AKUNTABILITAS KINERJABAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
i
pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi
seputar capaian dan
hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat
untuk (1)
mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena
LKIP
merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara
transparan,
sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan: (2) memberikan masukan
bagi pihak-
pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah
dan; (3)
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi
pemerintah.
Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan
atau
kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut
atau respon
terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu PD yang mengemban tugas
dalam
mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai RPJMD Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2018-2023 yang dimanivestasikan dalam visi Bappeda Provinsi
Jawa Barat,
yaitu:
dengan misi sebagai berikut:
1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan
Peran Masjid
dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan
Produktif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis
Lingkungan
dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat
yang Sejahtera
Dan Adil
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan
Kepemimpinan yang
Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
ii
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi
Jawa
Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran,
kebijakan dan
program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu
komponen dari
perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran
tentang
keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun
ke depan
adalah sebagai berikut:
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan;
4. Dukungan sumber daya yang kompeten dan modern dalam
perencanaan
pembangunan
Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumberdaya
organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi
tiap-tiap tahun
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berkut:
1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan
evaluasi;
3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
negeri
dalam dan luar negeri
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap
rencana
pembangunan
11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
iii
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap
instansi pemerintah
diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
instansi
pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya
pemerintahan yang baik
dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada
Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara utuh selama
perjalanan
Tahun 2019, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah
ditetapkan
dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja
input, output
dan outcome dari setiap program dan kegiatan.
Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 akan semakin memberikan
informasi pada
pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, dan
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan
kegiatan tahun
yang akan datang.
PROVINSI JAWA BARAT
Pembina Utama Madya
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
iv
DAFTAR ISI
Halaman Eksekkutif Summary
...........................................................................................
Kata Pengantar
......................................................................................................
Daftar Isi
.................................................................................................................
Daftar Tabel
...........................................................................................................
Daftar Gambar
.......................................................................................................
i ii iv v vi
BAB I PENDAHULUAN
...........................................................................
1.1. Latar Belakang
.........................................................................
1.2. Maksud dan Tujuan
...............................................................
1.3. Dasar Hukum
..........................................................................
1.4. Aspek Strategis Organisasi
..................................................... 1.5. Tugas
Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi ......................... 1.6.
Isu Strategis
.............................................................................
I – 1 I – 1 I – 2 I – 3 I – 6 I – 7 I – 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
......................................................... 2.1.
Perencanaan
.............................................................................
2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 .........................
2.1.2. Isu Strategis
..................................................................
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
..............................................
II – 1 II – 1 II – 1 II – 6 II – 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
...................................................... 3.1. Capaian
Kinerja Organisasi
...................................................
3.1.1. Analis Kinerja Organisasi
.......................................... 3.1.2. Kesimpulan hasil
analisis Indikator Kinerja ...........
3.2. Realisasi Anggaran
................................................................
III – 1 III – 1 III – 3 III – 11 III – 12
BAB VIII PENUTUP
........................................................................................
4.1. Kesimpulan
.............................................................................
4.2. Saran dan Rekomendasi
.......................................................
IV – 1 IV – 1 IV – 2
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
v
I – 11
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
..................................
I – 15
Tabel 1.3 Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan
...................... I – 15 Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............ II – 7 Tabel 2.2 Rincian
Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2019 ................
III – 8
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan serta Target
Kinerja dan Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
...............................................................................................
III - 12
Tabel 3.1 Skala Penilaian
............................................................................
III – 2 Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
................................ III – 3 Tabel 3.3 Perbandingan
Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019
dengan Target Renstra Tahun 2018-2023
.................................
III – 4
Tabel 3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
................ III – 7 Tabel 3.5 Analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
..............
III – 10
Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
..........................................................................................
III – 12
Tabel 3.7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program
Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
................................................................
III – 14
Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ........................................
III – 15
Tabel 3.9 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program
Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah ............................
III – 15
vi
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Golongan Tahun 2019
.....................................
I – 13
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
..............................
I – 14
I – 16
Gambar 3.1 Persandingan antara Target, Realisasi dan target Akhir
Renstra Tahun 2023
................................................................
III – 11
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan yang
berkeadilan
dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan
merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan
umum.
Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka
diperlukan
adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin
kegiatan
pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
Perencanaan
pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk
menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan
memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
serta Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah
sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya
yang
dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk
dokumen Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan
sumber daya
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu
tahun anggaran
yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga
berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good
governance. Dalam
perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban
kepada publik.
Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyusun LKIP berpedoman pada
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu,
penyusunan LKIP
mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian
Kinerja Tahun
2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun
2019.
Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah utama
yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
perencanaan
pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat
penting dan strategis
dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka
menghadirkan
kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan
yang
efektif, efisien dan tepat sasaran, Bappeda Provinsi Jawa Barat,
sebagai entitas utama
pelaksanaan perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu
menghadirkan proses
perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal
tersebut,
Bappeda Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik
dan
perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan
akuntabilitas
perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara.
Hal
mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya
tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), sehingga penyelenggaraan
pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
1.2. Maksud dan Tujuan
Jawa Barat Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja
dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian
indikator sasaran
yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah untuk
menyampaikan informasi
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 3
yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
sehingga dapat menjadi
acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan
kinerjanya.
Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah
yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan
hambatan pelaksanaan
rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini
bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna,
berhasil guna,
bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance,
karena LKIP
merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara
transparan,
sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
perencanaan yang akan datang
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan
program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau
kegagalan
pelaksanaan rencana strategik.
dokumen perencanaan yang akan dating.
Penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini
memuat
perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap
pelaksanaannya, yang
bermuara kepada kualitas kinerja yang dilakukan., merupakan suatu
bentuk
perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik
guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien,
berdaya guna
dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
1.3. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Bappeda Provinsi
Jawa
Barat Tahun 2019 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 4
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas
Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor
4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 5
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun
2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan
Pemerintah Provinsi (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan
Lembaran daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11
Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Barat;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 6
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025
Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan
Daerah Provinsi
Nomor : (7-68/2019);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan
Daerah Provinsi
Jawa Barat: (6-67/2019)
26. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian
Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 17
Seri E);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang
Daftar
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat
Daerah
Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang
tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4. Aspek Strategis Organisasi
Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka
menjamin
terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang
pada akhirnya
akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Bappeda
sebagai badan
yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan
memperhitungkan
sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu
kebijakan
pembangunan. Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Jawa Barat
untuk
meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan
akuntabel, diharapkan
dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan
di Jawa
Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan
pembangunan.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 7
1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tugas
Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Keija Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda memiliki tugas
pokok:
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan, meliputi
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah,
pemerintahan dan
pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta
infrastruktur dan
kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi,
menyelenggarakan tugas
dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang
tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan
yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi;
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
d. penyelenggaraan administrasi Badan;
f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan
fungsinya
Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai
yaitu
Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. Sasaran tersebut
diukur
keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator pertama,
tingkat
konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan core
business
Bappeda dan indikator kedua, tingkat pemenuhan dukungan
manajemen
perkantoran.
Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan
menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, yang
menjadi
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 8
kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan
melaksanakan
tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta
kepegawaian dan
umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan
bidang-bidang.
Membawahkan:
B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang
pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan
evaluasi
pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan
Informasi,
serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Membawahkan:
1. Subbidang PerencanaandanPendanaan;
C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan
kebijakan
teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah
Provinsi
aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta
kesehatan,
kependudukan dan ketenagakerjaan. Membawahkan:
D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang
perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian,
kelautan dan
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 9
perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan
penanaman modal,
perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Membawahkan:
a. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
b. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
c. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
di bidang
perencanaan, aspek perencanaan pembangunan Infrastruktur,
meliputi
infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman
serta
sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup,serta penyusunan
bahan
kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota. membawahkan:
a. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
Adapun tugas pokok dan fungsi unit kerja Bappeda Provinsi Jawa
Barat, adalah
sebagai berikut:
A. Sekretariat
meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta
kepegawaian dan
umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan
bidang-bidang.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai
fungsi:
a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan
kebijakan
teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
bidang-
bidang;
dan aset serta kepegawaian dan umum;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 10
B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang
pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan
evaluasi
pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data
dan
Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok), Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang
perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. penyelengaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan
daerah;
dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan
kebijakan
teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah
Provinsi
aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta
kesehatan,
kependudukan dan ketenagakerjaan.
Manusia mempunyai fungsi:
Pembangunan Manusia;
perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 11
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan
dan
Pembangunan Manusia; dan
D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi penyusunan bahan
kebijakan
teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah
Provinsi
aspek pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan,
Koperasi dan
Usaha Kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, jasa,
pariwisata dan
kebudayaan serta energi dan sumber daya mineral.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya
Alam mempunyai fungsi:
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian dan sumber
daya
alam;
perekonomian dan sumber daya alam Daerah Kabupaten/ Kota;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan
Sumber
Daya Alam; dan
E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
di
bidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan serta
penyusunan
bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana
perumahan
dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
mempunyai fungsi:
Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan
pembangunan
infrastruktur dan kewilayahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur
dan
Kewilayahan;
F. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
yang terdiri
atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh
seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk. Rincian tugas kelompok jabatan
fungsional
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang
Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan
pelaksana lainnya,
maka Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan
Fungsional,
diantaranya Jabatan Fungsional Perencana. Aturan ini merupakan
bentuk
pemberian kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari Badan
atau
Pejabat Tata Usaha Negara kepada badan atau pejabat lain baik
secara vertikal
maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang
lingkup
keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan
substansi.
Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas
perencana
untuk menentukan tujuan negara/pemerintah.
mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari
jabatan
fungsional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan
etika
profesi yang merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi
yang harus
dipatuhi oleh pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan
tanggung-
jawabnya.
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerrintahan khususnya
dalam
perencanaan pembangunan di Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat
telah
mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan
kebutuhan.
Para Pejabat fungsional tersebuat diantaranya :
1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Pejabat Fungsional Peneliti
3. Pejabat Fungsional Arsiparis
4. Pejabat Fungsional Pustakawan
6. Pejabat Fungsional Umum
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa
Barat,
didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai
berikut:
1. Pangkat dan Golongan
dilihat bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki pegawai yang
memiliki
golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat bahwa pegawai yang
memiliki golongan
II dan I sebanyak 36 orang, sedangkan pegawai yang memiliki
golongan III dan IV
sebanyak 88 orang (Golongan IVsebanyak 23 orang dan Golongan III
sebanyak 65
orang.
Berdasarkan Golongan Tahun 2019
Tabel 1.1
No, Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah
Pangkat/Gol Jumlah
1. IV/e III/d 8 II/d 12 I/d 2
2. IV/d 1 III/c 20 II/c 16 I/c 1
3. IV/c 3 III/b 25 II/b 2 I/b
4. IV/b 9 III/a 12 II/a 3 I/a
5. IV/a 10
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
2. Jenis Kelamin
Komposisi pegawai Bappeda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 86
orang laki-
laki atau 69,35% dan perempuan sebanyak 38 orang atau 30,65%,
sebagaimana
disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini.
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 15
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
NO. UNIT KERJA JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
12 5 17
7 3 10
5 4 9
10 5 15
3. Jabatan
undangan yang berlaku.
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Eselon II 1 JFT 29
Eselon III 5 JFU 74
Jumlah Total ... 124
4. Jenjang Pendidikan
Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan
sarjana
lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara
signifikan
diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat
pendidikan
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 16
yaitu Doktor (S-3) sebanyak 3 orang atau 2,44%, Pasca Sarjana (S-2)
sebanyak 44
orang atau 35,77%, Sarjana dan Diploma sebanyak 38 orang atau
30,89%, dan
sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 39 orang atau
30,89% seperti
tertera pada Tabel di bawah ini.
Gambar 1.1
Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
1.6. Isu Strategis
terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas
pembangunan
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda Provinsi
Jawa Barat
dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik
dari sisi eksternal
maupun internal.
Dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki posisi
penting yang
sangat strategis, antara lain: kondisi demografi, sebagai lumbung
pangan nasional,
pusat industri manufaktur, pusat pendidikan dan penelitian
nasional. Dari sisi
eksternal, Bappeda dihadapkan pada berbagai permasalahan dan
tantangan,
diantaranya pencapaian target-target Sustainable Development Goals
(SDGs),
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Tk. Pendidikan 3 44 26 4 8 36 2 1
ju m
la h
o ra
n g
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ketahanan pangan, perubahan
arah
kebijakan pembangunan nasional, pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM),
kesenjangan pembangunan diantara kabupaten dan kota di Jawa Barat,
dan
pengentasan kemiskinan.
kepada tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca
diberlakukannya UU
Nomor 23 Tahun 2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan
penerbitan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sinkronisasi dan
konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran sebagai
pendorong
pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, pembinaan jabatan
fungsional
perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sinkronisasi
data-data
pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi mekanisme
perencanaan
pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan
akuntabel,
peningkatan kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang
kondusif melalui
penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu
penting
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa
Barat yaitu:
1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Wilayah Antar Sector Dan
Tingkat
Pemerintahan;
3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan
Pembangunan;
4. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kebijakan
Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan.
pelaporan sampai dengan evaluasi.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara
formal dan
non formal.
Barat Tahun 2018-2023. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan
dalam bab-bab
selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan, sasaran.
Dengan Indikator
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 18
kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda,
Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Indikator
Kinerja Individu
yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Bappeda
Provinsi
Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran
sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD
Provinsi Jawa
Barat.
II - 1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis
merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan
suatu rencana
strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program,
kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
stratejik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab
tuntutan
lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada
dalam tata Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan
perencanaan
stratejik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat
menyelaraskan visi dan
misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam
upaya
peningkatan akuntabilitas kinerja.
Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan
Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2005 – 2025,
Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu
“Dengan Iman
dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, diwujudkan
melalui 5 (lima)
misi pembangunan, yaitu:
1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan
teknologi,
produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis
potensi daerah;
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 2
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat,
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2018-2023 yaitu
“Terwujudnya Jawa
Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, sebagaimana
ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018–
2023. Visi tersebut mempunyai makna :
Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk
meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun
batin. Pembangunan
diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan
mandiri.
Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan
wilayah didukung
dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik,
kualitas
hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan
pembangunan.
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diwujudkan
melalui 5
(lima) misi pembangunan Jawa Barat, yaitu :
1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan
Peran
Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
Konsep Jabar Juara secara “batin”sepenuhnya diemban oleh misi
pertama ini.
Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan
masyarakat Jawa
Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan
peran
rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa
Barat.
Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat
peradaban
diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik
dan berjiwa
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 3
besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang
bertaqwa juga
dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak
membangun
lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan
Produktif
melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang
berkualitas untuk
seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat
menikmati
pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu
mengekspresikan
potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari
panggilan
jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi.
Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat
yang
bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang
layak dan
bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong
lahirnya
masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang
seluas-luasnya.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan
Berbasis
Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui
Peningkatan
Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
Misi 3 dalam penjabaran visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi
dan kolaborasi
memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur
untuk
pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan
yang
akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban
logistik
yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan
manusia
dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan
dilakukan
sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan
lingkungan hidup
agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan
kelestarian
ekosistem tetap terjaga.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat
yang
Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan
Kolaborasi dengan
Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 4
Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan
perekonomian
masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang
dicita-citakan
akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan
produktivitas
ekonomi Jawa Barat.
pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar
kawasan
perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran
melalui
terbukanya peluang kerja baru.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan
Kepemimpinan yang
Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Dalam tata kelola pemerintahan, ‘good governance’ atau ‘tata kelola
yang baik’ harus
diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga
pemerintahan
dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada
hukum,
efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif,
transparan dan akuntabel.
Di Jawa Barat, good governance direpresentasikan melalui penerapan
provinsi
cerdas (smart province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang
kompetitif,
transparan, efektif, efisien, dan handal.
Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang
berketuhanan,
berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran
meningkatnya
keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka
demokrasi.
Misi kedua, memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu 1) Meningkatnya
kebahagiaan dan
kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatnya Kualitas
Kesehatan
Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan; b) Meningkatnya
Pengendalian
Jumlah Penduduk; c) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan
Perlindungan
Anak; d) Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan; e)
Meningkatnya Peran
Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi
Olahraga Jawa
Barat di Tingkat Nasional; dan 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat
yang tertib dan
tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah , dengan
sasaran : a)
Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan local; dan
Terwujudnya
Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan
Sosial
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 5
Misi Ketiga, memilik 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Terwujudnya
percepatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan
sasaran : a)
Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung
pertumbuhan ekonomi
dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; b)
Meningkatnya
Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat
perekonomian; c)
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
d)
Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan, dan
2)
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan
sasaran : a)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak
perubahan iklim
untuk kesejahteraan masyarakat; b) Meningkatkan ketersedian air
untuk menunjang
produktifitas ekonomi dan domestik; c) Meningkatnya ketangguhan
terhadap
bencana.
berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi,
dengan sasaran:
a). Jawa Barat sebagai daerah pertanian Kelautan dan perikanan yang
mandiri untuk
mencapai kedaulatan pangan; b) Tercapainya pariwisata sebagai
sumber
pertumbuhan ekonomi inklusif; c) Meningkatnya peran industri dan
perdagangan
dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; d) Meningkatnya kualitas
iklim usaha dan
investasi.
Misi Kelima, memiliki tujuan Terwujudnya good governance dan whole
of
government, dengan sasaran: a) Terwujudnya inovasi tata kelola
pemerintahan yang
smart, bersih dan akuntabel; b) Terwujudnya kolaborasi antara
pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang
sinergis dan
integratif.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat
mengacu
kepada Misi Kelima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Inovatif dan
Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan
Kabupaten/Kota. Secara umum Bappeda berkontribusi terhadap seluruh
misi dari sisi
perencanaannya, namun indikator pada misi kelima yaitu ”Indeks
Reformasi
Birokrasi” merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung
dan harus
disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut Bappeda dengan
menggunakan
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 6
tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai
satu sampai
lima tahun secara berkesinambungan.
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2018-
2023 dan Rencana Kerja Tahun 2019, maka dirumuskan isu-isu
strategis yang perlu
ditangani pada tahun 2019 dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda
Provinsi Jawa
Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan
pembangunan,
menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi
dan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan,
yaitu:
1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Wilayah Antar Sector Dan
Tingkat
Pemerintahan;
3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan
Pembangunan;
4. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kebijakan
Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan.
pelaporan sampai dengan evaluasi.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara
formal dan
non formal.
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah
untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis
Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah,
bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui
Perjanjian
Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara
penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah
(Gubernur
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 7
Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Bappeda disusun dengan memperhatikan
Dokumen
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2018-2023,
Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun
2019. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua)
indikator sasaran yang
tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018-2023.
Dua indikator
sasaran tersebut selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kepala Bappeda
Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat dalam rangka
mendukung
pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas, pokok dan
fungsi Bappeda.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan indikator
Kinerja
yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda
Provinsi Jawa Barat
adalah Indeks Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya menjadi
tanggung jawab Kepala
Bappeda untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi ketiga
belas IKU Kepala
Bappeda semua dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKD
Reformasi
Birokrasi.
Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2019,
dapat
digambarkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun
2019
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 1 2 3 4
1. Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana
Strategis
(Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut diharapkan bernilai
strategis dan
memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Bappeda
Provinsi Jawa
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 8
Barat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Gubernur Jawa
Barat. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat
meningkatkan
performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:
Tabel 2.2
No Program Anggaran
58.366.512.224,00
2 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta
Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.253.729.897,00
5.281.464.658,00
13.403.316.230,00
Jumlah 78.305.023.009,00
Catatan : Pagu anggaran merupakan target program pada Perubahan
APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program
adalah
bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan
yang dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
Daerah.
Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran
terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam
bentuk barang/jasa.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 9
dilaksanakan sebanyak 37 kegiatan, yaitu :
1. Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah
Tahun
2019.
3. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook.
4. Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro
Poor.
5. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan
dan
Sosial Budaya.
6. Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa
Barat.
7. Komda Lansia.
9. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development
Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat.
10. Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat.
11. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur.
12. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat
melalui Program
IPDMIP.
15. Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional.
16. Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029.
17. Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Daerah.
18. Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev)
Jawa
Barat.
20. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020.
21. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) tahun 2019.
23. Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa
Barat.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 10
Daerah.
26. Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non
APBD
27. Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar.
28. Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan
Daerah.
29. Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang
Fisik.
30. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun
2019.
31. Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi
Baru Jawa
Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan.
32. Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019.
33. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020.
34. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018.
35. Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.
36. Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep
Provinsi Jawa
Barat.
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah
dilaksanakan
sebanyak kegiatan, yaitu :
2. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan
RKPD
Provinsi Jawa Barat.
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat.
3. Pemeliharaan Jaringan Dan Website.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 11
4. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga,
Pakaian dan
Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat.
D. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta
Peralatannya.
4. Publikasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak &
Elektronik.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor.
6. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor.
7. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi
Kantor.
8. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor.
9. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek
Aparatur.
Untuk menggambarkan keterkaitan antara sasaran, indikator,
program,
kegiatan serta target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 12
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan serta Target
Kinerja dan Anggaran
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Sasaran Indikator No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Tingkat konsistensi perencanaan pem- bangunan Jawa Barat
A Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan
Daerah
30 Persen 58.366.512.224
80 Persen
100 Persen
100 Persen
Penetapan Juara Perencanaan Pembangunan terbaik tingkat Provinsi
Jawa Barat dan keikutsertaan dalam penilaian Penghargaan
Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional
1 Dokumen 529.999.993
Dokumen hasil pembahasan forum perencanaan daerah
1 Dokumen 3.005.528.810
1 Dokumen 599.849.726
1 Dokumen
II - 13
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
4 Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro
Poor
Aplikasi Jabar Net Pro Poor 1 Dokumen 599.991.945
5 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya
Kepgub TKPKP Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 2.999.977.086
Kepgub Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Provinsi Jawa Barat;
1 Dokumen
1 Dokumen
6 Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa
Barat
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi
Jawa Barat
1 Dokumen 300.000.000
7 Komda Lansia Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Komda Lansia se-
Jawa Barat tahun 2019
1 Dokumen 690.999.743
8 Tim Koordinasi Penanggu- langan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa
Barat
Dokumen Koordinasi TKPKD Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 1.249.996.375
Dokumen Laporan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 899.999.258
Dokumen Perencanaan Kerja- sama Pembangunan Jawa Barat
1 Dokumen 949.998.318
II - 14
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur
1 Dokumen 2.110.834.100
12 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat
melalui Program IPDMIP
Dokumen pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di
Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
1 Dokumen 800.000.000
14 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Dokumen Keterpaduan Peren- canaan Pembangunan Lingkup Bidang
Ekonomi (Rencana Induk Pembangunan Bidang Ekonomi)
1 Dokumen 2.799.999.815
SK pengangkatan dan pember- hentian Jabatan Fungsional; Workshop
Jabatan Fungsional Perencana
1 Dokumen 299.991.250
Dokumen Prosiding Kegiatan Legalisasi Peraturan Daerah ten- tang
Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
1 Dokumen 774.833.970
Pengembangan Sistem Perrencanaan Penganggaran
1 Dokumen 8.504.337.845
18 Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e- Monev)
Jawa Barat
Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e- Monev) Jawa
Barat
1 Dokumen 536.457.875
Pengembangan Sistem Performance Management System
1 Dokumen 249.999.950
II - 15
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerin- tah
Daerah (RKPD) Tahun 2020
1 Dokumen 1.747.999.954
1 Dokumen 1.649.999.972
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Peme- rintah
Daerah (RKPD) Tahun 2019
1 Dokumen 1.389.546.460
23 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Dokumentasi proses peren- canaan dan penganggaran daerah
1 Dokumen 1.214.999.760
Revisi pergub 79 Tahun 2010 1 Dokumen 2.328.485.962
25 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Dokumen Evaluasi Renja, Dokumen Evaluasi RKPD, Dokumen Evaluasi
RPJMD dan Dokumen Evaluasi RPJPD
1 Dokumen 2.594.346.683
Dokumen laporan sosialisasi Ap- likasi Kegiatan Pendanaan Pem-
bangunan yang bersumber dari APBN kepada PD dan Kab/Kota
1 Dokumen 1.469.999.229
1 Dokumen
Dokumen Data Kriteria Teknis
II - 16
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Target Anggaran
Dokumen Proseding Penyam- paian DIPA APBN ke Satker/ Instansi
Vertikal dan OPD
1 Dokumen
1 Dokumen 2.325.599.959
Dokumen usulan kegiatan yang dapat dibiayai melalui program CSR
Jabar Tahun 2019
1 Dokumen
Dokumen pelaporan Realisasi kegiatan CSR dari Perusahaan Tahun 2017
dan Tahun 2018
1 Dokumen
28 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan
Daerah
Dokumen Data Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 5.264.630.199
Dokumen Data Kinerja
Dokumen Perenacanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang
Fisik
1 Dokumen 2.273.163.763
1 Dokumen 299.957.592
Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019
1 Dokumen
31 Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru
Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencana- an Pembangunan
Peraturan Gubernur Tentang Ekonomi Umat
1 Dokumen 599.999.992
II - 17
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Dokumen Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2019
1 Dokumen 699.999.920
2020 Dokumen KUA PPAS Tahun 2020
1 Dokumen 799.999.911
Dokumen LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
1 Dokumen 1.179.987.960
1 Dokumen 500.000.000
36 Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep
Provinsi Jawa Barat
Dokumen Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Sismontep Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 1.199.999.697
1 Dokumen 1.599.999.356
B Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta
Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
100 Persen 1.253.729.897
100 Persen
Dokumen DPA,LKIP,RKT,RA 1 Dokumen 773.731.818
2 Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyu- sunan RKPD
Provinsi Jawa Barat
Dokumen Pengendalian Mutu Pekerjaan Penyusunan RKPD
1 Dokumen 179.999.161
II - 18
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Dokumen Renja Tahun 2019 1 Dokumen 299.998.918
Dokumen Perubahan Renja
100 Persen 5.281.464.658
Pendukung Fasilitas Kantor Alat Pendukung Fasilitas Kantor 12 Bulan
329.220.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 3.947.699.658
Website Jaringan dan Website 12 Bulan 205.020.000
4 Kegiatan Penyediaan Kerohani- an, Sarana dan Prasarana Olahraga,
Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat
Sarana dan Prasarana Olahraga; Penyediaan Kerohanian, Pakaian
Aparatur; Jiwa Korsa Aparatur
12 Bulan 799.525.000
70 persen 13.403.316.230
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di
setiap PD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB Lingkup Badan
350 unit
II - 19
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
100 persen
Pemeliharaan Perabotan, dan Fasilitas Gedung Kantor
12 Bulan 1.839.000.000
Bahan Bakar kendaraan Operasional dan genset; Pajak kendaraan
operasional; Jasa kir; Service kendaraan operasional; Suku cadang
kendaraan operasional; Pelumas kendaraan operasional
12 Bulan 1.230.628.000
Alat kebersihan; Jasa kebersihan; Jasa keamanan
12 Bulan 2.064.549.379
Penyebarluasan Informasi perencanaan pembangunan melalui media
cetak dan elektronik
12 Bulan 989.739.460
6 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
Makananan dan Minuman Rapat; Jamuan Makanan dan Minuman Tamu; Air
Mineral dan Galon
12 Bulan 2.709.845.500
Dokumentasi; Publikas serta Sewa Meja/Kursi dan SewaTenda
12 Bulan 194.850.000
II - 20
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Pengisian Tabung Gas; Lang- ganan Telepon; Langganan Air; Langganan
Listrik; Langganan Surat Kabar Majalah; Langganan Internet; Jasa
Pengiriman; Langganan TV Kabel; Tenaga Kerja Non Pegawai
12 Bulan 3.034.931.367
Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
12 Bulan 339.900.000
III - 1
mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau
kegagalan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu
organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong
terciptanya
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya
untuk terciptanya
pemerintahan yang baik (Good Governance).
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.
kinerja instansi pemerintah diperlukan indikator kinerja utama
(IKU) yang digunakan
sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan.
Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan
membandingkan
antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang
dihasilkan selama
satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja
tersebut maka akan
diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya
sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus
dipersiapkan pada
tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna
tercapainya sasaran
dan tujuan suatu organisasi.
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi
a. Kerangka Pengukuran Kinerja
kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya,
perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana
strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan. Dalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk
seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan
rencana kinerja
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 2
merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu
tahun.
Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang
ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja
sasaran serta rencana
capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan
formulir
Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah
disampaikan dalam
formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja,
dengan memberikan
penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang
telah ditetapkan
sebelumnya.
memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut
:
a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian
kinerja adalah
semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian
kinerja adalah
semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :
100% X Rencana
Skala Penilaian :
1 > 80 Sangat Baik
2 60 - 79,9 Baik
3 50 - 59,9 Sedang
4 0 - 49,9 Kurang
Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar
100% X Rencana
III - 3
yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja
Tahunan), dengan
memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja
sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Tahun (2019) Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 Optimalisasi Kinerja Peren- canaan Pem- bangunan Daerah
Tingkat konsistensi perencanaan pem- bangunan Jawa Barat
Persen 80 83,39 104,24
Persen 100 90,22 90,22
sumber: Renstra 2018-2023, Renja 2019, RKT 2019, dan PK Bappeda
2019.
Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun
2018-2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis badan yang diukur
melalui 2 (dua)
indikator sasaran. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan
bahwa semua
indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 telah mencapai
targetnya.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan
antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan
realisasinya. Tingkat
capaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 109%
(SANGAT
BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian
sasaran.
(117+100)/ 13 = 109 (Sangat Baik)
c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan
Target
Renstra Tahun 2018-2023.
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan
Tahun
2019 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 pada tabel di bawah ini
:
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 4
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan
Target Renstra Tahun 2018-2023
No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun
Lalu 2018
Target Realisasi Realisasi
1 Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan
Tingkat Konsis- tensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
80 83,39 104,24 100 83,39
2 Terpenuhinya dukungan mana- jemen perkantoran
Tingkat peme- nuhan dukungan manajemen perkantoran
100 90,22 90,22 100 90,22
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 5
alternatif solusi.
Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja
tahun
2019 ditunjukan dengan tercapainya target-target indikator yang
telah ditetapkan,
seperti ditunjukan pada tabel 3.2. berikut kami sajikan dalam
sorting data untuk setiap
sasaran strategis, yaitu :
dengan satu Program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan Daerah, pada tahun 2019 melampaui target yang
ditetapkan sebesar
83,39% dari target 80,00%. Hal ini berarti indikator pada Sasaran
Strategis sudah
optimal memenuhi target pencapaian. Adapun kegiatan yang mendukung
program
ini adalah Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan
daerah Tahun
2019; Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat; Penyusunan
Bahan Kebijakan
Ekonomi Outlook; Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar
Net Pro Poor;
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan
Sosial
Budaya; Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi
Jawa Barat;
Komda Lansia; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa
Barat; Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development
Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat; Perencanaan Kerjasama
Pembangunan
Jawa Barat; Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur;
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat
melalui Program
IPDMIP; Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat; Perencanaan
Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi; Kegiatan Pengelolaan Jabatan
Fungsional;
Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029; Kegiatan
Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Kegiatan Pengembangan
Sistem
Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat; Kegiatan Pengembangan
Sistem
Performance Management System; Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
tahun
2020; Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 6
(Musrenbang) tahun 2019; Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa
Barat tahun
2019; Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi
Jawa Barat;
Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan
Daerah;
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Kegiatan
Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD;
Kegiatan
Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar; Kegiatan Penyusunan dan
Analisis Data
Perencanaan Pembangunan Daerah; Perencanaan Pengembangan
Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang Fisik; Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan RAD-GRK
Provinsi Tahun 2019; Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber
Pertumbuan
Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan
Pembangunan;
Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019; Penyusunan KUA PPAS Tahun
2020;
Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018; Evaluasi dan Estimasi
Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat; Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Sismontep Provinsi Jawa Barat; Pengendalian dan Monitoring Kegiatan
APBD
Provinsi Jawa Barat.
perkantoran mempunyai satu indikator sasaran yaitu Tingkat
pemenuhan dukungan
manajemen perkantoran dengan tiga program yaitu 1) Program
Penyusunan Rencana,
Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Program Pendukung
Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
pada
tahun 2019 haya terealisasi sebesar 90,22% dari target 100%.
Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam
pelaksanaan
program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang
tahun
anggaran 2019 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain
kegagalan kinerja
dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada
dokumen
perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target
yang realistis.
Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan
seefektif mungkin.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
III - 7
Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
untuk
Tahun Anggaran 2018 pada tabel di bawah ini .
Tabel 3.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Capaian
Kinerja
1 Optimaliasi
Kinerja Peren-
canaan Pem-
Berdasarkan tabel di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat sepanjang
Tahun
Anggaran 2019 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian
sangat
memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas
100%. Dengan
tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat
indikator yang
menunjukan efisiensi anggaran sangat tinggi, hal ini bisa terjadi
dikarenakan ada
Diklat atau bimtek yang dilaksanakan oleh institusi lain yang
pendanaannya
ditanggung oleh institusi yang melakukan pelatihan dan bimtek,
sehingga Bappeda
tidak banyak mengeluarkan anggaran.
pencapaian pernyataan kinerja).
Bappeda dalam ranga tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 8
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
2. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta
Pelaporan
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua)
indikator
sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
Periode Tahun
2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi
anggaran yang
secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja
Bappeda Provinsi
Jawa Barat sebesar Rp 58.366.512.224,00 dari total anggaran Bappeda
Provinsi Jawa
Barat sebesar Rp 78.037.109.125,-.
Berdasarkan data tahun anggaran 2019 pada program kegiatan utama
Bappeda
yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja
indikator tersebut
terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. Rp
58.366.512.224,00 yang
diserap sebesar Rp48.673.303.832,00 atau terdapat efisiensi sebesar
16,51% yaitu
sebesar Rp 9.693.208.392,00
Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda
Provinsi Jawa Barat
secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah
ditentukan
sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan
(Renstra) dan
dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada
tahun 2019
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat dapat
melampaui target.
Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal
maupun
eksternal yaitu :
jadwal yang telah ditetapkan.
III - 9
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan
pelaksana
kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA
Bappeda
Tahun Anggaran 2019.
regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari
Pemerintah Pusat
sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian
kinerja, karena
Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah
juga harus
mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi
dimaksud.
Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2019
Bappeda
Provinsi Jawa Barat :
II - 10
No Sasaran Indikator
Tahun 2018 Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Optimaliasi Kinerja Peren- canaan Pem- bangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
persen 80 83,39 104,24 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
58.366.512.224,00 48.673.303.832,00 83,39
Tingkat pemenuh- an dukungan manajemen per- kantoran
persen 100 90,22 90,22 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan
Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.253.729.897,00 1.190.806.537,00 94,98
5.281.464.658,00 4.474.708.440,00 84,72
13.403.316.230,00 12.323.848.681,00 91,95
II - 11
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, terdapat 1 (satu)
sasaran strategis yang
diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja yaitu : Tingkat
Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat sampai
tahun 2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan
cara
membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dengan
realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah tahun 2019 sebesar 104,24% yaitu masuk pada
kategori
SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja
Kepala
Bappeda tahun 2019 telah tercapai, bahkan ada beberapa capaian
indikator yang
realisasinya melampui target.
Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat
Baik tersebut
dapat disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut
:
Gambar 3.1
Persandingan antara Target, Realisasi dan target Akhir Renstra
Tahun 2023
Pada gambar diatas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator
Tingkat
Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat adalah 83,39% yaitu
dari target
80% di tahun 2019 melebihi target yang ditentukan artinya
pencapaian kinerja di
diatas target yang telah ditentukan.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
II - 12
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat pada
Tahun
2019 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang
memadai, Adapun
target dan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun
2019 adalah sebagai
berikut :
a. Indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa
Barat.
Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang
telah
ditetapkan tahun 2019 yaitu tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan
Jawa Barat yang dilaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian
dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Pada Perubahan APBD 2019
dianggarkan
sebesar Rp58.366.512.224 dapat terealisasi sebesar Rp48.673.303.832
atau
sebesar 83,39%, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 3.6. Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program
Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kode Rekening
3.01.01.169.001. Penyelenggaraan Penghargaan Perencana- an
Pembangunan daerah Tahun 2019
529.999.993 517.476.267 97,64
3.005.528.810 2.927.247.719 97,40
599.849.726 426.218.670 71,05
3.01.01.169.005. Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar
Net Pro Poor
599.991.945 305.162.927 50,86
2.999.977.086 2.545.954.731 84,87
300.000.000 255.203.634 85,07
3.01.01.169.009. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa Barat
1.249.996.375 983.838.412 78,71
899.999.258 723.229.443 80,36
949.998.318 799.009.561 84,11
II - 13
Kode Rekening
2.110.834.100 1.763.743.773 83,56
800.000.000 608.413.569 76,05
1.324.999.796 1.094.257.314 82,59
2.799.999.815 2.610.514.869 93,23
3.01.01.169.018. Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 -
2029
774.833.970 690.503.289 89,12
8.504.337.845 7.810.263.499 91,84
536.457.875 278.641.615 51,94
249.999.950 140.199.950 56,08
1.747.999.954 1.737.628.821 99,41
1.649.999.972 1.640.670.703 99,43
1.389.546.460 1.342.570.222 96,62
1.214.999.760 1.126.584.202 92,72
2.328.485.962 1.464.588.454 62,90
2.594.346.683 1.918.641.869 73,95
1.469.999.229 1.447.684.051 98,48
2.325.599.959 1.951.231.202 83,90
5.264.630.199 3.807.075.801 72,31
2.273.163.763 2.092.591.385 92,06
3.01.01.169.033. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- GRK
Provinsi Tahun 2019
299.957.592 259.095.259 86,38
599.999.992 562.094.107 93,68
699.999.920 675.040.659 96,43
3.01.01.169.037. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
1.179.987.960 1.144.285.859 96,97
500.000.000 231.670.210 46,33
1.199.999.697 610.268.006 50,86
II - 14
Kode Rekening
1.599.999.356 503.805.000 31,49
Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program pembangunan yang
pada
Perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp19.938.510.785
dan
direalisasikan sebesar Rp17.989.363.658 atau sebesar 90,22%, yaitu
: 1) Program
Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan
Capaian
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dianggarkan
sebesar
Rp1.253.729.897,00 dan direalisasikan Rp1.190.806.537,00 atau
sebesar 94,98%,
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp5.281.464.658,00 dan
direalsiasikan sebesar R 4.474.708.440,00 sebesar 84,72%; dan 3)
Program
Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp13.403.316.230,00
dan
direalisasikan Rp12.323.848.681,00 atau sebesar 91,95%. Untuk
jelasnya dapat
dilihat pada tabel-tabel di bawah ini .
Tabel 3.7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
773.731.818 760.041.145 98,23
179.999.161 167.163.906 92,87
Jumlah 1.253.729.897 1.190.806.537 94,98
II - 15
Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening
3.01.01.171.001. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas
Kantor
329.220.000 323.794.395 98,35
3.947.699.658 3.305.968.525 83,74
799.525.000 735.233.000 91,96
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.839.000.000 1.680.834.320 91,40
1.230.628.000 1.158.222.881 94,12
2.064.549.379 2.039.863.848 98,80
989.739.460 949.406.246 95,92
999.872.524 988.789.700 98,89
2.709.845.500 2.505.975.761 92,48
194.850.000 111.116.700 57,03
3.01.01.172.009. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan
Bimtek Aparatur
339.900.000 210.365.305 61,89
II - 16
Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Bappeda Provinsi Jawa
Barat
menganggarkan dana gaji dan tunjangan yang merupakan salahsatu
komponen
Belanja Tidak Langsung sebagai kebutuhan dasar para pegawai yang
harus ada
dan tidak boleh terlambat di dalam pembayarannya, pada Perubahan
APBD Tahun
2019 dianggarkan sebesar RpRp20.526.458.717 dan terealisasi
sebesar
RpRp19.523.415.539 atau sebesar 95,11%.
IV - 1
BAB IV
4.1. Kesimpulan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada dasarnya
merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang
telah
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan
LKIP juga
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
yang memuat
tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 yang
dituangkan
menjadi dua sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama Kepala
Bappeda. LKIP
juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan
dan
kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur,
objektif, akurat dan
transparan.
pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana
Strategis
Bappeda Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan
Capaian
Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan
pengumpulan
capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi
kinerja dan
melakukan analisis akuntabilitas.
Dalam pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
secara
umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai
dengan baik,
meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau
kendala.
Lapon Kinerja Bappeda Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata
capaian
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan
Renstra Tahun
2018-2023 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat
capaian
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 adalah
hasil
perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran
sebesar 104,24%.
Hasil yang telah dicapai di Tahun 2019 tentunya masih perlu
ditingkatkan lagi di
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
IV - 2
akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program
kegiatan
yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua
pihak yang terlibat
didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut
merupakan cerminan
dari telah berjalannya sistem kerja di lingungan Bappeda Provinsi
Jawa Barat yang
berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan
bersinergis satu sama
lainnya. Keberhasian yang telah tercapai di lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang
membawa
dampak kepada peningkatan kualitas kinerja kinerja pegawai di
lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut
tentunya perlu
diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang
berperan serta
didalamnya.
adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang
mempengaruhi, baik
dari internal maupun external, namun dengan kema