Laporan Kinerja LKIP 2019 - jabarprov.go.id

AKUNTABILITAS KINERJABAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
i
pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan
hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1)
mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP
merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,
sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan: (2) memberikan masukan bagi pihak-
pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3)
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon
terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu PD yang mengemban tugas dalam
mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 yang dimanivestasikan dalam visi Bappeda Provinsi Jawa Barat,
yaitu:
dengan misi sebagai berikut:
1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid
dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan
dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera
Dan Adil
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang
Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
ii
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa
Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan
program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari
perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang
keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan
adalah sebagai berikut:
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan;
4. Dukungan sumber daya yang kompeten dan modern dalam perencanaan
pembangunan
Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya
organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berkut:
1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan
evaluasi;
3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri
dalam dan luar negeri
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan
11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
iii
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah
diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik
dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara utuh selama perjalanan
Tahun 2019, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan
dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output
dan outcome dari setiap program dan kegiatan.
Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 akan semakin memberikan informasi pada
pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun
yang akan datang.
PROVINSI JAWA BARAT
Pembina Utama Madya
iv
DAFTAR ISI
Halaman Eksekkutif Summary ........................................................................................... Kata Pengantar ...................................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................. Daftar Tabel ........................................................................................................... Daftar Gambar .......................................................................................................
i ii iv v vi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................... 1.3. Dasar Hukum .......................................................................... 1.4. Aspek Strategis Organisasi ..................................................... 1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi ......................... 1.6. Isu Strategis .............................................................................
I – 1 I – 1 I – 2 I – 3 I – 6 I – 7 I – 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................... 2.1. Perencanaan .............................................................................
2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ......................... 2.1.2. Isu Strategis ..................................................................
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..............................................
II – 1 II – 1 II – 1 II – 6 II – 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 3.1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................
3.1.1. Analis Kinerja Organisasi .......................................... 3.1.2. Kesimpulan hasil analisis Indikator Kinerja ...........
3.2. Realisasi Anggaran ................................................................
III – 1 III – 1 III – 3 III – 11 III – 12
BAB VIII PENUTUP ........................................................................................ 4.1. Kesimpulan ............................................................................. 4.2. Saran dan Rekomendasi .......................................................
IV – 1 IV – 1 IV – 2
v
I – 11
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ..................................
I – 15
Tabel 1.3 Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan ...................... I – 15 Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............ II – 7 Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2019 ................
III – 8
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ...............................................................................................
III - 12
Tabel 3.1 Skala Penilaian ............................................................................ III – 2 Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 ................................ III – 3 Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019
dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 .................................
III – 4
Tabel 3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................ III – 7 Tabel 3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ..............
III – 10
Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ..........................................................................................
III – 12
Tabel 3.7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ................................................................
III – 14
Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................................
III – 15
Tabel 3.9 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............................
III – 15
vi
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2019 .....................................
I – 13
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ..............................
I – 14
I – 16
Gambar 3.1 Persandingan antara Target, Realisasi dan target Akhir Renstra Tahun 2023 ................................................................
III – 11
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkeadilan
dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan
merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.
Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan
adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan
pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan
pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang
dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran
yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam
perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik.
Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyusun LKIP berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP
mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun
2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.
Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah utama yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan
pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis
dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan
kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang
efektif, efisien dan tepat sasaran, Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai entitas utama
pelaksanaan perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses
perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut,
Bappeda Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan
perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas
perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal
mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
1.2. Maksud dan Tujuan
Jawa Barat Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi
LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 I - 3
yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi
acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.
Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah
yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan
rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP
merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,
sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
perencanaan yang akan datang
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan rencana strategik.
dokumen perencanaan yang akan dating.
Penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini memuat
perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang
bermuara kepada kualitas kinerja yang dilakukan., merupakan suatu bentuk
perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna
dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
1.3. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Provinsi (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi
Nomor : (7-68/2019);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat: (6-67/2019)
26. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 17 Seri E);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4. Aspek Strategis Organisasi
Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin
terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya
akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Bappeda sebagai badan
yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan
pembangunan. Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk
meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan
dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa
Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan.
1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Keija Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda memiliki tugas pokok:
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan
pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan
kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas
dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi;
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
d. penyelenggaraan administrasi Badan;
f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu
Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. Sasaran tersebut diukur
keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator pertama, tingkat
konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan core business
Bappeda dan indikator kedua, tingkat pemenuhan dukungan manajemen
perkantoran.
Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan
tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan
umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.
Membawahkan:
B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi,
serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Membawahkan:
1. Subbidang PerencanaandanPendanaan;
C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan
teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi
aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan,
kependudukan dan ketenagakerjaan. Membawahkan:
D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok
perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan
perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal,
perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Membawahkan:
a. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
b. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
c. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan, aspek perencanaan pembangunan Infrastruktur, meliputi
infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta
sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup,serta penyusunan bahan
kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan
Kabupaten/Kota. membawahkan:
a. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
Adapun tugas pokok dan fungsi unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat, adalah
sebagai berikut:
A. Sekretariat
meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan
umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan
teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-
bidang;
dan aset serta kepegawaian dan umum;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan
Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. penyelengaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah;
dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok
pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan
aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan,
kependudukan dan ketenagakerjaan.
Manusia mempunyai fungsi:
Pembangunan Manusia;
perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia; dan
D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi penyusunan bahan kebijakan
aspek pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, Koperasi dan
Usaha Kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan
kebudayaan serta energi dan sumber daya mineral.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam mempunyai fungsi:
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian dan sumber daya
alam;
perekonomian dan sumber daya alam Daerah Kabupaten/ Kota;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam; dan
E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan serta penyusunan
bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan
Kabupaten/Kota, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan
dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
mempunyai fungsi:
Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan
infrastruktur dan kewilayahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;
F. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri
atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya,
maka Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan Fungsional,
diantaranya Jabatan Fungsional Perencana. Aturan ini merupakan bentuk
pemberian kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara kepada badan atau pejabat lain baik secara vertikal
maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup
keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi.
Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas perencana
untuk menentukan tujuan negara/pemerintah.
mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari jabatan
fungsional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika
profesi yang merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus
dipatuhi oleh pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-
jawabnya.
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerrintahan khususnya dalam
perencanaan pembangunan di Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah
mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan.
Para Pejabat fungsional tersebuat diantaranya :
1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Pejabat Fungsional Peneliti
3. Pejabat Fungsional Arsiparis
4. Pejabat Fungsional Pustakawan
6. Pejabat Fungsional Umum
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Barat,
didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:
1. Pangkat dan Golongan
dilihat bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki pegawai yang memiliki
golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat bahwa pegawai yang memiliki golongan
II dan I sebanyak 36 orang, sedangkan pegawai yang memiliki golongan III dan IV
sebanyak 88 orang (Golongan IVsebanyak 23 orang dan Golongan III sebanyak 65
orang.
Berdasarkan Golongan Tahun 2019
Tabel 1.1
No, Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah Pangkat/Gol Jumlah
1. IV/e III/d 8 II/d 12 I/d 2
2. IV/d 1 III/c 20 II/c 16 I/c 1
3. IV/c 3 III/b 25 II/b 2 I/b
4. IV/b 9 III/a 12 II/a 3 I/a
5. IV/a 10
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
2. Jenis Kelamin
Komposisi pegawai Bappeda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 86 orang laki-
laki atau 69,35% dan perempuan sebanyak 38 orang atau 30,65%, sebagaimana
disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini.
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
NO. UNIT KERJA JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
12 5 17
7 3 10
5 4 9
10 5 15
3. Jabatan
undangan yang berlaku.
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Eselon II 1 JFT 29
Eselon III 5 JFU 74
Jumlah Total ... 124
4. Jenjang Pendidikan
Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana
lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan
diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan
yaitu Doktor (S-3) sebanyak 3 orang atau 2,44%, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 44
orang atau 35,77%, Sarjana dan Diploma sebanyak 38 orang atau 30,89%, dan
sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 39 orang atau 30,89% seperti
tertera pada Tabel di bawah ini.
Gambar 1.1
Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
1.6. Isu Strategis
terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda Provinsi Jawa Barat
dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal
maupun internal.
Dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki posisi penting yang
sangat strategis, antara lain: kondisi demografi, sebagai lumbung pangan nasional,
pusat industri manufaktur, pusat pendidikan dan penelitian nasional. Dari sisi
eksternal, Bappeda dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan,
diantaranya pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs),
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Tk. Pendidikan 3 44 26 4 8 36 2 1
ju m
la h
o ra
n g
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ketahanan pangan, perubahan arah
kebijakan pembangunan nasional, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
kesenjangan pembangunan diantara kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan
pengentasan kemiskinan.
kepada tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya UU
Nomor 23 Tahun 2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sinkronisasi dan
konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong
pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, pembinaan jabatan fungsional
perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sinkronisasi data-data
pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi mekanisme perencanaan
pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan akuntabel,
peningkatan kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui
penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu penting
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yaitu:
1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Wilayah Antar Sector Dan Tingkat
Pemerintahan;
3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan;
4. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kebijakan Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan.
pelaporan sampai dengan evaluasi.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan
non formal.
Barat Tahun 2018-2023. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab
selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator
kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Indikator Kinerja Individu
yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Bappeda Provinsi
Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa
Barat.
II - 1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana
strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan
stratejik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan
misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerja.
Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025,
Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu “Dengan Iman
dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, diwujudkan melalui 5 (lima)
misi pembangunan, yaitu:
1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi,
produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
II - 2
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi
Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Jawa
Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–
2023. Visi tersebut mempunyai makna :
Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan
diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.
Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung
dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas
hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diwujudkan melalui 5
(lima) misi pembangunan Jawa Barat, yaitu :
1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran
Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
Konsep Jabar Juara secara “batin”sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.
Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa
Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran
rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat.
Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban
diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa
II - 3
besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga
dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun
lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif
melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk
seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati
pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan
potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan
jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang
bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan
bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya
masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis
Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan
Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
Misi 3 dalam penjabaran visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi
memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk
pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang
akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik
yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia
dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan
sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian
ekosistem tetap terjaga.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang
Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan
Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
II - 4
Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan
akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas
ekonomi Jawa Barat.
pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan
perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui
terbukanya peluang kerja baru.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang
Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam tata kelola pemerintahan, ‘good governance’ atau ‘tata kelola yang baik’ harus
diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan
dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum,
efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.
Di Jawa Barat, good governance direpresentasikan melalui penerapan provinsi
cerdas (smart province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif,
transparan, efektif, efisien, dan handal.
Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan,
berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya
keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.
Misi kedua, memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu 1) Meningkatnya kebahagiaan dan
kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan; b) Meningkatnya Pengendalian
Jumlah Penduduk; c) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan
Anak; d) Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan; e) Meningkatnya Peran
Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa
Barat di Tingkat Nasional; dan 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan
tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah , dengan sasaran : a)
Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan local; dan Terwujudnya
Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
II - 5
Misi Ketiga, memilik 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Terwujudnya percepatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran : a)
Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi
dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; b) Meningkatnya
Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; c)
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan d)
Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan, dan 2)
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran : a)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim
untuk kesejahteraan masyarakat; b) Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang
produktifitas ekonomi dan domestik; c) Meningkatnya ketangguhan terhadap
bencana.
berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran:
a). Jawa Barat sebagai daerah pertanian Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk
mencapai kedaulatan pangan; b) Tercapainya pariwisata sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi inklusif; c) Meningkatnya peran industri dan perdagangan
dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; d) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan
investasi.
Misi Kelima, memiliki tujuan Terwujudnya good governance dan whole of
government, dengan sasaran: a) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang
smart, bersih dan akuntabel; b) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan
integratif.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat mengacu
kepada Misi Kelima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan
Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Secara umum Bappeda berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi
perencanaannya, namun indikator pada misi kelima yaitu ”Indeks Reformasi
Birokrasi” merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dan harus
disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut Bappeda dengan menggunakan
II - 6
tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai satu sampai
lima tahun secara berkesinambungan.
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018-
2023 dan Rencana Kerja Tahun 2019, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu
ditangani pada tahun 2019 dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa
Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan,
menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:
1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Wilayah Antar Sector Dan Tingkat
Pemerintahan;
3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan;
4. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kebijakan Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan.
pelaporan sampai dengan evaluasi.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan
non formal.
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian
Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur
II - 7
Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Bappeda disusun dengan memperhatikan Dokumen
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023,
Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun
2019. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sasaran yang
tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018-2023. Dua indikator
sasaran tersebut selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda
Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat dalam rangka mendukung
pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja
yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
adalah Indeks Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala
Bappeda untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi ketiga belas IKU Kepala
Bappeda semua dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKD Reformasi
Birokrasi.
Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2019, dapat
digambarkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 1 2 3 4
1. Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis
(Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut diharapkan bernilai strategis dan
memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Jawa
II - 8
Barat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur Jawa
Barat. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan
performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:
Tabel 2.2
No Program Anggaran
58.366.512.224,00
2 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.253.729.897,00
5.281.464.658,00
13.403.316.230,00
Jumlah 78.305.023.009,00
Catatan : Pagu anggaran merupakan target program pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program adalah
bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
bentuk barang/jasa.
II - 9
dilaksanakan sebanyak 37 kegiatan, yaitu :
1. Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun
2019.
3. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook.
4. Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor.
5. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya.
6. Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat.
7. Komda Lansia.
9. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat.
10. Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat.
11. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur.
12. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program
IPDMIP.
15. Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional.
16. Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029.
17. Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
18. Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa
Barat.
20. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020.
21. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahun 2019.
23. Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat.
II - 10
Daerah.
26. Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD
27. Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar.
28. Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah.
29. Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik.
30. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019.
31. Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa
Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan.
32. Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019.
33. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020.
34. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018.
35. Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.
36. Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa
Barat.
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah dilaksanakan
sebanyak kegiatan, yaitu :
2. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD
Provinsi Jawa Barat.
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat.
3. Pemeliharaan Jaringan Dan Website.
II - 11
4. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan
Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat.
D. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya.
4. Publikasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak & Elektronik.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor.
6. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor.
7. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor.
8. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor.
9. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur.
Untuk menggambarkan keterkaitan antara sasaran, indikator, program,
kegiatan serta target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
II - 12
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Sasaran Indikator No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja
Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat
A Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 58.366.512.224
80 Persen
100 Persen
100 Persen
Penetapan Juara Perencanaan Pembangunan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan dalam penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional
1 Dokumen 529.999.993
Dokumen hasil pembahasan forum perencanaan daerah
1 Dokumen 3.005.528.810
1 Dokumen 599.849.726
1 Dokumen
II - 13
4 Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor
Aplikasi Jabar Net Pro Poor 1 Dokumen 599.991.945
5 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Kepgub TKPKP Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 2.999.977.086
Kepgub Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Provinsi Jawa Barat;
1 Dokumen
1 Dokumen
6 Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 300.000.000
7 Komda Lansia Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Komda Lansia se- Jawa Barat tahun 2019
1 Dokumen 690.999.743
8 Tim Koordinasi Penanggu- langan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Dokumen Koordinasi TKPKD Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 1.249.996.375
Dokumen Laporan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 899.999.258
Dokumen Perencanaan Kerja- sama Pembangunan Jawa Barat
1 Dokumen 949.998.318
II - 14
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
1 Dokumen 2.110.834.100
12 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
Dokumen pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
1 Dokumen 800.000.000
14 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Dokumen Keterpaduan Peren- canaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi (Rencana Induk Pembangunan Bidang Ekonomi)
1 Dokumen 2.799.999.815
SK pengangkatan dan pember- hentian Jabatan Fungsional; Workshop Jabatan Fungsional Perencana
1 Dokumen 299.991.250
Dokumen Prosiding Kegiatan Legalisasi Peraturan Daerah tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
1 Dokumen 774.833.970
Pengembangan Sistem Perrencanaan Penganggaran
1 Dokumen 8.504.337.845
18 Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e- Monev) Jawa Barat
Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e- Monev) Jawa Barat
1 Dokumen 536.457.875
Pengembangan Sistem Performance Management System
1 Dokumen 249.999.950
II - 15
Dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerin- tah Daerah (RKPD) Tahun 2020
1 Dokumen 1.747.999.954
1 Dokumen 1.649.999.972
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Peme- rintah Daerah (RKPD) Tahun 2019
1 Dokumen 1.389.546.460
23 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat
Dokumentasi proses perencanaan dan penganggaran daerah
1 Dokumen 1.214.999.760
Revisi pergub 79 Tahun 2010 1 Dokumen 2.328.485.962
25 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen Evaluasi Renja, Dokumen Evaluasi RKPD, Dokumen Evaluasi RPJMD dan Dokumen Evaluasi RPJPD
1 Dokumen 2.594.346.683
Dokumen laporan sosialisasi Ap- likasi Kegiatan Pendanaan Pem- bangunan yang bersumber dari APBN kepada PD dan Kab/Kota
1 Dokumen 1.469.999.229
1 Dokumen
Dokumen Data Kriteria Teknis
II - 16
Target Anggaran
Dokumen Proseding Penyam- paian DIPA APBN ke Satker/ Instansi Vertikal dan OPD
1 Dokumen
1 Dokumen 2.325.599.959
Dokumen usulan kegiatan yang dapat dibiayai melalui program CSR Jabar Tahun 2019
1 Dokumen
Dokumen pelaporan Realisasi kegiatan CSR dari Perusahaan Tahun 2017 dan Tahun 2018
1 Dokumen
28 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen Data Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 5.264.630.199
Dokumen Data Kinerja
Dokumen Perenacanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
1 Dokumen 2.273.163.763
1 Dokumen 299.957.592
Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
1 Dokumen
31 Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencana- an Pembangunan
Peraturan Gubernur Tentang Ekonomi Umat
1 Dokumen 599.999.992
II - 17
Dokumen Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2019
1 Dokumen 699.999.920
2020 Dokumen KUA PPAS Tahun 2020
1 Dokumen 799.999.911
Dokumen LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
1 Dokumen 1.179.987.960
1 Dokumen 500.000.000
36 Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa Barat
Dokumen Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 1.199.999.697
1 Dokumen 1.599.999.356
B Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen 1.253.729.897
100 Persen
Dokumen DPA,LKIP,RKT,RA 1 Dokumen 773.731.818
2 Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen Pengendalian Mutu Pekerjaan Penyusunan RKPD
1 Dokumen 179.999.161
II - 18
Dokumen Renja Tahun 2019 1 Dokumen 299.998.918
Dokumen Perubahan Renja
100 Persen 5.281.464.658
Pendukung Fasilitas Kantor Alat Pendukung Fasilitas Kantor 12 Bulan 329.220.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 3.947.699.658
Website Jaringan dan Website 12 Bulan 205.020.000
4 Kegiatan Penyediaan Kerohani- an, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat
Sarana dan Prasarana Olahraga; Penyediaan Kerohanian, Pakaian Aparatur; Jiwa Korsa Aparatur
12 Bulan 799.525.000
70 persen 13.403.316.230
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB Lingkup Badan
350 unit
II - 19
100 persen
Pemeliharaan Perabotan, dan Fasilitas Gedung Kantor
12 Bulan 1.839.000.000
Bahan Bakar kendaraan Operasional dan genset; Pajak kendaraan operasional; Jasa kir; Service kendaraan operasional; Suku cadang kendaraan operasional; Pelumas kendaraan operasional
12 Bulan 1.230.628.000
Alat kebersihan; Jasa kebersihan; Jasa keamanan
12 Bulan 2.064.549.379
Penyebarluasan Informasi perencanaan pembangunan melalui media cetak dan elektronik
12 Bulan 989.739.460
6 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
Makananan dan Minuman Rapat; Jamuan Makanan dan Minuman Tamu; Air Mineral dan Galon
12 Bulan 2.709.845.500
Dokumentasi; Publikas serta Sewa Meja/Kursi dan SewaTenda
12 Bulan 194.850.000
II - 20
Pengisian Tabung Gas; Lang- ganan Telepon; Langganan Air; Langganan Listrik; Langganan Surat Kabar Majalah; Langganan Internet; Jasa Pengiriman; Langganan TV Kabel; Tenaga Kerja Non Pegawai
12 Bulan 3.034.931.367
Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
12 Bulan 339.900.000
III - 1
mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya
pemerintahan yang baik (Good Governance).
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.
kinerja instansi pemerintah diperlukan indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan
sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan
antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama
satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan
diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada
tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran
dan tujuan suatu organisasi.
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi
a. Kerangka Pengukuran Kinerja
kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
II - 2
merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.
Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana
capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam
formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan
penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :
a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah
semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah
semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :
100% X Rencana
Skala Penilaian :
1 > 80 Sangat Baik
2 60 - 79,9 Baik
3 50 - 59,9 Sedang
4 0 - 49,9 Kurang
Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar
100% X Rencana
III - 3
yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan
memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Tahun (2019) Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 Optimalisasi Kinerja Peren- canaan Pem- bangunan Daerah
Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat
Persen 80 83,39 104,24
Persen 100 90,22 90,22
sumber: Renstra 2018-2023, Renja 2019, RKT 2019, dan PK Bappeda 2019.
Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis badan yang diukur melalui 2 (dua)
indikator sasaran. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua
indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 telah mencapai targetnya.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat
capaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 109% (SANGAT
BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.
(117+100)/ 13 = 109 (Sangat Baik)
c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target
Renstra Tahun 2018-2023.
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun
2019 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 pada tabel di bawah ini :
II - 4
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023
No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun
Lalu 2018
Target Realisasi Realisasi
1 Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan
Tingkat Konsis- tensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
80 83,39 104,24 100 83,39
2 Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran
Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
100 90,22 90,22 100 90,22
II - 5
alternatif solusi.
Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun
2019 ditunjukan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan,
seperti ditunjukan pada tabel 3.2. berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap
sasaran strategis, yaitu :
dengan satu Program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, pada tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan sebesar
83,39% dari target 80,00%. Hal ini berarti indikator pada Sasaran Strategis sudah
optimal memenuhi target pencapaian. Adapun kegiatan yang mendukung program
ini adalah Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun
2019; Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat; Penyusunan Bahan Kebijakan
Ekonomi Outlook; Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor;
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya; Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat;
Komda Lansia; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa
Barat; Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat; Perencanaan Kerjasama Pembangunan
Jawa Barat; Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program
IPDMIP; Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat; Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi; Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional;
Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029; Kegiatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Kegiatan Pengembangan Sistem
Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat; Kegiatan Pengembangan Sistem
Performance Management System; Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun
2020; Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
II - 6
(Musrenbang) tahun 2019; Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun
2019; Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat;
Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah;
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Kegiatan
Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD; Kegiatan
Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar; Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data
Perencanaan Pembangunan Daerah; Perencanaan Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang Fisik; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK
Provinsi Tahun 2019; Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan
Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan;
Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019; Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020;
Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018; Evaluasi dan Estimasi Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat; Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Sismontep Provinsi Jawa Barat; Pengendalian dan Monitoring Kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat.
perkantoran mempunyai satu indikator sasaran yaitu Tingkat pemenuhan dukungan
manajemen perkantoran dengan tiga program yaitu 1) Program Penyusunan Rencana,
Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada
tahun 2019 haya terealisasi sebesar 90,22% dari target 100%.
Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan
program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun
anggaran 2019 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja
dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen
perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis.
Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.
III - 7
Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk
Tahun Anggaran 2018 pada tabel di bawah ini .
Tabel 3.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Capaian
Kinerja
1 Optimaliasi
Kinerja Peren-
canaan Pem-
Berdasarkan tabel di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun
Anggaran 2019 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat
memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan
tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang
menunjukan efisiensi anggaran sangat tinggi, hal ini bisa terjadi dikarenakan ada
Diklat atau bimtek yang dilaksanakan oleh institusi lain yang pendanaannya
ditanggung oleh institusi yang melakukan pelatihan dan bimtek, sehingga Bappeda
tidak banyak mengeluarkan anggaran.
pencapaian pernyataan kinerja).
Bappeda dalam ranga tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019
II - 8
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator
sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Periode Tahun
2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang
secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Bappeda Provinsi
Jawa Barat sebesar Rp 58.366.512.224,00 dari total anggaran Bappeda Provinsi Jawa
Barat sebesar Rp 78.037.109.125,-.
Berdasarkan data tahun anggaran 2019 pada program kegiatan utama Bappeda
yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator tersebut
terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. Rp 58.366.512.224,00 yang
diserap sebesar Rp48.673.303.832,00 atau terdapat efisiensi sebesar 16,51% yaitu
sebesar Rp 9.693.208.392,00
Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Provinsi Jawa Barat
secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan
sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan
dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2019
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat dapat melampaui target.
Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun
eksternal yaitu :
jadwal yang telah ditetapkan.
III - 9
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana
kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda
Tahun Anggaran 2019.
regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat
sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena
Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga harus
mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.
Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2019 Bappeda
Provinsi Jawa Barat :
II - 10
No Sasaran Indikator
Tahun 2018 Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Optimaliasi Kinerja Peren- canaan Pem- bangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
persen 80 83,39 104,24 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
58.366.512.224,00 48.673.303.832,00 83,39
Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
persen 100 90,22 90,22 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.253.729.897,00 1.190.806.537,00 94,98
5.281.464.658,00 4.474.708.440,00 84,72
13.403.316.230,00 12.323.848.681,00 91,95
II - 11
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang
diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja yaitu : Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sampai
tahun 2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan
realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tahun 2019 sebesar 104,24% yaitu masuk pada kategori
SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala
Bappeda tahun 2019 telah tercapai, bahkan ada beberapa capaian indikator yang
realisasinya melampui target.
Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Baik tersebut
dapat disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Gambar 3.1
Persandingan antara Target, Realisasi dan target Akhir Renstra Tahun 2023
Pada gambar diatas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Tingkat
Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat adalah 83,39% yaitu dari target
80% di tahun 2019 melebihi target yang ditentukan artinya pencapaian kinerja di
diatas target yang telah ditentukan.
II - 12
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun
2019 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, Adapun
target dan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
a. Indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.
Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah
ditetapkan tahun 2019 yaitu tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan
Jawa Barat yang dilaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Pada Perubahan APBD 2019 dianggarkan
sebesar Rp58.366.512.224 dapat terealisasi sebesar Rp48.673.303.832 atau
sebesar 83,39%, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.6. Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kode Rekening
3.01.01.169.001. Penyelenggaraan Penghargaan Perencana- an Pembangunan daerah Tahun 2019
529.999.993 517.476.267 97,64
3.005.528.810 2.927.247.719 97,40
599.849.726 426.218.670 71,05
3.01.01.169.005. Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor
599.991.945 305.162.927 50,86
2.999.977.086 2.545.954.731 84,87
300.000.000 255.203.634 85,07
3.01.01.169.009. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
1.249.996.375 983.838.412 78,71
899.999.258 723.229.443 80,36
949.998.318 799.009.561 84,11
II - 13
Kode Rekening
2.110.834.100 1.763.743.773 83,56
800.000.000 608.413.569 76,05
1.324.999.796 1.094.257.314 82,59
2.799.999.815 2.610.514.869 93,23
3.01.01.169.018. Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029
774.833.970 690.503.289 89,12
8.504.337.845 7.810.263.499 91,84
536.457.875 278.641.615 51,94
249.999.950 140.199.950 56,08
1.747.999.954 1.737.628.821 99,41
1.649.999.972 1.640.670.703 99,43
1.389.546.460 1.342.570.222 96,62
1.214.999.760 1.126.584.202 92,72
2.328.485.962 1.464.588.454 62,90
2.594.346.683 1.918.641.869 73,95
1.469.999.229 1.447.684.051 98,48
2.325.599.959 1.951.231.202 83,90
5.264.630.199 3.807.075.801 72,31
2.273.163.763 2.092.591.385 92,06
3.01.01.169.033. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- GRK Provinsi Tahun 2019
299.957.592 259.095.259 86,38
599.999.992 562.094.107 93,68
699.999.920 675.040.659 96,43
3.01.01.169.037. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
1.179.987.960 1.144.285.859 96,97
500.000.000 231.670.210 46,33
1.199.999.697 610.268.006 50,86
II - 14
Kode Rekening
1.599.999.356 503.805.000 31,49
Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program pembangunan yang pada
Perubahan APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp19.938.510.785 dan
direalisasikan sebesar Rp17.989.363.658 atau sebesar 90,22%, yaitu : 1) Program
Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dianggarkan sebesar
Rp1.253.729.897,00 dan direalisasikan Rp1.190.806.537,00 atau sebesar 94,98%,
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp5.281.464.658,00 dan
direalsiasikan sebesar R 4.474.708.440,00 sebesar 84,72%; dan 3) Program
Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp13.403.316.230,00 dan
direalisasikan Rp12.323.848.681,00 atau sebesar 91,95%. Untuk jelasnya dapat
dilihat pada tabel-tabel di bawah ini .
Tabel 3.7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
773.731.818 760.041.145 98,23
179.999.161 167.163.906 92,87
Jumlah 1.253.729.897 1.190.806.537 94,98
II - 15
Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening
3.01.01.171.001. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
329.220.000 323.794.395 98,35
3.947.699.658 3.305.968.525 83,74
799.525.000 735.233.000 91,96
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.839.000.000 1.680.834.320 91,40
1.230.628.000 1.158.222.881 94,12
2.064.549.379 2.039.863.848 98,80
989.739.460 949.406.246 95,92
999.872.524 988.789.700 98,89
2.709.845.500 2.505.975.761 92,48
194.850.000 111.116.700 57,03
3.01.01.172.009. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
339.900.000 210.365.305 61,89
II - 16
Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Bappeda Provinsi Jawa Barat
menganggarkan dana gaji dan tunjangan yang merupakan salahsatu komponen
Belanja Tidak Langsung sebagai kebutuhan dasar para pegawai yang harus ada
dan tidak boleh terlambat di dalam pembayarannya, pada Perubahan APBD Tahun
2019 dianggarkan sebesar RpRp20.526.458.717 dan terealisasi sebesar
RpRp19.523.415.539 atau sebesar 95,11%.
IV - 1
BAB IV
4.1. Kesimpulan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada dasarnya merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat
tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 yang dituangkan
menjadi dua sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama Kepala Bappeda. LKIP
juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan
kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan
transparan.
pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis
Bappeda Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian
Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan
capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan
melakukan analisis akuntabilitas.
Dalam pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 secara
umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik,
meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.
Lapon Kinerja Bappeda Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Renstra Tahun
2018-2023 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 adalah hasil
perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 104,24%.
Hasil yang telah dicapai di Tahun 2019 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di
IV - 2
akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan
yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat
didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan
dari telah berjalannya sistem kerja di lingungan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang
berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama
lainnya. Keberhasian yang telah tercapai di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat
antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa
dampak kepada peningkatan kualitas kinerja kinerja pegawai di lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu
diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta
didalamnya.
adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik
dari internal maupun external, namun dengan kema

Date post:	29-Oct-2021
Category:	Documents
Author:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Laporan Kinerja LKIP 2019 - jabarprov.go.id

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)POLRES … · 1 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PAYAKUMBUH LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) LKIP 2019.pdf · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikupa Tahun 2019. ... komitmen untuk menciptakan transparansi yang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LKIP) …

(LKIP) Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) POLRES ...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)bireuenkab.go.id/unduh/lkip/1469767970LKIP.pdf · pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen disusun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP KAB.SBB 2019 · 2020. 8. 31. · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP KAB.SBB 2019 ii Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP)dinkes.tangerangselatankota.go.id/uploads/lkip/4.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ... pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yaitu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan ... · Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas

PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA …. LKIP Perkim 2018.pdfpemerintah kota gorontalo laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) dinas perumahan rakyat dan kawasan perkukiman

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - bandungkab.go.id · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 2 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instensi Pemerintah ( LKIP )

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN ...

BUKU TABEL - jabarprov.go.id

LAPORAN KINERJA (LKIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI …

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DIREKTORAT ...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019 · 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019 DPMD Provinsi Banten 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH( LKIP )e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/222_2020/KONGS.pdfdan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah; ... Susunan Organisasi,

RINGKASAN EKSEKUTIF - bandungkab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ii RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi,