ii
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
terlaksananya semua tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya
penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk
menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas
kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2018.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016
– 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016 – 2016 Sebagaimana telah di reviu
dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten
Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat
beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan
iii
ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan
menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun
koordinasi pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam
penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2018.
Bantul, Februari 2019
Kepala Pelaksana
Drs. DWI DARYANTO, M. Si
NIP. 19630414 199103 1 006
iv
Ikhtisar Eksekutif
Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang
baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam
memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga
menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah
untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya
bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan
mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah
berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah direviu
dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
v
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 Tentang :
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul naik type dari B ke A
yg disahkan oleh Perda Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul dan Perbup Nomor 10 tahun 2018 Pembentukan dan
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul.
Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang penanggulangan bencana dan pengurangan resiko
bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda
Pemerintahan, antara lain:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan
mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana
sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan
vi
dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Target IKU,
disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan
rata-rata capaian sebesar 97%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk
dalam kriteria sangat tinggi (97,34%), meliputi :
1. Desa Tangguh Bencana
2. Sekolah Siaga bencana
3. Relokasi Warga Korban Bencana
4. Kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi
respons time 15 menit
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari
penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga
penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya
perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.
vii
Daftar Isi
Kata Pengantar ......................................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif ....................................................................................................... iv
Daftar Isi ................................................................................................................... vii
Daftar Tabel .............................................................................................................. viii
Daftar Gambar .......................................................................................................... ix
Bab I Pendahuluan ................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Pembentukan OPD... ................................................................................... 2
C. Susunan Organisasi ..................................................................................... 4
D. Keragaman SDM .......................................................................................... 6
E. Isu Strategis ................................................................................................. 7
Bab II Perencanaan Kinerja .................................................................................... 11
A. Rencana Strategis ........................................................................................ 11
1. Visi dan Misi ........................................................................................... 12
2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 12
3. Kebijakan, Strategi dan Program ........................................................... 14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 ............................................................. 20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran............................................................ 24
Bab III Akuntabilitas Kinerja ..................................................................................... 25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ............................................. 26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 27
C. Akuntabilitas Anggaran ............................................................................... 46
D. Efisiensi Sumber Daya ................................................................................. 49
Bab IV Penutup ....................................................................................................... 52
viii
Daftar Tabel
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ......................................... 13
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan ........................................................................ 17
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ................................... 19
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 .................................................... 22
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 .............................. 24
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ............................................................... 26
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ..................................... 26
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pertama ........................... 28
Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kedua ................................ 30
Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketiga ............................... 33
Tabel III.6 Sasaran Strategis yang Diampu Program ........................................... 41
Tabel III.7 Permasalahan dan solusi dalam fungsi penunjang ............................. 45
Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018 ............ 47
Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 .................................. 49
Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .................... 50
ix
Daftar Gambar
Gambar I.1 Bagan Organisasi ................................................................................................. 5
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan ...................................................................................... 6
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin ........................................... 7
1
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Sejarah Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul – Kegiatan respon penanggulangan
bencana baik yang bersifat lokal maupun lintas wilayah pernah
dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul. SAR merupakan satuan tugas
yang dibentuk oleh BPBD Bantul yang pernah turut serta dalam
respon bencana gempa bumi tsunami aceh, tanah longsor di Jawa
tengah sampai dengan respon Erupsi Gunung Merapi. Gempa bumi
dengan kekuatan 5,9 SR pada tanggal 27 Mei 2006 memiliki nilai
historis tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Bantul, karena
bencana ini terjadi di Bantul dan mengakibatkan ribuan masyarakat
bantul menjadi korban dan kerugian harta benda mencapai ratusan
juta. Dengan bekal semangat dan budaya ke-gotong royong-an
masyarakat bantul, membuktikan bahwa Bantul dapat bangkit dengan
cepat, dan hanya membutuhkan waktu 2 (dua) tahun mayarakat
bantul telah pulih dan beraktivitas seperti sebelum terjadinya bencana
gempa.
Banyaknya korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan oleh
gempa 27 Mei disadari betul, bahwa waktu itu baik masyarakat
maupun pemerintah Bantul belum siap dan Tangguh dalam
Menghadapi bencana, budaya sadar bencana belum dimiliki dan
diwariskan. Empat tahun setelah gempa, sesuai amanat Undang-
undang no. 24 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama
DPRD Kabupaten Bantul telah membuat Perda No. 05 Tahun
2010 Tentang Penanggulangan Bencana dan Perda No. 06 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Sehingga dalam tahap
ini, pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki lembaga yang
2
bertugas khusus dalam penanggulangan Bencana di masa-masa
mendatang.
Keberadaan lembaga Badan Penanggulangan Bencana
Daerah diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007, Permendagri No 46
Tahun 2008 sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang
penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca Bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Bantul No
05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana serta Perda
Kabupaten Bantul No 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Tipe A
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan/
melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan
pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa
pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun
2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
menyelenggarakan fungsi:
3
a. perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan
bidang kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan
bidang kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana,
penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub
urusan bidang kebakaran;
d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang
tugas dan fungsinya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan
pengurangan resiko bencana. Permasalahan-permasalahan dan
hambatan yang dihadapi oleh BPBD Bantul saat ini tidak berdampak
serius terhadap capaian visi dan misinya.
B. Pembentukan OPD
Dasar Hukum pembentukan Badan penanggulangan Bencana
Kabupaten Bantul sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013,
Tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Kebencanaan
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010
Tentang Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Adapun Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah
Kabupaten Bantul sebagai berikut :
Tugas Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul adalah :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana.
4. Menyusun, menetapkan, prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Fungsi Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul adalah :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh
C. Susunan Organisasi
Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA ) Kabupaten Bantul Nomor
06 tahun 2010 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara ex officio adalah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang
Kepala Pelaksana.
b. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan
komposisi 5 ( lima ) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan
4 (empat) orang adalah dari kalangan profesional (untuk saat ini
belum terisi).
c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
pelaksanaan penanggulangan bencana.
Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No 06 tahun 2010 adalah
sebagai berikut:
6
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :
a. Kepala Badan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara ex officio adalah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang
Kepala Pelaksana.
b. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan
komposisi 5 (lima) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan
4 (empat) orang adalah dari kalangan profesional.
c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
pelaksanaan penanggulangan bencana.
KEPALA BPBD (Sekda)
UNSUR PENGARAH
SEKRETARIAT
UNSUR PELAKSANA
UNSUR PELAKSANA
KEPALA PELAKSANA 5 (lima) pejabat daerah 4
(empat) masyarakat
profesional
SEKSI
PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
SEKSI
KEDARURATAN DAN
LOGISTIK
SEKSI
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
7
Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan
sumberdaya sebagai berikut: Sebagian besar anggota Satgas adalah non-
ASN atau Tenaga Kontrak yang bertugas 24 jam 7 hari secara bergilir
(shift). Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di
BPBD Kabupaten Bantul per 30 September 2018 adalah 31 orang,
dengan kualifikasi pendidikan terakhir dan kepangkatan
KEPALA BADAN
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
SEKRETARIAT
Sub Bag Program
dan Pelaporan
Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
Sub Bag Keuangan
BIDANG PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN
Seksi Pencegahan
Seksi Kesiapsiagaan
BIDANG KEDARURATAN
DAN LOGISTIK
Seksi Tanggap
Darurat, Evakuasi
dan Kebakaran
Seksi Logistik dan
Perbekalan
BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI
Seksi Rehabilitasi
Seksi Rekonstruksi
8
D. Keragaman SDM
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :
1) Kepala Pelaksana
2) Sekretaris
3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6) Sub bag Perencanaan dan Pelaporan
7) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
8) Suba Bag Umum Keuangan
9) Seksi Pencegahan
10) Seksi Kesiapsiagaan
11) Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran
12) Seksi Logistik dan Perbekalan
13) Seksi Rehabilitasi
14) Seksi Rekonstruksi
15) Kelompok jabatan fungsional (juga belum terisi).
Jabatan Kepala Pelaksana dengan eselon III/b membawahi
Sekretaris Pelaksana dan tiga Kepala Seksi dengan eselon IV/a.
Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD
Kabupaten Bantul per 31 Desember 2017 adalah 25 orang, dengan
kualifikasi pendidikan terakhir dan kepangkatan:
Tabel I.1
ASN BPBD Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No. Jumlah Jenis Pendidikan
1. SD 4
2. SMP 4
3. SMU 8
4. D3 3
5. S1 6
9
6. S2 6
JUMLAH 31
Tabel I.2.
ASN Berdasarkan Pangkat/Gol
No. Pangkat/ Gol Jenis Pendidikan
1. I 3
2. II 6
3. III 16
4. IV 6
JUMLAH 31
Sedangkan jumlah personil Satuan Tugas adalah:
Tabel I.3
Non ASN (Satgas BPBD) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No. Jumlah Jenis Pendidikan
1. SD 2
2. SMP 16
3. SMU 152
4. D3 5
5. S1 30
6. S2 0
JUMLAH 205
Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil ASN
BPBD Kabupaten Bantul :
Tabel I.4
Jenis Kelamin ASN BPBD Kabupaten Bantul
Jenis Kelamin Jumlah
Perempuan 2 Orang
10
Laki-laki 29 Orang
Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil SATGAS non
ASN BPBD Kabupaten Bantul :
Tabel I.5
Jenis Kelamin Satgas Non ASN BPBD Kabupaten Bantul
Jenis Kelamin Jumlah
Perempuan 27 Orang
Laki-laki 178 Orang
.
E. Isu Strategis
Masyarakat Bantul, secara umum berpenghidupan dari sektor
agraris, industri kecil, perdagangan dan jasa, sebagian penduduk
bekerja di aras formal profesional (PNS, guru, pegawai swasta
menengah dan besar) dan sebagaian lain hidup dari industri wisata
dan pendidikan. Perjalanan historik dan dinamik dari waktu ke waktu
terjadi pula pergerseran struktural, dimana tingkat pendidikan
masyarakat makin meningkat seiring modernisasi dan perubahan
sosial yang makin memperkenalkan model mobilitas vertikal maupun
horisontal. Ditinjau dari struktur masyarakatnya, Kabupaten Bantul
tergolong heterogen, dari latar belakang etnik, agama dan kelompok
kepentingan. Dalam konteks realitas sosial, kelompok sosial elit
agama memiliki posisi yang strategis baik secara budaya maupun
sosial politik.
Nilai sosial budaya yang masih banyak berkembang dalam
masyarakat Bantul antara lain nilai; “guyup rukun” . modal social
capital ini sangat kuat berada dalam jiwa sosial masyarakat Bantul.
Nilai –nilai diatas menjadi dasar bagi kolektivitas dan solidaritas
komunitas, merawat dan bukan merusak, budaya gotong royong
saling membantu, dan etika penghargaan pada institusi agama dan
11
sosial yang berakar dalam rentang historis, menghargai latar belakang
yang berbeda, berorientasi kohesi sosial.
Dalam konteks penanggulangan bencana di kabupaten
Bantul. Nilai ini menjadi aktual disaat penanganan bencana
gempabumi, banjir dan longsor maupun ancaman lain yang terjadi di
kabupaten Bantul. Namun demikian modal sosial ini belum
terkonsolidasi dengan baik menjadi keputusan bersama untuk
kegiatan yang bersifat pengurangan risiko bencana yang menyeluruh
baik pada fase pra, saat maupun pasca bencana.
Dalam realitasnya, ada beberapa temuan yang perlu
disempurnakan terkait dengan keterpaduan penanganan bencana
baik pada sisi masyarakat maupun pada sisi pemerintah. Antara lain;
1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan
penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena tidak ada
penyebaran pengetahuan pada level masyarakat oleh pemerintah
maupun non pemerintah pada masyarakat terkait penanggulangan
bencana. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan pengurangan
risiko bencana harus senantiasa dikembangkan dilevel masyarakat
sehingga mampu membentuk komunitas yang tangguh dan
tanggap pada ancaman yang ada disekitar masyarakat.
Peningkatan kapasitas individu dan masyarakat perlu dilakukan
terutama dalam hal pengetahuan dan pengembangan
kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat masyarakat.
2. Peran tokoh masyarakat yang belum optimal dalam
penanggulangan bencana. Dalam perspektif sosiologis. Masayarkat
Bantul memiliki kepatuhan yang tinggi pada tokoh masyarakat
dalam beberapa aspek kehidupan. Namun demikian peran ini
belum maksimal diperankan dalam hal penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini (BPBD) mampu
12
mengembangkan keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap
kegiatan pengurangan risiko bencana.
3. Pengembangan pendidikan kebencanaan pada usia sekolah dasar
dan lanjutan. Selama ini hanya ada beberapa sekolah yang
mendapatkan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana
berbasis sekolah. Perlu dikembangkan lebih jauh pendidikan
kebencanaan disekolah sehingga mampu memberikan bekal
pemahaman yang baik pada anak didik mengenai pengurangan
risiko bencana
4. Peran serta perempuan dalam kegaiatan penanggulangan
bencana. Peran serta perempuan dalam urusan penanggulangan
bencana masih sangat kecil, padahal setiap kali ancaman
menerpa, seringkali yang menjadi korban berasal dari kaum
perempuan. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam setiap
perencanaan penanggulangan bencana yang sesuai yang niscaya.
5. Pelibatan pesantren dan perguruan tinggi di kabupaten Bantul.
Dalam perjalanan penanganan bencana di kabupaten Bantul belum
melibatkan pesantren dan perguruan tinggi secara maksimal.
6. Meskipun telah banyak produk hukum daerah yang ditetapkan
untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah,
namun penyediaan produk hukum daerah yang menaungi
kewenangan kelembagaan pengelolaan penanganan bencana
daerah (BPBD) secara fungsional dan optimal di Kabupaten Bantul
belum terwujud.
7. Belum memadainya kelembagaaan BPBD Kab Bantul berbanding
dengan ancaman bencana yang ada di Kab Bantul;
8. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara
pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;
9. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk
upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya
rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.
13
10. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi
yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada
masyarakat;
11. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam
perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan.
12. Masih terbatasnya alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana daerah
14
BAB I I Perencanaan K iner ja
A. Rencana Strategis
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat
dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara
transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.
Perencanaan strategis (Renstra) BPBD adalah suatu proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan
pada kurun waktu 2016 – 2021. Dimaksudkan pula untuk memberikan
landasan kebijaksanaan dalam penerapan operasional bagi seluruh
aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
melaksanakan tugas sehari-hari, disamping itu juga dimaksudkan
untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai
hasil yang optimal secara selaras, serasi, dan seimbang, dengan
demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan
sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Selain itu Renstra juga dapat
menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan.
Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :
a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong
berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa
depan;
b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD pun sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD
15
1. Visi dan Misi
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
dinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan Renstra,
Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
tahun 2016 – 2021 mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,
cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan,
kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)”
Dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka
implementasinya dijabarkan dalam upaya-upaya yang dirumuskan dalam
misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Secara filosofis visi
tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul
yang:
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan
jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki
kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif,
mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu
berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli,
saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki
rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-
sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman,
menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
16
Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang
dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-
langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai
berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan
bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada
percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan
kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,
pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,
nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa
.
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan
menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan
daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dari Badan
Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul :
- Memadukan upaya Penanggulangan Bencana dalam Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
- Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak
bencana melalui usaha pemberian informasi dan pengetahuan,
pendidikan, pelatihan, peningkatan ketrampilan dan lain-lain
17
- Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial
ekonomi, budaya dan lingkungan, serta perbaikan infrastruktur,
fasilitas umum dan sosial yang rusak akibat bencana
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten
Bantul yang tertuang di dalam RPJMD adalah Terpenuhinya sarana
prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Badan
Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul
Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten
Bantul Dalam Menghadapi Bencana
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran/ IKU
1. Melindungi
Masyarakat
Kabupaten Bantul
dari ancaman
bencana melalui
pengurangan
resiko bencana
Memadukan upaya
penanggulangan
bencana dalam
rencana
pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
Terciptanya
kesadaran
masyarakat
dalam kesiap-
siagaan bencana
Persentase
kecepatan
reaksi tanggap
darurat
bencana yang
memenuhi
respons time
15 menit
2. Membangun sistem
Penanggulangan
bencana yang
handal
Melindungi
masyarakat dari
ancaman bencana
dan dampak bencana
melalui usaha
Terciptanya
kesadaran
masyarakat
dalam kesiap-
siagaan bencana
Persentase
Sekolah Siaga
Bencana
18
Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten
Bantul Dalam Menghadapi Bencana
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran/ IKU
pemberian informasi
dan pengetahuan,
pendidikan, pelatihan,
peningkatan
ketrampilan dan lain-
lain
3. Menyelenggarakan
Penanggulangan
Bencana secara
terencana terpadu
dan menyeluruh
Memulihkan dan
meningkatkan secara
baik kehidupan sosial
ekonomi, budaya dan
lingkungan, serta
perbaikan
infrastruktur, fasilitas
umum dan sosial
yang rusak akibat
bencana
Terciptanya
kesadaran
masyarakat
dalam kesiap-
siagaan bencana
Persentase
Relokasi
Warga
3. Kebijakan, Strategi dan Program
Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan
sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam
tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.
Strategi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
adalah :
- Pengembangan edukasi kebencanaan
19
- Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama
penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya
penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal mulai
dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- Diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan
Kepala BPBD yang berhubungan dengan program penanggulangan
bencana, serta penyebarluasannya informasi kepada masyarakat
terkait regulasi, sehingga masyarakat dapat mengerti dan paham
Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil
oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun tindakan
yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada penyelenggaraan
penanggulangan bencana, serta Meningkatkan kualitas pelayanan
masyarakat melalui program Reaksi Cepat
pemantauan/pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya
penanggulangan
- Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan
teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara
profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan
bencana
- Meningkatkan pemahaman kemampuan masyarakat dan dunia
usaha dalam pengurangan resiko bencana
- Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana
Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan
dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien
(berhasil guna), sebagai berikut :
.
20
Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 1 : Melindungi Masyarakat Kabupaten Bantul dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
Memadukan upaya
penanggulangan bencana
dalam rencana
pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
Terciptanya kesadaran
masyarakat dalam
kesiap-siagaan bencana
Pengembangan edukasi
kebencanaan
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas SDM pada
penyelenggaraan
penanggulangan bencana,
serta Meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat melalui
program Reaksi Cepat
pemantauan/pengawasan
terhadap kejadian bencana
dan upaya penanggulangan
Misi 2 : Membangun sistem Penanggulangan bencana yang handal
Melindungi masyarakat dari
ancaman bencana dan
dampak bencana melalui
Terciptanya kesadaran
masyarakat dalam
kesiap-siagaan bencana
Meningkatkan peran serta
masyarakat sebagai aktor
utama penanggulangan
Mengoptimalkan bimbingan,
pendidikan dan pelatihan,
pembinaan teknis kegiatan
21
Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
usaha pemberian informasi
dan pengetahuan,
pendidikan, pelatihan,
peningkatan ketrampilan
dan lain-lain
bencana dan dunia usaha
dalam upaya penanggulangan
bencana, memberi pelayanan
yang optimal mulai dari fase
pra-bencana, tanggap darurat
dan pasca bencana
simulasi penanggulangan
bencana, secara profesional
terhadap berbagai
program/kegiatan
penanggulangan bencana
Misi 3 : Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh
Memulihkan dan
meningkatkan secara baik
kehidupan sosial ekonomi,
budaya dan lingkungan,
serta perbaikan
infrastruktur, fasilitas umum
dan sosial yang rusak
akibat bencana
Terciptanya kesadaran
masyarakat dalam
kesiap-siagaan bencana
Diterapkannya Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Kepala BPBD yang
berhubungan dengan program
penanggulangan bencana,
serta penyebarluasannya
informasi kepada masyarakat
terkait regulasi, sehingga
masyarakat dapat mengerti
dan paham
- Meningkatkan pemahaman
kemampuan masyarakat
dan dunia usaha dalam
pengurangan resiko
bencana
- Meningkatkan sarana
prasarana mitigasi bencana
22
Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka
dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional
yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu
kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan
Penanggulangan Kebakaran
7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas
kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dan
merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan
sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Meningkatnya kualitas sarana
prasasrana mitigasi bencana
Persentase Sekolah Siaga Bencana
23
2 Terciptanya Kesadaran
Masyarakat dalam Kesiapsiagaan
Bencana
Persentase kecepatan reaksi
tanggap darurat bencana yang
memenuhi respons time 15 menit
3 Meningkatnya rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
Persentase relokasi warga yang
terdampak
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.
Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.
Sejak tahun 2015 Bdan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada
eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program
(cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan
(cascading eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,
Dan di Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul melakukan Perjanjian Kinerja dari eselon II, III dan IV.
Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama
beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan
dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah
Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :
24
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Drs. Dwi Daryanto, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Bantul, 18 Januari 2019
26
Organisasi Perangkat Daerah: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun Anggaran : 2019
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Triwulan Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Terciptanya
kesadaran
masyarakat dalam
kesiapsiagaan
bencana
Persentase
kecepatan reaksi
tanggap darurat
bencana yang
memenuhi respon
time 15 menit
% 100
Triwulan I 0
Triwulan II 0
Triwulan III 0
Triwulan IV 100
Persentase
Sekolah Siaga
Bencana
% 3,7
Triwulan I 0
Triwulan II 0
Triwulan III 0
Triwulan IV 3,7
Persentase
Relokasi Warga
%
45,46
Triwulan I 0
Triwulan II 0
Triwulan III 0
Triwulan IV 45,46
Program Anggaran (Rp) Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.165.195.130 Anggaran APBD :
Rp. 79.569.869.730
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
4.088.530.000 Anggaran :
Dekonsentrasi/TP
Rp. 0
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
100.000.000 Dana Keistimewaan Rp. 0
27
4. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
326.675.000
5. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
13.650.000
6. Program Peningkatan
Kesiapsiagaan, Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Rp. 890.525.000
7. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Rp. 708.590.000
8. Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Bencana
Rp. 65.980.254.600
Bantul, 18 Januari 2019
Pihak Kedua,
Suharsono
Pihak Pertama,
Drs. Dwi Daryanto, M. Si NIP. 19630414 199103 1 006
28
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah
kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya
pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan program-program prioritas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang
mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel II.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018
No Sasaran Strategis Didukung jumlah program
1. Terciptanya pencegahan dan
kesiapan daerah dalam menghadapi
bencana
Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
2. Terciptanya kondisi masyarakat
yang terlindungi dari bencana dan
dampak lanjutan bencana
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan,
Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
3. Terciptanya pemulihan dan
perbaikan infrastruktur dan
masyarakat pasca bencana
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah
Bencana
29
BAB I I I Akuntabi l i tas K iner ja
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa
fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong
perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik
pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh
mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan
mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam
memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja
ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini,
antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam
penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan
skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam
penyusunan Laporan Kinerja ini.
30
Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Kode
1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi
2 75,1 ≤ 90 Tinggi
3 65,1 ≤ 75 Sedang
4 50,1 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang
telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja.
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
No Indikator Kinerja Utama
2018
Target Realisasi %
Realisasi
1 Persentase Sekolah Siaga
Bencana
3,19 3,87 100
2 Persentase kecepatan reaksi
tanggap darurat bencana yang
97 100 100
31
No Indikator Kinerja Utama
2018
Target Realisasi %
Realisasi
memenuhi respons time 15
menit
3 Persentase Relokasi Warga 27,28 36,36 100
Sumber : Esakip
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja
utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018, disimpulkan
bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-
rata capaian sebesar 100%.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Rencana Penanggulangan Bencana adalah merupakan bentuk
dari perencanaan partisipatif dalam penanggulangan bencana yang
berfokus pada proses penyusunan rencana penanggulangan
bencana di tingkat Desa, Sekolah, Masyarakat, Lembaga usaha,
dan Satgas BPBD Kabupaten Bantul. Dari semua unsur tersebut
melibatkan partisipasi aktif masyarakat, perangkat desa, para
relawan, Warga sekolah, lembaga usaha dan para anggota Satgas
serta aparat BPBD Kabupaten Bantul.
32
Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pertama
No Indikator Kinerja
Utama
Capaian
2017
2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2018
terhadap
2021 (%)
Target Reali
sasi
%
Realisasi
1. Persentase Sekolah
Siaga Bencana
2.69 3,19 3,87 100 4,7 82
Sumber : Esakip
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.
Untuk Indikator Kinerja Utama Prosentase Sekolah Siaga Bencana
dengan target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 3,19%, realisasi
sebesar 3,87%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.
Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,19% yang
juga sebesar 100%, maka capaian tahun 2018 sama dengan tahun lalu
sebesar 100%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 4,7%
Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 82% dari target akhir
Renstra tahun 2021. IKU ini didukung oleh kegiatan Pembentukan
Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 105.990.000
terealisasi sebesar Rp. 104.075.000,- atau sebesar 98% adanya efisiensi.
Output yang dicapai adalah terbentuknya 3 sekolah siaga bencana yaitu
SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah, SD Muhammadiyah Insan Mandiri.
Sampai dengan tahun 2018 ada sebanyak 12 (dua belas) sekolah yaitu
SD 1 Trirenggo dan SMP 1 Pandak Bantul, SD Parangtritis, SD Ar Raihan,
SMP 2 Imogiri, SMA 1 Kretek, SMA 1 Bantul, SMA 2 Bantul SMK Kelautan
Bantul, SMP 2 Dlingo, SD 1 Trirenggo dan SMP 1 Pandak, SMP 2 Kretek,
SD Unggulan Aisyiyah, SD Muhammadiyah Insan Mandiri.
.
34
Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SMPN 2 Kretek
Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SMPN 2 Kretek
35
Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kedua
No Indikator Kinerja
Utama
Capaian
2017
2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi %
Realisasi
1.
Persentase
kecepatan reaksi
tanggap darurat
bencana yang
memenuhi respons
time 15 menit
2,69 97 100 100
100 100
Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah Persentase kecepatan
reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit
dengan target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 97%, realisasi sebesar
100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 90% atau tercapai sebesar
100%, maka capaian tahun 2018 sama sebesar 100%
Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian
tahun 2018 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra
tahun 2021.
Indikator kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang
merupakan formula respons time jajaran pemadam kebakaran, Salah satu
upaya tindak lanjut dari reformasi birokrasi adalah melaksanakan
perbaikan layanan publik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul dalam melakukan perbaikan layanan, diawali dengan
melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam
memperoleh layanan. Evaluasi yang berwujud pengukuran kepuasan
36
pelanggan merupakan unsur penting dalam menyediakan pelayanan yang
lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.
Sumber : Kebakaran Jalan JLS Sanden Bantul
38
Sumber : Gudang kayu Sruwuh RT 44 Donotirto Kretek Bantul
Dalam konteks ini, prinsip pelayanan yang mencakup: mudah,
transparan dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar
menjadi kenyataan. Dinamika selera dan preferensi pelanggan, dalam hal
ini masyarakat, selalu berkembang, sehingga perlu upaya-upaya untuk
melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Dalam rangka penyesuaian itu harus ada indentifikasi kritis
dalam bentuk feed back dan langsung, karena pelayanan publik harus
39
ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas dimaksud
adalah ketercapaian indikator-indikator mutu, sedangkan kuantitas yang
dimaksud adalah daya jangkau layanan. Kesemuanya ini membutuhkan
keterlibatan semua pihak dalam melakukan perbaikan layanan publik.
Hasil survey bulan Desember 2018 menunjukkan nilai indeks untuk
pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul adalah 3,241. Apabila nilai tersebut dikonversikan dengan nilai
dasar 25 maka hasilnya adalah 81,03. Berdasarkan perhitungan tersebut
dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di BPBD Kabupaten Bantul
adalah B, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di BPBD Kabupaten Bantul
adalah Baik
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dari 14 indikator
hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar = 3,241X 25 =
81,03
b. Mutu Pelayanan B
c. Kinerja Unit Pelayanan Baik.
Sementara itu, nilai SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dicapai
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada
akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah 34,71 %, masih
sama dari tahun sebelumnya yang hanya 34,71%. Artinya bahwa sarana
dan prasarana serta kemampuan SDM yang tersedia saat ini sebesar
angka tersebut diatas;
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sebesar 100 %, hal
ini juga masih sama dari tahun sebelumnya yang hanya 100%. Artinya
bahwa kecepatan pergerakan personil dan mobilisasi peralatan menuju
titik terjadinya bencana sebesar angka tersebut diatas; kendala yang
dihadapi antara lain adalah kepadatan arus lalu lintas, dan distansi yang
harus ditempuh menuju titik kejadian.
40
Terkait pelayanan aparat BPBD terhadap warga masyarakat yang
terpapar bencana kebakaran, instrumen yang menjadi acuan dalam
formula ini adalah bahwa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum
yang ditetapkan Kemendagri, Time Response bagi Satuan Tugas
Pemadam Kebakaran adalah tidak lebih 15 menit dimulai dari titik
keberangkatan (markas) hingga ke titik kejadian bencana. Sehingga untuk
tahun 2018 nilai capaiannya adalah 9,62. Hal ini didorong oleh semakin
bertambahnya sarana dan prasarana peralatan, bertambahnya mobil
pemadam kebakaran, bertambahnya pos pemadam kebakaran yg
mendekati WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), kapasitas aparat,
motivasi kerja dan etos kerja.
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada
Wilayah Manajemen Kebakaran adalah 100%, dengan adanya hibah 6
(enam) unit damkar dari KPK, total mobil pemadam yang dimiliki ada 8
unit sudah terekondisi dan siap pakai.
Indikator Kinerja Utama ini didukung oleh kegiatan
Penanggulangan bencana kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.
206.756.000,00 terealisasi sebesar Rp. 191.624.300,00,- atau sebesar
93%. hal ini tidak mencapai target 100% dikarenakan adanya efisiensi.
Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketiga
No Indikator Kinerja
Utama
Capaian
2017
2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi %
Realisasi
1. Persentase Relokasi
Warga
27 27,28 36,36 100 100 100
41
Indikator Kinerja Utama Persentase relokasi warga dengan target
yang ditetapkan tahun 2018 adalah 45,46%, realisasi sebesar 45,46%,
tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelumnya sebesar 98% atau tercapai sebesar 100%,
maka capaian tahun 2018 sama sebesar 100%
Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian
tahun 2018 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra
tahun 2021. Formula dari indikator ini adalah: Penyebut adalah 55 KK
yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2021, sedangkan
Pembilangnya adalah 5 KK yang ditargetkan setiap tahun.
Indikator Utama Kinerja ini didukung oleh kegiatan Relokasi korban
bencana alam dengan anggaran sebesar Rp. 254.561.500,- terealisasi
sebesar Rp. 223.937.920,- atau sebesar 88%. Output yang dicapai adalah
terlaksananya bantuan relokasi rumah bagi 10 KK korban bencana tanah
longsor dan kegiatan Penyiapan Lahan Lahan untuk Relokasi Bencana
Alam dengan anggaran sebesar Rp. 507.650.000,- terealisasi sebesar Rp.
495.516.500,- atau sebesar 98%. Output yang dicapai adalah tersedianya
lahan untuk relokasi warga.
Adapun warga yang direlokasi di tahun 2018 yaitu :
- Ngadiyem alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Aris Diyanto alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Sogi alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Giyanto alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Ngagiman alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Saliyem alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Paeso alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Sutiyo alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Sugiman alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Suwardi alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul
44
Dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana di
Kabupaten Bantul, BPBD perlu menggalang kemitraan dengan berbagai
pihak. Untuk itu BPBD perlu memperkuat Forum Pengurangan Risiko
Bencana (Forum PRB) Kabupaten Bantul dan Relawan untuk
meningkatkan sinergi dan mempercepat kemajuan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah. Perkuatan ini dilakukan dengan
membangun eksistensi Forum PRB dan Relawan serta mengadakan
pertemuan-pertemuan berkala dalam merencanakan penanggulangan
bencana secara bersama. Kemudian pemerintah perlu meningkatkan
kapasitas Forum PRB baik dari segi kriteria keanggotaan yang mampu
mendorong dan mempercepat upaya penanggulangan bencana maupun
pengetahuan dan kemampuan sumber daya Forum PRB dalam
penanggulangan bencana.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan sektor
usaha dalam pengurangan risiko bencana untuk menunjang
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul.
Kemitraan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari
dunia usaha untuk terlibat dalam peyelenggaraan penanggulangan
45
bencana terutama untuk pemenuhan dan persediaan kebutuhan-
kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.
Persentase peran serta masyarakat adalah indikator kinerja yang
menunjuk pada responsivitas dan partisipasi warga masyarakat berupaya
dan bergiat untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman dalam
kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Permasalahan :
1. Jumlah pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD I tidak
dapat di pastikan setiap tahunnya
2. Dalam mewujudkan Kabupaten Tangguh bencana perlu percepatan
penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana
3. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara
pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;
4. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk upaya
komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya
rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi
yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada
masyarakat;
6. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam
perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan
7. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan stakeholder
terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantul.
8. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul
9. Belum adanya kurikulum pengurangan risiko bencana yang menjadi
pedoman bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul.
10. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Bantul
11. Jumlah desa dan sekolah di Kabupaten Bantul yang cukup banyak
12. Kurangnya sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu
evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di
sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS
46
Solusi :
1. Penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana dan
sekolah siaga bencana melalui APBD I maupun APBD II
2. Pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD II setiap tahunnya
perlu di tambah dari 2 desa ke 4 atau 5 desa.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan
resiko bencana.
4. Pengarusutamaan mitigasi bencana yang menjadi program prioritas
dalam pengurangan resiko bencana.
5. Integrasi/ pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam
RPJMD di Kabupaten Bantul yang didukung oleh seluruh OPD di
Kabupaten Bantul
6. Penetapan kurikulum pendidikan yang berbasis Mitigasi/ Pengurangan
risiko bencana
7. Peningkatan jumlah personil BPBD dan Fasilitator Masyarakat untuk
mendukung program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sekolah
Siaga Bencana (SSB).
8. Penambahan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu
evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di
sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS
Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama
OPD yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pengembangan edukasi kebencanaan lebih ditingkatkan
b. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama
penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya
penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal
mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
c. Diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan
Kepala BPBD yang berhubungan dengan program
penanggulangan bencana, serta penyebarluasannya informasi
kepada masyarakat terkait regulasi, sehingga masyarakat dapat
47
mengerti dan paham
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program
yang dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2018,
program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis diampu oleh program
yaitu :
1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam
(BPBD). Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp
4.455.330.700 dan terealisasi sebesar Rp 3.920.708.264,00 atau 88%.
Sasaran dari program ini adalah terciptanya pencegahan dan kesiapan
daerah dalam menghadapi bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di
dalam program ini adalah sebagai berikut:
a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
23.980.000,- atau sebesar 35 % hal ini tidak mencapai target 100%
dikarenakan selain efisiensi ada faktor eksternal yaitu bencana alam
yang pada tahun 2018 bisa dibilang di sepanjang tahun 2018
bencana alam tidak terlalu signifikan. Output yang dicapai adalah
terlaksananya evakuasi korban bencana.
b) Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana
alam dengan anggaran sebesar Rp. 848.610.000,- terealisasi
sebesar Rp. 770.001.000,- atau sebesar 91%. Output pada kegiatan
ini adalah terlaksananya pelatihan pemadam kebakaran dan tanah
longsor di 14 desa.
c) Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial
dengan anggaran sebesar Rp. 1.443.925.000,- terealisasi sebesar
Rp. 1.116.798.000,- atau sebesar 85,25%. Output yang dicapai
adalah terlaksananya kegiatan gelar budaya dalam rangka refleksi
gempa bumi dan FGD Kabupaten Tangguh Bencana.
d) Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam dengan
anggaran sebesar Rp. 162.343.200,- terealisasi sebesar Rp.
123.953.184,- atau sebesar 76%. Output yang dicapai adalah
48
terlaksananya penyaluran bantuan berupa bahan makanan, bahan
bangunan dan air bersih. Di kegiatan ini tidak terserap 100%
dikarenakan untuk bantuan air bersih hny terserap 70%, hal ini
karena di tahun 2018 untuk bencana kekeringan tidak membutuhkan
waktu lama sehingga masyarakat yang terdampak tidak begitu
banyak membutuhkan bantuan air bersih.
e) Pengembangan desa siaga bencana dengan anggaran sebesar Rp.
87.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.800.000,- atau sebesar 0%.
Output yang dicapai adalah pengembangan 4 desa tangguh bencana
yang sudah terbentuk untuk menuju desa tangguh bencana tingkat
madya.
f) Gladi posko dan gladi lapang dengan anggaran sebesar Rp.
307.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 306.050.000,- atau sebesar
99,6%. Output yang dicapai adalah terlaksananya gladi atau
simulasi.
g) Pengembangan budaya sadar bencana dengan anggaran sebesar
Rp. 22.582.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.282.500,- atau sebesar
98%. Output yang dicapai meningkatnya pemahaman budaya sadar
bencana bagi lurah di 75 desa.
h) Penyelenggaraan posko pengendalian bencana dengan anggaran
sebesar Rp. 34.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.000.000,- atau
sebesar 82,98 %. Output yang dicapai adalah terselenggaranya
posko kedaruratan bencana. Di output ini tidak mencapai target
100% dikarenakan efisiensi dan faktor eksternal bencana alam.
i) Penguatan kapasitas Satgas BPBD dengan anggaran sebesar Rp.
150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 127.440.000,- atau sebesar
84,95 %. Output yang dicapai adalah meningkatnya kemampuan
satgas BPBD dengan pelatihan-pelatihan.
j) Penguatan FPRB dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 56.600.000,- atau sebesar 99,30 %. Output
49
yang dicapai terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana
(FPRB) yang ada di tingkat kabupaten.
k) Pembentukan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran sebesar
Rp. 105.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.075.000,- atau
sebesar 98,19 %. Output yang dicapai adalah terbentuknya 3
sekolah siaga bencana yaitu SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah,
dan SD Muhammadiyah Insan Mandiri.
l) Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan anggaran sebesar
Rp. 290.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 288.999.580,- atau
sebesar 99,66%. Output yang dicapai adalah terbentuknya 2 Desa
Tangguh Bencana yaitu desa Sriharjo dan desa Srimartani.
m) Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran
sebesar Rp. 255.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 252.050.000,-
atau sebesar 98,65%. Output yang dicapai adalah tersedianya
sistem aplikasi kebencanaan berbasis android.
n) Pengembangan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran
48.305.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.875.000,- atau sebesar
98,97% Output yang dicapai adalah pengembangan sekolah siaga
bencana yang sudah terbentuk untuk menuju sekolah siaga bencana
tingkat madya.
o) Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana dengan anggaran
Rp. 571.125.000,- terealisasi sebesar Rp. 565.805.000,- atau
sebesar 90,07% Output yang dicapai adalah Tersusunnya dokumen
Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran. Program ini didukung dengan anggaran
sebesar Rp. 206.756.000,- dan terealisasi sebesar Rp 191.624.300,-
atau 92,68%. Sasaran dari program ini adalah terciptanya kondisi
masyarakat yang terlindungi dari bencana dan dampak lanjutan
bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam program ini adalah
sebagai berikut :
50
a) Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
dengan anggaran sebesar Rp. 60.756.000,- terealisasi sebesar Rp.
60.756.000,- atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah
tercapainya kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang
memenuhi respons time 15 menit.
b) Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran dengan anggaran
sebesar Rp. 146.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 130.868.350
atau sebesar 89,64%. Output yang dicapai adalah dilaksanaknnya
diklat pemadam 1 yang bersertifikat dari Kemendagri.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana. Program ini
didukung dengan anggaran sebesar Rp. 762.211.500,- dan terealisasi
sebesar Rp 719.454.420,- atau 94,38%. Sasaran dari program ini
adalah terciptanya pemulihan dan perbaikan infrastruktur dan
masyarakat pasca bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam
program ini adalah sebagai berikut :
a) Relokasi korban bencana alam dengan anggaran sebesar Rp.
254.561.500,- terealisasi sebesar Rp. 223.937.920,- atau sebesar
87,97%. Output yang dicapai adalah terlaksananya bantuan relokasi
rumah bagi 10 KK korban bencana tanah longsor.
b) Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam dengan anggaran
sebesar Rp. 507.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 495.516.500,-
atau sebesar 97,61%. Output yang dicapai adalah tersedianya lahan
untuk relokasi.
Berikut tabel sasaran strategis yang diampu oleh program sebagai
berikut :
51
Tabel. III.6
Sasaran Strategis yang diampu Program
No Sasaran Strategis Program
1. Terciptanya pencegahan dan
kesiapan daerah dalam menghadapi
bencana
Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
2. Terciptanya kondisi masyarakat
yang terlindungi dari bencana dan
dampak lanjutan bencana
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan,
Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
3. Terciptanya pemulihan dan
perbaikan infrastruktur dan
masyarakat pasca bencana
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah
Bencana
Selain program pendukung sasaran ada 4 (empat) program rutin
yang di ampu oleh Sekretaris Pelaksana yang terkait dengan operasional
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program ini bersifat
supporting dari tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, program tersebut antara lain;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 mentargetkan 85
terealisasi sebesar 80,17 dengan capaian sebesar 94,3%. Capaian
Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.
Pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sebesar 78,51 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar
1,6. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;
- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
52
- Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah anggaran di program ini sebesar adalah Rp 4.171.555.400,-
dengan realisasi sebesar Rp 3.667.022.951,- atau sebesar 87,91%.
adapun realisasi dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran pagu
anggaran sebesar Rp. 542.943.400,- terealisasi sebesar Rp.
465.327.974,- atau sebesar 85,70%, output yang dicapai adalah
terealisasikannya pembayaran honor pengelola keuangan, barang
dan kepegawaian, penyediaan benda pos (materai dan perangko),
alat tulis kantor, alat listrik, penyediaan peralatan dan bahan
pembersih, pembayaran rekening air, listrik, telepon, surat kabar
harian, belanja dekorasi, belanja publikasi, sewa frekuensi dan
pajak radio, cetak dan penggandaan.
b. Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 303.316.000,- terealisasi sebesar Rp.
273.986.897,- atau sebesar 90,33%, output yang di capai adalah
tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu dan makan
minum operasinal kegiatan, serta perjalanan dinas luar daerah dan
dalam daerah.
c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran dengan pagu
Rp. 3.325.296.000,- terealisasi Rp. 2.927.708.080,- atau sebesar
88,04%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honorarium 189
orang tenaga kontrak.
Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi dari penggunaan
anggaran baik itu pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan perkantoran maupun kegiatan penyediaan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
53
Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan
sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100%
terealisasi sebesar 93,49%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator
kinerja program ini tercapai sebesar 87,65 sehingga pada tahun ini ada
kenaikan sebesar 1%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun
Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini baru
mencapai sebesar 93,49%. Hal ini dikarenakan ada efisiensi di
beberapa kegiatan. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan,
yaitu ;
- Pembangunan Gedung
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :
a. Pembangunan gedung kantor dengan indikator kinerjanya adalah
jumlah penyempurnaan pembangunan gedung pos pemadam
kebakaran yang tahun 2017 telah membangun 3 pos di Kecamatan
Banguntapan, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Imogiri dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 635.250.000,- terealisasi sebesar Rp.
625.635.000,- atau sebesar 98,49%.
b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan indikator kinerja
kegiatan adalah jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan
yang diadakan di tahun 2018 ada 9 paket pengadaan yaitu
pengadaan EWS, pengadaan Chainsaw, pengadaan perlengkapan
satgas (PBK, SAR, TRC), dan pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer, printer dan LCD Proyektor,
mebelair), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.008.183.400,-
terealisasi sebesar Rp. 992.857.800,- atau sebesar 98,48%.
c. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor dengan indikator kinerja
kegiatan adalah jumlah bulan pemeliharaan dan rehab gedung
54
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 85.841.650,- atau sebesar 95,38%.
d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dengan indikator
kinerja kegiatan jumlah bulan pemeliharaan dan rehabilitasi mobil
pemadam kebakaran. Ada 3 unit mobil pemadam yang di
rehabilitasi, total anggaran utk kegiatan ini sebesar Rp.
2.609.569.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.430.932.499,- atau
sebesar 93,15%..
e. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan indikator kinerja
kegiatan jumlah bulan pemeliharaan peralatam dan perlengkapan
kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 245.500.000,-
terealisasi sebesar Rp. 154.595.750,- atau sebesar 62,97%,
outputnya adalah terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor
serta pemeliharaan EWS di pantai selatan.
Dari Realisasi Program Sarana dan Prasarana Aparatur tidak dapat
mencapai 100%. Dikarenakan efisiensi pada kegiatan
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang juga
mempengaruhi jumlah serapan anggaran.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
Capaian dari program ini adalah indikator Cakupan peningkatan disiplin
aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100% terealisasi sebesar
97,92%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini
juga mencapai 90 sehingga di tahun ini tager kinerja masih sama pada
tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun
Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini
sudah mencapai 100%. Ada 1 (satu) kegiatan yang diampu di program
peningkatan disiplin aparatur yaitu kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana peningkatan disiplin aparatur dengan pagu anggaran Rp.
259.800.000,- terealisasi Rp. 254.401.000,- atau sebesar 97,92%.
Keluaran yang dihasilkan di kegiatan ini adalah berupa belanja pakaian
kerja lapangan untuk Satuan tugas (Pusdalops, PBK, TRC, SAR), dan
55
pakaian tahan panas.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100%
terealisasi sebesar 97,17%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator
kinerja program ini tercapai sebesar 100 sehingga pada tahun ini
hanmpir sama. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra
yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini mencapai
sebesar 97,17%. Di Program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu
kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan
Kapasitas Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.950.000,-
yang terealisasi sebesar Rp. 206.930.000,- atau sebesar 97,17%.
Output dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur yang
dilaksanakan di Kota Malang selama 3 hari. Anggaran ini tidak terserap
100% dikarenakan ada efisiensi anggaran.
Permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
perlu perhatian khusus. Berikut tabel permasalahan dan solusi yang
bisa diharapkan.
Tabel. III.7 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang
No Permasalahan Solusi
1 Kekurangan personil pengelola
pengadaan barang dan jasa
Mengupayakan tambahan tenaga
baik ASN maupun non ASN
2 Waktu Pengajuan proses
pengadaan lelang terlambat
(Triwulan III-IV)
Pembuatan jadwal periodesasi
pengajuan berkas permohonan
lelang
3 Aplikasi SPSE sering mengalami
gangguan
Konsultasi dengan LKPP Jakarta
4 Belum dipahaminya peraturan Bimtek, FGD, Forkom pengadaan
56
No Permasalahan Solusi
pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa.
barang dan jasa
5 Kurangnya personil yang
menunjang tupoksi
Mengupayakan pengadaan
tenaga non PNS
6 Belum memiliki ruang kerja yang
memenuhi syarat yang
mengakibatkan kurang nyaman
dalam bekerja
Merencanakan rehabilitasi ruang
kerja
7 Belum maksimalnya pengelolaan
surat menyurat dan peralatannya
Mendayagunakan personil yang
ada dan pengelolaan surat-surat
sesuai kemampuan SDM
8 Koordinasi pimpinan yang belum
maksimal sehingga petugas
teknis (staf) sering menunggu
perintah sehingga penyelesaian
suatu pekerjaan menjadi kurang
maksimal
Perlu penguatan komunikasi dan
koordinasi di internal unit kerja
C. Akuntabilitas Anggaran
Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan
Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah
pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun
Anggaran 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16.530.996.439,- terealisasi sebesar Rp. 1.715.184.826,- yang digunakan
untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja
langsung sebesar Rp. 13.279.760.034,- total penyerapan anggaran 2018
sebesar 90,70%.
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan
untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung
pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
57
Tabel III.8
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %
1 Terciptanya pencegahan dan
kesiapan daerah dalam menghadapi
bencana
395.990.000
3,8
2 Terciptanya kondisi masyarakat yang
terlindungi dari bencana dan dampak
lanjutan bencana
206.756.000 7,3
3 Terciptanya pemulihan dan perbaikan
infrastruktur dan masyarakat pasca
bencana
254.561.500 4,7
Jumlah 857.307.500 15,8
Belanja Langsung Pendukung 5.424.298.200 36,87
Total Belanja Langsung 14.710.519.500 100
Sumber : Realisasi 2018
Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk
belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk
program/kegiatan utama sebesar Rp. 857.307.500,- atau sebesar 15,8%
dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan
pendukung sebesar Rp 5.424.298.200,- atau sebesar 36,87% dari total
belanja langsung.
Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan
anggaran paling besar adalah sasaran Terciptanya Kesadaran
Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana dengan besaran anggaran
7,3% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan
anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas
58
sarana prasasrana mitigasi bencana sebesar 3,8% dari total anggaran
belanja langsung.
Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 90,7% dari
total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan
bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan
penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan
utama sebesar 15,8%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan
pendukung sebesar 36,87%.
Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran
terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan
penanggulangan Bencana Alam pada kegiatan Penanggulangan bencana
kebakaran sebesar 7,3%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada
program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan penanggulangan
Bencana Alam pada kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
sebesar 3,8%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka
sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan
Bencana menyerap anggaran paling besar yaitu 7,3% dari target.
Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasasrana mitigasi
bencana menyerap anggaran terkecil yaitu 3,8% dari target.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang
dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian
Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :
Tabel III.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
No Indikator
Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
1 Persentase
Sekolah Siaga
Bencana
3.19 3,87 100 105.990.000 104.075.000 98
59
No Indikator
Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
2 Persentase
kecepatan
reaksi tanggap
darurat
bencana yang
memenuhi
respons time
15 menit
97 100 100
206.756.000 191624.300 93
3 Persentase
Relokasi
Warga
27.28 27 98 254.561.500 223.937.920 88
Sumber : Realisasi 2018
D. Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 9,3%, dari
total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan
bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi,
yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat
penghematan anggaran.
Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 9%,
sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,4%.
Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar
pada program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan
penanggulangan Bencana Alam pada kegiatan Penanggulangan bencana
kebakaran sebesar 25.%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada
program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan penanggulangan
Bencana Alam pada kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka
60
sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan
Bencana, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 25% dari
anggaran target. Sedangkan sasaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan
Bencana, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0% dari anggaran target.
Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan
sebagai berikut:
Tabel III.10
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
No Indikator Kinerja Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %
1 Persentase Sekolah
Siaga Bencana
105.990.000 104.075.000 1.915.000 1,8
2 Persentase kecepatan
reaksi tanggap darurat
bencana yang
memenuhi respons time
15 menit
206.756.000 191.624.300 15.131.700 7,32
3 Persentase Relokasi
Warga
254.561.500 223.937.920 30.623.580 12
Jumlah 567.307.500 519.637.220 47.670.280 21,12
Belanja Langsung
Pendukung
5.424.298.200 4.831.787.984 340.224.000 6,27
Total Belanja langsung 14.710.519.500 13.279.760.034 395.654.750 2,69
Sumber : Realisasi 2018
61
BAB IV Penutup
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,
kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan
yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah
sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran
strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi
masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang
melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria
Sangat Tinggi.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap
seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021
khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan.
Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang
ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan
ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan
hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan