LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/RPJMD Pemkab/LAKIP SETDA 2018.pdfterlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan ... LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJASEKRETARIAT DAERAH

2018

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIKTAHUN 2019

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Daftar Isi iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar vii

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud Dan Tujuan 2

C. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 3

D. Sistematika Penyusunan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 10

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 12

C. Realisasi Keuangan 38

BAB IV PENUTUP 41

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Daftar Tabel iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 6

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2018

9

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 10

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018 11

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kualitas penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun

2016 - 2018

13

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Indikator Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)

14

Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase

produk hukum yang ditetapkan Tahun 2018

16

Tabel 3.6 Produk Hukum yang diterbitkan 17

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase produk

hukum yang ditetapkan Tahun 2016 - 2018

17


Indikator Persentase produk hukum yang ditetapkan

18


penerima bansos Tahun 2018

19

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penerima

bansos yang ditetapkan Tahun 2016 - 2018

19


Indikator Persentase penerima bansos

20


terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan

sumber daya alam Tahun 2018

21

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase

terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan

sumber daya alam yang ditetapkan Tahun 2016 - 2018

22


Daftar Tabel v


Indikator Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan

bidang perekonomian dan sumber daya alam

23


jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD Tahun 2018

24

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah

SKPD yang memenuhi target kinerja APBD Tahun 2016 - 2018

25


Indikator Persentase jumlah SKPD yang memenuh target kinerja

APBD

25


proses pengadaan secara elektronik Tahun 2018

26

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase proses

pengadaan secara elektronik Tahun 2016 - 2018

27


Indikator Persentase proses pengadaan secara elektronik

28


SKPD dengan nilai SAKIP B Tahun 2018

29

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase SKPD

dengan nilai SAKIP B Tahun 2016 - 2018

30


Indikator Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B

31

Tabel 3.24 Rekapitulasi Nilai SKM Unit Pelayanan 32

Tabel 3.25 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase unit

pelayanan dengan nilai SKM baik Tahun 2018

33

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase unit

pelayanan dengan nilai SKM baik Tahun 2016 - 2018

34


Indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik

34


pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tahun 2018

35


Daftar Tabel vi

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti Tahun 2016 - 2018

36


Indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

37


Daftar Gambar vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah 6

Gambar 3.1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 53 Tahun 2018 13

Gambar 3.2 Rapat dalam rangka peningkatan nilai LPPD Pemerintah

Kabupaten Gresik

14

Gambar 3.3 Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 16

Gambar 3.4 Tampilan Halaman JDIH Kabupaten Gresik 16

Gambar 3.5 Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah 17

Gambar 3.6 Penyerahan Santunan Kematian 18

Gambar 3.7 Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Rekrutmen Direktur

Utama PDAM Giri Tirta

21

Gambar 3.8 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja APBD 24

Gambar 3.9 Rapat dalam rangka meningkatkan proses pengadaan

elektronik

27

Gambar 3.10 Penerimaan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2018 29

Gambar 3.11 Penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Gresik 30

Gambar 3.12 Rapat Koordinasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 32

Gambar 3.13 Kegiatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat 36


Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah

mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada

publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini secara garis

besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja

selama Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran

dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4689);


Pendahuluan 2

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2018 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun tiga dari Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun

2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran kinerja

penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat

dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu

Tahun 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari

hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.


Pendahuluan 3

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan

dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama

Tahun Anggaran 2018;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Gresik pada Tahun 2018;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Sekretariat Daerah

Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematik

dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Kedudukan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah diatur dengan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam

pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 43

Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah. Adapun tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

adalah :

“Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.”

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat

Daerah;


Pendahuluan 4

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari

3 Asisten dan 10 Bagian. Sebagaimana berikut:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;

b) Subbagian Otonomi dan Kerjasama Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

a) Subbagian Keagamaan;

b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;

c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, terdiri dari:

a) Subbagian Produk Hukum Daerah;

b) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;

c) Subbagian Kajian, Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:

1. Bagian Program Pembangunan, terdiri dari:

a) Subbagian Penyusunan Program;

b) Subbagian Pengendalian;

c) Subbagian Monitoring dan Pelaporan.

2. Bagian Perekonomian dan SDA, terdiri dari:

a) Subbagian BUMD dan BLUD;

b) Subbagian Perekonomian;

c) Subbagian Energi dan Sumber Daya Minerba.


Pendahuluan 5

3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:

a) Subbagian Tata Usaha Pengadaan;

b) Subbagian Pelayanan Pengadaan;

c) Subbagian Advokasi dan Pengembangan Kelembagaan.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:

1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;

b) Subbagian Protokol;

c) Subbagian Pengaduan Masyarakat.

2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari:

a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

b) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;

c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Umum, terdiri dari:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b) Subbagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan;

c) Subbagian Administrasi Barang.

4. Bagian Keuangan, terdiri dari:

a) Subbagian Anggaran dan Pertanggungjawaban;

b) Subbagian Penatausahaan Keuangan Pimpinan.

4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi OPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kabupaten

Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil

(PNS) sebanyak 167 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Sekretariat

Daerah Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 167 pegawai dengan

rincian sebagai berikut:


Pendahuluan 6

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

No Uraian Jumlah

1 Bagian Umum 42

2 Bagian Keuangan 9

3 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 10

4 Bagian Hukum 11

5 Bagian Humas 18

6 Bagian Perekonomian 19

7 Bagian Pemerintahan 13

8 Bagian Pembangunan 15

9 Bagian Kesejahteraan Rakyat 16

10 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 14

Total 167

Gambar 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah

Keadaan: 31 Desember 2018

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Gresik Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

42

9

10

11

18

19

13

15

16

14

0 10 20 30 40 50

Bagian Umum

Bagian Keuangan

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Hukum

Bagian Humas

Bagian Perekonomian

Bagian Pemerintahan

Bagian Pembangunan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Layanan Pengadaan Barang …


Pendahuluan 7

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat

Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun

2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan

antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018; pembandingan capaian

kinerja Tahun 2018 dengan tahun 2016 berdasarkan dokumen Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang

dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian

realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Gresik 2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka

peningkatan kinerjanya.


Perencanaan Kinerja 8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan

oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka

Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik,

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih

diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta

menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu,

penyusunan Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021,

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2018. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat

sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan akan menjadi komitmen bagi

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2018 sebagai berikut :


Perencanaan Kinerja 9

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi bidang

Pemerintahan, Kesra

dan Hukum

Kualitas penyusunan

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)

Sangat Baik

Persentase produk hukum

yang ditetapkan

100%

Persentase penerima

bansos

100%

2 Terwujudnya

pelayanan

administrasi bidang

Pembangunan,

Perekonomian dan

SDA, Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase terlaksananya

penyusunan kebijakan

bidang perekonomian dan

sumber daya alam

100%

Persentase jumlah SKPD

yang memenuh target

kinerja APBD

100%

Persentase proses

pengadaan secara

elektronik

100%

3 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan,

dan Kehumasan

Persentase SKPD dengan

nilai SAKIP B

70%

Persentase unit pelayanan

dengan nilai SKM baik

75%

Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100%


Akuntabilitas Kinerja 10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Gresik tahun 2018 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja

sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target

indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2018.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja

sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat

kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91 ≥ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah



Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

pada Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pemerintahan,

Kesra dan

Hukum

Kualitas

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (LPPD)

Sangat

Baik

Sangat Baik Tercapai

Persentase

produk hukum

yang ditetapkan

100% 100% 100%

Persentase

penerima bansos

100% 97,57% 97,57%

2 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase

terlaksananya

penyusunan

kebijakan bidang

perekonomian dan

sumber daya alam

100% 100% 100%

Persentase jumlah

SKPD yang

memenuh target

kinerja APBD

100% 96,19% 96,19%

Persentase

proses pengadaan

secara elektronik

100% 100% 100%

3 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan

,dan Kehumasan

Persentase SKPD

dengan nilai

SAKIP B

70% 97,92% 139,88%

Persentase unit

pelayanan dengan

nilai SKM baik

75% 98,52% 131,37%

Persentase

pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%



Berdasarkan Tabel 3.2, dari 9 (sembilan) indikator sasaran Sekretariat

Daerah terdapat 9 (sembilan) indikator dengan capaian kinerja di kategori “Sangat

Tinggi”. Capaian 9 (sembilan) indikator ini akan dibahas lebih lanjut dalam subbab

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil

pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja

guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian

kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 9

(sembilan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018. Adapun evaluasi

dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 tersebut adalah

sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :

“Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik

berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pencapaian

masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :



Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan

gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap

akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan

sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan

Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor

6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kualitas penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pemerintahan,

Kesra dan

Hukum

Kualitas

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (LPPD)

Sangat

Baik

Sangat

Baik

Sangat

Baik

Sangat

Baik

Evaluasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) dilaksanakan

melalui 3 (tiga) tahapan yakni Kabupaten,

Provinsi Jawa Timur dan Nasional

(Kementerian Dalam Negeri). Hasil dari

evaluasi LPPD yang dievaluasi tahun

sebelumnya, akan diumumkan oleh

Kementerian Dalam Negeri pada Hari Otonomi

Daerah. Sehingga, pada Tahun 2018, LPPD

Kabupaten Gresik Tahun 2016 memperoleh

Gambar 3.1 Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 100 – 53

Tahun 2018

1.1



predikat “Sangat Baik” atau ”Sangat Tinggi”.

Berdasarkan Tabel 3.3, Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) dari Tahun 2016 hingga 2018 selalu mendapatkan

predikat “Sangat Baik”.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Indikator

Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pemerintaha

n, Kesra dan

Hukum

Kualitas

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (LPPD)

Sangat Baik Sangat

Baik

Tercapai

Jika Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD) pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra (Tahun

2021), maka dapat dikatakan bahwa Target Akhir Renstra telah tercapai. Hal ini

tidak terlepas dari kontribusi yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dengan

cara :

1. Melakukan sosialisasi teknis

penyusunan sekaligus penyampaian

form pengisian IKK untuk diisi oleh

masing SKPD dengan

mendatangkan Narasumber dari Tim

EKPPD Provinsi Jawa Timur karena

untuk memberikan tips dan trik

terkait dokumen pendukung yang

disajikan kepada Tim EKPPD

Tingkat Nasional.

Gambar 3.2 Rapat dalam rangka

peningkatan nilai LPPD

Pemerintah Kabupaten Gresik

2. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang memiliki data utama seperti Data

Keuangan dan Aset dengan BPPKAD, data Kepegawaian dengan BKD, dan

program perencanaan Pembangunan dengan Bappeda, data kependudukan



dengan Dispendukcapil agar tidak terjadi kerancuan data saat pengisian

Indikator Kinerja Kunci.

3. Melakukan desk terhadap data pendukung LPPD setiap SKPD karena setiap

data IKK yang di isikan harus ada data pendukungnya dan setiap

kekurangan data pendukung setiap SKPD dibuatkan surat pernyataan untuk

segera mencukupi;

4. Menyampaikan kekurangan data dan peningkatan data kepada Kepala

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) melalui Rapat One Week Program

untuk segera dicukupi;

5. Setiap SKPD harus menjilid data pendukungnya yang tertata dan rapi

sehingga pada saat evaluasi oleh Tim evaluator EKPPD bisa lebih mudah

dalam menilai dan melihat data pendukung setiap urusan.

Persentase produk hukum yang ditetapkan

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam penetapan Produk

Hukum, setiap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, akan melalui

pengoreksian legal drafting dan harmonisasi oleh Bagian Hukum dan Perangkat

Daerah pengusul Peraturan Daerah. Bagian Hukum menyelenggarakan Public

Hearing dengan harapanakan diperoleh masukan dari berbagai kalangan

masyarakat agar Rancangan Peraturan Daerah tersebut nantinya dapat

terimplementasi dengan baik. Public Hearing tersebut mengundang narasumber

dari Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dan peserta dari stakeholder

terkait Peraturan Daerah.

1.2



Pada Tahun 2018, jumlah

produk hukum yang diajukan

sebanyak 1.148 produk hukum.

Sedangkan jumlah produk hukum

yang telah ditetapkan sebanyak 946

produk hukum. Sehingga capaian dari

indikator “Persentase produk hukum

yang ditetapkan” adalah 82,4%

dengan kategori “Sangat Baik” seperti

yang tercantum dalam Tabel 3.5.

Gambar 3.3 Rapat pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah

Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase produk

hukum yang ditetapkan Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi bidang

Pemerintahan,

Kesra dan Hukum

Persentase

produk hukum

yang ditetapkan

100% 82,4% 82,4%

Produk-produk hukum tersebut

telah dipublikasikan melalui

Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) dengan

alamat http://jdih.gresikkab.go.id/.

JDIH dapat diakses secara bebas,

sehingga SKPD maupun

masyarakat dapat mengakses

dokumen dan informasi Hukum

Gambar 3.4 Tampilan Halaman JDIH

Kabupaten Gresik

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

http://jdih.gresikkab.go.id/



Tabel 3.6 Produk Hukum yang diterbitkan

NO JENIS PRODUK HUKUM TAHUN

2016 2017 2018

1 Peraturan Daerah 14 11 15

2 Peraturan Bupati 79 36 56

3 Keputusan Bupati 738 1103 836

4 Perjanjian dan Nota kesepakatan 35 23 23

Jumlah 866 1173 930

Berdasarkan Tabel 3.7 persentase

produk hukum yang ditetapkan dari

Tahun 2016 hingga 2018, mengalami

sedikit penurunan. Hal ini dikarenakan

pemenuhan dokumen pendukung dalam

rangka penyusunan produk hukum

terkadang terlambat dan sering terjadi

perubahan produk hukum yang lebih

tinggi dan banyak produk hukum yang

lebih tinggi yang tumpang tindih.

Gambar 3.5 Public Hearing Rancangan

Peraturan Daerah

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase produk hukum yang

ditetapkan Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pemerintahan,

Kesra dan Hukum

Persentase

produk hukum

yang ditetapkan

100% 99,08% 98,98% 82,4%

Apabila Persentase produk hukum yang ditetapkan di Tahun 2018

dibandingkan dengan Target Akhir Renstra, maka tingkat kemajuan untuk

mencapai Target Akhir Renstra sebesar 82,4%.





NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pemerintahan,

Kesra dan

Hukum

Persentase

produk hukum

yang ditetapkan

100% 82,4% 82,4%

Persentase penerima bansos

Menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bantuan

Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan,

melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk

kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar

seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan

dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Berdasarkan hasil pengukuran

kinerja indikator Persentase penerima

bansos di Tahun 2018, Jumlah Rumah

Tangga Miskin yang diusulkan melalui

Surat Keputusan Bupati untuk menerima

Bantuan Sosial yakni sebesar 37.106

Jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Anak Yatim : 10.458 jiwa

Janda Miskin : 23.533 jiwa

Santunan Kematian : 3.115 jiwa

Gambar 3.6 Penyerahan Santunan

Kematian

1.3



Dari 37.106 jiwa yang diusulkan untuk menerima Bansos, seluruhnya telah

menerima bansos. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% dengan capaian

100% seperti yang telah tercantum dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase penerima

bansos Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pemerintahan,

Kesra dan

Hukum

Persentase penerima

bansos

100% 100% 100%

Berdasarkan Tabel 3.10, persentase penerima bantuan sosial dari Tahun

2016 hingga Tahun 2018, telah tercapai 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

seluruh bantuan sosial telah disalurkan selama 3 (tiga) tahun Renstra berjalan.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penerima bansos

yang ditetapkan Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pemerintahan,

Kesra dan

Hukum

Persentase

penerima bansos

100% 100% 100% 100%

Apabila Persentase penerima bansos di Tahun 2018 dibandingkan

dengan Target Akhir Renstra seperti yang tertera pada Tabel 3.11, maka dikatakan

bahwa Target Akhir Renstra telah tercapai. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi

yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat dengan cara :



1. Menyampaikan bantuan sosial sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dan

Peraturan Bupati yang berlaku;

2. Membina pejabat pada seluruh Kecamatan terkait penyaluran bantuan sosial;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.



NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2017

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi bidang

Pemerintahan,

Kesra dan Hukum

Persentase

penerima

bansos

100% 100% 100%

Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian

dan SDA, Pengadaan Barang dan Jasa




pemerintahan”.



Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan bidang

perekonomian dan sumber daya alam

Pada tahun 2018, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik melalui Bagian

Perekonomian dan SDA, telah menyusun 4 (empat) kebijakan di bidang

perekonomian dan 1 (satu) laporan hasil fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID yang telah disusun. Sedangkan di bidang Sumber Daya Alam, terdapat 3

2.1



(tiga) kebijakan dan 2 (dua) buku tentang Penerapan Energi Terbarukan dan

Konservasi Energi dan Konservasi Suaka Burung Pantai di Hutan Mangrove.

Pelaksanaan Rekrutmen

Direktur Utama PDAM Giri Tirta

Kabupaten Gresik juga di laksanakan di

Tahun 2018. Peserta yang mengikuti

Rekrutmen Direktur Utama PDAM Giri

Tirta sebanyak 13 orang. Proses

Rekrutmen tersebut dilakukan secara

transparan dan diuji oleh Tim Uji

Kelayakan dan Kepatutan seluai dengan

Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor :

810/523/HK/437.12/2018 tentang Tim

Gambar 3.7 Suasana Uji Kelayakan dan

Kepatutan Rekrutmen Direktur Utama

PDAM Giri Tirta

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama PDAM Giri Tirta Kabupaten

Gresik 2018 – 2023.

Selain itu, pada Tahun 2018, berdasarkan laporan triwulan TPID, nilai

inflasi di Kabupaten Gresik sebesar 2.77%. Nilai inflasi ini lebih rendah jika

dibandingkan dengan nilai Inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 2.86%.dan

nilai Inflasi Nasional sebesar 3.13%.


terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam

Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase

terlaksananya

penyusunan

kebijakan

bidang

perekonomian

dan sumber

daya alam

100% 100% 100%



Berdasarkan Tabel 3.13, Persentase terlaksananya penyusunan

kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam dari Tahun 2016 hingga

Tahun 2018, telah tercapai 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh

kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam telah dilaksankan selama 3

(tiga) tahun Renstra berjalan.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase terlaksananya

penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang

ditetapkan Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase

terlaksananya

penyusunan

kebijakan bidang

perekonomian

dan sumber

daya alam

100% 100% 100% 100%

Apabila Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan bidang

perekonomian dan sumber daya alam di Tahun 2018 dibandingkan dengan Target

Akhir Renstra seperti yang tertera pada Tabel 3.14, maka dikatakan bahwa Target

Akhir Renstra telah tercapai. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi yang dilaksanakan

oleh Bagian Perekonomian dan SDA dengan cara :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap BUMD dan BLUD secara

berkala;

2. Melakukan Koordinasi antar instansi, Provinsi serta koordinasi pusat;

3. Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha bertujuan untuk

menigkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan,

penyederhanaan dan pengembangan system online dalam rangka percepatan

penyelesaian perizinan berusaha;

4. Kerjasama dengan Dinas/Instansi yang menangani masalah masalah perizinan

(DPMPTSP, Diskoperindag, Dinas Kesehatan, DLH, Bapelitbangda, Dinas



pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Diskominfo, Dinas Perumahan & Kawasan

Permukiman, Dinas PUTR, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dll).


Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan

sumber daya alam

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan

,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Persentase

terlaksananya

penyusunan

kebijakan

bidang

perekonomian

dan sumber

daya alam

100% 100% 100%

Persentase jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD

Kinerja APBD seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

dimonitoring dan dievaluasi oleh Tim Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) dan Tim

Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra). Melalui monitoring dan

evaluasi kinerja APBD ini, Tim Rapimsus dan Tepra dapat mengetahui

permasalahan dalam pencapaian kinerja APBD, serta memberikan saran dalam

rangka peningkatan kinerja APBD kepada setiap SKPD.

2.2



Pada Tahun 2018, evaluasi

Kinerja APBD dilaksanakan setiap triwulan

oleh Tim Tepra. Sedangkan monitoring

Kinerja APBD dilaksanakan sebanyak 7

kali. Berdasar hasil evaluasi dan

monitoring kinerja APBD di Tahun 2018,

jumlah yang memenuhi target kinerja

SKPD mengalami peningkatan, yakni

sebanyak 26 SKPD. Sehingga, persentase

Gambar 3.8 Rapat Koordinasi dan

Evaluasi Kinerja APBD

SKPD yang memenuhi target kinerja APBD adalah 96,19% dengan capaian

96,19%

Tabel 3.15 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah

SKPD yang memenuhi target kinerja APBD Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi bidang

Pembangunan,

Perekonomian dan

SDA, Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase

jumlah SKPD

yang

memenuhi

target kinerja

APBD

100% 96,19 % 96,19 %

Berdasarkan Tabel 3.16, persentase jumlah SKPD yang memenuhi target

kinerja APBD dari Tahun 2016 hingga Tahun 2018 mengalami fluktuasi. Hal ini

dikarenakan dalam penyerapan kinerja APBD ada beberapa kegiatan yang tidak

dapat diselesaikan karena kendala teknis di lapangan.



Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah SKPD yang

memenuhi target kinerja APBD Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase

jumlah SKPD

yang

memenuhi

target kinerja

APBD

100% 82,46% 97,91

%

96,19

%

Apabila Persentase jumlah SKPD yang memenuh target kinerja APBD di

Tahun 2018 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra seperti yang tertera pada

Tabel 3.17, maka dikatakan bahwa Target Akhir Renstra masih belum tercapai.

Oleh karena itu, di Tahun 2019, Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan

akan meningkatkan efektifitas Tepra sehingga target kinerja APBD seluruh SKPD

dapat dimaksimalkan.


Persentase jumlah SKPD yang memenuh target kinerja APBD

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Persentase

jumlah SKPD

yang

memenuh

target kinerja

APBD

100% 96,19 % 96,19 %



Persentase proses pengadaan secara elektronik

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan

Pelaksanaan PBJP, Instruksi Kedua ayat 3, menyatakan bahwa seluruh

pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan melalui elektronik (e-

Procurement). Kemudian di Tahun 2018, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 69 ayat 1,

penyelenggaraan Pengadaan Barang /Jasa dilakukansecara elektronik

menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

PadaTahun 2018, terdapat 169 paket pengadaan yang telah dilaksanakan

melalui Aplikasi SPSE Kabupaten Gresik. Sehingga, realisasi persentase proses

pengadaan secara elektronik adalah 100% dengan capaian 100% atau kategori

“Sangat Tinggi”.

Tabel 3.18 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase proses

pengadaan secara elektronik Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi bidang

Pembangunan,

Perekonomian dan

SDA, Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase

proses

pengadaan

secara

elektronik

100% 100% 100%

2.3



Gambar 3.9 Rapat dalam rangka

meningkatkan proses pengadaan

elektronik

Berdasarkan Tabel 3.19, dari Tahun

2016 hingga 2018, seluruh proses

pengadaan telah dilakukan secara

elektronik. Hal ini tercapai karena

adanya beberapa upaya yang dilakukan

oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian

Layanan Pengadaan Barang/Jasa,

yakni :

a. Melaksanakan Sosialisasi

Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018;

b. Menerbitkan 32 SOP pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

c. Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

sehingga memperoleh ISO 9001:2015.

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase proses pengadaan

secara elektronik Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase

proses

pengadaan

secara

elektronik

100% 100% 100% 100%

Apabila Persentase proses pengadaan secara elektronik di Tahun 2018

dibandingkan dengan Target Akhir Renstra seperti yang tertera pada Tabel 3.20,

maka dikatakan bahwa Target Akhir Renstra telah tercapai.





NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2017

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

bidang

Pembangunan,

Perekonomian

dan SDA,

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Persentase

proses

pengadaan

secara

elektronik

100% 100% 100%

Terwujudnya Pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan, Organisasi

Ketatalaksanaan, dan Kehumasan




pemerintahan”.



Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai SAKIP sebesar

3.1



71,68 atau predikat “BB” (Sangat Baik). Hasil ini menunjukkan tingkat efektifitas

dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Gresik yang sangat baik. Hal ini disebabkan oleh kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang

berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Gresik sudah mulai berjalan.

Pada Tahun 2018, dari 48 SKPD, jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal

B adalah 45 SKPD. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi Persentase SKPD

dengan nilai SAKIP B sebesar 93,75%. Sehingga, capaian untuk indikator ini

adalah 144% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase SKPD

dengan nilai SAKIP B Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


1 Terwujudnya Pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan, Organisasi Ketatalaksanaan, dan Kehumasan


65% 93,75% 144%

Berdasarkan Tabel 3.??, dari

Tahun 2016 hingga 2018, Persentase

SKPD dengan nilai SAKIP B

mengalami kenaikan. Keberhasilan

capaian indikator ini berpengaruh

terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten

Gresik. Pada Tahun 2018, Nilai

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Gresik adalah 80.12

dengan kategori “A”.

Gambar 3.10 Penerimaan Hasil Evaluasi

AKIP Tahun 2018



Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase SKPD dengan nilai

SAKIP B Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan,

dan Kehumasan

Persentase SKPD

dengan nilai

SAKIP B

65% 88% 91,67% 93,75%

Gambar 3.11 Penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Gresik

Sebagai Kabupaten yang mendapat Predikat SAKIP “A” (Memuaskan) oleh

Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten Gresik harus mempersiapkan

diri sebaik-baiknya sebagai Kabupaten yang nantinya dijadikan sebagai Kabupaten

Percontohan dalam Implementasi SAKIP. Untuk meningkatkan Implementasi

SAKIP di Kabupaten Gresik, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :



1. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara Pemerintah Daerah dengan

Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memastikan seluruh target kinerja

diturunkan ke level SKPD;

2. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai

organisasi hingga individu untuk seluruh SKPD;

3. Melakukan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem

Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran

Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan

Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan

program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;

5. Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu sebagai dasar penentuan

tunjangan tambahan penghasilan;

6. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja

yang akan diwujudkan (performance based organization);

7. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP SKPD.



NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan,

dan Kehumasan

Persentase

SKPD

dengan nilai

SAKIP B

85% 93,75% 110%

Apabila Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B di Tahun 2018





Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun

2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasam Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan

evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran

tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara

pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan

masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara

komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari

hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.. Melalui survei ini diharapkan

mendorong partisipasi masyarakat

sebagai pengguna layanan dalam

menilai kinerja penyelenggara

pelayanan serta mendorong

penyelenggara pelayanan publik

untuk meningkatkan kualitas

pelayanan dan melakukan

pengembangan melalui inovasi-

inovasi pelayanan publik

Gambar 3.12 Rapat Koordinasi

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.24 Rekapitulasi Nilai SKM Unit Pelayanan

No Kategori Nilai SKM Jumlah Unit

Pelayanan Persentase

1 Sangat Baik 46 67,65%

2 Baik 21 30,88%

3 Kurang Baik 1 1,47%

Total 68

3.2



Dalam mengukur kinerja

pelayanan publik di Kabupaten

Gresik, digunakan indikator

Persentase unit pelayanan dengan

nilai SKM baik. Pada Tahun 2018

dari 68 unit layanan publik 46 unit

layanan publik (67,65%) mempunyai

nilai SKM sangat baik (Nilai SKM

81,26 – 100), 21 unit layanan publik

(30,88%) mempunyai nilai SKM baik

Grafik 3.1 Pie Chart Nilai SKM Unit

Pelayanan

(Nilai SKM 62.51 – 81.25), 1 unit layanan publik (1,47%) dengan nilai SKM kurang

baik.

Tabel 3.25 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase unit

pelayanan dengan nilai SKM baik Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


1 Terwujudnya

Pelayanan administrasi

Pengelolaan

Keuangan, Organisasi

Ketatalaksanaan, dan

Kehumasan

Persentase

unit

pelayanan

dengan nilai

SKM baik

70% 98,53% 140,75%

Berdasarkan Tabel 3.26, dari Tahun 2016 hingga 2018, Persentase unit

pelayanan dengan nilai SKM baik mengalami peningkatan. Hal ini tercapai

dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya perubahan pola pikir (mindset) dari petugas pelayanan dari dilayani

menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-

baiknya dan menghilangkan sikap arogansi;

2. Asistensi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat juga difasilitasi melalui

Grup Whatsapp. Dengan adanya Grup Whatsapp, seluruh peserta mendapat

arahan teknis tentang pelaksanaan survey dengan lebih cepat serta progress



yang dicapai sesuai tahapan survey dapat dipantau oleh Bagian Organisasi

dan Tata laksana;

3. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkala

dan intensif oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Gresik

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase unit pelayanan

dengan nilai SKM baik Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan,

dan Kehumasan

Persentase

unit

pelayanan

dengan nilai

SKM baik

70% 98% 98,02% 98,53%

Apabila Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik di Tahun 2018





NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan

, dan

Kehumasan

Persentase

unit

pelayanan

dengan nilai

SKM baik

90% 98,53% 109,47%



Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengelolaan Pengaduan pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara menetapkan media

pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka melalui SIM PPM (SIM

Penanganan Pengaduan Masyarakat) yang berinduk pada website Pemkab. Gresik

(www.pengaduan.gresikkab.go.id). Selain itu, telah terdapat SOP pengaduan

pelayanan di setiap Unit Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

SOP tersebut memuat Instruksi Kerja yang telah disusun secara komprehensif

sebagai berikut :

1) Layanan Pengaduan Datang Langsung

2) Layanan Pengaduan Melalui telepon

3) Layanan Pengaduan Melalui e- mail/sms/surat/fax

4) Tindak lanjut / Rujukan ke Unit Kerja Tertentu

5) Pengumpulan dan Pencatatan data Pengaduan Konsumen

6) Pengolahan Data

7) Pelaporan

Tabel 3.28 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


1 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan,

dan Kehumasan

Persentase

pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Pada Tahun 2018, persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti sebesar 100%. Sehingga, capaian untuk indikator ini adalah 144%

3.3

http://www.pengaduan.gresikkab.go.id/



dengan kategori “Sangat Tinggi”. Berdasarkan Tabel 3.29, dari Tahun 2016 hingga

2018, Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mengalami

peningkatan.

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti Tahun 2016 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2016 2017 2018

1 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaan,

dan Kehumasan

Persentase

pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100% 97,92% 96,14% 100%

Dalam penanganan pengaduan pada Tahun 2018 terdapat beberapa

kendala sebagai berikut :

1. Website pengaduan yang seringkali mengalami trouble.

2. Masih kurangnya kompetensi dari petugas operator pengaduan yang

disebabkan karena adanya mutasi.

3. Sulitnya koordinasi dengan SKPD terkait penanganan pengaduan yang ada di

wilayah pedesaan dan juga pengaduan terkait permintaan informasi yang

berpotensi menjadi sengketa.

Gambar 3.13. Kegiatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat



Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan di atas adalah

sebagai berikut :

1. Berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kominfo sebagai penyedia domain

website.

2. Memberikan asistensi pengoperasian aplikasi pengaduan kepada para

operator pengaduan.

3. Menjalin koordinasi dengan semua SKPD dan melakukan fasilitasi, monitoring

dan evaluasi penanganan pengaduan.



NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Terwujudnya

Pelayanan

administrasi

Pengelolaan

Keuangan,

Organisasi

Ketatalaksanaa

n, dan

Kehumasan

Persentase

pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Apabila Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di Tahun

2018 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra seperti yang tertera pada Tabel

3.30, maka dikatakan bahwa Target Akhir Renstra telah tercapai.



C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA

KINERJA ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI

(%) TARGET REALISASI CAPAIAN

(%) PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

1 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum


Sangat

Baik

Sangat Baik Tercapai

(100%)

3.964.316.000 3.340.593.721 84,27 15,73


100% 100% 100% 2.589.505.000 2.039.611.750 78,76 21,24


100% 97,57% 97,57% 4.797.925.000 4.176.759.000 87,05 10,52

2 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian dan SDA, Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam

100% 100% 100% 1.711.976.000 1.322.929.716 77,28 22,72


100% 96,19% 96,19% 3.046.480.000 2.429.004.114 79,73 16,46


100% 100% 100% 1.082.207.000 954.423.737 88,19 11,81



NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA

KINERJA ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI

(%) TARGET REALISASI CAPAIAN

(%) PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)



70% 97,92% 139,88% 1.397.493.000 1.120.888.434 80,21 59,67


75% 98,52% 131,37% 763.323.000 575.371.700 75,38 55,99


100% 100% 100% 3.718.054.000 3.001.979.717 80,74 19,26

Pada tahun 2018, capaian kinerja terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada 3 (tiga) sasaran menunjukkan

hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan Sekretariat Daerah telah efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan

untuk program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya

antara lain adalah :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

1 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum


Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis

Pemerintahan Umum

Persentase produk hukum yang ditetapkan Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

Persentase penerima bansos Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis

Kesejahteraan Rakyat



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

2 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian dan SDA, Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam


Perekonomian Daerah


Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup



Pembangunan Daerah


Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa Daerah


Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM

baik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

Program Fasilitasi Kehumasan Daerah


Penutup 41

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun

2018. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu

informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah

dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu

juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program,

kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan

maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa

mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang

direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran

strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2018

menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2016-2021

sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat

keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka

secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dapat dinyatakan

sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 9 indikator

kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 9 indikator sasaran

strategis yang di ukur, 9 indikator kinerja sasaran kinerjanya (100%) telah

mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja

daerah dalam APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp. 87.324.334.400 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar

Rp 76.869.955.868 atau 88,03%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya

solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun

eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai


Penutup 42

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif

dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan

penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2018

menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan

kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang

belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran

program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun

sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari

pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko

kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi

untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2018 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah

memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah

Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

L A M P I R A N

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2019

: Peraturan Bupati Gresik

: 73 Tahun 2016

: 18 Nopember 2016

III. Indikator Kinerja Utama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

1. Sekretariat Daerah

Tugas Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

Kualitas penyusunan LPPD Hasil penilaian LPPD

oleh Kemendagri

Bag. Otonomi dan Kerjasama

Jumlah produk hukum yang ditetapkan

Jumlah produk hukum yang diusulkan

Jumlah RTM penerima bansos

Jumlah RTM

target PAD sektor BUMD

realisasi PAD sektor BUMD

Jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD

Jumlah SKPD

Jumlah proses pengadaan secara elektronik

Jumlah pengadaan

Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP B

Jumlah SKPD yang dievaluasi

Jumlah unit pelayanan dengan nilai SKM baik

Jumlah unit pelayanan

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan

Report based Data

Produk Hukum yang

ditetapkan

Bag. Hukum

Persentase RTM penerima bansosX 100%

Report based data

penerima bansos

Bag. Kesra

1 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang

Pemerintahan, Kesra dan Hukum

Hasil evaluasi penyusunan LPPD oleh Kemendagri

Persentase produk hukum yang

ditetapkan X 100%

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

Bag. Ortala

Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti X 100%

Report based data

pengaduan masyarakat

Bag. Humas dan Protokol

Persentase unit pelayanan dengan

nilai SKM baik X 100%

Report based hasil SKM

Bag. Pelayanan Pengadaan

3 Terwujudnya Pelayanan administrasi

Pengelolaan Keuangan, Organisasi

Ketatalaksanaan, dan Kehumasan

Persentase SKPD dengan nilai

SAKIP B X 100%

Hasil evaluasi SAKIP

Inspektorat Kab. Gresik

Bag. Ortala

Bag. Perekonomian

Persentase jumlah SKPD yang

memenuh target kinerja APBD X 100%

Laporan pelaksanaan

kegiatan SKPD

Bag. Program Pembangunan

2 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang

Pembangunan, Perekonomian dan SDA,

Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase realisasi penerimaan

PAD sektor BUMDX 100%

Report based

penerimaan PAD

Persentase proses pengadaan

secara elektronikX 100%

LPSE Kab. Gresik

Lampiran

Nomor

Tanggal

- 1 -

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/RPJMD Pemkab/LAKIP SETDA 2018.pdfterlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan ... LAPORAN KINERJA

Documents