LAPORAN KINERJA (LK) - kpud-bantulkab.go.idkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2018/08/LK KPU BANTUL 2015... · Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

LAPORAN KINERJA (LK)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2016

Sekretariat : Jl. Wakhid Hasyim, Sumuran Palbapang Bantul

Telp. (0274) 368583

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 : RENCANA KINERJA TAHUNAN

2. LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA

3. LAMPIRAN 3 : PENGUKURAN KINERJA

i

KATA PENGANTAR

.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun

2015 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing

program yang dilaksanakan oleh seluruh Sub.Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selama satu Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ). Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

telah menyusun Laporan Kinerja dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem

akuntabilitas kinerja

Dinamika perubahan alokasi anggaran pada tahun anggaran sedang berlangsung sangat

mempengaruhi tingkat penyerapan/realisasi anggaran bagi Satker yang melaksanakan. Hal ini

terjadi juga pada KPU Kabupaten Bantul dimana penambahan maupun pengurangan alokasi

anggaran yang diberikan oleh KPU RI secara sepihak membuat pengukuran kinerja maupun

pengukuran realisasi yang beragam.

Hal-hal yang demikian tentunya sangat mempengaruhi baik dari tingkat Kinerja maupun

tingkat realisasi serapan anggaran, meskipun demikian Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terus

berusaha melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta perbaikan kinerjanya melalui

disiplin pelaksanaan kinerja Tahunan yang disepakati, sehingga target yang telah ditetapkan

dapat dipenuhi secara maksimal meskipun belum seperti yang diharapkan.

Bantul, Januari 2016

Sekretaris

TRI TUJIANA, AP, MM

NIP. 197505221994121001

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan

lembaga kesekretariatan penyelenggara Pemilu di Daerah. Selanjutnya disebutkan bahwa tugas

dan wewenang Sekretariat Kabupaten/Kota melayani KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kinerja Sekretariat Kabupaten Bantul tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) program.

Keberhasilan satu program dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan

untuk meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk memberi

dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang transparan, akuntabel, dan

hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bantul merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun

2015. semula sebesar Rp. 1.344.466.000,00 setelah revisi dengan pemasukan/integrasi pagu

hibah langsung dari Pemerintah Kabupaten Bantul (APBD Bantul ) menjadi sebesar Rp.

17.305.708.000,00 Terealisasi Rp.14.274.259.952,00 atau sekitar 82,48%.

Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi KPU

Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam dua program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU.

Program ini terbagi menjadi 15 (lima belas) sub kegiatan yaitu :

a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada kegiatan ini pencapaian cukup berhasil. Hal ini bisa dilihat dengan

terlaksananya Rekonsiliasi SAI setiap bulannya selama 12 bulan. Sedangkan realisasi

penggunaan anggaran 86,81 % atau sebesar Rp 25.689.400,00 dari pagu dana yang

disediakan sebesar Rp 29.593.000,00.

b. Layanan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).

Pada kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 75,21 % atau sebesar

Rp 11.105.900,00 dari pagu anggaran Rp 14.767.000,00.

c. Layanan Perkantoran.

Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan pegawai. Pada kegiatan ini pencapaian

sudah baik dengan ditandai telah terbayarnya gaji, honorarium dan tunjangan tepat

waktu. Prosentase realisasi anggaran 99.56 % atau sebesar Rp 967.388.016,00 dari

pagu dana yang disediakan sebesar Rp 785.809.000,00. Pada kegiatan ini Pagu

iii

anggaran ada Penambahan pagu dana dari Rp 785.809.000,00 menjadi

Rp. 971.668.000,00.

d. Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik

Pemilu.

Pada kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 79.35%, atau sebesar

Rp. 7.827.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 9.865.000,00.

e. Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan.



f. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.

Pada kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 60.15% atau sebesar


g. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Pada kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 88,76% atau sebesar


h. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Pada kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 12.82 % atau sebesar

Rp 200.000,00 dari pagu anggaran Rp 1.560.000,00.

i. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM.



j. Penatausahaan Barang Milik Negara



k. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

Pada kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 100 % atau sebesar

Rp 1.950.000,00 dari pagu anggaran Rp 1.950.000,00

l. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN.

Pada kegiatan ini tidak ada penyerapan anggaran dari pagu anggaran

Rp 2.550.000,00.

iv

m. Penataan , Pendataan dan Penilaian Arsip



n. Layanan Perkantoran.



o. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP.


Rp 744.000,00 dari pagu anggaran Rp 1.240.000,00.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Program ini meliputi sub kegiatan yaitu:

a. Advokasi dan Sengketa Hukum.



b. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum.



c. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

Pada kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 100 % atau sebesar

Rp 620.000,00 dari pagu anggaran Rp 620.000,00.

d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota.



e. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2015.



f. Pusat Pendidikan Pemilih



g. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Tahun 2015

v



h. Tahapan Pemilihan


Rp. 12.810.288.359,00 dari pagu anggaran Rp 15.733.946.000,00

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Kinerja

Target Realisasi %

Capaian Kategori

1 2 3 4 5

Meningkatnya kualitas dukungan dan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya.

Persentase (%) penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional, akuntabel

(sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat

guna).

Sasaran 1 : Transfaransi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.

Jumlah laporan Sistem Akutansi

dan Pelaporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 100% Sangat Berhasil

Jumlah laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran yang

tepat waktu dan Valid

1 Laporan 1 Laporan 100% Sangat Berhasil

Persentase Penyelesaian

permasalahan dalam

Pengelolaan keuangan pada

Satker

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan 100% Sangat Berhasil

Sasaran 2 : Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,

inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.

Persentase Pola Pengelolaan

Logistik Pemilu di Tingkat

Satker

1 Dokumen 1 Dokumen 100 % Sangat Berhasil

Sasaran 3 : Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,

data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

Persentase kesesuaian antara

Renstra Unit Kerja dan Renja

Unit Kerja dan RKA Unit Kerja

1 Dokumen 1 Dokumen 100 % Sangat Berhasil

Persentase kegiatan

Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Sangat Berhasil

vi

Indikator Kinerja

Kinerja

Target Realisasi %

Capaian Kategori

1 2 3 4 5

Persentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel dan

tepat waktu


Persentase KPU Kabupaten

mendapatkan nilai akuntabilitas

kinerja lebih dari C


Sasaran 4 : Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi

kepegawaian.

Persentase Penataan Organisasi

pembinaan dan pengeloaan

administrasi SDM


Jumlah Layanan peningkatan

kompetensi SDM 2 Orang 2 Orang 100% Sangat Berhasil

Sasaran 5 : Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan

perkantoran sehari-hari untuk KPU Kab. Bantul

Persentase penatausahaan

Barang Milik Negara 3 Dokumen 3 Dokumen 100% Sangat Berhasil

Jumlah pengelolaan persediaan

(Stock Opname) 1 Unit 1 Unit 90% Cukup Berhasil

Persentase ketepatan dan tertib

administrasi pelaksanaan

evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan Laporan BMN

4 Laporan 0 0 Tidak Berhasil

Persentase jumlah arsip yang

dikelola sesuai dengan

penerapan kaidah kearsipan


Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja

pegawai

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan 100% Sangat Berhasil

Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan

pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Bantul

Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel

(sesuai dengan peraturan perundangan).

Sasaran 6 : Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi

hukum dan penyuluhannya.

Persentase penyelesaian

sengketa Hukum yang

dimenangkan

1 Kasus 0 30% Tidak Berhasil

Tersedianya Dokumentasi dan

Informasi Produk Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Sangat Berhasil

vii

Indikator Kinerja

Kinerja

Target Realisasi %

Capaian Kategori

1 2 3 4 5

Persentase penyuluhan Peraturan

Perundangan Pemilu dan

Pemilukada

1 Propinsi 1 Propinsi 100% Sangat Berhasil

Persentase proses PAW anggota

DPRD Kabupaten Bantul 50 orang 0 20% Tidak Berhasil

Sasaran 7 : Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/sosialisasi

penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Persentase Bimbingan Teknis

Pemilu Kepala Daerah 1 Aparatur 1 Aparatur 100% Sangat Berhasil

Jumlah Kegiatan Pendidikan

Pemilih 1 Satker 1 Satker 100% Sangat Berhasil

Jumlah Informasi, Publikasi dan

sosilaisasi Pemilu dan

Pemilukada


Jumlah Bimtek, Supervisi dan

Monitoring Pemilu Kepala

daerah


viii

DAFTAR ISI

URAIAN

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................... viii

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar belakang ..................................................................................

B. Maksud dan Tujuan ..........................................................................

C. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................

D. Struktur Organisasi ...........................................................................

E. Sistematika .......................................................................................

1

2

2

4

5

Bab II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 – 2015 ........................................................

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 ...........................................................

C. Perjanjian Kinerja 2015 ...................................................................

6

10

12

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 .......................................

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja .......................................

16

17

Bab IV PENUTUP

38

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap

dan mandiri. Sesuai UU No. 8 Tahun 2012, Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan

Umum, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8

Tahun 2012, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul mempunyai tugas melayani pelaksanaan

tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, menyelenggarakan fungsi

membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, pemberian dukungan teknis

administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu,

membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,

memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu, membantu

penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU, membantu

pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban

tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja

secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bantul dalam satu tahun

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan

Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa

Asas-asas Umum Penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Maksud :

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai

pengukuran kinerja bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Khususnya dalam

satu tahun anggaran 2014 yang telah berlangsung dapat digunakan untuk laporan kinerja

tahunan yang berisikan tentang pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis .

Tujuan :

Adapun tujuan dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas kinerja ini adalah untuk

menciptakan good governance dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi,

penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan,

akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme secara umum

dan tujuan khusus bagi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantul sebagai Instansi dapat

bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi, penyempurnaan dokumen

perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang serta Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,

tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Berdasarkan pada Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU bersama Sekretariat KPU

secara bersama melaksanakan kewajiban dan fungsinya mewujudkan Demokrasi sesuai

dengan tingkat dan kewenangannya di wilayah Kabupaten Bantul.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Sekretariat

KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam

penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU

Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut:

Tugas :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. Memberikan dukungan teknis admistratif;

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban

KPU Kabupaten/Kota;

h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kewenangan :

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelengggaraan Pemilu

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada

huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;

d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

c. Mengelola barang inventaris KPU.



D. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KPU

M. JOHAN KOMARA, S.IP

DIVISI PERENCANAAN, DATA INFORMASI, ORGANISASI, DAN PENGEMBANGAN SDM

ANGGOTA KPU

Drs. SYACHRUDDIN, SE

DIVISI HUKUM,

PENGAWASAN, DAN HUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA

ANGGOTA KPU

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.IP

DIVISI SOSIALISASI,

PENDIDIKAN PEMILIH, DAN HUPMAS

ANGGOTA KPU

DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant

DIVISI UMUM, LOGISTIK,

KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA

ANGGOTA KPU

ARIF WIDAYANTO, S. FIL. I

DIVISI TEKNIS

PENYELENGGARAAN

SEKRETARIS

KPU KABUPATEN BANTUL

TRI TUJIANA, AP, MM

NIP. 19750522 199412 1 001

PEMBINA, IV/A

KEPALA SUB. BAGIAN

PROGRAM DAN

ANGGARAN

YAYULIANTO, SE

NIP. 19690703 199305 1 001

PENATA TK I, III/D

KEPALA SUB. BAGIAN

TEKNIS PEMILU DAN

HUPMAS

MUH. JUREMI, S.Sos

NIP. 19590130 198603 1 007

PENATA TK I, III/D

KEPALA SUB. BAGIAN

HUKUM

BAMBANG NUGROHO, SH

NIP. 19591219 198603 1 004

PENATA TK I, III/D

KEPALA SUB. BAGIAN

UMUM

SRIMULYANI, S.IP

NIP. 19710520 199603 2 002

PENATA TK I, III/D

Adapun susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a. Sub. Bag Program dan Data;

b. Sub. Bag Umum;

c. Sub. Bag Hukum;

d. Sub. Bag Teknis dan Hupmas.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU dalam pelaksanaanya

telah dijabarkan melalui Peraturan KPU No. 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf

Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam peraturan



tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Ka. Sub. Bag di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LAKIP KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan

Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi,

program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,

termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU

serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai lembaga yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2003 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 63

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019. Renstra KPU memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya disesuaikan

dengan kondisi dan realitas yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selama

periode 5 (lima) tahun mendatang.

Terselenggaranya good-governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam

rangka itu bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dituntut agar hasil kegiatannya harus

benar-benar akuntabel.

Untuk mencapai hal tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang merupakan

bagian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dan

kewajibannya dengan berpedoman pada visi KPU sebagai acuan agar pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berjalan secara sinergis.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan tentang dimana dan kemana Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Adapun visi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan

Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri

serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika

profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL



Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya

dan professional dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum

juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda

prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum

memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang

berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan

pemilihan umum di Indonesia.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai

komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas

pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan

Demokrasi.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam

RPJMN tahap ke-2 (2015-2019) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu

yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaan Demokrasi

Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan

Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019.

Misi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan tetap

mengacu pada Misi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan dengan

mempertimbangkan :

a. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

b. Pihak-pihak yang berkepentingan; dan

c. Permasalahan yang harus ditangani.

Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu

yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif,

dan partisipatif;



3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan

pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman

secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan

kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals)

organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan

diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya

dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan

sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5

(lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam

suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut,

maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama

lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;



e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara

tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran


Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

b. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

c. Opini BPK atas LHP;

d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil

f. Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan

dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja yaitu:

Jumlah laporan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan

Valid

Persentase Penyelesaian permasalahan dalam Pengelolaan keuangan pada Satker

Persentase Pola Pengelolaan Logistik Pemilu di Tingkat Satker

Persentase kesesuaian antara Renstra Unit Kerja dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit

Kerja

Persentase kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Persentase Penataan Organisasi pembinaan dan pengeloaan administrasi SDM

Jumlah Layanan peningkatan kompetensi SDM

Persentase penatausahaan Barang Milik Negara

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock Opname)

Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil


Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang

kinerja pegawai

Persentase KPU Kabupaten mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja lebih dari C



Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

Persentase penyuluhan Peraturan Perundangan Pemilu dan Pemilukada

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bantul

Persentase Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih

Jumlah Informasi, Publikasi dan sosilaisasi Pemilu dan Pemilukada

Jumlah Bimtek, supervise dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang akan

dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diimplementasikan melalui berbagai

kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan kegiatan yang hendak dicapai

dalam tahun 2015 kami sajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Terlaksanaya Fasilitas Pembentukan

Lembaga Riset Kepemiluan

operasionalisasinya, Terlaksananya

pemutakhiran Data Pemilih melalui

sinergitas dan sinkronisasi dengan

Disdukcapil Propinsi, Kabupaten dan Kota,

dan terselenggaranya Pembinaan SDM,

pelayanan dan administrasi kepegawaian di

lingkungan Sekjen KPU

Persentase Pemutakhiran Data Pemilih

selalu sinergitas dan sinkronisasi dengan

Dukcapil di Propinsi, Kabupaten/Kota;

persentase terpenuhinya jumlah pegawai

organik kesekretariatan KPU: serta

persentase ketepatan waktu penyelesaian

pelayanan administrasi kepegawaian

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Jumlah laporan Sistem Akutansi dan

Pelaporan Keuangan 1 Laporan

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban

Pengguna Anggaran Jumlah laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan

Valid

1 Laporan

Terselesainya Permasalahan Pengelolaan

Keuangan Persentase Penyelesaian permasalahan dalam

Pengelolaan keuangan pada Satker

12 Bulan

Layanan

Terlakasananya Pembinaan Koordinasi

Tingkat Satker dalam mengelola Logistik

Pemilu

Persentase Pola Pengelolaan Logistik Pemilu

di Tingkat Satker 1 Dokumen




1 2 3

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran, koordinasi antar lembaga, dan

informasi seta hasil monitoring dan evaluasi

Persentase kesesuaian antara Renstra Unit

Kerja dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit

Kerja

1 Dokumen

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data

Pemilih Persentase kegiatan Pemutakhiran Data

Pemilih 1 Dokumen

Terwujudnya Sistem Administrasi

penyelenggaraan Pemilu yang terarah, efektif

dan efisien

Persentase laporan monitoring dan evaluasi

yang akuntabel dan tepat waktu 1 Laporan

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan

pengelolaan SDM Persentase Penataan Organisasi pembinaan

dan pengeloaan administrasi SDM 1 Laporan

Terlakasanya Diklat Teknis dan Diklat

Struktural Jumlah Layanan peningkatan kompetensi

SDM 2 Orang

Terselenggaranya Penatausahaan Barang

Milik Negara Persentase penatausahaan Barang Milik

Negara 3 Dokumen

Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan

Barang Milik Negara KPU Kabupaten Bantul Jumlah pengelolaan persediaan (Stock

Opname) 1 Unit

Meningkatnya kapasitas personil Pengelola

BMN Persentase ketepatan dan tertib administrasi

pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil


4 Laporan

Meningkatnya Pengelolaan dan Penerapan

Kearsipan sesuai dengan kaidah Kearsipan Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai

dengan penerapankaidah kearsipan 1 Laporan

Meningkatnya kapasitas pelayanan

administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana administrasi penunjang kinerja

pegawai

12 Bulan

Layanan

Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP Persentase KPU Kabupaten mendapatkan

nilai akuntabilitas kinerja lebih baik dari C 1 Laporan

Tersusunya rancangan peraturan dan

keputusan KPU, pendokumentasian

informasi hukum, advokasi hukum, dan

penyuluhannya, dan terfasilitasinya

penyelenggaraan tahapan pemilu.

Persentase Ketepatan waktu harmonisasi

dan penyusunan PKPU sesuai dengan

kerangka regulasi; persentase ketepatan

waktu harmonisasi dan penyusunan

keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta

persentase penyediaan dan penyajian

dokumentasi dan informasi hukum

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini

dan penyelesaian sengketa hukum Persentase penyelesaian sengketa hukum

yang dimenangkan 1 Kasus

Tersedianya Dokumentasi dan Informasi

Produk Hukum 1 Dokumen


Perundangan Pemilu dan Pemilukada 1 Propinsi

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam

Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPRD

Kabupaten Bantul 50 Orang

Persentase Bimbingan Teknis Pemilu Kepala

Daerah 1 Aparatur

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker

Jumlah Informasi, Publikasi dan sosilaisasi

Pemilu dan Pemilukada 1 Laporan




1 2 3

Jumlah Bimtek, supervise dan Monitoring

Pemilu Kepala Daerah 1 Laporan

C. PERJANJIAN KINERJA 2015

Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Program/

Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Terlaksananya Fasilitas

Pembentukan Lembaga

Riset Kepemiluan

operasionalisasinya,

Terlaksananya

pemutakhiran Data

Pemilih melalui

sinergitas dan

sinkronisasi dengan

Disdukcapil Propinsi,

Kabupaten dan Kota,

dan terselenggaranya

Pembinaan SDM,

pelayanan dan

administrasi

kepegawaian di

lingkungan Sekjen

KPU

Persentase Pemutakhiran Data

Pemilih selalu sinergitas dan

sinkronisasi dengan Dukcapil di

Propinsi, Kabupaten/Kota;

persentase terpenuhinya jumlah

pegawai organic kesekretariatan

KPU: serta persentase ketepatan

waktu penyelesaian pelayanan

administrasi kepegawaian

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya KPU.

17.305.708.000

Terlaksananya Sistem

Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Tersusunya Laporan

Pertanggungjawaban

Pengguna Anggaran

Terselesainya

Permasalahan

Pengelolaan Keuangan

Jumlah laporan Sistem Akutansi

dan Pelaporan Keuangan 1 Laporan

Laporan Sistem

Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

29.593.000

Jumlah laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran yang

tepat waktu dan Valid

1 Laporan

Laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Anggaran (LPPA)

14.767.000


permasalahan dalam

Pengelolaan keuangan pada

Satker

12 Bulan

Layanan

Layanan perkantoran

971.668.000

Terlakasananya

Pembinaan Koordinasi

Tingkat Satker dalam

mengelola Logistik

Pemilu


Logistik Pemilu di Tingkat

Satker

1 Dokumen

Perencanaan

Kebutuhan Logistik,

Pedoman dan

Evaluasi Manajemen

Logistik Pemilu

9.865.000

Tersedianya Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran,

koordinasi antar

lembaga, dan informasi

seta hasil monitoring

dan evaluasi




1 Dokumen

Dokumen

Perencanaan dan

Data Kepemiluan

21.272.000




Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Terlaksananya kegiatan

Pemutakhiran Data

Pemilih

Terwujudnya Sistem

Administrasi

penyelenggaraan

Pemilu yang terarah,

efektif dan efisien

Persentase kegiatan

Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen

Dokumen

Pemutakhiran Data

Pemilih

41.437.000



tepat waktu

1 Laporan

Monitoring dan

Supervisi

Pelaksanaan Kegiatan

Komisi Pemilihan

Umum

6.540.000

Tingkat ketepatan tertib

administrasi dan

pengelolaan SDM



administrasi SDM

1 Laporan

Penataan Organisasi,

Pembinaan, dan

Pengelolaan Sumber

Daya manusia

1.560.000

Terlakasanya Diklat

Teknis dan Diklat

Struktural

Jumlah Layanan peningkatan

kompetensi SDM 2 Orang

Layanan peningkatan

Kompetensi SDM

2.520.000

Terselenggaranya

Penatausahaan Barang

Milik Negara

Persentase penatausahaan

Barang Milik Negara 3 Dokumen

Penatausahaan

Barang Milik Negara

16.208.000

Meningkatnya

kapasitas personil

Pengelola BMN

Meningkatnya

Pengelolaan dan

Penerapan Kearsipan

sesuai dengan kaidah

Kearsipan

Meningkatnya

kapasitas pelayanan

administrasi

perkantoran

Tersusunnya Laporan

hasil Evaluasi LAKIP

Jumlah pengelolaan persediaan

(Stock Opname) 1 Unit

Pengelolaan

persediaan (Stock

Opname)

1.950.000


administrasi pelaksanaan

evaluasi tindak lanjut hasil


4 Laporan

Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan laporan

BMN

2.550.000


dikelola sesuai dengan

penerapankaidah kearsipan

1 Laporan Penataan, Pendataan

dan penilaian Arsip

9.754.000

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja

pegawai

12 Bulan

Layanan Layanan Perkantoran

374.145.000




1 Laporan

Laporan Hasil

Evaluasi Lakip

1.240.000

Tersusunya rancangan

peraturan dan

keputusan KPU,

pendokumentasian

informasi hukum,

advokasi hukum, dan

penyuluhannya, dan

terfasilitasinya

penyelenggaraan

tahapan pemilu dan

Pemilukada

Persentase penyelesaian

sengketa Hukum yang

dimenangkan

1 Kasus Advokasi dan

Sengketa Hukum

1.620.000

Tersedianya Dokumentasi dan

Informasi Produk Hukum 1 Dokumen

Dokumentasi dan

Informasi Produk

Hukum

1.080.000

Persentase penyuluhan

Peraturan Perundangan Pemilu

dan Pemilukada

1 Propinsi

Penyuluhan Peraturan

Perundang-undangan

Pemilu dan




Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Pemilukada 620.000

Persentase proses PAW anggota

DPRD Kabupaten Bantul 50 Orang

Pergantian Antar

Waktu Anggota DPR,

DPD, DPRD Propinsi

dan DPRD

Kabupaten/Kota

12.570.000

Persentase Bimbingan Teknis

Pemilu Kepala Daerah 1 Aparatur

Bimbingan Teknis

penyelenggaraan

Pemilukada

10.948.000

Jumlah Kegiatan Pendidikan

Pemilih 1 Satker

Pusat Pendidikan

Pemilih

26.205.000

Jumlah Informasi, Publikasi dan

sosilaisasi Pemilu dan

Pemilukada

1 Laporan

Informasi dan

Publikasi serta

Sosilaisasi Pemilu

dan Pemilukada

13.650.000

Jumlah Bimtek, supervise dan

Monitoring Pemilu Kepala

Daerah

1 Laporan

Tahapan Pemilu

(Pilbup dan Wabup

2015)

15.733.946.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2015, KPU Kabupaten Bantul menetapkan 8 (delapan) sasaran

strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan

strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan

baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2015. Kedelapan

sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja outcomes.

Realisasi sampai akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa dari sasaran yang ditetapkan tidak

semuanya dapat terlaksana dan beberapa kegiatan yang pencapaiannya belum optimal.

Output Kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara umum disebabkan karena Pada pelaksanaan

kegiatan sepanjang 2015, sering terlambatnya KPU RI dalam menerbitkan Surat Edaran, Juknis

maupun Juklak yang menyebabkan kegiatan tertunda, mengalami revisi anggaran bahkan tidak

dapat terlaksana sama sekali, juga disebabkan kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan

karena tidak ada kejadian khusus yang membuat kegiatan harus dilaksanakan. Output yang

dimaksud adalah Pengelolaan Persediaan, Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan

BMN, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan

Pemilukada. Sedangkan pencapaian yang kurang optimal disebabkan oleh karena kegiatan

tergantung dengan instansi atau satker lain di luar KPU Kabupaten Bantul terutama KPU DIY

dan KPU (terkait harus adanya undangan atau Surat Edaran sebagai dasar pelasanaan Kegiatan),

juga karena bersamaan dengan pelaksanaan Pikada Bantul tahun 2015 yang menyebabkan

beberapa kegiatan memakai anggaran Hibah Pilkada dari APBD.

Namun hal yang telah tersebut diatas tidak mempengaruhi secara signifikan realisasi dan

target pelaksanaan kegiatan secara umum karena jumlah pagu anggarannya relatif kecil.



A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Kinerja KPU Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses

atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019.

Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2015 akan merupakan

bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam

Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan

pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen

sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan

kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Tahun 2015 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/

klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

No. Rentang

Nilai Kategori Keterangan

1 > 100 Sangat Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah

melampaui target indikator kinerja

2 91 – 100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah

mencapai target indikator kinerja

3 71 – 90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah

mendekati target indikator kinerja

4 51 – 70 Kurang Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan tidak

sesuai dengan target indikator

kinerja

5 0 – 50 Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan sangat

tidak sesuai dengan target indikator

kinerja



B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam Tahun 2015 KPU Kabupaten Bantul melaksanakan 2 (dua) program, 8

(delapan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) output.

1. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015 melaksanakan 2 (dua)

indikator kinerja utama program, yaitu :

a. Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien tepat sasaran, dan efektif

(tepat guna).

b. Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan

akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

Dari dua indikator kinerja utama KPU Kabupaten Bantul dijabarkan dalam 23 (dua

puluh tiga) indikator kinerja kegiatan. Setiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan

target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan

menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

KPU Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015

No. Indikator Kinerja Kegiatan Target KPU

Bantul Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5

Persentase (%) penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional, akuntabel (sesuai

dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).

1. Jumlah laporan Sistem Akutansi

dan Pelaporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 100%

2.

Jumlah laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran yang tepat waktu dan

Valid

1 Laporan 1 Laporan 100%

3.


permasalahan dalam Pengelolaan

keuangan pada Satker

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100%

4.


Logistik Pemilu di Tingkat Satker

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

5.




1 Dokumen 1 Dokumen 100%

6. Persentase kegiatan Pemutakhiran

Data Pemilih 1 Dokumen 1 Dokumen 100%



No. Indikator Kinerja Kegiatan Target KPU

Bantul Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5

7.



tepat waktu


8.



administrasi SDM


9. Jumlah Layanan peningkatan

kompetensi SDM 2 Orang 2 Orang 100%

10. Persentase penatausahaan Barang

Milik Negara 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

11. Jumlah pengelolaan persediaan

(Stock Opname) 1 Unit 1 Unit 90%

12.


administrasi pelaksanaan evaluasi

tindak lanjut hasil pemeriksaan

Laporan BMN

4 Laporan 0 0

13.


dikelola sesuai dengan penerapan

kaidah kearsipan


14.

Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana administrasi

penunjang kinerja pegawai

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100%

15.




1 Laporan 1 Laporan

100%

16. Persentase penyelesaian sengketa

Hukum yang dimenangkan 1 Kasus 0 Kasus 30%

17. Tersedianya Dokumentasi dan

Informasi Produk Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai

dengan peraturan perundangan).

18.


Perundangan Pemilu dan

Pemilukada

1 Propinsi 1 Propinsi 100%

19. Persentase proses PAW anggota

DPRD Kabupaten Bantul 50 Orang 0 Orang 20 %

20. Persentase Bimbingan Teknis

Pemilu Kepala Daerah 1 Aparatur 1 Aparatur 100%

21. Jumlah Kegiatan Pendidikan

Pemilih 1 Satker 1 Satker 100%

22. Jumlah Informasi, Publikasi dan

sosilaisasi Pemilu dan Pemilukada 1 Laporan 1 Laporan 100%

23 Jumlah Bimtek, Supervisi dan

Monitoring Pemilu Kepala daerah 1 Laporan 1 Laporan 100%



2. Analisis Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada Tahun

Anggaran 2015 sebagai berikut :

Sasaran 1 Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja Target KPU

Kabupaten Bantul Realisasi

%

Capaian

(1) (2) (3) (4)

Jumlah laporan Sistem Akutansi dan

Pelaporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 100%

Jumlah laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran yang tepat waktu

dan Valid


Persentase Penyelesaian permasalahan

dalam Pengelolaan keuangan pada Satker

12 Bulan Layanan 12 Bulan

Layanan 100%

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan pembayaran gaji/

honor/tunjangan pegawai, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015;

b. Pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 (tiga belas).

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan dan kepatuhan dalam

pelayanan pelaksanaan keuangan, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan antara

lain :

a. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan bulan Januari sampai

dengan Desember Tahun 2015;

b. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan Triwulan dan

Semester Tahun 2015;

c. Rapat Kerja laporan keuangan dan pengelolaan SIMAK BMN;

d. Rapat Kerja Penatausahaan LPJ Bendahara.



Sasaran 2

Terselenggaraannya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,

pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta

terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.

Indikator Kinerja

Target KPU

Kabupaten

Bantul

Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4)

Persentase Pola Pengelolaan Logistik Pemilu di

Tingkat Satker

1 Dokumen 1 Dokumen 100 %

Dalam pencapaian indikator tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi

pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu, KPU Kabupaten Bantul telah

melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan kebutuhan Pilkada Serentak 2015.

Dalam pencapaian indikator tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik

Pemilu, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan seperti :

a. Perumusan wilayah pendistribusian dan titik rawan, serta titik droping logistik

Pemilu;

b. Rapat evaluasi hasil pendistribusian.

Distribusi logistik untuk Pilkada serentak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke

PPS/ Desa adalah dilakukan oleh Pihak ketiga. Pihak ketiga yang ditunjuk untuk

melaksankan distribusi adalah PT. Pos Logistik. Dengan menggunakan armada jenis truk.

Setiap 1 (satu) buah armada/truk didampingi oleh 1 (satu) orang petugas dari KPU

Kabupaten Bantul dan di kawal oleh 1 (satu) sampai 2 (dua) orang personil pengamanan

dari POLRES Bantul. Petugas dari KPU Kabupaten Bantul bertanggungjawab terhadap

Berita Acara (BA) penyerahan logistik kepada PPS selaku penerima logistik Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015.

Gambar.3.1. Distribusi Logistik



Sasaran 3

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi

antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan

evaluasi.

Indikator Kinerja

Target KPU

Kabupaten

Bantul

Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4)


Kerja dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit

Kerja

1 Dokumen 1 Dokumen 100 %

Persentase kegiatan Pemutakhiran Data

Pemilih 1 Dokumen 1 Dokumen 100%


yang akuntabel dan tepat waktu 1 Laporan 1 Laporan 100%

Persentase KPU Kabupaten mendapatkan nilai

akuntabilitas kinerja lebih dari C 1 Laporan 1 Laporan 100%

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Prosentase Kesesuaian antara Renstra

dan Renja K/L dan RKAK/L, KPU Kabupaten Bantul telah melakukan kegiatan

dari triwulan pertama tahun 2015. Kegiatan penyusunan program dan rencana kerja KPU

Kabupaten Bantul meliputi penyusunan program dan rencana kerja teknis, penyusunan

program dan rencana kerja (RKA-KL), pembinaan program dan rencana kerja dilaksanakan

dengan konsultasi, rapat kerja dan sinkronisasi program dan rapat kerja. Penyusunan RKA

K/L mengacu pada pagu yang telah dialokasikan pada Kementerian/Lembaga dan

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan Rencana Program

dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

mengalami beberapa kendala maupun kelemahan, diantaranya :

1. Petunjuk penyusunan Rencana Kerja tidak disediakan secara khusus oleh KPU Pusat.

2. Informasi ataupun surat-surat dari KPU Pusat diterima oleh KPU Bantul sering

terlambat/ secara mendadak atau dalam kurun waktu yang sangat singkat.

3. Tidak adanya sistem pelatihan ataupun Diklat guna penyusuna Renja KPU Yang

lebih baik, menyebabkan hasil perencanaan dirasa kurang optimal.

4. Mekanisme pengalokasian pagu indikatif yang menggunakan pola top down

menyulitkan KPU Kabupaten dalam realisasi maupun revisi.

5. Penyusunan RKA K/L terkesan hanya untuk melengkapi dokumen KPU RI, KPU

Kabupaten/Kota tidak ada kewenangan untuk menyusun sesuai kebutuhan riil di

lapangan.



Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan prosentase laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, ada dua output kegiatan yakni Laporan

Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kajian/ Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2015. KPU

Kabupaten Bantul telah melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan RKA-KL Tahun 2016;

b. Menyampaikan laporan e-monev berdasar PP 39 Tahun 2006 Triwulan I, II, III Tahun

Anggaran 2015;

c. Menyampaikan laporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 melalui aplikasi e-Monev

(http://e-monev.bappenas.go.id);

d. Melaporkan capaian output Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan PMK Nomor 249

Tahun 2011 melalui Aplikasi Evaluasi Kinerja Penganggaran

(http://monev.anggaran.depkeu.go.id);

e. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja

(PK) Tahun 2016.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015 di Tingkat Kelurahan di seluruh

wilayah Indonesia, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pelatihan dan

penyiapan database pemutakhiran data pemilih ke kabupaten/ kota.

a. Maksud dan tujuan pemutakhiran data pemilih :

1) Menyusun sekaligus memiliki daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bantul 2015 yang akurat, akuntabel, valid yang mampu mengakomodir

seluruh masyarakat yang secara hukum telah memenuhi hak konstitusi untuk

didaftar sebagai pemilih dalam Demokrasi (kegiatan Pemilu).

2) Terfasilitasinya hak-hak konstitusi warga Negara dalam berdemokrasi di Negara

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga melalui proses Pemilu

dihasilkan para Pemimpin rakyat, wakil rakyat yang berkualitas,

bertanggungjawab dan memperjuangkan kepentingan rakyat diatas kepentingan

pribadi maupun golongannya.

3) Mewujudkan proses serta hasil Demokrasi ( Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bantul 2015) yang kredibel, akuntabel dan tingkat partisipasi masyarakat yang

optimal sehingga didapatkan Pemimpin yang berkualitas.

b. Hasil yang dicapai

Hasil Pemutakhiran Data Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015 berbentuk soft dan hard copy serta

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap. Adapun rincian Pemutakhiran Daftar Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015 di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

http://e-monev.bappenas.go.id/



Rincian DPT dalam Pilbup Kabupaten Bantul Tahun 2015 dapat dilihat di

bawah ini :

No. Nama Kecamatan Jumlah

Desa/Kel JumlahTPS

Jumlah Pemilih

L P L+P

1 BAMBANGLIPURO 3 85 15.358 16.445 31.803

2 BANGUNTAPAN 8 191 36.890 38.997 75.887

3 BANTUL 5 115 22.441 23.904 46.345

4 DLINGO 6 84 14.707 15.102 29.809

5 IMOGIRI 8 128 23.219 24.224 47.443

6 JETIS 4 119 20.923 22.042 42.965

7 KASIHAN 4 165 36.138 37.246 73.384

8 KRETEK 5 67 11.253 12.715 23.968

9 PAJANGAN 3 70 12.670 13.030 25.700

NO KECAMATAN

JUMLAH SELURUH

PEMILIH (DPT+DPTb-

1+DPPh+DPTb-2)

JUMLAH PENGGUNA HAK

PILIH (DPT+DPTb-

1+DPPh+DPTb-2)

TING

KAT

PARTI

SIPASI LK PR JML LK PR JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 BAMBANGLIPURO 15.446 16.585 32.031 11.422 12.826 24.248 75,70%

2 BANGUNTAPAN 37.158 39.351 76.509 24.681 28.313 52.994 69,27%

3 BANTUL 22.611 24.138 46.749 17.260 19.465 36.725 78,56%

4 DLINGO 14.780 15.185 29.965 10.647 12.212 22.859 76,29%

5 IMOGIRI 23.315 24.349 47.664 17.189 19.342 36.531 76,64%

6 JETIS 21.041 22.251 43.292 16.088 17.732 33.820 78,12%

7 KASIHAN 36.357 37.525 73.882 24.709 27.596 52.305 70,80%

8 KRETEK 11.306 12.778 24.084 8.755 10.318 19.073 79,19%

9 PAJANGAN 12.750 13.067 25.817 10232 10.857 21.089 81,69%

10 PANDAK 19.605 20.313 39.918 14.837 16.139 30.976 77,60%

11 PIYUNGAN 17.948 18.742 36.690 13.311 15.066 28.377 77,34%

12 PLERET 16.582 17.102 33.684 12.600 13.970 26.570 78,88%

13 PUNDONG 13.632 14.760 28.392 10.194 11.343 21.537 75,86%

14 SANDEN 12.612 13.483 26.095 9.040 10.343 19.383 74,28%

15 SEDAYU 16.782 17.475 34.257 12.387 13.646 26.033 75,99%

16 SEWON 35.871 36.813 72.684 25.305 27.737 53.042 72,98%

17 SRANDAKAN 11.823 12.319 24.142 8.652 9.603 18.255 75,62%

TINGKAT

KABUPATEN 339.619 356.236 695.855 247.309 276.508 523.817 75,28%



No. Nama Kecamatan Jumlah

Desa/Kel JumlahTPS

Jumlah Pemilih

L P L+P

10 PANDAK 4 100 19.540 20.228 39.768

11 PIYUNGAN 3 93 17.895 18.631 36.526

12 PLERET 5 80 16.483 16.951 33.434

13 PUNDONG 3 74 13.530 14.643 28.173

14 SANDEN 4 68 12.536 13.359 25.895

15 SEDAYU 4 90 16.679 17.378 34.057

16 SEWON 4 175 35.660 36.565 72.225

17 SRANDAKAN 2 64 11.794 12.269 24.063

TOTAL 75 1.768 337.716 353.729 691.445

Sasaran 4 Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan

dan administrasi kepegawaian.

Indikator Kinerja

Target KPU

Kabupaten

Bantul

Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4)

Persentase Penataan Organisasi pembinaan

dan pengeloaan administrasi SDM 1 Laporan 1 Laporan 100%

Jumlah Layanan peningkatan kompetensi

SDM 2 Orang 2 Orang 100%

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar, untuk memposisikan

diri (aparat) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan kerja

yang dinamis. Upaya tersebut, dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi secara tepat

dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Dalam pencapaian persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, ada 2

output kegiatan yakni : Layanan Peningkatan Kompetensi SDM dan Bimbingan Teknis

Penyelenggara Pemilu 2015.

Untuk dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KPU Kabupaten Bantul

mengirimkan peserta :

Diklat perbendaharaan yang diadakan oleh KPU DIY : 2 orang

Dalam peningkatan sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan

reward and punishment, KPU Kabupaten Bantul telah memberikan Piagam Penghargaan



Bagi seluruh penyelenggara serta Instansi terkait karena telah membantu terselenggaranya

Pemilukada serentak di Kabupaten Bantul dengan baik.

Sasaran 5 Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran dan

pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kab. Bantul.

Indikator Kinerja

Target KPU

Kabupaten

Bantul

Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4)

Persentase penatausahaan Barang Milik Negara 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock Opname) 1 Unit 1 Unit 90%

Persentase ketepatan dan tertib administrasi



4 Laporan 0 0

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai

dengan penerapan kaidah kearsipan 1 Laporan 1 Laporan 100%

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan


pegawai

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan 100%

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :

- Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran

- Dokumen Barang Milik Negara

- Layanan Perkantoran

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran,

KPU Kab. Bantul melaksanakan kegiatan pembinaan tata usaha, kearsipan dan

perpustakaan.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumen Barang Milik Negara, KPU

Bantul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. pengelolaan SIMAK BMN tahun 2015.

b. Penghapusan BMN.



Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran, KPU Bantul

melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran.

b. Pelayanan daya dan jasa

c. Pemeliharan perkantoran

d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Penatausahaan BMN bisa direalisasikan dengan baik karena adanya surat edaran/

surat undangan dari KPU dan KPU DIY serta adanya koordinasi rutin keKantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kegiatan Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) tidak dapat dilaksanakan sebab

hanya berupa anggaran honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi duplikasi

dengan ketugasan rutin.

Secara keseluruhan, Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

telah dilaksanakan secara rutin, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kegiatan,

mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran sehingga dapat menunjang dan

menjamin kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan program dukungan manajemen

dan tugas teknis lainnya. Adapun adanya relisasi belanja yang belum maksimal

dikarenakan proses perencanaan dan pelaksanaan yang belum sempurna.

Sasaran 6 Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan

KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya.

Indikator Kinerja

Target

KPU

Kabupaten

Bantul

Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4)

Persentase penyelesaian sengketa Hukum yang

dimenangkan 1 Kasus 0 Kasus 30%

Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk

Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Persentase penyuluhan Peraturan Perundangan

Pemilu dan Pemilukada 1 Propinsi 1 Propinsi 100%


Kabupaten Bantul 50 orang 0 orang 20%



Dalam peningkatan indikator kinerja Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata

cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum, KPU Kabupaten Bantul

melaksanakan kegiatan Sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa penyelenggaraan

Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota dimana untuk Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan

Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, berupa

Peraturan KPU dan KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan

Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelum dilakukan penyusunan peraturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bantul, KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan dan mengikuti

kajian hukum baik yang dilaksanakan di internal KPU Kabupaten Bantul maupun di KPU

DIY terhadap setiap terbit Peraturan KPU tentang tahapan penyelenggaran Pemilihan.

Selain itu KPU Kabupaten Bantul juga mengikuti kegiatan legal drafting yang

dilaksanakan oleh KPU DIY dengan materi tentang teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan dari Undang Undang, Peraturan, Keputusan sampai pada teknis

penyusunan Berita Acara.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015, KPU Kabupaten

Bantul telah menyusun dan menetapkan peraturan penyelenggaraan pemilihan berupa

keputusan KPU Kabupaten Bantul yang berisi pedoman teknis dan penetapan tentang :

1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/Kpts/KPU-

Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bantul Tahun 2015;




Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun

2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun

2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun

2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi

Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Jenis, Volume dan Spesifikasi Teknis

Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul

Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik

atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015;


Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.



Sasaran 7 Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi

penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Indikator Kinerja

Target KPU

Kabupaten

Bantul

Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4)


Daerah 1 Aparatur 1 Aparatur 100%

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker 1 Satker 100%


Pemilu dan Pemilukada 1 Laporan 1 Laporan 100%

Jumlah Bimtek, Supervisi dan Monitoring

Pemilu Kepala daerah 1 Laporan 1 Laporan 100%

Secara Keseluruhan Kegiatan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan

teknis/supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

telah berjalan dengan baik dan lancar, dalam rangka mendukung tahapan penyelenggaraan

Pilkada serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Ada empat output dari

indikator kerja ini yaitu :

Bimbingan Tekhnis Pemilukada, Pendidikan Pemilih, Informasi, Publikasi dan

Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada serta Bimtek, Supervisi dan Monitoring Pemilu dan

Pemilukada.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja

kegiatan sebagai berikut :

- Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;

- Publikasi Informasi Pilkada 2015;

- Laporan kegiatan Kampanye Pilkada 2015;

- Bimtek Penyelenggaraan Pilkada di KPU;

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan adanya Kegiatan Pendidikan Pemilih;

- Dokumen Rekap Pilkada 2015;

- Laporan Pelaksanaan Pilkada 2015.



Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Proses Pergantian Antar Waktu

Anggota Dewan, KPU Bantul telah melaksanakan kegiatan ini dengan rapat rapat dan

penyiapan dokumen PAW.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Publikasi Informasi Pemilu, KPU

Bantul mengikuti kegiatan Pembuatan Pusat Informasi Pemilu/Media Centre.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Kampanye Pilkada 2015, KPU


a. Memfasilitasi kegiatan kampanye Pilkada 2015 kepada Tim Calon Bupati dan Wakil

Bupati peserta Pilkada 2015.

b. Rapat koordinasi dengan Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2015

dan Instansi terkait.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan

pemilu, Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2015 melaksanakan kegiatan

antara lain :

a. bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan KPPS.

b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

c. Rapat konsolidasi dengan PPK

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat,

pendidikan pemilih, KPU Bantul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Penyebaran informasi Pemilu melalui Media Massa dan Elektronik.

- Pengadaan bahan penyebaran informasi Pilkada 2015.

- Fasilitasi Media dan Media Center

b. Publikasi dan pewartaan informasi tahapan Pilkada 2015;.

- Penyusunan dan pembuatan Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada 2015.

- Pembuatan Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015-2019.

c. Pendidikan Pemilih.

- Konsolidasi Nasional menjelang penyelenggaraan Pilkada 2015.

- Sosialisasi dengan Launching Maskot dan Senam Masal menjelang

penyelenggaraan Pilkada 2015.



- Kegiatan Bantul Expo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pilkada 2015, KPU

Bantul melaksanakan kegiatan monitoring ke PPK dan PPS dalam rangka persiapan

pemungutan suara Pilkada 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pilkada 2015, KPU Bantul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.

b. Fasilitasi data hasil Pilkada 2015.

c. Penyampaian dokumen data hasil penghitungan suara kepada KPU D.I Yogyakarta.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan laporan kampanye Pilkada 2015, KPU

Bantul melaksanakan kegiatan fasilitasi persiapan dalam rangka kampanye Pilkada 2015,

diantaranya rapat koordinasi dengan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupat

Bantul, Panwaslu Bantul dan Pemda dalam rangka pemasangan alat peraga kampanye serta

penyusunan jadwal kampanye.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pilkada 2015, KPU


a. penyusunan substansi materi tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi

hasil perolehan suara Pilkada 2015.

b. Rapat konsolidasi dengan KPU D.I Yogyakarta.

c. Rapat koordinasi dengan PPK

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pilkada 2015, KPU Bantul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2015.

b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2015

c. Rapat konsolidasi dengan KPU D.I Yogyakarta

d. Rapat konsolidasi dengan PPK.

e. Pengelolaan data hasil Pilkada 2015.



C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Total pagu anggaran yang diterima KPU Kabupaten Bantul di Tahun Anggaran

2015 adalah sebesar Rp. 17.305.708.000,- dengan realisasi sebanyak

Rp. 14.274.257.260,00 atau 82,48 % setelah mengalami dua kali revisi yang disebabkab

oleh penambahan anggaran dari KPU Pusat maupun dari Dana Hibah Pemilu Bupati dan

Wakil Bupati Bantul 2015 dari Pemerintah Kabupaten Bantul, Laporan Akuntabilitas KPU

Kabupaten Bantul Tahun 2015 dapat dilihat dari table berikut :

No Program/

Output

Anggaran Revisi

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1.

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KPU.

1.505.069.000 1.413.512.321 93,92

2.

Program Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

dan Perbaikan Proses

Politik.

15.800.639.000 12.860.744.939 81,39

Jumlah 17.305.708.000 14.274.257.260 82,48

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

No. Kegiatan/Output

Pagu Revisi

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

(1) (2) (3) (4)

1. Laporan Sistem Akutansi dan

Pelaporan Keuangan. 29.593.000 25.689.400 86,81

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 29.593.000 dengan realisasi sebesar Rp. 25.689.400 atau 86,81 %.

2. Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran. 14.767.000.000 11.105.900 75,21

Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, tersedia alokasi pagu

anggaran sebesar Rp. 14.767.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.105.900 atau 75,21 %



No. Kegiatan/Output

Pagu Revisi

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

(1) (2) (3) (4)

3. Layanan Perkantoran. 971.668.000 967.385.324 99,56

Layanan perkantoran, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 971.668.000 dengan realisasi

sebesar Rp. 967.385.324 atau 99,56 %. Pagu anggaran dari dahulu bersifat top down, sementara

kebutuhan gaji melebihi dari jumlah yang dianggarkan pusat. Alokasi anggaran dengan realisasi

di satker tidak sama.

4.

Perencanaan Kebutuhan Logistik,

pedoman dan evaluasi manajemen

logistik Pemilu

9.865.000 7.827.500 79,35

permasalahan yang dihadapi, yakni :

Kewenangan kegiatan tersebut ada di KPU RI.

Pelaksanaan kegiatan Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu sangat

tergantung dari KPU RI dan KPU DIY, belum adanya sinkronisasi kegiatan hingga ke KPU

Kabupaten/Kota.

5. Dokumen perencanaan dan data

Kepemiluan 21.272.000 9.934.900 46,70

Dokumen perencanaan dan data Kepemiluan pagu sebesar Rp 21.272.000 dengan realisasi

Rp. 9.934.900 atau 46,70 %.

6. Dokumen Pemutakhiran Data

Pemilih. 41.437.000 24.922.993 60,15

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

41.437.000 dengan realisasi sebesar Rp. 24.922.993 atau 60,15%.

7.

Monitoring dan supervisi

pelaksanaan Kegiatan Komisi

Pemilihan Umum

6.540.000 5.805.150 88,76

Monitoring dan supervisi pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, tersedia pagu

anggaran sebesar Rp. 6.540.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.805.150 atau 88,76 %.

8. Penataan Organisasi, pembinaan dan

Pengelolaan sumber Daya Manusia. 1.560.000 200.000 12,82

Penataan Organisasi, pembinaan dan Pengelolaan sumber Daya Manusia, tersedia pagu anggaran

sebesar Rp. 1.560.000 dengan realisasi sebesar Rp. 200.000 atau 12,82 %.

9. Layanan Kompetensi Pelayanan

SDM 2.520.000 1.500.000 59,52

Layanan Kompetensi Pelayanan SDM, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.



No. Kegiatan/Output

Pagu Revisi

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

(1) (2) (3) (4)

2.520.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000 atau 59,52 %.

10. Penatausahaan BMN 16.208.000 14.905.750 91,97

Penatausahaan BMN, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 16.208.000 dengan

realisasi sebesar Rp. 14.905.750 atau 91,97 %.

11. Pengelolaan Persediaan (Stock

Opname). 1.950.000 1.950.000 100

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)., tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

1.950.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.950.000 atau 100 %.

12. Evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan Laporan BMN 2.550.000 0 0

Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan BMN, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

2.550.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.

13. Penataan, Pendataan dan Penilaian

Arsip. 9.754.000 7.668.600 78,62

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip, anggaran sebesar Rp. 9.754.000 dengan realisasi

sebesar Rp 7.668.600 atau 78,62 %.

14. Layanan Perkantoran 374.145.000 333.872.804 89,24

Layanan Perkantoran, tersedia pagu anggaran Rp. 374.145.000 dengan realisasi Rp .

333.872.804 atau 89,24 %.

15. Laporan hasil evaluasi LAKIP 1.240.000 744.000 60,00

Laporan hasil evaluasi LAKIP dengan pagu anggaran Rp. 1.240.000 dengan realisasi sebanyak

Rp. 744.000 atau 60,00%.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

16. Advokasi dan sengketa Hukum 1.620.000 1.437.000 88,70

Advokasi dan sengketa Hukum pagu anggaran sebesar Rp. 1.620.000 dengan realisasi Rp

1.437.000 atau 88,70%.



No. Kegiatan/Output

Pagu Revisi

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

(1) (2) (3) (4)

17. Dokumentasi dan Informasi Produk

Hukum. 1.080.000 1.013.600 93,85

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

1.080.000dengan realisasi Rp. 1.013.600 atau 93,85 %.

18. Penyuluhan peraturan perundang

undangan Pemilu dan Pemilukada 620.000 620.000 100

Penyuluhan peraturan perundang undangan Pemilu dan Pemilukada, tersedia pagu anggaran

sebesar Rp. 620.000 dengan realisasi Rp. 620.000 atau 100 %.

19. Pergantian antar Waktu Anggota

DPRD Kabupaten 12.570.000 1.550.000 12,33

Pergantian antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

12.570.000 dengan realisasi Rp. 1.550.000 atau 12,33 %.

20. Bimbingan Tekhnis penyelenggaraan

Pemilukada 10.948.000 10.350.000 94,54

Bimbingan Tekhnis penyelenggaraan Pemilukada, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

10.948.000 dengan realisasi Rp. 10.350.000 atau 94,54 %.

21. Pusat Pendidikan Pemilih 26.205.000 25.010.000 95,44

Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pemilih, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 26.205.000

dengan realisasi Rp. 25.010.000 atau 95,44 %.

22. Informasi dan Publikasi serta

Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 13.650.000 10.475.980 76,75

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada, tersedia pagu anggaran sebesar

Rp. 13.650.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.475.980 atau 76,75 %.

23. Tahapan Pemilihan 15.733.946.000 12.810.288.359 81,42

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan jumlah

alokasi Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 sebesar

Rp.15.733.946.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.810.288.359 atau 81,42 %., hal ini

disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan seperti Verifikasi calon

perseorangan yang pada perencanaan awal yang berdasarkan estimasi maksimal dan sulit

diprediksi dari awal (Un predicteble) dalam merencanakan secara tepat.



Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan dan analisis realisasi

anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, Persentase capaian output kegiatan

KPU Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Persentase Capaian Output Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan

KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015

Output Kegiatan

% Capaian

Kinerja

Tahun 2015

% Realisasi

Anggaran

Tahun 2015

(1) (2) (3)

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.

Jumlah laporan Sistem Akutansi dan Pelaporan

Keuangan 1 Laporan 86,81

Jumlah laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan

Valid

1 Laporan 75,21

Persentase Penyelesaian permasalahan dalam

Pengelolaan keuangan pada Satker 12 Bulan Layanan 99,56

Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,

inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.


Tingkat Satker 1 Dokumen 79,35

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data

dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.


Kerja dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja 1 Dokumen 46,70

Persentase kegiatan Pemutakhiran Data

Pemilih 1 Dokumen 60,15


yang akuntabel dan tepat waktu 1 Laporan 88,76


akuntabilitas kinerja lebih dari C 1 Laporan 60

Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi

kepegawaian.


dan pengeloaan administrasi SDM

1 Laporan 12,82



Output Kegiatan

% Capaian

Kinerja

Tahun 2015

% Realisasi

Anggaran

Tahun 2015

(1) (2) (3)

Jumlah Layanan peningkatan kompetensi SDM


dan pengeloaan administrasi SDM

2 Orang 59,52

Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran

sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bantul

Persentase penatausahaan Barang Milik

Negara 3 Dokumen 91,97

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock

Opname) 1 Unit 100




0 0


dengan penerapan kaidah kearsipan 1 Laporan 78,62



pegawai

12 Bulan Layanan 60,00

Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum

dan penyuluhannya.

Persentase penyelesaian sengketa Hukum

yang dimenangkan 0 Kasus 88,70

Tersedianya Dokumentasi dan Informasi

Produk Hukum 1 Dokumen 93,85


Perundangan Pemilu dan Pemilukada 1 Laporan 100


Kabupaten Bantul 0 orang 12,33

Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan

pemilu dan pendidikan pemilih.


Daerah 1 Aparatur 94,54

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker 95,44


Pemilu dan Pemilukada 1 Laporan 76,75

Jumlah Bimtek, Supervisi dan Monitoring

Pemilu Kepala daerah 1 Laporan 84,78



BAB IV

PENUTUP

Seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan dalam mendukung kebijakan yang

diterapkan dalam Tahun Anggaran 2015, pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung

program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian

indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Berdasarkan pada Laporan realisasi Anggaran dalam satu Tahun Anggaran 2015, beberpa

hal dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap kegiatan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, kendala dan hambatan yang terjadi

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disebabkan program dan kegiatan masih bersifat top down

sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA,

atau sebaliknya di dalam DIPA seharusnya ada pelatihan dan pembinaan tetapi tidak

dilaksanakan oleh instansi yang lebih tinggi. Namun secara umum hambatan serta kendala sudah

dapat diatasi.

Setelah membaca, mempelajari dan mengevaluasi dari perkembangan seluruh rangkaian

jalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, dipandang

perlu untuk memberikan usulan/masukan sebagai bahan pertimbangan demi perbaikan maupun

peningkatan kinerja bagi Instansi KPU seperti halnya RKA KL yang pada tahun ini tidak

disusun dari KPU Kabupaten Bantul hendaknya dapat disusun untuk mengakomodir kebutuhan

serta rencana kerja dari KPU Kabupaten Bantul, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di

tingkat Kabupaten Bantul dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan (aplikatif), dan kegiatan

Sinkronisasi anggaran antara KPU RI dengan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota perlu di

tingkatkan sehingga pelaksanaan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk itu tentunya KPU Kabupaten Bantul dengan segala keterbatasan dari beberapa hal

tetap mencoba membuat Laporan Kinerja (LK) dengan berpedoman pada peraturan serta

sistematika yang ada dengan harapan bahwa melalui Pengukuran Kinerja serta pengukuran

anggaran dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan Satker dalam melaksanakan kegiatan,

sehingga dapat diambil penilaian, keputusan serta kebijakan yang tentunya sangat berguna dalam

melihat prestasi yang telah dicapai dan juga melihat peluang-peluang ke depan yang bermanfaat

dalam proses peningkatan dalam mewujudkan good governance dan good goverment.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM : KABUPATEN BANTUL

TAHUN : 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target %

1 2 3

Terlaksanaya Fasilitas Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan operasionalisasinya, Terlaksananya pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Propinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekjen KPU

Persentase Pemutakhiran Data Pemilih selalu sinergitas dan sinkronisasi dengan

Dukcapil di Propinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai

organik kesekretariatan KPU: serta persentase ketepatan waktu penyelesaian

pelayanan administrasi kepegawaian

Terlaksananya Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan Sistim Akutansi dan Pelaporan Keuangan

1 Laporan

Tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran

Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan Valid

1 Laporan

Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan

Persentase Penyelesaian permasalahan dalam Pengelolaan keuangan pada Satker

12 Bulan Layanan

Terlakasananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker dalam mengelola Logistik Pemilu


1 Dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, koordinasi antar lembaga, dan informasi seta hasil monitoring dan evaluasi

Persentase kesesuaian antara Renstra Unit Kerja dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja

1 Dokumen

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Persentase kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih

1 Dokumen

Terwujudnya Sistim Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang terarah, efektif dan efisien


1 Laporan

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM


1 Laporan

Terlakasanya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Jumlah Layanan peningkatan kompetensi SDM

2 Orang

Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Negara

Persentase penatausahaan Barang Milik Negara

3 Dokumen

Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Bantul

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock Opname)

1 Unit

Meningkatnya kapasitas personil Pengelola BMN Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan BMN

4 Laporan

Meningkatnya Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sesuai dengan kaidah Kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapankaidah kearsipan

1 Laporan

Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

12 Bulan Layanan

Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP Persentase KPU Kabupaten mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja lebih baik dari C

1 Laporan

LAMPIRAN 1

Tersusunya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum, advokasi hokum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Persentase Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan

kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan

keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian

dokumentasi dan informasi hukum

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

1 Kasus

Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

1 Dokumen

Persentase penyuluhan Peraturan Perundangan Pemilu dan Pemilukada

1 Propinsi

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bantul

50 Orang

Persentase Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah

1 Aparatur

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker Jumlah Informasi, Publikasi dan sosilaisasi

Pemilu dan Pemilukada 1 Laporan

Jumlah Bimtek, supervise dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah

1 Laporan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANTUL

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3

Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkroniasasi dengan Dukcapil Propinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

Persentase Pemutakhiran Data Pemilih selalu sinergitas dan sinkronisasi dengan Dkcapil di Propinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan KPU: serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian

1 Terlaksananya Sistim Akutansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan Sistim Akutansi dan Pelaporan Keuangan 1 Laporan

2 Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran

Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan Valid

1 Laporan

3 Terselesaikannya Permasalahan pengelolaan Keuangan Persentase Penyelesaian permasalahan dalam Pengelolaan keuangan pada Satker

12 Bulan Layanan

4 Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker dalam Mengelola logistic Pemilu


1 Dokumen

5 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Persentase kesesuaian antara Renstra Unit Kerja dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja

1 Dokumen

6 Terlaksananya kegiatan pemutakhiran Data pemilih Persentase kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen

7 Terwujudnya system adminitrasi penyelenggaraan Pemilu yang terarah, efektif dan efisien


1 Laporan

8 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM


1 Laporan

9 Terlaksanya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Jumlah Layanan peningkatan kompetensi SDM 2 Orang

10 Terselenggaranya Penata Usahaan Barang Milik Negara Persentase penatausahaan Barang Milik Negara 3 Dokumen

11 Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Bantul

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock Opname) 1 Unit

12 Meningkatnya kapasitas personil Pengelola BMN Persentase ketepatan dan tertib administrasi 4 Laporan

LAMPIRAN 2

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3

pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan BMN

13 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapankaidah kearsipan

1 Laporan

14 Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

12 Bulan Layanan

15 Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP Persentase KPU Kabupaten mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja C

1 Laporan

Tersusunya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum, advokasi hokum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Persentase Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum

16 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hokum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyelesaian sengketa hokum yang dimenangkan

1 Kasus

17 Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1 Dokumen

18 Persentase penyuluhan Peraturan Perundangan Pemilu dan Pemilukada

1 Propinsi

19 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Logistik, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bantul 50 Orang

20 Persentase Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah 1 Aparatur

21 Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker

22 Jumlah Informasi, Publikasi dan sosilaisasi Pemilu dan Pemilukada

1 Laporan

23 Jumlah Bimtek, supervise dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah

1 Laporan

No KEGIATAN ANGGARAN

1 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rp 29.593.00

2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Rp 14.767.000

3 Layanan perkantoran Rp 971.668.000

4 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

Rp 9.865.000

5 Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Rp 21.272.000

6 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Rp 41.437.000

7 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Rp 6.540.000

8 Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya manusia Rp 1.560.000

9 Layanan peningkatan Kompetensi SDM Rp 2.520.000

10 Penatausahaan Barang Milik Negara Rp 16.208.000

11 Pengelolaan persediaan (Stock Opname) Rp 1.950.000

12 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan BMN Rp 2.550.000

13 Penataan, Pendataan dan penilaian Arsip Rp 9.754.000

14 Layanan Perkantoran Rp 374.145.000

15 Laporan Hasil Evaluasi Lakip Rp 1.240.000

16 Advokasi dan Sengketa Hukum Rp 1.620.000

17 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Rp 1.080.000

18 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Rp 620.000

19 Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Rp 12.570.000

20 Bimbingan Teknis penyelenggaraan Pemilukada Rp 10.948.000

21 Pusat Pendidikan Pemilih Rp 26.205.000

22 Informasi dan Publikasi serta Sosilaisasi Pemilu dan Pemilukada Rp 13.650.000

13 Tahapan Pemilu Rp 15.733.946.000

JUMLAH Rp 17.305.708.000

KETUA,

MUHAMMAD JOHAN KOMARA

Bantul, 2 Desember 2015 SEKRETARIS

TRI TUJIANA, AP.MM NIP.197505221994121001

KPU : Kabupaten Bantul

Tahun : 2015

2 3

Persentase Pemutakhiran Data Pemilih selalu

sinergitas dan sinkronisasi dengan Dkcapil di

Propinsi, Kabupaten/Kota; persentase

terpenuhinya jumlah pegawai organic

kesekretariatan KPU: serta persentase

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan

administrasi kepegawaian

Jumlah laporan Sistim Akutansi dan Pelaporan

Keuangan1 Laporan

Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran yang tepat waktu dan Valid1 Laporan



12 Bulan

Layanan


Tingkat Satker1 Dokumen

Persentase kesesuaian antara Renstra Unit Kerja

dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja1 Dokumen

Persentase kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang

akuntabel dan tepat waktu1 Laporan

Persentase Penataan Organisasi pembinaan dan

pengeloaan administrasi SDM1 Laporan

Jumlah Layanan peningkatan kompetensi SDM 2 Orang

Persentase penatausahaan Barang Milik Negara 3 Dokumen

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock Opname) 1 Unit




4 Laporan


dengan penerapankaidah kearsipan1 Laporan


prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

12 Bulan

Layanan


akuntabilitas kinerja C1 Laporan

Persentase Ketepatan waktu harmonisasi dan

penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka

regulasi; persentase ketepatan waktu

harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU

sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan

dan penyajian dokumentasi dan informasi

hukum

Indikator Kinerja Target %

Lampiran 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN

1

Terlaksanaya Fasilitas Pembentukan Lembaga Riset

Kepemiluan operasionalisasinya, Terlaksananya

pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan

sinkronisasi dengan Disdukcapil Propinsi, Kabupaten

dan Kota, dan terselenggaranya Pembinaan SDM,



Sasaran Strategis

Terwujudnya Sistim Administrasi penyelenggaraan

Pemilu yang terarah, efektif dan efisien

Terlaksananya Sistim Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

Tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Pengguna

Anggaran


Terlakasananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker

dalam mengelola Logistik Pemilu

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran,

koordinasi antar lembaga, dan informasi seta hasil

monitoring dan evaluasi

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan

SDM

Terlakasanya Diklat Teknis dan Diklat Struktural


Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik

Negara KPU Kabupaten Bantul

Meningkatnya kapasitas personil Pengelola BMN

Meningkatnya Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

sesuai dengan kaidah Kearsipan

Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi

perkantoran

Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP

Tersusunya rancangan peraturan dan keputusan

KPU, pendokumentasian informasi hokum, advokasi

hokum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya


Indikator Kinerja Target %Sasaran Strategis

Persentase penyelesaian sengketa hokum yang

dimenangkan1 Kasus


Hukum1 Dokumen


Pemilu dan Pemilukada1 Propinsi

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten

Bantul50 Orang


Daerah1 Aparatur

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker

Jumlah Informasi, Publikasi dan sosilaisasi Pemilu

dan Pemilukada1 Laporan

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu

Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini dan

penyelesaian sengketa hukum


Tahun : 2015

Indikator Kinerja Target % Program/Kegiatan Anggaran

2 3 4 5





kesekretariatan KPU: serta persentase ketepatan

waktu penyelesaian pelayanan administrasi

kepegawaian


Keuangan1 Laporan

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

29.593.000



Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran (LPPA)14.767.000



12 Bulan

LayananLayanan perkantoran 971.668.000



Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan

Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu9.865.000


dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja1 Dokumen Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan 21.272.000

Persentase kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 41.437.000



Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum6.540.000



Penataan Organisasi, Pembinaan, dan

Pengelolaan Sumber Daya manusia1.560.000

Jumlah Layanan peningkatan kompetensi SDM 2 Orang Layanan peningkatan Kompetensi SDM 2.520.000

Persentase penatausahaan Barang Milik Negara 3 Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara 16.208.000

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock Opname) 1 Unit Pengelolaan persediaan (Stock Opname) 1.950.000




4 LaporanEvaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan

BMN2.550.000


dengan penerapan kaidah kearsipan1 Laporan Penataan, Pendataan dan penilaian Arsip 9.754.000



12 Bulan

LayananLayanan Perkantoran 374.145.000


akuntabilitas kinerja C1 Laporan Laporan Hasil Evaluasi Lakip 1.240.000





sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan

dan penyajian dokumentasi dan informasi

hukum

Persentase penyelesaian sengketa hokum yang

dimenangkan1 Kasus Advokasi dan Sengketa Hukum 1.620.000


Hukum1 Dokumen Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1.080.000



Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

Pemilu dan Pemilukada620.000


Bantul50 Orang

Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD

Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota12.570.000


Daerah1 Aparatur Bimbingan Teknis penyelenggaraan Pemilukada 10.948.000

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker Pusat Pendidikan Pemilih 26.205.000



Tersusunya rancangan peraturan dan keputusan

KPU, pendokumentasian informasi hokum, advokasi







Terlaksananya Sistim Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan


Anggaran






Terwujudnya Sistim Administrasi penyelenggaraan

Pemilu yang terarah, efektif dan efisien


SDM

Sasaran Strategis

1








PENETAPAN KINERJA










perkantoran


Indikator Kinerja Target % Program/Kegiatan AnggaranSasaran Strategis



Informasi dan Publikasi serta Sosilaisasi Pemilu

dan Pemilukada13.650.000

Jumlah Bimtek, supervise dan Monitoring Pemilu

Kepala Daerah1 Laporan Tahapan Pemilu 15.733.946.000

17.305.708.000

Rp17.305.708.000Jumlah Anggaran Tahun 2015 :


Tahun : 2015

Anggaran

Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi % Penyerapan

2 3 4 5 6 7 10 11 12





kesekretariatan KPU: serta persentase ketepatan

waktu penyelesaian pelayanan administrasi

kepegawaian


Keuangan1 Laporan

100,00 100,00 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

29.593.000 29.593.000 25.689.400 86,81



100,00 100,00 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran (LPPA)

14.767.000

14.767.000

11.105.900 75,21



12 Bulan

Layanan

100,00 100,00Layanan perkantoran 785.809.000 971.668.000

967.388.016 99,56



100,00 100,00 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan

Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu9.865.000 9.865.000

7.827.500 79,35


dan Renja Unit Kerja dan RKA Unit Kerja1 Dokumen

100,00 100,00 Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan21.272.000 21.272.000

9.934.900 46,70

Persentase kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen100,00 100,00

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 41.437.000 24.922.993 60,15



100,00 100,00 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum6.540.000 6.540.000

5.805.150 88,76



100,00 100,00 Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan

Sumber Daya manusia1.560.000 1.560.000

200.000 12,82

Jumlah Layanan peningkatan kompetensi SDM 2 Orang100,00 100,00

Layanan peningkatan Kompetensi SDM 2.520.000 2.520.000 1.500.000 59,52

Persentase penatausahaan Barang Milik Negara 3 Dokumen100,00 100,00

Penatausahaan Barang Milik Negara 16.208.000 16.208.000 14.905.750 91,97

Jumlah pengelolaan persediaan (Stock Opname) 1 Unit100,00 100

Pengelolaan persediaan (Stock Opname) 1.950.000 1.950.000 1.950.000 100,00




4 Laporan

- 0,00Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan

BMN2.550.000 2.550.000

- 0,00


dengan penerapankaidah kearsipan1 Laporan

100,00 100,00Penataan, Pendataan dan penilaian Arsip 9.754.000 9.754.000

7.668.600 78,62



12 Bulan

Layanan

100,00 100,00

Layanan Perkantoran 374.145.000 374.145.000

333.872.804 89,24


akuntabilitas kinerja C1 Laporan

100,00 100,00Laporan Hasil Evaluasi Lakip 1.240.000 1.240.000

744.000 60,00





Anggaran RevisiProgram/Kegiatan

Terlaksananya Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Indikator KinerjaSasaran Strategis


Anggaran





SDM



Tersusunya rancangan peraturan dan keputusan KPU,

pendokumentasian informasi hokum, advokasi







Terwujudnya Sistim Administrasi penyelenggaraan Pemilu

yang terarah, efektif dan efisien

Target (%) Realisasi (%) % Capaian

1








PENGUKURAN KINERJA







perkantoran


LAMPIRAN 3

Anggaran

Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi % Penyerapan

Anggaran RevisiProgram/KegiatanIndikator KinerjaSasaran Strategis Target (%) Realisasi (%) % Capaian

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang

dimenangkan1 Kasus

50,00 50,00Advokasi dan Sengketa Hukum 1.620.000 1.620.000

1.437.000 88,70


Hukum1 Dokumen

100,00 100,00Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1.080.000 1.080.000

1.013.600 93,85



100,00 100,00 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

Pemilu dan Pemilukada620.000 620.000

620.000 100,00


Bantul50 Orang

50,00 50,00 Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD

Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota12.570.000 12.570.000

1.550.000 12,33


Daerah1 Aparatur

100,00 100,00

Bimbingan Teknis penyelenggaraan Pemilukada 10.948.000 10.948.000 10.350.000 94,54

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 1 Satker 100 100 Pusat Pendidikan Pemilih 26.205.000 26.205.000 25.010.000 95,44



100 100,00Informasi dan Publikasi serta Sosilaisasi Pemilu

dan Pemilukada13.650.000 13.650.000

10.475.980 76,75

Jumlah Bimtek, supervise dan Monitoring Pemilu

Kepala Daerah1 Laporan

100 100Tahapan Pemilu 62.972.000 15.733.946.000

12.810.288.359 81,42

1.407.438.000 17.305.708.000 14.274.259.952 82,48

1.407.438.000Rp 17.305.708.000

14.274.259.952

Jumlah Anggaran RevisiTahun 2015 :

Realisasi Pagu Anggaran Revisi 2015 :

Jumlah Total

Jumlah Anggaran Semula Tahun 2015 :






LAPORAN KINERJA (LK) - kpud-bantulkab.go.idkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2018/08/LK KPU BANTUL 2015... · Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Documents