LAPORAN KINERJA (LKIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI …

LAPORAN KINERJA (LKIP)

DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2018

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG


JL. Dr. Soesilo No. 44 – 46 Pahoman, Bandar Lampung

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 i

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan

Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 di

lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

(LKj) merupakan suatu dokumen evaluasi dalam melakukan penilaian kinerja

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan juga sebagai

gambaran sampai dimana kita telah dapat mencapai sasaran yang diukur melalui

indikator sasaran, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah kita

tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini belum

optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait

bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan

untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) selanjutnya.

Harapan kami selanjutnya Laporan Kinerja (LKj) ini dapat diterima dan

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan

serta peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk masa yang akan

datang.

Bandar Lampung, Januari 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI LAMPUNG

Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes

Pembina Utama Madya NIP. 19630825 198910 2 002

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 ii

Laporan Kinerja (LKj) merupakan suatu dokumen evaluasi dalam

melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja (PK), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan tahun 2015 – 2019 dalam rangka mencapai derajat

kesehatan yang setinggi-ingginya di Provinsi Lampung.

Dalam rangka mewujudkan Visi Lampung Maju dan Sejahtera,

yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan

dalam 5 Misi, dimana bidang kesehatan masuk pada misi ketiga. Sasaran

strategis yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan pada periode ini

adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama

untuk kesehatan ibu dan anak yang diukur dengan 7 Indikator Kinerja

Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

dapat di simpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah di

tetapkan pada tahun 2018 belum dapat dicapai sepenuhnya oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan

yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

a. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan

dalam Dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD dan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi lampung dan Dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) perubahan tahun 2018 dari sasaran

strategis Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang

diukur dari dengan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). ada 5

(lima) Indikator Kinerja Utama mencapai kinerja >100%

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 iii

dengan kriteria kinerja Memuaskan, 2 (dua) Indikator Kinerja

Utama yang mencapai kinerja <100% dengan jumlah rata –

rata capaian 117%.

b. Untuk Akuntabilitas keuangan dari 18 Program dan 47

kegiatan yang dilaksanakan realisasi keuangan tercapai

90,34%.

Belum sepenuhnya tercapainya sasaran diatas disebabkan karena

beberapa hal seperti Sistem evaluasi dan pelaporan program yang belum

optimal dalam penyediaan data untuk mengukur pencapaian sasaran dan

pada akhirnya menyebabkan keterlambatan dan ketidak tepatan waktu

dalam pengiriman data dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Keterbatasan

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten /Kota baik secara kualitas

maupun kuantitas. Belum optimal nya SDM itu sendiri dalam memahami

dari definisi operasional dan formula atau rumus dari indikator yang ada.

Belum optimalnya kordinasi lintas program dan lintas sektor baik di

Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Keterbatasan anggaran kesehatan yang ada di Provinsi maupun

di Kabupaten/Kota. Terkendalanya pencairan dana yang tidak tepat waktu

sehingga berpengaruh dalam keberlangsungan kegiatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang

berhasil maupun yang masih belum berhasil dan akan menjadi perhatian

untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang agar lebih efisien

dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .............................................................................. i

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................... ii

Daftar Isi ........................................................................................... iv

Daftar Tabel ..................................................................................... vi

Daftar Grafik ...................................................................................... viii

Daftar Gambar .................................................................................... ix

Bab I Pendahuluan ..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................ 1

1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ... 3

1.3 Tugas dan Fungsi ....................................................... 6

1.4 Isu Strategis .............................................................. 28

1.5 Landasan Hukum ....................................................... 28

1.6 Inovasi Terbaru ....................................................... 30

1.7 Sistematika .............................................................. 39

BAB II Perencanaan Kinerja ........................................................... 40

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .......................... 40

a. Rencana Strategis ................................................ 40

1. Visi .............................................................. 41

2. Misi ............................................................. 42

3. Tujuan dan Sasaran ....................................... 42

b. Indikator Kinerja Utama ..................................... 47

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................ 50

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 v

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu ........................... 53

a. Rencana Strategi Hasil Reviu ............................. 53

b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu ................... 58

c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu ............................. 62

BAB III Akuntabilitas Kinerja ............................................................ 65

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ....................................... 66

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .................................. 68

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis .................................................................... 70

3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ............................ 96

3.5 Analisis Pencapaian Kinerja ........................................... 101

3.5.1 Pencapaian Indikator Kinerja Program................... 106

3.6 Permasalahan dan Solusi ............................................ 133

3.7 Akuntabilitas Keuangan .............................................. 135

3.8 Prestasi dan Penghargaan ............................................ 138

BAB IV Penutup ................................................................... 142

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja (PK) Murni Tahun 2018 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2018 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 Cqpaian Indikator Kinerja Utama Capaian Indikator Kinerja Strategis Analisis Pencapaian Sasaran Rencana Aksi Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Kesehatan SK IKU Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 IKU Tahun 2015 – 2019 Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 vi

DAFTAR TABEL

NO.

TABEL

JUDUL TABEL HAL

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Dasar Hukum Pembentukan OPD

Daftar Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2018

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil

Reviu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pemgukuran dan

Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung 2018

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung Tahun 2018

Skala Pengukuran Ordinal Dengan Petunjuk

Pelaksanaan SAKIP

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2018

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan


Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2018


Lampung Tahun 2018

Pencapaian Target Misi

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses

dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2018


Lampung Tahun 2018

3

4

43

47

50

54

59

62

67

67

69

71

73

73

74

75

80

82

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 vii

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2018

Pencapaian Target Misi Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2018

Kategori Pemcapaian Indikator Sasaran Tahun 2018

Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya mutu

sumber daya manusia kesehatan

Analisis Pencapaian Sasaran 8 meningkatnya akses

dan mutu pelayanan kesehatan perorangan

Analisis Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya akses

dan mutu pelayanan kesehatan rujukan

Analisis Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya akses

dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2018


Lampung Tahun 2018


Lampung Tahun 2018

Pencapaian Target Misi Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2018

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018

Analisis pencapaian sasaran 1 meningkatnya status

kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan

mutu pelayanan kesehatan

Jumlah kecamatan yang telah memiliki minimal satu

puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi di

Provindi Lampung Tahun 2018

Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki minimal

satu rumah sakit umum daerah (RSUD) tersertifikasi

atau terakreditasi di provinsi lampung tahun 2018

Kabupaten/Kota yang belum memiliki minimal satu

rumah sakit umum daerah (RSUD) tersertifikasi

atau terakreditasi di Provinsi Lampung tahun 2018

Rumah sakit swasta yang telah tersertifikasi atau

terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2018

Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di

Provinsi Lampung tahun 2018

Alokasi aggaran & % anggaran bidang kesehatan

bersumber APBD tahun 2018

Pencapaian indikator sasaran 1 meningkatnya status

kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan


Pagu dan realisai anggran pemerintah daerah Provinsi

Lampung tahun 2018

85

87

91

92

93

93

94

97

99

100

100

101

103

106

111

112

113

122

130

131

135

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 viii

3.32

3.33

3.34

Efektifitas anggaran terhadap capaian misi

pemerintah daerah provinsi Lampung tahun 2018

Efisiensi anggaran tahun 2018

Tabel penambahan anggaran Dinas Kesehatan


136

137

137

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 ix

DAFTAR GAMBAR

No.

Gambar

JUDUL GAMBAR Hal

1.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Dan UPTD

Trend capaian jumlah puskesmas dengan pelayanan

kesehatan tradisional, komplementer, alternatif di

Provinsi Lampung tahun 2016-2018

Trend % ketersediaan obat dan vaksin di Provinsi

Lampung tahun 2016-2018

Distribusi capaian % ketersediaan obat dan vaksin

per kabupatn/kota di Provinsi Lampung tahun 2018

Trend cakupan persalinan di fasilitasi pelayanan

kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2017-2018

Distribusi capaian persalinan difasilitas pelayanan

kesehatan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung

tahun 2018

Prevalensi balita kurang gizi (Under Weigh)

berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) di

Provinsi Lampung tahun 2016-2017 dan Riskesdas

2018

Trend capaian persentase penduduk terhadap air

minum yang berkualitas di Lampung tahun 2016-

2018

Distribusi cakupan akses penduduk tehadap air

minum yang berkualitas di kabupaten/kota se-

provinsi Lampung tahun 2017

Trend capaian % anak usia 0-11 bulan mendapatkan

imunisasi dasar lengkap di provinsi Lampung tahun

2016-2018

Distribusi capaian % anak usia 0-11 bulan

mendapatkan imunisasi dasar lengkap per

kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018

Trend cakupan distribusi sarana distribusi alat

kesehatan yang memenuhi syarat CDAKB di Provnsi

Lampung tahun 2017-2018

Trend cakupan % puskesmas memiliki dokter di

Provinsi Lampung Tahun 2015-2017

Distribusi cakupan puskesmas dengan dokter di

Provinsi Lampung tahun 2015-2017

5

114

115

116

117

118

119

120

121

123

124

126

127

128

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 x

DAFTAR GRAFIK

No.

Grafik

JUDUL GRAFIK Hal

1

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi

Lampung Tahun 2011 s.d 2017

105

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 1

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah

satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu

mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen

masyarakat, termasuk dari berbagai elemen masyarakat, termasuk

dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan

kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi . Penyusunan LKj dilakukan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda Proses penyusunan LKj

dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk

mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam

dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi

Lampung.


LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip

akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan

diwujudkan. Provinsi Lampung mengacu kepada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014, LKj tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada

Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu

Satuan Kerja dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 yang selanjutnya

dijabarkan dengan Peraturan Gubernur nomor 63 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada

Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah

(SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah

wajib menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj).

1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Satuan

Kerja dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 yang selanjutnya dijabarkan

dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintah

Provinsi.


Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas, maka Tugas Pokok

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis adalah

untuk melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kesehatan

berdasarkan asas otonomi yang menjad kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada

Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Adapun Dasar Hukum Pembentukan OPD di Lingkungan Provinsi

Lampung adalah;

Tabel 1.1

Dasar Hukum Pembentukan OPD

Peraturan Nomor Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Tentang

Perangkat Daerah

2. Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Tentang

Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi

Lampung

3. Peraturan Gubernur Lampung

Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta tata kerja Dinas Daerah

pada Pemerintah Provinsi

Lampung

Nomor 18 Tahun 2016

Nomor 8 Tahun 2016

Nomor 63 Tahun 2016

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang

peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap

peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang

input dalam pelaksanaan program kesehatan. Adapun jumlah Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan berjumlah 380 orang dan


Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) berjumah 192 orang. Dengan

kualifikasi pendidikan dan pangkat golongan tertera dibawah ini.

Tabel 1.2

Daftar Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

JUMLAH

PEGAWAI

KUALIFIKASI

PENDIDIKAN

PANGKAT

GOLONGAN

JUMLAH PEJABAT

STRUKTURAL FUNGSIONAL

PNS : 380 S3 : 1 IV d : 1 Eselon II : 1 Administrator Kesehatan Muda : 1

L : 139 S2 : 70 IV c : 1 Eselon III : 9 Sanitarian Penyelia : 0

P : 241 S1 : 131 IV b : 7 Eselon IV : 28 Penyuluh Kesehatan Madya : 1

D4 : 18 IV a : 40 Sanitarian Madya : 1

PTH

L : 192 D3 : 83 III d : 72 Epidemiologi Muda : 1

L : 89 D2 : 1 III c : 61 WI : 8

P : 103 D1 : 4 III b : 78 Pranata Labkes Madya : 4

SLT

A : 62 III a : 39 Dokter Muda : 1

SLTP : 5 II d : 26 Pranata Dokter Muda : 0

SD : 5 II c : 37 Pranata Labkes Muda : 6

II b : 6 Pranata Labkes Pelaksana : 2

II a : 9 Pranata Labkes Pelayanan

Lanjutan : 2

I d : 1 Pranata Labkes Pratama : 6

Ic : 1 Jumlah : 33

Ib : 1 JFU : 347

Ia : 0

JUMLAH

DINKES 380 380 38

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun

2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi lampung Dan UPTD


1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 63 Tahun 2016 tentang

tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah pada

Pemerintah Provinsi diatas maka Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung dan Unit Pelaksana Teknis (Labkes, Bapelkes, Instalasi Farmasi

dan Kalbrasi Alkes dan RSUDBNH) mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan berdasarkan asas

otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur

Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi pelaporan

2. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan

Dinas Kesehatan

3. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan

4. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum

dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

1.3.1 Adapun Tugas dan Fungsi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 63

tahun 2017 sebagai berikut :


1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin,

mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pemerintaha daerah dibidang kesehatan

yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan untuk

membantu Gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan

yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operaional di

bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi.

b. Pengkordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi d

lingkungan Dinas Kesehatan.

c. Pengelolan bara ng milik daerah yang menjadi tanggung jawab

Dinas Kesehatan.

d. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi dan yang

belum dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dan,

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

2. Tugas dan Fungsi dari Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2017

sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan

barang milk daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

serta Pembinaan Pengembangan SDM Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :


a. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian

dan koordinasi pengelolaan administrasi rumah tangga dinas,

hukum, hubungan masyarakat, tata laksana dan peraturan

perundang – undangan.

b. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian

dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan aset atau

Barang milik daerah.

c. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian

dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan

pengembangan SDM kesehatan.

d. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat,

dan

e. Penyelenggaraan tugas – tugas lain yang diberikan atasan.

2.1 Tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan

Masyarakat

a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan koordinasi dan

pembinaan, pengendalian dalam urusan pengelolaan surat

menyurat, kearsipan, perpustakaan, organisasi dan

tatalaksana hukum, kehumasan, kerumahtanggaan, ketertiban

dan keamanan.

b. Rincian tugas Sub Bagiam Umum, Hukum dan Hubungan

Masyarakat adalah sebagai berikut :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan

kegiatan surat – menyurat, meliputi penerimaan,

pengambilan dan pengiriman, pencatatan/penomoran

dan pengendalian, meneliti kebenaran surat,

kelengkapan lampiran surat dan penyimpanan surat;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian

surat – surat dinas meliputi pendistribsian seperti


disposisi pimpinan, pengendalian dan penyelesaian,

penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penggunaan

stempel dinas, operator telpon dan faximile;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan

perpustakaan, meliputi numerik buku, mengelompokkan

menyusun dalam penyimpanan, mengendalikan

tamu/pengunjung perpustakaan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan,

pembinaan dan penataan orgsanisasi dan tatalaksana

dalam lingkup Dinas Kesehatan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah

tangga dinas, meliputi kebersihan, keamanan dan

perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata

usaha pimpinan, pengaturan

penggunaan/penanggungjawab rumah dinas, kendaraan

dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK

kendaraan bermotor.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan jejaring

dokumentasi hukum serta verifikasi produk hukum dinas;

dan

Melaksanakan dan menyiapkan bahan kehumasan dan

layanan publik;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Hukum dan

Hubungan Masyarakat; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelayanan koordinasi dan

pembinaan/pengendalian dalam urusan administrasi


keuangan, pembendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan serta pengelolaan aset

daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai

berikut :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan

rencana penerimaan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan usul

pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di

lingkup Dinas Kesehatan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan,

pengendalian dan bimbingan administrasi keuangan dan

pembendaharaan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi

pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan

realisasi anggaran;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan,

dokumentasi keuangan dan penyusunan laporan

realisasi anggaran;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi

sistem akuntansi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka

pemeriksaan laporan keuangan serta tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perlengkapan alat

tulis menulis, administrasi barang mulai dari rencana,

kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pengeluaran,

penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan

perawatan serta inventaris ruangan sampai

penghapusan inventaris;



pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;

dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam administrasi

kepegawaian, untuk melaksanakan koordinasipembinaan dan

analisis pendayagunaan SDM kesehatan, pembinaan teknis

dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan,

akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan akreditasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya

Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman

perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang meliputi

proses penyusunan dan metodologi yang sesuai dan dapat

diterapkan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan sistem informasi

tenaga kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan secara

terpadu pengembangan SDM kesehatan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantapan sistem

pengembangan karier SDM kesehatan bersama

sektor/program lain/profesi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi

pertimbangan teknis izin tenaga kesehatan asing;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan

penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia

Kesehatan;


Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi

pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat,

pengangkatan dan perbantuan perpindahan wilayah;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan mutasi

pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam

pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyusunan ijazah,

peninjauan masa kerja, pemberhentian dengan tidak hormat,

sanksi pegawai dan pensiun pegawai;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pelayanan

Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, JKN, Taspen, Cuti,

Kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha

kepegawaian, meliputi absen, jadwal apel, pembinaan

mental, pemeriksaan dalam rangka tindakan administratif

atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan

tugas/izin belajar pegawai.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan

kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan;

dan

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Tugas dan Fungsi dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur

Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :

a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

kesehatan masyarakat.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang

kesehatan keluarga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan


masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang



olahraga.

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang



olahraga.

4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

keluarga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

5. Penyelenggaraan tugas – tugas yang belum dapat

dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan

6. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan

3.1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbinga teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

Rincian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah

sebagai berikut :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan

program kesehatan keluarga dan gizi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan menggerakkan

pelayanan/sarana kesehatan ibu, anak dan kesehatan

reproduksi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan merencanakan

bimbingan teknis kesehatan keluarga dan perbaikan gizi;


Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan program kesehatan

keluarga dan gizi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan

kerjasama lintas program dan lintas sektor dan

kemitraan dalam rangka peningkatan kesehatan

keluarga dan gizi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi

kewaspadaan pangan dan gizi serta sistem

informasinya;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan peningkatan

kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam

rangka peningkatan kesehatan keluarga dan gizi;


pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi;

dan

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

3.2 Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rincian tugas dan seksi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman

operasional, panduan dan standar kegiatan promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);

Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam

mengembangkan forum/jaringan promosi kesehatan


lintas program, lintas sektor, organisasi masyarakat /

organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan

swasta;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan advokasi

kebijakan, bina suasana dan penggerakan masyarakat

dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat (UKBM) ;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan

metode, teknik, media dan sarana pendukung promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM) ;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam

mengembangkan kemampuan/profesionalisme SDM

Kesehatan, lembaga diklat, perguruan tinggi, ikatan

profesi, para pakar dan praktisi lainnya di bidang

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

(UKBM) ;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan

pengendalian dalam rangka Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat (UKBM) ;

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

3.3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Rincian tugas seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olahraga adalah sebagai berikut :



petunjuk teknis upaya kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olahraga;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan

pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan air dan

sanitasi, pengendalian dampak kesehatan akibat

pencemarahn lingkungan dan pengembangan kawasan

sehat;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan

dan analisis data dan laporan penyehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga yang berasal dari

kabupaten/kota;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk

pengambilan kebijakan dalam tugas yang bekaitan

dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga;


rencana, evaluasi dan monitoring program, kesehatan

kerja dan olahraga;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan

bimbingan teknis program kesehatan lingkungan

kesehatan kerja dan olahraga ke kabupaten/kota;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksaaan

koordinas lintas sektor/ lintas program tingkat provinsi

dan lintas kabupaten/ kota;


pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan.


4. Tugas dan Fungsi dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan

Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular

dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa.

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

Surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa.

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular

dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa.

d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa.

e. Penyelenggaraan tugas – tugas yang belum dapat dilaksanakan

oleh kabupaten/kota dan

f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan


4.1 Seksi Surveilans dan imunisasi

Seksi Surveilans dan imunisasi mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan oprasional, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan dibidang surveilens dan imunisasi.

Rincian tugas seksi surveilans dan imunisasi adalah sebagai

berikut:

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan oprasional

dibidang surveilans dan imunisasi;

Melaksanakan kebijakan oprasional di bidang surveilans dan

imunisasi;

Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang

surveilens dan imunisasi;

Melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan

dibidang surveilans dan imunisasi;

Menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat di

laksanakan oleh kabupaten/kota;


kegiatan seksi surveilans dan imunisasi;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit Menular,

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan oprasional dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, srta pemantauan, evaluasi pelaporan bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Rincian tugas Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit

Menular adalah sebagai berikut :

Melaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk

teknis upaya pemberantasan penyakit;


Melaksanaan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan

pembinaan dan pengendalian upaya pemberantasan

penyakit;

Melaksanaan dan menyiapkan bahan analisis data,

monitoring dan evaluasi upaya pemberantasan penyakit;

Melaksanaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan

peningkatan kemampuan dan keterampilan managemen dan

teknis pemberantasan penyakit;

Melaksanaan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan

kebijakan dalam tugas yang berkaitan dengan

pemberantasan penyakit;

Melaksanaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan

koordinasi lintas sektor/ lintas program tingkat provinsi dan

lintas kabupaten/kota;

Melaksanaan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan

kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;

Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan opasional, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

di bidang Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa.

Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa adalah sebagai berikut :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk

teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa ;



pembinaan dan pengendalian program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data,

monitoring dan evaluasi upaya Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan

peningkatan kemampuan dan keterampilan managemen dan

teknis Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan

kebijakan dalam tugas yang berkaitan dengan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;


koordinasi lintas sekstor/ lintas program tingkat provinsi dan

lintas kabupaten/kota;


kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Tugas dan Fungsi dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor

63 tahun 2017 sebagai berikut :

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,


evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan

tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan kefarmasian.


(1), bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas :


a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional di bidang

pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan

rujukan dan kefarmasian.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang



c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang



d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan

kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan

dan kefarmasian.

e. Penyelenggaraan tugas – tugas yang belum dapat dilaksanakan

oleh kabupaten/kota dan

f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan

5.1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai

tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

oprasional, dan pemberian bimbinang teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan

Kesehatan Primer dan Tradisional;

Rincian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

adalah sebagai berikut:

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan

oprasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional;


kebijakan oprasional dibidang Pelayanan Kesehatan Primer

dan Tradisional;


Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan

supervisi dibidang Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan

evaluasi, dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan

Primer dan Tradisional;


tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota;


kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

5.2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan

Kesehatan Rujukan.

Rincian Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah

sebagai berikut :


pengendalian pelaksanaan standarisasi, petunjuk teknis

pelayanan medik, penunjang medik dan asuhan

keperawatan disarana Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan upaya /

sarana pelayanan kesehatan serta penunjang medik lintas

Kabupaten/Kota dan atau yang belum dapat dilaksanakan

oleh Kabupaten/Kota;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan peningkatan

keterkaitan lintas program dan lintas sektor, kemitraan


penyelenggaraan dan pengembangan upaya kesehatan

perorangan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan

kerjasama dengan unit pelaksana teknis daerah dan

lembaga teknis daerah bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan;


bimbingan dan pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan,

sarana dan prasarana serta sistem informasi Pelayanan

Kesehatan Rujukan;


bimbingan dan pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan

jaminan kesehatan nasional;


pelaksanaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan

tenaga dalam melaksanakan tugasnya ( medis dan non

medis) di rumah sakit dan penunjang medik baik pemerintah

maupun swasta;


pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan perorangan di

daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta

daerah atau situasi khusus lainnya sesuai kebijakan

Nasional;


kegiatan seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;


5.3 Seksi Pelayanan Kefarmasian

Seksi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan


evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kefarmasian.


Rincian tugas Seksi Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai

berikut :

Menyelenggarakan pengadaan obat pelayanan kesehatan

dasar dan program serta alat kesehatan;

Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pencegahan dan

penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lintas

Kabupaten/Kota;

Menyelenggarakan serta pengaturan pertimbangan teknis

perizinan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi

sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan;

Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan sarana

produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan dan alat

kesehatan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian penggunaan dan

pengembangan obat asli indonesia dan obat tradisional;

Menyelenggarakan tugas – tugas yang belum dapat

dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;


kegiatan Seksi Pelayanan Kefarmasian; dan


6. Tugas dan Fungsi dari Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan

Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :

Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program

kesehatan. Data dan informasi, penelitian dan pengembangan

kesehatan serta evaluasi dan pelaporan kesehatan.



(1), Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan

dan koordinasi perencanaan pembangunaan kesehatan wilayah,

penyusunan program kesehatan serta sistm kesehatan di provinsi.

b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi

pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan

informasi kesehatan di provinsi.

c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan

kesehatan di provinsi.

d. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi

evaluasi program kesehatan dan penyusunan laporan pelaksanaan

program/kegiatan di bidang kesehatan di provinsi.

e. Pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan

Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan dan

f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.1 Seksi Penyusunan Program Kesehatan

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi dan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan

Program.

Rincian tugas Seksi Penyusunan Program Kesehatan adalah

sebagai berikut :

Mengumpulkan referensi kebijakan Kementerian Kesehatan

dan Pemerintah Daerah sebagai bahan perumusan

Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi

perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu Provinsi

dari lintas sektor, lintas program dan lintas Kabupaten/Kota;


Menyusun draft rancangan rencana pembangunan

kesehatan jangka panjang, menengah dan pendek;

Menyiapkan bahan untuk penyusunan penganggaran APBD

maupun APBN serta sumber lainnya dan mengkoordinasikan

penyusunannya sampai terbit dokumen anggaran;


kegiatan Seksi Penyusunan Program Kesehatan; dan

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.2 Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan

Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,


evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi dan Penelitian

Pengembangan Kesehatan.

Rincian tugas Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan

Kesehatan adalah sebagai berikut :

Mengumpulkan data hasil pelaksanaan program kesehatan

dan data terkait dari lintas sektor dan pengelola program

tepat waktu;

Melakukan pengolahan dan analisis data menjadi informasi

untuk sumber perencanaan program;

Menyajikan/memvisualisasikan data dan informasi kesehatan

dalam bentuk profil kesehatan dan visualisasi lainnya;

Memberikan layanan penyediaan data dan informasi

kesehatan;

Menyiapkan bahan koordinasi dan bahan kajian untuk

pengembangan sistem informasi kesehatan yang

komprehensif;

Menginventarisasi jenis dan hasil penelitian, kajian dan

survei yang telah dan akan dilakukan dibidang kesehatan;


Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;


kegiatan Seksi Data Informasi dan Penelitian

Pengembangan Kesehatan; dan

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis

dan suervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan;

Rincian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan adalah

sebagai berikut :

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan

laporan evaluasi program tahunan dan lima tahunan di

bidang kesehatan;

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi dan

penyusunan rancangan evaluasi dan pelaporan kesehatan

mekanisme elektronik maupun non elektronik;

Mengumpulkan bahan untuk penyusunan dan menyusun

rancangan laporan evaluasi program dan kegiatan

bersumber APBD dan APBN;

Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepada lintas program

maupun Kabupaten/Kota;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi pembiayaan

kesehatan di daerah dengan berbagai metode;


kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan


Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Pemda Lampung di bidang kesehatan

yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan

Kematian dan kesakitan sangat dipengaruhi oleh akses dan mutu

pelayanan kesehatan yang belum optimal.

2. Masih tingginya Prevalensi kekurangan gizi pada balita.

3. Transisi Epidemiologi dimana kejadian penyakit menular masih

tinggi namun Penyakit Tidak Menular (PTM) juga cenderung

meningkat akibat perilaku dan gaya hidup masyarakat yang tidak

sehat.

4. Sumber Daya Kesehatan

Anggaran kesehatan bersumber APBD rata-rata baru mencapai

5,6% belum sesuai dengan amanat UU Kesehatan nomor 36

tahun 2009. Selain itu juga distribusi tenaga kesehatan yang

belum merata di Kabupaten Kota

5. Manajemen dan Sistem Informasi KesehatanPembangunan

kesehatan belum sepenuhnya sinergis antara daerah Provinsi dan

Kabupaten Kota

1.5. Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum

sebagai berikut :

a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.


b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.

c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor38 Tahun 2007

Tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun

2013 – 2018.

h. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6/919/B.XII/HK/2014 Tentang

Penetapan Indikator Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun

2014 – 2019 Tanggal 15 Desember 2015.

i. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lampung.

j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2017 Tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang

Terintegrasi dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).


1.6 Inovasi Terbaru

1. Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

Inovasi bidang kesehatan Provinsi Lampung meningkatkan mutu

dan layanan rujukan dengan membuat Rumah Sakit Bandar

Negara Husada merupakan rumah sakit umum daerah dengan

tipe C yang dibangun dalam rangka meningkatkan akses pada

daerah perbatasan (Kabupaten Lampung Selatan, Metro,

Lampung Timur dan Bandar Lampung) sekaligus juga untuk

mendukung pelayanan kesehatan rujukan di RSUAM (agar tidak

overload). RS ini merupakan RS tanpa kelas (tidak membedakan

pelayanan) dan tanpa dikenakan biaya serta adanya layanan

antar jemput pasien (di tahun 2017). Semua layanan ini

diharapankan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan

Di Provinsi Lampung.

Gambar RSUD Bandar Negara Husada


Gambar : Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD BNH

Gambar 3 : Pelayanan Pasien Rawat Inap RSUD BNH


2. Posbindu Cerdik Jiwa

Inovasi bidang kesehatan Provinsi Lampung dalam bentuk Pos

Binaan Terpadu (Posbindu) dalam layanan skrining Deteksi Dini

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang bertujuan

dalam upaya pemenuhan hak publik terhadap skrining deteksi

dini PTM dan Keswa tentang status kesehatannya (sehat,

dalam faktor resiko, sakit), Validasi Data Provinsi dan Nasional

serta sebagai dasar dalam pengambilan Kebijakan Program

PTM dan Keswa. Kondisi yang diharapkan dengan adanya

Posbindu Cerdik Jiwa :


1. Pergub No. 63 Tahun 2016 dijalankan

2. Dijalankannya amanahUU 36 Tahun 2009 dan UU Keswa

No. 18 Tahun 2014 secara terintegrasi

3. Reporting Recording (RR) terintegrasi

4. Posbindu terintegrasi

5. Capaian target SPM terjawab

6. Prevalensi ODMK (orang dengan masalah kejiwaan) 20 –

30% dimasyarakat sumber data lebih evidence base diambil

dari masyarakat

7. Tersedia SOP terintegrasi

Gambar 1 : Meja Pendaftaran

Gambar 2 : Meja Pemeriksaan


Gambar 3 : Meja Wawancara


Gambar 4 : Meja Konseling

3. LSA (Lampung Stunting Agency)

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung bersama stake holder terkait membentuk

Lampung Stunting Agency (LSA).

LSA merupakan suatu wadah/forum komunikasi aliansi strategis

dari berbagai pemangku kepentingan, satuan kerja perangka

daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat (Ormas) dan

fakultas kedokteran serta NGO terkait guna percepatan penurunan

prevalensi stunting dalam rangka menjamin kualitas generasi emas

di Provinsi Lampung.

Tujuan dibentuknya LSA untuk menginformasikan data by name by

address balita stunting di 3 lokus penanganan stunting dan

menganalisa masalah stunting di 3 lokus stunting guna percepatan

penurunan balita stunting di Provinsi Lampung.

Adapun tugas Sekretariat Lampung Stunting Agency adalah :

1) Membantu dalam penyusunan program dan anggaran kegiatan

pencegahan dan penanggulangan stunting

2) Memberikan dukungan teknis administratif kepada lintas

program dan lintas sektor terkait

3) Membantu pengelolaan data dan informasi terkait stunting


4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan

penanggulangan stunting

Untuk stakeholder terkait tim LSA disusun dalam Peraturan

Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting, saat ini

Peraturan Gubernur sedang berproses di Biro Hukum Pemda

Provinsi Lampung.

4. Delivery Go Lab

Adalah Suatu aktifitas dan pemberian jasa layanan pemeriksaan

laborarorium kesehatan dimana customers memesan layanan

biasanya menggunakan media komunikasi (telepon, internet), lalu

petugas akan datang ke tempat customers untuk mengambil

sampel tanpa customers untuk datang ke lab. Pelaksanaan

Kegiatan golab sebatas hanya pengambilan sampel sedangkan uji

pemeriksaan tetap dilaksanakan di laboratorium (UPTD Balai

Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung), karena golab tidak

membuka pos sampel melainkan delivery sampel dan ini tidak

bertentangan dengan Permenkes No. 605/Menkes/SK/VII/2008 dan

Permenkes No. 411/Menkes/Per/III/2010. Keuntungan dari kegiatan

golab adalah:

1. Tanpa harus datang ke laboratorium

2. Tanpa meninggalkan pekerjaan

3. Tanpa meninggalkan Kegiatan / Kuliah

4. Membantu USILA / DISABILITAS


Gambar : Petugas datang kerumah pasien

Gambar : Pemeriksaan Pasien



1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampung Tahun 2018 memiliki sistematika penulisan sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

Bab II Perencanaan Strategis

Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 40

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

a. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Lampung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi

Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi

sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan,

dalam hal ini Dinas Kesehatan Lampung. Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima )

tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor

800/3180a/III.03.1/IX/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang

Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Lampung Tahun

2015-2019. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan

dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait

dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan

menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Lampung tersebut ditujukan untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan


dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Lampung telah

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses

penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2015-2019 dengan

melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,

sehingga Renstra Dinas Kesehatan Lampung merupakan hasil

kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Lampung dan

stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Lampung tersebut

akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Lampung

dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan

pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas

Kesehatan Lampung. Visi tersebut mengandung makna

bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan

kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun

menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman

dan Sejahtera

Visi Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2015-2019 adalah :

Lampung Maju dan Sejahtera 2019


2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan

Lampung Tahun 2015-2019 tersebut diatas dilaksanakan

Misi sebagai berikut :

Misi Ketiga dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas

pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya

masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 2015-2019

sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan,

untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran

berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Lampung

sebagai berikut :


Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Kesehatan Lampung

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terselenggaranya

pembangunan

kesehatan untuk

meningkatkan

status kesehatan

masyarakat

Lampung yang

ditandai dengan

menurunnya

angka kematian

bayi dari 32 /1000

Kelahiran Hidup

menjadi 24/1000

Kelahiran Hidup

pada tahun 2019.

Meningkatnya

status kesehatan

masyarakat

melalui

peningkatan

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan.

Angka

Kematian Bayi

(AKB)

32 30 28 26 24

Angka

Kematian Ibu

melahirkan

341 333 235 317 309

Presentase

Prevalensi

balita kurang

gizi

18,44 18,08 17,72 17,36 17,00

Angka

Penemuan

kasus TB/

Case

Notification

rate (CNR)

99 109 123 137 154

Angka

kesakitan

positif malaria

(Annual

Parasite

Incidens/API)

0,35 0,30 0,25 0,20 0,10

Angka

Prevalensi

HIV-AIDS per

100 penduduk

usia lebih dari

0,49 0,45 0,49 0,49 0,49


dari 15 tahun

Angka

kesakitan

DBD per

100.000

penduduk

50 49 48 47 46

Non IKU :

Meningkatnya

sumber daya

kesehatan dan

kualitas

administrasi

perkantoran

% anggaran

kesehatan

pada APBD

10% 10% 10% 10% 10%

% Puskesmas

memiliki

dokter

91% 91% 92% 93% 96%

% Paket jasa

pelayanan

administrasi

- - - 100% 100%

%

Peningkatan

sarana dan

prasarana

- - - 100% 100%

Meningkatnya

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan

masyarakat

% Status gizi

kurang

(underweight)

pada anak

balita

18,08% 18,08% 17,72% 17,72% 17%

% Persalinan

di fasilitas

pelayanan

kesehatan

81% 81% 82% 78% 84%

% Penduduk

yang memiliki

akses terhdp

air minum

berkualitas

77,20% 77,20% 84,40% 92,40% 100%

Anggaran

kesehatan per

kapita per

tahun

Rp

90.000,-

per orang

per tahun

Rp

92.000,-

per

orang

per

tahun

- - -

Jumlah

kebijakan

publik

berwawasan

1 regulasi 1

regulasi

1 regulasi 1 regulasi 1

regulasi


kesehatan

Menurunkan

angka kesakitan

akibat penyakit

menular dan

tidak menular

% Penduduk

terinfeksi HIV

yang

mendptkan

antiretroviral

(ARV)

- - 70,75% 72,16% 73,61%

Angka

penemuan

kasus TB paru

(case

notification

rate) per

100.000

pnddk

109 per

100.000

pnddk

109 per

100.000

pnddk

- - -

% Puskesmas

yang

melaksanakan

pelayanan

terpadu

(pandu)

penyakit tidak

menular/PTM

- - 30% 40% 50%

% anak usia

0-11 bulan

mendapatkan

imunisasi

lengkap

91,50% 91,50% 91,50% 92,50% 93%

Meningkatnya

akses & mutu

pelayanan

kesehatan dasar

dan rujukan

Jumlah k/k

yang memiliki

minimal satu

RSUD

tersertifikasi

atau

terakreditasi

5 K/K 5 K/K 8 K/K 11 K/K 13 K/K

Jumlah

kecamatan

yang memiliki

minimal 1

puskesmas

tersertifikasi

atau

terakreditasi

85 Kec 85 Kec 150 Kec 200 Kec 225 Kec

Jumlah

puskesmas

melaksanakan

pelayanan

kesehatan

45

Puskesmas

45

Puskes

mas

50

Puskesmas

55

Puskesma

s

60

Puskes

mas


tradisional ,

komplementer

alternatif

%

ketersediaan

obat dan

vaksin

97% 97% 83% 86% 90%

Mengembangkan

manajemen,

informasi &

Regulasi

kesehatan

% anggaran

kesehatan

pada APBD

10% 10% 10% 10% 10%

Meningkatnya

mutu sumber

daya manusia

kesehatan

% UPTD

Bapelkes

terakreditasi

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan

perorangan

% UPTD Balai

laboratorium

kesehatan

terakreditasi

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan

rujukan

% bed

occupancy

ratio (BOR)

- - - 60%

Meningkatnya

akses dan mutu

kefarmasian dan

alat kesehatan

%

ketersediaan

obat dan

vaksin

97% 97% 80% 86% 90%

% distribusi

sarana alat

kesehatan

yang

memenuhi

syarat

70% 70% 70% 70% 75%

% Indeks

survey

kepuasan

pelanggan

- - 70% 70% 70%


b. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas

dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat

Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung

Nomor : G/ 476 / VI.01 / HK / 2017 Tanggal 12 September

2017 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung

dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2015-2019.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas

Kesehatan Lampung tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI /

RUMUS

PERITUNGAN SUMBER DATA

1 Meningkatnya

status

kesehatan

masyarakat

melalui

peningkatan

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan.

Angka

Kematian Bayi

(AKB)

Angka Merupakan indikator

untuk mencerminkan

derajat kesehatan

suatu masyarakat

terkait upaya

pencegahan dan

pemberantasan

penyakit

Jumlah kasus

kematian bayi

dibagi jumlah

lahir hidup dikali

1000

Angka yang

menunjukkan

banyaknya

kematian bayi

usia 0 tahun dari

setiap 1000

kelahiran hidup

pada tahun

tertentu atau

dapat dikatakan


juga sebagai

probabilitas bayi

meninggal

sebelum

mencapai usia

satu tahun

(dinyatakan

dengan per

seribu kelahiran

hidup).

Angka

Kematian Ibu

melahirkan

Angka Menunjukan derajat

kesehatan suatu

negara dan dapat

memperlihatkan

kemampuan dan

kualitas pelayanan

kesehatan terhadap

ibu hamil, bersalin

dan nifas disuatu

daerah tertentu

Jumlah kasus

kematian ibu

karena hamil,

bersalin dan#38;

nifas dibagi

jumlah lahir hidup

dikali 100.000

Jumlah

kematian ibu

akibat dari

proses

kehamilan,

persalinan dan

paska

persalinan per

100.000

kelahiran hidup

pada masa

tertentu. Angka

pengukuran

risiko kematian

wanita yang

berkaitan

dengan

peristiwa

kehamilan

Presentase

Prevalensi

balita kurang

gizi

% Anak kurang gizi

memiliki

kemungkinan risiko

kematian yang

tinggi,menghambat

pertumbuhan dan

mempengaruhi

status kesehatannya

dikemudian hari.

Privalensi balita

kurang gizi secara

universal digunakan

sebagai indikator

untuk memonitor

status kesehatan

Jumlah balita

kurang gizi

(buruk dan#38;

kurang) dibagi

jumlah balita di

kali 100

Keadaan kurang

zat gizi tingkat

sedang yang

disebabkan oleh

rendahnya

asupan energi

dan protein

dalam waktu

cukup lama

yang ditandai

dengan berat

badan menurut

umur (BB/U)

yang berada

pada -3SD tabel

baku WHO-

NCHS

Angka

Penemuan

kasus TB/

Case

Notification

rate 9CNR)

Angka Dapat menilai

kualitas hidup

masyarakat terkait

dengan pelayanan

kesehatan, penderita

TB semakin cepat

ditemui dan diobati

maka semakin cepat

kesembuhan dan

mengurangi

Jumlah

penemuan kasus

TB (semua tipe

baik paru

maupun extra

paru) dibagi

jumlah penduduk

dikali 100.000

Angka yang

menunjukkan

jumlah pasien

baru yang

ditemukan dan

tercatat diantara

100.000

penduduk di

suatu wilayah


penularan tertentu

Angka

kesakitan

positif malaria

(Annual

Parasite

Incidens/API)

Angka Digunakan untuk

memonitor daerah

yang mengalami

endemi tinggi malaria

yang disinyalir

meningkat pada dua

dekade terakhir

karena sistem

kesehatan yang

buruk, meningkatnya

resistensi terhadap

pemakaian obat dan

insektisida, pola

perubahan iklim,

gaya hidup, migrasi

dan pemindahan

penduduk.

Jumlah kasus

malaria positif

dibagi jumlah

penduduk di kali

1000 SDKI

Jumlah

penderita positif

malaria per

seribu

penduduk.

Annual Malaria

Incidence atau

AMI (o/oo)

adalah jumlah

penderita

malaria klinis

per seribu

penduduk.

Angka

Prevalensi

HIV-AIDS per

100 penduduk

usia lebih dari

dari 15 tahun

Angka memantau

penyebaran

HIV/AIDS dan

memonitoring

kemajuan suatu

daerah dalam

mencegah

penyebaran

Jumlah kasus

HIV AIDS dibagi

jumlah penduduk

usia dan#62; 15

tahun dikali 100

Jumlah pasien

HIV dan AIDS di

satu wilayah

kerja pada kurun

waktu tertentu

dibagi jumlah

penduduk usia

dan#62; 15

tahun di satu

wilayah kerja

pada kurun

waktu yang

sama

Angka

kesakitan DBD

per 100.000

penduduk

Angka Merupakan masalah

kesehatan

masyarakat yang

paling banyak

ditemukan di

Indonesia karena

iklim tropis. Angka

kesakitan DBD dapat

melihat jumlah

penderita DBD dan

luas wilayah

penyebaran serta

pelayanan kesehatan

yang telah dilakukan.

Jumlah kasus

DBD dibagi

jumlah penduduk

dikali 100.000

jumlah kasus

baru penyakit

tertentu yang

terjadi di

kalangan

penduduk pada

suatu jangka

waktu tertentu

(umumnya satu

tahun)

dibandingkan

dengan jumlah

penduduk yang

mungkin terkena

penyakit baru

tersebut pada

pertengahan

tahun jangka

waktu yang

bersangkutan

dalam per

100.000

penduduk


c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari

perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh

pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang

dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi

akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan

instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 mengacu pada

dokumen Renstra Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2015-

2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas

Kesehatan Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Lampung

Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya status

kesehatan masyarakat melalui

peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) 26

Angka Kematian Ibu melahirkan 317


Presentase Prevalensi balita

kurang gizi

17,36

Angka Penemuan kasus TB/ Case

Notification rate 9CNR)

137

Angka kesakitan positif malaria

(Annual Parasite Incidens/API)

0,20

Angka Prevalensi HIV-AIDS per

100 penduduk usia lebih dari dari

15 tahun

0,49

Angka kesakitan DBD per 100.000

penduduk

47

Non IKU :

Meningkatnya sumber daya

kesehatan dan kualitas

administrasi perkantoran

% anggaran kesehatan pada APBD 10%

% Puskesmas memiliki dokter 93%

% Paket jasa pelayanan

administrasi

100%

% Peningkatan sarana dan

prasarana

100%

Meningkatnya akses dan mutu

pelayanan kesehatan

masyarakat

% Status gizi kurang (underweight)

pada anak balita

17,72%

% Persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan

78%

% Penduduk yang memiliki akses

terhdp air minum berkualitas

92,40%

Jumlah kebijakan publik

berwawasan kesehatan

1 regulasi

Menurunkan angka kesakitan

akibat penyakit menular dan

tidak menular

% Penduduk terinfeksi HIV yang

mendptkan antiretroviral (ARV)

72,16%

% Puskesmas yang melaksanakan

pelayanan terpadu (pandu)

penyakit tidak menular/PTM

40%


% anak usia 0-11 bulan

mendapatkan imunisasi lengkap

92,50%

Meningkatnya akses & mutu

pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan

Jumlah k/k yang memiliki minimal

satu RSUD tersertifikasi atau

terakreditasi

11 K/K

Jumlah kecamatan yang memiliki

minimal 1 puskesmas tersertifikasi

atau terakreditasi

200 Kec

Jumlah puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan tradisional ,

komplementer alternatif

55 Puskesmas

% ketersediaan obat dan vaksin 86%

Mengembangkan manajemen,

informasi & Regulasi

kesehatan

% anggaran kesehatan pada APBD 10%

Meningkatnya mutu sumber

daya manusia kesehatan

% UPTD Bapelkes terakreditasi 100%


pelayanan kesehatan

perorangan

% UPTD Balai laboratorium

kesehatan terakreditasi

100%


pelayanan kesehatan rujukan

% bed occupancy ratio (BOR) 60%


kefarmasian dan alat

kesehatan

% ketersediaan obat dan vaksin 86%

% distribusi sarana alat kesehatan

yang memenuhi syarat

70%

% Indeks survey kepuasan

pelanggan

70%


2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah

Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,

baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu

organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas

dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja

Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Lampung. Hasil reviu tersebut selanjutnya

menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kesehatan Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kesehatan

terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada

seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan

keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu

selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh

dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas

Kesehatan di lingkungan Pemerintah Lampung antara lain

:

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018 tersebut,

selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :


Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Dinas Kesehatan Lampung

N

O TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA SATU

AN 2015 2016 2017 2018 2019

1 Terselenggara

nya

pembangunan

kesehatan

untuk

meningkatkan

status

kesehatan

masyarakat

Lampung

yang ditandai

dengan

menurunnya

angka

kematian bayi

dari 32 /1000

Kelahiran

Hidup

menjadi

24/1000

Kelahiran

Hidup pada

tahun 2019.

Meningkatnya

status

kesehatan

masyarakat

melalui

peningkatan

akses dan

mutu

pelayanan

kesehatan.

Angka

Kematian Bayi

(AKB)

Angka 32 30 28 26 24

Angka

Kematian Ibu

melahirkan

Angka 341 333 235 317 309

Presentase

Prevalensi

balita kurang

gizi

% 18,44 18,08 17,72 17,36 17,00

Angka

Penemuan

kasus TB/

Case

Notification

rate 9CNR)

Angka 99 109 123 137 154

Angka

kesakitan

positif malaria

(Annual

Parasite

Incidens/API)

Angka 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10


Angka

Prevalensi

HIV-AIDS per

100 penduduk

usia lebih dari

dari 15 tahun

Angka 0,49 0,45 0,49 0,49 0,49

Angka

kesakitan DBD

per 100.000

penduduk

Angka 50 49 48 47 46

Non IKU :

Meningkatnya

sumber daya

kesehatan

dan kualitas

administrasi

perkantoran

% anggaran

kesehatan

pada APBD

% 10% 10% 10% 10% 10%

% Puskesmas

memiliki dokter

% 91% 91% 92% 93% 96%

% Paket jasa

pelayanan

administrasi

% - - - 100% 100%

%

Peningkatan

sarana dan

prasarana

% - - - 100% 100%

Meningkatnya

akses dan

mutu

pelayanan

kesehatan

masyarakat

% Status gizi

kurang

(underweight)

pada anak

balita

% 18,08% 18,08% 17,72% 17,72% 17%

% Persalinan

di fasilitas

pelayanan

kesehatan

% 81% 81% 82% 78% 84%

% Penduduk

yang memiliki

akses terhdp

air minum

berkualitas

% 77,20% 77,20% 84,40% 92,40% 100%

Anggaran

kesehatan per

kapita per

tahun

Rp Rp

90.000,-

per orang

per tahun

Rp

92.000,-

per orang

per tahun

- - -

Jumlah

kebijakan

Angka 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi


publik

berwawasan

kesehatan

Menurunkan

angka

kesakitan

akibat

penyakit

menular dan

tidak menular

% Penduduk

terinfeksi HIV

yang

mendptkan

antiretroviral

(ARV)

% - - 70,75% 72,16% 73,61%

Angka

penemuan

kasus TB paru

(case

notification

rate) per

100.000 pnddk

Angka 109 per

100.000

pnddk

109 per

100.000

pnddk

- - -

% Puskesmas

yang

melaksanakan

pelayanan

terpadu

(pandu)

penyakit tidak

menular/PTM

% - - 30% 40% 50%

% anak usia 0-

11 bulan

mendapatkan

imunisasi

lengkap

% 91,50% 91,50% 91,50% 92,50% 93%

Meningkatnya

akses & mutu

pelayanan

kesehatan

dasar dan

rujukan

Jumlah k/k

yang memiliki

minimal satu

RSUD

tersertifikasi

atau

terakreditasi

Angka 5 K/K 5 K/K 8 K/K 11 K/K 13 K/K

Jumlah

kecamatan

yang memiliki

minimal 1

puskesmas

tersertifikasi

atau

terakreditasi

Angka 85 Kec 85 Kec 150 Kec 200 Kec 225 Kec

Jumlah

puskesmas

melaksanakan

Angka 45

Puskesmas

45

Puskesmas

50

Puskesmas

55

Puskesmas

60

Puskesmas


pelayanan

kesehatan

tradisional ,

komplementer

alternatif

%

ketersediaan

obat dan

vaksin

% 97% 97% 83% 86% 90%

Mengembang

kan

manajemen,

informasi &

Regulasi

kesehatan

% anggaran

kesehatan

pada APBD

% 10% 10% 10% 10% 10%

Meningkatnya

mutu sumber

daya manusia

kesehatan

% UPTD

Bapelkes

terakreditasi

% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

akses dan

mutu

pelayanan

kesehatan

perorangan

% UPTD Balai

laboratorium

kesehatan

terakreditasi

% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

akses dan

mutu

pelayanan

kesehatan

rujukan

% bed

occupancy

ratio (BOR)

% - - - 60% 60%

Meningkatnya

akses dan

mutu

kefarmasian

dan alat

kesehatan

%

ketersediaan

obat dan

vaksin

% 97% 97% 80% 86% 90%

% distribusi

sarana alat

kesehatan

yang

memenuhi

syarat

% 70% 70% 70% 70% 75%

% Indeks

survey

kepuasan

pelanggan

% - - 70% 70% 70%


b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga

dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Kesehatan serta menghasilkan penjelasan tentang

Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria

indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada

tabel berikut :


Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN ALASAN

FORMULASI/CARA

PENGUKURAN SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA

1 Meningkatnya status

kesehatan masyarakat

melalui peningkatan akses

dan mutu pelayanan

kesehatan.

Angka Kematian Bayi

(AKB)

Angka Merupakan indikator untuk

mencerminkan derajat

kesehatan suatu

masyarakat terkait upaya

pencegahan dan

pemberantasan penyakit

Jumlah kasus kematian

bayi dibagi jumlah lahir

hidup dikali 1000

Angka yang menunjukkan

banyaknya kematian bayi

usia 0 tahun dari setiap

1000 kelahiran hidup pada

tahun tertentu atau dapat

dikatakan juga sebagai

probabilitas bayi

meninggal sebelum

mencapai usia satu tahun

(dinyatakan dengan per

seribu kelahiran hidup).

Angka Kematian Ibu

melahirkan


kesehatan suatu negara

dan dapat memperlihatkan

kemampuan dan kualitas

pelayanan kesehatan

terhadap ibu hamil,

bersalin dan nifas disuatu

daerah tertentu

Jumlah kasus kematian

ibu karena hamil, bersalin

dan#38; nifas dibagi

jumlah lahir hidup dikali

100.000

Jumlah kematian ibu

akibat dari proses

kehamilan, persalinan dan

paska persalinan per

100.000 kelahiran hidup

pada masa tertentu. Angka

pengukuran risiko

kematian wanita yang

berkaitan dengan peristiwa

kehamilan

Presentase Prevalensi

balita kurang gizi

% Anak kurang gizi memiliki

kemungkinan risiko

kematian yang

Jumlah balita kurang gizi

(buruk dan#38; kurang)

dibagi jumlah balita di kali

Keadaan kurang zat gizi

tingkat sedang yang

disebabkan oleh


tinggi,menghambat

pertumbuhan dan

mempengaruhi status

kesehatannya dikemudian

hari. Privalensi balita

kurang gizi secara

universal digunakan

sebagai indikator untuk

memonitor status

kesehatan

100 rendahnya asupan energi

dan protein dalam waktu

cukup lama yang ditandai

dengan berat badan

menurut umur (BB/U) yang

berada pada -3SD tabel

baku WHO-NCHS

Angka Penemuan kasus

TB/ Case Notification rate

9CNR)

Angka Dapat menilai kualitas

hidup masyarakat terkait

dengan pelayanan

kesehatan, penderita TB

semakin cepat ditemui

dan diobati maka semakin

cepat kesembuhan dan

mengurangi penularan

Jumlah penemuan kasus

TB (semua tipe baik paru

maupun extra paru) dibagi

jumlah penduduk dikali

100.000

Angka yang menunjukkan

jumlah pasien baru yang

ditemukan dan tercatat

diantara 100.000

penduduk di suatu wilayah

tertentu

Angka kesakitan positif

malaria (Annual Parasite

Incidens/API)


memonitor daerah yang

mengalami endemi tinggi

malaria yang disinyalir

meningkat pada dua

dekade terakhir karena

sistem kesehatan yang

buruk, meningkatnya

resistensi terhadap

pemakaian obat dan

insektisida, pola

perubahan iklim, gaya

hidup, migrasi dan

pemindahan penduduk.

Jumlah kasus malaria

positif dibagi jumlah

penduduk di kali 1000

SDKI

jumlah penderita positif

malaria per seribu

penduduk. Annual Malaria

Incidence atau AMI (o/oo)

adalah jumlah penderita

malaria klinis per seribu

penduduk.


Angka Prevalensi HIV-

AIDS per 100 penduduk

usia lebih dari dari 15

tahun

Angka memantau penyebaran

HIV/AIDS dan

memonitoring kemajuan

suatu daerah dalam

mencegah penyebaran

Jumlah kasus HIV AIDS

dibagi jumlah penduduk

usia dan#62; 15 tahun

dikali 100

Jumlah pasien HIV dan

AIDS di satu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu

dibagi jumlah penduduk

usia dan#62; 15 tahun di

satu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

Angka kesakitan DBD per

100.000 penduduk


kesehatan masyarakat

yang paling banyak

ditemukan di Indonesia

karena iklim tropis. Angka

kesakitan DBD dapat

melihat jumlah penderita

DBD dan luas wilayah

penyebaran serta

pelayanan kesehatan


Jumlah kasus DBD dibagi

jumlah penduduk dikali

100.000

jumlah kasus baru

penyakit tertentu yang

terjadi di kalangan

penduduk pada suatu

jangka waktu tertentu

(umumnya satu tahun)

dibandingkan dengan

jumlah penduduk yang

mungkin terkena penyakit

baru tersebut pada

pertengahan tahun jangka

waktu yang bersangkutan

dalam per 100.000

penduduk


c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah

Dinas Kesehatan hasil reviu dan sebagai bahan yang

diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung

dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program /

Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu


NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya status kesehatan

masyarakat melalui peningkatan

akses dan mutu pelayanan

kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26

Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317

Presentase Prevalensi balita kurang

gizi

% 17,36

Angka Penemuan kasus TB/ Case

Notification rate 9CNR)

Angka 137

Angka kesakitan positif malaria

(Annual Parasite Incidens/API)

Angka 0,20

Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100

penduduk usia lebih dari dari 15

tahun

Angka 0,49

Angka kesakitan DBD per 100.000

penduduk

Angka 47

Non IKU :

Meningkatnya sumber daya

kesehatan dan kualitas

administrasi perkantoran

% anggaran kesehatan pada

APBD

% 10%

% Puskesmas memiliki

dokter

% 93%

% Paket jasa pelayanan

administrasi

% 100%


% Peningkatan sarana dan

prasarana

% 100%

Meningkatnya akses dan


masyarakat

% Status gizi kurang

(underweight) pada anak

balita

% 17,72%

% Persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan

% 78%

% Penduduk yang memiliki

akses terhdp air minum

berkualitas

% 92,40%

Jumlah kebijakan publik

berwawasan kesehatan

Angka 1 regulasi

Menurunkan angka kesakitan

akibat penyakit menular dan

tidak menular

% Penduduk terinfeksi HIV

yang mendptkan

antiretroviral (ARV)

% 72,16%

% Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan

terpadu (pandu) penyakit

tidak menular/PTM

% 40%


mendapatkan imunisasi

lengkap

% 92,50%

Meningkatnya akses & mutu

pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan

Jumlah k/k yang memiliki

minimal satu RSUD

tersertifikasi atau

terakreditasi

Angka 11 K/K

Jumlah kecamatan yang

memiliki minimal 1

puskesmas tersertifikasi atau

terakreditasi

Angka 200 Kec

Jumlah puskesmas


kesehatan tradisional ,


Angka 55

Puskesmas

% ketersediaan obat dan

vaksin

% 86%

Mengembangkan

manajemen, informasi &

% anggaran kesehatan pada

APBD

% 10%


Regulasi kesehatan

Meningkatnya mutu sumber

daya manusia kesehatan

% UPTD Bapelkes

terakreditasi

%

100%



perorangan

% UPTD Balai laboratorium

kesehatan terakreditasi

% 100%



rujukan

% bed occupancy ratio

(BOR)

% 60%


mutu kefarmasian dan alat

kesehatan

% ketersediaan obat dan

vaksin

% 86%

% distribusi sarana alat

kesehatan yang memenuhi

syarat

% 70%

% Indeks survey kepuasan

pelanggan

% 70%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Lampung selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Kesehatan Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Kesehatan.

Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan

menggunakan 2 rumus perhitungan. Penghitungan prosentase

pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik

komponen realisasi. Dalam kondisi :


1. Semakin Tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian

kinerja semakin baik , menggunakan rumus :

Persentase

pencapaian

rencana tingkat

capaian

:

Realisasi

X 100%

Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus

Persentase

pencapaian

rencana tingkat

capaian

:

Rencana- ( Realisasi- Rencana)

X 100%

Rencana

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi

dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran


strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam

skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal Dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai

Target

> 100% Melebihi Target

dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian

kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan

Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Lampung

Tahun 2018

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode

Warna

1 Memuaskan >100

2 Sangat Baik > 90

3 Baik 75.00 – 89.99

4 Cukup 65.00 – 74.99

5 Kurang 50.00 – 64.99

6 Sangat Kurang 0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan

analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang


lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Lampung dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,

dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi

dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan

pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018, hasil reviu

dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan berdasarkan

Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

800/5163.e/V.02.5/IX/2017 Tanggal 17 September 2017 telah

ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja

(out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta

lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap

instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian

kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi


pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas

Kesehatan Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor

800/5163e/V.02.5/IX/2017 tanggal 18 September 2017. Upaya

untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Lampung

juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas

Kesehatan Lampung tahun 2018 menunjukan hasil sebagai

berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama


No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka 26 3 188

2 Angka Kematian Ibu melahirkan

Angka 317 69 179

3 Presentase Prevalensi balita kurang gizi

% 17,36 15,9 108

4 Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate 9CNR)

Angka 137 185 135

5 Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)

Angka 0,20 0,38 10

6

Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun

Angka 0,49 0,34 130

7 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Angka 47 34,31 73


Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target

ditunjukan pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB), dengan

capaian kinerja 188 %, pada indikator Angka Kematian Ibu

melahirkan, dengan capaian kinerja 179 %, pada indikator

Presentase Prevalensi balita kurang gizi, dengan capaian kinerja

108 %, pada indikator Angka Penemuan kasus TB/ Case

Notification rate (CNR), dengan capaian kinerja 135 %, pada

indikator Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih

dari dari 15 tahun, dengan capaian kinerja 130 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100%

ditunjukan pada indikator Angka kesakitan positif malaria (Annual

Parasite Incidens/API), dengan capaian kinerja 10 %, pada

indikator Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk, dengan

capaian kinerja 73 %.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis

Secara umum Dinas Kesehatan Lampung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Jumlah Sasaran

yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan

Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana

Strategis Dinas Kesehatan, dari sebanyak 1 sasaran strategis

dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka

pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Lampung adalah

sebagai berikut:


Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja


No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 3 188


Angka 317 69 179


% 17,36 15,9 108


Angka 137 185 135


Angka 0,20 0,38 10

6 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun

Angka 0,49 0,34 130


Angka 47 34,31 73

NON IKU :

8 % anggaran kesehatan

pada APBD % 10% 13

130

9 % Puskesmas memiliki

dokter % 93% 90 96,77

10 % Paket jasa pelayanan

administrasi % 100% 100 100

11 % Peningkatan sarana dan

prasarana % 100% 100 100

12



balita

% 17,72% 15,9 89,72

13 % Persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan % 78% 92,99 119,21

14



berkualitas

% 92,40% 68,87 74,53

15 Jumlah kebijakan publik

berwawasan kesehatan Angka 1 regulasi 2 200

16


yang mendptkan


% 72,16% 51,93 72

17 % Puskesmas yang % 40% 56,54 141,4


No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%



tidak menular/PTM

18



lengkap

% 92,50% 93,6 101,9

19


minimal satu RSUD

tersertifikasi atau

terakreditasi

Angka 11 K/K 11 100

20


memiliki minimal 1

puskesmas tersertifikasi

atau terakreditasi

Angka 200 Kec 206 103

21

Jumlah puskesmas




Angka 55

Puskesmas 66,5 120,9

22 % ketersediaan obat dan

vaksin % 86% 84,4 98,13


pada APBD % 10% 13 130

24 % UPTD Bapelkes

terakreditasi

%

100% 100 100

25 % UPTD Balai laboratorium

kesehatan terakreditasi % 100% 100 100

26 % bed occupancy ratio

(BOR) % 60% 0,8 1,33


vaksin % 86% 84,4 98,13

28



syarat

% 70% 63,2 90,3

29 % Indeks survey kepuasan

pelanggan % 70% 0 0


Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat

diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel

berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Sasaran


NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 61,60 %

2 Sesuai Target 17,24%

3 Tidak Mencapai Target 24,27 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel,

sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi

indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan

sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pencapaian Target Misi

No Misi

Jumlah

Indikato

r

Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui

target Sesuai Target

Belum

Mencapai

Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 3 7 5 106 0 0.00 2 11,8

2 Misi 5 (Non IKU)

22 8 47,6 5 22,7 9 28,2

Jumlah 29 13 76,8 5 11,3 11 20


Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 29 indikator

kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Lampung dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah

Indikator Persentase

A. Misi 3 7

1 Melebihi/Melampaui Target

5 106 %

2 Sesuai Target 0 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 2 11,8 %

B. Misi 5 (Non IKU) 22

1 Melebihi/Melampaui Target

8 47,6 %

2 Sesuai Target 5 22,7%

3 Tidak Mencapai Target 9 28,2

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian

misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain :

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang

unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan

standar nasional.


Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja

yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara

target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1

sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan

Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat

sebagai berikut :

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan

akses dan mutu pelayanan kesehatan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Target Realis

asi Target Realisasi Target

Re

ali

sa

si

Target Realisasi

0

Angka

Harapan Hidup

(AHH)

Tahun 69,75 70 100,36 69,85 69,90 100,07

1

Angka

Kematian Bayi

(AKB)

Angka 32 4,88 184,75 30 3,76 187,47 28 3,89

186 26 3 188

2

Angka

Kematian Ibu melahirk

an

Angka 341 103,3

6 169,69 333 81,07 175,65 235

78

,8 175 317 65 179

3

Presentase Prevalen

si balita kurang

gizi

% 18,44 15,64 115,18 18,08 14,10 122,01 17,72 15,

00 115 17,36 15,9 108

4 Angka

PenemuaAngka 99 99 100 109 75 68,81 123

79

,9 64 137 185 135

Sasaran 1


akses dan mutu pelayanan kesehatan.


No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Target Realis

asi Target Realisasi Target

Re

ali

sa

si

Target Realisasi

n kasus TB/ Case Notificati

on rate 9CNR)

5

Angka kesakitan

positif malaria (Annual

Parasite Incidens/

API)

Angka 0,35 0,43 77,14 0,30 0,16 146,67 0,25 0,64

-5.0 0,20 0,38 10

6

Angka

Prevalensi HIV-

AIDS per 100 penduduk

usia lebih dari dari 15 tahun

Angka 0,49 0,01 197,96 0,45 0,01 197,96 0,49 0,

03 193 0,49 0,34 130

7

Angka

kesakitan DBD per 100.000

penduduk

50 38,51 122,98 49 56,25 85,20 48 35,08

126 47 34,31 73

Sasaran Meningkatnya status kesehatan masyarakat

melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. dapat

dilihat dari sebanyak 7 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Angka Kematian

Bayi (AKB)" adalah sebesar 3 dari target sebesar 26 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 188%, capaian ini

melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata

indikator 1 "Angka Kematian Bayi (AKB)" tahun ini menurun 2

Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 188%.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja

indikator 1 "Angka Kematian Bayi (AKB)" tahun ini adalah


sebesar 188 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra

Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 187,5 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Angka Kematian Ibu

melahirkan" adalah sebesar 65 dari target sebesar 317 yang



melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Angka Kematian Ibu

melahirkan" tahun ini meningkat 4 Point dari capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 175.


indikator 2 "Angka Kematian Ibu melahirkan" tahun ini adalah

sebesar 179 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra

Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 178 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Presentase

Prevalensi balita kurang gizi" adalah sebesar 15,9 dari target

sebesar 17,36 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

108 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Presentase

Prevalensi balita kurang gizi" tahun ini meningkat 0,9 Point

dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 15.


indikator 3 "Presentase Prevalensi balita kurang gizi" tahun

ini adalah sebesar 108 %, bila dibandingkan dengan target


akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya

mencapai 106 %.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Angka Penemuan

kasus TB/ Case Notification rate (CNR)" adalah sebesar 185

dari target sebesar 137 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 135%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Angka Penemuan

kasus TB/ Case Notification rate (CNR)" tahun ini meningkat

71 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 64.


indikator 4 "Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification

rate (CNR)" tahun ini adalah sebesar 135%, bila dibandingkan

dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian

kinerjanya mencapai 112,3 %.

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Angka kesakitan

positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)" adalah

sebesar 0,38 dari target sebesar 0,2 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 10%, capaian ini tidak mencapai target

yang diperjanjikan.


positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)" tahun ini

meningkat 30.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai -5.00.



indikator 5 "Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite

Incidens/API)" tahun ini adalah sebesar 10%, bila

dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan

maka capaian kinerjanya mencapai -180 %.

Capaian kinerja nyata indikator 6 "Angka Prevalensi

HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun"

adalah sebesar 0,34 dari target sebesar 0,49 yang


persentase capaian kinerjanya adalah 130 %, capaian ini


Capaian kinerja nyata indikator 6 "Angka Prevalensi

HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun"

tahun ini meningkat 0,31 Point dari capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 0,03%.


indikator 6 "Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk

usia lebih dari dari 15 tahun" tahun ini adalah sebesar 130%,

bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas

Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 63%.


DBD per 100.000 penduduk" adalah sebesar 34,31 dari target

sebesar 47 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja


73 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.



DBD per 100.000 penduduk" tahun ini menurun 0,77 Point

dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 126.


indikator 7 "Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk"

tahun ini adalah sebesar 73 %, bila dibandingkan dengan

target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya

mencapai -130 %.


Tabel 3.9


Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan dan Kualitas Administrasi Perkantoran

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisas

i

NON IKU

8

% anggaran

kesehatan

pada APBD

% 10% 10% 10% 6,97 69,68 10% 13 130

9

%

Puskesmas

memiliki

dokter

% 91% 91% 92% 90 95 93% 90 96,77

10

% Paket

jasa

pelayanan

administrasi

% - - - 100% 100 100

11

%

Peningkatan

sarana dan

prasarana

% - - - 100% 100 100

Capaian kinerja nyata indikator 8 (non IKU)

"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" adalah sebesar

13 dari target sebesar 10 yang direncanakan dalam


Sasaran 2

Meningkatnya sumber daya kesehatan dan kualitas administrasi

perkantoran


kinerjanya adalah 130%, capaian ini melebihi target yang

diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 8 (non IKU)

"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" tahun ini

meningkat 60 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 69,68%.


indikator 8 (non IKU) "Persentase anggaran kesehatan pada

APBD " tahun ini adalah sebesar 130 %


"Persentase Puskesmas memiliki dokter" adalah sebesar 90

dari target sebesar 93 yang direncanakan dalam Perjanjian


adalah 96,77%, capaian ini kurang dari target yang


"Persentase Puskesmas memiliki dokter" tahun ini dengan

tahun kemarin masih sama dikarnakan data yang diperoleh

masih belum 100% diterima oleh pengelola program, capaian

tahun ini sebesar 96,77% dibanding capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 95%.


indikator 9 (non IKU) "Persentase Puskesmas memiliki dokter

" tahun ini adalah sebesar 96,77 %


"Persentase paket jasa pelayanan administrasi" adalah

sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase

capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target

yang diperjanjikan.


indikator 10 (non IKU) "Persentase paket jasa pelayanan

administrasi" tahun ini adalah sebesar 100 %.



"Persentase peningkatan sarana dan prasarana" adalah

sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang



mencapai target yang diperjanjikan.


indikator 11 (non IKU) "Persentase peningkatan sarana dan

prasarana " tahun ini adalah sebesar 100 %.


Tabel 3.10


Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

NON IKU

12

% Status

gizi kurang

(underweigh

t) pada anak

balita

% 18,08

%

18,08

% 17,72% 15,00 115,

51

17,72

% 15,9 89,72

13

%

Persalinan

di fasilitas

pelayanan

kesehatan

% 81% 81% 82% 78% 92,99 119,21

14

% Penduduk

yang

memiliki

akses

terhdp air

minum

% 77,20

%

77,20

%

84,40

% 65,49 85,

05

92,40

% 68,87 74,53

Sasaran 3

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat


No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


berkualitas

15

Anggaran

kesehatan

per kapita

per tahun Rp

Rp

90.00

0,- per

orang

per

tahun

Rp

92.00

0,- per

orang

per

tahun

- - - - -

16

Jumlah

kebijakan

publik

berwawasan

kesehatan

Angka

1

regula

si

1

regula

si

1

Regula

si

1 Regulasi 100

1

regula

si

2

regulasi 200


"Persentase status gizi kurang (underweight) pada anak

balita" adalah sebesar 15,9% dari target sebesar 17,72%

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89,72%,

capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian

kinerja nyata indikator 12 (non IKU) "Persentase status gizi

kurang (underweight) pada anak balita " tahun ini menurun

25,79 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai

115,51%.


indikator 12 (non IKU) "Persentase status gizi kurang

(underweight) pada anak balita " tahun ini adalah sebesar

89,72 %.


"Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan"

adalah sebesar 92,99% dari target sebesar 78% yang



persentase capaian kinerjanya adalah 119,21%, capaian ini



indikator 13 (non IKU) "Persentase persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan " tahun ini adalah sebesar 119,21 %.


"Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air

minum berkualitas" adalah sebesar 68,87 dari target sebesar

92,40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 74,53%,

capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian

kinerja indikator 14 (non IKU) "Persentase penduduk yang

memiliki akses terhadap air minum berkualitas " tahun ini

meningkat 3.38 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 65,49%.


indikator 14 (non IKU) "Persentase penduduk yang memiliki

akses terhadap air minum berkualitas” tahun ini adalah

sebesar 74,53 %

Capaian kinerja nyata indikator 16 (non IKU) "Jumlah

kebijakan publik berwawasan kesehatan" adalah sebesar 2

regulasi dari target sebesar 1 regulasi yang direncanakan


capaian kinerjanya adalah 200%, capaian ini melebihi target

yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 16 (non

IKU) "Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan " tahun


ini meningkat 1 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 100%.


indikator 16 (non IKU) "Jumlah kebijakan publik berwawasan

kesehatan” tahun ini adalah sebesar 200 %.


Tabel 3.11


Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan

Tidak menular

No Indikator

Kinerja

Sat

uan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


NON IKU

17

% Penduduk

terinfeksi HIV

yang

mendptkan

antiretroviral

(ARV)

% - - 70,75

%

72,16

% 51,93 72

18

Angka

penemuan

kasus TB paru

(case

notification

rate) per

100.000 pnddk

Ang

ka

109

per

100.00

0

pnddk

109

per

100.00

0

pnddk

- - - -

19

% Puskesmas

yang

melaksanakan

pelayanan

terpadu

% - - 30% 40% 56,54 141,4

Sasaran 4

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak

menular


(pandu)

penyakit tidak

menular/PTM

20

% anak usia 0-

11 bulan

mendapatkan

imunisasi

lengkap

% 91,50

%

91,50

%

91,50

% 86,3

93,

80

92,50

% 93,6 101,9


"Persentase penduduk terinfeksi HIV yang mendapatkan

antiretroviral (ARV)" adalah sebesar 51,93 dari target sebesar

72,16% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 72%,

capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.


indikator 17 (non IKU) "Persentase penduduk terinfeksi HIV

yang mendapatkan antiretroviral (ARV)” tahun ini adalah

sebesar 72 %.


"Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

terpadu (pandu) penyakit tidak menular (PTM)" adalah

sebesar 56,54 dari target sebesar 40% yang direncanakan


capaian kinerjanya adalah 141,4%, capaian ini melebihi target

yang diperjanjikan.


indikator 19 (non IKU) "Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan terpadu (pandu) penyakit tidak

menular (PTM)” tahun ini adalah sebesar 141,4%.


"Persentase anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi


lengkap" adalah sebesar 93,6% dari target sebesar 92,50%

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,9%,

capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian

kinerja nyata indikator 20 (non IKU) "Persentase anak usia 0-

11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap" tahun ini

meningkat 7,3 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 86,3%.


indikator 20 (non IKU) "Persentase anak usia 0-11 bulan

mendapatkan imunisasi lengkap” tahun ini adalah sebesar

101,9 %.


Tabel 3.12


Meningkatnya akses & mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


NON

IKU

21

Jumlah

k/k

yang

memiliki

minimal

satu

RSUD

Angka 5 K/K 5 K/K 8 K/K 6 K/K 75 11 K/K 11 K/K 100

Sasaran 5

Meningkatnya akses & mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan


No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


tersertif

ikasi

atau

terakred

itasi

22

Jumlah

kecamat

an yang

memiliki

minimal

1

puskes

mas

tersertif

ikasi

atau

terakred

itasi

Angka 85 Kec 85 Kec 150

Kec 143 Kec

95,

33

200

Kec 206 Kec 103

23

Jumlah

puskes

mas

melaksa

nakan

pelayan

an

kesehat

an

tradisio

nal ,

komple

menter

alternati

f

Angka

45

Puske

smas

45

Puske

smas

50

Puske

smas

50 Puskesm

as 100

55

Puske

sm

66,5 120,9

24

%

keterse

diaan

obat dan

vaksin

% 97% 97% 83% 81,5 98,1

9 86% 84,4 98,13


K/K yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi atau

terakreditasi" adalah sebesar 11 Kabupaten/Kota dari target

sebesar 11 Kabupaten/Kota yang direncanakan dalam



kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang


"Jumlah K/K yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi

atau terakreditasi " tahun ini meningkat 5 Point dari capaian

tahun sebelumnya yang mencapai 6 Kabupaten/Kota.


indikator 21 (non IKU) "Jumlah K/K yang memiliki minimal

satu RSUD tersertifikasi atau terakreditasi” tahun ini adalah

sebesar 100 %.


kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas tersertifikasi

atau terakreditasi" adalah sebesar 206 Kecamatan dari target

sebesar 200 Kecamatan yang direncanakan dalam Perjanjian


adalah 103%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.


kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas tersertifikasi

atau terakreditasi" tahun ini meningkat 63 Point dari capaian

tahun sebelumnya yang mencapai 143 Kecamatan.


indikator 22 (non IKU) "Jumlah kecamatan yang memiliki

minimal 1 puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi” tahun

ini adalah sebesar 103 %.


puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional,

komplementer alternatif" adalah sebesar 66 Puskesmas dari

target sebesar 55 Puskesmas yang direncanakan dalam



kinerjanya adalah 120,9%, capaian ini melebihi target yang


"Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan

tradisional, komplementer alternatif" tahun ini meningkat 16

Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 50

Puskesmas


indikator 23 (non IKU) "Jumlah puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif”

tahun ini adalah sebesar 120,9 %.


"Persentase ketersediaan obat dan vaksin" adalah sebesar

84,4 % dari target sebesar 86% yang direncanakan dalam


kinerjanya adalah 98,13%, capaian ini tidak mencapai target


IKU) "Persentase ketersediaan obat dan vaksin" tahun ini

menurun 2,9 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 84,4%.


indikator 24 (non IKU) "Persentase ketersediaan obat dan

vaksin” tahun ini adalah sebesar 98,13 %.


Sasaran 6

Mengembangkan manajemen, informasi & Regulasi kesehatan


Tabel 3.13


Mengembangkan manajemen, informasi & Regulasi kesehatan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


NON IKU

25

% anggaran

kesehatan

pada APBD

% 10% 10% 10% 6,97 69,68

10% 13 130


"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" adalah sebesar

13% dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam


kinerjanya adalah 130%, capaian ini melebihi target yang


"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" tahun ini

meningkat 60 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 69,68%.


indikator 8 (non IKU) "Persentase anggaran kesehatan pada

APBD " tahun ini adalah sebesar 130 %


Sasaran 7

Meningkatnya mutu sumber daya manusia kesehatan


Tabel 3.14


Meningkatnya mutu sumber daya manusia kesehatan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


NON IKU

26

% UPTD

Bapelkes

terakreditasi

% 100% 100% 100% 100 100 100% 100 100

Capaian kinerja nyata indikator 26 (non IKU) "UPTD

Bapelkes terakreditasi" adalah sebesar 100% dari target

sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja


100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.


indikator 26 (non IKU) "UPTD Bapelkes terakreditasi” tahun

ini adalah sebesar 100%.


Sasaran 8

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan


Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


NON IKU

27

% UPTD Balai

laboratorium

kesehatan

terakreditasi

% 100% 100% 100% 100 100 100% 100 100

Capaian kinerja nyata indikator 27 (non IKU) "UPTD

Balai Laboratorium Kesehatan terakreditasi" adalah sebesar

100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam


kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang

diperjanjikan.


indikator 27 (non IKU) "UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

terakreditasi” tahun ini adalah sebesar 100%.


Tabel 3.16

Analisis Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


NON IKU

28

% bed

occupancy

ratio (BOR)

% - - - - - 60% 0,8 1,33

Sasaran 9

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan



"Persentase Bed Occupancy ratio (BOR)" adalah sebesar

0,8% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam


kinerjanya adalah 1,33%, capaian ini tidak sesuai target yang

diperjanjikan.


indikator 28 (non IKU) "Persentase Bed Occupancy ratio

(BOR)” tahun ini adalah sebesar 1,33%.


Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya akses dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%


NON IKU

29

%

ketersediaa

n obat dan

vaksin

% 97% 97% 80% 81,5 101,5 86% 84,4 98,13

30

% distribusi

sarana alat

kesehatan

yang

memenuhi

syarat

% 70% 70% 70% 40 57,14 70% 63,2 90,3

31

% Indeks

survey

kepuasan

pelanggan

% - - 70% 0 0 70% 0 0

Sasaran 10

Meningkatnya akses dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan



"Persentase ketersediaan obat dan vaksin" adalah sebesar

84,4 % dari target sebesar 86% yang direncanakan dalam


kinerjanya adalah 98,13%, capaian ini tidak mencapai target


IKU) "Persentase ketersediaan obat dan vaksin" tahun ini

menurun 2,9 Point dari capaian tahun sebelumnya yang

mencapai 84,4%.


indikator 29 (non IKU) "Persentase ketersediaan obat dan

vaksin” tahun ini adalah sebesar 98,13 %.

Capaian kinerja indikator 30 (non IKU) "Persentase

distribusi sarana alat kesehatan yang memenuhi syarat"

adalah sebesar 63,2 % dari target sebesar 70% yang


persentase capaian kinerjanya adalah 90,3%, capaian ini tidak

mencapai target yang diperjanjikan.


"Persentase distribusi sarana alat kesehatan yang memenuhi

syarat " tahun ini meningkat 6,8 Point dari capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 40%.


indikator 30 (non IKU) "Persentase distribusi sarana alat

kesehatan yang memenuhi syarat” tahun ini adalah sebesar

90,3 %.



"Persentase indeks survey kepuasan pelanggan" adalah

sebesar 0 % dari target sebesar 70% yang direncanakan


capaian kinerjanya adalah 0%, capaian ini tidak mencapai

target yang diperjanjikan. Dikarenakan tidak pernah dilakukan

survei terhadap kepuasan pelanggan yang disebabkan oleh

berbagai faktor.

3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing

indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD

2015-2019 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama

dalam RPJMD 2015-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi

Lampung Nomor : G/476/VI.01/HK/2017 Tanggal 12 September 2017

telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 7(tujuh) indikator kinerja (out

comes) dengan rincian sebagai berikut :


Sasaran IKU

1

Indikator

7

Sasaran Non IKU

10

Indikator

22

Secara umum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah

dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun

2018 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator

kinerja (outcome) sebagai berikut:

Tabel 3.18

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 3 188


Angka 317 69 179


% 17,36 15,9 108


Angka 137 185 135


Angka 0,20 0,38 10

6 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun

Angka 0,49 0,34 130


Angka 47 34,31 73

NON IKU :


pada APBD % 10% 13

130


dokter % 93% 90 96,77

10 % Paket jasa pelayanan % 100% 100 100



%

administrasi

11 % Peningkatan sarana dan

prasarana % 100% 100 100

12



balita

% 17,72% 15,9 89,72



14



berkualitas

% 92,40% 68,87 74,53



16


yang mendptkan


% 72,16% 51,93 72

17

% Puskesmas yang



tidak menular/PTM

% 40% 56,54 141,4

18



lengkap

% 92,50% 93,6 101,9

19


minimal satu RSUD

tersertifikasi atau

terakreditasi

Angka 11 K/K 11 100

20


memiliki minimal 1


atau terakreditasi

Angka 200 Kec 206 103

21

Jumlah puskesmas




Angka 55



vaksin % 86% 84,4 98,13


pada APBD % 10% 13 130



%

24 % UPTD Bapelkes

terakreditasi

%

100% 100 100

25 % UPTD Balai laboratorium

kesehatan terakreditasi % 100% 100 100


(BOR) % 60% 0,8 1,33


vaksin % 86% 84,4 98,13

28



syarat

% 70% 63,2 90,3

29 % Indeks survey kepuasan

pelanggan % 70% 0 0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat

dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2018

NO. SASARAN

STRATEGIS

RATA-RATA

CAPAIAN CAPAIAN

1 Memuaskan > 100 103,30 %

2 Sangat Baik >90

3 Baik 75,00 – 89,99

4 Cukup 65,00 – 74,99

5 Kurang 50,00 – 64,99

6 Sangat Kurang 0 – 49,99

Jumlah


Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi

dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.20

Capaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2018

No Sasaran

Strategis

Jumlah

Indikator

Rata-rata

capaian

0-49,99 50-64,99 65-74,99 75-89,99 >90 >100

Sangat

Kurang Kurang Cukup Baik

Sangat

Baik Memuaskan

A Misi 3 7 117 1 1 5

B Misi 5

(Non

IKU)

22 98,5 2 3 4 13

Dari 2(satu) Sasaran yang telah diukur capaian kinerja

sebagaimana tabel diatas, pencapaian realisasi 18 (delapan belas)

indikator kinerja sasaran terhadap target pada setiap misi yang sudah

ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21

Pencapaian Target Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018

N

o. Misi

Jumlah

Indikator

Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui target

(>100%)

Sesuai Target

(100%)

Belum Mencapai

Target (<100%)

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 3 7 5 106 2 11,8

2 Misi 5

(Non IKU)

22 8 47,6 5 22,7 9 28,2

Jumlah 29 13 76,8 5 11,3 11 20


Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja,

kategori pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung berdasarkan misi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018

No. Kategori Jumlah Indikator Presentase

A. Misi 3

1 Memuaskan 7 117

2 Sangat Baik

3 Baik

4 Cukup

5 Kurang

6 Sangat Kurang

B. Misi 5 (Non IKU)

1 Memuaskan

2 Sangat Baik 22 98,5

3 Baik

4 Cukup

5 Kurang

6 Sangat Kurang

3.5 Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam


evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana

maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang

dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit

yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan

dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga

dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang

terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi

pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan

pembandingan-pembandingan antara :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan

standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada Tahun 2018 serta membandingkan antara target

dan realisasi pada 1 (satu) indikator sasaran dan 7 (tujuh) indikator

kinerja dari 5 Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD

Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat

dilihat sebagai berikut :


Sasaran 1

Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Pencapaian sasaran 1 meliputi 7 (tujuh) indikator dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

No Indikator Kinerja

Utama Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Target

Reali

sasi

Target

Reali

Sasi

Target

Reali

sasi

Target

Reali

sasi

1 Angka harapan

hidup (AHH)

Tahun 69,75 70 100,36 69,85 69,90 100,07 - - - - - -

2

Angka

Kematian Bayi

(AKB) 0 - < 1

tahun per

1000 kelahiran

hidup

Angka

32 4,88 184,75 30 3,76 187,47 28 3,89 186 26 3 188

3

Angka

Kematian Ibu

(AKI) per

100.000 lahir

hidup

per

10000

0

kelahir

an

hidup

341 103,36 169,69 333 81,07 175,65 325 78,8 175,76 317 69 178

4

Prevalensi

balita gizi

kurang

(Underweight)

%

18,44 15,64 115,18 18,08 14,10 122,01 17,72 15 115,51 17,36 15,9 108,4

5

Angka

penemuan

kasus TB

(semua tipe

yang

dilaporkan/Ca

se Notification

Rate) per

100.000pendud

uk

per

100.00

0

pendu

duk 99 99 100 109 75 68,81 123 79,9 64,95 137 185 135

6 Prevalensi HIV

AIDS per 100

penduduk usia

per

100

pendu

0,49 0,01 197,96 0,49 0,01 197,96 0,49 0,03 193,8 0,49 0,34 130,6


No Indikator Kinerja

Utama Satuan

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Target

Reali

sasi

Target

Reali

Sasi

Target

Reali

sasi

Target

Reali

sasi

> 15 tahun duk

usia >

15

tahun

7

Angka

Kesakitan

positif malaria

(API) per 1000

penduduk

per

1000

pendu

duk

0,35 0,43 77,14 0,30 0,47 43,33 0,25 0,64 -5,6 0,20 0,38 10

8

Angka

Kesakitan DBD

per 100.000

penduduk

per

10000

0

pendu

duk

50 38,51 122,98 49 56,25 85,20 48 35,08 126,

91 47 34,31 73

Rata-rata Capaian IKU 41,5 37,6 30,5 44

Kinerja Capaian Sasaran 133,5 122,7 122,5 117,6

Sasaran Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari

7(tujuh) indikator 5 (lima) mencapai target dan 2 (dua) indikator belum

mencapai target.

Dari 7 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung

tahun 2018, 5 indikator menunjukkan capaian 100% bahkan ada yang

lebih dari 100%,

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, terdapat 5 indikator (106%) dengan

kriteria kinerja sangat tinggi (ST), 2 Indikator (11,8%) dengan kriteria

Rendah (R).


Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian

Indikator Kinerja Utama bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung namun merupakan tanggung jawab bersama antara

unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sehingga untuk

dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur

pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

Berikut grafik Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi

Lampung dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik. 1

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Lampung

Tahun 2011 s.d 2017

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IPM PROVLAMPUNG

64,20 64,87 65,73 66,42 66,95 67,65 68,25

62,00

63,00

64,00

65,00

66,00

67,00

68,00

69,00


3.5.1 Pencapaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja program dapat dilihat berdasarkan

Bidang Pemegang Program, sebagai berikut :

1. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas

tersertifikasi atau terakreditasi

Akreditasi adalah salah kegiatan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas.

Pelaksanaan akreditasi puskesmas dimulai pada tahun 2015

dalam rangka menindaklanjuti peraturan menteri kesehatan

nomor 45 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas, Klinik

pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik

mandiri dokter gigi.

Target yang diharapkan dari indikator kinerja jumlah kecamatan

yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau

terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 1 kecamatan yang

memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi,

seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24

Jumlah Kecamatan yang Telah Memiliki Minimal satu Puskesmas

Tersertifikasi atau Terakreditasi di Provinsi Lampung

Tahun 2018

NO PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL

1 SIRING BETIK WONOSOBO TANGGAMUS MADYA

2 SUKARAJA SEMAKA TANGGAMUS MADYA

3 SANGGI BN SEMUONG TANGGAMUS MADYA

4 WAY NIPAH PEMATANG SAWAH TANGGAMUS DASAR

5 PASAR SIMPANG KT AGUNG TIMUR TANGGAMUS UTAMA

6 NEGARA BATIN KT AGUNG BARAT TANGGAMUS UTAMA

7 KEDALOMAN GUNUNG ALIP TANGGAMUS MADYA

8 PUTIH DOH CUKUH BALAK TANGGAMUS MADYA

9 ANTAR BRAK LIMAU TANGGAMUS MADYA


10 KLUMBAYAN KLUMBAYAN TANGGAMUS MADYA

11 KLUMBAYAN BARAT KLUMBAYAN BARAT TANGGAMUS MADYA

12 PARDASUKA PARDASUKA PRINGSEWU MADYA

13 PAGELARAN PAGELARAN PRINGSEWU MADYA

14 GADING REJO GADING REJO PRINGSEWU MADYA

15 WATES WATES PRINGSEWU MADYA

16 ADILUWIH ADILUWIH PRINGSEWU MADYA

17 REJOSARI PRINGSEWU PRINGSEWU MENUNGGU HASIL

18 BANJAR BARU BANJAR BARU TULANG BAWANG MADYA

NO

PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL

19 GEDUNG AJI GEDUNG AJI TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL

20 TIUH TOHO MENGGALA TULANG BAWANG MADYA

21 GEDUNG KARYA JITU RAWAJITU SELATAN TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL

22 RAWA JITU RAWAJITU SELATAN TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL

23 GEDUNG MENENG GEDUNG MENENG TULANG BAWANG MADYA

24 RAWA JITU TIMUR RAWA JITU TIMUR TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL

25 RAWA PITU RAWA PITU TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL

26 MAKARTI TAMA GD AJI BARU TULANG BAWANG DASAR

27 PASIRAN JAYA DENTE TELADAS TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL

28 LEBUH DALEM MENGGALA TIMUR TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL

29 HAJIMENA NATAR LAMPUNG SELATAN MADYA

30 BRANTI RAYA NATAR LAMPUNG SELATAN UTAMA

31 BANJAR AGUNG JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN MADYA

32 TANJUNG AGUNG KATIBUNG LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL

33 WAY SULAN WAY SULAN LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL

34 CANDIPURO CANDIPURO LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL

35 WAY PANJI WAY PANJI LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL

36 WAY URANG KALIANDA LAMPUNG SELATAN MADYA


37 RAJABASA RAJABASA LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL

38 BUMIDAYA PALAS LAMPUNG SELATAN MADYA

39 KETAPANG KETAPANG LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL

40 BAKAUHENI BAKAUHENI LAMPUNG SELATAN MADYA

41 SUBIK ABUNG TENGAH LAMPUNG UTARA MADYA

42 WONOGIRI KOTABUMI SEL. LAMPUNG UTARA MADYA

43 PEKURUN ABUNG PEKURUN LAMPUNG UTARA MADYA

44 BLAMBANGAN BLAMBANGAN PGR LAMPUNG UTARA MADYA

NO



45 ULAK RENGAS ABUNG TINGGI LAMPUNG UTARA MADYA

46 ABUNG KUNANG ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA MADYA

47 GEDUNG NEGARA HULU SUNGKAI LAMPUNG UTARA MADYA

48 BUMI AGUNG ABUNG TIMUR LAMPUNG UTARA MADYA

49 TANJUNG RAJA TANJUNG RAJA LAMPUNG UTARA MADYA

50 KUBU HITU SUNGKAI BARAT LAMPUNG UTARA MADYA

51 KARANG SARI MUARA SUNGKAI LAMPUNG UTARA DASAR

52 CEMPAKA SUNGKAI JAYA LAMPUNG UTARA DASAR

53 BUMI EMAS BATANGHARI LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL

54 TRIMULYO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL

55 TANJUNG HARAPAN MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL

56 JABUNG JABUNG LAMPUNG TIMUR DASAR

57 SUMBER REJO WAWAY KARYA LAMPUNG TIMUR MADYA

58 KARYATANI LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR DASAR

59 WAY MILI GUNUNG PELINDUNG LAMPUNG TIMUR UTAMA

60 BRAJA CAKA WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL

61 REJO KATON RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL

62 PAKUAN AJI SUKADANA LAMPUNG TIMUR UTAMA

63 TRIMULYO TEGINENENG PESAWARAN MADYA


64 KOTA DALAM WAY LIMA PESAWARAN MADYA

65 KEDONDONG KEDONDONG PESAWARAN MADYA

66 PEDADA PUNDUH PEDADA PESAWARAN MADYA

67 MARGOJADI MESUJI TIMUR MESUJI MENUNGGU HASIL

68 WIRALAGA MESUJI MESUJI MENUNGGU HASIL

69 SUNGAI SIDANG RAWAJITU UTARA MESUJI MENUNGGU HASIL

70 KARTA RAHARJA T. BAWANG UDIK T. BAWANG BARAT MADYA

NO



71 DAYA MURNI TUMIJAJAR T. BAWANG BARAT MADYA

72 TOTO MULYO GUNUNG TERANG T. BAWANG BARAT MENUNGGU HASIL

73 BANJIT BANJIT WAY KANAN DASAR

74 GUNUNG LABUHAN GUNUNG LABUHAN WAY KANAN MADYA

75 BUMI BARU BLAMBANGAN UMPU WAY KANAN MENUNGGU HASIL

76 NEGERI AGUNG NEGERI AGUNG WAY KANAN MENUNGGU HASIL

77 PAKUAN RATU PAKUAN RATU WAY KANAN MENUNGGU HASIL

78 PURWA AGUNG NEGARA BATIN WAY KANAN MENUNGGU HASIL

79 PALAPA T. KARANG PUSAT BANDAR LAMPUNG MADYA

80 WAY HALIM WAY HALIM BANDAR LAMPUNG MADYA

81 CAMPANG RAYA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG MADYA

82 KAMPUNG SAWAH T.KARANG TIMUR BANDAR LAMPUNG UTAMA

83 KORPRI SUKARAME BANDAR LAMPUNG MADYA

84 RANAP PERMATA S. SUKARAME BANDAR LAMPUNG MADYA

85 CANDI REJO WAY PENGUBUAN LAMPUNG TENGAH MADYA

86 SUKO BINANGUN WAY SEPUTIH LAMPUNG TENGAH MADYA

87 GAYA BARU V BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH MADYA

88 SIMPANG AGUNG SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH MADYA

89 GEDUNG SARI ANAK RATU AJI LAMPUNG TENGAH DASAR


Capaian kinerja Indikator Kinerja ini pada tahun 2018 tercapai 103 % atau

206 kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau

terakreditasi melebihi dari target tahun 2018 yaitu 200 kecamatan

terakreditasi yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau

terakreditasi. Hal ini disebabkan karena puskesmas yang direncanakan di

akreditasi di tahun 2019 ternyata sudah siap untuk di akreditasi ditahun

2018.

90 SEPUTIH MATARAM SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH MADYA

91 JATI DATAR BANDAR MATARAM JATI DATAR MADYA

92 BUMI NABUNG BUMI NABUNG BUMI NABUNG MADYA

93 SEGALA MIDER PUBIAN SEGALA MIDER MENUNGGU HASIL

94 SIMBANG WARINGIN TRIMURJO SIMBANG WARINGIN UTAMA

95 PONCOWATI TERBANGGI BESAR PONCOWATI MADYA

96 SENDANG AGUNG SENDANG AGUNG SENDANG AGUNG MENUNGGU HASIL

97 KESUMA DADI BEKRI KESUMA DADI MENUNGGU HASIL

NO


98 PUJOKERTO TRIMURJO PUJOKERTO MENUNGGU HASIL

99 PADANG RATU PADANG RATU PADANG RATU MENUNGGU HASIL

100 SURABAYA PADANG RATU SURABAYA MENUNGGU HASIL

101 BANGUN REJO BANGUN REJO BANGUN REJO MENUNGGU HASIL

102 PAYUNG REJO PUBIAN PAYUNG REJO MENUNGGU HASIL

103 PUGUNG TAMPAK PESISIR UTARA PESISIR BARAT DASAR

104 KRUI PESISIR TENGAH PESISIR BARAT DASAR

105 BENGKUNAT B. BENGKUNAT PESISIR BARAT MADYA

106 BUNGIN GEDUNG SURIAN LAMPUNG BARAT MENUNGGU HASIL

107 B. NEGERI SUOH BANDAR NEGERI SUOH LAMPUNG BARAT MADYA

108 LOMBOK LUMBOK SEMINUNG LAMPUNG BARAT MADYA

109 KEBUN TEBU KEBUN TEBU LAMPUNG BARAT MADYA


b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD

tersertifikasi atau terakreditasi

Akreditasi adalah salah kegiatan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas.

Pelaksanaan akreditasi puskesmas dimulai pada tahun 2015 dalam

rangka menindaklanjuti Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009

tentang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu Rumah Sakit.

Target yang diharapkan dari indikator kinerja jumlah

Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu Rumah Sakit Umum Daerah

RSUD tersertifikasi atau terakreditasi pada tahun 2018 sebanyak 3

Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi atau

terakreditasi. Capaian kinerja Indikator Kinerja ini pada tahun 2018

mencapai 100% atau sudah 3 Kabupaten/Kota yang memiliki minimal

satu RSUD tersertifikasi atau terakreditasi yaitu Provinsi Lampung,

Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran, seperti terlihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 3.25

Jumlah Kabupaten/Kota Yang telah Memiliki Minimal

Satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tersertifikasi atau

Terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2018

No Kabupaten/Kota Rumah Sakit Hasil

Penilaian

1 Provinsi RS. Jiwa Dasar

2 Pringsewu RSUD Pringsewu Madya

3 Pesawaran RSUD Pesawaran Madya

Dari 15 Kabupaten/Kota, dari tahun 2015 – 2018 sudah 11

Kabupaten/kota yang sudah memiliki RSUD yang terakreditasi, sehingga

masih ada 4 Kabupaten/Kota yang belum memilki RSUD yang


terakreditasi, antara lain Kabupaten Tulang bawang Barat, Pesisir Barat,

Lampung Utara dan Mesuji, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

Kabupaten/Kota Yang Belum Memiliki Minimal

Satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tersertifikasi atau


No Kabupaten/Kota Rumah Sakit

1 Lampung Utara RSUD Mayjend. HM

Ryacudu Kota Bumi

2 Pesisir Barat RSUD Pesisir Barat

3 Tulang Bawang Barat RSUD Tulang Bawang

Barat

4 Mesuji RSUD Mesuji

5 Lampung Selatan RS Bandar Negara Husada

Di Lampung Selatan ada 2 RSUD, RS Bandar Negara Husada dan RSUD

Bob Bazar, SKM, namun untuk RSUD Bob Bazar, SKM sudah

terakreditasi, sehingga tidak termasuk dalam Kabupaten yang memiliki RS

belum terakreditasi

Selain rumah sakit umum pemerintah ada 12 Rumah Sakit Swasta yang

telah mendapatkan sertifikat atau terakreditasi seperti terlihat pada tabel

dibawah ini :


Tabel 3.27

Rumah Sakit Swasta Yang Telah Tersertifikasi atau


No Kabupaten/Kota Rumah Sakit Hasil

Penilaian

1 Kota Bandar

Lampung

RSIA Mutiara Putri Perdana

RSIA Santa Anna Perdana

2

Metro RS Mardi Waluyo

RSB Asih

Madya

Perdana

3 Lampung Selatan RS Airan Raya Perdana

4 Lampung Tengah RS Azzahra

RSIA Puti Bungsu

Perdana

Perdana

5 Lampung Timur RSU Permata Hati Perdana

6 Lampung Utara RS Medika Insani

RS Hi. Muh Yusuf

Perdana

Perdana

7 Pesawaran RS Gladish Medical Center Perdana

6 Pringsewu RSIA Harapan Bunda Perdana

c. Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional,


Kementerian Kesehatan RI saat ini sedang mengembangkan

pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif. Target

yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk

tahun 2018 adalah sebanyak 55 puskesmas di Provinsi Lampung

melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif.

Realisasi yang dicapai pada indikator kinerja program ini adalah sebesar

200 Puskesmas (66,5%) dari 302 puskesmas. Trend jumlah puskesmas

yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan

alternatif cenderung meningkat dari 45 puskesmas menjadi 200

puskesmas, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :


Gambar 3.1

Trend capaian jumlah puskesmas dengan pelayanan

kesehatan tradisional, komplementer, alternatif di Provinsi

Lampung tahun 2016 – 2018

d. Indikator Kinerja Ketersediaan obat dan Vaksin

Obat dan Vaksin adalah komoditi kesehatan yang menjadi salah

satu kebutuhan dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan merupakan barang publik yang perlu dijamin

ketersediaannya dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan.

Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

adalah persentase jumlah item obat indikator yang tersedia di puskesmas,

dimana ada 20 item obat yang wajib ada di puskesmas.

Target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung tahun 2018 untuk indikator ketersediaan obat dan vaksin adalah

sebesar 86%. Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2018 sebesar

84,4%. Bila dilihat dari angka capaian tersebut, tampak bahwa capaian

tersebut belum mencapai target Renstra, namun bila dilihat dari tiga tahun

terakhir capaian indikator ketersediaan obat dan vaksin cenderung

meningkat, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

1 2 3

Puskesmas 45 130 200

Tahun 2016 2017 2018

2016 2017 2018 45

130

200

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

Puskesmas

Tahun


Gambar 3.2

Trend % Ketersediaan Obat dan Vaksin di Provinsi Lampung

tahun 2016 – 2018

Berdasarkan distribusi per Kabupaten/Kota, terlihat bahwa ada 4

Kabupaten/Kota yang capaian indikator % ketersediaan Obat dan vaksin

tahun 2018 masih dibawah target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung, seperti terlihat pada grafik dibawa ini :

2016 2017 2018

% KetersediaanObat vaksin

80,60 81,5 84,4

78,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00


Gambar 3.3

Distribusi Capaian % Ketersediaan Obat dan Vaksin Per

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018

2. UPTD Laboratorium Kesehatan

a. % UPTD Lapkesda terakreditasi

Labaratorium kesehatan daerah (Labkesda) merupakan salah

satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung. Kegiatan akreditasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

mutu dari UPTD Labkesda. Capaian kinerja dari indikator ini adalah

tercapai 100%.

91,0

100,0

100,0

83,0

41,0

100,0

95,0

86

96,0

56,0

92,0

91,0

83,0

96,0

100,0

84

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

- 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Bandar Lampung

Metro

Pesawaran

Pringsewu

Tanggamus

Tulang Bawang

Tulang Bawang Barat

Lampung Utara

Lampung Timur

Lampung Selatan

Lampung barat

Lampung Tengah

Pesisir Barat

Way Kanan

Mesuji

Provinsi

Target

Capaian


3. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan

Indikator persalinan di fasilitas kesehatan ditargetkan sebesar

83% pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 92,99%.

Gambaran trend pencapaian indikator persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan selama 2 tahun terakhir cenderung naik namun

belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu

sebesar 83%, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.4

Trend Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di

Provinsi Lampung tahun 2017 – 2018

Bila dilihat berdasarkan distribusi per Kabupaten/Kota maka

capaian indikator persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2018 di

Kabupaten/Kota telah mencapai target indikator. Seperti terlihat pada

grafik dibawah ini :

2017 2018

Salin Fasyankes 88,42 92,99

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

Pre

vale

nsi

per

salin

an d

i fas

yan

kes

(%)


Gambar 3.5

Distribusi capaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan per

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018

b. Prevalensi balita gizi kurang (underweight)

Target yang ingin dicapai untuk prevalensi status balita gizi kurang

(underweigh) pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebesar

17,36%. Hasil capaian untuk indikator ini berdasarkan Riset Kesehatan

Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 sebesar 15,9%. Hasil ini sudah

mencapai target yang diharapkan karena sudah berada dibawah target

yang ingin dicapai dalam indikator kinerja program (IKP) Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung periode 2015 – 2019.

Trend Prevalensi balita gizi kurang (under weight) berdasarkan

hasil riskesdas tahun 2018 terakhir cenderung meningkat, seperti terlihat

pada grafik dibawah ini :

92,99 88,99

97,76 97,16

95,99 88,78

90,91 91,64

84,5 92,15

89,5 95,8

97,88 93,02

94,17 100

75 80 85 90 95 100 105

ProvinsiLampung Barat

TanggamusLampung Selatan

Lampung TimurLampung Tengah

Lampung UtaraWay Kanan

Tulang BawangPesawaranPringsewu

MesujiTuba Barat

Pesisir BaratBandar Lampung

Metro


Ket. Tahun 2016 s.d 2017 menggunakan data PSG, 2018 menggunakan data

Riskesdas, karna untuk PSG di tahun 2018 tidak ada.

Gambar 3.6

Prevalensi balita kurang gizi (Under Weight) berdasarkan

hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) di Provinsi Lampung

tahun 2016 – 2017 dan Riskesdas 2018

Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) di Provinsi Lampung

tahun 2018 sebesar 15,90% (data Riskesdas 2018). Untuk melihat

prevalensi balita gizi kurang (Under weight) pada distribusi di 15

Kabupaten/Kota sampai saat ini belum ada rilis dari program yang

bersangkutan.

c. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum

berkualitas

Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

adalah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang terlindung

meliputi air ledeng (keran), kean umum, Hydrant umum, terminal air,

penampungan air hujan (PAH) atau mata air terlindung, sumur terlindung,

sumur bor, sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari

pembuangan kotoran, pembuangan limbah dan pembuangan sampah

(tidak termasuk air kemasan, air dari penjual air keliling, air yang dijual

melalui tangki, air sumur atau mata air yang tidak terlindung.

1 2 3

Capaian 14,10 15,00 15,90

Tahun 2016 2017 2018

2016 2017 2018

14,10 15,00

15,90

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Capaian

Tahun


Target yang ingin dicapai dari indikator penduduk yang memiliki

akses terhadap air minum yang berkualitas adalah 92,40% dan sampai

triwulan tiga tahun 2018 capaian indikator mencapai 68,87% dikarnakan

untuk triwulan 4 masih dalam proses perhitungan di kabupaten/kota

masing – masing. atau secara kinerja baru tercapai 50%. Adapun capaian

indikator ini selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah

ini :

Gambar 3.8

Trend Capaian persentase penduduk terhadap air minum

yang berkualitas di Lampung tahun 2016 – 2018

Bila dilihat berdasarkan distribusi per Kabupaten/Kota maka

capaian indikator % Akses penduduk yang memiliki akses terhadap air

minum berkualitas tahun 2018 yang mencapai target Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung hanya 1 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro,

seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

2016 2017 2018

% akses air bersih 65,49 66,93 68,87

65,49

66,93

68,87

63

64

65

66

67

68

69

70


Ket : Data per November 2017

Gambar 3.9

Distribusi cakupan Akses Penduduk terhadap Air Minum yang

berkualitas di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tahun 2017

d. Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan kesehatan

Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan kesehatan adalah Jumlah

kebijakan yang dibuat oleh sektoral di tingkat provinsi berupa Peraturan

Daerah, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, SK Guburnur, SE

Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, SK

Bupati/Walikota, SE Bupati/Walikota pada tahun tersebut, yang

mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku

sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Target yang

dutetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun

2018 adalah satu kebijakan publik berwawasan kesehatan. Realisasi dari

62,17

69,48

74,61

71,77

67,40

71,63

68,44

65,09

56,56

51,77

54,10

61,74

46,17

65,21

87,00

66,93

LAMPUNG BARAT

TANGGAMUS

LAMPUNG SELATAN

LAMPUNG TIMUR

LAMPUNG TENGAH

LAMPUNG UTARA

WAY KANAN

TULANG BAWANG

PESAWARAN

PRINGSEWU

MESUJI

TULANG BAWANG BARAT

PESISIR BARAT

BANDAR LAMPUNG

METRO

PROVINSI

Cakupan Akses Penduduk terhadap Air Minum yang berkualitas di Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017


capaian indikator ini tercapai 2 kebijakan publik yang berwawasan

kesehatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28

Jumlah Kebijakan Publik berwawasan kesehatan di Provinsi

Lampung tahun 2018

Peraturan/Regulasi Tentang

Surat Edaran Gubernur

Lampung Nomor :

425/1498/VI.01/2018

Tentang Pelaksanaan

Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat (GERMAS) Di

Lingkungan Pemerintah

Provinsi Lampung.

Surat Keputusan Gubernur

Lampung Nomor :

G/141/VI.02/HK/2018

Tentang Pembentukan Tim

Pertimbangan Klinis dan Tim

Monitoring Evaluasi Jaminan

Kesehatan Nasional Tk.

Provinsi Lampung Tahun

2018.

4. Bidang Pencegahan Dan pengendaliaan Penyakit

a. Persentase anak usia 0 – 11 bulan mendapatkan imunisasi

lengkap

Indikator % anak usia 0 – 11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap

adalah indikator yang menggambarkan jumlah anak usia 0 – 11 bulan

yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (1 dosis Hepatitis B, 1 dosis

BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio dan 1 dosis campak) diantara

jumlah bayi 0 – 11 bulan yang ada di suatu wilayah.


Target Indikator % anak usia 0 – 11 bulan mendapatkan imunisasi

lengkap pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018

sebesar 92,50% dan capaian indikator ini pada tahun 2018 s.d tanggal 31

januari 2018 data yang diterima dari program terkait sebesar 93,6% atau

mencapai target yang ditetapkan dalam renstra.

Bila dilihat capaian indikator ini selama 3 tahun terkahir terlihat

pada tahun 2018 ini telah mencapai target Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Ket. Data Sampai dengan 31 januari 2019 (data sementara)

Gambar 3.10

Trend Capaian % Anak Usia 0 – 11 bulan mendapatkan

imunisasi dasar lengkap di Provinsi Lampung

tahun 2016 – 2018

Bila dilihat capaian indikator ini tahun 2018 berdasarkan capaian

per Kabupaten/Kota maka terlihat ada 6 (enam) Kabupaten yang

capaianya dibawah target yang diharapkan dalam Renstra Dinas

Kesehatan tahun 2018, yaitu Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Metro,

Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang. Seperti terlihat pada

grafik dibawah ini :

2016 2017 2018

Target 91,5 92 92,5

Realisasi 97,3 86,3 93,6

80828486889092949698

100

% a

nak

usi

a 0

-11

bu

lan

m

end

apar

kan

imu

nis

asi d

asar

le

ngk

ap


Ket : data yang diterima s.d tanggal 31 Januari 2018, data belum final

Gambar 3.11

Distribusi Capaian % Anak Usia 0 – 11 bulan mendapatkan

imunisasi dasar lengkap per Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung tahun 2018

b. Presentase Penduduk Terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) Yang

mendapatkan Antiretroviral

Indikator % Penduduk Terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) Yang

mendapatkan Antiretroviral adalah indikator yang menggambarkan orang

dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan pelayananan antiretroviral

(ARV).

Target indikator ini pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung tahun 2018 sebesar 0,49% dan capaian tahun 2018 sebesar

0,34%. Sumber data indikator % penduduk yang terinfeksi HIV AIDS yang

mendapatkan ARV didapatkan dari Kabupaten/Kota yang melakukan

layanan PDP yaitu dilaksanakan pada 6 (enam) Rumah Sakit yaitu

RSUD dr. H Abdul Moeloek di Bandar Lampung, RSUD dr Bob Bazar di

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, RS Natar Medika juga di

PRING

PSB LT LTIM TB LSPSW

RProv MTR BDL WK LU TBB MSJ TGM LB

IDL 88,3 107,3 74,9 102,5 87,7 101,3 110,2 93,6 91,3 99,2 69 95,9 93,9 89 102,5 97,8

0

20

40

60

80

100

120

IDL


Kabupaten Lampung Selatan, RSUD Demang Sepulau Raya di

Kabupaten Lampung Tengah, dan RSUD A. Yani Metro dan RSUD

Pringsewu.

Kegiatan Perawatan Dukungan dan Pengobatan juga dilaksanakan

di 13 Puskesmas yaitu Puskesmas Tambah Subur, Puskesmas Mataram

Baru, dan Puskesmas Braja Harjosari yang berada di Kabupaten

Lampung Timur, Puskesmas Karang Anyar, Puskesmas Tanjung Bintang,

dan Puskesmas Katibung yang berada di Kabupaten Lampung Selatan,

Puskesmas Bandar Jaya dan Puskesmas Candirejo yang berada di

Kabupaten Lampung Tengah, Puskesmas Simpur dan Puskesmas

Sukaraja yang berada di Kota Bandar Lampung, Puskesmas Kota Agung

dan Puskesmas Gisting di Kabupaten Tanggamus, Puskesmas Tulang

Bawang I di Kabupaten Tulang Bawang. RSUD Abdul Moeloek

mempunyai 2 (dua) layanan PDP satelit yang berada di Kabupaten

Tulangbawang Barat yaitu Puskesmas Panaragan Jaya dan Puskesmas

Kibang Budi Jaya, sedangkan RS Natar Medika mempunyai satelit Klinik

Angsa Putih yang terletak di Kota Bandar Lampung.

5. UPTD Instalasi Farmasi Dan Kalibrasi Alkes

a. Persentase Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang

memenuhi syarat CDAKB

Persentase Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang

memenuhi syarat CDAKB yaitu mulai dari Izin Sarana Distribusi Alkes,

Penanggung Jawab Teknis, Bangunan dan Ruang Penyimpanan , Izin

edar Produk, Gudang Alkes (PAK), Kebersihan Pengelola Makanan dan

Sumber Air.

Indikator % Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang memenuhi

syarat CDAKB ditargetkan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi


Lampung tahun 2018 sebesar 75% dan tercapai realisasinya sebesar

63,2%, seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.12

Trend Cakupan Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan

yang memenuhi syarat CDAKB di Provinsi Lampung Tahun

2017 – 2018

6. Sekretariat

a. % puskesmas memiliki dokter

Indikator % puskesmas memiliki dokter ditargetkan pada Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi lampung tahun 2018 sebesar 93%. Capaian

indikator kinerja untuk tahun 2018 sedang dalam tahap perhitungan.

Sedangkan untuk capaian program ini sampai dengan november 2017

sebesar 90%, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

2017 2018

Target 70 75

Realisasi 40 63

0

20

40

60

80


Gambar 3.13

Trend Cakupan % puskesmas memiliki dokter

di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2017

Untuk capaian indikator persetase puskesmas memiliki dokter

tahun 2018 sedang dalam proses penghitungan, Bila dilihat berdasarkan

distribusi per Kabupaten/Kota maka capaian indikator % puskesmas

memiliki dokter (umum) tahun 2017 baru dua Kabupaten yang mencapai

target Renstra yaitu kabupaten Lampung Selatan dan Way Kanan (Data

per November), seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

2015 2016 2017

% Puskesmas memilikidokter

88,32 62 90

0

20

40

60

80

100


Ket : Capaian indikator ini belum dapat menampilkan tahun 2018 karena

sedang dalam tahap perhitungan.

Gambar 3.14

Distribusi Cakupan Puskesmas dengan dokter

di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2017

7. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

a. % UPTD Bapelkes terakreditasi

Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) merupakan salah satu Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kegiatan akreditasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dari

UPTD Bapelkes dalam hal pelatihan tenaga kesehatan. Capaian kinerja

dari indikator ini adalah tercapai 100%.

20

54,55

56,52

58,33

58,33

61,86

66,67

70

70,37

72,22

72,73

72,73

75

81,42

84,21

84,62

0 20 40 60 80 100

Tulang B Barat

Pringsewu

Tanggamus

Mesuji

Lampung Barat

Provinsi

Pesisir barat

Bandar Lampung

Lampung Utara

Tulang Bawang

Metro

Lampung Timur

pesawaran

Lampung Tengah

Way Kanan

Lampung Selatan


8. Bidang Program Dan Evaluasi Kesehatan

a. Anggaran Kesehatan per kapita per tahun

Indikator Anggaran kesehatan per kapita per tahun adalah

indikator yang menggambarkan jumlah rupiah anggaran bidang kesehatan

per orang per tahun. Target indikator anggaran kesehatan per kapita per

tahun pada Renstra

Anggaran Kesehatan per kapita di Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar

Rp.97.000,- per kapita per tahun. Bila dilihat dari alokasi anggaran

kesehatan untuk belanja langsung maka anggaran per kapita tercapai

sebesar Rp 275.349,- per kapita per tahun

9. Sekretariat

a. Persentase Anggaran Kesehatan pada APBD Provinsi

Lampung

Persentase anggaran kesehatan (Dinas Kesehatan & UPTD

RSUAM, RSJ) pada APBD Provinsi Lampung ditargetkan pada Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 10%, namun

realisasi pada tahun 2017 hanya sebesar 6,97%. Persentase anggaran

kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk belanja

langsung dibanding dengan target pada renstra mencapai 69,7% seperti

terlihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 3.29

Alokasi Anggaran & % Anggaran Bidang Kesehatan

Bersumber APBD Tahun 2018

No PEMDA/SKPD Jumlah Dana

1 Pemda Provinsi Lampung 8.579.986.296.817,00

a. Belanja Langsung

3.638.221.527.879,00

b. Belanja Tidak Langsung

4.941.764.768.938,41

2 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 107.625.414.684,00

a. Belanja Langsung

77.697.055.950,00

b. Belanja Tidak Langsung

29.928.358.734,00

3

RSAM

389.072.876.851,00

a. Belanja Langsung 382.967.876.851,00

b. Belanja Tidak Langsung 6.105.000.000,00

4 RSJ 29.272.900.569,00

a. Belanja Langsung

19.215.132.569,00

b. Belanja Tidak Langsung 10.057.768.000,00

Jumlah SKPD Kesehatan Belanja

Langsung

470.880.065.370,00

% Anggaran Kesehatan (BL) pada

APBD Provinsi

13

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran 1 sampai

dengan tahun 2018 dalam Renstra Satker Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana telah direncanakan dalam

RPJMD adalah sebagai berikut :


Tabel 3.30

Pencapaian Indikator Sasaran 1


akses dan mutu pelayanan kesehatan

No. Indikator Sasaran Satuan

Rencana

sesuai

dengan

RPJMD

Tahun

2018

Realisasi

Akumulasi

s/d.

Tahun

2018

Persentase

Capaian

Kinerja

(%)

1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka 26 3 188


Angka 317 69 179


% 17,36 15,9 108


Angka 137 185 135


Angka 0,20 0,38 10

6

Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun

Angka 0,49 0,34 130


Angka 47 34,31 73

NON IKU :


pada APBD % 10% 13

130


dokter % 93% 90 96,77

10 % Paket jasa pelayanan

administrasi % 100% 100 100

11 % Peningkatan sarana

dan prasarana % 100% 100 100

12



balita

% 17,72% 15,9 89,72



14

% Penduduk yang

memiliki akses terhdp air

minum berkualitas

% 92,40% 68,87 74,53



Rencana

sesuai

dengan

RPJMD

Tahun

2018

Realisasi

Akumulasi

s/d.

Tahun

2018

Persentase

Capaian

Kinerja

(%)



16

% Penduduk terinfeksi

HIV yang mendptkan


% 72,16% 51,93 72

17

% Puskesmas yang



tidak menular/PTM

% 40% 56,54 141,4

18



lengkap

% 92,50% 93,6 101,9

19


minimal satu RSUD

tersertifikasi atau

terakreditasi

Angka 11 K/K 11 100

20


memiliki minimal 1


atau terakreditasi

Angka 200 Kec 206 103

21

Jumlah puskesmas




Angka 55



vaksin % 86% 84,4 98,13


pada APBD % 10% 13 130

24 % UPTD Bapelkes

terakreditasi

%

100% 100 100

25

% UPTD Balai

laboratorium kesehatan

terakreditasi

% 100% 100 100


(BOR) % 60% 0,8 1,33



Rencana

sesuai

dengan

RPJMD

Tahun

2018

Realisasi

Akumulasi

s/d.

Tahun

2018

Persentase

Capaian

Kinerja

(%)


vaksin % 86% 84,4 98,13

28


kesehatan yang

memenuhi syarat

% 70% 63,2 90,3

29 % Indeks survey

kepuasan pelanggan % 70% 0 0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi

akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan

rencana akhir RPJMD pada Tahun 2018 menunjukkan capaian

kinerja sasaran sebesar 62,06 % atau kategori Melampaui target.

Pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan indikator

yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan

adalah 18 (delapan belas) tujuh indikator dari 29 (dua puluh

sembilan) indikator, dengan rincian 7 (tujuh) Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Non IKU.

3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

secara umum sasaran strategis yang telah di tetapkan pada

tahun 2018 belum optimal oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor

seperti:

1. Sistem evaluasi dan pelaporan program yang belum

optimal dalam penyediaan data untuk mengukur

pencapaian sasaran dan pada akhirnya menyebabkan


keterlambatan dan ketidak tepatan waktu dalam

pengiriman data dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di

Kabupaten /Kota baik secara kualitas maupun

kuantitas.

3. Belum optimal nya SDM itu sendiri dalam memahami

dari definisi operasional dan formula atau rumus dari

indikator yang ada.

4. Belum optimalnya kordinasi lintas program dan lintas

sektor baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

5. Keterbatasan anggaran kesehatan yang ada di Provinsi

maupun di Kabupaten/Kota.

6. Terkendalanya pencairan dana yang tidak tepat waktu

sehingga berpengaruh dalam keberlangsungan

kegiatan.

b. Solusi

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik

yang berhasil maupun yang belum berhasil akan menjadi

perhatian untuk meningkatkan kinerja dimasa – masa

mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam

memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Berkenaan dengan itu

adapun solusi yang dapat dilakukan :

1. Meningkatkan sistem informasi kesehatan dalam rangka

mendapatkan data dari pelayanan kesehatan,

2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan baik di

Kabupaten/Kota maupun Provinsi,

3. Meningkatkan advokasi kepada legislatif, eksekutif

maupun stakeholder lainnya dalam hal anggaran dan

program,


4. Meningkatkan koordinasi antara lintas sektor dan lintas

program termasuk dengan Kabupaten/Kota.

3.7 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai

keseluruhan adalah sebesar Rp 77.697.055.950 sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp 70.194.332.704,08 atau dengan

serapan dana APBD mencapai 90,34%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait

dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap

Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2018 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.31

Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2018

No Misi Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran %

1 Misi Ketiga dari RPJMD yaitu

Meningkatkan kualitas

pendidikan, kesehatan,

IPTEK dan inovasi, budaya

masyarakat dan Toleransi

kehidupan beragama.

77.697.055.950,- 70.194.332.704,08 90,34

JUMLAH

77.697.055.950,- 70.194.332.704,08 90,34

Sumber :Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada

tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian

kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 3.32

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Pemerintah Daerah


No. Kategori Jumlah

Indikator

Presentase

Capaian

Kinerja %

Anggaran

Realisasi (Rp) %

A. Misi 3 7 117 55.802.802.938 71,82

1. Memuaskan

2. Sangat Baik

3. Baik

4. Cukup

5. Kurang

6. Sangat Kurang

B. Misi 5

1. Memuaskan

2. Sangat Baik 22 98,5 21.894.253.012 28,17

3. Baik

4. Cukup

5. Kurang

6. Sangat Kurang

Jumlah : 77.697.055.950 90,34


Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa

anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi

organisasi.

Tabel 3.33

Efisiensi Anggaran Tahun 2018

N

O

NILAI

EFISIENSI

TOTAL

ANGGARAN

(Rp)

PRESENTASE

(%)

JUMLAH

PROGRAM &

KEG YANG

DIFOKUSKAN

TOTAL

PROGRAM &

KEGIATAN

KET

1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0

Di Dinas Kesehatan tidak ada efisiensi anggaran pada

tahun 2018, tetapi ada penambahan anggaran sebesar 7 Milyar,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.34

Tabel Penambahan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2018

No. Anggaran Pagu dana sebelum

Perubahan

Pagu Dana Setelah

Perubahan

1 Belanja Langsung 70.697.055.950,- 77.697.055.950.-

Belanja Tidak Langsung 30.228.358.734,- 29,928.358.734,-

Jumlah : 100.925.414.684,- 107.625.414.684,-

Penambahan pagu anggaran pada tahun 2018

dimaksudkan sebagai penyangga Rumah Sakit untuk

penanggulangan kegawat daruratan atau live saving dijalur


perlintasan rawan kecelakaan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu :

Kabupaten Lampung Selatan (Puskesmas Penengahan),

Kabupaten Tulang Bawang (Puskesmas Tulang Bawang I),

Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Utara (Puskesmas

Bukit Kemuning).

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya

dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun

stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan,

sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No. Prestasi / Penghargaan Tahun

1 Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Kefarmasian

dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia

2018

2 Penghargaan E-Aspirasi Peringkat Ke-2 Kategori

Pengelola Website Tingkat Dinas Kesehatan

Provinsi dari Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia.

2018


2. Prestasi Tingkat Regional

No. Prestasi / Penghargaan Tahun

1 Peringkat 1 (Satu) Anugerah Keterbukaan

Informasi Publik Tahun 2018 untuk Kategori

Organisasi Perangkat Daerah dari Komisi

Informasi (KI) Provinsi Lampung.

2018

Penghargaan Bidang Kesehatan yang diterima, sebanyak 3 buah

yang terdiri dari :

1) Pada tahun 2018 Provinsi Lampung mendapatkan Peringkat Terbaik 2

(Dua) Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018

dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia


2) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendapat Penghargaan E-

Aspirasi Peringkat Ke-2 Kategori Pengelola Website Tingkat Dinas

Kesehatan Provinsi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.


3) Pada tahun 2018 ini juga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

mendapatkan Peringkat 1 (Satu) Anugerah Keterbukaan Informasi

Publik Tahun 2018 untuk Kategori Organisasi Perangkat Daerah dari

Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung.

LKIP Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 142

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan

Lampung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas

Kesehatan Lampung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah

yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 ini dapat

menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Lampung dan Evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Kesehatan Lampung menetapkan

sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2018 yang ingin dicapai serta Sasaran Non IKU sebanyak 10 (sepuluh)

Sasaran dengan 22 (dua puluh dua) indikator. Secara rinci pencapaian

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator dengan nilai 117 %


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran

tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan

kegiatan pada Dinas Kesehatan Lampung dalam rangka mencapai target

kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

107.625.414.684,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.

99.525.882.499,08 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas

Kesehatan Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.

8.099.532.184,92.

Renstra Dinas Kesehatan Lampung 2015-2019 menetapkan

sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah

dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun

yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian

sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator dengan nilai 117 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan

anggaran sebesar Rp. 99.525.882.499,08 (sembilan puluh sembilan

milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu

empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan sen) telah

mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi

Dinas Kesehatan Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka

realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kesehatan Lampung

adalah 92,47 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut

menunjukan bahwa perencanaan Dinas Kesehatan Lampung perlu


dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan

kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kesehatan Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Dinas Kesehatan Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI LAMPUNG

Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes

Pembina Utama Madya NIP. 19630825 198910 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2018


PEMERINTAH PROVINSIDINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Jalan Dr. Susilo 44 – 46 PahomanBandar Lampung

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung merupakan penjabaran dari rencana dan target tahun ketiga dari Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2015 – 2019.

Pada tahun 2018 ini direncanakan untuk mencapai sasaran

“Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan” yang diukur dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 71 Tahun, Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1000 lahir hidup menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu

(AKI) per 100.000 lahirhidup menjadi 317 per 100.000 kelahiran hidup,

Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) menjadu 17,36%, Angka penemuan

kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/Case Notification Rate) per 100.000

penduduk menjadi 137 per 100.000 penduduk, Angka Kesakitan positif malaria

(API) per 1000 penduduk menjadi 0,20 per 1000 penduduk, Prevalensi HIV

AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun menjadi 0,49%, Angka Kesakitan

DBD per 100.000 penduduk menjadi 47 per 100.000 penduduk.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 merupakan dokumen perencanaan

untuk pencapaian target Indikator Kinerja Tahunan (IKU) tahun kedua Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2015 – 2019 yang akan dilaksanakan melalui

18 Program dan 44 kegiatan bersumber APBD Provinsi Lampung sebesar Rp.

70.697.055.950,- dan 7 Program dengan 34 kegiatan bersumber APBN sebesar Rp.

30.387.666.000,-

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 ini dibuat untuk dapat

menjadi masukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan

Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahun

(RKT) Tahun 2018 di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LKj).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam Siklus Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk melakukan penilaian kinerja.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategik (Renstra) yang

telah disusun oleh suatu Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisi

tentang rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada setiap tahun melalui

perencanaan program, kegiatan dan anggaran baik APBD maupun APBN.

Kami sadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum

optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait bersedia

memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun RKT

selanjutnya.

Harapan kami selanjutnya dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) tahun 2018 ini yang juga merupakan dokumen Perencanaan Kinerja dapat

dijadikan bahan untuk menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 yang pada akhirnya

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 ini akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam

Dokumen Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018.

Bandar Lampung, Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI LAMPUNG

dr.Dr.Hj. REIHANA, M.KesPembina Utama Madya

NIP. 196308251989102002


DAFTAR ISI

Hal

Ringkasan Eksekuti ...........................................................

Kata Pengantar ............................................................

Daftar Isi .............................................................

Bab 1 Pendahuluan ........................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................... 1

1.2 Dasar Hukum ........................................................... 1

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................... 4

Bab 2 Rencana Strategis ........................................................... 10

2.1 Rencana Strategis Tahun2015-2019

........................................................... 10

2.2 Evaluasi Capaian RenstraTahun Lalu

........................................................... 16

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2018 ........................................................... 17

Bab 3 Penutup ........................................................... 22

1Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung dan UPTD tahun 2018 adalah sebagai tindak lanjut/break down dari

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya

dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 (desentralisasi) yang

merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

sebagai unsure penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,

merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran Program dan Kegiatan dalam rangka Terciptanya Sumber Daya Manusia

(SDM) berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat, berakhlak mulia dan sejahtera).

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah :

1. Untuk menjadi pedoman kerja dalam rangka penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD) tahun

2018

2. Sebagai bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018

3. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang

lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan

Rincena Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah :


1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I

Provinsi Lampung

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

PerUndangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);


9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,


13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Lembaran Negara

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);


18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja

dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan

Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas maka Tugas Pokok Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis (Labkesda, Bapelkes,

Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan, RSUD Bandar Negara Husada)

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang

kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi

dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.


Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit

Pelaksana Teknis (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63

tahun 2016 sebagai berikut :

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan, program dan evaluasi pelaporan.

b. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan

d. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat

diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas

dan fungsi Dinas Kesehatan.

Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Instalasi Farmasi dan Kalibrasi

Alat Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 tahun 2016

sebagai berikut :

a. Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas

menyelenggarakan pelayanan obat, perbekalan kesehatan, makanan minuman

serta kalibrasi alat kesehatan untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam

menyelenggarakan urusan Permerintah di Bidang Kesehatan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas (1),

Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

1) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi

2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan obat, pelayanan perbekalan

kesehatan dan makanan minuman serta pengujian kalibrasi alat kesehatan

3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas

4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.


Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPTD) RSUD Bandar Negara Husada

berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 tahun 2016 sebagai berikut :

a. Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan

rujukan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan

Pemerintahan di Bidang Kesehatan

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas (1),

Rumah sakit mempunyai fungsi :

1) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi

2) Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah sakit sesuai dengan

kewenangannya

3) Penyelenggarakan tugas dan fungsi Rumah Sakit

4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan

fungsi unsur organisasi, dan Evaluasi, penataan dan pelaporan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan

dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan

mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran pada tahun

2018 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung dan UPTD diperlukan dukungan sumber daya manusia

kesehatan yang akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah

direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018.

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan

UPTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya berjumlah 384 orang

dengan perincian, pejabat struktural sebanyak 38 orang dan 305 pejabat fungsinal,

seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,Pangkat Golongan dan Jumlah PejabatDi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

& UPTD Tahun 2018

JUMLAHPEGAWAI

KUALIFIKASIPENDIDIKAN

PANGKATGOLONGAN

JUMLAH PEJABAT

STRUKTURAL FUNGSIONAL

PNS : 384 S3 : 1 IV d : 1 Eselon II : 1 Administrator Kesehatan : 1

L : 146 S2 : 53 IV c : 2 Eselon III : 9 Sanitarian Penyelia : 0

P : 238 S1 : 130 IV b : 7 Eselon IV : 28 Penyuluh Kesehatan muda : 1

D4 : 13 IV a : 32 Sanitarian Madya : 1

PTHL : 62 D3 : 90 III d : 74 Epidemiologi muda : 1

L : 44 D2 : 1 III c : 58 WI : 8

P : 18 D1 : 4 III b : 74 Pranata Labkes Madya : 2

SLTA : 63 III a : 48 Dokter muda : 1

SLTP : 5 II d : 5 Pranata Dokter Muda : 0

SD : 6 II c : 60 Pranata Labkes muda : 9

II b : 10 Pranata Labkes Pelaksana : 4

II a : 10Pranata Labkes PelayananLanjutan

: 1

I d : 1 Pranata Labkes Pratama : 3

Ic : 1 Jumlah : 32

Ib : 1 JFU : 273

Ia : 0

JUMLAHDINKES 384 384 38 305

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 63 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas Kesehatan :

a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Humas

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Sub Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan


3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

5. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

c. Seksi Pelayanan Kefarmasian

6. Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan

a. Seksi Penyusunan Program Kesehatan

b. Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan

7. UPT Dinas, terdiri dari:

a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

1) Kepala UPTD

2) Sub bagian Tata Usaha

3) Seksi Pengembangan Diklat

4) Seksi Pengendalian

b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

1) Kepala UPTD


3) Seksi Pelayanan Lab Klinik

4) Seksi Pelayanana Lab Kesmas

c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan

1) Kepala UPTD


3) Seksi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan Minuman


4) Seksi Kalibrasi Alat Kesehatan, dan

5) Kelompok Jabatan Fungsional

d. UPTD RSUD Bandar Negara Husada

1) Direktur

2) Sub Bagian Tata Usaha

3) Seksi Sarana dan Prasarana

4) Seksi Pelayanan

5) Seksi Penunjang

6) Komite Medik

7) Komite Keperawatan, dan

8) Dewan Pengawas

e. Kelompok jabatan fungsional


B A B 2RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Terdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang

menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah

Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa

dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana

Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan

strategi serta program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan

langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung maupun mendorong Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota danjajaran kesehatan lainnya serta peran aktif

masyarakat.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan

kesehatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan

penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) serta juga mengakomodir Suistanable Development

Goals (SDGs)


Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategis

serta program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi selama kurun waktu 2015– 2019 dengan penekanan pada

pencapaian sasaran prioritas Nasional, Millenium Development Goals (MDGs),

Suistanable Development Goals (SDGs) Daerah dan Standar Pelayanan Minimal

(SPM).

a. Visi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi visi dan misi SKPD

namun mengikuti Visi Gubernur yaitu :

“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Maksud dari visi ini adalah Provinsi Lampung merupakan daerah yang

maju dan berdaya saing dengan pengertian sebagai berikut :

1. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung

menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi

daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya

manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status

kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi.

2. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa

masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara

ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah

penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi,

kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus

terjamin hak- haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk

meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan

pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.


b. Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun

mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka

telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat

kemandirian daerah

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi

dan pelayanan sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan

inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup

yang berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi

berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik

dan antisipatif

Sektor Kesehatan masuk dalam Misi ketiga dalam RPJMD (Rencana

Pembangunan JangkaMenengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu :“

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya

masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran”.

c. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : Misi

ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi,

budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang

kesehatan dengan tujuan : Meningkatnya Indeks Pembangunan dan derajat

kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Menurunkan Angka

Kematian Bayi dari 32/1000 KH ditahun 2015 menjadi 24/1000 KH pada tahun

2019.


Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target

TujuanIndikatorTujuan Satuan

Target

2015 2018 2018 2018 2019

Meningkatnya statuskesehatanmasyarakat Lampungyang ditandai denganMenurunkan AngkaKematian Bayi dari32/1000 KH ditahun2015 menjadi24/1000 KH padatahun 2019.

MenurunnyaAngkaKematianBayi (AKB)

Tahun 32 30 28 26 24

d. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendudikan, kesehatan, IPTEK dan

inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, dengan

sasaran strategis : meningkatkan status kesehatan melalui peningkatan akses

dan mutu pelayanan kesehatan.

Tabel 2.2Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJAUTAMA

SATUAN

1 Meningkatnya statuskesehatan masyarakatmelalui peningkatanakses dan mutupelayanan kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) per1000 Lahir Hidup

Per 1000 kelahiranhidup

Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 Kelahiran Hidup

Per 100.000 kelahiranhidup

Prevalensi Balita Kurang Gizi(Underweight)

Persen

Angka Penemuan Kasus TB(semua tipe yg dilaporkan)/CaseNotification Rate) per 100.000penduduk

Per 100.000penduduk


NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJAUTAMA

SATUAN

Angka Kesakitan Positif Malaria(API) per 1000 penduduk

Per 1000 penduduk

Prevalens HIV AIDS per 100penduduk usia > dari 15 tahun

Persen penduduk usia> 15 tahun

Angkakesakitan DBD per 100.000penduduk

Per 100.000penduduk

e . Strategi dan Arah Kebijakan Daerah,

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan

strategis, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerjanya

maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerjanya.

Strategi untuk mencapai misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan,

kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang

toleran, adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi ketiga Meningkatkan

kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan

kehidupan beragama yang toleran, adalah :

1. Meningkatkan Upaya Kesehatan

2. Menjamin Pembiayaan Kesehatan

3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Kesehatan

4. Menjamin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

5. Mengembangkan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan

6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

f. Indikator Kinerja

Untuk mengukur sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka

disusunlah indikator kinerja tahunan selama periode 2015 – 2019 :


g. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka telah ditetapkan 7 Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2015 -2019 yang terlihat pada

table dibawah ini :

Tabel 2.3Sasaran RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) & Target

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019NO SASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJA UTAMASATUAN TARGET

2015 2018 2018 2018 20191 Meningkatnya

status kesehatanmasyarakatmelaluipeningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan

Angka KematianBayi (AKB) per 1000Lahir Hidup

Per 1000kelahiran

hidup

32 30 28 26 24

Angka Kematian Ibu(AKI) per 100.000Kelahiran Hidup

Per100.000kelahiran

hidup

341 333 325 317 309

Prevalensi BalitaKurang Gizi(Underweight)

Persen 18,44 18,08 17,72 17,36 17,00

Angka PenemuanKasus TB (semuatipe ygdilaporkan)/CaseNotification Rate) per100.000 penduduk

Per100.000

penduduk

99 109 123 137 154

Angka KesakitanPositif Malaria (API)per 1000 penduduk

Per 1000penduduk

0,35 0,30 0,25 0,20 0,10

Prevalens HIV AIDSper 100 pendudukusia > dari 15 tahun

Persenpendudukusia > 15

tahun

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

AngkakesakitanDBD per 100.000penduduk

Per100.000

penduduk

50 49 48 47 46


2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

Pengukuran capaian rencana strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung tahun 2016 dalam bidang kesehatan, yang

secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4Pencapapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung Bidang

Kesehatan tahun 2017

NO Indikator SatuanCapaian

2016

2017TargetAkhir

RPJMD/Renstra

2019

Capaian2017

terhadap2019Target Realisasi %

1 MenurunnyaAngka KematianBayi 0 - < 1tahun (AKB) per1000 lahir hidup

per 1000kelahiran

hidup

3,76 28 3,89 186 24 183,782 Menurunnya

Angka KematianIbu (AKI) per100.000 lahirhidup

per100000

kelahiranhidup

81,07 325 78,8 175,76 309 174,513 Menurunnya

Prevalensi balitagizi kurang(Underweight)

% 14,10 17,72 15.00 115,51 17 111,934 Meningkatanya

Angka penemuankasus TB (semuatipe yangdilaporkan/CaseNotification Rate)per100.000penduduk

per100000

penduduk

75 123 79,9 64,95 154 51,88

5 MenurunnyaAngka Kesakitanpositif malaria(API) per 1000penduduk

per 1000penduduk

0,01 0,25 0,64 -5,6 0,1 -0,044

6 MenurunnyaPrevalensi HIVAIDS per 100penduduk usia >15 tahun

per 100pendudukusia > 15

tahun

0,47 0,49 0,03 193,8 0,49 193,87 Menurunnya

Angka KesakitanDBD per 100.000penduduk

per100000

penduduk

56,23 48 35,08 126,91 46 123,73


Dari 7 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017, 5 indikator

menunjukkan capaian 100%, tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan

yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake

holder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Sedangkan untuk indikator

yang belum mencapai 100% pada tahun 2017, masih perlu dilakukan kerja keras,

fokus dan terarah.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 54 tahun 2010, terdapat 6 indikator (75%) dengan kriteria kinerja

sangat tinggi (ST), 1 indikator (12,5%) dengan kriteria kinerja Rendah (R), 1

Indikator (12,5%) dengan kriteria Sangat Rendah (SR).

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 merupakan salah satu bentuk

dokumen perencanaan kinerja yang nantinya dokumen RKT 2018 ini akan

menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2018.

a. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak

dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendudikan, kesehatan, IPTEK dan

inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang

kesehatan dengan tujuan : Meningkatkan Indeks Pembangunan dan derajat

kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Menurunkan Angka

Kematian Bayi dari 32/1000 KH ditahun 2015 menjadi 24/1000 KH pada tahun

2019.


Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target 2018

Tujuan Indikator Tujuan SatuanTarget2018

Meningkatnya statuskesehatan masyarakatLampung yang ditandaidengan MenurunkanAngka Kematian Bayidari 32/1000 KH ditahun2015 menjadi 24/1000KH pada tahun 2019.

Menurunnya AngkaKematian Bayi (AKB)

Tahun 26

b. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, maka upaya

yang dilakukan untuk pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui

perumusan program prioritas daerah. Adapun Program Prioritas untuk mendukung

masing-masing sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Program untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator SasaranStrategis dan Program Tahun 2018

NO Sasaran Strategis/IKUDi Dukung Jumlah

Program

1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat melaluipeningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

18 Program

1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup 9 Program

2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup 4 Program

3 Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) 1 Program

4 Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang

dilaporkan/Case Notification Rate) per

100.000penduduk

1 Program

5 Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000

penduduk

1 Program

6 Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun 1 Program

7 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 1 Program


c. Kegiatan

Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 bersumber APBD Provinsi

Lampung sebanyak 44 kegiatan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3 Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator SasaranStrategis dan Program Tahun 2018

NO Sasaran Strategis/IKU Di Dukung Jumlah Kegiatan

1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat melaluipeningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

49 Kegiatan

1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup 34 Kegiatan2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup 8 Kegiatan3 Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) 1 Kegiatan4 Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang

dilaporkan/Case Notification Rate) per100.000penduduk

2 Kegiatan

5 Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000penduduk

1 Kegiatan

6 Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15tahun

1 Kegiatan

7 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 2 Kegiatan

d. Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 Dinas Kesehatan dalam

rangka mencapai tujuan misi ketiga dan sasaran strategis yang diukur dengan 7

Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada tabel dibwah ini:


Tabel 3.4 Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan & UPTDTahun 2018

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya statuskesehatanmasyarakat melaluipeningkatan aksesdan mutu pelayanankesehatan 1. Angka Kematian Bayi 0 - < 1

tahun (AKB) per 1000Kelahiran Hidup

2. Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 Kalahiran Hidup

3. Prevalensi balita gizi kurang(Underweight)

4. Angka penemuan kasus TB(semuatipe yangdilaporkan/Case NotificationRate) per 100.000 penduduk

5. Angka Kesakitan positif malaria(API) per 1000 penduduk

6. Prevalensi HIV AIDS per 100pendudukusia> 15 tahun

7. Angka Kesakitan DBD per100.000 penduduk

26

317

17,36

137

0,20

0,49

47

e. Anggaran 2018

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis

yang diukur dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari APBN

dan APBD tahun 2018 sebesar Rp 101.084.721.950,- seperti terlihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran APBD & APBNuntuk mencapai Sasaran Strategis Tahun 2018

PROGRAMANGGARAN

KET

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.406.580.000 APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.126.257.712 APBD

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 331.480.000 APBD

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

98.000.000 APBD


115. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.000.000.000 APBD5. 6. Program upaya Kesehatan Masyarakat 2.213.515.000 APBD7. 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.400.000.000 APBD

4. 8. Program Penigkatan Kesehatan Lingkungan 378.600.000 APBD

9. Program Surveilans Epidemiologi dan PenanggulanaganWabah

1.288.000.000 APBD

6. 10. Program Upaya Kesehatan Perorangan 34.965.963.238 APBD

11. Program Kebijakan dan Manajamen PembangunanKesehatan

1.004.717.000 APBD

12. Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak danPeningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

300.000.000 APBD

13. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional 50.000.000 APBD

14. Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 608.000.000 APBD

2. 15. Program Pemberantasan Penyakit 1.000.000.000 APBD

16. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 6.419.943.000 APBD

17. Program Promosi Kesehatan 1.000.000.000 APBD

18. Program Pembiayaan & Jaminan Kesehatan 106.000.000 APBD

JUMLAH 70.697.055.950 APBD

APBN

PROGRAM ANGGARAN KET1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

TugasTeknis Lainnya Kementerian Kesehatan958.978.000 APBN

2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan KesehatanNasional

780.720.000 APBN

3. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 15.810.782.000 APBN4. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.958.163.000 APBN5. Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit 5.368.033.000 APBN6. Program Kefarmasian & Alat Kesehatan 2.166.227.000 APBN7. Program Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (PPSDMK)3.344.763.000 APBN

JUMLAH 30.387.666.000 APBN


BAB 3

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan

berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan,

sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah diharapkan dapat

terlaksana sebesar 100%.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 merupakan salah satu

dokumen Perencanaan Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 dalam rangka mencapai target indikator

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 -2019 yang pada

akhirnya akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam Dokumen Laporan

Kinerja (LKj) tahun 2018

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15Meningkatkan

kualitaskesehatan

AngakaHarapan

Hidup

72 th ditahun2019

Meningkatnyastatuskesehatanmasyarakatmelaluipeningkatanakses dan mutupelayanankesehatan

1 Angka KematianBayi 0 - < 1 tahun(AKB) per 1000Kelahiran Hidup

26 per 1000kelahiran

hidup

1 Program Kesehatan Ibu,Kesehatan Anak danPeningkatan KeselamatanIbu Melahirkan dan Anak

Meningkatnya aksesdan mutu pelayanankesehatan masyarakat

% persalinan difasilitas pelayanankesehatan

83% Kesehatan ibu, kesehatananak dan peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak

Meningkatnya PelayananKesehatan Ibu dan Anak

Pelaksanaanpependampingankegiatan TCTP danmonev penanganankesehatan balita,pelatihan pelatihanpenyeliaan fasilitatifserta pelatihanterintegrasi maternaldan neonatal

80 org( 15Kab/kota)

2 Program Alat Kesehatandan Makanan minuman

Indeks surveykepuasan pelanggan70%

70% Pelayanan kalibrasi alkes Meningkatanya mutukalibrasi alkes

Jumlah pelayanankalibrasi alatkesehatan

12 bln (573org)

3 Program Kebijakan danManajamenPembangunan Kesehatan

MengembangkanManajemen, Informasi &Regulasi Kesehatan

Anggaran kesehatanpada APBD

10% Peningkatan SistemInformasi Kesehatan

MengembangkanManajemen, Informasi

Jumlah dokumendata dan informasi

5 dokumen

Penyusunan Perencanaandan Evaluasi DinkesProvinsi Lampung

Meningkatkan kualitasperencanaan danpenganggaran program

Jumlah paketdokumenperencanaan &penganggaran

5 Paket

Peningkatan AkuntabilitasKeuangan DinasKesehatan ProvinsiLampung

MeningkatkanManajemen, Keuangan

Jumlah dokumenlaporan keuangan

5 dokumen

Mitra Praja Utama Meningkatkan kualitasperencanaan danpenganggaran program

Jumlah dokumenkesepakatankerjasama MPUbidang kesehatan

1 dokumen

4 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Jumlah DokumenPengenbanganSistem PelaporanKinerja & Keuangan

5 dokumen Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danEvaluasi Kinerja

Meningkatkan sistempelaporan

Jumlah laporankinerja & EvaluasiProgram

5 Paket

5 Program Pembiayaan danJaminan Kesehatan

Meningkatnyapembiayaan kesehatan

Anggaran Kesehatanper kapita

97000 PemberdayaanMasyarakat dalam rangkaJKN

jumlah paketpembinaanpembiayaan & JKN

9 Jenis tenaga

6 Program Sumber DayaManusia Kesehatan

Meningkatnya sumberdaya kesehatan

% puskesmasmemiliki dokter

93% PeningkatanPendayagunaan TenagaKesehatan

Meningkatkan mutu dandistribusi sumber dayamanusia kesehatan

Jumlah paketkegiatan peningkatanpendayagunantenaga kesehatan

5 paket

IKU GUB ESS II Ess III Ess IV

Sasaran IKU Target Sasaran OPD Indikator Sasaran Indikator sasaranKegiatan

TargetIndikatorsasaranKegiatan

5 8

Sasaran Program Sasaran KegiatanTarget

SasaranOPD

Program Indikator SasaranProgram

TargetIndikatorSasaranProgram

Kegiatan

1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15




5 8


SasaranOPD



Kegiatan

Penilaian TenagaKesehatan Teladan

Jumlah tenagakesehatan teladantingkat ProvinsiLampung

9 Jenis tenaga

Peningkatan Mutu UPTDBapelkes

Meningkatnya MutuBapelkes

Jumlah paketkegiatan peningkatanmutu Bapelkes

6 Keg

PeningkatanKelembagaan &Tatalaksana Kepegawaian

Meningkatkan mutukepegawaian

Jumlah paketpembinaankelembagaan &Tatalaksanakepegawaian

12 Bulan

7 ProgramPeningkatankapasitas SDM Aparatur

SDM Dinkes yangditingkatkankapasitas bidangteknis danmanagemen

1% Pendidikan dan PelatihanAparatur

Meningkatkan mutusumber daya manusiakesehatan

Jumlah tenaga yangditingkatkankapasitasnya dalambidang teknis danmanajemen

28 org

2 Prevalensi balitagizi kurang(Underweight)

17,36%

8 Program UpayaPerbaikan GiziMasyarakat

Status Gizi KurangPada Anak Balita

17,44% Perbaikan GiziMasyarakat (Pajak Rokok)

Meningkatnya PelayananKesehatan Ibu dan Anak

Jumlah paketpengadaan MP-ASI,Pembinaan, monev &posyandu

4 paket

3 Angka KematianIbu (AKI) per100.000 KalahiranHidup

317 per100.000

penduduk

9 Program UpayaKesehatan Perorangan

Meningkatkan akses &mutu PelayananKesehatan Dasar danRujukan

Jumlah KabupatenKota yang memilikiminimal satu RSUDtersertifikasi atauterakreditasi

11 Kab Kota Peningkatan upayakesehatan perorangandan rujukan ( PajakRokok)

Meningkatnya akses danmutu pelayanankesehatan rujukan

Penyuluhankesehatan danpelayanan mobileclinic

300 org ( 12bln)

Labkesdaterakreditasi

100% Pelayanan UPTD Labkes Meningkatnaya mutulayanan Labkesda

Jumlah paketpelayananlaboratorium UPTD

2 Paket

Bed OccupancyRatio (BOR)

60% Pelayanan RS BNS Meningkatnaya mutulayanan RSBNH

Terbiayainyaoperasional RSBNH

12 bln

1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15




5 8


SasaranOPD



Kegiatan

10 Program UpayaKesehatan Masyarakat

Jumlah kecamatanyang memilikiminimal satupuskesmastersertifikasi atauterakreditasi

200kecamatan

Upaya Kesehatanmasyarakat danpelayanan kesehatandasar

Meningkatnya akses danmutu pelayanankesehatan dasar

Jumlah paketpembinaan & monevupaya kesehatanmasyarakat dankesehatan dasarserta Kesja olah raga

4 Paket

BOK Provinsi Jumlah layananmanajemen ukmtingkt provinsi

5 Paket

11 Program Program Obat &Perbekalan Kesehatan

Ketersedian Obatdan Vaksin

86% Peningkatan ketersediaanobat publik danpengamanan NAPZA

Meningkatkan akses danmutu kefarmasian

Jumlah paketpengadaan obatpublik & pengamanannapza

2 Paket

Peningkatan pelayanankosmetik

Jumlah paketpembinaan &monitoring pelayanankosmetika, workshop,media promosi

2 paket

12 Program UpayaPelayanan KesehatanTradisional

Puskesmasmelaksanakanpelayanan kesehatantradisional,komplementeralternatif

55puskesmas

Peningkatan UpayaPelayanan KesehatanTradisional

Meningkatnya akses danmutu pelayanankesehatan tradisional

Jumlah paketpembinaan & monevkesehatan tradisional

2 Paket

13a Program SurveilansEpidemiologi danPenanggulanagan Wabah

Menurunkan AngkaKesakitan akibatpenyakit menular dantidak menular

% anak usia 0 - 11bulan mendapatkanimunisasi lengkap

92,15% Penanggulangan PenyakitTidak Menular

Menurunkan AngkaKesakitan akibat penyakittidak menular

Pelaksanaanpelatihan kanker danpenguatan pospindaPTM, Reviewimplementasi KTRserta Monev pascapelatihan kanker,logistik PTM,pelaksanaanpuskesmas PanduPTM dan bebasPasung

90 org (14Kab/Kota)

1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15




5 8


SasaranOPD



Kegiatan

4 Angka penemuankasus TB (semuatipe yangdilaporkan/CaseNotificationRate) per100.000penduduk

137 per100.000

penduduk

13b Program SurveilansEpidemiologi danPenanggulanagan Wabah

% anak usia 0 - 11bulan mendapatkanimunisasi lengkap

92,15% Peningkatan SurveilanceEpidemiologi &Penanggulangan Wabah

Meningkatan survelensdan penanggulanganwabah

Jumlah paketpembinaan & monevsurveilans &penanggulanganwabah

2 Paket

5 Angka Kesakitanpositif malaria(API) per 1000penduduk

0,20 per1000

penduduk

14 Program PeningkatanPenyehatan Lingkungan

Penduduk yangmemiliki aksesterhadap air minumberkualitas

92,04% Peningkatan KualitasSanitasi Dasar(Percepatan PencapaianMDGs 7)

Meningkatkan aksessanitasi yang layak

Jumlah paket STBM,IPAL, Bimtek &monev ke Kab Kota

3 laporan

6 Prevalensi HIVAIDS per 100penduduk usia >15 tahun

0,49%

15 Program ProgramPemberantasan Penyakit

PresentasePenduduk TerinfeksiHIV YangmendapatkanAntiretroviral (ARV)

72,16% Pengendalian PenyakitMenular

Menurunkan AngkaKesakitan akibat penyakitmenular

Jumlah kegiatanpembinaan danmonev programpenanggulanagnpenyakit menular

9 Kegiatan

7 Angka KesakitanDBD per 100.000penduduk

47 per100.000

penduduk16 Program Promosi

KesehatanMeningkatnya aksesdan mutu pelayanankesehatan masyarakat

Jumlah kebijakanpublik berwawasankesehatan

1 regulasi Pengembangan PerilakuHidup Bersih dan Sehat

Meningkatkan Kemitraandan PemberdayaanMasyarakat

Jumlah paketPameran LampungFair, Senamkesegaran jasmani,media promkes,Pembinaan danMonev

4 Paket

1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15




5 8


SasaranOPD



Kegiatan

Upaya KesehatanBersumberdayaKesehatan (UKBM)

Jumlah kegiatanperayaan HKN,Monev, Bimtekprogram UKBM

3 kegiatan

* Pendukung 17 Program AdministrasiPerkantoran

Administrasiperkantoran

12 Bulan Penyediaan JasaKomunikasi sumber dayaair & listrik

PengembanganManagemen Perkantoran

Jumlah Paket JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan listrik

12 Bulan

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Jumlah Paket JasaAdministrasiKeuangan

12 bulan

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jumlah Paket JasaKebersihan Kantor

12 Bulan

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah Paket AlatTulis Kantor

12 Bulan

Penyediaan BarangCetakan & Penggandaan

Jumlah Paket barangcetakan danpenggandaan

12 Bulan

Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

Jumlah PaketKomponen InstlasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

12 Bulan

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Jumlah PaketPeralatan danPerlengkapan Kantor

12 Bulan

Penyediaan bahanbacaan dan peraturan per-Undang-Undangan

Jumlah paket bahanbacaan danperaturan perundang-undangan

12 Bulan

Penyediaan bahan logistikkantor

Jumlah Paket BahanLogistik Kantor

12 Bulan

Penyediaan makanan danminuman

Jumlah Paketmakanan danminuman

12 Bulan

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Jumlah rapat-rapatkorrdinasi dankonsultasi ke luardaerah

1 Paket

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdaerah

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

12 Bulan

1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15




5 8


SasaranOPD



Kegiatan

18 Program Sarana &Prasarana Aparatur

Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

12 Bulan Pembangunan gedungkantor

Jumlah paketPembangunanGedung KantorUPTD Labkes

1 Paket

Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Jumlah paketRehabilitasisedang/berat gedungkantor Dinkes & UPT

1 Paket

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah paketPengadaanperlengkapan gedungkantor

12 Bulan

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah paketPengadaan peralatangedung kantorDinkes Provinsi &UPTD

12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah paketpemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional(roda 2 & Roda 4)

12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah paketPemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor Dinkes& UPTD

4 Orang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah paketpemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor Dinkes &UPTD

4 paket

19 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

PNS yangmendapatkanpembinaan disiplinaparatur

Persentase PNSyang mendapatkanpembinaan disiplinaparatur

100%

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

No. Sasaran Strategis Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian (%) Keterangan

a b c d e f g h i j k

Triwulan 1 26

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 26

1Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 01.01 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 3 188.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -

target) : target x 100

Triwulan 1 317

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 317

01.02 Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317 69 179.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -


Triwulan 1 17,36

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 17,36

01.03Presentasi Prevalensi balita

kurang gizi % 17,36 15,9 108.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -


Triwulan 1 137

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 137

01.04Angka Penemuan kasus TB/Case

Notification rate 9CNR) Angka 137 185 135.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -


Triwulan 1 0,2

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 0,2

01.05Angka kesakitan positif malaria

(Annual Parasite Incidends/API Angka 0,2 0,38 10.00Formulasi = (Target - (realisasi -


Indikator Kinerja

Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

No. Sasaran Strategis Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian (%) Keterangan

a b c d e f g h i j kTriwulan 1 26

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 26


peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 01.06

Angka Prevalensi HIV-AIDS per

100 penduduk usia > dari 15

tahun Angka 0,49 0,34 130.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -


Triwulan 1 317

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 317

01.07Angka Kesakitan DBD per

100.000 penduduk Angka 47 34,31 73.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -


Keterangan

Warna Prosentase

n/a

< 100%

> 100%

Keterangan

Tidak ada target

Tidak mencapai

Tercapai

Melebihi Target

Kondisi Akhir (F)

Indikator Kinerja

Kondisi Akhir (F)

No Sasaran

a b c

Keterangan

Warna Prosentase Keterangan

n/a Tidak Ada Target

< 100% Tidak Tercapai

Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2018 Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja

1


peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 01.01

01.03

01.02

01.05

01.04

01.07

01.06

1 Tercapai

> 100% Melebihi Target

Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian(%)

d e f g h i j

Triwulan 1 26

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 26

3 188.00.00

Triwulan 1 317

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 317

69 179.00.00

Triwulan 1 17,36

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 17,36

15,9 108.00.00

Triwulan 1 137

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 137

185 135.00.00

Triwulan 1 0,2

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 0,2

0,38 10.00

Triwulan 1 00.49

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 0,49

0,34 130.00.00

Triwulan 1 47

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4 47

34,31 73.00.00


Indikator Kinerja

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 Kondisi Akhir (F)

Kondisi Akhir (F)

Presentase Prevalensi balita kurang gizi % 17,36 Kondisi Akhir (F)

Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317

Kondisi Akhir (F)

Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite

Incidens/API) Angka 0,2 Kondisi Akhir (F)

Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate 9CNR) Angka 137

Kondisi Akhir (F)

Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka 47 Kondisi Akhir (F)

Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia >

dari 15 tahun Angka 0,49

Keterangan

k

Formulasi = (Target - (realisasi - target)) : Target x 100



Formulasi = Realisasi : Target x 100





Analisis Pencapaian Sasaran 1 tahun 2018

Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2015 % Tahun 2016 % Tahun 2017 % Tahun 2018 %

Target Realisasi target realisasi target realisasi target Realisasi

1 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 69.77 70 100.36 69.90 100.07

2 Angka Lematian Bayi (AKB) Angka 32 4.88 184.75 30 3.76 187.47 28 3.89 186 26 3 188

3 Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka 341 103.36 169.69 333 81.07 175.65 235 78.8 175 317 69 179

4 Presentase Prevalensi balita kurang gizi % 18.44 15.64 115.18 18.08 14.10 122.01 17.72 15 115 17.36 15.9 108

5 Angka Penemuan kasus TB/Case Notification rate 9CNR) Angka 99 99 100 109 75.00 68.81 123 79.9 64 137 185 135

6 Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite Incidens/API Angka 0.35 0.43 77.14 0.3 0.16 146.67 0.25 0.64 -5 0.2 0.38 10

7 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun Angka 0.49 0.01 197.96 0.45 0.01 197.96 0.49 0.03 193 0.49 0.34 130

8 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka 50 38.51 122.98 49 56.25 85.2 48 35.08 126 47 34.31 73

Tingkat Efiesiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Kesehatan Periode 2015-2019

Tahun 2018

Sasaran Indikator Program

Satuan Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 Angka 26 3 188.00.00 1 1.004.717.00 884.785.519 88.06.00

2

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 98.000.000 92.425.400 94.31.00

3 Program pembiayaan dan jaminan kesehatan 106.000.000 62.798.800 59.24.00

4 Program sumber daya manusia kesehatan 6.419.943.000 6.010.163.733 93.62

5 Program pelayanan administrasi perkantoran 10.256.503.800 8.952.120.891 87.28.00

6 Program peningkatan sarana dan prasarana 8.481.269.212 7.989.442.910 94.20.00

7

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 331.480.000 23.062.200 0,316666667

8 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 00.00

9

Program kesehatan ibu, kesehatan anak dan

peningkatn keselamatan ibu melahirkan dan anak 300.000.000 280.451.700 93.48.00

10 Program alat kesehatan dan makanan minuman 608.000.000 120.299.100 0,846527778

11 Program perbaikan gizi masyarakat 2.400.000.000 2.296.300.258 95.68

12 Program upaya kesehatan gizi masyarakat 32.761.027.938 30.025.829.477 91.65

13 Program upaya kesehatan masyarakat 9.213.515.000 8.936.730.868 97.00.00

01.01 ANGKA Kematian Bayi (AKB) 14 Program obat dan perbekalan kesehatan 2.000.000.000 1.862.885.697 93.14.00

01.02 Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317 69 179.00.00 15 Program upaya pelayanan kesehatan tradisional 50.000.000 42.478.400 84.96

01.03 Presentase Prevalensi balita kurang gizi % 17,36 15,9 108.00.00 16 Program penanggulangan penyakit tidak menular 888.000.000 526.721.879 59.32.00

01.04 Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate

9CNR) Angka 137 185 135.00.00 17

Program surveilans epidemiologi dan

penanggulangan wabah 400.000.000 363.724.947 90.93

01.05 Angka kesakitan positif malaria 9aNNUAL Parasite

Incidens/API Angka 0,2 0,38 10.00 18 Program peningkatan kesehatan lingkungan 378.600.000 147.427.094 38.94

01.06 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia >

dari 15 tahun Angka 0,49 0,34 130.00.00 19 Program pengendalian penyakit menular 1.000.000.000 825.541.000 82.55.00

01.07 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka 47 34,31 73.00.00 20 Program promosi kesehatan 1.000.000.000 751.142.230 75.11.00


akses dan mutu pelayanan kesehatan RATA-RATA CAPAIAN DARI 7 INDIKATOR 117.57.00 TOTAL PER SASARAN 77.697.055.950 70.194.332.103 90.34.00

TINGKAT EFISIENSI 27.23%TINGKAT EFEKTIFITAS 130.14 %

TOTAL KESELURUHAN 77.697.055.950 70.194.332.103 90.34.00

No.

Kinerja Keuangan

Program Kebijakan Manajemen Pembangun Kesehatan

1

Sasaran 1

1

01.01 Kegiatan Peningkatan SIK

01.02 Kegiatan Penyusunan Perencanaan & Evaluasi

01.03 Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas

01.04 Kegiatan Mitra Praja Utama (MPU)

2

02.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja

3

03.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka JKN

03.02 Evaluasi Pembiayaan kesehatan

4

04.01 Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

04.02 Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

04.03 Kegiatan Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes

04.04 Kegiatan Peningkatan Kelembagaan & Tatalaksana Kepegawaian

5

05.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

05.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

05.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

05.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

05.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor

05.06 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

05.07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

05.08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

05.09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan

05.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

05.11 Penyediaan Makan dan Minuman

05.12 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

05.13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

6

06.01 Pembangunan gedung kantor

06.02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

06.03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

06.04 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Bermotor

06.05 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

06.06 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

06.07 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No Program

Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan sarana dan prasarana

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Dinas Kesehatan

7

07.01 Pendidikan dan pelatihan aparatur

8

08.01 Pengadaan pakaian dinas

9

09.01

Kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

10

10.01 Kegiatan Peningkatan Mutu & Pengamanan Alkes & PKRT

10.02

Kegiatan Peningkatan Mutu Pengawasan Pembinaan & Pengendalian

Kesehatan

10.03 Pelayanan kalibrasi alat kesehatan

10.04 Pelayanan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan serta alkes

11

11.01 Perbaikan gizi masyarakat

12

12.01 Peningkatan Upaya kesehatan perorangan dan rujukan

12.02 Upaya Kesehatan UPTD Labkesda

12.03 Pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada

13

13.01 Upaya kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan dasar

13.02 BOK Provinsi

14

14.01 Peningkatan ketersediaan obat publik dan pengamanan napza

14.02 Peningkatan Pelayanan Kosmetika

15

15.01 Peningkatan Upaya Kesehatan Tradisional

16

16.01 Penanggulangan penyakit tidak menular

17

17.01 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

18

18.01 Peningkatan kualitas sanitasi dasar

19

19.01 Pengendalian Penyakit Menular

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Alat Kesehatan dan Makanan minuman

Program Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Program Pengendalian Penyakit Menular

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional

Program Penangulangan Penyakit Tidak menular

20

20.01 Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat

20.02 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Total Per Sasaran

Grand Total

Program Promosi Kesehatan

Realisasi % Realisasi %

3 4 5 6 7

225.000.000.00 6.700.000.00 0,151388889 6.700.000.00 0,151388889

579.717.000.00 11.240.500.00 0,106944444 11.240.500.00 0,106944444

150.000.000.00 24.075.000.00 16.05 102.130.000.00 68.09.00

50.000.000.00 1.660.000.00 03.32 1.660.000.00 03.32

98.000.000.00 7.526.000.00 0,338888889 12.684.000.00 0,565277778

106.000.000.00 00.00 0 00.00 0

00.00 00.00 0 00.00 0

2.219.119.000.00 00.00 0 1.007.360.000.00 45.39.00

405.881.000.00 00.00 0 00.00 0

3.744.943.000.00 12.445.200.00 00.33 522.271.200.00 0,607638889

50.000.000.00 5.684.500.00 11.37 5.684.500.00 11.37

00.00 00.00 0 00.00 0

1.689.683.250.00 162.394.270.00 0,417361111 391.085.652.00 23.15

5.225.600.000.00 871.290.000.00 0,713194444 2.104.925.000.00 40.28.00

970.562.800.00 2.800.000.00 00.29 148.985.324.00 15.35

170.675.000.00 8.166.800.00 0,221527778 69.163.600.00 40.52.00

125.298.500.00 8.778.000.00 07.01 50.673.000.00 40.44.00

229.330.000.00 3.200.000.00 01.04 53.126.900.00 23.17

88.357.750.00 00.00 0 14.596.200.00 16.52

46.986.000.00 3.235.000.00 0,311805556 9.736.000.00 0,883333333

832.547.500.00 24.146.750.00 02.09 83.347.800.00 10.01

120.649.000.00 4.708.500.00 03.09 29.027.000.00 24.06.00

549.544.000.00 37.352.700.00 06.08 181.184.516.00 32.97

207.270.000.00 39.490.000.00 19.05 92.250.000.00 44.51.00

2.177.435.300.00 00.00 0 00.00 0

1.952.806.800.00 00.00 0 42.467.500.00 02.17

1.062.529.962.00 00.00 0 34.759.000.00 03.27

1.085.664.200.00 14.812.550.00 01.36 145.687.000.00 13.42

269.312.500.00 00.00 0 18.175.000.00 0,302083333

130.524.000.00 00.00 0 9.200.000.00 07.05

1.802.996.450.00 00.00 0 10.945.000.00 0,042361111





Pagu Anggaran Tahun 2018Triwulan 1 Triwulan 2





331.480.000.00 00.00 0 00.00 0

00.00 00.00 0 00.00 0

300.000.000.00 00.00 0 00.00 0

00.00 00.00 0 00.00 0

00.00 00.00 0 00.00 0

608.000.000.00 00.00 0 00.00 0

00.00 00.00 0 00.00 0

2.400.000.000.00 00.00 0 00.00 0

916.000.000.00 00.00 0 00.00 0

7.165.237.000.00 8.090.000.00 00.11 207.617.132.00 02.09

24.679.790.938.00 00.00 0 156.254.945.00 0,04375

7.266.500.000.00 17.348.000.00 00.24 17.348.000.00 00.24

1.947.015.000.00 19.250.000.00 0,06875 19.250.000.00 0,06875

1.950.000.000.00 00.00 0 32.592.000.00 0,088194444

50.000.000.00 00.00 0 00.00 0

50.000.000.00 9.470.000.00 0,815277778 9.470.000.00 0,815277778

888.000.000.00 39.366.400.00 04.43 139.366.400.00 0,672916667

400.000.000.00 00.00 0 00.00 0

378.600.000.00 16.110.000.00 04.26 16.110.000.00 04.26

1.000.000.000.00 00.00 0 00.00 0














500.000.000.00 00.00 0 00.00 0

500.000.000.00 00.00 0 00.00 0

77.697.055.950.00 1.359.340.170.00 0,09375 5.757.073.169.00 07.41

77.697.055.950.00 1.359.340.170.00 0,09375 5.757.073.169.00 07.41


Realisasi % Realisasi %

8 9 10 11

33.800.000.00 15.02 144.210.000.00 64.09.00

199.552.300.00 34.42.00 568.221.100.00 98.02.00

125.530.000.00 83.69 149.673.000.00 99.78

5.874.800.00 0,510416667 22.681.419.00 45.36.00

21.937.000.00 22.38 92.425.400.00 94.31.00

00.00 0 62.798.800.00 59.24.00

00.00 0 00.00 0

1.026.349.000.00 46.25.00 2.117.714.000.00 95.43.00

77.318.000.00 19.05 376.515.060.00 92.76

1.802.907.819.00 48.14.00 3.468.154.073.00 92.61

25.354.500.00 50.71 47.780.600.00 95.56.00

00.00 0 00.00 0

697.471.501.00 41.28.00 1.344.736.990.00 79.59.00

3.543.135.000.00 67.08.00 4.860.880.000.00 93.02.00

362.896.124.00 37.39.00 969.493.610.00 99.89

75.143.600.00 44.03.00 144.388.300.00 84.06.00

56.599.000.00 45.17.00 118.252.900.00 94.38.00

63.117.900.00 27.52.00 184.507.300.00 80.45.00

14.596.200.00 16.52 88.135.750.00 99.75

13.262.000.00 28.23.00 31.543.000.00 67.13.00

170.025.425.00 20.42 543.463.025.00 65.28.00

30.877.000.00 25.59.00 68.750.000.00 56.98

202.558.016.00 36.86 438.218.016.00 79.74

96.420.000.00 46.52.00 159.752.000.00 77.07.00

00.00 0 2.177.431.300.00 100

441.382.500.00 22.06 1.867.811.520.00 95.65

107.315.000.00 10.01 944.095.000.00 88.85

333.360.400.00 30.71 858.400.290.00 79.07.00

109.122.500.00 40.52.00 251.422.650.00 93.36.00

9.200.000.00 07.05 99.100.000.00 75.92

180.495.000.00 10.01 1.791.182.150.00 99.34.00


Triwulan 4




Triwulan 3





12.250.000.00 03.07 23.062.200.00 0,316666667

00.00 0 00.00 0

132.128.700.00 44.04.00 280.451.700.00 93.48.00

00.00 0 00.00 0

00.00 0 00.00 0

78.451.100.00 12.09 120.299.100.00 0,846527778

00.00 0 00.00 0

00.00 0 2.296.300.258.00 95.68

224.114.687.00 24.47.00 486.811.987.00 53.15.00

1.181.464.659.00 16.49 6.548.336.237.00 91.39.00

3.074.956.437.00 12.46 22.990.681.253.00 93.16.00

104.248.500.00 01.43 7.261.891.357.00 99.94

742.548.600.00 38.14.00 1.674.839.511.00 86.02.00

213.220.500.00 0,48125 1.816.687.697.00 93.16.00

00.00 0 46.198.000.00 92.04.00

9.470.000.00 0,815277778 42.478.400.00 84.96

339.230.086.00 38.02.00 526.721.879.00 59.32.00

223.437.297.00 55.86 363.724.947.00 90.93

16.110.000.00 04.26 147.427.094.00 38.94

62.567.000.00 06.26 825.541.000.00 82.55.00














31.653.000.00 06.33 394.880.430.00 78.98

00.00 0 356.261.800.00 71.25.00

16.271.451.151.00 0,898611111 70.194.332.103.00 90.34.00

16.271.451.151.00 0,898611111 70.194.332.103.00 90.34.00


Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI /

RUMUS

PERITUNGAN SUMBER DATA

1 Meningkatnya

status kesehatan

masyarakat

melalui

peningkatan

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan.

Angka Kematian

Bayi (AKB)

Angka Merupakan indikator

untuk mencerminkan

derajat kesehatan

suatu masyarakat

terkait upaya

pencegahan dan

pemberantasan

penyakit

Jumlah kasus

kematian bayi

dibagi jumlah lahir

hidup dikali 1000

Angka yang

menunjukkan

banyaknya

kematian bayi

usia 0 tahun dari

setiap 1000

kelahiran hidup

pada tahun

tertentu atau

dapat dikatakan

juga sebagai

probabilitas bayi

meninggal

sebelum

mencapai usia

satu tahun

(dinyatakan

dengan per seribu

kelahiran hidup).

Angka Kematian

Ibu melahirkan


kesehatan suatu

negara dan dapat

memperlihatkan

kemampuan dan

kualitas pelayanan

kesehatan terhadap

ibu hamil, bersalin dan

nifas disuatu daerah

tertentu

Jumlah kasus

kematian ibu

karena hamil,

bersalin dan#38;

nifas dibagi jumlah

lahir hidup dikali

100.000

Jumlah kematian

ibu akibat dari

proses kehamilan,

persalinan dan

paska persalinan

per 100.000

kelahiran hidup

pada masa

tertentu. Angka

pengukuran risiko

kematian wanita

yang berkaitan

dengan peristiwa

kehamilan

Presentase

Prevalensi balita

kurang gizi

% Anak kurang gizi

memiliki kemungkinan

risiko kematian yang

tinggi,menghambat

pertumbuhan dan

mempengaruhi status

kesehatannya

dikemudian hari.

Privalensi balita

kurang gizi secara

universal digunakan

sebagai indikator

untuk memonitor

status kesehatan

Jumlah balita

kurang gizi (buruk

dan#38; kurang)

dibagi jumlah balita

di kali 100

Keadaan kurang

zat gizi tingkat

sedang yang

disebabkan oleh

rendahnya

asupan energi

dan protein dalam

waktu cukup lama

yang ditandai

dengan berat

badan menurut

umur (BB/U) yang

berada pada -

3SD tabel baku

WHO-NCHS

Angka

Penemuan

kasus TB/ Case

Angka Dapat menilai kualitas

hidup masyarakat

terkait dengan

pelayanan kesehatan,

Jumlah penemuan

kasus TB (semua

tipe baik paru

maupun extra

Angka yang

menunjukkan

jumlah pasien

baru yang

Notification rate

9CNR)

penderita TB semakin

cepat ditemui dan

diobati maka semakin

cepat kesembuhan

dan mengurangi

penularan

paru) dibagi jumlah

penduduk dikali

100.000

ditemukan dan

tercatat diantara

100.000

penduduk di

suatu wilayah

tertentu

Angka kesakitan

positif malaria

(Annual

Parasite

Incidens/API)


memonitor daerah

yang mengalami

endemi tinggi malaria

yang disinyalir

meningkat pada dua

dekade terakhir

karena sistem

kesehatan yang

buruk, meningkatnya

resistensi terhadap

pemakaian obat dan

insektisida, pola

perubahan iklim, gaya

hidup, migrasi dan

pemindahan

penduduk.

Jumlah kasus

malaria positif

dibagi jumlah

penduduk di kali

1000 SDKI

Jumlah penderita

positif malaria per

seribu penduduk.

Annual Malaria

Incidence atau

AMI (o/oo) adalah

jumlah penderita

malaria klinis per

seribu penduduk.

Angka

Prevalensi HIV-

AIDS per 100

penduduk usia

lebih dari dari

15 tahun

Angka memantau

penyebaran HIV/AIDS

dan memonitoring

kemajuan suatu

daerah dalam

mencegah

penyebaran

Jumlah kasus HIV

AIDS dibagi jumlah

penduduk usia

dan#62; 15 tahun

dikali 100

Jumlah pasien

HIV dan AIDS di

satu wilayah kerja

pada kurun waktu

tertentu dibagi

jumlah penduduk

usia dan#62; 15

tahun di satu

wilayah kerja

pada kurun waktu

yang sama

Angka kesakitan

DBD per

100.000

penduduk


kesehatan

masyarakat yang

paling banyak

ditemukan di

Indonesia karena iklim

tropis. Angka

kesakitan DBD dapat

melihat jumlah

penderita DBD dan

luas wilayah

penyebaran serta

pelayanan kesehatan


Jumlah kasus DBD

dibagi jumlah

penduduk dikali

100.000

jumlah kasus baru

penyakit tertentu

yang terjadi di

kalangan

penduduk pada

suatu jangka

waktu tertentu

(umumnya satu

tahun)

dibandingkan

dengan jumlah

penduduk yang

mungkin terkena

penyakit baru

tersebut pada

pertengahan

tahun jangka

waktu yang

bersangkutan

dalam per

100.000

penduduk

1) Penghargaan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Provinsi Lampung mendapatkan Peringkat Terbaik 2 (Dua) Kinerja

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018 dari

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia.

2) Penghargaan E-Aspirasi

Provinsi Lampung mendapatkan Pemenang Ke-2 (Dua)

Penghargaan E-Aspirasi Kategori Pengelola Website Tingkat Dinas

Kesehatan Provinsi dari Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia.

3) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Provinsi Lampung mendapatkan Peringkat 1 (Satu) Anugerah

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 untuk Kategori

Organisasi Perangkat Daerah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi

Lampung.

LAPORAN KINERJA (LKIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI …

Documents