Laporan Kinerja LKIP 2019 - jabarprov.go.id

2019

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

BALE WIWAHA

Laporan KinerjaInstansi Pemerintah

LKIP

LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

i

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format

pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan

hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1)

mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP

merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,

sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan: (2) memberikan masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3)

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon

terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu PD yang mengemban tugas dalam

mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023 yang dimanivestasikan dalam visi Bappeda Provinsi Jawa Barat,

yaitu:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batinvdengan Inovasi dan Kolaborasi”

dengan misi sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid

dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan

dan Tata Ruang yang Berkelanjutan

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera

Dan Adil

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang

Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.


ii

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa

Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan

program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari

perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang

keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan

adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur;

2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;

3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan;

4. Dukungan sumber daya yang kompeten dan modern dalam perencanaan

pembangunan

Adapun sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya

organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berkut:

1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan

evaluasi;

2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar

negeri

5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM

dalam dan luar negeri

6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana

pembangunan

8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik

11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat


iii

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah

diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik

dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Tahun 2019 pada dasarnya mengetengahkan gambaran

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara utuh selama perjalanan

Tahun 2019, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan

dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output

dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 akan semakin memberikan informasi pada

pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun

yang akan datang.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ B.S., M.Soc.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670421 199203 1 013


iv

DAFTAR ISI

Halaman Eksekkutif Summary ........................................................................................... Kata Pengantar ...................................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................. Daftar Tabel ........................................................................................................... Daftar Gambar .......................................................................................................

i ii iv v vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................... 1.3. Dasar Hukum .......................................................................... 1.4. Aspek Strategis Organisasi ..................................................... 1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi ......................... 1.6. Isu Strategis .............................................................................

I – 1 I – 1 I – 2 I – 3 I – 6 I – 7 I – 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................... 2.1. Perencanaan .............................................................................

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ......................... 2.1.2. Isu Strategis ..................................................................

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..............................................

II – 1 II – 1 II – 1 II – 6 II – 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 3.1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................

3.1.1. Analis Kinerja Organisasi .......................................... 3.1.2. Kesimpulan hasil analisis Indikator Kinerja ...........

3.2. Realisasi Anggaran ................................................................

III – 1 III – 1 III – 3 III – 11 III – 12

BAB VIII PENUTUP ........................................................................................ 4.1. Kesimpulan ............................................................................. 4.2. Saran dan Rekomendasi .......................................................

IV – 1 IV – 1 IV – 2


v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2019 ...............................................................................................

I – 11

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ..................................

I – 15

Tabel 1.3 Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan ...................... I – 15 Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............ II – 7 Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2019 ................

III – 8

Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ...............................................................................................

III - 12

Tabel 3.1 Skala Penilaian ............................................................................ III – 2 Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 ................................ III – 3 Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019

dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 .................................

III – 4

Tabel 3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................ III – 7 Tabel 3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ..............

III – 10

Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ..........................................................................................

III – 12

Tabel 3.7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ................................................................

III – 14

Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................................

III – 15

Tabel 3.9 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............................

III – 15


vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2019 .....................................

I – 13

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ..............................

I – 14

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan Jenjang Pendidikan ..............................................................................

I – 16

Gambar 3.1 Persandingan antara Target, Realisasi dan target Akhir Renstra Tahun 2023 ................................................................

III – 11

LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkeadilan

dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan

merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.

Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan

adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan

pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan

pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang

dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran

yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam

perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyusun LKIP berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP

mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun

2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.

Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah utama yang

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan

pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis

dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan

kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang

efektif, efisien dan tepat sasaran, Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai entitas utama

pelaksanaan perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses

perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut,

Bappeda Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan

perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas

perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal

mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Provinsi

Jawa Barat Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi


yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi

acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah

yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan

rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna,

bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP

merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,

sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen

perencanaan yang akan datang

3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan rencana strategik.

5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam

dokumen perencanaan yang akan dating.

Penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini memuat

perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang

bermuara kepada kualitas kinerja yang dilakukan., merupakan suatu bentuk

perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna

dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;


16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009

Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Provinsi (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan

Lembaran daerah Nomor 45);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan


Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi

Nomor : (7-68/2019);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat: (6-67/2019)

26. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian

Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 17 Seri E);

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Barat;

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Bappeda sebagai Perangkat

Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin

terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya

akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Bappeda sebagai badan

yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan

pembangunan. Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk

meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan

dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa

Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan.


1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Keija Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda memiliki tugas pokok:

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan

pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan

kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas

dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi;

b. penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta

pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;

d. penyelenggaraan administrasi Badan;

e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu

Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. Sasaran tersebut diukur

keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator pertama, tingkat

konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan core business

Bappeda dan indikator kedua, tingkat pemenuhan dukungan manajemen

perkantoran.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi

Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, yang menjadi


kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan

tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

A. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan,

meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan

umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.

Membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan dan Aset;

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan

urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi,

serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Membawahkan:

1. Subbidang PerencanaandanPendanaan;

2. Subbidang Data dan Informasi; dan

3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan

teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi

aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan,

kependudukan dan ketenagakerjaan. Membawahkan:

1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;

2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;

3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;

D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok


perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan


perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal,

perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Membawahkan:

a. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;

b. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;

c. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;

E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan, aspek perencanaan pembangunan Infrastruktur, meliputi

infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta

sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup,serta penyusunan bahan

kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan

Kabupaten/Kota. membawahkan:

a. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;

b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;

c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;

Adapun tugas pokok dan fungsi unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat, adalah

sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan,

meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan

umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan

teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-

bidang;

b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan

dan aset serta kepegawaian dan umum;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.


B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan

urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan

Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

b. penyelengaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok


pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan


aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan,

kependudukan dan ketenagakerjaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi penyusunan bahan kebijakan


aspek pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, Koperasi dan

Usaha Kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan

kebudayaan serta energi dan sumber daya mineral.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya

Alam mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan

Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian dan sumber daya

alam;

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan

perekonomian dan sumber daya alam Daerah Kabupaten/ Kota;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber

Daya Alam; dan


E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan serta penyusunan

bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan

Kabupaten/Kota, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan

dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

mempunyai fungsi:


a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan

Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan

infrastruktur dan kewilayahan Daerah Kabupaten/Kota;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan;


F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri

atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan

Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya,

maka Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan Fungsional,

diantaranya Jabatan Fungsional Perencana. Aturan ini merupakan bentuk

pemberian kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara kepada badan atau pejabat lain baik secara vertikal

maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup

keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi.

Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas perencana

untuk menentukan tujuan negara/pemerintah.

Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Perencana diharapkan dapat

mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari jabatan

fungsional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika

profesi yang merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus

dipatuhi oleh pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-

jawabnya.


Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerrintahan khususnya dalam

perencanaan pembangunan di Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah

mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Para Pejabat fungsional tersebuat diantaranya :

1. Pejabat Fungsional Perencana

2. Pejabat Fungsional Peneliti

3. Pejabat Fungsional Arsiparis

4. Pejabat Fungsional Pustakawan

5. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian

6. Pejabat Fungsional Umum

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Barat,

didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pangkat dan Golongan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat

dilihat bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki pegawai yang memiliki

golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat bahwa pegawai yang memiliki golongan

II dan I sebanyak 36 orang, sedangkan pegawai yang memiliki golongan III dan IV

sebanyak 88 orang (Golongan IVsebanyak 23 orang dan Golongan III sebanyak 65

orang.

Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Golongan Tahun 2019


Tabel 1.1

Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Golongan Tahun 2019

No, Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah

1. IV/e III/d 8 II/d 12 I/d 2

2. IV/d 1 III/c 20 II/c 16 I/c 1

3. IV/c 3 III/b 25 II/b 2 I/b

4. IV/b 9 III/a 12 II/a 3 I/a

5. IV/a 10

Jumlah... 23 65 33 3

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

2. Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Bappeda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 86 orang laki-

laki atau 69,35% dan perempuan sebanyak 38 orang atau 30,65%, sebagaimana

disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019


Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO. UNIT KERJA JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1. KEPALA 1 0 1

2. SEKRETARIAT 33 6 39

3. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

12 5 17

4. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

7 3 10

5. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

5 4 9

6. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

10 5 15

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

18 15 33

JUMLAH TOTAL 86 38 124

3. Jabatan

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya

pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga

pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan

terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Tabel 1.3

Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan

Uraian Jumlah Uraian Jumlah

Eselon I 0 Eselon IV 15

Eselon II 1 JFT 29

Eselon III 5 JFU 74

Jumlah Total ... 124

4. Jenjang Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana

lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan

diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan


yaitu Doktor (S-3) sebanyak 3 orang atau 2,44%, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 44

orang atau 35,77%, Sarjana dan Diploma sebanyak 38 orang atau 30,89%, dan

sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 39 orang atau 30,89% seperti

tertera pada Tabel di bawah ini.

Gambar 1.1

Komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.6. Isu Strategis

Sebagaimana esensi dari tugas Bappeda, yaitu menuntut seluruh stakeholder

yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang

terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda Provinsi Jawa Barat

dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal

maupun internal.

Dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki posisi penting yang

sangat strategis, antara lain: kondisi demografi, sebagai lumbung pangan nasional,

pusat industri manufaktur, pusat pendidikan dan penelitian nasional. Dari sisi

eksternal, Bappeda dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan,

diantaranya pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs),

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

S3 S2 S1 D4 D3 SMA SMP SD

Tk. Pendidikan 3 44 26 4 8 36 2 1

jum

lah

ora

ng


pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ketahanan pangan, perubahan arah

kebijakan pembangunan nasional, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

kesenjangan pembangunan diantara kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan

pengentasan kemiskinan.

Sementara dari sisi internal sebagai Perangkat Daerah, Bappeda dihadapkan

kepada tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya UU

Nomor 23 Tahun 2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sinkronisasi dan

konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong

pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, pembinaan jabatan fungsional

perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sinkronisasi data-data

pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi mekanisme perencanaan

pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan akuntabel,

peningkatan kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui

penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu penting

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Wilayah Antar Sector Dan Tingkat

Pemerintahan;

2. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan;

3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan;

4. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kebijakan Perencanaan Dan

Pengendalian Pembangunan.

5. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pelaporan sampai dengan evaluasi.

6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan

non formal.

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat merumuskan program

prioritas perencanaan yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018-2023. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab

selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator


kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Indikator Kinerja Individu

yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Bappeda Provinsi

Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa

Barat.


II - 1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana

strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,

kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik

merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan

stratejik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025,

Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu “Dengan Iman

dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, diwujudkan melalui 5 (lima)

misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi,

produktif dan berdaya saing;

2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;


II - 2

3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;

4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi

Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Jawa

Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–

2023. Visi tersebut mempunyai makna :

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan

diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung

dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas

hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan

pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan

potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diwujudkan melalui 5

(lima) misi pembangunan Jawa Barat, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran

Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jabar Juara secara “batin”sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.

Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa

Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran

rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat.

Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban

diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa


II - 3

besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga

dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun

lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif

melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk

seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati

pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan

potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan

jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang

bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan

bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya

masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan

Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjabaran visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi

memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk

pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang

akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik

yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia

dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan

sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian

ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang

Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan

Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.


II - 4

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan

akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas

ekonomi Jawa Barat.

Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar

pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan

perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui

terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang

Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, ‘good governance’ atau ‘tata kelola yang baik’ harus

diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan

dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum,

efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Di Jawa Barat, good governance direpresentasikan melalui penerapan provinsi

cerdas (smart province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif,

transparan, efektif, efisien, dan handal.

Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan,

berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya

keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

Misi kedua, memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu 1) Meningkatnya kebahagiaan dan

kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan; b) Meningkatnya Pengendalian

Jumlah Penduduk; c) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan

Anak; d) Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan; e) Meningkatnya Peran

Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa

Barat di Tingkat Nasional; dan 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan

tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah , dengan sasaran : a)

Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan local; dan Terwujudnya

Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial


II - 5

Misi Ketiga, memilik 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Terwujudnya percepatan

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran : a)

Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi

dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; b) Meningkatnya

Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; c)

Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan d)

Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan, dan 2)

Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran : a)

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim

untuk kesejahteraan masyarakat; b) Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang

produktifitas ekonomi dan domestik; c) Meningkatnya ketangguhan terhadap

bencana.

Misi Keempat, memiliki tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran:

a). Jawa Barat sebagai daerah pertanian Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk

mencapai kedaulatan pangan; b) Tercapainya pariwisata sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi inklusif; c) Meningkatnya peran industri dan perdagangan

dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; d) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan

investasi.

Misi Kelima, memiliki tujuan Terwujudnya good governance dan whole of

government, dengan sasaran: a) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang

smart, bersih dan akuntabel; b) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat,

provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan

integratif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat mengacu

kepada Misi Kelima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan

Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Secara umum Bappeda berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi

perencanaannya, namun indikator pada misi kelima yaitu ”Indeks Reformasi

Birokrasi” merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dan harus

disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut Bappeda dengan menggunakan


II - 6

tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai satu sampai

lima tahun secara berkesinambungan.

2.1.2 Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018-

2023 dan Rencana Kerja Tahun 2019, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu

ditangani pada tahun 2019 dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa

Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan,

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Wilayah Antar Sector Dan Tingkat

Pemerintahan;

2. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan;

3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan;

4. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kebijakan Perencanaan Dan

Pengendalian Pembangunan.

5. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pelaporan sampai dengan evaluasi.

6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan

non formal.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian

Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur


II - 7

Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Bappeda disusun dengan memperhatikan Dokumen

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023,

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun

2019. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sasaran yang

tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018-2023. Dua indikator

sasaran tersebut selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda

Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat dalam rangka mendukung

pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja

yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

adalah Indeks Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala

Bappeda untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi ketiga belas IKU Kepala

Bappeda semua dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKD Reformasi

Birokrasi.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2019, dapat

digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 1 2 3 4

1. Optimaliasi Kinerja Perencanaan

Pembangunan

Tingkat Konsistensi Perencanaan

Pembangunan Jawa Barat 80

2. Terpenuhinya dukungan

manajemen perkantoran

Tingkat pemenuhan dukungan

manajemen perkantoran 100

Berdasarkan indikator kinerja Bappeda yang dijabarkan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut diharapkan bernilai strategis dan

memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Jawa


II - 8

Barat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur Jawa

Barat. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan

performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:

Tabel 2.2

Rincian Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2019

No Program Anggaran

(Rp)

1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

58.366.512.224,00

2 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.253.729.897,00

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.281.464.658,00

4 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

13.403.316.230,00

Jumlah 78.305.023.009,00

Catatan : Pagu anggaran merupakan target program pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program adalah

bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan

oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

bentuk barang/jasa.

Adapun rincian kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :


II - 9

A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, telah

dilaksanakan sebanyak 37 kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun

2019.

2. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook.

4. Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor.

5. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan

Sosial Budaya.

6. Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat.

7. Komda Lansia.

8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat.

9. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat.

10. Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat.

11. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur.

12. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program

IPDMIP.

13. Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat.

14. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi.

15. Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional.

16. Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029.

17. Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

18. Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa

Barat.

19. Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System.

20. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

21. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahun 2019.

22. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019.

23. Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat.


II - 10

24. Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan

Daerah.

25. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

26. Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD

27. Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar.

28. Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah.

29. Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik.

30. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019.

31. Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa

Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan.

32. Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019.

33. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020.

34. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018.

35. Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

36. Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa

Barat.

37. Pengendalian dan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

B. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah dilaksanakan

sebanyak kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja.

2. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD

Provinsi Jawa Barat.

3. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

1. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor.

2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat.

3. Pemeliharaan Jaringan Dan Website.


II - 11

4. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan

Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat.

D. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor.

2. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya.

4. Publikasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak & Elektronik.

5. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor.

6. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor.

7. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor.

8. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor.

9. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur.

Untuk menggambarkan keterkaitan antara sasaran, indikator, program,

kegiatan serta target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


II - 12

Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran

Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Sasaran Indikator No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja

Target Anggaran

Optimalisasi Kinerja Perencana-an Pembangunan Daerah

Tingkat konsistensi perencanaan pem-bangunan Jawa Barat

A Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah

30 Persen 58.366.512.224

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/ Kota

80 Persen

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

1 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019

Penetapan Juara Perencanaan Pembangunan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan dalam penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional

1 Dokumen 529.999.993

2 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dokumen hasil pembahasan forum perencanaan daerah

1 Dokumen 3.005.528.810

3 Penyusunan Bahan Kebijakan

Ekonomi Outlook Dokumen Outlook Ekonomi Jawa Barat

1 Dokumen 599.849.726

Dokumen Kajian Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen


II - 13



Target Anggaran

4 Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor

Aplikasi Jabar Net Pro Poor 1 Dokumen 599.991.945

5 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kepgub TKPKP Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 2.999.977.086

Kepgub Tim Koordinasi Pangan

dan Gizi Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen

Kepgub Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Provinsi Jawa Barat;

1 Dokumen

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

1 Dokumen

6 Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 300.000.000

7 Komda Lansia Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Komda Lansia se-Jawa Barat tahun 2019

1 Dokumen 690.999.743

8 Tim Koordinasi Penanggu-langan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

Dokumen Koordinasi TKPKD Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 1.249.996.375

9 Pencapaian Tujuan Pem-bangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat

Dokumen Laporan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 899.999.258

10 Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Dokumen Perencanaan Kerja-sama Pembangunan Jawa Barat

1 Dokumen 949.998.318


II - 14



Target Anggaran

11 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

1 Dokumen 2.110.834.100

12 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

Dokumen pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

1 Dokumen 800.000.000

13 Penyusunan Rencana Pangan

Provinsi Jawa Barat Dokumen Rencana Pangan 1 Dokumen 1.324.999.796

14 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

Dokumen Keterpaduan Peren-canaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi (Rencana Induk Pembangunan Bidang Ekonomi)

1 Dokumen 2.799.999.815

15 Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional

SK pengangkatan dan pember-hentian Jabatan Fungsional; Workshop Jabatan Fungsional Perencana

1 Dokumen 299.991.250

16 Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029

Dokumen Prosiding Kegiatan Legalisasi Peraturan Daerah ten-tang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

1 Dokumen 774.833.970

17 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Pengembangan Sistem Perrencanaan Penganggaran

1 Dokumen 8.504.337.845

18 Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat

1 Dokumen 536.457.875

19 Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System

Pengembangan Sistem Performance Management System

1 Dokumen 249.999.950


II - 15



Target Anggaran

20 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020

Dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerin-tah Daerah (RKPD) Tahun 2020

1 Dokumen 1.747.999.954

21 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019

Dokumen Kesepakatan Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2020

1 Dokumen 1.649.999.972

22 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Peme-rintah Daerah (RKPD) Tahun 2019

1 Dokumen 1.389.546.460

23 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dokumentasi proses peren-canaan dan penganggaran daerah

1 Dokumen 1.214.999.760

24 Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah

Revisi pergub 79 Tahun 2010 1 Dokumen 2.328.485.962

25 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Evaluasi Renja, Dokumen Evaluasi RKPD, Dokumen Evaluasi RPJMD dan Dokumen Evaluasi RPJPD

1 Dokumen 2.594.346.683

26 Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD

Dokumen laporan sosialisasi Ap-likasi Kegiatan Pendanaan Pem-bangunan yang bersumber dari APBN kepada PD dan Kab/Kota

1 Dokumen 1.469.999.229

Dokumen Usulan Kegiatan Pem-bangunan Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen

Dokumen Usulan Kegiatan DAK 1 Dokumen

Dokumen Data Kriteria Teknis

DAK 1 Dokumen


II - 16



Target Anggaran

Dokumen Proseding Penyam-paian DIPA APBN ke Satker/ Instansi Vertikal dan OPD

1 Dokumen

27 Kegiatan Perencanaan dan

Pengelolaan CSR Jabar Diseminasi Program dan Kegiatan CSR Jabar

1 Dokumen 2.325.599.959

Dokumen usulan kegiatan yang dapat dibiayai melalui program CSR Jabar Tahun 2019

1 Dokumen

Dokumen pelaporan Realisasi kegiatan CSR dari Perusahaan Tahun 2017 dan Tahun 2018

1 Dokumen

Pengelolaan WebsiteCSR Jabar 1 Dokumen

28 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Data Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen 5.264.630.199

Dokumen Data Kinerja

Pembangunan Daerah 1 Dokumen

29 Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

Dokumen Perenacanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

1 Dokumen 2.273.163.763

30 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019

Dokumen Finalisasi Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 299.957.592

Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

1 Dokumen

31 Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencana-an Pembangunan

Peraturan Gubernur Tentang Ekonomi Umat

1 Dokumen 599.999.992


II - 17



Target Anggaran

32 Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019

Dokumen Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2019

1 Dokumen 699.999.920

33 Penyusunan KUA PPAS Tahun

2020 Dokumen KUA PPAS Tahun 2020

1 Dokumen 799.999.911

34 Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018

Dokumen LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018

1 Dokumen 1.179.987.960

35 Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

Dokumen Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 500.000.000

36 Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa Barat

Dokumen Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 1.199.999.697

37 Pengendalian dan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

Dokumen Pengendalian dan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 1.599.999.356

B Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen 1.253.729.897

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

Dokumen DPA,LKIP,RKT,RA 1 Dokumen 773.731.818

2 Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyu-sunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Dokumen Pengendalian Mutu Pekerjaan Penyusunan RKPD

1 Dokumen 179.999.161


II - 18



Target Anggaran

3 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda

Dokumen Renja Tahun 2019 1 Dokumen 299.998.918

Dokumen Perubahan Renja

Tahun 2018 1 Dokumen

C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen 5.281.464.658

1 Kegiatan Penyediaan Alat

Pendukung Fasilitas Kantor Alat Pendukung Fasilitas Kantor 12 Bulan 329.220.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 3.947.699.658

3 Pemeliharaan Jaaringan dan

Website Jaringan dan Website 12 Bulan 205.020.000

4 Kegiatan Penyediaan Kerohani-an, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat

Sarana dan Prasarana Olahraga; Penyediaan Kerohanian, Pakaian Aparatur; Jiwa Korsa Aparatur

12 Bulan 799.525.000

D Program Pendukung Adminis-trasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pegawai yang ter-penuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Peren-canaan Pembangunan Daerah

70 persen 13.403.316.230

Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB Lingkup Badan

350 unit


II - 19



Target Anggaran

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pem-bangunan Daerah

100 persen

1 Kegiatan Pemeliharaan Pera-botan, Fasilitas dan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perabotan, dan Fasilitas Gedung Kantor

12 Bulan 1.839.000.000

2 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas

Bahan Bakar kendaraan Operasional dan genset; Pajak kendaraan operasional; Jasa kir; Service kendaraan operasional; Suku cadang kendaraan operasional; Pelumas kendaraan operasional

12 Bulan 1.230.628.000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya

Alat kebersihan; Jasa kebersihan; Jasa keamanan

12 Bulan 2.064.549.379

4 Publikasi perencanaan pembangunan melalui media cetak dan elektronik

Penyebarluasan Informasi perencanaan pembangunan melalui media cetak dan elektronik

12 Bulan 989.739.460

5 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor

Barang Habis Pakai Kantor 12 Bulan 999.872.524

6 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

Makananan dan Minuman Rapat; Jamuan Makanan dan Minuman Tamu; Air Mineral dan Galon

12 Bulan 2.709.845.500

7 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

Dokumentasi; Publikas serta Sewa Meja/Kursi dan SewaTenda

12 Bulan 194.850.000


II - 20



Target Anggaran

8 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor

Pengisian Tabung Gas; Lang-ganan Telepon; Langganan Air; Langganan Listrik; Langganan Surat Kabar Majalah; Langganan Internet; Jasa Pengiriman; Langganan TV Kabel; Tenaga Kerja Non Pegawai

12 Bulan 3.034.931.367

9 Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

12 Bulan 339.900.000

Jumlah ... 78.305.023.009


III - 1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya

pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabiitas

kinerja instansi pemerintah diperlukan indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan

antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama

satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan

diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada

tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran

dan tujuan suatu organisasi.

3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan

kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja


II - 2

dilakukan seiring dangan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana

capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam

formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan

penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah

semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah

semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

100% X Rencana

Rencana) - (Realisasi - Rencana % PRTC =

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

Tabel 3.1 Skala Penilaian

No. Nilai Angka Interpretasi Warna

1 > 80 Sangat Baik

2 60 - 79,9 Baik

3 50 - 59,9 Sedang

4 0 - 49,9 Kurang

5 0 Data Tidak Lengkap

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran

100% X Rencana

Realisasi %PRTC =


III - 3

yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan

memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik

diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Tahun (2019) Capaian

% Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Optimalisasi Kinerja Peren-canaan Pem-bangunan Daerah

Tingkat konsistensi perencanaan pem-bangunan Jawa Barat

Persen 80 83,39 104,24

2 Terpenuhinya dukungan mana-jemen perkantoran

Tingkat pemenuhan dukungan mana-jemen perkantoran

Persen 100 90,22 90,22

sumber: Renstra 2018-2023, Renja 2019, RKT 2019, dan PK Bappeda 2019.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2018-2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis badan yang diukur melalui 2 (dua)

indikator sasaran. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua

indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 telah mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat

capaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 109% (SANGAT

BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

(117+100)/ 13 = 109 (Sangat Baik)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target

Renstra Tahun 2018-2023.

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun

2019 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 pada tabel di bawah ini :


II - 4

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023

No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun

Lalu 2018

Tahun 2019 Target Akhir

Renstra

Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)

Target Realisasi Realisasi

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan

Tingkat Konsis-tensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

80 83,39 104,24 100 83,39

2 Terpenuhinya dukungan mana-jemen perkantoran

Tingkat peme-nuhan dukungan manajemen perkantoran

100 90,22 90,22 100 90,22


II - 5

d. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun

2019 ditunjukan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan,

seperti ditunjukan pada tabel 3.2. berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap

sasaran strategis, yaitu :

Indikator yang mendukung sasaran strategis Optimaliasi Kinerja Perencanaan

Pembangunan adalah Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat,

dengan satu Program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, pada tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan sebesar

83,39% dari target 80,00%. Hal ini berarti indikator pada Sasaran Strategis sudah

optimal memenuhi target pencapaian. Adapun kegiatan yang mendukung program

ini adalah Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun

2019; Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat; Penyusunan Bahan Kebijakan

Ekonomi Outlook; Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor;

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial

Budaya; Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat;

Komda Lansia; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa

Barat; Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat; Perencanaan Kerjasama Pembangunan

Jawa Barat; Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program

IPDMIP; Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat; Perencanaan Kebijakan

Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi; Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional;

Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029; Kegiatan Pengembangan

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Kegiatan Pengembangan Sistem

Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat; Kegiatan Pengembangan Sistem

Performance Management System; Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun

2020; Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


II - 6

(Musrenbang) tahun 2019; Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun

2019; Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat;

Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah;

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Kegiatan

Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD; Kegiatan

Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar; Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data

Perencanaan Pembangunan Daerah; Perencanaan Pengembangan Kebijakan

Pembangunan Lingkup Bidang Fisik; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK

Provinsi Tahun 2019; Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan

Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan;

Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019; Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020;

Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018; Evaluasi dan Estimasi Kegiatan

APBD Provinsi Jawa Barat; Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Sismontep Provinsi Jawa Barat; Pengendalian dan Monitoring Kegiatan APBD

Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sasaran kedua yaitu terpenuhinya dukungan manajemen

perkantoran mempunyai satu indikator sasaran yaitu Tingkat pemenuhan dukungan

manajemen perkantoran dengan tiga program yaitu 1) Program Penyusunan Rencana,

Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Program Pendukung Administrasi

Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada

tahun 2019 haya terealisasi sebesar 90,22% dari target 100%.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan

program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun

anggaran 2019 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja

dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen

perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis.

Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.


III - 7

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk

Tahun Anggaran 2018 pada tabel di bawah ini .

Tabel 3.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Capaian

Kinerja

%

Penyerapan

Anggaran

%

Tigkat

Efisiensi

%

1 2 3 4 5 6

1 Optimaliasi

Kinerja Peren-

canaan Pem-

bangunan

Tingkat Konsistensi

Perencanaan

Pembangunan Jawa

Barat

104,24 83,39 20,85

2 Terpenuhinya

dukungan mana-

jemen per-

kantoran

Tingkat pemenuhan

dukungan manajemen

perkantoran

90,22 90,22 -

KET : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100% Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator. Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun

Anggaran 2019 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat

memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan

tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang

menunjukan efisiensi anggaran sangat tinggi, hal ini bisa terjadi dikarenakan ada

Diklat atau bimtek yang dilaksanakan oleh institusi lain yang pendanaannya

ditanggung oleh institusi yang melakukan pelatihan dan bimtek, sehingga Bappeda

tidak banyak mengeluarkan anggaran.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).

Bappeda dalam ranga tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019


II - 8

melaksanakan 53 kegiatan yang tercakup dalam 4 program yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator

sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Periode Tahun

2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang

secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Bappeda Provinsi

Jawa Barat sebesar Rp 58.366.512.224,00 dari total anggaran Bappeda Provinsi Jawa

Barat sebesar Rp 78.037.109.125,-.

Berdasarkan data tahun anggaran 2019 pada program kegiatan utama Bappeda

yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator tersebut

terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. Rp 58.366.512.224,00 yang

diserap sebesar Rp48.673.303.832,00 atau terdapat efisiensi sebesar 16,51% yaitu

sebesar Rp 9.693.208.392,00

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Provinsi Jawa Barat

secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan

sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan

dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat dapat melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun

eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.

2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan.


III - 9

3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana

kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda

Tahun Anggaran 2019.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah terjadinya beberapa

regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat

sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena

Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga harus

mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2019 Bappeda

Provinsi Jawa Barat :


II - 10

Tabel 3.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No Sasaran Indikator

Tahun 2018 Capaian

% Nama Progam

Keuangan

Satuan Target Realisasi Pagu Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Optimaliasi Kinerja Peren-canaan Pem-bangunan

Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

persen 80 83,39 104,24 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

58.366.512.224,00 48.673.303.832,00 83,39

Terpenuhinya dukungan mana-jemen per-kantoran

Tingkat pemenuh-an dukungan manajemen per-kantoran

persen 100 90,22 90,22 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.253.729.897,00 1.190.806.537,00 94,98

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.281.464.658,00 4.474.708.440,00 84,72

Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

13.403.316.230,00 12.323.848.681,00 91,95


II - 11

3.1.2. Kesimpulan hasil analisis Indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang

diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja yaitu : Tingkat Konsistensi Perencanaan

Pembangunan Jawa Barat

Dari indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian

Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sampai

tahun 2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan

realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2019 sebesar 104,24% yaitu masuk pada kategori

SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala

Bappeda tahun 2019 telah tercapai, bahkan ada beberapa capaian indikator yang

realisasinya melampui target.

Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Baik tersebut

dapat disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Gambar 3.1

Persandingan antara Target, Realisasi dan target Akhir Renstra Tahun 2023

Pada gambar diatas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Tingkat

Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat adalah 83,39% yaitu dari target

80% di tahun 2019 melebihi target yang ditentukan artinya pencapaian kinerja di

diatas target yang telah ditentukan.


II - 12

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun

2019 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, Adapun

target dan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Realisasi Keuangan berdasarkan Indikator.

a. Indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah

ditetapkan tahun 2019 yaitu tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan

Jawa Barat yang dilaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Pada Perubahan APBD 2019 dianggarkan

sebesar Rp58.366.512.224 dapat terealisasi sebesar Rp48.673.303.832 atau

sebesar 83,39%, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6. Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kode Rekening

Kegiatan Target Realisasi %

3.01.01.169. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3.01.01.169.001. Penyelenggaraan Penghargaan Perencana-an Pembangunan daerah Tahun 2019

529.999.993 517.476.267 97,64

3.01.01.169.002. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

3.005.528.810 2.927.247.719 97,40

3.01.01.169.004. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook

599.849.726 426.218.670 71,05

3.01.01.169.005. Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor

599.991.945 305.162.927 50,86

3.01.01.169.006. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

2.999.977.086 2.545.954.731 84,87

3.01.01.169.007. Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

300.000.000 255.203.634 85,07

3.01.01.169.008. Komda Lansia 690.999.743 611.562.418 88,50

3.01.01.169.009. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

1.249.996.375 983.838.412 78,71

3.01.01.169.010. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat

899.999.258 723.229.443 80,36

3.01.01.169.011. Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

949.998.318 799.009.561 84,11


II - 13

Kode Rekening


3.01.01.169.012. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

2.110.834.100 1.763.743.773 83,56

3.01.01.169.013. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

800.000.000 608.413.569 76,05

3.01.01.169.014. Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat

1.324.999.796 1.094.257.314 82,59

3.01.01.169.016. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

2.799.999.815 2.610.514.869 93,23

3.01.01.169.017. Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional 299.991.250 284.038.959 94,68

3.01.01.169.018. Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029

774.833.970 690.503.289 89,12

3.01.01.169.020. Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

8.504.337.845 7.810.263.499 91,84

3.01.01.169.021. Kegiatan Pengembangan Sistem Moni toring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat

536.457.875 278.641.615 51,94

3.01.01.169.022. Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System

249.999.950 140.199.950 56,08

3.01.01.169.023. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020

1.747.999.954 1.737.628.821 99,41

3.01.01.169.024. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019

1.649.999.972 1.640.670.703 99,43

3.01.01.169.025. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019

1.389.546.460 1.342.570.222 96,62

3.01.01.169.026. Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat

1.214.999.760 1.126.584.202 92,72

3.01.01.169.027. Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah

2.328.485.962 1.464.588.454 62,90

3.01.01.169.028. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2.594.346.683 1.918.641.869 73,95

3.01.01.169.029. Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD

1.469.999.229 1.447.684.051 98,48

3.01.01.169.030. Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar

2.325.599.959 1.951.231.202 83,90

3.01.01.169.031. Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah

5.264.630.199 3.807.075.801 72,31

3.01.01.169.032. Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

2.273.163.763 2.092.591.385 92,06

3.01.01.169.033. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019

299.957.592 259.095.259 86,38

3.01.01.169.034. Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan

599.999.992 562.094.107 93,68

3.01.01.169.035. Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019

699.999.920 675.040.659 96,43

3.01.01.169.036. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 799.999.911 782.297.403 97,79

3.01.01.169.037. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018

1.179.987.960 1.144.285.859 96,97

3.01.01.169.038. Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

500.000.000 231.670.210 46,33

3.01.01.169.039. Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa Barat

1.199.999.697 610.268.006 50,86


II - 14

Kode Rekening


3.01.01.169.040. Pengendalian dan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

1.599.999.356 503.805.000 31,49

Jumlah .. 58.366.512.224 48.673.303.832 83,39

b. Indikator Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program pembangunan yang pada

Perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp19.938.510.785 dan

direalisasikan sebesar Rp17.989.363.658 atau sebesar 90,22%, yaitu : 1) Program

Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dianggarkan sebesar

Rp1.253.729.897,00 dan direalisasikan Rp1.190.806.537,00 atau sebesar 94,98%,

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp5.281.464.658,00 dan

direalsiasikan sebesar R 4.474.708.440,00 sebesar 84,72%; dan 3) Program

Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp13.403.316.230,00 dan

direalisasikan Rp12.323.848.681,00 atau sebesar 91,95%. Untuk jelasnya dapat

dilihat pada tabel-tabel di bawah ini .

Tabel 3.7

Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening


3.01.01.170. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.01.01.170.001. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

773.731.818 760.041.145 98,23

3.01.01.170.002. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

179.999.161 167.163.906 92,87

3.01.01.170.003. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda 299.998.918 263.601.486 87,87

Jumlah 1.253.729.897 1.190.806.537 94,98


II - 15

Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening


3.01.01.171. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.01.01.171.001. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

329.220.000 323.794.395 98,35

3.01.01.171.002. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.947.699.658 3.305.968.525 83,74

3.01.01.171.003. Pemeliharaan Jaringan Dan Website 205.020.000 109.712.520 53,51

3.01.01.171.004. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat

799.525.000 735.233.000 91,96

Jumlah 5.281.464.658 4.474.708.440 84,72

Tabel 3.9

Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening


3.01.01.172. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.01.01.172.001. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor

1.839.000.000 1.680.834.320 91,40

3.01.01.172.002. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas

1.230.628.000 1.158.222.881 94,12

3.01.01.172.003. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya

2.064.549.379 2.039.863.848 98,80

3.01.01.172.004. Publikasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak & Elektronik

989.739.460 949.406.246 95,92

3.01.01.172.005. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor

999.872.524 988.789.700 98,89

3.01.01.172.006. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

2.709.845.500 2.505.975.761 92,48

3.01.01.172.007. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

194.850.000 111.116.700 57,03

3.01.01.172.008. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor 3.034.931.367 2.679.273.920 88,28

3.01.01.172.009. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

339.900.000 210.365.305 61,89

Jumlah 13.403.316.230 12.323.848.681 91,95


II - 16

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung

Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Bappeda Provinsi Jawa Barat

menganggarkan dana gaji dan tunjangan yang merupakan salahsatu komponen

Belanja Tidak Langsung sebagai kebutuhan dasar para pegawai yang harus ada

dan tidak boleh terlambat di dalam pembayarannya, pada Perubahan APBD Tahun

2019 dianggarkan sebesar RpRp20.526.458.717 dan terealisasi sebesar

RpRp19.523.415.539 atau sebesar 95,11%.


IV - 1

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada dasarnya merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat

tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 yang dituangkan

menjadi dua sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama Kepala Bappeda. LKIP

juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan

kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan

transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari

pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis

Bappeda Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian

Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan

capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan

melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 secara

umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik,

meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

Lapon Kinerja Bappeda Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Renstra Tahun

2018-2023 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 adalah hasil

perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 104,24%.

Hasil yang telah dicapai di Tahun 2019 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di


IV - 2

tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan

maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan

yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat

didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan

dari telah berjalannya sistem kerja di lingungan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang

berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama

lainnya. Keberhasian yang telah tercapai di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat

antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa

dampak kepada peningkatan kualitas kinerja kinerja pegawai di lingkungan Bappeda

Provinsi Jawa Barat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu

diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta

didalamnya.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator

adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik

dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang

dimiliki, Bappeda mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga

poetnsi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator

kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian

indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh

semua pihak manajemen di lingkungan Bappeda Provinsi Bawa Barat, dan ini menjadi

tantangan yang harus ditangani dengan baik.

4.2. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP

yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun

yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi


IV - 3

Jawa Barat, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan

transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda

Provinsi Jawa Barat;

2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung

keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan

evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda Provinsi Jawa

Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan

tahun berikutnya.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Laporan Kinerja LKIP 2019 - jabarprov.go.id

Documents

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 BKD...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN...

PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA …. LKIP Perkim.....

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP .......

LKIP 2020 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) ·...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP KAB.SBB 2019 ·...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · Penyusunan...