LAPORAN KINERJA - soppengkab.go.id · seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh aparat yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan

LAPORAN KINERJA

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN

PANGAN KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab.Soppeng Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-

Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Presiden RI Nomor tentang Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai

disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Ketahanan

Pangan Kab. Soppeng Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian

sasaran strategis dengan beberapa kendala, serta langkah perubahan kedepan.

Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis

capian indikator kinerja utama (IKU) serta komponennya. Capaian kinerja diukur

atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan pada

Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada

seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh aparat yang telah memberikan

sumbangsih pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan

baik. Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan

penyempurnaannya dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat

serta informasi dalam mewujudkan good governance dan clean governance

Watansoppeng, Februari 2017

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng

Ir. H. SURIYADI, MP Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660720 199209 1 001

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kab.Soppeng Tahun 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2017 memfokuskan pada pencapaian

kinerja yang tercakup dalam 8 (delapan ) sasaran strategis yang dilengkapi oleh

masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 15 (lima belas) yang

menggambarkan kinerja dengan beberapa penjelasan dan formulasi perhitungan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Penetapan Indikator

Kinerja yang dicapai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam kurun waktu

satu tahun. Persentase rata-rata pencapaian kedelapan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 sebesar 116,62 %

2. Sasaran 2 sebesar 100%


4. Sasaran 4 sebesar 115.07%

5. Sasaran 5 sebesar 116.4%




Adapun faktor yang mendukung keberhasilan kinerja adalah :

Pencapaian Output Rata-rata diatas 90% pada 38 Kegiatan

Adanya dukungan pimpinan dan segenap stackholder dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi

Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang sudah cukup memadai

Adanya Iklim Lingkungan Kerja yang cukup Kondusif

Kualitas Sumber Daya Manusia yang sudah cukup baik dalam mendukung

pelaksanaan Program dan Kegiatan

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Penduduk Perkapita/Tahun.

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi

makanan yang Bergizi, Berimbag, Seimbang dan Aman (B2SA)

Meningkatnya Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Meningkatnya Pengetahuan serta Kemampuan Lembaga Petani.

Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan SDM Aparat Penyuluhan dalam

melakukan Tugas dan Fungsinya


Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Penyuluhan yang Efektif

Adapun Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam mendukung

keberhasilan

kinerja adalah :

o Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kinerja

o Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada

rencana matriks kegiatan dan masih bertumpuk pada akhir anggaran

o Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja

o Belum terukurnya dengan jelas tingkat capaian kinerja yang dicapai (Output

/ outcome kegiatan tidak jelas/tidak terukur) dalam penyusunan anggaran

dan masih monoton

o Masih lemahnya fungsi koordinasi antara segenap stake holder dalam

pelaksanaan program dan kegiatan.

o Masih lemahnya pengawasan/kontrol secara internal terhadap proses

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

di atas adalah:

Capaian output seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan

dievaluasi secara berkala, agar sasarannya jelas dan terarah, Hal ini

berkaitan dengan fungsi pengendalian dan pengawasan.

Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana operasional

kegiatan

Perlunya penataan penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki

Perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi

Mengedepankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

serta pengambilan keputusan/kebijakan

Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja

Meningkatkan etos kerja,integritas, dan profesionalisme.


BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Soppeng disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

perubahan dari PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.

Sebelum keluarnya Perpres No.29 Tahun 2014 maka acuan yang dipakai adalah

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dengan peraturan pelaksanaannya adalah Surat Keputusan

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.Laporan Kinerja disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Kab. Soppeng,

Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng.

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diharapkan berbagai

kebijaksanaan dan kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Soppeng dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam

pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Oleh

karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk bahan evaluasi

khususnya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian yang terukur dan

jelas sasaran yang ingin dicapai.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Untuk

itu telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai tindak lanjut


TAP MPR tersebut yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No 28 tahun 1999,

yang selanjutnya diterbitkannya INPRES No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk

menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu

misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Soppeng yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah

di bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mempunyai kewajiban untuk

menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun sesuai

ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239

Tahun 2003. Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkatan

pencapaian kinerja, sasaran, program/kegiatan serta indikator makro, baik

keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada

periode/tahun tertentu. Selain hal tersebut Laporan Akuntabilias Dinas Perikanan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng ini juga merupakan bahan untuk

penyusunan Laporan Akuntabilias Pemerintah Kabupaten Soppeng. Sebagai tindak

lanjut Tap MPR dan Undang-Undang tersebut , telah diterbitkan Inpres Nomor 7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan

setiap instansi Pemerintah mulai dari pejabat eselon II keatas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya dan

Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa Asas

Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan

Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Laporan

Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan


fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Soppeng, juga untuk dapat memperoleh umpan balik dalam rangka peningkatan

kinerja di masa mendatang.

1.1 ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hasil perubahan

dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintah

Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain

sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Tindaklanjut dari Undang-undang tersebut ditetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000

tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah

daerah baik Propinsi, Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan

organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan .

Organisasi pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi

antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat

sebagai pilar-pilar pembangunan Daerah. Atas dasar hal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 telah membentuk

kelembangaan dalam hal ini struktur organisasi Badan Pelaksana

penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi Dinas perikanan

dan ketahanan pangan melalui Perda ….

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng selama tahun 2017 dilandasi

dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 47 Tahun 2016

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perikana dan ketahanan pangan yang menjadi


kewenangan daerha dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepala daeraha sesuai peraturan perundang –

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran

tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai

fungsi

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring

dan evaluasi sekretariat

- Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perikana budidaya.



perikanan tangkap dan daya saing.



ketersediaan dan distribusi pangan.



penganekaragaman komsumsi dan keamanan pangan.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas : Memimpin dan melaskanakan penyiapan bahan

dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan dan

koordinasi pelaksanaansub bagian umum dan kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan dan keuangan serta

memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada

semua unsur dalam lingkup dinas perikanan dan ketahanan

pangan sesuai peraturan perundang – undangan dan

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.


Fungsi Sekretaris


dan evaluasi bagian umum dan kepegawaian.


dan evaluasi bagian perencanaan dan pelaporan.


dan evaluasi bagian keuangan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dikepalai

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan

teknis, memberikan dukungan atas penyelenggawraan

urusan pemerintah daerah, membina,

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan

yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan,

distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan

sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman

yang berlaku

Fungsi :


dan evaluasi seksi ketersediaan dan kerawanan pangan


dan evaluasi seksi distribusi dan harga pangan


dan evaluasi seksi cadangan pangan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya


d. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan

Keamanan Pangan

- Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan

Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,

membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan bidang penganekaragaman,

konsumsi dan keamanan pangan sesuai peraturan

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Fungsi :


dan evaluasi seksi penganekaragaman dan konsumsi

pangan


dan evaluasi seksi pengembangan pangan lokal


dan evaluasi seksi kelembagaan dan pengawasan

keamanan pangan



e. Bidang Perikanan Budidaya

- Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimin dan

melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha

kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan yang

meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan


ikan sesuai peraturan perundang-undangan dan

pedoman yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas

Fungsinya :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, menitoring

dan evaluasi seksi pemberdayaan usaha kecil

pembudidayaan ikan


dan evaluasi seksi kesehatan ikan dan lingkungan


dan evaluasi seksi pengelolaan pembudidayaan ikan



f. Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing Perikanan

- Bidang perikanan tangkap dan daya saing perikanan

dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai

tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan

atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,

membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan bidang perikanan tangkap dan

daya saing yang meliputi pemberdayaan nelayan kecil,

pengendalian dan pengelolaan sumber daya

perikanan, dan daya saing produk perikanan sesuai

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsinya :


dan evaluasi seksi pemberdayaan nelayan kecil


dan evaluasi seksi pengendalian dan pengelolaan

sumber daya perikanan



dan evaluasi seksi daya saing produk perikanan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan


1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan ketahanan pangan

berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 47 tahun 2016 yang terdiri

dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub

bagian yaitu

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang terdiri dari 3

seksi yaitu :

Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan

Seksi distribusi dan harga pangan

Seksi cadangan pangan

b. Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan dan Gizi yang terdiri dari 3

seksi yaitu:

Seksi penganekaragaman dan konsumsi pangan

Seksi pengembangan pangan lokal

Seksi kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan

c. Bidang Perikanan Budidaya yang terdiri dari 3 seksi yaitu:

Seksi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Seksi kesehatan ikan dan lingkungan

Seksi pengelolaan pembudidayaan ikan


d. Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing Perikanan yang

terdiri dari 3 seksi yaitu :

Seksi pemberdayaan nelayan kecil

Seksi pengendalian dan pengelolaan sumber daya perikanan

Seksi daya saing produk perikanan

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIK

1.3.1 Lingkungan Eksternal

Sebelum menyusun Laporan Kinerja perlu dikaji terlebih

dahulu kondisi Lingkungan Eksternal Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kab. Soppeng yang mengacu pada Landasan

Hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi;

11. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan

Ketahanan Pangan;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Soppeng;


15 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng ;

1.3.2 Lingkungan Internal

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dilandasi dengan peraturan-

peraturan dan didukung oleh Sumber Daya Manusia Khususnya

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 44 orang Pegawai Negeri Sipil serta

didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran .

Adapun jumlah dan tingkat pendidikan sumber daya

manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung Dinas

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dapat dilihat

pada tabel dibawah ini;

Tabel 1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan pada DPKP Kab. Soppeng Tahun 2017.

No. Pangkat/ Golongan Pendidikan Jumlah

S-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD

1 IV/c 0 1 0 0 0 0 0 1

2 IV/b 0 1 1 0 0 0 0 2

3 IV/a 0 4 2 0 0 0 0 6

Total Gol IV 0 6 3 0 0 0 0 9

4 III/d 0 0 2 0 0 0 0 2

5 III/c 0 1 14 0 0 0 0 15

6 III/b 0 1 5 0 2 0 0 8

7 III/a 0 0 9 0 0 0 0 9

Total Gol III 0 2 30 0 2 0 0 34

8 II/d 0 0 0 0 0 0 0 0

9 II/c 0 0 0 0 0 0 0 0

10 II/b 0 0 0 0 0 0 0 0

11 II/a 0 0 0 0 1 0 0 1

Total Gol II 0 0 0 0 1 0 0 1

12 I/d 0 0 0 0 0 0 0 0

13 I/c 0 0 0 0 0 0 0 0


1.4. ANALISIS LINGKUNGAN

Analisis kondisi Internal dan Eksternal Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kab. Soppeng pada saat ini didasarkan pada kekuatan

(strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kab. Soppeng pada saat ini, dan kondisi eksternal yang

merupakan peluang (opportunities) serta tantangan (threats) yang dihadapi

masa kini maupun di masa mendatang. Analisis kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan (SWOT) Lingkungan Internal Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng yang berupa faktor “Kekuatan dan

Kelemahan” sebagai suatu potret jati diri Dinas Perikanan dan Ketahanan

Pangan Kab. Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat posisitf,

yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis

dalam mencapai sasaran.

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan ketahanan

Pangan Kabupaten Soppeng adalah :

a. Adanya uraian Tugas dan Fungsi yang cukup jelas.

b. Prosedur kerja (program dan kegiatan) yang jelas dan terarah.

c. Adanya Iklim yang kondusif internal Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

d. Memiliki kelembagaan yang berfungsi sebagai mediasi, fasilitator

dan koordinasi antar masyarakat dengan pemerintah.

e. Memiliki jaringan kerjasama baik di tingkat rumah tangga, desa,

kecamatan dan kabupaten melalui lembaga Dewan Ketahanan

Pangan.

14 I/b 0 0 0 0 0 0 0 0

15 I/a 0 0 0 0 0 0 0

Total Gol I 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 8 33 0 3 0 0 44


Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang

bersifat negatif mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai

sasaran.

Kelemahan yang dimiliki oleh Kantor ketahanan Pangan Kab.

Soppeng adalah :

a. Minimnya dukungan pembiayaan dalam implementasi

program dan kegiatan yang sudah direncanakan

b. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya

berbasis kinerja

c. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya

mengacu pada rencana matriks kegiatan dan masih

bertumpuk pada akhir anggaran

d. Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja

e. Kurangnya pemahaman dan kepedulian aparat tentang

pentingnya pelaporan tepat waktu.

f. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengaplikasikan

Tugas dan Fungsinya.

g. Masih rendahnya disiplin kerja aparat

h. Masih lemahnya fungsi koordinasi antara segenap stake holder

dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

i. Masih lemahnya pengawasan/kontrol secara internal terhadap

proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan

rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat

informasi tentang : Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang

bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya;

Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana

Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan

dan kegiatan pendukung lainnya yang merupakan kegiatan program

khusus. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan didasarkan pada perkiraan

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

serta data pendukung yang harus diorganisir.

Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya

manuasia yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).


Adapun Sasaran, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Selengkapnya dapat dilihat Pada

Tabel di bawah ini.

No SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya Peran Kelembagaan

dan Sumber daya perikanan

1.Produktifitas Pembudidaya

Ikan (Ton/Ha)

2.Produktifitas Nelayan

(Ton/Unit)

3.Jumlah Unit Usaha

Pengelola Hasil Perikanan

(Unit)

0.702 Ton

7.33 Ton

15 Unit

2 Meningkatnya Ketersediaan dan

Kebutuhan Pangan Masyarakat

1.Ketersediaan Energi dan

Protein Perkapita

2. Penanganan Daerah Rawan

Pangan

92%

100%

3 Meningkatnya percepatan

penganekaragaman konsumsi, mutu

dan keamanan pangan;

1. Skor Pola Pangan Harapan

2. % Tingkat Keamanan

Pangan

89%

65%

4 Meningkatnya cadangan pangan dan

stabilisasi harga komoditas pangan

strategis

1.Penguatan Cadangan

Pangan Pemerintah

2.%Ketersediaan Informasi

Pasokan dan Harga dan

Akses Pangan

3.Stabilitas Harga dan

Pasokan Pangan

24 Ton

93%

93%


Tabel 2 : Sasaran Jangka Menengah dan Target Kinerja Pelayanan

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Soppeng

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Kinerja

2016 2017

1 2 3 4

Meningkatnya peran

Kelembagaan dan Sumber

daya Perikanan

Produktifitas

Pembudidaya Ikan

(Ton/Ha)

0.622 0.702

Meningkatnya ketersediaan

dan kebutuhan panga

masyarakat

Ketersediaan Energi dan

Protein Perkapita 90% 92%

Penanganan Daerah

Rawan Pangan 100% 100%

Meningkatnya Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi,

Mutu dan Keamanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan 85 88

% Tingkat Keamanan

Pangan 50% 65%

Meningktanya Cadangan

pangan dan Stabilisasi harga

komoditas pangan strategis

Penguatan Cadangan

Pangan Pemerintah 20 Ton 24 Ton

%Ketersediaan Informasi

Pasokan dan Harga Akses

Pangan

90 % 93%

Stabilitas Harga dan

Pasokan Pangan 90% 93%


Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab.

Soppeng Tahun 2017, disusun dalam bentuk Program dan Kegiatan yang

dapat dilihat pada tabel dibawah:

Program Kegiatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan Layanan Kebersihan

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang Undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rapat-rapat Kordinasi dan

Konsultasi dalam dan luar daerah

serta kedinasan lainnya

Peningkatn pelayanan Administrasi

Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor


Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Penyelenggaraan Ketahanan

Pangan

Laporan Kondisi Ketahnan Pangan

Daerah

Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Analisis Ratio Jumlah Penduduk

terhadap Kebutuhan Pangan

Kordinasi Kebijakan Perberasan

Pengembangan Desa Mandiri

Pangan

Pengembangan Cadangan Pangan

Daerah

Pengembangan Lumbung Pangan

Desa

Pemantauan dan Analisis Akses

Pangan Masyarakat

Pengembangan Model Distribusi

Pangan Yanga efisien

Pemantuan dan Harga Pagan Pokok

Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Pengawasan

Keamanan Pangan

Analisis dan Pnyusunan Pola

Konsumsi dan Suplai Pangan

Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan melalui P2KP


Promosi dan Sosialisasi Produk

Olahan Pangan Lokal

Penyulhan Sumber Pangan

Alternatif

Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan

Pembinaan dan Pemantauan dan

Sosialisasi Prefernsi Pangan

Masyarakat (PPM)

Pengembangan Budidaya Perikanan

dan Perikanan Tangkap

Pengembangan Perikanan (Bibit

Ikan Unggul Air Tawar)

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengembangan Perikanan (DAK)

Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan dan Pengelolaan

Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-

PPHP)

Pembinaan dan Pengawasan danau

Tempe

Pengukuran Luasan Lahan

Tappareng SalaE

Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Pengembangan Agribisnis

Perikanan

Pengembangan Daya Saing Produk

Perikanan


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar

untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng. Pengukuran yang dimaksud itu

merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan

dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara

rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya

akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi

serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini

bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang

sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Agar dapat memberikan gambaran capaian sasaran-sasaran

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan berikut akan disajikan tabel

indikator setiap sasaran strategik.


Tabel 3 : Sasaran, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian T.A 2017

No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian

1. Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Sumber Daya Perikanan

- Produktifitas Pembudidaya Ikan ( Ton.Ha)

- Produktifiats Nelayan

( ton/Unit) - Jumlah Unit Usaha

Pengelola Hasil Perikanan

Ton

Ton

Unit

0.702

7.33

15

0.706

7.98

15

100.56

108.86

100

2.

Meningkatnya Ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat

- Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

- Penanganan daerah rawan pangan

%

%

92

100

88

100

95.65

100

3. Meningkatnya Percepatan Pengnekaragamana komsumsi, Mutu dan keamanan pangan

- Skor Pola Pangan harapan

- % Tingkat Keamanan Pangan

%

%

88

65

84.9

65

96.47

100

3. Meningkatnya

Cadangan Pangan dan Stabilitas harga komoditas pangan strategis

- Penguatan cadangan

pangan pemerintah - % Ketersediaan Informasi

Pasokan dan harga dan Akses pangan

- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Ton

%

%

24

93

93

17.63

93

93

73.45

100

100

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategik dapat diuraikan sebagai

berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Sumber Daya Perikanan

Tabel 4. Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Persentase T.A 2017

No. Indikator

2016 2017

Satuan Target Realisasi Capaian

% Satuan Target Realisasi

Capaian

%

1.

2.

3.

Produktifitas

Pembudidaya Ikan

(Ton.Ha)

Produktifiats

Nelayan

(ton/Unit)

Jumlah Unit Usaha Pengelola Hasil

Perikanan

Ton

Ton

Unit

0.62

2.74

10

0.66

6.67

10

106.45

243.43

100

Ton

Ton

Unit

0.702

7.33

15

0.706

7.98

15

100.56

108.86

100

Prosentase

Pencapaian Sasaran

13,36

17,33

129,72

23,032

23,686

102,84


Capaian sasaran meningkatnya Peran Kelembagaan dan Sumber Daya

Perikanan yang terdiri dari 3 Indikator yaitu : (1) Produktifitas Pembudidaya

Ikan (ton/ha) pada tahun 2017 target 7.33 ton/ha dan realisasi 7.98 ton/ha

sehingga capaiannya 108.86 % di bandingkan dengan tahun 2016 produktifitas

pembudidaya target 2.74 ton/ha dan realisasi 6.67 ton/ha sehingga capaiannya

243.43 %, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan capaian pada tahun

2017 di bandingkan tahun 2016 akibat adanya kenaikan target yang sangat

signifikan pada tahun 2016, akan tetapi terjadi peningkatan produksi pada

tahun 2017 sebesar 0.046 Ton/ha dengan jumlah luas lahan 450 ha,

peningkatan produksi ikan karena adanya penumbuhan kelompok, Pakan

buatan sebagai alternatif pengganti pakan pabrikan, debit air yang cukup untuk

budidaya dikarenakan musim hujan yang normal. Perbandingan ini dapat di lihat

melalui grafik 1. (2) Produktifitas Nelayan (ton/unit) pada tahun 2017 target

7.33 ton/ha dan realisasi 7.98 ton/ha sehingga capaiannya 108.86 % di

bandingkan dengan tahun 2016 produktifitas pembudidaya target 0.620 ton/ha

dan realisasi 0.660 ton/ha sehingga capaiannya 106.45 %, hal ini menunjukkan

bahwa terjadi penurunan capaian pada tahun 2017 di bandingkan tahun 2016

akibat adanya kenaikan target pada tahun sebelumnya, akan tetapi terjadi

peningkatan produksi pada tahun 2017 sebesar 1.31 Ton/ha, peningkatan

produksi ikan karena Adanya penebaran (restocking) di perairan umum sehingga

populasi ikan meningkat, meningkatnya aktifitas penangkapan di perairan

umum dan kondisi perairan yang cenderung stabil. Perbandingan ini dapat di

lihat melalui grafik 1. ( 3 ). Jumlah unit Usaha Pengelola Hasil Perikanan pada

tahun 2017 target 15 Unit dan realisasi 15 unit sehingga capaiannya 100 %

sebanding dengan tahun 2016 target 10 Unit dan realisasi 10 Unit sehingga

capaiannya 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tiap tahunnya

pada usaha pengelola hasil perikanan mencapai target. Hal ini dapat di lihat pada

Grafik 1.


Grafik. 1 : Perbandingan Pengingkatan Produksi 2016 dan Tahun 2017

Sasaran 2 :

Meningkatnya Ketersediaann dan Kebutuhan Pangan Masyarakat

Tabel 8. Indikator Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Cadangan Pangan, Akses

serta Informasi Harga Pangan

No. Indikator Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1.

2.

Ketersediaan Energi dan Protein Per

Kapita Penanganan Daerah Rawan Pangan

%

%

92

100

88

100

95.65

100

Prosentase Pencapaian Sasaran 97.82

Capaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein

Perkapita dalam Menanggulangi Kerawanan Pangan serta Akses dan Informasi

Harga Pangan telah berhasil dicapai sebesar 97.82 % yang didukung oleh 2

(dua) indikator kinerja yaitu :

0,66 0,67

6,67

7,98

0

2

4

6

8

10

2016 2017

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PEMBUDIDAYA IKAN DAN NELAYAN

ProduktifitasPembudidaya Ikan

Produktifitas Nelayan(Ton/Unit)


Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita pada Tahun 2017 pencapaian

ketersediaan energi dan protein sebesar 92 %. Untuk mengetahui lebih jelas

tingkat Ketersediaan Kalori dan Ketersediaan Protein pada Tahun 2016 dan

Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : Perbandingan Ketersediaan Kalori dan Protein Tahun 2016 dan tahun 2017 perkapita/hari

Uraian

Tahun 2016 2017

Ketersediaan

Kalori (Kkal/hari) 6.897 8.540.

Ketersediaan Protein

(Grm/hari)

38.07 201.57

Sumber Data Sementara : Laporan Neraca Bahan Makanan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan

kalori dan protein pada tahun 2017 meningkat. Hal ini disebabkan oleh

tingkat ketersediaan energi untuk padi-padian khususnya jenis pangan

beras dimana tingkat ketersediaannya tinggi sebesar 267.08. Sedangkan

untuk mengetahui tingkat capaian ketersediaan protein dan kalori

perkapita/hari Tahun 2016 dan tahun 2017.


Grafik 2 : Perbandingan Ketersediaan Kalori dan Protein 2016 dan Tahun

2017

Penanganan Daerah Rawan Pagan Sampai Tahun 2017 tingkat

pencapaiannya masih nihil. Hal ini disebabkan akibat kondisi ketahanan

pangan di Kabupaten Soppeng cukup tahan pangan dimana belum ditemukan

adanya indikasi gejala-gejala kerawanan pangan di 8 kecamatan baik yang

sifatnya kronis maupun temporer sehingga belum ada penanganan secara dini

daerah rawan pangan.

Sasaran 3

Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan yang telah berhasil dicapai pada Tahun 2017

sebesar 96.47 di bawah target skor PPH yang ditetapkan sebesar 88 dengan

capaian tingkat realisasi sebesar 84.9%. Meskipun masih di bawah target

yang ditetapkan namun terjadi kenaikan konsumsi energi masyarakat di

Kab.Soppeng dikarenakan terjadinya kenaikan konsumsi semua kelompok

pangan terutama kelompok sayur,buah, pangan hewani, umbi-umbian dan

6,897 8,5438,07

201,57

0

50

100

150

200

250

2016 2017

KETERSEDIAAN KALORI DAN PROTEIN

Ketersediaan Kalori (Kkal/hari) Ketersediaan Protein (Gram/hari)


gula.Tingkat pencapaian Skor Pola Pangan Harapan selama Tahun 2016 dan

Tahun 2017 dapat dlihat pada tabel di bawah :

Tabel 11 : Perbandingan Skor PPH Tahun 2016 Dan Tahun 2017

No.

Kelompok Pangan

Skor PPH

Ideal

Skor Pola Pangan Harapan

2016

2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Padi-Padian

Umbi-Umbian

Pangan Hewani

Minyak dan Lemak

Buah/Biji

Kacang-Kacangan

Gula

Sayur dan Buah

Lain-Lain

25,0

2,5

24,0

5,0

1,0

10,0

2,5

30,0

0

25.0

1.4

20.1

4.4

0.7

6.2

2.1

30,0

0

25,0

0.8

18.2

4.1

0,6

4.2

1.9

30,0

0

Jumlah 100 89.9 84.9

Berdasarkan tabel diatas bahwa Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten

Soppeng mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 89.9 sedangkan di

tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 5 point yaitu 84.9. Hal ini

disebabkkan oleh beberapa faktor antara lain pola konsumsi masyarakat di

kabupaten soppeng mengalami penurunan yang signifikan di kelompok

pangan umbi-umbian dan pangan hewani karena adanya perubahan

preferensi konsumsi pangan, dimana masyarakat lebih memilih untuk

mengkonsumsi makanan cepat saji/modern dibanding pangan segar.

Sedangkan konsumsi padi-padian tetap pada skor 25,0 demikian pula sayur

dan buah tetap pada skor 30,0.

Target PPH 2017 sebesar 95 sehingga Kab.Soppeng mengalami

ketertinggalan sebesar 10.1 dari pencapaian skor PPH 84.9.

Adapun perbandingan tingkat penurunan skor PPH dapat di lihat pada

grafik di bawah ini :


Grafik 10 : Perbandingan Skor PPH Tahun 2016 dan 2017

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa skor PPH di

kabupaten soppeng pada tahun 2017 menurun dari tahun 2016 yaitu dari

89.9 menjai 84.9 yang berarti masih jauh dari kondisi harapan yaitu 100,

dengan kata lain masih kurang 15.1 poin dari kondisi yang di harapkan jika

dilihat berdasarkan setiap kelompok pangan, kelompok pangan padi-padian,

dan kelompok pngan saur dan buah sudah melebihi konsumsi energi yang

diharapkan. Sementara 7 kelompok pangan lainnya masih kurang dari

harapan.menurunnya skor pangan umbi-umbian disebabkan karena

konsumsi penduduk akan umbi-umbian berkurang kemungkinan

disebabkan karena meningkatnya konsumsi makanan modern selain itu

penurunan konsumsi umbi-umbian salah satunya lebih disebabkan oleh

gaya hidup yang berdampak pada gaya makan.Mauludyani et al. (2008)

menyebutkan bahwa semakin tingi tingkat pendapatan masyarakat di

indonesia maka semakin rendah konsumsi umbi umbian di Indnesia sejalan

dengan masyarakat cenderung menganggap pangan lokal umbi-umbian

adalah makanan inferior dan dianggap sebagai orang miskin apabila

mengkonsumsinya.

25,0 25,0 25,0

2,51,4 0,8

24,0

20,118,2

5,0 4,4 4,1

1,0 0,7 0,6

10,0

6,24,2

2,5 2,1 1,9

30,0 30,0 30,0

0,0 0,0 0,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Target Realisasi 2016 Realisasi 2017

Chart Title

Padi-padian Unbi-Umbian Pangan Hewan

Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-Kacangan

Gula Sayur dan Buah Lain-Lain


Tingkat penurunan konsumsi beras kita belum mencapai target yang

telah ditetapkan per tahun sehingga perlu dilakukan kebijakan-kebijakan

untuk menurunkan konsumsi beras sampai dengan standar PPH Ideal.

Tingkat Keamanan Pangan

Pada Tahun 2017 Pencapaian sebesar 43 %. Pencapaian tersebut berupa

hasil pengujian di laboratorium terdapat jumlah pangan yang diuji adalah

7 sampel dengan hasil pengujian yang aman dikonsumsi sebanyak 4 sampel

dan sebanyak 3 sampel yang tidak aman. Hal ini menunjukkan bahwa

sebahagian besar buah-buahan di Kabupaten Soppeng mengandung zat-zat

yang berbahaya bagi kesehatan terutama formalin.

Dimana kondisi ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian

laboratorium yang dilakukan oleh Tim penguji dari salah satu akademi

yaitu Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan bahwa jenis sampel

yang diuji belum aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten

Soppeng terutama beberapa jenis buah-buahan seperti buah apel, buah

anggur dan ikan kering yang dijual di pasar tradisional di Kabupaten

Soppeng yang di duga mengandung zat pengawet atau formalin


Grafik 12 : Perbandingan Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan

Pangan Tahun 2016 s/d Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas, pada Tahun 2016 tingkat pencapaian

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 45% dengan target

50% dimana jumlah sampel buah yang diuji masing-masing sebanyak 11 jenis

sayur dan buah dan jumlah sampel yang aman atau hasil pengujian oleh Tim

dari akademisi (Unhas) menunjukkan bahwa sampel aman sebanyak 8 dan

sampel yang tidak aman sebanyak 3 sampel, dimana kondisi ini menunjukkan

bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Tim

penguji dari salah satu akademi yaitu Universitas Hasanuddin Makassar

menunjukkan bahwa jenis sampel yang diuji belum aman untuk di konsumsi

oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng terutama beberapa jenis buah-buahan

seperti buah apel, buah anggur dan ikan kering yang dijual di pasar tradisional

di Kabupaten Sopeng yang di duga mengandung zat pengawet atau formalin.

Sedangkan berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh

lembaga setifikasi mutu internasional dalam hal ini PT.Mutu Agung Lestrari,

jumlah sampel yang tidak aman sebanyak 4 (empat) buah sampel, yaitu buah

pear dan jeruk manis dari Misi Pasaraya, ikan terbang dan ikan gabus dari

pasar sentral Soppeng. Keempat sampel tersebut mengandung formalin

(formaldehyde) yang berbahaya untuk kesehatan. Sedangkan uji residu

pestisida yang dilakukan pada 2 sampel yaitu kentang dan bawang merah tidak

ditemukan adanya pestisida organanochlorine, organophosphate,pyretroid dan

carbamate.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Target

Realisasi


Sasaran 4

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Pada Tahun 2017 tingkat pencapaiannya belum terealisasi dimana

belum adanya cadangan pangan pemerintah sebesar 100 ton untuk

kabupaten/kota sehingga belum terealisasi. Untuk menyikapi hal

tersebut maka pada Tahun 2017 telah ditargetkan pengisian cadangan

pemerintah sebesar 24 ton dengan memperhatikan kemampuan

anggaran kabupaten/kota.

Ketersediaan Informasi Pasokan dan harga dan Akses Pangan

mengalami peningkatan yang cukup baik dimana tingkat ketersediaan 9

(Sembilan) bahan pokok cukup tersedia yaitu: (1) gabah/beras, (2)

jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak

goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah dan dapat terjangkau oleh

masyarakat di 8 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelas situasi

ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan dapat dilihat

pada grafik di bawah ini :

Grafik 8 : Perbandingan Tingkat Ketersediaan Pasokan Harga dan Akses Pangan Tahun 2016 s/d Tahun 2017

0

20

40

60

80

100

Tahun 2016 Tahun 2017

Target

Realisasi


Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2016

sampai Tahun 2017 tingkat ketersediaan informasi pasokan harga dan

akses pangan mengalami. Indikator ketersediaan informasi pasokan dan

akses pangan mengalami peningkatan capaian disebabkan oleh beberapa

faktor varibel perhitungan nilai capaian ketersediaan informasi sesuai

target dengan realisasi. Adapun faktor varibel tersebut adalah :

- Harga dengan mengacu pada beberapa parameter pembanding yaitu

pertama jenis komoditas terdiri dari 9 (Sembilan) bahan pokok: (1)

gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6)

telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi

pengambilan sampel dimana di targetkan di 4 (empat) titik yaitu Pasar

Sentral Cabenge, Pasar Sentral Takalala, Pasar Sentral Soppeng dan

Pasar Sentral Batu-Batu dimana ke 4 (empat) lokasi tersebut telah

dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga

waktu pengambilan sampel di targetkan 52 minggu dimana waktu

pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di tergetkan

sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%.

- Pasokan dengan mengacu pada beberapa parameter pembanding yaitu




pengambilan sampel dimana di targetkan di 4 (empat) titik yaitu Pasar

Sentral Cabenge, Pasar Sentral Takalala, Pasar Sentral Soppeng dan

Pasar Sentral Batu-Batu dimana ke 4 (empat) lokasi tersebut telah

dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga

waktu pengambilan sampel di targetkan 52 minggu dimana waktu

pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di tergetkan

sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%.

- Akses dengan mengacu pada beberapa parameter pembanding yaitu





pengambilan sampel dimana di targetkan di 8 (delapan) titik yaitu di 8

Kecamatan di Kabupaten Soppeng lokasi tersebut telah dilakukan

pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga waktu

pengambilan sampel di targetkan 4 minggu dalam satu tahun dimana

waktu pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di

tergetkan sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%.

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan mengalami peningkatan yang

cukup baik dimana tingkat ketersediaan 9 (Sembilan) bahan pokok

cukup tersedia yaitu: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging

sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9)

cabe merah dan dapat terjangkau oleh masyarakat di 8 kecamatan.

Adapun faktor varibel tersebut adalah :

- Harga dengan mengacu pada beberapa parameter

pembandingan yaitu pertama jenis komoditas terdiri dari 9

(Sembilan) bahan pokok : (1) gabah/beras, (2) jagung, (3)

kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak

goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi

pengambilan sampel dimana di targetkan di 4 (empat) titik

yaitu pasar sentral Cabenge, Pasar Sentral Takalala, Pasar

Sentral Soppeng dan Pasar Sentral Batu-Batu dimana ke 4

(Empat) lokasi tersebut telah dilakukan pengambilan sampel di

targetkan 52 minggu dimana waktu pengambilan sampel

dilaksanakan sesuai dengan yang di targetkan sehingga tingkat

pencapaian sebesar 100%.

- Pasokan dengan mengacu pada beberapa parameter



kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak

goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi


pengambilan sampel dimana di targetkan di 4(empat) titik yaitu

Pasar Sentral Cabenge, pasar Sentral Takalala, Pasar Sental

Soppeng dan Pasar Sentral Batu-batu dimana 4 (empat) lokasi

tersebut telah dilakukan pengambilan sampel di targetkan 52

minggu dimana waktu pengambilan sampel dilaksanakan

sesuai dengan yang ditargetkan sehingga tingkat pencpaian

sebesar 100%.

- Akses dengan mengacu pada beberapa parameter



kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) Minyak

goreng, (8) gula pasir, dan (9) Cabe merah. Kedua lokasi

pengambilan sampel dimana di target di 8 (delapan) titik yaitu

di 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng lokasi tersebut telah

dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian

100%. Ketiga waktu pengambilan sampel di targetkan 4 minggu

dalam satu tahun dimana waktu pengambilan sampel

dilaksanakan sesuai dengan yang di targetkan sehingga tingkat

pencapaian sebesar 100%.

Grafik 8 : Perbandingan Tingkat Ketersediaan Pasokan Harga dan Akses

Pangan Tahun 2016 s/d Tahun 2017

0

20

40

60

80

100


Series1

Series2


Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2016

sampai Tahun 2017 tingkat ketersediaan informasi pasokan harga dan

akses pangan mengalami peningkatan dengan tingkat pencapaian melebihi

target.:

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan,

maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2017

menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar

Rp. 9.205.222.278,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.782.009.205,- atau

sekitar 95.40 % yang terdiri Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung dengan nilai pagu dana keseluruhan setelah revisi

atau perubahan anggaran sebesar Rp. 3.136.303.778,- dengan realisasi

sebanyak Rp.3.780.336.580,- atau sekitar 88.65 %.

b. Belanja Langsung dengan jumlah pagu dana setelah direvisi atau

perubahan anggaran sebesar Rp. 6.068.918.500,- untuk membiayai 8

(Delapan) Program dan 40 (Empat) Kegiatan dengan Realisasi sebesar Rp.

6.001.672.625,- atau sekitar 98.89 %.

Adapun rencana dan realisasi belanja langsung berdasarkan program

dan kegiatan lingkup Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng

tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 15 : Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2017

Kode

Uraian Menurut Program & Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (Rp) % Prog

Keg

.

01 Program Pelayanan Perkantoran 1.228.322.500

1.219.748.155

99,30

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air & listrik

56.180.000 49.484.839 88.08

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

13.748.590 12.260.991 89.18

5 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 15.000.000 15.000.000 100

6 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.919.000 3.724.000 95.02

7 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 5.000.000 100

8 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

8.540.000 8.506.500 99.61

9 Penyediaan bahan logistik kantor 3.120.000 3.120.000 100


10

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah serta kedinasan

lainnya

753.156.810 753.012.500 99,98

11

Peningkatan Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran

369.658.100

369.639.325

99,99

02 Program Peningkatan Saranan dan

Prasarana Aparatur 698.235.000

677.981.146

97,10

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

228.870.000 228.777.000 99.96

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

151.815.000 151.655.000 99.89

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

265.150.000 245.149.146 92.46

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

52.400.000 52.400.000 100.

03 Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

76.940.000 72.144.199 93.77

9 Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

76.940.000 72.144.199 93.77

04

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Laporan Capaian Knerja dan

Keuangan

73.500.000

73.131.000

99,50

1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.250.000 5.950.000 95.20

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

3.450.000 3450.000 100

6 Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)

63.800.000 63.731.000 99.89

01 Program Penyelenggaraan Ketahanan

Pangan 816.590.000

812.933.625

99,55

1 Laporan Kondisi Ketahanan Pangan

Daerah

136.510.000 134.909.450 98.83

2 Pemetaan Daerah Rawan Pangan 29.052.500 28.702.500 98.80

3 Analisis ratio jumlah penduduk

terhadap kebutuhan pangan

71.512.500 71.807.500 99.99

4 Koordinasi kebijakan perberasan 55.050.000 55.050.000 100

5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 84.100.000 83.100.000 98.81

6 Pengembangan Cadangan Pangan

Daerah

95.000.000 95.000.000 100

7 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 226.915.000 226.365.000 99.76

8 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

22.450.000 22.300.000 99.33

9 Pengembangan Model Distribusi Pangan

yang Efisien

66.675.000 66.374.175 99.55

10 Pemantauan dan Harga Pangan Pokok 29.325.000 29.325.000 100

02 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan

Keamnan Pangan

307.775.000

286.208.500

92,99

1 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

34.770.000 32.270.000 92.81

2 Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi pngan melalui P2KP

66.435.000 63.566.000 95.68

3 Promosi dan Sosilaisasi produk olahan

pangan lokal

54.730.000 46.682.500 85.30

4 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 46.660.000 44.060.000 94.43


5 Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan

61.970.000 59.470.000 95.97

6

Pembinaan dan Pemantauan dan

Sosilasasi Pereferensi Pangan

Masyarakat (PPM)

43.210.000 40.160.000 92.94

01 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan dan Perikanan Tangkap 2.768.276.000

2.765.021.000

99,88

1 Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan

Unggul Air Tawar)

422.165.000 421.848.000 99.92

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengembangan Perikanan (DAK)

1.952.161.000 1.952.161.000 100

3

Pengembangan usaha Mina Pedesaan

Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan

Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP)

18.850.000 18.300.000 97.08

4 Pembinaan dan Pengawasan Danau

Tempe

375.100.000 372.712.000 99.36

6 Pengukuran Luasan Lahan Tappareng

SalaE

0 0 0

02 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan 99.280.000

95.180.000

95,87

1 Pengembangan Agribisnis Perikanan 80.500.000 80.500.000 100

2 Pengembangan Daya Saing Produk

Perikanan

18.780.000 14.680.000 78.17

Sumber : Data LRA DPKP Kab. Soppeng Tahun 2017

Adapun realisasi tingkat pencapaian program dan kegiatan untuk belanja

langsung yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Soppeng Tahun 2017 telah dijabarkan sebagai berikut:

1) Pencapaian Program Pelayanan Perkantoran diwujudkan melalui 9

(sembilan) kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.219.748.155,-

dengan anggaran sebesar Rp. 1.228.322.500,- atau realisasi sekitar

99,30%.

2) Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan realisasi belanja sebesar

Rp. 677.981.146,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 698.235.000,- atau

realisasi sekitar 97.10%.

3) Pencapaian Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp.

72.144.199 dari pagu anggaran sebesar Rp. 76.940.000 atau realisasi

sebesar 93.77%.

4) Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capain Kinerja dan Keuangan yang mencakup 3 (tiga) kegiatan dengan

realisasi belanja sebesar Rp. 73.131.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.

73.500.000 atau realisasi sebesar 99.50%.

5) Pencapaian Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan diwujudkan

melalui 10 (Sepuluh) kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp.

812.933.625,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 816.590.000,- atau

realisasi sebesar 99,55%.

6) Pencapaian Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang diwujudkan melalui 6

(enam) kegiatan yang realisasi belanja sebesar Rp. 286.208.500,- dari pagu

anggaran sebesar Rp. 307.775.000,- atau realisasi sebesar 92.99%.

7) Pencapaian Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan

Tangkap yang diwujudkan melalui 5 (Lima) kegiatan yang realisasi belanja

sebesar Rp. 2.765.021.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.

2.768.276.000,- atau realisasi sebesar 99.88%.

8) Pencapaian Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan yang diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan yang realisasi belanja

sebesar Rp. 95.180.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 99.280.000,-

atau realisasi sebesar 95.87%.

Tabel 16 : Perbandingan Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 dan Tahun

2017

No

Belanja

Jumlah

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisasi

%

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1.

Belanja Tidak

Langsung

9.920.598.549 3.136.303.778

9.451.064.175 2.780.336.580

95.27

88.65

Belanja Pegawai

9.920.598.549 3.136.303.778

9.451.064.175

2.780.336.580

95.27

88.65

2.

Belanja

Langsung

4.248.929.000

6.068.918.500

3.908.631.379

6.001.672.625

91.99

98.89

a. Belanja

Pegawai

200.450.000

173.760.000

197.600.000

173.760.000 98.58

100.00

b. Belanja

Barang dan

Jasa

2.789.369.000

4.318.303.500

2.632.718.229

4.251.370.625

94.38

98.45


c. Belanja

Modal

1.259.110.000

1.576.855.000

1.078.313.150

1.576.542.000

85.64

99.98

J u m l a h 14.169.527.549 9.205.222.278 13.359.695.554 8.782.009.205 94 95.40

Sumber : Data LRA BP3KP dan DPKP Kab. Soppeng Tahun 2016-2017

Untuk mengetahui perbandingan peningkatan jumlah pagu anggaran

dan realisasi belanja Tahun 2016 s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik di

bawah ini :

Grafik 17 : Perbandingan Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun

2016 s/d Tahun 2017

Dari tabel diatas menujukkan bahwa jumlah pagu anggaran dan realisasi

belanja Tahun 2016 s/d Tahun 2017 mengalami penurunan. Pada Tahun 2016

jumlah anggaran sebesar Rp. 14.169.527.549 dan realisasi Rp. 13.359.695.554 atau

tingkat pencapaian 94%. Pada Tahun 2017 jumlah anggaran sebesar Rp.

9.205.222.278 dan realisasi Rp. 8.782.009.205 atau tingkat pencapaian 95.40%..

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan

menghambat pencapaian kinerja serta upaya-upaya perbaikan kedepan pada

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung keberhasilan

a. Pencapaian Output Rata-rata diatas 90% pada 38 Kegiatan

b. Adanya dukungan pimpinan dan segenap stackholder dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi

c. Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang sudah cukup

memadai

d. Adanya Iklim Lingkungan Kerja yang cukup Kondusif

e. Kualitas Sumber Daya Manusia yang sudah cukup baik dalam

mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan

0

5E+09

1E+10

1,5E+10


Target

Realisasi


f. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Penduduk Perkapita/Tahun.

g. Meningkatnya Pola Konsumsi Ideal Masyarakat yang berbasis Pola

Pangan Harapan

h. Meningkatnya Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

i. Meningkatnya Pengetahuan serta Kemampuan Lembaga Petani.

j. Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan SDM Aparat Penyuluhan

dalam melakukan Tugas dan Fungsinya

k. Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Penyuluhan yang Efektif .

Faktor penghambat keberhasilan

a. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kinerja

b. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada

rencana matriks kegiatan dan masih bertumpuk pada akhir anggaran

c. Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja

d. Belum terukurnya dengan jelas tingkat capaian kinerja yang dicapai

(Output / outcome kegiatan tidak jelas/tidak terukur) dalam

penyusunan anggaran dan masih monoton

e. Kurangnya pemahaman dan kepedulian aparat tentang pentingnya

pelaporan tepat waktu

f. Masih lemahnya fungsi koordinasi antara segenap stake holder dalam

pelaksanaan program dan kegiatan.

g. Masih lemahnya pengawasan/kontrol secara internal terhadap proses

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Upaya-upaya pemecahan masalah

a. Seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan dievaluasi secara

berkala capaian output kegiatannya supaya jelas dan terarah

sasarannya (Pengendalian dan Pengawasan)

b. Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana

operasional kegiatan

c. Perlunya penataan penempatan personil sesuai dengan beban kerja

d. Perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi

e. Mengedepankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan serta pengambilan keputusan/kebijakan


f. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja

g. Meningkatkan budaya etos kerja,integritas, dan profesionalisme


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Soppeng tahun 2017 merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban

dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai

Hasil capaian dari 4 (empat) sasaran strategis dimana 3 (tiga) diantaranya

sesuai dengan target dalam penetapan kinerja sedangkan 1 (satu) diantaranya

melebihi target yang ditetapkan.

Pencapaian target kinerja dan keberhasilan pelaksanaan program dan

kegiatan secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal

pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng. Oleh karena itu peran

dan keterlibatan dan sinergitas seluruh komponen stake holder dan pemanfaatan

seluruh lini kekuatan harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja. Ada

beberapa langkah-langkah ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan

kinerja adalah sebagai berikut :

• Seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan dievaluasi secara berkala

capaian output kegiatannya supaya jelas dan terarah sasarannya (Pengendalian

dan Pengawasan)

• Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana operasional kegiatan

• Perlunya penataan penempatan personil sesuai dengan beban kerja

• Perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi

• Mengedepankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

serta pengambilan keputusan/kebijakan

• Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja

• Meningkatkan budaya etos kerja,integritas, dan profesionalisme

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih ditemui banyak kendala

antara lain pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang tertuang dalam APBD belum

sepenuhnya berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra). Oleh karena itu

masukan-masukan positif dari berbagai kalangan kami sangat harapkan sebagai


bahan acuan dan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan laporan di masa

yang akan datang sehingga dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai

kinerja organisasi yang terukur dan akuntabel.

Watansoppeng, Pebruari 2017

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Ir. H. SURIYADI, MP Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660720 199209 1 001


Lampiran I : Jumlah Sarana Prasarana yang dimiliki pada Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kab. Soppeng T.A 2017

No Sarana dan Prasarana Jumlah

1 Tanah 35.390 m² 2 Gedung dan Bangunan 38 Unit

3 Kendaraan Roda 4 (empat) 3 Unit

4 Kendaraan Roda 2 (dua) 37 Unit

5 Kendaraan Roda 3 (tiga) 3 Unit

6 Excavator 2 unit

7 Electric Generating Set 1 unit

8 Portable water pomp 1 unit

9 Gerobak Tarik 1 unit

10 Motor Boat 2 unit

11 Alat Angkut Tak Bermotor (perahu) 1 unit

12 Alat ukur universal 4 unit

13 Alat timbangan biasa 9 unit

14 Traktor tangan 3 unit

15 Alat panen/pengolahan 4 paket

16 Bak pemeliharaan sementara 6 unit

17 Mesin Ketik 6 buah

18 Lemari Besi/metal 3 buah

19 Rak Besi 1 buah

20 Filling besi metal 6 buah

21 Lemari Arsip 3 buah

22 Papan Visual 1 buah

23 White Board 4 buah

24 Terali Pengaman 34 paket

25 Lemari Kayu 20 buah

26 Tempat tidur kayu 13 buah

27 Meja Rapat 7 buah

28 Meja Makan 3 buah

29 Kursi Rapat 169 buah

30 Kursi Tamu 6 buah

31 Kursi biasa 12 buah

32 Bangku tunggu 13 buah

33 Meja ½ biro 4 buah

34 Sofa 2 buah

35 Meja 1 biro 6 buah

36 Meja Kerja 41 buah

37 Mesin pemotong rumput 2 unit

38 Lemari es 2 unit

39 AC Split 14 Unit

40 Cold Storage 15 unit

41 Kompor Gas 9 unit

42 Alat dapur lainnya 17 buah

43 Blender 4 unit

44 Televisi 6 buah

45 Unit Power Suplay 17 unit


46 Timbangan Barang 3 unit

47 Dispenser 2 unit

48 Handy Cam 3 unit

49 Brangkas 1 buah

50 Alat Rumah Tangga Lainnya 1 buah

51 Personal Computer (PC) 22 unit

52 Laptop 43 unit

53 Notebook 3 unit

54 Hardisk 7 buah

55 Printer 43 unit

56 Scanner 7 unit

57 Peralatan komputer lainnya 6 unit

58 Peralatan jaringan internet 2 unit

59 Meja kerja pejabat eselon III 1 buah

60 Kursi kerja pejabat eselon III 1 buah

61 Camera + Attachment 19 unit

62 Proyektor + Attachment 7 unit

63 Microphone wireless mic 1 unit

64 Power Amplifier 1 unit

65 Peralatan studio visual lainnya 3 unit

66 Loudspeaker 2 buah

67 Megaphone 2 unit

68 Sound System 2 unit

69 Handy Talku (HT) 5 unit

70 Faximile 2 unit

71 Alat komunikasi telephone lainnya 3 unit

72 Timbangan Badan 2 unit

73 Alat destilasi air 1 paket

74 Thermometer 2 unit

75 Alat laboratorium A lainnya 1 unit

76 Alat laboratorium perikanan 9 unit

77 Autoclave 1 unit

78 Microscope Binocular 1 unit

79 Turbidimeter 1 unit

80 Mobile Lab Safety goggles, Gloves 12 unit

81 DO Meter 1 unit

82 Timbangan digital 2 unit

83 Freezer/Refrigerator 2 unit

84 Golongan jalan, irigasi dan jaringan 37 paket

Sumber : Data Buku Inventaris Barang DPKP Tahun 2017

LAPORAN KINERJA - soppengkab.go.id · seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh aparat yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan

Documents