh akreditasi dan sertifikasi bagi

Pusdiklat APU PPT.

Persentase kelulusan peserta diklat

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 96,59% N/A 100% 100% 87,58%

Capaian 96,59% N/A 100% 100% 87,58%


Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, target kinerja persentase

kelulusan peserta diklat sebesar 100%. Realisasi dan capaian kinerja cenderung

berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tidak terdapat realisasi kinerja karena

PPATK belum dapat melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada pihak

pelapor dan aparat penegak hukum karena terkendala gedung pendidikan dan pelatihan

PPATK yang baru selesai dibangun pada akhir tahun 2016. Capaian kinerja ini

menunjukkan bahwa sebagian besar peserta diklat telah menyelesaikan program diklat

dengan baik.

Secara garis besar, beberapa jenis pelatihan yang telah diselenggarakan oleh

PPATK selama tahun 2019, antara lain:

1. Program pengembangan, yaitu pelatihan yang diberikan kepada para pegawai untuk

meningkatkan kemampuan teknis, sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas dan

jabatan.

2. Program aplikasi, yaitu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan pegawai maupun institusi eksternal dalam mendukung

pekerjaannya. Pelatihan penggunaan aplikasi dilaksanakan secara in house training

maupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam public training.

3. Program pelatihan APU PPT bagi para stakeholders PPATK.

Selain itu, Pusdiklat APU PPT PPATK juga menyelenggarakan kegiatan

pendidikan dan pelatihan selama tahun 2019 sebanyak 27 diklat yang diikuti oleh 738

peserta yang berasal dari pegawai internal PPATK dan para pemangku kepentingan

dalam bidang APU PPT. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh

Pusdiklat PPATK selama tahun 2019 dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 3.36

Persentase Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan APU PPT Tahun 2019

No Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Jumlah Peserta

Persentase Kelulusan

1 Asset Recovery Batch I 18 s.d. 22 Febuari 2019 29 82,76%

2 Hukum Pidana Formil dan Materiil 25 s.d. 28 Febuari 2019 30 66,67%

3 Intelijen Keuangan Dasar Batch I 11 s.d. 14 Maret 2019 31 54,84%

4 Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (Komoditi) 11 s.d. 14 Maret 2019

25 83,33%

5 Criminal justice system dalam penanganan TPPU 25 s.d. 29 Maret 2019

29 79,31%


No Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Jumlah Peserta

Persentase Kelulusan

6 Teknik dan Praktik Intelijen 25 s.d. 29 Maret 2019 25 88,00%

7 Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (BPD) 8 s.d. 12 April 2019

25 88,00%

8 Asset Recovery Batch II 8 s.d. 12 April 2019 29 89,66%

9 Kerja sama Internasional dalam Penanganan TPPU 22 s.d 25 April 2019

24 100,00%

10 Criminal justice system dalam penanganan TPPT 22 s.d. 26 April 2019

26 96,15%

11 Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ (Balai Lelang) 17 s.d. 19 Juni 2019

22 81,82%

12 Intelijen Keuangan Dasar Batch II 17 s.d. 20 Juni 2019 31 93,55%

13 Identifikasi TKM Pasar Modal 1 s.d. 3 Juli 2019 25 83,33%

14 Criminal justice system TPPU Batch II 1 s.d. 5 Juli 2019 33 87,88%

15 Audit Kepatuhan dan Khusus APUPPT (OJK) 15 s.d. 17 Juli 2019

24 87,50%

16 Hukum Pidana Formil dan Materiil 15 s.d. 19 Juli 2019 30 100,00%

17 Intelijen Keuangan Dasar Batch III 29 s.d. 31 Juli 2019 30 80,00%

18 Kerja sama TPPU Dalam Negeri 5 s.d. 8 Agustus 2019 28 96,00%

19 Criminal justice system Batch III 5 s.d. 9 Agustus 2019 27 92,59%

20 Criminal justice system Batch II 19 s.d. 22 Agustus 2019 29 100,00%

21 Tipologi TPPU TPPT 19 s.d. 23 Agustus 2019 26 88,46%

22 Asset Recovery Batch III (A) 2 s.d. 6 September 2019 27 100,00%

23 Asset Recovery Batch III (B) 2 s.d. 6 September 2019 25 100,00%

24 Audit Kepatuhan dan Khusus APUPPT (Kemenkop) 16 s.d. 18 September 2019

24 62,50%

25 Identifikasi TKM Perbankan 16 s.d. 18 September 2019 25 96,00%

26 Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (PTD)

30 September s.d. 2 Oktober 2019

27 92,59%

27 Pelaporan Manajerial 30 September s.d. 2 Oktober 2019

32 93,75%

Rata-rata persentase tingkat kelulusan 738 87,58%

Tabel 3.37



Tahun 2019

Persentase

Realisasi

Dibanding Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

kelulusan

peserta diklat.

100% 100% 100% 100% 100% 87,58% 87,58%


Capaian kinerja tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019

telah tercapai sebesar 87,58%. Capaian kinerja tahun 2019 belum berhasil mencapai

target kinerja disebabkan beberapa kendala, sebagai berikut:

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:

Banyak peserta diklat yang belum berhasil mencapai batas tingkat kelulusan peserta

diklat. Hal ini disebabkan, antara lain beberapa peserta diklat memiliki persepsi bahwa materi

diklat yang diajarkan relatif berat bagi peserta, sehingga beberapa peserta merasa kesulitan

untuk memahami materi diklat dan mengerjakan pretest dan posttest tersebut. Pusdiklat APU

PPT juga masih kekurangan widyaiswara untuk mengajar di Pusdiklat APU PPT.

Selain itu, Pusdiklat APU PPT masih terkendala oleh banyaknya sarana dan prasarana

diklat yang belum tersedia, antara lain fasilitas klinik. Pusdiklat APU PPT menetapkan

standar minimum waktu kehadiran peserta diklat. Banyak peserta diklat yang tidak dapat

mengikuti diklat hingga selesai disebabkan kondisi kesehatan peserta diklat yang kurang

baik. Peserta yang mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik segera dibawa ke

klinik/puskesmas terdekat. Peserta diklat yang tidak dapat mengikuti kegiatan pretest dan

posttest, serta keikutsertaan peserta dalam diklat tidak memenuhi waktu minimal kehadiran

dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat diberikan sertifikat keikutsertaan diklat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

Pusdiklat APU PPT akan memperbaiki kurikulum dan materi diklat. Pusdiklat APU

PPT juga akan menambah jumlah widyaiswara untuk mengajar di Pusdiklat APU PPT.

Selain itu, PPATK terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana di Pusdiklat APU PPT.

Selain itu, pemenuhan atas persyaratan administrasi juga terus dilakukan agar Pusdiklat APU

PPT dapat terakreditasi untuk memberikan sertifikasi kelulusan bagi peserta diklat APU PPT.

Tata tertib peserta selama mengikuti diklat juga selalu disempurnakan. Untuk meningkatkan

kedisiplinan peserta, Pusdiklat APUPPT menerapkan syarat minimum waktu kehadiran

mengikuti kegiatan diklat. Bagi peserta yang meminta ijin untuk tidak mengikuti diklat harus

mengisi form ijin dan melampirkan surat dari atasan langsung dari instansi masing-masing

atau surat ijin dokter jika peserta mengalami sakit.


Persepektif pertumbuhan dan pembelajaran terdiri atas enam sasaran strategis

dengan enam IKSS. Capaian kinerja atas perspektif ini adalah 95,8%. Rincian kondisi

capaian setiap IKSS yang terdapat pada perspektif ini, sebagai berikut:

Sasaran strategis 9 dimaksudkan agar PPATK lebih mengoptimalkan upaya

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme melalui penyusunan

peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sasaran strategis 9 ini diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Persentase

pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme. Pencapaian kinerja SS 9

tahun 2019 adalah baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme adalah peraturan perundang-

undangan, instruksi presiden, keputusan presiden, Surat Edaran Kepala PPATK, dan

keputusan Kepala PPATK di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme. Pemenuhan produk hukum adalah tersusunnya produk hukum

TPPU dan pendanaan terorisme sesuai dengan target yang tercantum roadmap peraturan

perundang-undangan tahun 2015-2019.

PPATK telah menyusun sepuluh produk hukum dan rancangan produk hukum di

bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang telah


Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme

IKSS 12: Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme

3. Persepektif Pertumbuhan dan

Pembelajaran


ditetapkan dalam road map regulasi PPATK. Produk hukum yang telah disusun tersebut,

sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rancangan peraturan pemerintah

ini telah disampaikan oleh PPATK kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku

instansi pemprakarsa.

2. Rancangan Peraturan PPATK tentang Pencabutan Peraturan Kepala PPATK

Nomor 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi

Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini, rancangan tersebut masih

dalam proses persetujuan pimpinan.

3. Rancangan Peraturan PPATK tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Saat ini, rancangan tersebut masih

dalam proses persetujuan pimpinan.

4. Rancangan Peraturan PPATK tentang Aplikasi e-Learning Bagi PJK di Sektor

Perbankan. Saat ini, rancangan tersebut masih dalam proses persetujuan pimpinan.

5. Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan

dan/atau Informasi dari Masyarakat.

6. Peraturan PPATK Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Aplikasi GOAML

Enterprise Edition pada PPATK.

7. Peraturan PPATK Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum PPATK.

8. Surat Edaran PPATK Nomor 01 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi

Keuangan Mencurigakan terkait Biro Agen Perjalanan Ibadah Umrah.

9. Surat Edaran PPATK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan Bagi Profesi.

10. Surat Edaran PPATK Nomor 08 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi

Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.


Tabel 3.38

Perbandingan Kinerja IKSS ke-12 PPATK Tahun 2015-2019

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, target kinerja selalu tetap dari

tahun ke tahun, yaitu 100%. Realisasi dan capaian kinerja cenderung berfluktuatif antara

77,78%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK selalu berusaha menyusunnya

produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme sesuai dengan target yang tercantum

roadmap peraturan perundang-undangan tahun 2015-2019.

Berdasarkan Tabel 3.38, diketahui bahwa PPATK berhasil mencapai target kinerja

IKSS Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme sebesar

100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini

juga menyamai capaian kinerja pada tahun 2018, yaitu 100%. Upaya-upaya yang telah

dilakukan oleh PPATK untuk mencapai target kinerja tersebut, antara lain:

1. PPATK mengutamakan asas keadilan, kemandirian, profesionalisme, dan tanggung

jawab dalam melaksanakan layanan penyusunan produk hukum.

2. PPATK melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku mitra

PPATK dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Koordinasi yang efektif dengan unit kerja pemrakarsa, sehingga tujuan penyusunan

produk hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase pemenuhan produk

hukum TPPU dan pendanaan

terorisme

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 77,78% 100% 100% 81,25% 100%

Capaian 77,78% 100% 100% 81,25% 100%


Tabel 3.39

Perbandingan Realisasi IKSS ke-12 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-2019 IKSS Target Tahun Realisasi

Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase pemenuhan

produk hukum TPPU

dan pendanaan

terorisme yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian IKSS ini telah

mencapai 100% yang telah menyamai target kinerja tahun 2019. Secara persentase,

capaian kinerja ini relatif baik. Upaya-upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk

meningkatkan persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme

yang ditindaklanjuti pada periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah peningkatan

kecepatan penyelesaian produk hukum dan penyelesaian produk hukum yang

menggunakan skala prioritas, sehingga diharapkan persepsi seluruh unit kerja

pemrakarsa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis 10 dimaksudkan agar PPATK dapat mengetahui kualitas

manajemen kinerja dan risikonya yang mendukung keberlangsungan bisnis proses

PPATK. Sasaran strategis10 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Indeks tata

kelola teknologi informasi PPATK. Pencapaian kinerja SS 10 tahun 2019 adalah baik

dengan capaian kinerja sebesar 88,57%.

PPATK melakukan penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi terkait

pengelolaan teknologi informasi yang dijalankan, termasuk dasar hukum, pedoman,


Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi PPATK

IKSS 13: Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.


dan standar baku dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di PPATK.

Penilaian ini dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai pemantauan terhadap tingkat

kematangan tata kelola TI. Sebagai wujud independensi dalam penilaian, reviu atau

audit tata kelola teknologi informasi dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Komitmen peningkatan kematangan tata kelola TI ini adalah upaya untuk

memberikan jaminan dan standardisasi layanan TI untuk menopang peningkatan

keandalan sistem TI sebagai salah satu pilar dari Rencana Strategis PPATK. Tingkat

kematangan TI PPATK diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan sesuai dengan

best practice COBIT 4.1. Secara keseluruhan, tingkat kematangan TI menunjukkan

indikator pengelolaan proses TI di PPATK.

Baseline Maturity Level 3 yang menjadi target tingkat maturity adalah suatu

kondisi dalam konteks manajemen risiko yang menyatakan bahwa organisasi telah

melakukan mitigasi risiko secara memadai. Oleh karena itu, maturity level 3 digunakan

sebagai baseline untuk regulatory compliance. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi

SPBE, nilai maturitas ditargetkan minimal 2,6 (Baik). Hasil tingkat kematangan tata

kelola TI PPATK saat ini berdasarkan framework COBIT 4.1 adalah 3,10 (terdefinisi).

Hal ini menggambarkan bahwa tata kelola teknologi informasi di PPATK merupakan

suatu proses yang selalu dilaksanakan, telah terstandardisasi dan terdokumentasi, serta

telah terdapat pola komunikasi.

Tingkatan dalam maturity model yang digunakan sebagai acuan penilaian tata

kelola TI di PPATK, sebagai berikut:

Tabel 3.40

Tingkatan Maturity Model

Level Maturity Keterangan

0 Non eksis: Proses tidak ada dan organisasi tidak mengenal adanya tata

kelola TI.

1 Initial/Adhoc: Proses kadang dilaksanakan/ad hoc (khusus) kasus demi

kasus dan tidak ada standardisasi serta tidak terorganisasi.

2 Berulang: Proses telah dibentuk, tetapi belum ada koordinasi dari

prosedur standar dan tanggung jawab, serta tidak terdokumentasi.


Level Maturity Keterangan

3 Terdefinisi: Proses selalu dilaksanakan, terstandardisasi, terdokumentasi,

dan dikomunikasikan.

4 Terkelola: Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan,

dikelola dengan baik, serta dapat diukur pencapaiannya.

5 Optimal: Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan,

dikelola, dapat diukur dan dioptimasi hasilnya sesuai dengan kebutuhan

organisasi secara otomatis (dapat memanfaatkan tool).

Tabel 3.41

Nilai Asesmen Tata Kelola TI Tahun 2019

Tabel 3.42



meningkat, kecuali pada tahun 2019. Capaian kinerja cenderung berfluktuatif antara

88,57%-110% yang disebabkan target kinerja yang selalu meningkat. Hal ini

menggambarkan bahwa tata kelola teknologi informasi di PPATK telah terdefinisi yang

merupakan suatu proses yang selalu dilaksanakan, telah terstandardisasi dan

terdokumentasi, serta telah terdapat pola komunikasi.

Berdasarkan data dalam Tabel 3.42, PTI belum berhasil mencapai kinerja yang

ditargetkan pada tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 mengalami penurunan sebesar

No Komponen Maturitas Target

1 Plans, Policies, & Procedures 3,26 3,00

2 Responsibility & Accountability 3,89 3,00

3 Goal Setting & Measurement 3,72 3,00

4 Skill & Expertise 3,41 3,00

5 Awareness & Communication 3,14 3,00

6 Tools & Automation 2,69 3,00

Nilai rata-rata 3,10 3,00

Indeks tata kelola teknologi

informasi PPATK

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 2,5

indeks

2,75

indeks

3

indeks

3,25

indeks

3,5

indeks

Realisasi 2,76 indeks

2,81 indeks

2,94 indeks

3,22 indeks

3,1 indeks

Capaian 110% 102,18% 98% 99,08% 88,57%


10,51% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018. Capaian kinerja IKK

pada tahun 2019 sebesar 88,57% dengan realisasi kinerja sebesar 3,10 indeks mengalami

penurunan 0,12 indeks dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2018 sebesar

3,22 indeks. Perbedaan hasil penilaian indeks antara tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi

karena terdapat perbedaan komponen proses yang dijadikan sebagai dasar acuan

perhitungan. Pada tahun 2018 komponen yang diperhitungkan sebanyak empat proses,

sedangkan pada tahun 2019 komponen yang diperhitungkan sebanyak enam proses. Hal

tersebut disebabkan pada tahun 2019 berbarengan dengan penyusunan IT Master Plan,

sehingga dibutuhkan komponen proses yang lebih banyak untuk mengetahui

peningkatan tata kelola selama lima tahun sebelumnya.

Tabel 3.43

Perbandingan Realisasi IKSS ke-13 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-2019 IKSS Target Tahun Realisasi

Tahun

2019

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Indeks tata

kelola

teknologi

informasi

PPATK

2,5

indeks

2,75

indeks

3

indeks

3,25

indeks

3,5

indeks

3,1

indeks

88,57%


mencapai 88,57%. Jika mencermati nilai kematangan 3,5 indeks yang dituju pada

tahun 2019, target kinerja tersebut cukup tinggi karena mencerminkan kematangan

sistem TI yang cukup baik dan terlaksana dalam tatanan sistem yang teratur dan rapi,

sehingga memerlukan perencanaan yang matang untuk melakukan peningkatan secara

berkelanjutan. Secara persentase, capaian kinerja pada tahun 2019 ini sudah baik.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan upaya untuk

meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:

1. Belum terdapat kebijakan yang secara spesifik mengenai manajemen layanan TI

secara keseluruhan.

2. SOP PTI hanya sebagian kecil yang telah disahkan menjadi pedoman.


3. Penggunaan tools yang masih terbatas untuk membantu proses pengelolaan TI dari

perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

4. Tools manajemen layanan TI yang digunakan masih terbatas pada permintaan

layanan dan belum dimaksimalkan untuk pencatatan aset TI, manajemen

konfigurasi, dan manajemen problem.

5. Belum terdapat program pengembangan SDM TI yang berdasarkan kompetensi

secara terpusat. Program pengembangan SDM TI yang telah dilakukan hanya

terbatas pada kebutuhan kompetensi di internal Pusat TI.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode


1. Melakukan penyusunan kebijakan terkait manajemen layanan TI.

2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk proses pengesahan SOP

PTI.

3. Memaksimalkan penggunaan tools manajemen layanan TI untuk pencatatan aset

TI, manajemen konfigurasi, dan manajemen problem.

4. Mendorong unit kerja terkait penyelenggaran pendidikan dan pelatihan bagi staf TI

agar dapat dilakukan pengembangan SDM secara menyeluruh dengan mengacu

kepada pemetaan kompetensi maupun kebutuhan pengembangan.

5. Pendidikan dan pelatihan bagi staf TI dengan mengacu kepada pemetaan

kompetensi maupun kebutuhan pengembangan

Sasaran strategis 11 dimaksudkan agar PPATK dapat menyelenggarakan sistem

manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kompetensi yang sejalan

dengan kebijakan nasional melalui program reformasi birokrasi yang mengamanatkan

pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, serta mampu

bersaing secara global. Guna mendukung komitmen tersebut, PPATK menetapkan


Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK


indicator kinerja berupa penilaian kompetensi SDM PPATK sebagai tolok ukur

keberhasilan pengelolaan SDM PPATK. Penetapan indikator kinerja tersebut

merepresentasikan program penataan sistem manajemen SDM aparatur melalui

pengembangan model kompetensi dan pengembangan Standar Kompetensi Jabatan.

Sasaran strategis 11 diukur keberhasilannya melalui satu IKU, yaitu Persentase

pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja yang baik. Pencapaian kinerja

SS 11 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala PPATK Nomor: 16/1.01/PPATK/11/12

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai PPATK, pegawai yang berprestasi baik adalah

pegawai yang memenuhi batas penilaian prestasi kinerja “Baik” atau berada di atas nilai

75, berdasarkan dua komponen penilaian yaitu SKP (60%) dan perilaku kerja (40%).

Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai akan dapat diketahui

terjadinya gap antara tingkat kesesuaian kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan,

dan sikap perilaku SDM yang menempati suatu jabatan tertentu dengan kinerja minimal

yang harus dipenuhi, sehingga langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dalam

melakukan pengembangan kompetensi SDM PPATK dapat dilakukan dengan tepat.

Indikator keberhasilan dari sasaran strategis tersebut beserta target dan realisasi kinerja,

sebagai berikut:

Tabel 3.44


Persentase pegawai PPATK yang

memiliki prestasi kerja pegawai

baik

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 90% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100%

Capaian 111,11% 100% 100% 100% 100%

IKSS 14: Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian

prestasi kerja baik


Berdasarkan data dalam Tabel 3.44, pada tahun 2019, target kinerja indikator kinerja

Persentase pegawai PPATK yang memiliki prestasi kerja pegawai baik adalah 100% dan

realisasi kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%

kinerja dan menyamai realisasi kinerja pada tahun 2018. Capaian kinerja IKSS ini telah

berhasil memenuhi target kinerja.

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, realisasi kinerja selalu berhasil

mencapai target kinerja dari tahun ke tahun. Capaian kinerja juga cenderung stabil selama

empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai PPATK memiliki

prestasi kerja yang baik selama periode renstra.

Pengukuran prestasi kerja para pegawai telah dilakukan selaras dengan target

perjanjian kinerja pada unit kerja. Setiap awal tahun, seluruh pegawai PPATK

diwajibkan untuk menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang merupakan turunan dari

indikator kinerja kegiatan unit eselon II. Sebagai komponen tambahan penilaian prestasi

kerja, perilaku pegawai juga tidak luput dari penilaian. Penyusunan SKP dan

penyampaian penilaian perilaku kurja tersebut telah dilakukan melalui sistem aplikasi

Sistem Informasi Aplikasi Penilaian Kinerja (SIAPIK), sehingga meminimalkan peluang

pegawai yang melakukan tugas atau pekerjaan yang tidak selaras dengan sasaran unit

eselon II yang diembannya.

Pada tahun 2019, PPATK menetapkan target kinerja Persentase Pegawai PPATK

yang memiliki prestasi kerja baik sebesar 100%. Berdasarkan data SIAPIK yang

diperoleh per 27 Februari 2020, dari total 553 pegawai PPATK, 343 pegawai PPATK

atau 62,03% telah melakukan input data SKP ke dalam aplikasi SIAPIK. Berdasarkan

data SIAPIK, para pegawai tersebut memiliki rata-rata nilai prestasi kerja sebesar 91,7

dan berada pada kategori sangat baik.


Tabel 3.45



Tahun 2019

Persentase

Realisasi

Dibanding Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase pegawai

PPATK yang

memiliki prestasi

kerja Baik.

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan prestasi kerja pada periode


1. Perbaikan infrastruktur aplikasi SIAPIK.

2. Penegakan sanksi administrasi bagi para pegawai yang terlambat menyampaikan

formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

3. Pendampingan secara rutin kepada pegawai yang membutuhkan asistensi dalam

pengisian penilaian prestasi kerja.

Melalui sasaran strategis 12, PPATK bertujuan untuk menjaga agar seluruh

kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian, manajemen kinerja adalah cara mengelola kegiatan organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis 12 diukur

keberhasilannya melalui satu IKSS, yakni Nilai AKIP PPATK. Capaian kinerja IKSS ini

adalah 94,66%.


Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK


Nilai AKIP PPATK adalah nilai dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan

dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas

kinerja PPATK. Nilai AKIP PPATK diukur keberhasilannya melalui kesesuaian

penerapan sistem kinerja di PPATK dengan peraturan yang berlaku. Target dan realisasi

kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya

kualitas manajemen kinerja PPATK, sebagai berikut:

Tabel 3.46


Keterangan: *Nilai tahun 2018

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, nilai penyelenggaraan sistem

akuntabilitas kinerja PPATK cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula

dengan capaian kinerja yang cenderung meningkat selama empat tahun terakhir. Selama

periode renstra tersebut, nilai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja PPATK

selalu berhasil masuk ke dalam kategori BB (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa

PPATK dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi selalu berupaya untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan surat Menteri PAN dan RB nomor: B/840/M.AA.05/2018 tanggal 31

Desember 2018 yang suratnya diterima oleh PPATK pada 9 April 2019 perihal Hasil

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, PPATK

memperoleh nilai hasil evaluasi sebesar 75,73 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB

(sangat baik) untuk pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja PPATK pada tahun 2018.

Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan

Nilai AKIP PPATK

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target Nilai B Nilai A Nilai A Nilai A Nilai A

Realisasi Nilai BB

(72,25)

Nilai BB

(73,55)

Nilai BB

(75,59)

Nilai BB

(75,73)

Nilai BB

(75,73)*

Capaian 103,21% 91,94% 94,49% 94,66% 94,66%*

IKSS 15: Nilai AKIP PPATK


anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya

kinerja organisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil,

sudah menunjukkan hasil yang baik.

Pada tahun 2019, PPATK menargetkan nilai AKIP PPATK adalah nilai A.

PPATK telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 PPATK. Laporan kinerja tersebut

telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja. Laporan kinerja tersebut juga telah memuat profil PPATK, target kinerja yang

ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran

strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud,

termasuk penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Hingga 31 Desember 2019, PPATK belum menerima hasil evaluasi atas

implementasi akuntabilitas kinerja PPATK tahun 2019 dari Kementerian PAN dan

Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, realisasi nilai yang dicantumkan pada laporan

kinerja tahun 2019 adalah nilai atas hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas

kinerja PPATK tahun 2018. Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja PPATK pada

tahun 2015-2019 yang diperoleh dari Kementerian PAN dan RB, sebagai berikut:

Tabel 3.47

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPATK Tahun 2015-2019

No Komponen Bobot Tahun 2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 Perencanaan kinerja 30 24,28 24,00 24,80 24,84 24,84*

2 Pengukuran kinerja 25 16,88 18,00 18,48 18,51 18,51*

3 Pelaporan kinerja 15 11,08 11,08 11,26 11,27 11,27*

4 Evaluasi kinerja 10 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00*

5 Capaian kinerja 20 12,01 12,42 13,05 13,05 13,11*

Nilai hasil evaluasi 100 72,25 73,55 75,59 75,73 75,73*

Tingkat akuntabilitas kinerja BB BB BB BB BB*


Dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi sistem AKIP PPATK dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sebagai


upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, maka selama tahun 2019,

PPATK telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Pembentukan Tim Pengelolaan Kinerja PPATK Tahun Anggaran 2019 melalui

Keputusan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2019.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK telah ditandatangani oleh Kepala PPATK

pada 20 Desember 2018.

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 unit eselon I, II, III, dan IV telah ditandatangani oleh

setiap pejabat dengan atasannya masing-masing.

4. Penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2019 PPATK.

5. Pengembangan aplikasi e-RKA guna mendukung penyelenggaraan sistem anggaran

dan akuntabilitas kinerja PPATK yang berbasis teknologi informasi.

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja melalui penyusunan laporan capaian

kinerja secara triwulanan dan laporan realisasi output, serta menyampaikan laporan

tersebut kepada Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja juga

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PPATK untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2018 PPATK telah disusun dan disampaikan kepada presiden

melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP REVIU.

Tabel 3.48

Perbandingan Realisasi IKSS ke-15 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2015-2019 IKSS Target Tahun Realisasi Tahun

2019


Dibanding Target

Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Nilai AKIP

PPATK

B

Nilai

A

Nilai

A

Nilai

A

Nilai

A

Nilai

BB*

(75,73) Nilai

94,66%


Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini pada

tahun 2019 adalah 94,66%. Hal ini disebabkan hingga 31 Desember 2019, PPATK

belum memperoleh hasil penilaian evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja PPATK

tahun 2019 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.


PPATK menghadapi beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja nilai AKIP PPATK, antara

lain:

1. Masih kurangnya pemahaman pengelola kinerja dalam melakukan pengukuran

indikator kinerja dan penyusunan laporan kinerja pada unit kerja masing-masing.

2. Rumusan penghitungan kinerja masih ada yang kurang sesuai dengan indikator

kinerja yang digunakan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka PPATK melakukan upaya-

upaya, antara lain:

1. PPATK menyesuaikan target dan indikator kinerja, melaksanakan perbaikan

rumusan penghitungan kinerja yang kurang sesuai dengan indikator kinerja melalui

reviu Renstra PPATK Tahun 2015-2019.

2. PPATK melakukan cascading kinerja dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024

sampai dengan level individu, sehingga kinerja PPATK dapat lebih tergambar

dengan jelas.

3. Tim Pengelolaan Kinerja PPATK mengikuti bimbingan teknis teknik penyusunan

laporan kinerja instansi pemerintah di Universitas Gadjah Mada.

4. Tim Pengelolaan Kinerja PPATK melaksanakan study visit dengan pemerintah

provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan sistem

akuntabilitas kinerja.

5. PPATK lebih mengintensifkan kegiatan pendampingan kepada pengelola kinerja

seluruh unit kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

6. PPATK melaksanakan evaluasi dan monitoring atas capaian output dan kinerja

triwulanan dan penyusunan laporan kinerja masing-masing unit kerja.

7. PPATK melakukan pengintegrasian sistem informasi kinerja dan anggaran dengan

mengembangkan aplikasi e-RKA dalam upaya pemantauan dan pelaporan kinerja

dan anggaran.


Melalui sasaran strategis 13, PPATK ingin mewujudkan reformasi birokrasi

PPATK yang efektif untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik yang

mencakup seluruh sasaran area perubahan reformasi birokrasi dengan indikator, antara

lain bebas korupsi, bebas pelanggaran, komunikasi publik yang baik, penggunaan jam

kerja yang produktif dan efektif, serta penerapan reward dan punishment secara

konsisten dan berkelanjutan. Capaian kinerja SS 13 belum dapat diketahui realisasi

kinerjanya karena PPATK belum memperoleh hasil penilaian evaluasi program

reformasi birokrasi PPATK tahun 2018 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan bagi setiap aparatur pemerintahan.

Reformasi birokrasi bukan hanya berkutat dalam tataran ketersediaan dokumentasi,

prosedur dan laporan, melainkan perubahannya harus mampu dirasakan dan dinikmati

oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan tersebut juga harus

dapat diukur secara akuntabel dan transparan, serta dapat disajikan secara objektif.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah

menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun

2015. Dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 tersebut,

PPATK dituntut untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap program

mikro reformasi birokrasi PPATK. Sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai

selama periode lima tahun tersebut adalah (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2)

birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas.


Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif

IKSS 16: Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK


Kesadaran untuk melakukan transformasi kelembagaan dan organisasi telah

mendorong PPATK untuk menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016

tentang Road Map Reformasi Birokrasi PPATK periode 2015-2019. Arah kebijakan

dalam Road Map Reformasi Birokrasi PPATK tersebut berpedoman pada delapan area

perubahan dan tujuan kelembagaan, yakni (1) penguatan birokrasi pemerintah dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

(2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif bertujuan untuk

menghasilkan tata kelola yang berkualitas yang mencakup seluruh sasaran area

perubahan reformasi birokrasi dengan indikator, antara lain bebas korupsi, bebas

pelanggaran, komunikasi publik yang baik, penggunaan jam kerja yang produktif dan

efektif, serta penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan.

Penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di PPATK pada tahun

2019 dilaksanakan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi PPATK tahun 2015-

2019 yang meliputi delapan program, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan

Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana,

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan

Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.49

Perbandingan Kinerja IKSS ke-16 PPATK Tahun 2015-2019


Pada tahun 2019, PPATK menargetkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi

PPATK, yaitu nilai 85. Realisasi nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK pada

Nilai pelaksanaan reformasi

birokrasi

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target Nilai 65 Nilai 70 Nilai 75 Nilai 80 Nilai 85

Realisasi Nilai

67,60

Nilai

75,38

Nilai

77,97

Nilai

77,82

Nilai

77,82*

Capaian 104% 107,69% 103,96% 97,28% 91,55%


tahun 2019 berdasarkan penilaian tahun 2018 adalah 77,82. PPATK terus melakukan

langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun

berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2019, PPATK belum menerima hasil penilaian

evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk periode 2019 yang dilaksanakan

oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, realisasi nilai

pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicantumkan dalam laporan kinerja tahun 2019

merupakan nilai atas hasil evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi PPATK tahun

2018.

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, nilai penyelenggaraan

reformasi birokrasi PPATK cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, capaian

kinerja selama empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan karena target

kinerja yang selalu meningkat pada setiap tahun. Selama periode renstra tersebut, nilai

penyelenggaraan reformasi birokrasi PPATK selalu berhasil masuk ke dalam kategori

BB (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa PPATK dalam penyelenggaraan

reformasi birokrasi selalu berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi

Birokrasi dalam surat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor:

B/173/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang suratnya diterima oleh PPATK

pada 9 April 2019 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PPATK,

diperoleh penilaian berdasarkan komponen, sebagai berikut:

Tabel 3.50

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2016-2019

No Komponen Nilai Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

A Komponen pengungkit

1 Manajemen perubahan 5 3,78 3,73 3,73 3,73*

2 Penataan Peraturan

Perundang-undangan

5 3,96 3,75 3,75 3,75*

3 Penataan dan Penguatan

Organisasi

6 4,18 4,18 4,18 4,18*

4 Penataan Tata Laksana 5 3,60 4,38 4,37 4,37*

5 Penataan Sistem Manajemen

SDM Aparatur

15 11,70 13,42 13,42 13,42*


No Komponen Nilai Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

6 Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

6 4,35 4,57 4,57 4,57*

7 Penguatan Pengawasan 12 6,67 6,98 7,04 7,04*

8 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

6 3,53 4,17 4,22 4,22*

Subtotal 60 41,77 45,18 45,28 45,28*

B Komponen Hasil

1 Nilai akuntabilitas kinerja 14 10,12 10,30 10,58 10,58*

2 Survei internal integritas

organisasi

6 5,00 4,70 4,25 4,25*

3 Survei eksternal persepsi

korupsi

7 6,56 6,16 5,83 5,83*

4 Opini BPK 3 3,00 3,00 3,00 3,00*

5 Survei eksternal pelayanan

publik

10 8,93 8,63 8,88 8,88*

Subtotal 40 33,61 32,79 32,54 32,54*

Indeks reformasi birokrasi 100 75,38 77,97 77,82 77,82*


Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan evaluasi terhadap

penyelenggaraan reformasi birokrasi di PPATK. Output pelaksanaan kegiatan reformasi

birokrasi yang dihasilkan selama tahun 2019, sebagai berikut:

1) Program 1: Manajemen Perubahan

Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi PPATK periode 2015-2019.

Pembentukan Agen Perubahan pada setiap lini organisasi sebagai program

percontohan dalam membudayakan dan menginternalisasi nilai-nilai reformasi

birokrasi di PPATK.

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2019 berdasarkan

Keputusan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tim Reformasi

Birokrasi PPATK.

Perubahan ruang kerja menjadi open space untuk meningkatkan interaksi dan

transparansi kinerja pegawai.

2) Program 2: Penataan Peraturan Perundang-undangan


Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara berkala,

misalnya peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan

Naskah Dinas, Pola Klasifikasi Arsip, dan Klasifikasi Informasi pada PPATK.

3) Program 3: Penataan dan Penguatan Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja PPATK.

4) Program 4: Penataan Tata Laksana

Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-06/1.01/PPATK/04/15 tentang

Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan PPATK.

Penyusunan dokumen proses bisnis PPATK level 0-2 di PPATK.

Implementasi aplikasi SIKD terkait naskah dinas berbasis elektronik.

5) Program 5: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penyusunan dokumen Analisis Jabatan PPATK.

Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai dan organisasi.

Implementasi Sistem Penilaian Kinerja secara online melalui aplikasi SIAPIK

yang terintegrasi dengan Perjanjian Kinerja.

Penyusunan dokumen evaluasi jabatan PPATK.

Pengembangan Aplikasi Assessment Centre di PPATK.

Tersedianya Sistem Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG) PPATK.

6) Program 6: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penetapan dokumen Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15

tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tahun 2015-2019.

Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada PPATK.

Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2018 tentang Administrasi

Pengelolaan Hibah pada PPATK.


Pembentukan Tim Pengelolaan Kinerja PPATK Tahun 2019 berdasarkan

Keputusan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tim Pengelolaan

Kinerja dalam Rangka Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja PPATK Tahun

Anggaran 2019.

Penetapan Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi

Pegawai PPATK.

Pelaksanaan Zona Integritas melalui pengusulan Direktorat Analisis Transaksi

sebagai unit kerja berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) di PPATK.

7) Program 7: Penguatan Pengawasan

Penetapan rerangka kerja dan rencana mitigasi manajemen risiko PPATK.

Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PPATK.

Pembentukan Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan pada PPATK berdasarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 105A

Tahun 2019.

8) Program 8: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penetapan SOP Layanan pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-

06/1.01/PPATK/04/15 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di

Lingkungan PPATK.

Dukungan Keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Kepala PPATK

Nomor PER-17/1.01/PPATK/11/15 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Kepala PPATK Nomor PER-11/1.01/PPATK/08/14 tentang Klasifikasi dan

Pengelolaan Informasi Pada PPATK.

Pengembangan Sistem Informasi Publik-PPID PPATK dengan alamat

www.ppid.ppatk.go.id untuk menjamin keterbukaan informasi publik PPATK

kepada masyarakat.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Uji

Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PPATK.

Penyediaan layanan call center untuk memudahkan laporan pengaduan

masyarakat kepada PPATK.


Pemanfaatan sistem informasi pembelajaran anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme perbankan sebagai media pembelajaran dan meningkatkan

awareness frontliner penyedia jasa keuangan terhadap pencucian uang.

Tabel 3.51



Tahun 2019

Persentase

Realisasi Dibanding

Target Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi

PPATK.

65 Nilai

70 Nilai

75 Nilai

80 Nilai

85 Nilai

77,82* Nilai

91,55%

Pada tahun 2019, PPATK menargetkan kinerja nilai pelaksanaan reformasi

birokrasi, yaitu nilai 85. Realisasi kinerja IKSS pada tahun 2019 sebesar 77,82 yang

merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK tahun 2018

karena hasil penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK tahun 2019 dari

Kementerian PAN dan RB belum diterima oleh PPATK.

PPATK akan terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan program reformasi

birokrasi melalui langkah-langkah, antara lain:

1. PPATK melakukan sosialisasi dan internalisasi secara berkala dalam upaya mencapai

keseragaman dalam persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan reformasi birokrasi

kepada seluruh pegawai PPATK.

2. PPATK melakukan koordinasi mengenai program dan kegiatan reformasi birokrasi

kepada seluruh pimpinan dan pegawai PPATK.

3. PPATK meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang

menangani reformasi birokrasi dan tim asesor agar mampu memberikan arah perbaikan

atas pelaksanaan reformasi birokrasi di PPATK.

4. PPATK melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi PPATK untuk

memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya.

PPATK akan menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan

yang ditetapkan. Road map tersebut akan terintegrasi dengan Renstra PPATK Tahun

2020-2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 yang akan

ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.


5. PPATK melakukan evaluasi atas kemajuan kinrja agen perubahan dan

mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya

kinerja dan perubahan mindset aparatur dapat terwujud.

6. PPATK menerapkan sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan

manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan

memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai

dalam mendukung terlaksananya manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit

guna meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia. PPATK telah menetapkan

Sasaran strategis 14 dimaksudkan agar PPATK mampu menyajikan laporan

keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga

mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di

PPATK. Sasaran strategis 14 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Opini

BPK. Pencapaian kinerja SS 14 sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan merupakan

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan,

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian

intern.

Pada tahun 2019, PPATK menargetkan opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK

adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). PPATK telah menyusun Laporan

Keuangan PPATK Tahun 2018 dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan

berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan


Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK

IKSS 17: Opini BPK


Keuangan PPATK disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga, laporan keuangan berbasis akrual tersebut terdiri atas

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2018 PPATK Unaudited telah disusun dan disampaikan

kepada pihak-pihak, sebagai berikut:

a. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala

PPATK nomor: T/89/KU.07.02/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

b. Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Kepala PPATK nomor:

T/90/KU.07.02/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

Laporan Keuangan PPATK Audited Tahun 2018 telah disusun dan disepakati

berdasarkan hasil rekonsiliasi tiga pihak (tripartit) antara Kementerian Keuangan,

PPATK, Badan Pemeriksa Keuangan pada 28 Maret 2019 dan disampaikan tepat waktu

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:


PPATK nomor: T/120/KU.07.04/IV/2019 tanggal 16 April 2019.


T/121/KU.07.04/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 tingkat satuan kerja PPATK telah

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:


PPATK nomor: T/186/KU.07.03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.


T/187/KU.07.03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.


Selain menyusun Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018 Unaudited dan Audited,

PPATK juga telah menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 PPATK dan

telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:


PPATK nomor: T/186/KU.07.03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.


T/187/KU.07.03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Dalam upaya menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

Tahun 2018 yang lebih berkualitas, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perbendaharaan meminta seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun LKKL

Triwulan III Tahun 2019. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, PPATK telah

menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 PPATK kepada Menteri

Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala PPATK nomor:

T/190/KU.07.03/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Penyampaian Laporan

Keuangan PPATK Triwulan III Tahun 2019.

Berdasarkan surat BPK nomor: 181/S/XV/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018, hasil evaluasi

atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018 adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan PPATK

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PPATK pada

31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP ini merupakan penghargaan yang berhasil

diraih oleh PPATK selama tiga belas tahun berturut-turut.


Gambar 3.6

Piagam WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2018 PPATK

Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran

strategis meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK, sebagai berikut:

Tabel 3.52


Berdasarkan data dalam Tabel 3.52, pada tahun 2019, target kinerja indikator Opini

BPK adalah Opini WTP dan realisasi kinerja adalah Opini WTP. Capaian kinerja indikator

kinerja tersebut adalah 100%. Capaian kinerja IKSS ini berhasil memenuhi target kinerja.

PPATK berupaya optimal dalam mempertahankan IKSS Opini BPK sesuai target

kinerja, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian.


dari tahun ke tahun, yaitu memperoleh opini WTP. Begitu pula dengan capaian kinerja

yang selalu berhasil mencapai target kinerja sebesar 100% dan mempertahankan prestasi

opini WTP selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa laporan

keuangan PPATK telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,

Opini BPK

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target Opini

WTP

Opini

WTP

Opini

WTP

Opini

WTP

Opini

WTP

Realisasi Opini WTP

Opini WTP

Opini WTP

Opini WTP

Opini WTP

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%


kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengendalian intern

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh hal-hal, sebagai berikut:

1. PPATK menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

2. PPATK menerapkan sistem akuntansi akrual dalam pencatatan akuntansi barang

milik negara dan akuntansi keuangan.

3. PPATK telah mengimplementasikan Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2018

tentang Administrasi Pengelolaan Hibah pada PPATK.

4. PPATK selalu melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja bulanan secara online

melalui aplikasi e-Rekon dari KPPN.

5. PPATK menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat PPATK dan

BPK terkait temuan dalam Laporan Keuangan PPATK.

6. Sekretariat Utama membentuk Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas

Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPATK. Tujuan dari penerapan PIPK adalah

untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan memastikan bahwa pelaporan

keuangan telah disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

Tabel 3.53



Tahun 2019


Dibanding Target Tahun

2019 2015 2016 2017 2018 2019

Opini

BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100%


mencapai 100%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. Upaya-upaya

yang akan ditempuh oleh PPATK untuk mempertahankan kinerja pada periode


1. Mengelola administrasi hibah sesuai Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2018.


2. Penilaian risiko atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat

strategis.

3. Penerapan PIPK secara konsisten dan melakukan reviu PIPK secara berkala.

4. Pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.

5. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Inspektorat PPATK dan BPK atas

Laporan Keuangan PPATK.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran pada awal tahun 2019 sebesar Rp180.362.223.000,00. Pada 7 Mei

2019 PPATK memperoleh tambahan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 377/KMK.02/2019 tentang Penetapan

Kementerian Negara/Lembaga Penerima Insentif dan Besaran Insentif Tahun Anggaran

2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018.

Selama tahun berjalan, PPATK juga melakukan beberapa kali revisi DIPA dan revisi

POK, sehingga alokasi anggaran meningkat menjadi Rp211.467.726.000,00. Revisi

anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang sangat

mendesak dan harus segera dipenuhi karena belum diakomodasi dalam DIPA PPATK

TA 2019. Revisi anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, antara lain:

1. Penambahan kegiatan baru, yaitu festival kreatif dengan para peserta dari kalangan

masyarakat dengan membuat ide kreatif mengenai meme PPATK, vlog PPATK, dan

videografis PPATK, serta biaya iklan pada media sosial.

2. Pergeseran anggaran dalam program, antarsatker, antarprogram untuk memenuhi

kekurangan belanja pegawai.

3. Penambahan biaya perjalanan dinas luar negeri untuk menghadiri kegiatan-kegiatan

annual meeting (Pre-CTF Summit, CTF Summit, APG Plenary, dan FATF Plenary).

4. Penambahan biaya perjalanan dinas karena terdapat arahan dari pimpinan terkait

perluasan pilot project Financial Integraty Rating (FIR) yang akan diterapkan

kepada seluruh jenis industri.

5. Penyesuaian belanja sarana dan prasarana.


Realisasi anggaran PPATK per 31 Desember 2019 adalah Rp195.685.169.459,00

atau 92,64% dari total alokasi anggaran sebesar Rp211.467.726.000,00. Hal tersebut

menunjukkan bahwa PPATK melakukan efisiensi/penghematan dalam penggunaan

anggaran apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja yang baik, yaitu sebesar

99,43%.

Tabel 3.54

Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK

Tahun 2018 dan 2019

Kode

Program/

Kegiatan

Nama Program/Kegiatan Realisasi

Tahun 2018

(Rp)

Realisasi

Tahun 2019

(Rp)

% Naik

(Turun)

01 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya PPATK

93.400.016.835 107.030.321.021 14,59%

01.3374 Pengawasan internal PPATK 556.617.265 565.453.540 1,59%

01.3375 Pengelolaan perencanaan dan

keuangan PPATK

70.419.365.511 73.377.391.367 4,20%

01.3376 Pengelolaan sumber daya

manusia, organisasi, dan

ketatalaksanaan PPATK

5.669.241.177 6.823.846.698 20,37%

01.3377 Penyelenggaraan ketatausahaan,

kerumahtanggan, dan

perlengkapan PPATK

16.754.792.882 26.263.629.416 56,75%

06 Program Pencegahan dan

Pemberantasan TPPU dan

Pendanaan Terorisme

44.488.639.733 88.654.848.438 99,28%

06.3365 Pendidikan dan pelatihan anti

pencucian uang PPATK

8.251.500.155 20.102.770.068 143,63%

06.3379 Pengelolaan bidang hukum

PPATK

2.288.184.513 1.871.104.349 (18,23%)

06.3380 Pelaksanaan kerja sama dan

humas PPATK

6.229.773.003 16.021.356.252 157,17%

06.3381 Pengelolaan teknologi informasi PPATK

13.269.440.889 37.463.118.062 182,33%

06.3382 Pengawasan kepatuhan pihak

pelapor

1.545.211.032 1.483.484.339 (3,99%)

06.3383 Pengawasan kewajiban

pelaporan dan pembinaan pihak

pelapor

1.933.601.069 2.403.721.073 24,31%

06.3384 Analisis transaksi dan

pengelolaan laporan masyarakat

1.638.820.488 1.336.145.173 (18,47%)

06.5232 Pemeriksaan dan pengembangan

riset TPPU

9.332.108.584 7.973.149.122 (14,56%)

Jumlah 137.888.656.568 195.685.169.459 41,92%


Berdasarkan Tabel 3.54, pada tahun 2019, diketahui bahwa realisasi anggaran

PPATK per 31 Desember 2019 sebesar Rp195.685.169.459,00, sehingga realisasi

anggaran pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp57.796.512.891,00 atau 41,92% apabila

dibandingkan dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2018 sebesar

Rp137.888.656.568,00. Peningkatan realisasi anggaran yang sangat signifikan terdapat

pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang PPATK (143,63%),

Pelaksanaan kerja sama dan humas PPATK (157,17%), dan Pengelolaan teknologi

informasi PPATK (182,33%).

Tabel 3.55

Realisasi Anggaran PPATK

Tahun 2015-2019

Keterangan Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase

(%)

Tahun 2015 85.266.896.000 79.918.196.603 94,32

Tahun 2016 204.208.366.000 195.616.604.565 91,51

Tahun 2017 117.169.305.000 111.101.226.364 95,08

Tahun 2018 143.869.148.000 137.888.656.568 96,05

Tahun 2019 211.467.726.000 195.685.169.459 92,64

Selama periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019, realisasi anggaran PPATK

cenderung berfluktuasi. Secara persentase, penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada

tahun 2018 sebesar Rp137.888.656.568,00 atau 96,05%. Realisasi anggaran yang cukup

tinggi ini disebabkan, antara lain terdapat penambahan jumlah pegawai baru PPATK,

pembelian rumah oleh Pusdiklat APU PPT, dan pembayaran rapel tunjangan kepada

pejabat negara.

Tabel 3.56

Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Kinerja PPATK

Tahun 2019

No Sasaran

Strategis

IKSS Capaian

Kinerja

Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) 1 Meningkatnya

persepsi publik

terhadap

pencegahan

Indeks persepsi

TPPU dan pendanaan

terorisme.

106,2%


No Sasaran

Strategis

IKSS Capaian

Kinerja

Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Program

pencegahan

dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme

98.560.725.000

88.654.848.438

2 Meningkatnya

tindak lanjut

atas

rekomendasi

pencegahan

dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase

rekomendasi PPATK

dalam pencegahan

dan pemberantasan

TPPU dan pendanaan

terorisme yang

ditindaklanjuti.

100%

Persentase

rekomendasi FATF

yang diadopsi dalam

kebijakan domestik.

120%

Persentase

rekomendasi NRA


97,78%

3 Meningkatnya

pengungkapan

kasus TPPU

dan pendanaan

terorisme.

Persentase

peningkatan

pengungkapan kasus

TPPU dan pendanaan

terorisme di

Indonesia.

83,35%

4 Meningkatnya

efektivitas

kerja sama

pencegahan

dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase kerja sama


100%

5 Meningkatnya

kualitas hasil

riset TPPU

dan pendanaan

terorisme.

Tingkat kualitas hasil

riset TPPU dan


97%

6 Meningkatnya

hasil analisis,

hasil

pemeriksaan,

dan informasi

Jumlah Hasil

Analisis, Hasil

Pemeriksaan, dan

informasi yang

120%


No Sasaran

Strategis

IKSS Capaian

Kinerja

Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) yang

ditindaklanjuti.

ditindaklanjuti

7 Meningkatnya

kepatuhan

pelaporan.

Persentase laporan

dari pihak pelapor

yang memenuhi

standar pelaporan.

103,79%

Indeks kepatuhan

pihak pelapor.

100%

8 Terpenuhinya

produk hukum

pencegahan

dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase

pemenuhan produk

hukum TPPU dan


100%

9 Meningkatnya

keandalan

sistem TI

PPATK.

Indeks tata kelola

teknologi informasi

PPATK.

88,57%

10 Meningkatnya

kemampuan

pihak pelapor

dan penyidik

TPPU dalam

pencegahan

dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase kelulusan

peserta diklat.

87,58%

Program

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

PPATK

112.907.001.000

107.030.321.021

11 Meningkatnya

kualitas

sumber daya

manusia

PPATK.

Persentase pegawai

PPATK yang

memiliki penilaian

prestasi kerja

pegawai baik.

100%

12 Meningkatnya

kualitas

manajemen

kinerja

PPATK.

Nilai AKIP PPATK 94,66%


No Sasaran

Strategis

IKSS Capaian

Kinerja

Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) 13 Terwujudnya

reformasi

birokrasi yang

efektif.

Nilai pelaksanaan

reformasi birokrasi

PPATK.

91,55%

14 Meningkatnya

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

PPATK.

Opini BPK. 100%

Total 211.467.726.000 195.685.169.459

D. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Rata-rata capaian kinerja PPATK sebesar 99,43% telah berhasil melampaui target

kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 92,64%. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa selama tahun 2019, PPATK berhasil mencapai kinerja secara optimal dan

mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa

PPATK dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Beberapa efisiensi

yang telah dilakukan, antara lain:

a) Penggunaan sarana dan prasarana PPATK untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan

dan pelatihan, terutama fasilitas gedung Pusdiklat APU PPT. Selain dimanfaatkan

oleh pihak internal PPATK, Pusdiklat APU PPT juga dimanfaatkan oleh mitra kerja

PPATK yang berasal dari aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan, dan

Penyedia Barang dan Jasa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan dan

pelatihan APU PPT.

b) Penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa.

c) Penggunaan fasilitas internal PPATK untuk pengadaan kegiatan rapat, seminar, dan

konsinyering untuk efisiensi biaya paket meeting dalam/luar kota.


E. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selama tahun 2019, PPATK berhasil meraih prestasi-prestasi yang membanggakan

pada tingkat nasional dan internasional, meliputi:

1. Prestasi PPATK pada tingkat nasional, meliputi:

a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk

Laporan Keuangan PPATK tahun 2018.

b. Penghargaan Komisi Informasi Publik kepada PPATK sebagai Badan Publik

Menuju Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 tingkat

Lembaga Non Struktural.

Gambar 3.7 Penghargaan Opini WTP Tahun 2014-2018

c. Penghargaan atas capaian

opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) untuk

Laporan Keuangan PPATK

selama lima tahun berturut-

turut, yaitu Laporan

Keuangan PPATK tahun

2014-2018.

Gambar 3.8 Predikat I Kearsipan Tahun 2019

d. Predikat I (sangat

memuaskan) pada kategori

Lembaga Tinggi Negara,

Lembaga Setingkat

Kementerian, Lembaga

Non Struktural, dan

Lembaga Penyiaran

Publik berdasarkan hasil

pengawasan Arsip

Nasional Republik

Indonesia.


e. Penghargaan Komisi Pemilihan Umum kepada PPATK sebagai mitra pendukung

pemilu serentak tahun 2019.

f. Jumlah penerimaan negara atas empat Hasil Pemeriksaan PPATK yang telah

masuk ke kas negara yang berasal dari denda sebesar Rp3.050.000.000,00, aset

berupa dua belas jenis mata uang asing dan uang rupiah senilai

Rp3.744.281.357,40 dan dari satu putusan audit Direktorat Jenderal Pajak telah

berkontribusi pada penerimaan negara sebesar Rp24.727.768.534,00, serta

sejumlah aset lainnya. PPATK juga telah berkontribusi dalam membantu

meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan melalui Hasil Analisis yang

nilainya ditaksir mencapai Rp583.427.216.456,00.

Gambar 3.9 BKN Awards Tahun 2019

g. Penghargaan BKN Awards 2019

sebagai pemenang kategori

Implementasi Implementasi

Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) dan

Pemanfaatan Computer Assisted

Test (CAT) tingkat Lembaga

Pemerintah Non Kementerian.

2. Prestasi PPATK pada tingkat internasional, meliputi:

a. PPATK sebagai tuan rumah

pertemuan tahunan Kelompok Kerja

Egmont Group meetings yang

diselenggarakan pada 28-31 Januari

2019 di Jakarta.

Gambar 3.10 Egmont Group meetings tahun 2019


Gambar 3.11 Kegiatan 5th CTF Summit pada 12-15 November

2019 di Manila, Filipina

b. PPATK menjadi co-host dalam

penyelenggaraan kegiatan 5th

Counter-

Terrorism Financing Summit (CTF

Summit) pada 12-15 November 2019 di

Manila, Filipina.

c. PPATK terpilih sebagai Regional Representative (RR) the Egmont Group untuk

kawasan Asia Pasifik

F. Rencana Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja

tahun 2019, PPATK terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun

rencana pengembangan dalam bidang manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur,

dan aplikasi yang meliputi:

1. PPATK akan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2020-2024

sesuai sasaran lima tahunan ketiga (2020-2024) dalam Grand Design Reformasi

Birokrasi Tahun 2010-2025 dengan melibatkan partisipasi seluruh pimpinan dan para

pegawai sebagai penggerak organisasi.

2. PPATK akan melakukan counseling dan coaching ke Financial Crimes Enforcement

Network (FinCEN) dan Terrorist Screening Center (TSC) di Amerika Serikat terkait

rencana pembangunan aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

(SIPENDAR).

3. PPATK akan menyusun Work Plan Information Sharing Platform (ISP) Working

Group, yaitu rekomendasi pilihan technology solution and IT risk governance dan

usulan ISP face to face meeting di PPATK.

4. Persiapan implementasi aplikasi goAML yang meliputi pengadaan perangkat server

backup aplikasi goAML yang akan ditempatkan di DRC dan pengadaan perangkat

sistem keamanan dan jaringan yang mendukung aplikasi goAML.


5. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

(SIPENDAR). Aplikasi ini direncanakan akan dikembangkan secara swakelola oleh

para staf pengembangan aplikasi sistem pada Pusat TI.

6. Uji coba keamanan sistem informasi untuk aplikasi (PEP’s) dan aplikasi goAML


Laporan Kinerja Tahun 2019 PPATK menyajikan pencapaian sasaran strategis yang

tercermin pada capaian empat belas sasaran strategis dan tujuh belas IKSS yang termuat

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Rata-rata capaian kinerja PPATK pada tahun 2019

adalah 99,43%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran per 31

Desember 2019 sebesar Rp195.685.169.459,00 atau sebesar 92,64% dari total anggaran

yang dialokasikan sebesar Rp211.467.726.000,00. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa

PPATK telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan capaian kinerja IKSS PPATK pada tahun 2019, tidak semua IKSS

berhasil mencapai target kinerja. Dari tujuh belas IKSS yang diukur, enam IKSS berhasil

mencapai target kinerja. Bahkan tiga IKSS capaian kinerjanya berhasil melampaui target

kinerja. Namun demikian, terdapat tujuh IKSS yang capaian kinerjanya belum berhasil

mencapai kinerja 100% dan satu IKSS yang tidak diukur capaian kinerjanya pada tahun

2019, yaitu Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme.

Rincian capaian kinerja masing-masing IKSS tersebut, sebagai berikut:

1. Tiga IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melampaui target kinerja (>100%), yaitu:

a. Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik (120%).

b. Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti

(120%).

c. Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan

(103,79%).

2. Enam IKSS berhasil mencapai target kinerja (100%), yaitu:

a. Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan


b. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti

c. Indeks kepatuhan pihak pelapor.

d. Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme.

e. Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik.

BAB IV

Penutup


f. Opini BPK.

3. Tujuh IKSS yang capaian kinerjanya belum berhasil mencapai target kinerja (<100%),

yaitu:

a. Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti

(97,78%).

b. Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme (97%).

c. Persentase kelulusan peserta pelatihan (87,58%).

d. Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK (88,57%).

e. Nilai AKIP PPATK (94,66%).

f. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK (91,55%).

g. Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di

Indonesia (83,35%).

Upaya-upaya yang akan dilakukan atas beberapa IKSS yang belum dapat tercapai

secara optimal, antara lain:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menindaklanjuti

rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari para stakeholders dan Inspektorat PPATK

guna perbaikan pengelolaan kinerja PPATK.

2. Perbaikan tata kelola teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang

mendukung keberlangsungan bisnis proses PPATK.

3. Penguatan penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan melibatkan seluruh pimpinan

secara aktif dan berkelanjutan, melakukan penilaian dan pengembangan kompetensi

pegawai secara menyeluruh, dan meningkatkan proses bisnis kegiatan utama sesuai

dengan tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan

efektivitas birokrasi.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2015-

2019, PPATK memberikan perhatian yang lebih terhadap IKSS yang berpengaruh

signifikan untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan

dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis PPATK. Upaya-upaya tersebut, antara lain:


a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi capaian kinerjanya,

termasuk kendala-kendala dalam pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi Renstra

PPATK Tahun 2015-2019.

b. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan

II di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada

masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada

tahun-tahun selanjutnya.

c. Menyempurnakan aplikasi e-RKA, yaitu aplikasi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan yang digunakan untuk pengelolaan anggaran dan kinerja dengan

memanfaatkan sistem teknologi informasi secara lebih optimal guna meningkatkan

kualitas pelaporan anggaran dan kinerja.

d. Meningkatkan kerja sama antara PPATK dengan para penyidik untuk meningkatkan

jumlah hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan

budaya integritas dan efektivitas evaluasi terhadap implementasi kebijakan

whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

PPATK yang selalu berupaya memperbaiki pengelolaan kinerja dalam kondisi

lingkungan yang terus berubah. Selain itu, keberhasilan PPATK juga tidak lepas dari peran

para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan

bagi perbaikan kinerja PPATK. Dengan demikian, eksistensi dan manfaat PPATK dapat

semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penegakan rezim anti

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O19

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PPATK

LAMPIRAN



B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2018

PPATK

C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2014-

2018 PPATK


D. Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif Keterbukaan Informasi Publik

Kategori Lembaga Non Struktural di Istana Wakil Presiden pada 21 November

2019

E. Penyelenggaraan 5th

Counter Terrorism Financing Summit pada 12-15 November

2019 di Manila, Filipina


F. Penghargaan Komisi Pemilihan Umum kepada PPATK sebagai mitra pendukung

pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

G. Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA)


H. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPATK dengan FIU

Uzbekistan di Jakarta pada 29-31 Januari 2019

I. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat APU PPT


J. Daftar Lembaga/Organisasi Domestik yang Menjalin MoU dengan PPATK Tahun 2019

No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2019

1 Ditjen Pajak 1. Pertukaran informasi.

2. Pelatihan.

3. Komite TPPU.

4. Pertukaran informasi melalui SOC.

5. Pengembangan SOC.

6. Rapat koordinasi penanganan perkara.

7. Penempatan pegawai Ditjen Pajak di PPATK

8. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2019 dalam prosedur MER FATF.

2 Ditjen Bea dan Cukai 1. Pertukaran informasi.

2. Pelatihan.

3. Komite TPPU.




7. Penempatan pegawai Ditjen Pajak di PPATK.


3 Departemen Kehutanan 1. Pertukaran informasi.

2. Pelatihan penanganan perkara TPPU dan TP bidang kehutanan.


4. Sosialisasi rezim TPPU

4 Itjen Departemen Keuangan 1. Pertukaran informasi.


3. Sosialisasi

5 Ditjen Administrasi Hukum Umum 1. Pertukaran informasi

2. Komite TPPU

3. Pembangunan prototype Database PEPs.



6 Ditjen Imigrasi 1. Pertukaran informasi.

2. Rapat koordinasi pengembangan akses data ke Imigrasi

7 Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan

Pertukaran informasi.

8 Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

1. Pertukaran informasi.

2. Koordinasi dalam Komite TPPU.


9 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1. Pertukaran Informasi

2. Sosialisasi

10 Badan Pemeriksa Keuangan RI Pertukaran informasi.

11 Universitas Sriwijaya Sosialisasi

12 PT Pertamina (Persero) 1. Koordinasi terkait permintaan informasi oleh Pertamina

2. Sosialisasi

13 Universitas Indonesia dan Bank

Indonesia

(terkait pendirian Pusat Kajian APU

di UI)

1. Penelitian.

2. Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi

14 Universitas Udayana Sosialisasi

15 Universitas Bina Nusantara

1. Penelitian.


16 Universitas Esa Unggul 1. Penelitian.


17 Universitas Airlangga Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi

18 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Pertukaran informasi.

19 Itjen Kementerian Hukum dan

HAM

Pertukaran informasi

20 Universitas Lambung Mangkurat Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018

21 Itjen Kementerian Agama RI Pertukaran informasi.

22 Sistem Administasi Badan Hukum

DJ AHU Kementerian Hukum dan

HAM



23 Kementerian Dalam Negeri RI

(Nota Kesepahaman)


2. Pembangunan prototype Database PEPs.

3. Komite TPPU.


24 Itjen Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI


25 Ditjen Kependudukan dan Catatan

Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)


26 Badan Pengawasan Obat Makanan Pertukaran informasi.

27 Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK)





28 Bank Indonesia (Pembaruan MoU) 1. Pertukaran informasi.

2. Perumusan produk hukum.

3. Komite TPPU.


29 Bank Indonesia (Perjanjian Kerja

Sama/PKS)

Pertukaran informasi

30 Kementerian Kesehatan 1. Pertukaran Informasi.

2. Sosialisasi.

3. Rapat koordinasi penanganan tindak lanjut informasi

31 Badan SAR Nasional

(BASARNAS)


2. Sosialisasi

32 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 1. Pertukaran informasi

2. Sosialisasi

33 Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional (BAPPENAS)


2. Rapat koordinasi dalam upaya RAN PPK


34 Lembaga Sandi Negara

(MoU)

1. Implementasi aplikasi mobile DTTOT.

2. Pengembangan aplikasi pemblokiran pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

3. Sosialisasi.

4. Penempatan pegawai Lemsaneg di PPATK

35 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

(Perjanjian Kerja Sama)

1. Implementasi aplikasi mobile DTTOT.

2. Pengembangan aplikasi pemblokiran pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

36 Universitas Gadjah Mada Penelitian

37 Universitas Jember (UNEJ) Penelitian

38 Kementerian Pertahanan 1. Pertukaran informasi.

2. Rakor penanganan perkara.

3. Sosialisasi.

4. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI

39 Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)


2. Sosialisasi

40 Universitas Islam Negeri Alauddin Sosialisasi

41 Badan Intelijen Negara 1. Pertukaran informasi.

2. Rapat koordinasi dalam rangka pertukaran informasi.

3. Komite TPPU.

4. Koordinasi monitoring NPO

5. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2019 dalam prosedur MER FATF

42 Kementerian Koperasi dan UKM 1. Koordinasi pelaksanaan PMPJ bagi koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam

2. Komite TPPU

3. Sosialisasi

4. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2019 dalam prosedur MER FATF

43 Kesepakatan Bersama antara

Kementerian Keuangan, Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,

dan PPATK

Koordinasi mengenai pertukaran informasi

44 Badan Narkotika Nasional (BNN) 1. Pertukaran informasi.

2. Pelatihan.

3. Komite TPPU.






45 Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri)


2. Pelatihan.

3. Komite TPPU.





46 Lembaga Pengembangan Perbankan

Indonesia (LPPI)

Pelatihan pegawai PPATK di LPPI.

47 Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT)

1. Kerjasama dalam Tim Sinergitas Antar 36 Kementerian/Lembaga dalam Program

Penanggulangan Terorisme di wilayah NTB dan Sulteng;

2. Komite TPPU.


48 Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka dan Komoditi

(BAPPEBTI) (Perjanjian Kerja

Sama /PKS)

Koordinasi implementasi pengenaan sanksi administratif bagi pedagang berjangka dan komoditi

selaku Pihak Pelapor

49 TNI Angkatan Udara (TNI AU) 1. Pertukaran informasi.

2. Rakor penanganan perkara.

3. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI AU

50 Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(Kementerian ATR/BPN)

1. Pertukaran informasi

2. Koordinasi rencana pengembangan prototype database PEPs

51 Kementerian Perhubungan

(Nota Kesepahaman)


2. Sosialisasi

3. Rakor penanganan perkara

52 Kementerian Perhubungan

(Perjanjian Kerja Sama dengan Itjen

Kemenhub)


2. Rakor penanganan perkara


53 Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)


2. Sosialisasi

54 Sekretaris Jenderal Kementerian

Keuangan (Kemenkeu) Tentang LPSE

Penggunaan aplikasi LPSE Kemenkeu oleh PPATK dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik

55 Ditjen Pajak Kemenkeu Petunjuk

Teknis Pertukaran informasi.

56 Universitas Jayabaya 1. Sosialisasi

2. Penyusunan kurikulum khusus TPPU di program magister kenotariatan Universitas Jayabaya

57 Universitas Brawijaya 1. Sosialisasi

2. Koordinasi rencana penyusunan kurikulum khusus TPPU di kampus Universitas Brawijaya

58 Satgas Waspada Investasi Koordinasi terkait dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan

pengelolaan investasi

59 Badan Kepegawaian Negara (Nota

Kesepahaman/MoU) Pengembangan prototype database PEPs

60 Badan Kepegawaian Negara

(Perjanjian Kerjasama/PKS) Pengembangan prototype database PEPs

kerjasama pengembangan web service

61 Sekretariat Jenderal Kemenkeu

(MoU tentang Penempatan Lulusan

PKN STAN Tahun 2018 di Luar

Kementerian Keuangan yang Telah

Lulus Seleksi Kompetensi Dasar)

Penempatan 16 orang lulusan PKN STAN di PPATK pada Desember 2018

62 Perpustakaan Nasional RI Koordinasi pengembangan digitalisasi Perpustakaan APU-PPT di Pusdiklat PPATK

63 Universitas Surabaya Sosialisasi

64 MoU dengan Bawaslu Pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,

serta penindakan pelanggaran praktek politik uang dan pengawasan dana kampanye pada

penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan pemilihan umum.

65 PKS Satgas Waspada Investasi 1. Forum koordinasi

2. Pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan

pengelolaan investasi


3. Penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan

pengelolaan investasi 4. Tukar menukar data dan informasi dan

5. Bidang lain sesuai kesepakatan.

66 MoU dengan Menkumham 1. Pertukaran informasi

2. Pemanfaatan informasi transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan permintaan bantuan hukum

timbal balik dalam masalah pidana 3. Penelitian atau riset

4. Sosialisasi

5. Pendidikan dan pelatihan

6. Pengembangan sistem teknologi informasi

67 MoU Satgas Umrah 1. Pertukaran data dan/atau informasi

2. Pencegahan

3. Pengawasan

4. Perlindungan

5. Penanganan

6. Pembentukan Satuan Tugas

68 MoU dengan Kementerian BUMN 1. Pertukaran informasi

2. Sosialisasi


4. Penelitian dan riset

69 MoU OJK 1. Pertukaran informasi

2. Penyusunan ketentuan hukum danlatau pedoman

3. Koordinasi pemeriksaan (audit)

4. Edukasi dan sosialisasi


6. Penelitian atau riset

70 MoU KPU 1. Pertukaran informasi

2. Penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman

3. Edukasi dan sosialisasi


5. Penelitian atau riset

6. Pengembangan sistem teknologi informasi

7. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

71 PKS Dukcapil Pertukaran informasi


72 PKS Satgas Umrah 1. Pembentukan satuan tugas,

2. Pertukaran data dan/atau informasi: 3. Pencegahan,

4. Pengawasan:

5. Pelindungan,

73 MoU LPDP Pembahasan pengembangan sumber daya manusia PPATK

74 MoU BPS 1. Penyediaan data dan/atau informasi di bidang statistik dan bidang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2. Pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang statistik dan bidang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

3. Pengembangan dan peningkatan sumber daya di bidang statistik dan bidang Pencegahan dan

Pemberanta san Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

75 MoU UNDIP Sosialisasi

76 PKS LPDP 1. Penyusunan program beasiswa

2. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai PPATK 3. Sosialisasi dan pembekalan

4. Pendaftaran beasiswa

5. Seleksi dan pengumuman beasiswa

6. Dukungan teknis dan administrasi

7. Pelaksanaan program persiapan keberangkatan,

8. Penyelenggaraan studi

77 MoU dengan Sekretaris Jenderal

Kementerian Keuangan

(Penempatan lulusan PKN STAN di

PPATK)

Penempatan 4 orang lulusan PKN STAN di PPATK pada Desember 2019


K. Rekomendasi-rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik Tahun 2019

Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019

Tindak Lanjut Tahun 2019

Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-

based approach

LC Indonesia telah selesai melakukan pengkinian (updating) National

Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing

(NRA on ML/TF) yang diikuti dengan 10 (sepuluh) Sectoral Risk

Assessment.

Mitigasi berbasis risiko sesuai hasil NRA telah ditetapkan secara

nasional dan dilaksanakan dalam rincian Rencana Aksi per tahun

dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan

TPPT Tahun 2017-2019 (Stranas TPPU dan TPPT).

Semua Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) telah menerapkan

pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBA) dalam berbagai tahap capaian.

Rec. 2 National cooperation and

coordination

LC Kerja sama nasional telah dilaksanakan dalam Komite TPPU yang telah menetapkan Rencana Aksi Tahun 2019 dalam Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019

(Stranas TPPU dan TPPT) sebagai kebijakan nasional berbasis risiko.

Kebijakan dan koordinasi antara aparat penegak hukum (apgakum)

dan LPP dalam berbagai Satgas, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja

Sama, dan Peraturan Bersama.

Rec. 3 Money Laundering Offence LC Pemidanaan TPPU dan pelaksanaan pemidanaannya sesuai pasal 3, 4,

dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah sesuai Konvensi Wina dan telah

cukup memadai.

Indonesia telah mempunyai aturan hukum nasional dan putusan

inkracht pada pemidanaan TPPU korporasi.

Indonesia telah menunjukkan pemidanaan pemalsuan dan pembajakan

hak cipta, tetapi belum secara eksplisit menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan dan pembajakan merupakan tindak pidana asal bagi

TPPU.

Rec. 4 Confiscation and provisional

measures

LC Indonesia telah melakukan mekanisme penundaan, penghentian, dan

pemblokiran transaksi keuangan terkait harta kekayaan yang diduga

merupakan hasil tindak pidana sebagai proses awal dari penyitaan aset

hasil tindak pidana sesuai UU, KUHP, dan KUHAP.

Indonesia telah melakukan perampasan harta kekayaan dan properti

hasil kejahatan dalam berbagai kasus korupsi dan kerugian negara


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


dalam jumlah nominal yang signifikan.

Indonesia telah melakukan perlindungan terhadap bona fide Pihak

Ketiga yang dijelaskan dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia memiliki beberapa mekanisme untuk pengelolaan dan

apabila diperlukan Indonesia akan membuang barang/properti yang

dibekukan, dirampas, atau disita dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 mengenai Implementasi KUHAP, Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pengelolaan Objek Negara yang disita dan Hasil Penyitaan Negara di

Rumah Penyimpanan Objek Sitaan Negara, dan Peraturan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.06/2011

mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang

Hasil Sitaan dan Barang-Barang Gratifikasi.

Rec. 5 Terrorist financing offence LC Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

yang telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan pendanaan terorisme

sesuai dengan Konvensi PBB dan FATF Guidance on Criminalising

Terrorist Financing.

Indonesia telah menjatuhkan hukuman incrackht terhadap perkara

pendanaan terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Rec. 6 Targeted financial sanctions related

to terrorism & TF

PC Indonesia telah mempunyai Peraturan Bersama tentang pembekuan aset Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan

peraturan-peraturan oleh LPP yang mengatur tindakan-tindakan yang

diperlukan terkait DTTOT, yaitu identifikasi, pencantuman nama,

pencabutan nama, pembekuan, dan pencabutan pembekuan. Instansi-

instansi kunci Indonesia yang terlibat dalam Pencegahan Pendanaan

Terorisme, antara lain PPATK, Kepolisian Republik Indonesia,

BNPT, BIN dan Kementerian Luar Negeri RI masuk dalam

keanggotaan Satgas DTTOT.

Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan secara lengkap Resolusi

Dewan Keamanan PBB (UNSCR) Nomor 1267 terkait pembekuan

secara serta merta (freezing without delay).

Rec. 7 Targeted financial sanctions related

to proliferation

NC Indonesia telah mempunyai Peraturan Bersama mengenai pembekuan

aset Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara Kementerian Luar

Negeri RI, PPATK, Kepolisian Negara RI dan Badan Pengawas


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


Tenaga Nuklir (BAPETEN), yaitu Peraturan Bersama Pendanaan

Proliferasi 2017 untuk mengimplementasikan United Nations

Targeted Financial Sanctions (UN TFS) terkait dengan proliferasi

senjata pemusnah massal dan pendanaannya. Peraturan Bersama

Pendanaan Proliferasi 2017 dan lampirannya menjelaskan tentang

proses implementasi pencantuman nama individu dan entitas yang

terduga dengan pendanaan proliferasi.

Indonesia sudah melakukan koordinasi lintas instansi, tetapi belum melaksanakan pencantuman pada sebagian besar daftar Korea Utara

dan seluruh daftar Iran dalam rerangka Proliferasi Senjata Pemusnah

Massal.

Rec. 8 Non-Profit Organizations LC Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2017 dan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 terkait ormas.

Indonesia telah mengidentifikasi ancaman sektor NPO dan

melaksanakan tindakan-tindakan mitigasi risiko NPO yang konsisten

dengan hasil NRA terkait NPO.

Indonesia telah melaksanakan koordinasi yang erat dan pertukaran

informasi dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas.

Indonesia telah menyelesaikan SRA Ormas dan mensosialisasikan

mitigasi risiko ormas ke daerah-daerah yang paling banyak mempunyai NPO berisiko tinggi.

Rec. 9 Financial institution secrecy laws C Indonesia telah melaksanakan perlindungan kerahasiaan informasi dari Pihak Pelapor sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8

Tahun 2010 (UU TPPU).

Indonesia telah melindungi kerahasiaan informasi dari Pihak Pelapor

dalam setiap tahap dalam proses penegakan hukum.

UU TPPU tidak melarang pertukaran informasi antar-institusi

keuangan yang diharuskan oleh Rekomendasi 13, 16, dan 17.

Pasal 58 dalam Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia Jasa

Keuangan (PJK) menyediakan kerahasian informasi bersama bagi

kelompok. Terdapat ketentuan sejenis dalam Pasal 10 ayat (2) dalam

Peraturan APU/PPT Bank Indonesia bagi Pembayaran Non Bank dan

Penyedia Jasa Penukaran Uang dan Pasal 43 Peraturan Mengenal Nasabah Bappebti bagi Pedagang Berjangka.

Rec. 10 Customer due diligence LC Seluruh LPP bagi Pihak Pelapor dalam UU TPPU telah mempunyai


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


dan melaksanakan peraturan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna

Jasa (PMPJ) bagi Pihak Pelapor yang menjadi kewenangannya.

Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada legal arrangements untuk

pedagang berjangka dan PMPJ bagi koperasi.

Indonesia perlu mengurangi defisiensi dalam waktu persyaratan CDD

bagi pedagang berjangka (future traders), koperasi, dan bank

penerima dalam wire transfer, definisi mengenai Beneficial Ownership dan pendekatan berbasis risiko untuk koperasi, dan

persyaratan CDD tentang pengaturan hukum untuk pedagang

berjangka.

Rec.11 Record keeping LC Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 1997 mengenai

pencatatan dokumentasi perusahaan.

Pasal 21 UU TPPU mewajibkan pihak pelapor untuk menyimpan

rekaman dan dokumen-dokumen mengenai identitas nasabah

minimum selama 5 tahun.

Seluruh LPP telah mempunyai peraturan yang mewajibkan Pihak

Pelapor melakukan dokumentasi pencatatan (record keeping) terkait

APU-PPT paling sedikit lima tahun.

Indonesia perlu meningkatkan record keeping pada koperasi dan

perposan selaku Pihak Pelapor.

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Anti Pencucian Uang menetapkan

bahwa dalam kasus pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau

hakim harus diberikan kewenangan untuk meminta pihak pelapor

untuk menyediakan pernyataan tertulis mengenai aset orang yang (1)

dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, (2) tersangka, (3) terdakwa.

Rec.12 Politically exposed persons LC Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan

Pihak Pelapor melakukan identifikasi Politically exposed persons

(PEPs) domestik dan mancanegara yang menjadi nasabah atau

pengguna jasa.

Indonesia perlu meningkatkan identifikasi PEP pada koperasi dan

perposan selaku Pihak Pelapor.

Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia Jasa

mensyaratkan institusi keuangan untuk memiliki sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi apakah nasabah atau pemilik manfaat

(Beneficial Ownership) adalah PEP asing.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


Rec. 13 Correspondent banking C LPP terhadap bank, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempunyai

peraturan APU-PPT dan pelaksanaan yang sangat memadai terkait

korespondensi perbankan sesuai persyaratan-persyaratan dalam

Rekomendasi FATF.

Rec.14 Money or value transfer services C LPP terhadap Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), yaitu BI telah

mempunyai peraturan APU-PPT dan pelaksanaan yang sangat memadai

terkait KUPU sesuai persyaratan-persyaratan dalam Rekomendasi FATF.

Rec. 15 New technologies LC Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan

Pihak Pelapor melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko dalam

penggunaan teknologi baru dalam jasa keuangan.

Indonesia perlu meningkatkan upaya mitigasi risiko penggunaan teknologi baru dalam industri jasa keuangan nonperbankan.

Rec. 16 Wire transfers LC Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana.

Seluruh LPP pada Pihak Pelapor yang melakukan jasa transfer dana

telah mempunyai peraturan APU-PPT terkait pelaksanaan terhadap

UU Nomor 3 Tahun 2011.

Indonesia perlu meningkatkan pengawasan pada transfer dana oleh

intermediary bank dan walk-in-customer.

Rec. 17 Reliance on third parties LC LPP terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) selaku Pihak Pelapor

yang dapat melakukan jasa yang melibatkan Pihak Ketiga, yaitu BI

dan OJK telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan PJK

melakukan PMPJ pada Pihak Ketiga sesuai persyaratan-persyaratan

dalam Rekomendasi FATF.

LPP perlu meningkatkan PMPJ pada Pihak Ketiga dengan

menentukan kriteria-kriteria Pihak Ketiga dari negara berisiko tinggi terutama pada PJK nonperbankan dan money changer.

Rec. 18 Internal controls and foreign

branches and subsidiaries

C Seluruh LPP pada Pihak Pelapor yang mempunyai jaringan kantor dan anak perusahaan telah mempunyai peraturan APU-PPT dan pelaksanaan

yang sangat memadai sesuai persyaratan-persyaratan dalam Rekomendasi

FATF.

Rec. 19 Higher-risk countries LC Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan

Pihak Pelapor melakukan identifikasi nasabah dan calon nasabah dari

negara berisiko tinggi dengan merujuk pada negara-negara yang masih

masuk dalam daftar FATF Public Statements.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


Indonesia perlu meningkatkan identifikasi nasabah dan calon nasabah

dari negara berisiko tinggi pada koperasi dan perposan selaku Pihak

Pelapor.

Rec. 20 Reporting of suspicious transaction C Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan

Pihak Pelapor melakukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

(LTKM) kepada PPATK dan menjaga kerahasiaannya dengan

pelaksanaan yang sangat memadai sesuai persyaratan-persyaratan dalam

Rekomendasi FATF berdasarkan UU TPPU.

Rec. 21 Tipping-off and confidentiality LC UU TPPU telah menjamin dan melaksanakan kerahasiaan pelaporan

LTKM yang bersifat sangat rahasia oleh Pihak Pelapor kepada

PPATK dengan ketentuan pidana bagi setiap pihak yang membocorkan informasi dalam LTKM tersebut (tipping-off).

Indonesia perlu meningkatkan perlindungan terhadap Pihak Pelapor

dalam UU Nomor 9 Tahun 2013 (UU TPPT)

Rec. 22 DNFBPs: Customer due diligence LC Seluruh LPP terhadap Profesi selaku Pihak Pelapor berdasarkan PP

Nomor 43 Tahun 2015 telah telah mempunyai peraturan APU-PPT

yang mewajibkan Profesi melakukan PMPJ sesuai persyaratan-

persyaratan dalam Rekomendasi FATF.

Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada profesi akuntan.

Rec. 23 DNFBPs: Other measures LC Kasino merupakan penyedia jasa ilegal dan melanggar hukum pidana

sehingga dilarang di Indonesia.

Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada profesi akuntan dan PMPJ

profesi terkait UU TPPT.

Rec. 24 Transparency and beneficial

ownership of legal persons

PC Indonesia baru menetapkan Perpres tentang Beneficial Ownership

(BO), yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pada Maret

2018, sehingga implementasi atas peraturan tersebut belum maksimal.

Seluruh LPP perlu membuat peraturan yang mewajibkan kepada Pihak

Pelapor untuk melakukan identifikasi BO berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Rec. 25 Transparency and beneficial

ownership of legal arrangements

PC Hukum di Indonesia tidak mengenal express trust dan legal arrangement lainnya yang mirip dengan express trust.

Indonesia harus meningkatkan identifikasi PJK, Profesi, dan Pihak

Pelapor lainnya yang dalam bisnis tertentu dapat melakukan kegiatan

bisnis seperti foreign trust, sehingga dapat melakukan PMPJ.

Rec. 26 Regulation and supervision of LC Seluruh LPP terhadap Pihak Pelapor telah mempunyai dan


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


financial institutions melaksanakan ketentuan pengawasan dan pengaturan terhadap Pihak

Pelapor dalam rezim APU-PPT sesuai dengan persyaratan-persyaratan

dalam Rekomendasi FATF.

Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan pengaturan terhadap

koperasi selaku Pihak Pelapor.

Rec. 27 Powers of supervisors LC Seluruh LPP terhadap Pihak Pelapor telah mempunyai dan

melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengenaan sanksi

terhadap Pihak Pelapor.

Indonesia harus meningkatkan kewenangan pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap koperasi selaku Pihak Pelapor.

Rec. 28 Regulation and supervision of

DNFBPs

PC PPATK selaku LPP terhadap beberapa Profesi telah melakukan kebijakan dan prosedur untuk pengawasan APU-PPT berbasis risiko.

Indonesia harus meningkatkan pengawasan APU-PPT berbasis risiko

pada profesi advokat dan notaris.

Rec. 29 Financial intelligence units C Indonesia telah mempunyai PPATK sebagai unit intelijen keuangan yang

telah melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan yang sangat memadai

baik dalam lingkup domestik dan internasional sesuai persyaratan-

persyaratan dalam Rekomendasi FATF.

Rec. 30 Responsibilities of law enforcement/

investigative authorities

LC Indonesia mempunyai enam instansi penegak hukum yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU.

Polri merupakan apgakum yang berwenang melakukan penyidikan

tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Semua apgakum mempunyai kewenangan dan prosedur untuk

melakukan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Indonesia perlu meningkatkan penyidikan tindak pidana yang

melibatkan investigasi keuangan.

Rec. 31 Powers of law enforcement and

investigative authorities

LC Instansi penegak hukum telah mempunyai kewenangan yang cukup

memadai dalam melakukan penyidikan, antara lain penyamaran, penyadapan, dan akses terhadap data sistem komputer.

Semua instansi penegak hukum dapat meminta informasi intelijen

keuangan kepada PPATK.

Indonesia harus meningkatkan penggunaan teknik investigasi

keuangan pada semua tindak pidana asal dan TPPU.

Rec. 32 Cash couriers LC Indonesia telah melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99

Tahun 2016 mengenai pembawaan uang tunai lintas batas kepabeanan


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


Indonesia.

Indonesia telah melaksanakan mekanisme deklarasi pembawaan uang

tunai lintas batas kepabeanan, baik dalam mata uang Rupiah dan mata

uang asing maupun alat pembayaran lainnya (Bearer Negotiable

Instruments/BNI) dalam jumlah minimal setara 100 juta Rupiah.

Indonesia perlu meningkatkan pengenaan sanksi bagi pelanggaran

terhadap pembawaan uang tunai lintas batas kepabeanan.

Rec. 33 Statistics LC PPATK telah melakukan statistik terkait APU-PPT secara memadai

yang dibuat setiap bulan dan dipublikasikan melalui website.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, semua instansi pemerintah termasuk LPP dan

apgakum wajib menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan

dengan menyajikan pengkinian data statistik.

Indonesia perlu meningkatkan statistik terkait penanganan aset melalui

mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA).

Rec. 34 Guidance and feedback LC Seluruh LPP terhadap PJK dan PBJ selaku Pihak Pelapor telah

mempunyai dan melaksanakan bimbingan dan umpan balik terhadap

Pihak Pelapor terkait rezim APU-PPT secara memadai.

LPP terhadap Profesi selaku Pihak Pelapor perlu meningkatkan

bimbingan dan umpan balik secara menyeluruh.

Rec. 35 Sanctions LC Seluruh LPP terhadap PJK dan PBJ selaku Pihak Pelapor telah

mempunyai peraturan dan melaksanakan kewenangan pengenaan

sanksi terhadap Pihak Pelapor pada sektor-sektor yang signifikan.

Indonesia perlu meningkatkan pengenaan sanksi terhadap koperasi dan menyusun peraturan mengenai pengenaan sanksi terhadap profesi.

Rec. 36 International instruments LC Indonesia telah meratifikasi dan melaksanakan empat Konvensi PBB yang strategis terkait rezim APU-PPT, yaitu the Vienna Convention,

the Merida Convention, the Palermo Convention, and the Terrorism

Financing Convention.

Indonesia perlu meningkatkan detail implementasi empat Konvensi

tersebut secara menyeluruh.

Rec. 37 Mutual legal assistance LC Indonesia telah mempunyai UU tentang MLA dan melaksanakannya

melalui penanganan perkara yang melibatkan MLA hasil kerja sama

apgakum dan Kemenkumham.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


Indonesia perlu meningkatkan pelaksanaan MLA pada perkara yang

melibatkan prinsip dual criminality.

Rec. 38 Mutual legal assistance: freezing and

confiscation

LC Indonesia telah melaksanakan UU MLA dalam melakukan

identifikasi, pemblokiran, dan penyitaan aset hasil kejahatan

berdasarkan permintaan dari yurisdiksi asing.

Indonesia perlu meningkatkan jumlah pemblokiran dan penyitaan aset

melalui MLA.

Rec. 39 Extradition LC Indonesia telah melaksanakan UU tentang ekstradisi yang

memungkinkan TPPU dan TPPT sebagai perkara yang dapat menjadi

dasar melakukan ekstradisi terhadap perseorangan melalui perjanjian

bilateral.

Indonesia perlu mempertimbangkan penetapan mekanisme ekstradisi

yang lebih disederhanakan, sehingga mempercepat proses ekstradisi.

Rec. 40 Other forms of international

cooperation

LC PPATK, LPP, dan apgakum telah mempunyai kerja sama internasional

dengan counter part negara lain terkait rezim APU-PPT yang cukup

memadai.

Indonesia perlu meningkatkan kerja sama pertukaran informasi

internasional yang dilakukan oleh antara LPP di Indonesia dengan

LPP negara lain dan antara apgakum di Indonesia dengan apgakum di

negara lain.

IO 1 Risk, Policy and Coordination Substantial Indonesia telah selesai menyusun NRA, SRA, dan RBA yang

memadai.

Implementasi kebijakan oleh PPATK, LPP, apgakum, dan Pihak

Pelapor telah cukup konsisten dengan mitigasi risiko dalam NRA,

SRA, dan RBA.

IO 2 International Cooperation Substantial Indonesia telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai

tindak pidana asal bagi TPPU dengan melibatkan kerja sama

internasional, pencarian bukti di luar negeri, dan penggunaan MLA.

Kemenkumham telah menunjukkan kapabilitas untuk menjalankan

MLA.

Indonesia juga telah menggunakan MLA dalam kerja sama

penanganan perkara pendanaan terorisme atau terorisme.

IO 3 Supervision Moderate Dua LPP terhadap PJK selaku Pihak Pelapor, yaitu BI dan OJK, serta

PPATK selaku LPP telah melakukan pengawasan berbasis risiko

secara signifikan.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


Pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang dapat membuat jera

(dissuasive) perlu ditingkatkan.

LPP terhadap profesi advokat, notaris, dan akuntan perlu banyak

meningkatkan pengawasan dan kepatuhan berbasis risiko.

IO 4 Prevention Measures Moderate Perusahaan PJK dan PBJ yang berukuran besar telah melakukan

tindakan-tindakan penguatan APU-PPT, antara lain PMPJ,

pengendalian internal, dan dokumentasi pencatatan yang bersifat

signifikan.

Indonesia harus meningkatkan tindakan-tindakan penguatan APU-PPT pada sektor profesi dan Perusahaan PJK dan PBJ yang berukuran

kecil.

IO 5 Legal Persons and Arrangements Moderate Hukum di Indonesia tidak mengakomodasi pembentukan legal

arrangements secara spesifik.

PPATK, LPP, dan apgakum telah dapat memperoleh informasi BO

dari bank besar secara cepat.

Indonesia harus meningkatkan upaya mitigasi risiko terhadap legal

persons yang telah terdaftar resmi di Kemenkumham.

IO 6 Financial Intelligence Substantial PPATK telah melakukan koordinasi penanganan perkara TPPU,

TPPT, dan tindak pidana asal yang erat dengan apgakum.

PPATK perlu meningkatkan pelaporan LTKM oleh Profesi.

PPATK perlu meningkatkan pertukaran informasi melalui sistem

komunikasi elektronik yang aman (secured online communication).

Apgakum perlu meningkatkan kemampuan penyidik dalam

melakukan teknik investigasi keuangan dalam penyidikan TPPU dan tindak pidana asal.

IO 7 Money laundering investigation and prosecution

Moderate Apgakum di Indonesia telah banyak melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU terhadap pelaku perseorangan yang melakukan

TPPU dari tindak pidana korupsi dan narkotika.

Indonesia telah melaksanakan beberapa putusan vonis pemidanaan

TPPU bagi korporasi dan jumlahnya perlu ditingkatkan.

Indonesia perlu meningkatkan jumlah penyidikan perkara TPPU yang

lebih kompleks atau rumit.

IO 8 Confiscation Substantial Melalui Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019, Indonesia telah

memerintahkan apgakum untuk melakukan penyitaan aset dan

pemulihan aset dalam perkara TPPU, TPPT, dan tindak pidana asal


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

Kondisi per 31

Desember 2019


berisiko tinggi yang merujuk pada hasil NRA.

Apgakum Indonesia telah melaksanakan penyitaan aset hasil TPPU

dari tindak pidana korupsi dan narkotika dengan jumlah yang

signfikan.

Apgakum Indonesia telah melaksanakan penyitaan aset dari

penanganan perkara TPPT dan terorisme dengan jumlah yang

konsisten dengan tingkat risiko TPPT di Indonesia.

IO 9 Terrorist financing investigation and

prosecution

Substantial Apgakum Indonesia telah melakukan 55 vonis perkara tindak pidana

pendanaan terorisme (TPPT).

Apgakum mempunyai kemampuan yang memadai dalam melakukan

identifikasi, penyidikan, dan penuntutan TPPT.

PPATK, BIN, dan Densus 88 Polri telah bekerja sama dalam

mengidentifikasi dan menyidik aktivitas pendanaan terorisme yang

sebagian besar berhubungan dengan serangan terorisme.

Vonis hukuman terhadap pelaku TPPT telah memadai.

Indonesia secara umum telah mengintegrasikan pencegahan

pendanaan terorisme dalam upaya nasional memerangi terorisme.

IO 10 Terrorist financing preventive

measures & financial sanctions

Moderate Indonesia telah melakukan pencantuman nama dan pemblokiran aset

DTTOT sesuai UNSCR 1267, tetapi belum dapat dilakukan secara

serta merta (without delay).

Indonesia telah melakukan pemblokiran sesuai UNSCR 1373, tetapi

baru dilakukan secara terbatas.

Indonesia perlu meningkatkan pengawasan ormas berbasis risiko

TPPT.

IO 11 Proliferation Financing Sanctions Low Indonesia menetapkan Peraturan Bersama antar-instansi terkait

mengenai pemblokiran senjata pemusnah massal.

Indonesia harus menerapkan Peraturan Bersama tersebut dengan

melakukan pencantuman nama dan pemblokiran pada seluruh daftar

Iran dan Korea Utara.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019Gambar 3.1 Rezim APU PPT di Indonesia 25 Gambar 3.2 Variabel IPP APU PPT 26 Gambar 3.3 Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2018 27 Gambar 3.4 Perbandingan

Documents