2018 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2018
2018
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2018
Laporan Kinerja 2018ii
Kabupaten Bantul ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIUPEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul un-
tuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Sub-
stansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen Pemerintah Kabupaten Bantul.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
kinerja ini.
Bantul, 28 Maret 2019
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
NIP. 19740322 199311 1 001
Pern
yata
an R
evie
w
Laporan Kinerja 2018iiiiii
Kabupaten Bantul iv
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ka-bu-paten Bantul Tahun 2016 – 2021. RPJMD tersebut sebagaimana ditetap-kan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021
Sasaran pembangunan daerah merupakan terjemahan dari visi pembangunan Kabupaten Bantul selama lima tahun yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasar-kan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indo-nesia (NKRI)”. Sasaran pembangunan daerah merupakan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Terdapat 15 sasaran se-bagaimana dimuat dalam RPJMD Kabupaten Bantul, yaitu: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas; Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi; Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas; Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu; Terwujudnya perekonomi-an daerah yang berkualitas; Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul; Terciptanya industri kreatif yang berkualitas; Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat; Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat; Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat; Terwujud-nya lingkungan hidup yang berkualitas; Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana; Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang; Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat; Ter-wujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
Laporan ini memberikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan secara berkesinambungan. Semoga lapo-ran ini dapat memberikan manfaat. Kami senantiasa menerima masukan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan kualitas di berbagai aspek pembangunan
Bantul, 29 Maret 2019Bupati Bantul
Drs. H. Suharsono
Kata
Pen
gant
ar
Laporan Kinerja 2018vv
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana
instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian
dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus diting-
katkan. Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin-
tah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan
mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ren-
cana Pembangunan Jangka Me-nengah Daerah Tahun 2016–2021. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang pada tahun 2018
merupakan tahun ketiga. RPJMD Tahun 2016-2021 telah dilakukan pengendalian dan evaluasi, dan terdapat subtansi yang harus disesuaikan
dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah serta kebijakan pemerintah pusat, antara lain :
a. Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah;
b. Penyesuaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi ;
c. Penyesuain beberapa target kinerja sasaran daerah(Indikator Kinerja Utama/ IKU Bupati) berdasarkan realisasi Tahun 2017 dan Tahun
2018;
d. Penyesuain sistematika RPJMD berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, tata
cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
e. Penyesuaian isu-isu strategis nasional, provinsi dan daerah.
Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan
tahun 2018, sesuai dengan Perubahan RPJMD. Dalam menetapkan IKU tersebut mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ikht
isar
Eks
ekut
if
Kabupaten Bantul vi
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 indikator kinerja utama Bupati tahun 2018, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau
sebanyak dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 12 (dua belas) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 2 (dua) IKU masuk dalam
kriteria Tinggi, 1 (satu) IKU masuk dalam kriteria Sedang. dan 1 (satu) IKU masuk dalam kriteria Sangat Rendah.
IKU yang pencapaiannya ≥ 100% meliputi : Indonesia Governance Index (IGI), Umur Harapan Hidup, Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, Cakupan
industri kreatif, Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, kuda, unggas), Pertumbuhan produksi tanaman pangan, Pertumbuhan produksi tanaman
hortikultura, Pertumbuhan produksi tanaman pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging (sapi, kambing, dom-
ba, kuda, unggas), Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Desa Tangguh Bencana dan Indeks
Pembangunan Kebudayaan
Selanjutnya IKU yang mencapai lebih dari 90% dan kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2018, mencakup : Angka Harapan Lama Sekolah, An-
gka Kemiskinan dan Tingkat pertumbuhan Ekonomi. IKU yang masuk kriteria Tinggi yaitu Pertumbuhan Produksi tanaman hortikultura dan pertumbuhan
produksi perikanan, IKU yang masuk kriteria Sedang yaitu Pemerataan Pendapatan, Sedangkan IKU yang masuk kriteria Sangat Rendah yaitu Angka Krimi-
nalitas dari target yang ditetapkan. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga
perlu perhatian pada tahun berikutnya.
Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah
Kabupaten Bantul ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa
dijawab dengan baik. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berbagai unsur baik
Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini,
upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sendi-
ri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja , hasil evaluasi capaian kinerja ini juga pent-
ing dipergunakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang,
utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
Laporan Kinerja 2018viivii
Daf
tar
Isi
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KATA PENGANTAR
IKSHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I SEKILAS TENTANG KABUPATEN BANTULA. Gambaran Umum Kabupaen Bantul
B. Demografi
C. Indeks Pembangunan Manusia
D. Perekonomian Daerah
E. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul
F. Isu Strategis
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJAA. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
B. Strategi, Arah Kebijakan dan Program
C. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Utama
B. Akuntabilitas Anggaran
C. Efisiensi Sumber Daya
BAB IV PENUTUP
ii
iv
v
vii
12
2
3
4
6
7
1011
14
18
2224
103
107
109
Kabupaten Bantul viii
1 Laporan Kinerja 2018
Sekilas tentangKabupaten Bantul
BAB I
Kabupaten Bantul 2
Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak diantara 14004’50” –
27050’50” Lintang Selatan dan 110010’41” – 110034’40” Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul di sebelah Timur,
dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudera Hindia di se-
belah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha (15,91% dari Luas DIY) dan secara administratif terbagi atas 17 Kecamatan dan 75 Desa
dengan Kecamatan Dlingo sebagai Kecamatan dengan luasan wilayah yang paling luas yaitu 5.587 Ha (11,02%) dan Kecamatan Srandakan dengan luasan
wilayah yang paling sempit yaitu 1.832 Ha (3,61%).
Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebanyak 939.718*) jiwa atau tumbuh sebesar 1,35 % dari tahun 2017. Jumlah penduduk
laki-laki sebanyak 468.135 jiwa (49,82%) dan perempuan sebanyak 471.583 jiwa (50,18 %). Sex ratio penduduk pada tahun 2018 adalah 99,27% yang
menunjukkan proporsi penduduk perempuan lebih besar dibanding penduduk laki-laki.
Mayoritas penduduk Kabupaten Bantul bermukim di Kecamatan Banguntapan yaitu sebanyak 110.126 jiwa atau 11,72 % dari total penduduk, sedangkan
Kecamatan Kretek memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 30.855 jiwa atau 3,28 % dari total penduduk
Kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah 33.588,72 jiwa/km2. Kecamatan Banguntapan merupakan wilayah dengan kepadatan pen-
duduk tertinggi yaitu 3.866,78 jiwa/km2, sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Dlingo sebanyak 699,69 jiwa/km2.
B. DEMOGRAFI
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL
3 Laporan Kinerja 2018
Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pemban-
gunan. Tantangan besar pembangunan adalah bagaimana dapat memperbaiki kualitas ke-
hidupan manusia. upaya perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan ada-
lah juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan manusia. sebagai alat ukur
yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau daerah dengan tiga dimensi dasar
pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long healthy life), dimensi
pengetahuan (knowledge) dan dimensi standar hidup layak (descent standard of living).
Selama beberapa tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang
positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni sebesar 76,78 pada tahun 2013
hingga 78,67 pada tahun 2017.
Capaian level IPM Kabupaten Bantul juga termasuk dalam kelompok 40 besar daerah dengan
IPM tertinggi di Indonesia. Nilai IPM Bantul pada tahun 2017 mencapai 78,67 dan berada da-
lam kategori IPM tinggi. Komponen yang memiliki andil terbesar terhadap IPM Kabupaten Bantul
adalah indikator angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2017 lebih rendah dari DIY (78,89), namun lebih
tinggi dibanding IPM Nasional (70,81). Indeks terbesar penyusun IPM Kabupaten Bantul tahun
2017 adalah indeks dimensi pengeluaran, yaitu sebesar 82,52 diikuti indeks kesehatan yang se-
besar 82,40, sedangkan indeks pendidikan sebesar 71, 61
Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di DIY, Bantul menempati urutan ketiga
setelah Kota Yogyakarta (85,49) dan Sleman (82,85).
C. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Tabel 1. Nilai Indeks Komponen IPMIndeks Nilai
2015 2016 2017Kesehatan 82,81 82,31 82,40Pendidikan 71,14 71,22 71,61Pengeluaran 81,11 82,28 82,52IPM 77,99 78,42 78,67
Sumber : BPS, Dinas Kominfo Kab. Bantul, 2018
Gambar 1. IPM Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional 2013 - 2017
76,78 77,1177,99
78,42 78,67
76,4476,81
77,5978,38
78,89
68,3168,9
69,5570,18
70,81
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
2013 2014 2015 2016 2017IPM Kab. Bantul, Prov. D.I.Y, dan Nasional
BANTUL DIY NASIONAL
Kabupaten Bantul 4
Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya
perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu
daerah menunjukan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, kon-
sumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan
tenaga kerja.
Berdasarkan pada System of National Account (SNA) tahun 2008, pada tahun 2018 penghitungan
PDRB menggunakan tahun dasar 2010 menggantikan tahun dasar 2000. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bantul pada tahun 2018 (angka sangat sementara) sebesar 5,02% atau mengalami
perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2017 yang mampu tumbuh sebesar 5,10%. Hal
ini disebabkan oleh melambatnya beberapa kegiatan sektor ekonomi, utamanya kegiatan sek-
tor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan mengalami perlambatan produksi pada tanaman bahan makanan yang meliputi
padi dan palawija. Perlambatan yang dialami pada sektor pertanian, lebih disebabkan oleh adan-
ya cuaca terutama intesitas hujan yang meningkat diakhir tahun, sehingga pertanian mengalami
gagal panen karena banjir. Sektor industri pengolahan mengalami perlambatan pada kegiatan
industri mikro dan kecil, hal ini disebabkan peningkatan produksi tidak setinggi tahun sebelumnya.
Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 (angka sangat semen-
tara) mencapai angka 24,372 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB tersebut mengalami ke-
naikan dibanding tahun 2017 yang mencapai 22,633 triliun rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh
meningkatnya produksi dan laju inflasi yang terkendali.
Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2018 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 18,076
triliun rupiah, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang mencapai 17,211 triliun rupiah.
Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan
sudah terbebas dari pengaruh inflasi.
D. PEREKONOMIAN DAERAH
Tabel 2. Komponen Indeks Pertumbuhan IPMIndeks Pertumbuhan
2015 2016 2017Kesehatan 0,38 0,12 0,11Pendidikan 1,97 0,10 0,55Pengeluaran 1,08 1,45 0,29IPM 1,14 0,55 0,32
Sumber : BPS, Dinas Kominfo Kab.Bantul, 2018
Gambar 1. IPM Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional 2013 - 2017
76,78 77,1177,99
78,42 78,67
76,4476,81
77,5978,38
78,89
68,3168,9
69,5570,18
70,81
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
2013 2014 2015 2016 2017IPM Kab. Bantul, Prov. D.I.Y, dan Nasional
BANTUL DIY NASIONAL
5 Laporan Kinerja 2018
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2015-2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 nilai PDRB per
kapita tercatat sebesar Rp22.741 juta rupiah (angka sementara). Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp24.21 juta rupiah
(angka sangat sementara).
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi
nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat
di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
Sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari 14,48% pada tahun 2017 menjadi 14,15% pada tahun 2018. Sektor sekunder mengalami peningka-
tan, walaupun tidak terlalu besar (0,15%), dari 24,83% pada tahun 2017 menjadi 24,98% pada tahun 2018. Sementara sektor tersier sebagai sektor yang
memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul, meningkat dari 60,69% pada tahun 2017 menjadi 60,87% pada tahun 2018.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rentang lima tahun pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan
yang positif, khususnya pada sektor tersier. Penurunan peran sektor primer bisa diimbangi dengan peningkatan sektor sekunder dan tersier.
16,01 15,12 15,25 15 14,48 14,15
24,98 25,05 24,59 24,67 24,83 24,98
59,01 59,83 60,17 60,33 60,69 60,87
0
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI 2013 - 2018
PRIMER SEKUNDER TERSIER
Gambar 2 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2013 - 2018
Kabupaten Bantul 6
E. KERAGAMAN SDM PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/ PNS se Bantul per 31 Desember 2018 sebanyak 8018 orang, terdiri dari
3317 orang atau 41.37% Laki-laki dan 4701 orang atau 58.63% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik.
Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Bantul didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 40.05% atau 3211 orang, disusul oleh jenjang pendi-
dikan SMA sebanyak 24.05% atau 1928 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Bantul cukup baik.
Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang
pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada
PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).
Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya
perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin
kecil.
Bila datanya dipilah menurut jenis jabatan, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Kesenjangan terlihat dari pada jabatan fungsional
tertentu dimana berdasarkan data tahun 2018 terdiri dari laki-laki 29,2% atau 1560 orang sedangkan perempuan 70,8% atau 3783 orang
Sementara bila dipilah lagi menurut jenis jabatan fungsional tertentu, datanya menunjukkan bahwa, persentase perempuan pada jabatan fungsional kes-
ehatan dan pendidikan datanya menunjukkan kesenjangan yang relatif tinggi.
7 Laporan Kinerja 2018
Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Perubahan Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kri-teria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2021, sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani.2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan daya saing daerah.5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.9. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan.
F. ISU STRATEGIS
Kabupaten Bantul 8
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
BAB IIPerencanaan Kinerja
Perjanjian Kinerja &
11 Laporan Kinerja 2018
Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Jangka Menen-
gah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. Rumusan Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah diharapkan mampu mewujudkan cita-ci-
ta pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul pada Lima tahun Ketiga yang
berorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi
yang ditekankan untuk meperkuat aktivitas ekonomi melalui pengembangan agrib-
isnis, industry berdaya saing tinggi serta pengembangan pasar (regional, lokal, dan
global) untuk produk pertanian, industri dan wisata. RPJMD Kabupaten Bantul 2016
- 2021 sebagaimana ditetapkan Perda Kabupaten Bantul No. 19 Tahun 2018 ten-
tang Perubahan Perda Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2018 menjadi pedoman bagi
seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangundan
di Kabupaten Bantul.
Visi Pembangunan Kabupaten Bantul untuk periode 2016 - 2021 merupakan pers-
pektif dari cita dan citra yang tidak lepas dari kerangka Pembangunan Jangka Pan-
jang sebagai manifestasi dari pembangunan berkelanjutan dari pembangunan lima
tahun sebelumnya. Berangkat dari Visi bersama “Bantul Projotamansari, Sejahtera,
Demokratis, dan Agamis” yang tertuang dalam Dokumen RPJP 2005 - 2025 sehingga
dalam RPJMD 2016 - 2021 dirumskan visi :
1 VISI
6 TUJUAN
15SASARAN
19INDIKATOR
2016 - 2021
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Kabupaten Bantul 12
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai nilai keagamaan,
kemanusiaan dan
kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Visi tersebut sebagai pernyataan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten bantul yang :
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam
kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewu-
judkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data dan analisa secara teknokratik untuk dapat dicapai melalu upaya-upaya yang tergambarkan
dalam 5 (lima) Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkun-
gan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
13 Laporan Kinerja 2018
Berpijak dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta perjanjian kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2018;
Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Awal
(2016)
Target2018
Target 2021
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reforma-si birokrasi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN
Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Gover-nance Index/IGI)
Terwujudnya penyeleng-garaan pemerintahan daerah yang berkualitas
Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Gover-nance Index/IGI)
60 (cukup)
70 (baik)
8,5 (Sangat
Baik)
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
Mewujudkan pening-katan kualitas hidup masyarakat.
Indeks Pembangu-nan Manusia (IPM)
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
Umur Harapan Hidup
73,26 73,3 tahun
73,56
Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Angka Harapan Lama Sekolah
15 15,4 tahun
15,54
3 Mewujudkan kesejahteraan masyarajat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
Meningkatkan kesejahteraan mas-yarakat
Angka kemiskinan Turunnya jumlah mas-yarakat kurang mampu
Angka kemiskinan 14,41 12,91% 8,32
Pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya pere-konomian daerah yang berkualitas
Pertumbuhan ekonomi
5,25 5,4% 5,6
Pemerataan pendapatan
0,3149 0,3093 0,37
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul
Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
5 7% 24
Terciptanya industri yang berkualitas
Cakupan industri kreatif
25 35% 50
Terpenuhinya kebutu-han pangan masyarakat
Pertumbuhan produksi tanaman pangan
0,1005 0,7% 0,1030
Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura
0,1005 0,1015% 0,1030
Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan
1 1,05% 1,125
Pertumbuhan pro-duksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)
0,5 0,2% 1,0
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat
Pertumbuhan pro-duksi perikanan
1,25 1,35% 1,50
Kabupaten Bantul 14
No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Awal
(2016)
Target2018
Target 2021
4 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pen-gelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengeleolaan resiko bencana
Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasaranan dasar mas-yarakat
Indeks Kepua-san Masyarakat terhadap layanan infrastruktur
n/a 74 80
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
39 50 72
Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kes-iapsiagaan bencana
Desa Tangguh Bencana
20 25,34% 52
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kes-esuaian peman-faatan ruang
80 70,35% 80
5 Meningkatkan tata ke-hidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasiona-lis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa
Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat
Angka kriminalitas Terwujudnya keten-traman dan ketertiban masyarakat
Angka kriminalitas 0,040 0,035 0,060
Mewujudkan budaya sebaha identitas spesifik daerah
Indeks pembangu-nan kebudayaan
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
Indeks pembangu-nan kebudayaan
40 60 75
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemeirntahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas KKNSasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
Peningkatan kualitas perencanaan pembangu-nan dan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan keualitas SDM birokrasiMengembangkan layanan birokrasi yang prima
Peningkatan kualitas perencanaan pemban-gunan dan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan mutu SDM dan sistem perencanaan dan pengelolaan keuagan serta aset daerah
Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
Tabel 4. Strategi dan Arah Kebijakan
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
15 Laporan Kinerja 2018
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat
Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya derajat kesehatan mas-yarakat yang tinggi
Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatkan sarana prasarana, SDM dan akses serta mutu pelayanan kesehatan
Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang
Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berke-lanjutan
Peningkatan pencegahan dan pember-antasan penyakit menular Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Meningkatkan prestasi olahraga
Terwujudnya akses dan mutu pendi-dikan yang berkualitas
Peningkatan daya saing pendidikan Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin
Peningkatan kapasitas lembaga pendi-dikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar
Meningkatkan mutu pemenuhan standar nasional pendidikan
Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti
Penguatan fungsi keluarga dalam pen-gasuhan dan pendidikan anak
Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakatSasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan
Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu
Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat
Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha
Pengurangan beban hidup warga kurang mampu Meningkatkan kesejahteraan keluarga
Validasi data warga kurang mampu Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat
Kabupaten Bantul 16
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakatSasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas
Peningkatan daya saing produk daerah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi
Meningkatkan konstibrusi belanja
Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat
Mengurangi kesenjangan pendapatan
Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing unggul
Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata
Meningkatkan kualitas destinasi parwisata
Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata
Terciptanya industri kreatif yang berkualitas
Akselerasi pengembangan industri kreatif
Meningkatkan kualitas produk, SDM dan kelembagaan UMKM kreatif
Terpenuhinya kebutuhan pangan mas-yarakat
Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Intensifikasi dan diversifikasi udaha tani
Pengembangan peternakan berbasis industri Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat Peningkatan produksi perikanan Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasaranan
perikanan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana
Tujuan 4 : Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutanSasaran Strategi Arah Kebijakan
Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat
Peningkatan jumlah, kualitas, dan pe-merataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat
Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana
Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas
Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup
17 Laporan Kinerja 2018
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana
Tujuan 4 : Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutanSasaran Strategi Arah Kebijakan
Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana Pengembangan edukasi kebencanaan
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian peman-faatan ruang
Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, anam, progresif dan harmobnis serta berbudaya istimewa
Tujuan 5 : Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakatSasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya ketentraman dan keterti-ban masyarakat
Peningkatan kualitas kehidupan berag-ama
Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan berag-ama
Peningkatan kesadaran hukum mas-yarakat
Meningkatkan pemahaman hukum.
Terwujudkan pelestarian dan pengem-bangan budaya daerah
Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan
Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya
Kabupaten Bantul 18
Program prioritas daerah periode tahun 2016 – 2021 difokuskan dan mempertimbangkan pada kebijakan umum dan kepentingan, sebagai berikut :
1. Peningkatan bantuan pendidikan
Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada 5 tahun ke depan besaran BOP sudah
bisa mendekati Unit Cost Standart untuk masing-masing jenjang pendidikan.
2. Total coverage Jaminan Kesehatan
Sesuai dengan Road Map Nasional, bahwa pada tahun 2019 semua jenis jaminan kesehatan harus melebur/bertransformasi ke Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul juga secara
bertahap akan melakukan transformasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dari Jamkesda ke BPJS.Tahapan rancangan transformasi jaminan keseha-
tan akan mulai tahun 2017 s/d tahun 2021.
3. Akselerasi penanggulangan kemiskinan
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2011 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persen-
tase penduduk di atas garis kemiskinan.
Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan melalui program berkelan-
jutan antara lain: program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
sampai ditingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, validasi data keluarga miskin serta pengemban-
gan Produk Andalan Setempat (PAS). Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari Pemerintah DIY secara berkesinambun-
gan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.
4. Pengembangan Destinasi Pariwisata
Sebagai salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, pengembangan pariwisata akan tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul
dikarenakan dampak atau multiplier effect nya terhadap akselerasi perekonomian daerah sangat positif, antara lain penyediaan lapangan usaha,
pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah dan pertumbuhan industri pariwisata serta kontribusi dalam bentuk PAD terhadap Pemerintah
Daerah. Pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan peningkatan daya tarik
serta pelayanan pariwisata.
Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
• DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;
• PD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Tourism, Olahraga
dan Industri;
C. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
19 Laporan Kinerja 2018
• DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai Kawasan Wisata Industri Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah
dan MICE;
• DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan Pedesaan;
dan
• DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga dan Kerajinan.
5. Pengembangan Kawasan Budaya
Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan
diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset
seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.
Kawasan strategis pengembangan kawasan budaya Kabupaten Bantul diarahkan di beberapa kawasan yaitu:
a) Kawasan Kotagede Banguntapan,
b) Kawasan Imogiri,
c) Kawasan Pleret,
d) Kawasan Goa Selarong Pajangan,
e) Kawasan Ambar Binangun Kasihan,
f) Kawasan Masjid Pathok Negoro Kasihan,
g) Kawasan Parangtritis Kretek,
h) Kawasan Mangir Pajangan,
i) Kawasan Makam Sewu Pandak,
j) Kawasan Cagar Budaya Pendidikan.
6. Pengembangan Industri Kreatif
Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kes-
ejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki industri kreatif yang beraneka ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi
persaingan dunia usaha semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul akan mendorong pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal
guna meningkatkan daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional dengan memfokuskan pada pengembangan sentra-sentra
kreatif.
7. Peningkatan ketahanan pangan
a) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah dengan optimalisasi pemanfaatan
Kabupaten Bantul 20
lahan pekarangan. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat dewasa ini, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk
mencari alternatif dan strategi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mempertahankan ketahanan
pangan.
b) Pengembangan peternakan modern
Kebutuhan dan konsumsi pangan hewani masyarakat yang selalu meningkat serta keterbatasan pasokan ternak yang disebabkan oleh pengelolaan
yang masih tradisional, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kebijakan pengembangan peternakan modern dengan konsep industri.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak siap potong sehingga dapat mencukupi dan pasokan kebutuhan pangan hewani masyarakat
serta dapat memberikan kestabilan harga pangan sehingga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat.
c) Pengembangan Perikanan
Perikanan merupakan sektor penting dalam pembangunan karena mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan
sebagai penyedia pangan khususnya sumber protein.
Potensi perikanan di Kabupaten Bantul cukup tinggi mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sektor perikanan tidak hanya mengger-
akkan sektor perikanan saja, namun juga mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect). Industri penyedia sarana produksi perikanan dan
industri paska panen akan memberikan dampak yang lebih besar dalam perekonomian. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulasi dan
dorongan dalam pembangunan sektor perikanan melalui kebijakan yang tepat dan berpihak kepada terciptanya sistem ekonomi perikanan yang opti-
mal dan berkelanjutan dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah dengan optimalisasi pemanfaatan
lahan pekarangan. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat dewasa ini, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk
mencari alternatif dan strategi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mempertahankan ketahanan
pangan
8. Pengembangan Kawasan Strategis terkait dengan Investasi
Investasi merupakan salah satu stimulus dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini yang mendasari pemerintah Kabupaten Bantul
melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis investasi yang meliputi Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata. Melalui pengembangan
kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
9. Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
Potensi CSR yang cukup besar di Kabupaten Bantul dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Melalui ker-
jasama yang sinergis dengan pihak swasta diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi
lokal. Penyelenggaraan tanggung jawab sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015.
21 Laporan Kinerja 2018
Akuntabilitas Kinerja
BAB III
Kabupaten Bantul 22
23 Laporan Kinerja 2018
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/
kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan,
di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran,
hasil maupun dampak
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana se-
buah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh
masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman ke-
pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja.
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
sebagai berikut :
KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91-100 76-90 66-75 51-65 0-50
SANGAT TINGGI
TINGGI
SEDANG
RENDAH
SANGAT RENDAH
Kabupaten Bantul 24
Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Bantul selama periode lima tahun ke depan sebagaimana dituangkan dalam
RPJMD Kabupaten Bantul 2016 - 2021, telah ditetapkan tolok ukur beserta dengan target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kiner-
ja (PK). Berdasarkan target kinerkinerja yang ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kierja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran
kinerja secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Potret kinerja daerah tercermin dari capaian lima belas sasaran strategis daerah dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda Kabu-
paten Bantul, serta beberapa capaian pembangunan berupa Inovasi dalam Pelayanan Publik . Berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun
2018, pencapaian sasaran yang merupakan IKU dirangkum sebagai berikut :
Capaian sasaran kinerja Pemda Kabupaten Bantul tahun 2018 yang dilihat dari capaian IKU menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase ca-
paian > 100% sebanyak 12 indikator dari total 19 indikator, sedangkan 7 indikator belum tercapai dengan catatan beberapa data masih merupakan angka
sementara karena belum ada rilis resmi dari BPS. Beberapa indikator (10 indikator) menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebel-
umnya, sehingga mayoritas program/ kegiatan yang dialokasikan sebagai pendukung capaian telah memiliki signifikansi terhadap pencapaian outcome
sasaran yang sekaligus sebagai instrumen keberhasilan pembangunan.
Tabel 5. Capaian Indikator Utama Tahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017@*
2018 Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
KeteranganTarget Realisasi % Realisasi
1 Indonesia Governance Index (IGI) Angka 75 70 79,6 113,71 - Tercapai
2 Umur Harapan Hidup Tahun 73,47 73,3 73,56 100,35 99,81 Tercapai
3 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 14,73 15,4 14,74 95,71 92,70 Tidak Tercapai
4 Angka Kemiskinan Persen 14,07 12,91 13,43 95,97 74,02 Tidak Tercapai
5 Tingkat Pertumbuhan ekonomi Persen 5,1 5,4 5,02 92,96 89,64 Tidak Tercapai
6 Pemerataan Pendapatan Angka 0,4126 0,3093 0,4126* 66,60 63,60 Tidak Tercapai
7 Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Persen 21,59 7 13,28 189,71 130,00 Tercapai
8 Cakupan Industri Kreatif Persen 41,11 35 42,9 122,57 85,80 Tercapai
9 Pertumbuhan produksi tanaman pangan Persen 0,1133 0,1015 0,130 128,08 126,21 Tercapai
10 Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura Persen 7,94 1,05 0,85 80,95 75,56 Tidak Tercapai
11 Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan Persen 0,17 0,2 0,24 120,00 68,57 Tercapai
A. CAPAIAN KINERJA UTAMA 2018
25 Laporan Kinerja 2018
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017@*
2018 Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
KeteranganTarget Realisasi % Realisasi
12 Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)
Persen 20,52 0.7 0,71 101,43 71,00 Tercapai
13 Pertumbuhan produksi perikanan Persen 5,92 1,35 1,14 84,44 76,00 Tidak Tercapai
14 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur
Angka 71,57 74 74,36 100,49 92,95 Tercapai
15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 45,1 50 53,36 106,72 74,39 Tercapai
16 Desa Tangguh Bencana Persen 29,33 25,34 37,33 147,32 111,97 Tercapai
17 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Persen 70,24 70,35 70,45 100,14 82,88 Tercapai
18 Angka Kriminalitas Angka 0,074 0,035 0,055 42,86 108,33 Tidak Tercapai
19 Indeks Pembangunan Kebudayaan Angka 57,01 60 68,4 114,00 76,00 Tercapai
1Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas
Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan mas-
yarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya
untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi
peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian pe-
merintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayananannya. Oleh
karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu
diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
(good governance)
Indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran kinerja tata kelola
pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif. Angka
Indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pe-
merintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat
Ekonomi. Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi
pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah-
an yang baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisien-
si dan Efektivitas. IGI merupakan sumber data yang kaya bagi para pembuat
kebijakan dan pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun
masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi rujukan untuk evaluasi dan
Kabupaten Bantul 26
advokasi berdasarkan data dan bukti- bukti (evidence-based).
Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan an-
gka 10 (sangat baik). Namun dalam RPJMD Kabupaten Bantul, target diten-
tukan dengan menggunakan dua digit angka, sehingga IGI merupakan hasil
pengukuran dikalikan 10.
Pada Tahun 2018, IGI Kabupaten Bantul mencapai angka 79,6 dengan Kat-
egori Baik meningkat dibandingkan target Tahun 2017 pada angka 75 atau
Kategori Cenderung Baik, realisasi sebesar 113,71% (kategori sangat ting-
gi). Di antara empat arena yang diukur, kinerja Arena Birokrasi (82,7), Arena
Masyarakat Sipil (74,5), Pemerintah (80,1) serta Masyarakat Ekonomi (78,1)
masuk dalam kategori Baik.
Tercapainya kinerja IGI diatas didorong oleh penyelenggaraan pemerintah-
an di Bantul telah menunjukkan beberapa keberhasilan, diantaranya ada-
lah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul
yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah
Kabupaten Bantul pada tahun 2018 memperoleh nilai 81,39 atau predikat A.
Target yang ditetapkan tahun 2018 nila 83 ( kategori A), realisasi mendapat-
kan nilai 81,39 (kategori A), tercapai 98,06% atau bernilai kinerja sangat ting-
gi. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul
tahun 2018 sebesar 81,39 ini mengalami peningkatan sebanyak 3,49 point
Tabel 6. Hasil Pengukuran Arena Indikator IGI
Indeks Arena Partisipasi Keadilan Akuntabilitas Transparansi Efisiensi
Pemerintah 8,01 8,1 8,24 7,95 7,94 8 7,81
Birokrasi 8,27 8,2 8,5 8,26 7,88 8,56 8,22
Masyarakat Sipil
7,45 7,8 7,46 7,22 7,38 7,44 7,44
Masyarakat Ekonomi
7,81 8 7.8 7,6 7,82 7,86 7,8
Indikator :
Indonesia Governance Index/ IGI 79,6
capaian2018
target2018 : 70
6065
7074,5 75
79,6
2016 2017 2018
Capaian Indikator IGITARGET REALISASI
47,19 47,68
65,0370,26
73,6677,9
81,3965,6672,12
76,3680,68 82,2 84,22
90,28
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capaian Nilai Akip Kab. Bantul dan DIYKab. Bantul DIY
Gambar 3.
Gambar 4.
27 Laporan Kinerja 2018
nilai AKIP tahun 2017. Capaian Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efek-
tivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian ki-
nerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelengga-
raan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten
Bantul sudah menunjukkan hasil yang baik.
Meski telah mendapatkan predikat “A”, dari hasil penilaian masih terdapat
beberapa catatan dalam rangka : (1) melakukan peninjauan kembali atas
target-target dan indikator kinerja tingkat pemerintah daerah maupun ting-
ka Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil; (2) Monitoring secara
berkala terhadap dokumen penetapan kinerja agar dapat dijadikan dasar
dalam mencapai target sasaran kinerja; (3) Melakukan identifikasi kembali
terhadap satuan ukuran dan formulasi perhitungan capaian kinerja, sehingga
memudahkan evaluasi terhadap kinerja; (4) Penyajian laporan kinerja harus
mampu menyajikan efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya be-
rupa capaian realisasi anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya per sasa-
ran strategis; (5) Terkait capaian sasaran kinerja yang belum tercapai, agar
dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan kedepannya; (6) Memaksimalkan
pemanfaatan sistem aplikasi manajemen kinerja serta menggunakannya un-
tuk membangun dan menetapkan sistim pencapaian kinerja sampai dengan
individu.
Hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul
memperoleh nilai 81,39 atau kategori “A” ini merupakan prestasi yang terca-
pai karena adanya komitmen kerja bersama semua pihak, yaitu dari pucuk
pimpinan sampai pada tataran pelaksana. Pemerintah Kabupaten Bantul
mengacu pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Revormasi Birokrasi bahwa, kunci dalam membangun SAKIP yang baik demi
mewujudkan tujuan/ sasaran yang berorientasi pada hasil adalah terletak
pada pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan pengukuran kinerja
yang baik, maka nantinya akan dapat diwujudkan organisasi yang berba-
sis pada kinerja, manajemen ASN yang berbasis pada kinerja, anggaran
yang berbasis pada kinerja, serta reward and recognition yang berbasis
pada kinerja. Penilaian tersebut juga menunjukkan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjan-
ya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang beriorientasi hasil di Pemerintah Kabupaten Bantul
sudah menunjukkan hasil yang baik.Pemerintah Kabupaten Bantul juga
telah dinilai menerapkan e-performance based budgeting sehingga dapat
mewujudkan efisiensi dalam penggunaan dana rakyat. Dalam rangka
mendukung penerapan e-performance based budgeting tersebut telah
dilakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) dengan mengimplementasikan sistem perencanaan, pengangga-
ran, dan informasi kinerja terintegrasi (SEPAK@T). Implementasi SEPA-
K@T ini mulai tahun 2018 untuk perencanaan, penganggaran dan kinerja
tahun 2019.
Perbaikan akuntabilitas kinerja yang diterapkan telah memberikan dampak
positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hal ini di-
lihat dari penyederhanaan sasaran strategis, indikator kinerja utama, pro-
gram dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018. Dengan demikian,
dapat mengefisienkan anggaran yang ada serta mengefisienkan kegiatan
demi mewujudkan prioritas daerah.
Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk
dapat mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya menindaklanjuti
Impres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengem-
bangan e-government dengan membangun Bantul Smart City yang diti-
tikberatkan pada program Digital Government Services sebagai panduan
strategis implementasi dan pengembangan e-government di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Pengembangan e-government bertujuan
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis,
Kabupaten Bantul 28
Predikat “A”untuk Kabupaten Bantul pada SAKIP AWARD 2018 di Makasar
29 Laporan Kinerja 2018
serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-government telah
diaplikasikan dengan membangun dan mengembangkan sistem komunikasi
dan informasi yang didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan
infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul,
penyiapan warehouse data, pengembangan aplikasi sistem informasi, pen-
ingkatan perangkat keras, peningkatan kemampuan SDM bidang TIK, dan
penyusunan regulasi penerapan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi internal pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis.
Selain akuntabilitas kinerja yang mendapatkan penilaian baik dengan predikat
A, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
juga memberikan hasil yang sangat tinggi. Tahun 2018 Kabupaten Bantul
mendapatkan nilai 3,2429 (Sangat Tinggi), Tahun 2018 merupakan ketiga ka-
linya Bantul masuk kedalam peringkat 10 (sepuluh) besar berprestasi kinerja
terbaik dan mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.
Tahun 2018, Kabupaten Bantul juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya.
Hal ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan mana-
jemen pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul yang baik dalam berkin-
erja memberikan pelayanan, demi kesejahteraan masyarakat Bantul.
Kabupaten Bantul juga melakukan upaya pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pada 4 (empat) SKPD, yaitu BKAD,
Dinas Kesehatan, RSUD Panembahan Senopati, dan Kecamatan Pundong
(diusulkan WBK), adapun dua perangkat daerah yaitu Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diu-
sulkan mendapatkan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Bantul juga telah berkomit-
men baik. Hal ini dilihat dari Rumah Sakit Panembahan Senopati yang
mendapatkan penghargaan kategori Sangat Baik sebagai Role Model
Penyelenggara Pelayanan Publik. Evaluasi Penyelenggara Pelayanan
Publik dilaksanakan terhadap 72 kabupaten/kota se Indonesia. Sedang-
kan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu serta Dinas Kesehatan mendapatkan kategori
Baik Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada
kepala daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki
komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahn-
ya. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di tahun 2018 juga memi-
liki inovasi “PAGODA” Perekaman KTP El dan Tes Golongan Darah yaitu
bagi warga yang akan melaksanakan perekaman KTP – El dan belum
mengetahui golongan darahnya maka di Disdukcapil menyediakan petu-
gas yang bekerjasama dengan PMI Bantul untuk melakukan tes.
Faktor pendorong lainnya adalah terkait dengan arena kebijakan pe-
merintah yang berorientasi untuk meningkatkan 3 sektor penting dalam
kesejahteraan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan dan tingkat ke-
miskinan. Cakupan pemenuhan terhadap sektor-sektor tersebut terus
didorong untuk optimalnya pelayanan dan pemenuhan kepentingan mas-
yarakat.
Kemudian optimalisasi keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku
kepentingan yang luas dan dalam program yang demikian beragam dan
ekstensif sehingga masyarakat sipil, institusi politik, dan masyarakat
ekonomi berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang sehingga
mampu mencapai visi bersama dalam bingkai kepentingan rakyat.
Kabupaten Bantul 30
Permasalahan :
1. Kualitas perencanaan pembangunan masih belum optimal bila dili-
hat dari kesesuaian RPJMD dengan APBD. Temuan ini mengindikasi
adanya belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan jangka me-
nengah dengan perencanaan maupun pertanggungjawaban tahunan.
2. Selanjutnya membangun sistem dokumentasi dan administrasi seluruh
kegiatan merupakan hal yang sangat urgen. Sistem dokumentasi ini
merupakan awal upaya mewujudkan akuntabilitas dan melibatkan
partisipasi publik secara substantif. Secara keseluruhan berdasarkan
fungsi dan performa, beberapa PD dan DPRD memiliki performa cend-
erung rendah dan menarik kebawah kinerja Arena Pemerintah secara
keseluruhan.
Pada aspek kemudahan tata kelola investasi meningkatkan nilai investasi
masih perlu ditingkatkan dan didorong dengan menerapkan reformasi pe-
layanan publik melalui optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
Solusi :
1. Perencanaan Sistemik Menjadi Kunci Reformasi Politik dan Birokra-
si. Diperlukan sinkronisasi RPJMD dan APBD serta terbukanya trans-
paransi anggaran untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
Perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan akan diterapkan
secara total untuk menjamin azas transparansi dan akuntabel dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Aplikasi SEPAK@T pada
Proses Perencanaan Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kon-
sistensi, transparansi dan partisipasi serta akuntabilitas kinerja daerah.
2. Meningkatkan kepemimpinan inovatif dalam rangka mendorong
efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan inovasi pendekatan
kepemimpinan yang lebih peka dan cepat menjawab permasalahan
masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan
kinerja pemerintahan dengan lebih menekankan pada result-driven
dibandingkan dengan process-driven of government. Diharapkan
dengan inovatif akan menyediakan kerangka kebijakan sekaligus
menembus kekakuan birokrasi untuk mempercepat efektivitas kinerja
pemerintah daerah.
3. Mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan melalui aksel-
erasi pelayanan terpadu satu pintu, dan perbaikan regulasi kemuda-
han penanaman modal dan insentif investasi
4. Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan
meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggu-
nakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat
mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi bi-
rokasi.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang
dilakukan terkait perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang berkualitas. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk
sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
3. Program pemberdayaan masyarakat
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
6. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan infor-
masi
7. Program kerjasama informasi dengan mas media
8. Program pendidikan politik masyarakat
9. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
10. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
31 Laporan Kinerja 2018
11. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
12. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kiner-
ja dan keuangan
17. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
18. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan
19. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
20. Program pengembangan data/informasi
21. Program Kerjasama Pembangunan
22. Program perencanaan pembangunan daerah
23. Program perencanaan pembangunan ekonomi
24. Program perencanaan sosial dan budaya
25. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
26. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah
28. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
29. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
31. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
32. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
33. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerin-
tahan
34. Program Pengelolaan Barang Daerah
35. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan
36. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
37. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah
38. Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa
39. Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
40. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah
41. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
42. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan
43. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi
Pemerintah
44. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotoko-
lan
45. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
46. Program peningkatan pelayanan masyarakat
47. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
Kabupaten Bantul 32
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi2
Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat pada khususnya adalah Umur Harapan Hidup
(UHH). UHH (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur
yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu
tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu
penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kese-
jahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.
Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif
membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup ma-
nusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti
ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi
masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningka-
tan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian
tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam up-
aya meningkatkan derajat kesehatan.
Sasaran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
menunjukkan keberhasilan dimana umur harapan hidup tahun 2018, dari tar-
get 73,3 tahun, realisasi sebesar 73.56 tahun atau 100,35% dari target kin-
erja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan
capaian ini pula, telah mencapai 99,81% dibandingkan target capaian pada
akhir RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi penca-
paian target pada akhir RPJMD.
Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat
dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada grafik Perkembangan UHH pada
tahun 2013 sebesar 73,22 tahun, tahun 2014 sebesar 73,24 tahun, ta-
hun 2015 sebesar 73,44 tahun, tahun 2016 sebesar 73,50 tahun, tahun
2017 sebesar 73,47 tahun dan tahun 2018 sebesar 73,56 tahun. Pen-
ingkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, faktor kesehatan menjadi
salah satu yang berperan penting didalamnya.
Untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang optimal, seluruh
Puskesmas melakukan kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan Keseha-
tan. Kegiatan tersebut meliputi Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). UKP yaitu suatu kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan
untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
Untuk mendukung kegiatan UKP, Puskesmas melaksanakan pengem-
Indikator :
Umur Harapan Hidup
capaian2018
target2018 : 73,3
73,56
Sumber : BPS, Dinas Kesehatan, *)Angka sementara
73,22 73,24
73,44
73,573,47
73,56
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gambar 5. Perkembangan Umur Harapan Hidup
33 Laporan Kinerja 2018
bangan Layanan Unggulan Puskesmas. Selain UKP kegiatan lain yang dilaksanakan oleh puskesmas yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). UKM
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasa-
ran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ini, muncul berbagai kegiatan inovatif dari masyarakat maupun
petugas. Dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, semua Puskesmas melaksanakan kegiatan inovasi untuk mempercepat tercapainya
tujuan pelayanan UKM di Puskesmas.
No. Puskesmas PONEDIntegrasi
Kesehatan Jiwa
Kesehatan Mata (Pelayanan Spesialis)
PTRM & layan ODHA
PDP VCT, Konsel
HIV
Klinik IMS PKPR Yankes-
tradkom KTPA Layanan Psikologi
Poli Sore
Gadar Wisata
1 Srandakan v v - v v v v
2 Sanden v v - v v v v3 Kretek v - v v v v v v4 Pundong v - v v5 Bambanglipuro v - v v v6 Pandak I v - v7 Pandak II v - v v8 Bantul I v - v v9 Bantul II v - v v
10 Jetis I v - v v11 Jetis II v - v v12 Imogiri I v v - v V v v v v13 Imogiri II v - v v v14 Dlingo I v v - v V15 Dlingo II v - v v v v16 Pleret v - v v v17 Piyungan v v - v v18 Banguntapan I v - v v v19 Banguntapan II v v - v v v v v v20 Banguntapan
IIIv - v v
21 Sewon I v v - v v
Tabel 7. Layanan Unggulan di Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Personal
Inovasi selain dilaksanakan oleh Puskesmas juga dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten. Inovasi pelayanan di Dinas Kesehatan antara lain
SEPEKAN (Sekolah Peduli Kasus Anemia), yaitu pemeriksaan anemia pada remaja putri dan intervensi pemberian tablet Fe bila terdapat tanda anemia,
dan Wa Tantri (Wa Tanpa Antri), yaitu upaya mempercepat pelayanan rekomendasi perijinan kesehatan bagi masyarakat melalui Whatsapp). Pada tahun
2018 juga dibentuk Public Safety Center (PSC) 119 Bantul. PSC 119 ini merupakan salah satu inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang
merupakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik yang selanjutnya disebut SIGAP. SIGAP adalah Optimalisasi penyelenggaraan Public Safety
Center (PSC) 119 Dinkes Bantul. PSC 119 sendiri adalah unit penanganan pertama kasus kegawatdaruratan sehari-hari di masyarakat yang diharapkan
menjamin respon cepat dan tepat, menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan korban kegawatdaruratan. PSC 119 di bentuk berdasarkan peraturan
menteri Kesehtaan no 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang mengamanahkan Kabupaten/Kota mem-
bentuk PSC. PSC 119 Bantul tertuang dalam peraturan Bupati bantul No 99 Tahun 2018.
No. Puskesmas PONEDIntegrasi
Kesehatan Jiwa
Kesehatan Mata (Pelayanan Spesialis)
PTRM & layan ODHA
PDP VCT, Konsel
HIV
Klinik IMS PKPR Yankes-
tradkom KTPA Layanan Psikologi
Poli Sore
Gadar Wisata
22 Sewon II v - v v23 Kasihan I v - v24 Kasihan II v - v V v25 Pajangan v - v V26 Sedayu I v v - v v v27 Sedayu II v - v
Keterangan: PONED : Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi DasarPTRM : Pelayanan Terapi Rumatan MetadonODHA : Orang Dengan HIV AIDSIMS : Infeksi Menular SeksualPDP : Perawatan Dukungan PengobatanVCT : Voluntary Conceling and TestingPKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja KTPA : Kekerasan terhadap Perempuan dan AnakGadar : Gawat DaruratYankestradkom : Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2018
35 Laporan Kinerja 2018
Tabel 8. KEGIATAN INOVASI PUSKESMAS DALAM RANGKA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) TAHUN 2018
No. Puskesmas Inovasi
1 Srandakan Klinik Sahaja,Caten Terpadu,Kentong lemut,Germasli gadarpa2 Sanden Jumantuk (Juru Pemantau Batuk), Simbah Bugar (Skrining Kesimbangan kekuatan Otot hambatan melakukan aktivitas sehari-hari dan kebugaran),
Emping Desa (Pendampingan Difabilitas pada sekolah luar biasa)3 Kretek Sapu Lidi, Sunda Kelapa, Gadar Wisata4 Pundong Laskar Baladewa5 Bambanglipuro Pandu bumil ke pantai (Pelayanan terpadu ibu hamil kurang energi protein dan anemia terintregrasi), Geliat Jiwa (Gerakan Bambanglipuro sehat Jiwa),
Pandu Semar (Pengelolaan terpadu Diabetes Melitus dan Hipertensi menuju pribadi yang sehat mandiri dan religius)6 Pandak I Senam Lansia Mobile, Anjungan Pendaftaran Mandiri7 Pandak II Si Pasta Gold (Sistem Pemantauan Status Gigi Dan Mulut Oleh Kader), Pandu Pesat Mobile ,Peka Tensi8 Bantul I Tenda Tensi (Temukan tanda-tanda hipertensii). Program 1 Jumantik 1 Keluarga9 Bantul II Jumilah (Kunjungan Ibu Hamil Wilayah)
10 Jetis I Geliat Barongan (Gerakan Peduli Sehat), Sindu Asih (Sindet Peduli Kesehatan dan Kebersihan), Kalapeka (Kelas Lansia Peduli Kesehatan), Paguhati (Paguyuban Kuliner Sehat dan Peduli), Kepak Paud (Kelompok Peduli kesehatan anak Paud), Rehat Manis (Remaja Sehat SMA Jetis),Gropyok TB (gerakan Jaring dan Obati TB),Si JUJU (Siswa Jumantik Junior).
11 Jetis II Duta Bagiku (Peduli Kesehatan balita gizi kurang)12 Imogiri I PEKASIGIMAS (Pembentukan Kader Orang Tua Sikat Gigi di sekolah dan di Rumah), Bulaning Simbah (Bulan Skrining Simbah), Gebrak PTM, AKU DI
DESA SAJA (Ayo Kuatkan Upaya Desa Siaga Sehat Jiwa)13 Imogiri II Jalan Bemo14 Dlingo I Wasemar (Whats app Mesem Marem)15 Dlingo II Tiwul Gatot (Tingkatkan Kualitas dan gaya hidup Sehat secara total),Emping Jamil (Pendampingan Remaja pada Ibu Hamil)16 Pleret Kripek Paru (Kita perangi Penyakit Paru), Jamuku (Sehat dengan jamu),Kabar Purba (Kawasan Bebas Asap Rokok), Pager si Botak (Pekan Gerakan
Imunisasi Boster Serentak),Tuman, Badot Tersenyum (Buat anak dan Orang Tua tersenyum,17 Piyungan Situs Payak Piyungan (Eliminasi TB), Pinggang Wader Mas (Tentang Jiwa)18 Banguntapan I Gerdu Batuk (Gerakan Terpadu bantu penderita Tuberkulosis), Prokesun (Program Promosi Kesehatan Keliling Dusun)19 Banguntapan II Sana Sini (Sehatkan anak Sejak Dini),Sapha Lansia (Satu atap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia)20 Banguntapan III Gemar Mbatik21 Sewon I Sabar Mas (Sabtu Sehat Bersama Masyarakat)22 Sewon II Pemberdayaan Terpadu Kesehatan23 Kasihan I Pasangan Peri24 Kasihan II Jamah Linsek Viagra (Jumat kunjungan Rumah dan Pelayanan Rujukan lintas sektoral ataupun Penjemputan Via Grhasia), Budiman Dasi Merah (Budi-
daya Manfaat Daun sirih Mencegah Gusi berdarah), Pepes Katuk (Pemuda Pemudi Sumberan Kenalkan ASI Terbaik Keluarga)25 Pajangan Pelangi Batik(Pelayanan gigi untuk balita senyum cantik), Bunga Kertas (Bantu penanganan korban kekerasan rumah tangga), Kleting Kuning (Kelola
dan tingkatkan gizi untuk kurangi stunting)Sajam Gurantik(Satu jam dalam seminggu berantas Jentik), Raja ampuh (Rawat gangguan Jiwa sampai Sembuh)
26 Sedayu I Mama Petik Dusun, Gamet Misteri, Gerak TB dan Anemia
Kabupaten Bantul 36
Operasional PSC dilakukan oleh call center nomer akses 119. Instansi yang
terkait dengan PSC 119 yaitu Rumah Sakit Sekabupaten Bantul, Puskesmas
sekabupaten Bantul, UPTD Jamkesda, BPBD Bantul, Polres Bantul dan Jasa
Jaharja. Uji coba operasional dimulai tgl 1 november 2018 dan launching re-
smi oleh Bupati Bantul dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018. Untuk
petugas lapangan PSC 119 berjumlah 16 orang terdiri dari : tenaga kese-
hatan yaitu 6 perawat dan 2 bidan, Operator Call Center 4 Orang (tenaga
kesehatan), dan Sopir 4 Orang. Hasil kegiatan PSC 119 selama 2 (dua) bulan
beroperasi dari 1 November hingga 31 desember 2018 telah menanggani 15
kejadian home emergency, 66 kejadian kecelakaan
Kegiatan UKP dan UKM di Puskesmas di intregasikan melalui upaya yang
dilaksanakan dengan pendekatan keluarga dan sasaran keluarga yang di-
dasarkan pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga.
Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas meningkatkan jang-
kauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah ker-
janya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggara-
kan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga ke luar gedung
dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Selain itu Puskesmas juga
harus meningkatkan kerjasama dengan jejaringnya yaitu fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama lain di wilayah kerjanya, agar fasilitas-fasilitas pe-
layanan kesehatan tingkat pertama tersebut turut berperan aktif dalam pem-
bangunan kesehatan selain memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat
perorangan.
No. Puskesmas Inovasi
27 Sedayu II ODAMANTIK(Orang Dampingan Pemantau Jentik), MASDA (Germas Muda Sedayu), DOKMANTIK (Dokter Kecil Pemantau Jentik), PEMBATIK(Pemu-da Pemberantas Jentik), RATU JUM (Rumah Satu Jumantik)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Hasil Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2015-2018
1250
945
507,5
782,5
962,5
500
378
203313
385
2014 2015 2016 2017 2018
Hasil Penilaian DB4MK 2014 - 2018Anggaran (Rp) Dusun
104,7
87,597,66
72,85
108,36
88,9
66,36
89,2484
2014 2015 2016 2017 2018
Angka Kematian IbuAKI Bantul AKI DIY
Gambar 6.
Gambar 7.
37 Laporan Kinerja 2018
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(PIS-PK) di Kabupaten Bantul dilakukan secara bertahap. Tahap perta-
ma pada Tahun 2017 PIS-PK dilaksanakan oleh lima Puskesmas lokus
yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan PIS-PK
di wilayah kerjanya, yaitu Puskesmas Bambanglipuro, Sanden, Kretek,
Sewon I, dan Kasihan I. Kegiatan PIS-PK yaitu dengan melakukan kun-
jungan ke setiap keluarga di wilayah kerjanya untuk memotret kondisi
kesehatan dari setiap anggota keluarga, sekaligus memberikan interven-
si dan edukasi kesehatan. Ada 12 indikator yang ditanyakan dan dilaku-
kan pengecekan pada saat kunjungan PIS-PK, yaitu :
a) Keluarga mengikuti KB;
b) Ibu Bersalin di fasilitas kesehatan;
c) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
d) Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan;
e) Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan;
f) Penderita TB paru berobat sesuai standar;
g) Penderita hipertensi berobat teratur;
h) Gangguan jiwa berat tidak diterlantarkan;
i) Tidak ada anggota keluarga yang merokok;
j) Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih;
k) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;
l) Sekeluarga menjadi anggota JKN-KIS
Tahap berikutnya di Tahun 2018 pelaksanaan PIS-PK dilaksanakan di
22 Puskesmas yang lain. Sehingga 27 puskesmas di Kabupaten Bantul
telah melaksanakan PIS-PK di wilayah kerja masing-masing.
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak lepas dari
peran aktif masyarakat dan dukungan seluruh sektor pemerintahan yang
terkait, organisasi kemasyarakatan, para pengambil keputusan dan pe-
mangku kepentingan dalam menggerakan, memfasilitasi serta membantu
masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu meningkatkan pemberdayaan mas-
yarakat di bidang kesehatan melalui indikator desa siaga. Sebanyak 43
desa siaga termasuk dalam kategori baik, yaitu memiliki strata purnama
dan mandiri.
Kegiatan inovatif pemberdayaan masyarakat berupa Desa Bebas 4 Ma-
salah Kesehatan (DB4MK), yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Tu-
juan kegiatan ini adalah untuk mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola
tindak seluruh stakeholder, termasuk juga para pejabat dan masyarakat
dalam penanganan permasalahan kesehatan utama, yaitu menurunkan
kematian ibu maternal, menurunkan kematian bayi, menurunkan jumlah
penderita gizi buruk, menekan kasus DBD, dan meningkatkan penemuan
kasus TB.
Unit analisis DB4MK telah diubah dari desa bebas 4 masalah keseha-
tan menjadi dusun bebas 4 masalah kesehatan. Hal ini berdasarkan as-
pirasi kepala desa dan masyarakat karena peluang masyarakat untuk
mendapatkan reward lebih besar dengan unit analisis yang lebih kecil
yaitu pedukuhan dan masyarakat mempunyai harapan yang lebih besar
untuk mengupayakan daerahnya bebas empat masalah kesehatan. Re-
ward diberikan bagi dusun dengan kriteria bebas kematian ibu, kematian
bayi, gizi buruk, dan DBD.
Pada tahun 2018, reward diberikan pada 385 pedukuhan dari 933
pedukuhan yang masyarakatnya secara aktif melakukan upaya pem-
berdayaan dan telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 539
Tahun 2018 tentang Pemenang Reward DB4MK Plus. Tiap-tiap dusun
pemenang mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan
sebesar Rp2.500.000,- diterimakan melalui rekening kepala dusun pe-
Kabupaten Bantul 38
Tabel 9. Status Dokter di Puskesmas Kab. Bantul Tahun 2015-2018
No. Puskesmas 2015 2016 2017 2018 Status
1. Pajangan Paripurna
2. Pleret Utama
3. Piyungan Utama
4. Banguntapan II Utama
5. Srandakan Madya
6. Sanden Madya
7. Pundong Madya
8. Bantul I Madya
9. Imogiri I Utama
10. Bambanglipuro Utama
11. Jetis I Utama
12. Jetis II Paripurna
13. Kasihan I Utama
14. Pandak I Utama
15. Pandak II Utama
16. Kretek Utama
17. Bantul II Utama
18. Imogiri II Madya
19. Dlingo I Madya
20. Dlingo II Utama
21. Sewon I Madya
22. Sewon II Utama
23. Sedayu I Madya
24. Sedayu II Madya
25. Banguntapan I Utama
26. Banguntapan III Madya
27. Kasihan II Madya
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
menang. Pada tahun 2018, penilaian DB4MK ditingkatkan kualitasnya
pada indikator status gizi buruk Balita, yaitu dusun yang masih memili-
ki Balita berstatus gizi buruk pada periode penilaian dinyatakan sebagai
dusun yang tidak bebas gizi buruk.
Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) mencakup lima pi-
lar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT),
pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tang-
ga. Capaian kegiatan berupa deklarasi Desa melaksanankan Lima Pilar
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 24 desa (32%) dari
target 9 desa (12%). Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan kabupaten Ban-
tul mendapatkan penghargaan nasional dari kemenkes RI terkait dengan
STBM.
Kabupaten Sehat yang memadukan upaya pemerintah dan peran aktif
masyarakat pada tiap lokasi tatanan yaitu:
(1) Kawasan permukiman, sarana ve, dan prasarana umum yang
berlokasi di Dusun Gatak, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasi-
han; dan SD Ngrukeman;
(2) Kawasan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, berlokasi di
Dusun Pandeyan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon;
(3) Kawasan hutan sehat berlokasi di Dusun Banyusumurup, Desa
Girirejo, Kecamatan Dlingo;
(4) Ketahanan pangan dan gizi berlokasi di Dusun Ponggok, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro;
(5) Kawasan pariwisata sehat berlokasi di Pantai Goa Camara,
Dusun Patehan, Gadingsari, Kecamatan Sanden;
(6) Kehidupan sosial yang sehat berlokasi di Dusun Balong, Desa
Timbulharjo, Kecamatan Banguntapan;
(7) Kawasan industri dan perkantoran sehat berlokasi di Dusun San-
tan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pajangan dan Perkantoran Pemda
39 Laporan Kinerja 2018
II di Manding, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul.
(8) Kawasan Lalu Lintas Sehat di Sepanjang Jalan Jendral Sudirman
Bantul Ruas Klodran sampai Gose.
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi
pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk
dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas,
meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pe-
layanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu
mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan den-
gan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.
Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
adalah mutu pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan. Pe-
nilaian mutu pelayanan Puskesmas yang terstandar oleh Kementrian Kese-
hatan adalah Akreditasi Puskesmas. Hasil penilaian akreditasi puskesmas
dengan kategori paripurna diraih Puskesmas Pajangan. Kategori Utama di-
peroleh 10 puskesmas, kategori madya diberikan pada 11 puskesmas, dan
kategori dasar pada 2 puskesmas. Selebihnya yaitu 3 puskesmas sudah
dilaksanakan penilaian, namun status belum ditetapkan Komisi Akreditasi.
Faktor kecukupan tenaga kesehatan dibandingkan dengan masyarakat yang
dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam
pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sara-
na pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien
sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang se-
derhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.
Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang
dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikait-
kan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio
dokter umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000 penduduk.
Rasio ketersediaan tenaga dokter umum maupun dokter spesialis di Ka-
bupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebe-
sar 13/100.000 dokter umum dan meningkat menjadi 25/100.000 dokter
umum pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan masih perlunya tenaga
dokter umum. Sedangkan rasio dokter spesialis sebesar 21/100.000 pen-
duduk dan sudah mencukupi kebutuhan dokter spesialis.
Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas tel-
ah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan
sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17
kecamatan, dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Keca-
matan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan
sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Ban-
tul telah memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabu-
paten Bantul sebanyak Pustu 65 unit pada 75 Desa. Puskesmas pem-
bantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas
pembantu ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk men-
gakss fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian
besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat kare-
na mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan
dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat
Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km
Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul cukup banyak dan mer-
ata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar
bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyan-
du. Fasilitas dan sarana kesehatan yang cakupannya sudah luas di Kabu-
paten Bantul ini sangat membantu akses masyarakat, mengingat wilayah
Kabupaten Bantul 40
Tabel 10. Rasio Dokter Umum dan Dokter Spesialis di Kabupaten Bantul 2015 - 2018
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Dokter Umum 106 103 186 261 235
2 Jumlah Dokter Spesialis 39 46 149 206 201
3 Jumlah Penduduk 968.632 971.511 928.676 931.356 939.718
4 Rasio Dokter Umum
(per 100.000 penduduk)
11 11 20 28 25
5 Rasio Dokter Spesialis
(per 100.000 penduduk)
4,0 5,0 16 22 21
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2018
Bantul sendiri adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis yang beragam
Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan
angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat,
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jumlah penduduk yang
mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 884.024 jiwa (95,35 %) pada tahun
2018. Jaminan kesehatan yang berupa jamkesda, jamkesos atau yang lainn-
ya merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh fasilitas Kesehatan
yang layak pada wilayah tingkat Desa atau Kecamatan masing - masing.
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan derajat kesehatan mas-
yarakat antara lain :
1. Angka Kematian Ibu (AKI) yang cenderung mengalami kenaikan
Capaian angka kematian ibu pada tahun 2018 sebesar 108,36 per
100.000 kelahiran hidup (14 kasus kematian ibu), melampaui target ke-
matian ibu 87,5 per 100.000 kelahiran hidup. AKI ini telah mencapai tar-
Tabel 11. Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Tahun 2018
No. Jenis Kepesertaan Jaminan KesehatanJumlah Peserta (jiwa)
%
1. Jaminan Kesehatan Nasional1.1. Penerima Bantuan Iur (PBI) APBN 499.511 53.87%
1.2 Penerima Bantuan Iur (PBI) APBD 61.280 6.61%
1.3 Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah 84.985 9.71 %
1.4 Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha 114.557 12.36 %
1.5 Bukan Pekerja 35.842 3.87 %
1.6 Mandiri 87.849 9.47 %
Jumlah penduduk yang terdaftar JKN 884.024 95.35 %
Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN
43.157 4.65 %
Total penduduk Kab Bantul 927.181 100 %
2. JAMKESTA (Jamkessus) 5791
3. JAMKESDA 65.000 (sebanyak 61.280 sudah di inte-grasikan ke JKN)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
41 Laporan Kinerja 2018
Tabel 12. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
No Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum 2014 (unit) 2015 (unit) 2016 (unit) 2017 (unit) 2017 (unit)
1 Rumah Sakit Umum 10 10 10 11 10
2 Rumah Sakit Bersalin 1 1 0 0 0
3 Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA) 3 3 5 5 6
4 Klinik Utama 2 2 2 3 2
5 Klinik Pratama 24 30 47 55 56
Klinik Pratama Rawat Jalan - - 38 45 45
Klinik Pratama Rawat Inap - - 9 10 11
6 Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar 5 5 4 5 0
7 Apotek 100 107 123 125 140
8 Klinik kecantikan estetika 5 5 10 9 9
9 Laboratorium 4 4 4 3 3
10 Toko obat 1 4 4 5 7
11 Optik 12 11 12 12 13
12 Puskesmas rawat inap 16 16 16 16 16
13 Puskesmas non rawat inap 11 11 11 11 11
14 Puskesmas pembantu 67 67 65 65 65
15 Puskesmas keliling 27 27 27 27 27
16 Posyandu 1132 1132 1132 1132 1142
17 Posyandu lansia 901 901 901 967 1034Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
get DIY sebesar 100 per 100.000 kelahiran hidup .
Capaian AKI per tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2018. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit
Maternal Perinatal (AMP) untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan
kronologis kasus sampai terjadinya kematian.
Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan
fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksa-
naan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.
Kabupaten Bantul 42
Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu
pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan SDM Kesehatan: Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko
ibu hamil resiko tinggi.
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Audit Maternal Perinatal, Diseminasi
Hasil Rekomendasi Tingkat Kabupaten, Review Deteksi Dini Ibu Hamil
Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA
dan KB.
c. Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
d. Pemantapan sistem rujukan
e. Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
f. Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan melalui program in-
ovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan
program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif, yaitu
penurunan kematian ibu, kematian bayi, balita gizi buruk, penanggulan-
gan demam berdarah, dan pencegahan penyakit TBC
g. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) di
tingkat Dinas Kesehatan
h. Pembentukan Tim Kewaspadaan maternal di Puskesmas
i. Pengoptimalan Peran dan tupoksi Bidan desa
Solusi :
Dalam rangka mengatasi permasalahan AKI yang mengalami kenaikan
dilaksanakan berbagai upaya antara lain :
a. Meningkatkan kualitas ANC terpadu di Puskesmas maupun dengan
melibatkan fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah kerja Puskesmas.
b. Mengoptimalkan keterlibatan lintas sektor, lintas program dalam upaya
penurunan AKI ;
c. Meningkatkan jejaring Fasilitas Kesehatan Pemberi Layanan Keseha-
tan Ibu Anak ;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu melalui pelayanan
Jampersal ;
e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana puskesmas di Kabupat-
en Bantul dalam pelayanan KIA
f. Meningkatkan sosialisasi deteksi dini tanda bahaya ibu hamil pada ibu
hamil dan masyarakat melalui sarana edukasi buku KIA
g. Meningkatkan kualitas SDM pemberi layanan di Fasyankes se Kabu-
paten Bantul
h. Memberdayakan masyarakat dalam perawatan kesehatan ibu
i. Pembentukan kelas ibu hamil di Puskesmas untuk lebih menjamin
kesinambungan edukasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis kand-
ungan di Puskesmas.
j. Pembentukan Tim percepatan penurunan AKI
2. Kasus gizi buruk
Status gizi masyarakat dilihat dari potret status gizi buruk balita. Sta-
tus gizi buruk balita tahun 2018 sebesar 0,40%, dimana status gizi bu-
ruk balita mengalami kecenderungan penurunan dari 2017 ke tahun
2018. Tahun 2017 sebesar 0,41%, mengalami penurunan sebesar
0,01% pada tahun 2018. Sedang pada tahun 2018 status gizi buruk
Tabel 13. Penyebab Kematian Ibu di Kab. Bantul Tahun 2014 - 2015
No Sebab Kematian 2014 2015 2016 2017 2018
1 Perdarahan 2 4 2 2 5
2 PER/PEB/Eklampsi 2 4 4 2 2
3 Emboli air ketuban 2 1 0 0 0
4 Infeksi 0 0 2 2 0
5 Lain2/Penyakit penyerta 7 2 2 2 7
6 Trombo Emboli 0 0 0 0 0
7 Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome
1 0 2 1 0
J u m l a h 14 11 12 9 14Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
43 Laporan Kinerja 2018
(BB/U) pada Balita sebesar 0,40% yaitu sebanyak 199 Balita gizi buruk
dari 48.908 Balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target
DIY sebesar kurang dari 1%. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebab-
kan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang
kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat
BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.
Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka status gizi buruk
Balita pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan
kader,
b. Implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan
Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
c. Surveilans gizi, dan pemberian intervensi
d. Konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli,
e. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK,
dan Baduta dari keluarga miskin,
f. Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu),
g. Program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK).
Solusi untuk mengatasi permasalahan kasus gizi buruk antara lain :
a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 180 hari makan bagi 600
Balita dan PMT untuk 90 hari makan bagi 300 ibu hamil KEK;
b. Surveilens gizi/pelacakan kasus Balita gizi buruk;
c. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi spesialis anak;
d. Pemantauan status gizi Balita;
e. Sosialisasi pemanfaatan bahan makanan lokal sebagai solusi pening-
katan biaya belanja bahan makanan yang mengurangi daya beli mas-
yarakat untuk pemenuhan gizi seimbang;
f. Peningkatan pemberian pendidikan kesehatan mengenai PHBS dan
pola asuh bagi masyarakat;
g. Peningkatan kualitas penggiatan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi
baru lahir dan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan disertai
penyediaan ruang laktasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan OPD
3. Angka penemuan kasus TB (case detection rate) dan angka
kesembuhan (cure rate)
Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh
mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di-
mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini
biasanya menyebar melewati pembuluh darah dan kelenjar getah be-
ning, tetapi secara utama menyerang paru-paru. Tuberkulosis ada-
lah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal
ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan
yang ada dilingkungannya.
Angka penemuan kasus TB (case detection rate) terlihat meningkat,
menunjukkan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam menemu-
kan kasus TB secara aktif dan selektif (Active Selective Case Finding)
berjalan dengan baik. Namun demikian, angka kesembuhan (cure rate)
tampak fluktuatif, dan terjadinya penurunan cakupan disebabkan antara
lain karena putus obat dari pasien TB dan adanya kasus TB dengan jenis
Multi Drug Resisten (TB MDR).
0,51
0,19
0,57 0,56
0,380,35
0,4 0,41 0,4
2014 2015 2016 2017 2018
Angka Status Gizi Buruk DIY dan Bantul
DIY BANTUL
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2018
Gambar 8.
Kabupaten Bantul 44
Solusi untuk mengatasi permasalahan angka kesembuhan kasus TB di
bawah target antara lain :
a. Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam pene-
muan TB melalui supervisi oleh wasor TB/District officer TB, dan penge-
lola program HIV;
b. Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskes-
mas;
c. Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada:
- Penyegaran tentang strategi DOTS;
- Active Selective Case Finding (ASCF) melalui pemeriksaan dahak
pada suspek;
- Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang
diobati
Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah strategi guna meningkat-
kan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut :
1. Melaksanakan 3 (tiga) pilar utama Program Indikator Sehat yaitu :
a. Penerapan paradigma sehat,
Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengaru-
sutamaan kesehatan dalam pembangunan,penguatan upaya promotif
dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat.
b. Penguatan pelayanan kesehatan,
Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan
akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningka-
tan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi
berbasis risiko kesehatan
c. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan
manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya
2. Menerapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Pro-
gram Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk mening-
katkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pe-
layanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
3. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara
menyeluruh.
Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan beban penyakit menular
dan tidak menular, baik kematian maupun kecacatan, menghindari
terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pe-
layanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai
dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi
sayur dan buah serta deteksi dini penyakit penyakit tidak menular
4. Peningkatan pelayanan di Puskesmas pada Upaya Kesehatan Mas-
yarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), akses
dan mutu layanan.
5. Penyelenggaraan jejaring kemitraan dengan fasilitas pelayanan kes-
ehatan ataupun lembaga lainnya untuk turut menyelesaikan mas-
alah-masalah kesehatan.
4. Peningkatan kasus penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ditujukan pada
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2018
37,92
47,58 50,20 51,6058,00
81,0774,33
60,81
73,33
80,6
2014 2015 2016 2017 2018
ANGKA PENEMUAN KASUS DAN KESEMBUHAN TB
CDR (Angka Penemuan) CR (Angka Kesembuhan)
Gambar 9.
45 Laporan Kinerja 2018
penyakit yang timbul akibat pola atau gaya hidup yang tidak sehat seperti
kebiasaan merokok, kurang aktifitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur,
kurang istirahat dan stress. Pola hidup tersebut dapat memicu timbulnya pen-
yakit-penyakit degeneratif yaitu hypertensi, Diabetes Mellitus (DM), Penyakit
Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD), stroke, gagal ginjal, dan keganasan
(kanker). Angka kejadian penyakit tersebut mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2016 di Indonesia, dari seluruh penyebab kematian
karena penyakit, 36,3% disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, 9,6%
karena penyakit kanker, 9,1 % karena Diabetes Melitus. Di sisi lain, berb-
agai kondisi sosial memicu peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa baik
gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa ringan. Pada tahun 2018 terja-
di peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa berat dengan ditemukannya
penderita baru sebanyak 400 orang, kasus lama 4.567 kasus. Untuk ganggu-
an jiwa ringan pada tahun 2018 ditemukan kasus baru sebanyak 787, kasus
lama 527. Untuk kejadian bunuh diri di tahun 2018 ada 8 kasus.
Dalam rangka mengendalikan peningkatan jumlah penderita penyakit tidak
menular dan pengendalian peningkatan kasus masalah Kesehatan Jiwa
(Keswa) tersebut, telah dilakukan upaya yang meliputi sosialisasi program
PTM dan Keswa, update knowledge PTM dan masalah Keswa, validasi data
PTM dan Keswa, seminar PTM. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pening-
katan kapasitas petugas kesehatan jiwa dalam melakukan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa di mas-
yarakat. Kegiatan lain yang dilakukan adalah deteksi dini faktor risiko pen-
yakit tidak menular yang bertujuan melakukan screening awal faktor risiko
DM dan PJPD di Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan di masyarakat.
Solusi yang dilaksanakan untuk mencegah peningkatan kasus penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa antara lain adalah :
1. Pembentukan posbindu untuk deteksi dini faktor resiko penyakit tidak
menular
2. Screening kesehatan jiwa kepada ASN maupun masyarakat umum.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilaku-
kan terkait dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Pada ta-
hun 2018, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis
sebagai berikut :
1) Obat dan perbekalan kesehatan;
2) Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Pengawasan Obat dan Makanan;
4) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5) Perbaikan Gizi Masyarakat;
6) Pengembangan Lingkungan Sehat;
7) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8) Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
10) Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan jaringannya;
11) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
13) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
14) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
15) Peningkatan Pencegahan Penyakit tidak Menular;
Kabupaten Bantul 46
Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten
Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan
mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa.
Hal ini sejalan dengan visi Bupati terpilih yakni terwujudnya masyarakat
Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keag-
amaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.
Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas dite-
gaskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dalam misi 2 “Meningkatkan Kual-
itas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Berkeprib-
adian Luhur”. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang
yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Sasaran untuk mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2018, dari target 15,4 tahun, real-
isasi tahun 2018 menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah pen-
duduk Bantul mencapai 14,74 tahun atau 95,71% dari target kinerja. Capa-
ian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian
ini pula, telah mencapai 94,85% dibandingkan target capaian pada akhir
RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian
target pada akhir RPJMD. Realisasi tahun 2018 masih menggunakan data
AHLS tahun 2017 yang dikeluarkan BPS.
3 Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas
Indikator :
Angka Harapan Lama Sekolah 14,74
capaian 2018
target2018 : 15,4
14,35
14,62
14,72 14,73 14,75 14,74
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kab. Bantul
Gambar 10.
15,03
12,92
13,55
14,72
15,77
16,32
15,23
12,93
13,97
14,73
16,08
16,81
15,42
12,94
15,23
14,74
15,77
16,82
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
DIY
Gunung Kidul
Kulon Progo
Bantul
Sleman
Kota Yogyakarta
Angka Harapan Lama Sekolah 2017 2016 2015
Gambar 11.
47 Laporan Kinerja 2018
Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 14,74 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas)
di masa mendatang adalah 14,74 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga Diploma II.
Kabupaten Bantul berada pada posisi ketiga, apabila dibandingkan dengan angka provinsi, angka HLS Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka
Provinsi D.I Yogyakarta (15,42 tahun) dan terpaut 0,68 poin. Angka HLS di Provinsi D.I Yogyakarta yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar
16,82 tahun dan berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 16,48 tahun.
Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2018 meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun 2017. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah
dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah
(BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.
Tabel 14. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar
No Indikator Kinerja Utama Capaian 2017
2018
Target Akhir Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap
2021 (%)Target Realisasi % Realisasi
1. APK SD/MI 97.73 96,2 98,45 102.34 96.50 102.02
2. APK SMP/MTs 99.76 95,2 97,83 102.76 96.00 101.91
3. APM SD/MI 88.25 84,45 89,55 106.04 84.75 105.66
4. APM SMP/MTs 77.01 67,9 77,33 113.89 68.22 113.35
5. Angka Melanjutkan SD/MI 106.62 100 109,61 109.61 100 109.61
6. Angka Melanjutkan SMP/MTs 105.96 100 108,54 108.54 100 108.54
7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9.09 8,89 9,2 101.24 9 102.22
Sumber : Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2019
Kabupaten Bantul 48
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. Pada tahun 2018 mentargetkan sebesar 96,20 terealisir sebesar 98,45, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 102,34% dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 98,45 diperoleh dari data
Jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 83.109 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12
tahun sebanyak 84.414 jiwa. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 97,73%, capaian tahun 2018
meningkat 0,72%.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 95,20 realisasi sebesar 97,83, tercapai
102,76% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 97,83 dperoleh dari data Jumlah siswa di jenjang SMP/MTs/
Pkt.B dan SMP sebanyak 39.211 siswa dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 40.081
jiwa sehingga terealisir sebesar 97,83%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 99,76 %, maka capaian
tahun 2018 mengalami penurunan 1,93%.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 84.45, realisasi sebesar 89,55, tercapai
106,04% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 89,55% diperoleh dari data Jumlah siswa usia 7-12 tahun
di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 75.589 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebanyak
84.414 jiwa sehingga terealisir sebesar 89,55%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 88,25 %, maka
capaian tahun 2018 meningkat 1,30%.
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 67.90, realisasi sebesar 77.33, tercapai
113.89% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 77.33% diperoleh dari data Jumlah siswa usia 13-15 tahun di
jenjang SMP/MTs/Pkt.B sebanyak 30.996 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun seban-
yak 40.081 jiwa sehingga terealisir sebesar 77.33%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 71.01%,
maka capaian tahun 2018 meningkat 0.32%.
5. Capaian Nilai Angka melanjutkan rata-rata SD/MI. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 100, realisasi sebesar 109,61,
tercapai 109,61% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 109,61% diperoleh dari data Jumlah siswa baru ting-
kat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 13.075 siswa dibanding dengan lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
sebanyak 11.929 siswa sehingga terealisir sebesar 109,61%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar
100%, maka capaian tahun 2018 meningkat 2,99% Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian tahun
2018 ini telah menyumbangkan 109,61% dari target akhir Renstra tahun 2021.
6. Capaian Nilai Angka melanjutkan rata-rata SMP/MTs. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 100, realisasi sebesar
108,54, tercapai 108,54% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 108,54% diperoleh dari data Jumlah siswa
baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 13.504 siswa dibanding dengan lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun
ajaran sebelumnya sebanyak 12.442 siswa. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 105,96%, maka
capaian tahun 2018 meningkat 2,58%
49 Laporan Kinerja 2018
1. Tingkat Kelulusan SD/MI Pada tahun 2018 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar 100% , maka nilai capaian indikator sasa-
ran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data Jumlah lulusan pada jenjang SD/
MI sebanyak 11.929 dengan jumlah peserta ujian nasional SD/MI sebanyak 11.929 sehingga terealisir sebesar 100%. Jika dibanding
dengan tahun 2017 bahwa tingkat Kelulusan SD/MI terealisir 100%, sehingga capaian pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan.
2. Tingkat kelulusan SMP/MTs pada Tahun 2018 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar 100%, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data Jumlah lulusan pada jen-
jang SMP/Mts sebanyak 12.442 siswa dengan jumlah peserta ujian nasional SMP/Mts sebanyak 12.442 siswa sehingga terealisir
sebesar 100%. Jika dibanding dengan tahun 2017 bahwa tingkat Kelulusan SMP/MTs terealisir 100%, pada tahun 2018 tidak men-
galami penurunan. Selama lima tahun terakhir persentase kelulusan sekolah peserta didik mengalami naik turun.
3. Angka Putus Sekolah SD/MI pada tahun 2018 mentargetkan sebesar 0,02% terealisir sebesar 0,01 %, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 150 % dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 0.01 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah
pada jenjang SD/MI sebanyak 7 siswa, sedangkan jumlah siswa SD/MI di jenjang SD/MI sebanyak 81.760 siswa sehingga terealisir
sebesar 0.01. Jika dibanding dengan tahun 2017 bahwa angka putus sekolah terealisir 0.01 angka putus sekolah ditahun 2018 sama
dengan tahun 2017.
4. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Pada tahun 2018 mentargetkan sebesar 0,02 % terealisir sebesar 0,02 %, maka nilai capaian
Tabel 15. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Peserta Didik
No Indikator Kinerja Utama Capaian 2017
2018 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap
2021 (%)Target Realisasi % Realisasi
1. Persentase Kelulusan SD/ MI 100 100 100 100.00 100 100
2. Persentase Kelulusan SMP/ MTs 100 100 100 100.00 100 100
3. Angka Putus Sekolah SD/MI 0.01 0.02 0.01 150 0.02 50
4. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.02 0.02 0.02 100 0.02 100
5. Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional 6 5 8 160.00 8 100
Sumber : Dinas Dikpora Kab. Bantul 2019
Kabupaten Bantul 50
indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Real-
isasi sebesar 0.02 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada
jenjang SMP/MTs sebanyak 9 siswa, sedangkan jumlah siswa di jenjang
SMP/MTs sebanyak 38.610 siswa sehingga terealisir sebesar 0.02. Jika
dibanding dengan tahun 2016 bahwa angka putus sekolah terealisir 0.03
angka putus sekolah ditahun 2018 sama dengan tahun 2017.
5. Jumlah Prestasi Non Akademik Tingkat Nasional pada Tahun 2018 men-
targetkan juara sejumlah 5 terealisir juara sejumlah 8, maka nilai capa-
ian indikator sasaran ini sebesar 160% dengan kategori sangat tinggi.
Realisasi sebesar 160% diperoleh dari prestasi yang diperoleh sekolah,
siswa dan guru di tingkat nasional. Pada tahun 2018 medali emas se-
jumlah 8 tingkat nasional yang diperoleh dari 1 medali juara sekolah, 1
medali emas dari guru berprestasi dan 6 medali emas diperoleh siswa
SD dan SMP. Jika dibanding dengan tahun 2017 bahwa Jumlah Prestasi
Non Akademik Tingkat Nasional, pada tahun 2018 mengalami kenaikan
sejumlah 3 medali
Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan di-
naikkan secara bertahap sehingga pada lima tahun ke depan besaran BOP
sudah bisa mendekati Unit Cost Standar untuk masing-masing jenjang pen-
didikan. Pada tahun 2018 untuk jenjang SD/MI besaran BOP dan BOS se-
besar 1.150.000/siswa/tahun sudah mencapai 82,14% dari Unit Cost Stan-
dar, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS besaran BOP dan BOS sebesar
1.500.000/siswa/tahun sudah mencapai 65,21% dari Unit Cost Standar
Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam
upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Bantul salah sa-
tunya adalah perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diada-
kan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup
17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpus-
takaan, terdapat 26 Taman Bacaan Masyarakat juga memberikan dukungan
terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkual-
itas.
Permasalahan :
1. Biaya Operasional pendidikan masih belum tercapai
2. Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT
3. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM;
4. Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar masih diperlukan pemenu-
han sarana-prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru,
ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.
5. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendi-
dikan Non Formal
Solusi :
1. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran daerah
2. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.
3. Kesejahteraan bagi GTT dan PTT diupayakan penambahan insentif
secara bertahap.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
5. Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru kontrak oleh dewan
sekolah.
6. Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi
agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di
PKBM masing-masing.
Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pe-
merintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Ka-
bupaten Bantul.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan
terkait mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas. Pada
51 Laporan Kinerja 2018
tahun 2018, sebanyak 9 (delapan) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
8. Program Peningkatan Nilai Akademik
9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kabupaten Bantul 52
Amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat menyatakan bahwa pe-
merintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindun-
gi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2)
memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari ”memajukan
kesejahteraan umum ”rakyat Bantul” dilaksanakan melalui peningka-
tan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pengentasan kemiskinan,
ketenagakerjaan, meningkatkan daya saing berbasis pengembangan
ekonomi lokal, dan peningkatan sarana dan prasarana publik.
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul,
sejak Tahun 2015 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi pening-
katan persentase penduduk di atas garis kemiskinan.
Sasaran turunnya jumlah masyarakat kurang mampu menunjukkan ki-
nerja Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator angka ke-
miskinan yang mengalami capaian 95,97% dari target yang ditetapkan.
Tahun 2018 realisasi angka kemiskinan sebesar 13,43% dari target se-
besar 12,91%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 74,02% dari target
RPJMD tahun 2021, angka kemiskinan sebesar 8,32.
4 Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu
Indikator :
Angka Kemiskinantarget
2018 :13,43
12,91
capaian 2018
156610153910
160200
142052139670
134835
120000
125000
130000
135000
140000
145000
150000
155000
160000
165000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Miskin
16,48 15,89 16,33
14,55 14,07 13,43
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Trend Angka KemiskinanGambar 12.
Gambar 13.
53 Laporan Kinerja 2018
Dengan menggunakan dasar penghitungan sementara proyeksi dari BPS maka diperoleh persentase tingkat kemiskinan tahun 2018 sebesar 13,43%,
lebih rendah dari tahun 2017 yaitu sebesar 14,07%., mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan dengan tahun 2017. Angka kemiskinan Bantul
masih di atas angka kemiskinan DIY yaitu 11,81% dan Nasional yaitu 9,66%. Adapun data tentang jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak
134.835 jiwa, mengalami penurunan sebesar 4.835 jiwa dari data penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 139.670 jiwa.
Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Imogiri (13.269 jiwa); Kasihan (10.902 jiwa); Pandak (10.840 jiwa); Sewon
(10.120 jiwa); Dlingo (9.786). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan. Hal ini bisa dipahami karena
penduduk perdesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di
sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan penduduk perkotaan.
Hasil identifikasi terhadap wilayah dengan jumlah jiwa miskin tertinggi tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor :
1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga memberi dampak terhadap penanganan kemi-
skinan menjadi lebih kompleks.
2. Potensi perekonomian wilayah yang sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian, akan tetapi sesuai dengan data DTPPFM, Kementerian Sosial
No.71 Tahun 2018, penduduk miskin paling banyak berprofesi dalam bidang jasa konstruksi (buruh bangunan).
3. Kategori jumlah penduduk dengan usia tidak produktif (golden age) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga upaya penanganan
kemiskinan kurang berhasil.
4. Merupakan daerah yang berada di perbatasan perkotaan dan di wilayah perdesaan sehingga rentan terhadap persaingan, perubahan dan dinamika
perekonomian.
Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan melalui program berkelanjutan
antara lain : program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai
ditingkat pedukuhan, pemutakhiran data warga miskin melalui aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIK NG), implementasi SLRT
(Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Penerapan UHC (Universal Health Coverage) di tahun 2019, melalu Mekanisme Pemuthakiran Mandiri (MPM), Jam-
inan Kesehatan Daerah (Jamkesda), program pemberdayaan masyarakat melalui Produk Andalan Setempat (PAS), Program Ekonomi Keluarga Miskin
(PEKM) serta kegiatan-kegiatan pelatihan.
Sejak tahun 2013, telah dikembangkan program dalam penanganan kemiskinan yaitu One Village One Produk (OVOP) atau satu wilayah menghasilkan
satu macam produk andalan. Dari berkembangnya potensi wilayah tersebut, masyarakat dapat mengoptimalkan hasil produknya selain sebagai ciri khas
produk dari wilayahnya, hasil produk tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraannya serta mengentaskan kemiskinan. Program OVOP ini di Bantul
dinamakan Produk Andalan Setempat (PAS).PAS ini didukung promosi akses pasar bagi produk hasil industry di dalam dan luar negeri, melalui berbagai
Kabupaten Bantul 54
ajang pameran. Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi pro-
duktif dari Pemerintah DIY secara berkesinambungan diharapkan dapat mem-
berikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.
Permasalahan :
1. Belum semua Perangkat Daerah pengampu Program Penanggulangan
Kemiskinan menggunakan DTPPFM sebagai hasipl data penerima pro-
gram
2. Belum optimalnya sinergitas PRONANGKIS yang diampu OPD
Solusi :
1. Adanya surat edaran untuk menggunakan Data Terpadu Penanganan Pro-
gram Fakir Miskin (DTPPFM) sebagai sasaran program dan monev secara
berkesinambungan,
2. Penerapan program penanggulangan kemiskinan berkelanjutan.
3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan memanfaatkan po-
tensi lokal.
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan
publik dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pedesaan.
Dengan cara ini, upaya menjawab tingginya persentase penduduk miskin
di kawasan pedesaan bisa di lakukan dengan lebih efektif dengan manfaat
berupa peningkatan pendapatan masyarakat
Guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, terus diupayakan kebijakan
yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun
perilaku, serta pengorganisasian masyarakat sebagai berikut :
a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang
berbasis masyarakat seperti dibukanya obyek wisata baru yang berbasis
alam dan pedesaan, pengembangan sentra-sentra kerajinan, dan usa-
ha-usaha kuliner baru;
b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menja-
min daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutu-
han pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin den-
gan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha
mikro;
d. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangu-
nan berbasis masyarakat;
e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar;
dan
f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial
bagi masyarakat miskin.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan
terkait Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu. Pada tahun 2018,
program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
6. Program Penempatan Tenaga Kerja
7. Program Perluasan Kerja
8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
11. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
12. Program pemberdayaan masyarakat
13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
14. Program Keluarga Berencana
15. Program pelayanan kontrasepsi
16. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
17. Program transmigrasi regional
55 Laporan Kinerja 2018
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting
dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang ter-
jadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang
meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi
daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keber-
hasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendeka-
tan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat
pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi
(yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan) tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu
sendiri.
Pemerataan pendapatan secara umum menggambarkan sejauh mana
manfaat dari hasil pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat.
Melalui indikator tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah menun-
jukkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Namun demikian,
penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian
pembangunan, pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan
hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Peran dari pi-
hak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang
menyumbang pada capaian pemerataan pendapatan.
Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas dari Misi 3 “Mewu-
judkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengem-
bangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.
5 Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas
Indikator :
Indikator :
Pemerataan Pendapatan
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,02%
capaian 2018
target2018 :
target2018 :
5,4%
0,030930,4126
capaian 2018
5,15 5 5,06 5,1 5,02
5,118 4,94 5,05 5,02 6,2
5,02 4,79 5,02 5,05
2014 2015 2016 2017
Gambar 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Bantul, D.I.Y, dan Nasional 2014 - 2018BANTUL DIY NASIONAL
0,32020,3761 0,3967 0,4126 0,4126
2014 2015 2016 2017 2018
Gambar 15. INDEKS GINI RATIO
Kabupaten Bantul 56
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat
kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi
dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersang-
kutan terhadap tahun yang sebelumnya.
Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB bantul pada tahun 2018
menungkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produk-
si diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai
PDRB Bantul harga konstan 2010 , mencapai 18,07 truliun rupiah. Angka
tersebut naik dari 17,21 triliun rupaih pada tahun 2017. Hal tersebut menunju-
kan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%,
mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ta-
hun sebelumnya sebesar 5,10%. Hal ini disebabkan oleh melambatnya kate-
gori lapangan usaha unggulan seperti lapangan usaha pertanian, kehutanan
, perikanan dan lapangan usaha industri pengolahan serta berberpa usa-
ha lainnya sehingga mengakitkan perekonomian di Kabupaten Bantul tum-
buh melambat dibanding tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian sebesar
92,96% dari target yang direncanakan, hal ini menunjukan capaian kinerja
sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha
jasa lainnya dan penyediaan akomodasi makan minum yaitu masing-masing
sebesar 7,14% dan 6,76%. Salah satu penyebabnya adalah mulai bergeliat-
nya kegiatan pariwisata Bantul, yang menyebabkan meningkatnya kegiatan
penyediaan akomodasi makan minum. Dari 17 lapangan usaha ekonomi-
yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif 8 lapangan us-
aha yang positif sebesar 5-7%. Sedangkan 9 lapangan lainya berturut-turut
tercatat pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 5%
Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui
indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik
atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan, pertumbu-
han PDRB, dan PDRB per kapita.
Selama periode 2013-2017 PDRB perkapita Kabupaten Bantul mengalami
peningkatan dan menempati peringakt ketiga setelah kabupaten Sleman.
PDRB perkapita sebesar 22,742 juta rupiah, sedngakan laju pertumbuhan
Kabupaten Bantul selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi
pada tahun 2017 laju pertumbuhan perekoniam kabupaten bantul adalah
posisi ke empat setelah kabupaten kulon progo, hal ini wajar saja terja-
di, pada tahun 2017 kabupaten kulon progo mulai membangun bandara
NYIA. Keadaan ini masih terjadi pada tahun 2018, dimana laju pertum-
buhan ekonomi kabupaten kulon progo berada pada posisi ke tiga setelah
kabupaten sleman. Dampak dari NYIA di wilayah kabupaten kulon progo
sudah mulai memberikan gambaran terjadi geliat perekonomian di kabu-
paten kulon progo khususnya pada kategori konstruksi
Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 3,96% pada ta-
hun 2017 menjadi 2,61% pada tahun 2018. Laju inflasi tersebut diukur
melalui pemantauan harga yang dilakukan di Kabupaten Bantul pada ta-
hun 2018. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan den-
gan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 2,96%. Akan tetapi, lebih tinggi apa-
bila dibandingkan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,13%.
Selain itu, pada tahun 2018 inflasi Kabupaten Bantul bulan Desember di
mana ada perayaan Natal kembali lebih tinggi dibandingkan bulan di mana
ada perayaan lebaran. Inflasi bulan Desember 2018 adalah sebesar 0,55,
sedangkan inflasi bulan Juli 2018 adalah sebesar 0,51. Hal ini berbeda
dengan keadaan tahun 2017, di mana pada tahun 2017. inflasi di Kabupat-
en Bantul mencapai kondisi yang bisa disebut Triple Decker. Berdasarkan
57 Laporan Kinerja 2018
keadaan tersebut, maka diperlukan kerja keras melalui pengendalian inflasi
secara dini dan sistematis sehingga efektif mengendalikan inflasi baik dari
aspek produksi maupun distribusi.
Pendorong inflasi tahun 2018 Kabupaten Bantul di antaranya adalah naiknya
harga beberapa bahan pokok makanan termasuk naiknya harga makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau. Beberapa komoditas yang memiliki andil
terhadap inflasi pada kelompok ini, yaitu: beras, daging ayam ras, telur ayam
ras, daging sapi, dan sayur-sayuran.
Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang
mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih
baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Laju inflasi Kabupaten Ban-
tul pada tahun 2018 berada di bawah laju inflasi Kota Yogyakarta. Hal ini
menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengenda-
likan inflasi melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPID) dan
kebijakan-kebijakan yang diambil walaupun tidak lebih rendah dari laju inflasi
nasional
2. Indeks Gini
Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi
dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi rasio koefisien Gini,
semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini
Kabupaten Bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami pening-
katan (Grafik 1.3). Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2018 dengan
angka sementara sebesar 0,4126 lebih baik dari pada capaian DIY sebesar
0,4300, namun lebih tinggi dari pada capaian nasional sebesar 0,391. Capa-
ian ini masih dalam batas kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas pen-
duduk melampaui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti mayori-
tas penduduk. Capaian ini juga merupakan implikasi dari transformasi struk-
tur ekonomi yang masih terus berproses dari sektor primer dan sekunder ke
arah tersier.
Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian pen-
duduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjan-
gan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya
bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk
masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat ber-
golongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang
tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan
antara lain:
1. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru
yang berbasis masyarakat seperti dibukanya obyek wisata baru
yang berbasis alam dan pedesaan, pengembangan sentra-sentra
kerajinan, dan usaha-usaha kuliner baru;
2. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan
menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk me-
menuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok uta-
ma selain beras;
3. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin den-
gan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha
mikro;
4. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangu-
nan berbasis masyarakat;
5. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar;
dan
6. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial
bagi masyarakat miskin
Kabupaten Bantul 58
Permasalahan pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan adalah kondisi perekonomian yang men-
galami perlambatan dikarenakan pengaruh ekonomi dunia. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pening-
katan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah; percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur.
Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun pening-
katan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke
bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi
kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
e. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan perekonoman daerah yang berkualitas. Pada tahun
2018, sebanyak 14 (empat belas) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :
1. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
9. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
10. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
11. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
12. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
13. Program Pemberdayaan Pedagang
14. Program kerjasama informasi dengan mas media
59 Laporan Kinerja 2018
6Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul
merupakan penjabaran dari Misi 3 “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengen-
tasan kemiskinan”.
Mengacu pada ukuran keberhasilan pariwisata dari Kementerian Pariwisata yang
meliputi : jumlah kunjungan wisatawan, length of stay (LOS), dan belanja wisa-
tawan. Ukuran ini digunakan pada tingkat nasional dan provinsi. Untuk Kabupaten
Bantul, menggunakan “pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan” yang sesuai
dengan standar nasional.
Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul
Indikator :
Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan 13,28%
capaian 2018
target2018 : 7%
2.356.5782.153.404 2.298.351
2.500.1142.800.800
3.711.384
4.204.422
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Wisatawan (Orang)
235 Wisata Sejarah, Budaya
59 Wisata Buatan
10 Museum
38 Desa Wisata
25 Wisata Alam
8.640.795.116,00 9.120.764.368,00 9.767.144.025,0011.150.632.500,00
12.739.875.250,00
17.090.253.000,00
29.066.376.750,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah PAD (Rp.)
Gambar 16.
Gambar 17. Perkembangan PAD 2012 - 2018 dari Sektor Pariwisata
Kabupaten Bantul 60
Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul mengalami pencapaian kinerja Sangat Tinggi. Pertumbuhan jumlah kunjungan
wisatawan tahun 2018 ditargetkan sebesar 7% terealisir 13,28% atau 189,71%. Capaian ini menyumbangkan 130% dari target akhir RPJMD tahun 2021.
Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain
melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta opti-
malisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, Tabel 16. Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2013- 2018
No. Obyek Wisata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keterangan
1 Alam 10 10 20 21 22 25 Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2 Buatan 5 6 53 54 59 59 Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro, desa wisata
3 Sejarah, budaya 21 21 201 201 235 235 Warisan budaya, cagar budaya, desa budaya, wayang, benda purbakala, budaya Jawa, batik, alat tani tradisional, tokoh terkenal, koleksi penghayat kepercayaan
4 Museum 9 10 10 10 10 16 Museum Tani Candran Kebonagung Imogiri, Museum Batik Ciptowening Imogiri, Museum Geospasial Gumuk Pasir Parangtritis, Museum Budaya Jawa Tembi, Museum Wayang Kekayon, Museum Soeharto, Museum Mari-tim, Museum Garuda, Museum Tino Sidin, Museum Purbakala Pleret
5 Desa Wisata 33 34 36 37 38 38 16 dari 38 desa wisata yang ada sudah sering menerima kunjungan.
Sumber : Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, 2018
sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2017 men-
capai 3.711.384 orang menjadi 4.204.422 orang pada tahun 2018. Sedangkan jumlah PAD yang disumbangkan tahun 2012 sebesar Rp.8.640.795.116,00,
meningkat menjadi Rp.29.066.367.750,00 pada tahun 2018. Peningkatan tersebut di atas didukung oleh promosi lewat media sosial dan kerjasama den-
gan pihak lain, juga didukung dengan desa-desa wisata di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan.
Tahun ini banyak sekali even yang dilaksanakan untuk menaikan jumlah kunjungan wisata, seperti adanya Jogya Air Show (JAS), Lomba Dayung di La-
guna Depok, Lomba Kreativitas Seni yang diselenggarakan di Goa Selarong yang pada awalnya ditargetkan 100 peserta, ternyata melebihi sampai pada
akhir pendaftaran mencapai 500 peserta yang tidak hanya berasal dari wilayah DIY tetapi sampai dengan Jawa Tengah. Selain itu kita juga mengadakan
festival jatilan di Goa Selarong, lomba desa wisata, lomba pokdarwis dan lomba homestay. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan
jumlah kunjungan wisata, meningkatkan PAD serta peningkatan perekonomian masyarakat.
61 Laporan Kinerja 2018
11,77%10,75%
11,48%12,48%
13,99%
18,53%
21,00%
8,86% 9,35%10,01%
11,43%
13,06%
17,51%
29,79%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Persentase Jumlah Wisatawan dan Jumlah PAD Kab. Bantul
Jumlah Wisatawan (orang) Jumlah PAD (Rp.)
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung
akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi
sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun
terakhir terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan dunia kepari-
wisataan Kabupaten Bantul yang cukup dinamis serta berkesinambungan
diharapkan dapat memberikan peran yang lebih konstruktif dari sektor ini
dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul di masa mendatang.
Bantul meraih penghargaan sebagai Juara II Tingkat Nasional Anuger-
ah Pesona Indonesia kategori Cinderamata Terpopuler “Kerajinan Bambu
Munthuk Dlingo”, Lomba Homestay “Rejo” Kaki Langit Mangunan juara
I Nasional, Lomba Homestay “Rejo” Kaki Langit Mangunan juara I DIY,
Lomba Desa Wisata “Desa Wisata Krebet” juara II DIY, Lomba Homestay
“Homestay Nara” Mangunan juara III DIY, Lomba Pokdarwis “Pokdarwis
Santan” juara III DIY, Lomba Desa Wisata “Desa Wisata Tapak Tilas” Man-
gunan juara IV DIY.
Permasalahan :
1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di se-
tiap obyek wisata
2. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisata-
an daerah
3. Tidak meratanya sebaran kunjungan wisatawan
4. Meningkatnya minat masyarakat untuk mendirikan desa wisata belum
didukung oleh sumber daya yang memadai
Solusi :
1. Penguatan kapasitas SDM dan lembaga pengelolaan obyek wisata
serta melaksanakan sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata juga
syarat terbentuknya desa wisata
2. Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap
obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul da-
lam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terin-
tegritas
3. Melaksanakan promosi pariwisata antara lain dengan mengadakan
kerjasama pertukaran pelajar dengan luar daerah, memanfaatkan
semua media serta mengadakan even-even/pentas di destinasi
4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di destinasi wisata
dan mengada
Strategi yang yang dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah meningkat-
kan promosi Pariwisata dan pengelolaannya.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan ter-
kait perwujudan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul. Pada
tahun 2018, sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran
strategis ini yaitu :
1. Program pengembangan kemitraan
2. Program pengembangan destinasi pariwisata
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Gambar 18.
Kabupaten Bantul 62
63 Laporan Kinerja 2018
Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pem-
bangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kese-
jahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki industri kreatif yang beraneka
ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan
dunia usaha semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong
pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal guna meningkatkan
daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional.
Sektor industri khususnya Industri kreatif memberikan peranan penting terhadap
perekonomian suatu daerah. Peran industri kreatif bisa meningkatkan ekonomi
secara global. Sebagian orang berpendapat bahwa kreativitas manusia adalah
sumber daya ekonomi utama. Sehingga saat ini banyak sektor industri yang lahir
dari kreatifitas dan inovasi dari setiap individu.
Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas mengalami pencapaian ki-
nerja Sangat Tinggi. Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul pada
tahun 2018 sebesar 42,90 % , meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun
2017 sebesar 41,11 % dan melebihi target pada Tahun 2018 sebesar 7% (realisa-
si capaian 122,57 %). Hal ini menunjukkan bahwa 42,90 % dari industri yang ada
di Kabupaten Bantul merupakan industri kreatif. Selanjutnya pencapaian tersebut
telah menyumbang 85,8 % dari Target Capaian pada akhir RPJMD Tahun 2021
sebesar 50%.
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas didukung oleh fakta bahwa
Sektor Industri Pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian Kabu-
paten Bantul. Hal ini didasari bahwa sektor ini memberikan kontribusi terbesar da-
7 Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas
Indikator :
Cakupan Industri Kreatif 42,9
capaian 2018
target2018 : 35
2017 ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif olehBadan Ekonomi Kreatif Nasional
5 Strategi untuk pencapaianIndikator Sasaran5 Program pendukung Sasaran
25 30 35
3941,11
42,9
2016 2017 2018
indikator Cakupan Industri Kreatif
TARGET REALISASI
Gambar 19.
Kabupaten Bantul 64
lam PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2018 yakni sebesar 15,41%*). Selain itu
arahan kebijakan nasional dalam pengembangan perekonomian difokuskan
pada penguatan sektor industri khususnya pengembangan industri kreatif
juga menjadi tolok ukur Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan
pengembangan industri kreatif secara berkelanjutan. Pada Tahun 2017 Ka-
bupaten Bantul telah ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional men-
jadi Kabupaten Kreatif Indonesia dengan basis Kriya.
Permasalahan :
Dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bantul, permasalahan
yang dihadapi adalah terkait dengan jenis industri kreatif yang baru difokus-
kan pada industri kreatif kerajinan/kriya, dari potensi 16 sub sektor industri
kreatif.yang ada di Kabupaten Bantul.
Kemudian dikaitkan dengan pengembangan kewilayahan, sebaran industri
kreatif di Kabupaten Bantul masih terpusat di daerah atau kawasan tertentu
sehingga aspek pemerataan perekonomian daerah belum optimal.
Solusi :
Untuk mengatasi permasalahan tesebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya
yang komprehensif antara lain :
1. Mendorong penumbuhan sektor industri kreatif melalui pengembangan
sub sektor industri lainnya
2. Menguatkan komitmen dan keterpaduan serta kerjasama antar pe-
mangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan industri kreatif
3. Pengembangan kewilayahan berbasis industri kreatif
Perkembangan industri kreatif yang demikian dicapai melalui beberapa
strategi yaitu :
1. Menumbuhkan usaha pemula di sektor industri kreatif
2. Penguatan Industri Kreatif dengan melalui penguatan institusi yaitu,
merumuskan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang
kondusif
3. Peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya produk
4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta penguatan kelem-
bagaan
5. Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang berkem-
bangnya industri kreatif.
Implementasi strategi tersebut, pada tahun 2018 dan selanjutnya telah
diprogramkan penumbuhan kewirausahaan, penguatan kelembagaan,
pelatihan, dan promosi
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan
terkait terciptanya industri kreatif yang berkualitas. Pada tahun 2018, se-
banyak 5 (lima) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini
yaitu :
1. Program Potensi Energi
2. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
3. Program pengembangan industri kecil dan menengah
4. Program penataan struktur industri
5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
65 Laporan Kinerja 2018
Panen Bawang Merah OrganikNawungan, Selopamioro
Kabupaten Bantul 66
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019,
pembangunan sektor pertanian mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pemba-
ngunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai
penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup
transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola
pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian men-
cakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penye-
diaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi.
Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor
pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoa-
lan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fung-
sinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian
dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewu-
judkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
8Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat
Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kabupaten Bantul men-
empatkan pertanian dalam mendukung pencapaian ketahanan
pangan melalui sasaran terpenuhinya ketahanan pangan mas-
yarakat merupakan pelaksanaan dari Misi 3 “Mewujudkan kes-
ejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengem-
bangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.
1. Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, dom-
ba, kuda, unggas)
Capaian kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang baik.
Produksi daging pada tahun 2018 meningkat sebesar
0,71 % dari sebesar 14.751 ton pada tahun 2017 menjadi
14.855,725 ton di tahun 2018 di tahun 2018 atau bernilai
kinerja Sangat Tinggi. Jadi, target indikator tahun 2018
yaitu sebesar 0,7 % telah berhasil tercapai. Dilihat dari
target capaian tahun 2021 (akhir RPJMD), capaian tahun
2017 ini telah menyumbangkan 71 % dari target akhir RP-
JMD tahun 2021 sebesar 1 %. Pencapaian ini didukung
oleh adanya Program Nasional UP-SUS-SIWAB (Upaya
Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dimulai sejak
tahun 2017.
Dengan adanya program ini, maka pada tahun 2018 ter-
jadi peningkatan kelahiran sehingga populasi sapi pun
meningkat pula. Selain itu, terjadi pula peningkatan ke-
butuhan akan daging pada tahun 2018 sehingga jumlah
pemotongan hewan pun meningkat yang pada akhirnya
menghasilkan peningkatan pada pertumbuhan produksi
daging.
101,43%
128,07%
80,95%
120%
Pertumbuhan produksidaging (sapi, kambing,domba, kuda, unggas)
Pertumbuhan produksitanaman pangan
Pertumbuhan produksitanaman hortikultura
Pertumbuhan produksitanaman perkebunan
% Capaian Indikator Sasaran Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2018
Gambar 20.
67 Laporan Kinerja 2018
2. Pertumbuhan produksi tanaman pangan
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021, produksi tanaman pangan merupakan penjumlahan dari produksi padi, jagung, kedelai yang merupakan tanaman pangan utama
yang ada di Kabupaten Bantul. Meskipun terdapat produksi tanaman pangan lain seperti kacang tanah dan ubi.
Pertumbuhan produksi tanaman pangan kinerjanya tercapai 128,07 % dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi.
Produksi Tanaman Pangan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,13 % dari sebesar 215.867 ton pada tahun 2017 menjadi 216.152 ton di ta-
hun 2018. Jadi Target Indikator Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan tahun 2018 yang sebesar 0,1015 % dapat tercapai. Pencapaian ini telah
menyumbangkan sebesar 126,21 % dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pen-
capaian target pada akhir RPJMD.
Upaya yang dilakukan demi peningkatan produktivitas ini diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana pertanian (seperti pemban-
gunan saluran irigasi), pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari on farm sampai dengan off farm, pengawasan peredaran pupuk
dan pestisida serta pengendalian hama dan organisme penggangu tanaman (OPT).
Tabel 17. Target dan realisasi Indikator Sasaran Daerah Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat
No Indikator Kinerja Utama Capaian 2017
2018
Target Akhir RPJMD (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)Target Realisasi % Realisasi
1. Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)
20,52 0,7 0,71 101,43 1 71
2. Pertumbuhan produksi tanaman pangan 0,1133 0,1015 0,13 128,07 0,103 126,21
3. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura 36,974 1,05 0,85 80,95 1,125 75,56
4. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan 0,166 0,2 0,24 120 0,35 68,57
Sumber : Dinas PPKP 2019
Kabupaten Bantul 68
Tabel 18. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2018
No. Komoditas UraianTahun
Ket.2017 2018**
1 Padi Sawah Luas Panen 29981 31182,3 ha
Produktivitas (GKG) 60,85 60,06 ku/ha
Produksi (GKG )190144
187285 ton
Produksi beras 119296,3 119899,857ton
2 Padi Ladang Luas Panen 45 197 ha
Produktivitas (GKG) 35,75 45,56 ku/ha
Produksi (GKG ) 176 898 ton
Produksi beras 110 575 ton
3 Padi Luas Panen 30026 31379,3 ha
Produktivitas (GKG) 63,39 59,97 ku/ha
Produksi (GKG ) 190320 188183 ton
Produksi beras 119.407 120474,757 ton
4 Jagung Luas Panen 3283 3565,1 ha
Produksi (pipilan kering) 24222 26086 ton
Produktivitas 73,78 73,17 ku/ha
5 Kacang tanah Luas Panen 2195 2586,4 ha
Produksi (wose kering) 3556 4068 ton
Produktivitas 16,20 15,73 ku/ha
6 Kedelai Luas Panen 969 1213,6 ha
Produksi (wose kering) 1325 1883 ton
Produktivitas 13,67 15,52 ku/ha
Sumber Dinas PPKP 2019
Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih
berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih
Pertanian (BBP). Pada tahun 2018, UPT BBP mampu
memproduksi benih padi sebanyak 14,460 ton terdiri
dari benih dasar (BD) dan benih pokok (BP)
Pada tahun 2018 terdapat sebelas kelompok penangkar
benih padi. Total luasan yang dikelola oleh kelompok pen-
angkar seluas 25,7 ha, yang merupakan total luasan da-
lam satu kali musim tanam. Kelompok agribisnis penang-
kar yang bekerjasama dengan UPT Balai Benih Pertanian
melakukan tanam benih padi tiga kali dalam setahun.
Tercapainya indikator ini didukung oleh adanya program
Perbenihan di Kabupaten Bantul dengan melalui bantuan
benih untuk 5 komoditas yaitu:
Dengan adanya Program Bantuan Benih dan penerapan
sistem budidaya jajar legowo, para petani bisa mendapa-
tkan benih berkualitas baik dan pengelolaan yang unggul
sehingga produksi tanaman pangan di tingkat petani men-
galami peningkatan. Pola tanam jajar legowo adalah salah
satu rekomendasi yang terdapat dalam paket anjuran Pen-
gelolaan Tanaman Terpadu (PTT) guna menambah popula-
si tanaman hingga 30 persen. Pola tersebut yang system ta-
namnya 2:1 atau 4:1 memungkinkan sinar matahari merata
di semua tanaman padi, sehingga hasilnya akan meningkat.
69 Laporan Kinerja 2018
Pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi padi sebesar 8.37% atau
turun sebesar 2137 ton dibandingkan tahun 2017. Produksi jagung pada
tahun 2018 adalah 26.086 ton sedangkan tahun 2017 adalah 24.222 se-
hingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami kenaikan yaitu sebe-
sar 7,15 % atau naik sebesar 1864 ton dibandingkan tahun 2017. Pada
tahun 2018 produksi kacang tanah mengalami kenaikan sebesar 14.39
% atau 512 ton dibandingkan tahun 2017. Kenaikan produksi ,sebanding
dengan kenaikan luas panen yaitu sebesar 17.83 % atau 282.1 ha . Pro-
duksi kedelai, pada tahun 2018 ini juga mengalami kenaikan dibandingkan
tahun 2017. Kenaikan produksi kedelai mencapai 29,23 % atau 558 ton.
Kenaikan ini sebanding juga dengan kenaikan luas panen sebesar 20,15
%. Selain itu, produktivitas kedelai juga mengalami peningkatan sebesar
11,87 % di tahun 2018. Cuaca pada tahun 2018 mendukung pertumbu-
han tanaman pangan dimana bulan kering lebih panjang dari bulan basah.
Walaupun hal ini mengakibatkan menurunnya produksi padi, tetapi hal ini
juga meningkatkan produksi jagung dan kedelai karena bertambahnya
luas tanam.
3. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura
Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura menunjukkan keberhas-
ilan, dimana pada tahun 2018 capaian kinerjanya tercapai 80,95 %
dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Tinggi.
Produksi Tanaman Hortikultura pada tahun 2018 meningkat sebesar
0,85 % dari sebesar 15.503,70 ton pada tahun 2017 menjadi 15.635,3
ton di tahun 2018. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar
75,56 % dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD
tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target
pada akhir RPJMD.
Tabel 19. Produksi Benih Padi UPT BBP Tahun 2018
No. VarietasJumlah Produksi (Ton)
Total (Ton)Bd Bp
1 Situ Bagendit 685 3,400 4,0852 Mekongga 280 - 2803 Ciherang 430 3,285 3,7154 Pepe - 2,300 2,3005 Inpari 30 345 - 3456 Inpari 23 - 3,390 3,3907 Inpari 24 - 345 345
Total ( Ton ) 1,740 1,2720 14,460
Sumber : Dinas Pertanian PKP, 2019
Tabel 20. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2017-2018
No. Komoditas Luas (Ha)
1 Padi Inbrida 4980
2 Padi Hibrida 1300
3 Kedelai 852
4 Jagung Hibrida 735
5 Mina Padi 187 Sumber : Dinas Pertanian PKP, 2019
Tabel 21. Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah dan Pisang
No. Komoditas UraianTahun
Ket2017 2018**
1 Bawang Merah Luas Panen 830 835 Ha
Produksi 7910,2 7979,8 Ton
Produktivitas 9,53 9,61 ton/ha
2 Cabai Merah Luas Panen 366 402 Ha
Produksi 1497,6 7979,8 Ton
Produktivitas 4,09 4,79 Ton/ha
3 Pisang Produksi 6095,9 5902,90 tonSumber : Dinas Pertanian PKP, 2019
Kabupaten Bantul 70
Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang
merah, cabai merah, dan pisang.
Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 0,87 % atau 69,6 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan produk-
tifitas sebesar 0,8 %. Produksi cabai merah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 14,54 % dari 1497,6 ton pada tahun 2017 menjadi
1752,6 ton pada tahun 2018. Peningkatan produksi ini disebabkan peningkatan produktifitas sebesar 14,54 %. Peningkatan produksi ini karena adan-
ya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat.
Akan tetapi, terjadi penurunan produksi pisang yang diakibatkan oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi dimana pada tahun 2018 bulan
kering lebih panjang dari bulan basah sehingga mengganggu pertumbuhan pohon pisang. Kemarau panjang mengakibatkan pohon pisang kekuran-
gan air sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah. Akibatnya produksi pisang juga ikut menurun. Penurunan produksi pisang ini
menyebabkan tidak tercapainya target indikator pertumbuhan tanaman hortikultura.
Tabel 22. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2016-201
No. Komoditas UraianTahun
Ket.2016 2017 2018**
1 Tembakau Rakyat Luas Panen 172,00 316,00 305,00 ha
Produksi 1.023,50 3.044 2.893,00 ku (rajang kering)
Produktivitas 5,95 9,63 9,49 ku/ha (rajang kering)
2 Mete Luas Panen 112,70 119,80 118,50 ha
Produksi 34,29 134,40 82,95 ku (glondong krg)
Produktivitas 0,30 0,76 0,70 ku/ha (glondong krg)
3 Tebu Luas Panen 1.174,32 1.207,69 1.022,89 ha
Produksi 41.021,95 29.186,75 38.430,00 ku (hablur )
Produktivitas 34,93 26,76 37,57 ku/ha (hablur )
4 Kelapa Luas Panen 7.064,07 10.464,73 7.050,03 ha
Produksi 102.622 112.677 103.931,80 ku (kopra)
Produktivitas 14,53 15,87 14,74 ku/ha (kopra)Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2019 **(Angka Sementara)
71 Laporan Kinerja 2018
4. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan
Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan kinerjanya tercapai 120 % dari target
yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 0,2 %,
realisasi tahun 2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman hortikultu-
ra mencapai 0,24%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 68,37 % diband-
ingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan
sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.
Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tem-
bakau, mete, tebu dan kelapa. Pada tahun 2017 produksi tembakau mengalami ke-
naikan sebesar 197,41% atau 2.020,5 ku, dengan kenaikan produktivitas sebesar
61,84% atau 3,68 ku/ha dibanding tahun 2016. Pada tahun 2018 produksi tembakau
mengalami penurunan sebesar 5 % atau 151 ku, dengan penurunan produktivitas
sebesar 0,14 ku/ha dibanding tahun 2017. Produksi maupun produktivitas mete pada
tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017. Produksi mete
menurun sebesar 51,45 ku dikarenakan luas panen mengalami penurunan sebesar
1,3 ha. Sementara itu, produksi kelapa juga mengalami penurunan sebesar 8.745,2
ku. Turunnya produksi disebabkan oleh turunnya luas panen pada tahun 2018 yaitu
sebesar 3.414,7 ha.
Produksi tebu tahun 2018 meningkat 24,05 % atau 9.243,25 ku dibanding tahun 2017
sehingga produktifitas juga meningkat 28,77 % dari 26,76 ku/ha menjadi 37,57 ku/ha.
Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih
intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara
intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga
produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca kemarau yang lebih panjang pada ta-
hun 2018 juga mendukung peningkatan produksi. Tananam tebu membutuhkan sinar
matahari selama masa tumbuh dan pemasakannya sehingga masa kemarau yang
panjang sangat mendukung pertumbuhan tebu yang pada akhirnya meningkatkan
produksinya juga.
Kabupaten Bantul 72
Permasalahan :
1. Penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan.
2. Rendahnya Tingkat penerapan teknologi pertanian anjuran.
3. Penurunan kondisi infrastruktur pertanian.
4. Alih fungsi lahan pertanian.
5. Belum optimalnya penanganan pasca panen.
6. Manajemen pengelolaan peternakan belum optimal.
7. Rendahnya minat generasi muda dalam pembangunan bidang pertanian
Solusi :
1. Gerakan penggunaan pupuk berimbang, program optimasi lahan dan program
SRI dan konservasi lahan, serta penggunaan pupuk organik.
2. Pendampingan kepada kelompok tani, demplot, pelatihan dan sekolah lapangan.
3. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang telah rusak.
4. Percepatan Perda LP2B dan sertifikasi gratis lahan pertanian.
5. Pelatihan penanganan pasca panen, program pengolahan hasil, promosi, dan la-
belling.
6. Optimalisasi pengelolaan peternakan.
7. Sosialisasi dan pembentukan Taruna Tani serta pengembangan pertanian berba-
sis wisata dan edukasi serta penggunaan teknologi pertanian untuk menarik minat
generasi muda
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait terpenuhin-
ya ketahanan pangan masyarakat. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk
sasaran strategis ini yaitu :
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
5. Program peningkatan produksi hasil peternakan
6. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
73 Laporan Kinerja 2018
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sasaran strategis
pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam tiga misi, yakni
kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul mendapatkan
perhatian yang khusus terkait dengan perubahan paradigma yang telah
digaungkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menjad-
ikan pantai selatan sebagai beranda depan DIY dengan paradigma Among
Tani Dagang Layar. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam
meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sum-
berdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul adalah
mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka
memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri,
meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas
kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan peri-
kanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat tahun 2018 capaian kiner-
janya menunjukkan kinerja yang Tinggi, dari target 1,35 % terealisir 1,14 %.
Capaian ini juga menyumbangkan sebanyak 76 % dari target akhir RPJMD
tahun 2021. Produksi perikanan tahun 2018 mengalami kenaikan 1,12 %
dari produksi tahun 2017, yaitu sebanyak 12.912,57 ton menjadi 13.059,44
ton. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya dan peri-
kanan tangkap, sebagai berikut :
Indikator :
target2018 : 1,35
Pertumbuhan produksi Perikanan
capaian 2018
9Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat
391,37 462,3 624,75 473,01
349,23 365,2
260,6295,43
2015 2016 2017 2018
Produksi Perikanan Tangkap (ton)Produksi tangkap laut Produksi tangkap perairan umum
1,14
1,25 1,3 1,35
0,35
5,92
1,14
2016 2017 2018
Capaian Indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan TARGET REALISASI
Gambar 21.
Gambar 22. Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bantul 74
Tabel 23. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2015 – 2018
No. Jenis IkanProduksi (kg)
2015 2016 2017 2018
1 Gurami 2.038.280 1.860.867 2.028.830 2.164.370
2 Nila 2.231.763 1.924.565 2.114.000 2.567.437
3 Lele 6.106.252 6.738.202 7.094.430 7.028.122
4 Bawal 218.462 258.883 282.250 179.914
5 Patin 95.597 40.150 29.370 21.421
6 Mas 24.268 34.018 37.450 37.444
7 Udang vaname 650.602 507.038 440.890 292.292
Jumlah 11.365.224 11.363.724 12.027.236 12.291.000
Sumber : Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018
1. Produksi perikanan budidaya
Pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,98 % dari
12.271,22 ton pada tahun 2017 menjadi 12.291 ton pada tahun 2018. Perikanan budidaya yang
telah dikembangkan terdiri dari berbagai macam jenis ikan, sebagaimana berikut:
Kenaikan produksi ini didukung oleh adanya peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini
terjadi karena adanya peningkatan luas lahan pada perikanan budidaya. Pada tahun 2018 kegia-
tan Sekolah Lapang (SL) Perikanan Budidaya mengenalkan teknologi baru yang dapat mening-
katkan luas tanam. Peserta SL diperkenalkan dengan konstruksi kolam bulat dengan inlet,outlet
dan aerasi yang dapat meningkatkan padat tebar sampai dengan 400 ekor/m3 , sistem yang
dikenalkan melalui teknologi MATLAIR (Hemat Lahan dan Air). Pengenalan teknologi baru ini
telah meningkatkan luas panen perikanan budidaya sehingga meningkatkan produksi perikanan
budidaya.
Dukungan pemerintah Kabupaten Bantul terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya
yaitu dengan melaksanakan pelatihan perikanan budidaya, pembuatan pakan ikan, sosialisasi
wirausaha perikanan budidaya kepada beberapa kelompok perikanan serta para pemuda dan
pelajar. Pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan
75 Laporan Kinerja 2018
melalui empat Balai Benih Ikan (BBI) yang meliputi BBI Barongan, Sanden, Gesikan, dan Krapyak, dan
melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi
benih berkualitas, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana prasara-
na perbenihan. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan serta pemberian
bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan
ikan.
2. Produksi perikanan tangkap
Produksi perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 768,44 ton mengalami penurunan 6,99% dibanding
tahun 2017. Selengkapnya, produksi perikanan tangkap tahun 2015-2017 disajikan sebagai berikut :
Tabel 24. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2018
No. UraianJumlah (ton)
2015 2016 2017 2018
1 Produksi tangkap laut 391,37 462,30 624,75 473,01
3 Produksi tangkap perairan umum 349,23 365,20 260,60 295,43
Jumlah 741,60 827,50 885,35 768,44
Sumber : Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018
Pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi ikan tangkap dibanding periode tahun sebelumnya yaitu
sebesar 116,91 ton atau 15,21 %. Hal ini dikarenakan sejak bulan Juli hingga September 2018, kondisi
gelombang tinggi di ring I 4 mil laut Kabupaten Bantul menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan atau
menangkap ikan di laut. Selain itu, pada periode yang sama, debit air sungai yang berkurang menye-
babkan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan perairan umum mengalami penurunan.
Permasalahan :
1. Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah
2. Rendahnya minat generasi muda dalam usaha di bidang kelautan dan perikanan
3. Rendahnya daya saing produk perikanan
Kabupaten Bantul 76
Solusi :
1. Melaksanakan kampanye “Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)”
2. Melaksanakan sosialisasi/kampanye wirausaha perikanan budidaya serta menciptakan kader-kader nelayan baru dengan mengadakan pelatihan dan
magang di kapal.
3. Meningkatkan daya saing produk perikanan dengan melaksanakan :
a. Introduksi teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (MATLAIR).
b. Meningkatkan pemahaman kepada para pelaku usaha perikanan tentang food safety melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara
Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c. Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
d. Perluasan jaringan pemasaran melalui pembentukan Asosiasi Pengolah dan Pemasar Perikanan Kabupaten Bantul ‘Projo Mino’, pembangunan
sentra pemasaran bidang pengolahan dan kuliner, serta peningkatan partisipasi perikanan pada kegiatan pameran baik lokal maupun regional
untuk mengenalkan produk perikanan.
e. Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan.
f. Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pertumbuhan produksi perikanan. Pada tahun 2018, capaian kinerja ini dilak-
sanakan dengan didukung 1 (satu) program yaitu program peningkatan produksi perikanan.
77 Laporan Kinerja 2018
Kualitas pembangunan daerah salah satunya didorong oleh pembangunan infrastruktur,
karena kondisi infrastruktur merupakan faktor utama/penggerak dalam pertumbuhan
ekonomi. Di Kabupaten Bantul, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk
pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan
ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah.
Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat
terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat
berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator :
target2018 : 74
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur
capaian 2018
74,36
10Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat
Tabel 25. Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan
No IKU OPDIndeks
Pelayanan Infrastuktur
Indeks Pelayanan Konversi
Mutu Pelayanan
Infrastruktur
Kinerja Pelayanan
1 Kondisi jalan kabupaten 2,80 70,08 B Baik
2 Kondisi gedung pemerintah 3,21 80,35 B Baik
3 Kondisi infrastruktur ka-wasan kumuh perkotaan
3,012 78,06 B Baik
4 Kondisi infrastruktur irigasi 2,76 68,96 B Baik
Indeks Gabungan 2,97 74,36 B Baik
Dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini ada-
lah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemban-
gunan dan pelayanan infrastruktur dasar. Untuk melakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat terhadap layanan
infrastruktur, akan dilakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pembangunan infrastruktur.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat yang
diukur melalui IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Infrastruktur (IKLI) menunjukkan angka yang baik, di
mana pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100,49%
dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria
Sangat Tinggi. Dari target 74, realisasi tahun 2018 menunjuk-
kan bahwa IKLI telah mencapai 74,36. Dibandingkan dengan
capaian tahun 2017, terjadi kenaikan sebesar 3,89% yaitu
naik dari 71,57% pada tahun 2017 menjadi 74,36% pada ta-
hun 2018. Kemudian pencapaian ini menyumbangkan sebe-
sar 92,95% dibandingkan dengan target capaian pada akhir
RPJMD tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai indikasi
pencapaian target pada akhir RPJMD.
Penentuan IKLI didasarkan pada kepuasan pelayanan infra-
struktur sesuai 4 (empat) IKU OPD dalam RPJM Kabupaten
Bantul 2016-2021, yaitu : kondisi jalan kabupaten; kondisi
gedung pemerintah; kondisi infrastruktur kawasan kumuh
perkotaan; dan infrastruktur irigasi.
Kabupaten Bantul 78
Berdasarkan tabel Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan, dapat
diketahui bahwa mutu pelayanan infrastruktur jalan kabupaten, gedung pe-
merintah, kawasan kumuh perkotaan, dan irigasi berada pada kategori ‘B’
dengan kinerja pelayanan ‘Baik’. Mutu pelayanan infrastruktur gabungan di
Kabupaten Bantul secara umum berada pada kategori ‘B’ dengan kinerja pe-
layanan ‘Baik”.
1. Kondisi Jalan Kabupaten
Hasil penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan kabupaten menun-
jukkan bahwa nilai indeks pelayanan unsur fasilitas penunjang jalan ka-
bupaten mempunyai nilai pelayanan 2,80. Data kondisi jalan kabupaten
beraspal pada tahun 2018 sepanjang 465,73 km atau 74,88% berada
dalam kondisi mantap, sedangkan 158,74 km atau 25,42% dalam kondi-
si belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang
624,47km. Sedangkan kondisi jalan perdesaan sebagai salah satu sara-
na dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Pada
tahun 2018 terealisasi 22,25 km dari jalan desa di Kabupaten Bantul
sepanjang 164,64 km.
Mutu yang baik pada hasil penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan
merupakan hasil dari kegiatan baik rehabilitasi/pemeliharaan dan pening-
katan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan.
Sedangkan pengukuran penilaian kepuasan layanan insfrastruktur jalan
kabupaten ditentukan oleh 5 (lima) unsur yaitu : (1) ketercukupan jum-
lah jalan kabupaten, (2) kenyamanan jalan kabupaten, (3) kondisi (per-
kerasan) jalan kabupaten, (4) kondisi fasilitas penunjang jalan kabupaten
(trotoar, drainase jalan), dan (5) kondisi jembatan kabupaten.
2. Kondisi Gedung Pemerintah
Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten
Bantul dalam kondisi baik. Dari hasil survei IKLI infrastruktur gedung
kantor mendapatkan nilai 80,35 dengan kinerja pelayanan “baik”. Namun
demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah ter-
utama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang me-
madai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD
di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun pusk-
esmas.
Indeks kepuasan layanan infrastruktur gedung pemerintah ditentukan
berdasarkan 6 (enam) unsur, yaitu: (1) kecukupan jumlah gedung pe-
merintah, (2) kondisi dan kualitas bangunan gedung pemerintah, (3)
kenyamanan bangunan gedung pemerintah, (4) kemudahan akses
jalan masuk/keluar bangunan gedung pemerintah, (5) fasilitas parkir
gedung pemerintah, serta 6) fasilitas difabel di gedung pemerintah.
3. Kawasan Kumuh
Indeks kepuasan layanan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan
ditentukan berdasarkan pada 6 (enam) unsur, yaitu: (1) keterse-
diaan saluran air hujan/drainase/biopori, (2) ketersediaan prasara-
na dan sarana pengelolaan air limbah (MCK), (3) kondisi pelayanan
air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), (4) kondisi prasarana dan sarana
layanan persampahan (TPS, TPS-3R), (5) kondisi jalan lingkungan,
dan (6) ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang pub-
lik).
Kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan mendapatkan nilai
IKLI sebesar 78,06 dengan kinerja pelayanan “baik”. Data kawasan
kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2018 adalah 92,06 % dari
target akhir RPJMD yaitu 80% atau tercapai 115,08%. Atau sekitar
73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten
Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018.
Dalam rangka mengurangi dan mengatasi kawasan permukaaan ku-
muh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana
sewa (Rusunawa) yang berasal anggaran APBN. Sampai dengan
tahun 2018 terdapat 4 Rusunawa yang difasilitasi oleh Pemerin-
tah Kabupaten Bantul yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa
Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan (Pringgolayan) dan Rusunawa
Tamanan.
79 Laporan Kinerja 2018
Sedangkan untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni
(RTLH) dilaksanakan bantuan stimulan pembangunan swadaya yang se-
lama ini mendapat anggaran dari pemerintah pusat/provinsi. Pada tahun
2018, rumah tidak layak huni dapat tertangani 1.281 unit dengan rincian
959 unit dengan sumber dana BSPS Kementerian PUPR, 172 unit dari
APBD Kabupaten Bantul dan 150 unit dari dana DAK bidang Perumahan
dan Pemukiman Rakyat.
4. Jaringan Irigasi
Kondisi infrastruktur irigasi mendapat nilai 68,96 dengan kinerja pe-
layanan “baik”. Kondisi infrastruktur irigasi dibagi dalam beberapa unsur
yaitu ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan ke-
butuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinui-
tas air irigasi, serta partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeli-
haraan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.
Kinerja pelayanan yang baik pada infrastruktur jaringan irigasi merupa-
kan hasil dari kegiatan peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jarin-
gan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku, pemeliharaan
dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya serta
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air.
Permasalahan :
1. Kerusakan jalan akibat tonase kendaraan tidak sesuai dengan kelas jalan
yang ada di Kabupaten Bantul terutama di jalur jalur penambangan galian
C.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang
ada
3. Pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga belum sepenuhnya sesuai
dengan kualitas yang ditentukan
4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga tidak
bisa menjangkau seluruh kerusakan yang ada
Solusi :
1. Mengarahkan jalur lalulintas angkutan bahan galian golongan C ses-
uai klasifikasi jalan.
2. Sosialisasi pada masyarakat untuk ikut menjaga kondisi infrastruktur
yang ada
3. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa kon-
struksi serta pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan peker-
jaan.
4. Koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat untuk mendapatkan
anggaran pembangunan infrastruktur
Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupaya-
kan dengan beberapa hal antara lain :
1. Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan
kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan
kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten
(PJU, trotoar, marka, drainase jalan).
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air
limbah (IPAL, MCK), pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS),
prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R, bank
sampah), dan peningkatan jalan lingkungan. Ketersediaan saluran
air hujan/drainase/biopori dan ketersediaan ruang terbuka hijau (ta-
man, makam, ruang publik) akan ditingkatkan.
3. Meningkatkan ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi,
kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, ke-
andalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A)
dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.
Kabupaten Bantul 80
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan sarana prasara-
na dasar masyarakat. Sebanyak 16 (enam belas) program dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut,
antara lain :
1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Program pengelolaan areal pemakaman
5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
8. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10. Program Pengendalian Banjir
11. Program Pembangunan Gedung
12. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
13. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
14. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
15. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
81 Laporan Kinerja 2018
Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas merupa-
kan pelaksanaan Misi 4, yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kuali-
tas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko
bencana”.
11Indikator :
target2018 : 50
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
53,36
capaian 2018
Indeks Kualitas Udara
86,68%
107,31%
131,78%
Indeks Kualitas Air
Indeks Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan keberhasilan, dima-
na pada tahun 2018 capaian kinerjanya tercapai 106,72% dari target yang
telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 50, re-
alisasi tahun 2018 menunjukkan bahwa IKLH telah mencapai 53,36. Penca-
paian ini telah menyumbangkan sebesar 74,11% dibandingkan dengan target
capaian pada akhir RPJMD tahun 2021.
Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh KLH
adalah yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU)
dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tut-
upan hutan sebagai indikator. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2018 terealisir
34,67 dari target 40, Indeks Kualitas Udara (IKUd) terealisir 85,66 dari tar-
get sebesar 65, sedangkan Indeks Tutupan Lahan terealisir 43,15 dari target
40,21.
Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 belum cuk-
up baik, dimana dari data status mutu air sungai tahun 2015 hingga 2018
menunjukkan mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus Sedang,
akan tetapi kriteria penilaian prestasi kinerja masih tinggi. Hal ini merupa-
kan hal yang wajar mengingat Kabupaten Bantul secara geografis terletak
di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga secara alami
Kabupaten Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS)
sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu (Kabupaten Sleman dan
Kota Yogyakarta). Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah
dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan
sungai belum seluruhnya memenuhi baku mutu.
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Kabupaten Bantul 82
Tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten
Bantul menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya
hidup sehat dengan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah.
Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelo-
laan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum
semuanya memenuhi baku mutu.
Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun beri-
kutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan
Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya
hingga memenuhi baku mutu dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hid-
up Sehat (GERMAS). Selain itu, Bantul juga melakukan Gerakan Gropyok
Sampah. Selain untuk mewujudkan Bantul yang bersih indah nyaman dan
akan mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Bantul, Gerakan gro-
pyokan sampah ini diharapkan akan memotivasi masyarakat dan Pemerintah
Daerah untuk berbuat yang sama, dan harapannya sebagai kebiasaan atau
habit warga masyarakat Bantul.
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada
Tahun 2018 sebesar 65. Selain itu, kualitas udara ambient Kabupaten Bantul
juga masih baik, ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas udara ambien Ka-
bupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 85,66 yang relatif tinggi jika diband-
ingkan nilai indeks kualitas udara yang bisa dicapai yaitu sebesar 105,56
yang bisa dicapai hanya jika tidak ada lagi pencemar NO2 dan SO2 di udara
ambien. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas
udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah
penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik
yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak
untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara paralel
dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi.
Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai
sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak
negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang umum
dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah
nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2),
debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5)
dan hidrokarbon (HC).
Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai
bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih uda-
ra yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju
penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten
Bantul justru semakin menurun. Terlebih lagi RTH publik eksisting ka-
wasan perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 1.714 ha (13,8%) belum
mencukupi kebutuhan RTH publik berdasarkan 20% dari luas kawasan
perkotaan dengan kekurangan sebesar 770,2 ha (Bappeda Kabupaten
Bantul, 2014).
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Ten-
tang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengemban-
gan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan ka-
wasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi,
kawasan strategis sosio - kultural, dan pengembangan kawasan strat-
egis lingkungan hidup. Kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten
meliputi :
1. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropol-
itan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pun-
dong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
2. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.
Penambahan tutupan lahan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan
dan lahan kritis telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan yang, se-
hingga lahan kritis berubah menjadi lahan yang lebih produktif. Penam-
bahan tutupan lahan pada tahun 2018 antara lain berasal dari penana-
man pohon duku, gayam, mangga dan petail sebanyak 1.516 batang
83 Laporan Kinerja 2018
yang tersebar di wilayah Kecamatan Sanden, Srandakan, Piyungan dan
Kretek. Juga berasal dari penanaman bibit Mangrove yang ditanam di la-
han Mangrove Kecamatan Kretek sebanyak 9.275 batang. Selain itu juga
berasal dari pembangunan Taman Kota di beberapa titik di wilayah Ka-
bupaten Bantul, yaitu wilayah Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan
Bantul. Dengan penambahan tutupan lahan sebesar 86.12875 km² pada
tahun 2018, maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun
2018 menjadi 114,38 km².
Indeks tutupan lahan Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah sebesar 43,15
atau naik sebesar 15,64 dibandingkan dengan tahun 2017. Kenaikan yang
cukup signifikan ini dikarenakan adanya perubahan unsur perhitungan,
yaitu penambahan luasan hutan rakyat yang sebelumnya belum tercatat
seluas 85,95 km2. Dengan adanya penambahan luasan hutan rakyat di
wilayah Kabupaten Bantul sehingga target yang telah ditetapkan dapat
terpenuhi atau dengan kata lain target indeks tutupan lahan tahun 2018
tercapai.
Permasalahan :
1. Letak Kabupaten Bantul di wilayah hilir (downstream), sehingga
pencemaran air sungai juga disebabkan akumulasi pencemaran air di
bagian hulu (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta)
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan
sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)
3. Pencemaran sungai dari limbah rumah tangga dan limbah industri,
dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha/ ke-
gatan dalam pengelolaan limbahnya. Sehingga limbah yang hasil pro-
duksi yang dibuang belum seluruhnya memenuhi baku mutu
4. Kecenderungan alih fungsi lahan serta ketidakseimbangan antara pe-
manfaatan dengan penanaman pohon
5. Penambahan jumlah kendaraan serta masih banyaknya kendaraan
yang berusia tua, menyebabkan peningkatan polusi udara
Solusi :
1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerin-
tah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul
2. Pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar
mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu.
3. Pendampingan, sosilaisasi, promosi dan penguatan kelembagaan fo-
rum/komunitas peduli sungai
4. Menambah luasan hutan kota, taman kota, hutan rakyat, mangrove,
pekarangan serta wilayah reklamasi daerah bekas tambang.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait
terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas. Pada tahun 2018, seban-
yak 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri
dari :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul 84
Penanaman bibit mangrove oleh bapak Wakil Bu-pati, Abdul Halim Muslih guna menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bantul
85 Laporan Kinerja 2018
Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam mau-pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan han-ya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan.
Kabupaten Bantul berada dalam rawan bencana dengan resiko bencana tinggi dan pernah mengalami bencana yang cukup parah. Terkait dengan itu, dituangkan dalam RPJMD dan misi Bupati. Indikator ini spesialistik.
Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tang-gap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Di tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengem-bangkan desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa mas-
Indikator :
target2018 :
Desa Tangguh Bencana
12 Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
capaian 2018
37,33%25,34%
6 Kejadian di Tahun 2018 dengan persentase > 2%
Kebakaran
Gempa Terasa
Tanah Longsor
Angin Kencang
Laka LautPohon Tumbang
43,9% 4,9%
4,6%
3,4%
20,5%
16,9%
20 22,6 25,34
15
29,33
37,33
2016 2017 2018
Capaian Indeks Desa Tangguh Bencana 2016-2018
TARGET REALISASI
Gambar 23.
Kabupaten Bantul 86
yarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana.
Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap ben-cana tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator persen-tase desa tangguh bencana yang tercapai 37,33% dari target 25,34% atau nilai capaian 147,33%. Capaian ini sudah melam-paui dari target akhir RPJMD tahun 2021 sebanyak 33,34% desa tangguh bencana.
Desa tangguh bencana yang terealisir sampai dengan tahun 2018 sebanyak 28 (dua puluh delapan) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Muly-odadi, Tirtohargo, Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo, Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis, Srig-ading, Seloharjo, Selopamioro, Munthuk, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Trimulyo, Sriharjo, Srimartani, Srihardono, Bangunjiwo, Donotirto, Panjangrejo, Sidomulyo, dan Wonokromo.
Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus me-nerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemer-intah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana.
Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terha-dap bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun di adalah banjir, tanah longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari
Tabel 26. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
No Indikator Kinerja Utama
Capaian 2017
2018 Target Akhir
RPJMD (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)Target Real-
isasi% Real-
isasi
1. P e r s e n t a s e Desa Tangguh Bencana
22,66 25,34 37,33 147,33 33,34 111,98
Tabel 27. Potensi Bencana di Kabupaten Bantul
No. Jenis Bencana Lokasi yang berpotensi
1 Tanah longsor Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pajangan, Piyun-gan, Pleret, Pindong, Sedayu, Sewon
2 Angin kencang Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
3 Kekeringan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogi-ri, Pundong
4 Banjir Imogiri, Pajangan, Pleret, Sewon, Bangun-tapan, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pundong, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul
5 Gempa bumi Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
7 Tsunami Srandakan, Kretek, Sanden
8 Abrasi/Erosi Kretek, Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pleret, Sewon, Pajangan, Piyungan
9 Kebakaran Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
10 Banjir Lahar Dingin Sepanjang aliran sungai Code, Gajahwong, Winongo, dan Opak Kalikuning
Sumber : BPBD, 2018
seluruh kejadian bencana di Kabupaten Bantul, yang paling menonjol adalah tanah longsor, angin ribut dan kebakaran.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu “Mewujudkan ketang-guhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu mengamankan hasil-hasil pemba-ngunan termasuk mengantisipasi dampak bencana. Kejadian
87 Laporan Kinerja 2018
dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :
Permasalahan :1. Dalam mewujudkan Kabupaten Tangguh bencana per-
lu percepatan penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi an-tara pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;
3. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang mema-dai untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi ke-bencanaan kepada masyarakat;
5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan
6. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan stakeholder terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantul.
7. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabu-paten Bantul
8. Belum adanya kurikulum pengurangan risiko bencana yang menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah di Kabupat-en Bantul.
9. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Bantul
Tabel 28. DATA DAN KEJADIAN LOKASI BENCANA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
NO KECAMATAN Tanah Longsor
Angin KencangKebakaran Laka
Sungai ErosiAbrasi &
Gelombang Pasang
Laka Sumur
Dahan Patah
Pohon Tumbang
Rumah Roboh
Laka Laut Banjir Kecelakaan
KerjaTanah
Amblas
Gempa yg dirasakan di
DIYDampak
(Titik) Jumlah Kejadian
1 BANTUL 0 27 Januari = 9 18 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 Januari = 6
2 BANGUNTAPAN 0 144 Februari = 2 23 1 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0 Februari = 2
3 PIYUNGAN 9 10 Maret 2 11 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 Maret = 5
4 SRANDAKAN 0 7 April = 3 1 0 0 1 0 0 3 0 5 0 0 0 April = 19
5 SANDEN 0 14 Mei = 0 9 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 Mei = 11
6 KRETEK 0 1 Juni = 0 4 0 0 1 0 0 10 0 10 0 0 0 Juni = 17
7 PUNDONG 2 8 Juli = 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Juli = 10
8 JETIS 1 19 Agustus = 0 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 Agustus = 12
9 SEWON 0 16 September = 0 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 September = 5
10 KASIHAN 0 27 Oktober = 1 21 0 2 0 0 0 17 1 0 0 0 1 Oktober = 7
11 DLINGO 4 5 November = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 November = 2
12 PAJANGAN 0 11 Desember = 5 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Desember = 11
13 PANDAK 0 8 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
14 SEDAYU 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PLERET 4 27 11 0 1 0 0 0 10 1 0 0 1 0
16 IMOGIRI 2 26 36 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
17 BAMBANGLIPURO 0 19 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
JUMLAH 23 22 208 4 8 3 1 3 80 5 16 0 1 3 97
Total 474
Sumber : BPBD 2018
Kabupaten Bantul 88
Tabel 28. DATA DAN KEJADIAN LOKASI BENCANA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
NO KECAMATAN Tanah Longsor
Angin KencangKebakaran Laka
Sungai ErosiAbrasi &
Gelombang Pasang
Laka Sumur
Dahan Patah
Pohon Tumbang
Rumah Roboh
Laka Laut Banjir Kecelakaan
KerjaTanah
Amblas
Gempa yg dirasakan di
DIYDampak
(Titik) Jumlah Kejadian
1 BANTUL 0 27 Januari = 9 18 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 Januari = 6
2 BANGUNTAPAN 0 144 Februari = 2 23 1 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0 Februari = 2
3 PIYUNGAN 9 10 Maret 2 11 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 Maret = 5
4 SRANDAKAN 0 7 April = 3 1 0 0 1 0 0 3 0 5 0 0 0 April = 19
5 SANDEN 0 14 Mei = 0 9 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 Mei = 11
6 KRETEK 0 1 Juni = 0 4 0 0 1 0 0 10 0 10 0 0 0 Juni = 17
7 PUNDONG 2 8 Juli = 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Juli = 10
8 JETIS 1 19 Agustus = 0 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 Agustus = 12
9 SEWON 0 16 September = 0 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 September = 5
10 KASIHAN 0 27 Oktober = 1 21 0 2 0 0 0 17 1 0 0 0 1 Oktober = 7
11 DLINGO 4 5 November = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 November = 2
12 PAJANGAN 0 11 Desember = 5 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Desember = 11
13 PANDAK 0 8 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
14 SEDAYU 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PLERET 4 27 11 0 1 0 0 0 10 1 0 0 1 0
16 IMOGIRI 2 26 36 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
17 BAMBANGLIPURO 0 19 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
JUMLAH 23 22 208 4 8 3 1 3 80 5 16 0 1 3 97
Total 474
Sumber : BPBD 2018
89 Laporan Kinerja 2018
10. Kurangnya sarana prasarana dan peralatan evakuasi, ram-bu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan sungai serta sistem EWS
Solusi :1. Pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD II seti-
ap tahunnya perlu di tambah dari 2 desa ke 4 atau 5 desa.2. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam
pengurangan resiko bencana.3. Pengarusutamaan mitigasi bencana yang menjadi pro-
gram prioritas dalam pengurangan resiko bencana.4. Integrasi/ pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana
dalam RPJMD di Kabupaten Bantul yang didukung oleh seluruh OPD di Kabupaten Bantul
5. Penetapan kurikulum pendidikan yang berbasis Mitigasi/ Pengurangan risiko bencana
6. Peningkatan jumlah personil BPBD dan Fasilitator Mas-yarakat untuk mendukung program Desa Tangguh Ben-cana (Destana) dan Sekolah Siaga Bencana (SSB).
7. Penambahan sarana prasarana dan peralatan evakua-si, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan sungai serta EWS
Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan den-gan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan bencana gem-
pa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas
umum, kecuali dengan standar konstruksi tahan gempa dan rutin dilakukan pendidikan mitigasi bencana;
2. Pada daerah-daerah wilayah rawan bencana, dibentuk desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
3. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan peme-liharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras su-ara dan EWS di sepanjang pantai serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya :1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur dalam Pence-
gahan dan Penanggulangan Bencana2. Pengembangan edukasi kebencanaan melalui Srikandi Sia-
ga Bencana, Pelajar Siaga Bencana.3. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama
penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang opti-mal mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas mitigasi struktural.
Kabupaten Bantul 90
91 Laporan Kinerja 2018
13Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan
Indikator :
target2018 : 70,35
3PROGRAM pendukung SASARAN
2STRATEGI dalam PENCAPAIAN INDIKATOR
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
capaian 2018
70,45
69,16%
71,73%
SESUAI terhadap Kawasan Lindung
SESUAI terhadap Kawasan Budaya
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permas-
alahan penataan ruang di Kabupaten Bantul saat ini adalah meningkatnya
alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan bagian
pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang mendorong ma-
suknya kegiatan investasi di berbagai sektor.
Sasaran terwujudnya kesesuaian pemanfaatan lahan tercapai Tinggi. Hal ini
dilihat dari indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang terca-
pai 70,45% dari target 70,35% atau nilai capaian sebesar 100,4%. Capa-
ian ini menyumbangkan 82,88% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu
persentase kesesuaian lahan sebesar 85%.
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan
lindung dan budidaya terhadap penggunaan lahan eksisting, dapat diten-
tukan “kategori” kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul. Kese-
suaian pemanfaatan ruang dengan kriteria ‘sesuai’ pada kawasan lindung
seluas 4.713,36 Ha, pada kawasan budidaya seluas 30.890,67 Ha atau
71,49%; sehingga luas total sebesar 30,994.15 Ha; selengkapnya dapat dili-
hat pada Tabel 30. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul
Berdasarkan nilai atau persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Bantul
masuk dalam kriteria “sesuai” dapat ditentukan “kategori” kesesuaian peman-
faatan ruang Tinggi, diartikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang telah
sesuai dengan rujukan rencana tata ruang (termasuk indikasi program).
8081
70,3570 70,24 70,45
2016 2017 2018
Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Kab. BantulTARGET REALISASI
Gambar 24.
Kabupaten Bantul 92
Tabel 29. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Lahan
No Indikator Kinerja Utama Capaian 2017
2018Target Akhir
RPJMD (2021)
Capaian s/d 2017 terhadap
2021 (%)Target Realisasi % Realisasi
1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ru-ang
71 72 72 100 85 82,64
Sumber : Bappeda 2019
Tabel 30. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul
FUNGSI KAWASAN
Sesuai
Tingkat Kesesuaian (Ha) Jumlah (Ha)
Sesuai Belum Sesuai Tidak Sesuai
LIN
DU
NG
Kawasan Hutan Lindung 432.08 143.75 695.16 1,270.99
Kawasan Resapan Air 2,231.23 0 408.50 2,639.73
Sempadan Pantai 187.33 0 67.09 254.42
Sempadan Sungai 1,716.23 0 657.94 2,374.17
Kawasan Cagar Budaya 146.48 20.14 109.02 275.64
Jumlah Lindung (Ha) 4.713,36 163.89 1937.71 6,814.96
% terhadap Kawasan Lindung 69,16 2,40 28,43 100,00
% terhadap Kabupaten Bantul 9,42 0,33 3,87 13,62
Permasalahan :
1. Upaya perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, dimana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan
dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha
2. Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung
3. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya secara umum berada pada kriteria ‘belum sesuai/belum terwujud’
Solusi :
93 Laporan Kinerja 2018
FUNGSI KAWASAN
Sesuai
Tingkat Kesesuaian (Ha) Jumlah (Ha)
Sesuai Belum Sesuai Tidak Sesuai
BUD
IDAY
A
Kawasan Peruntukan Permukiman Perde-saan 9,643.33 919.58 373.09 10,936.00
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkota-an 6,998.12 5,189.76 7.87 12,195.75
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat 408.98 386.02 384.51 1,179.51
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah 8,286.30 653.8 1,726.09 10,666.19
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering 3,657.76 2.15 1,125.39 4,785.30
Kawasan Peruntukan Industri 1,775.00 0 688.75 2,463.75
Kawasan Peruntukan Pariwisata 224.67 758.29 0 982.96 Jumlah Budidaya (Ha) 30,994.15 7,909.60 4,305.70 43,209.45
% terhadap Kawasan Budidaya 71.73 18.31 9.96 100.00
% terhadap Kabupaten Bantul 61.96 15.81 8.61 86.38
TOTAL (Ha) 35,707.51 8,073.49 6,243.41 50,024.41
% terhadap Kabupaten Bantul 70.45 10.36 19.20 100.00
Kategori Tinggi Rendah Rendah
1. Untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan melalui rencana tata ruang yang lebih detail
(RDTRK), aturan zonasi, aturan perijinan, penerapan sanksi, insentif, dan desinsentif penggunaan lahan.
2. Pengembangan aturan konsolidasi lahan dan sistem ganti untung lahan dalam upaya alih fungsi pemanfaatan lahan.
3. Pemerintah Kabupaten perlu melengkapi aturan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara intensif.
4. Pembuatan sistem informasi pengawasan (surveillance) dan monitoring evaluasi penggunaan lahan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai dan sempadan pantai.
6. Penyusunan aturan penggunaan lahan dan pembangunan pada kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
7. Penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan dan penuntutan.
8. Diperlukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan sehingga perwujudan ruang nantinya dapat sesuai dengan rencana pola ruang.
9. Penetapan lokasi LP2B sebagai upaya ketahanan pangan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah.
Kabupaten Bantul 94
10. Pengembangan insentif bagi kawasan pertanian melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
11. Penyusunan aturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan permukiman baik di perkotaan dan perdesaan
yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya.
Strategi untuk pencapaian indikator kedepan antara lain :
1. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam peningkatan keterwujudan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bantul.
2. Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan aplikasi teknologi kamera (drone) yang terhubungkan dengan data base map, sehingga lebih
valid dan meminimalisir human error.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan. Pada tahun 2018, sebanyak
3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :
1. Program perencanaan tata ruang
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang
3. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
95 Laporan Kinerja 2018
Indikator :Angka Kriminalitas 0,055
capaian2018
target2018 : 0,034
PROGRAM pendukung SASARAN13
4STRATEGI dalam PENCAPAIAN INDIKATOR
14,16% Kasus Narkoba
0% Kasus Pemalsuan Uang
17,06% Kasus Penipuan
51% Kasus Pencurian
0,36% Kasus Pembunuhan
14,70% Kasus Penganiayaan
2,72% Kejahatan Sexual
14Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan
terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pe-
merintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya
dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimun-
gkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh
seluruh komponen masyarakat daerah. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung
terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah bersama den-
gan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) berupaya meningkatkan keamanan
yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta
menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat dimini-
malisir.
Sasaran terwujudnya ketentraman dan ketertiban masayarakat belum tercapai. Hal ini
dilihat dari indikator angka kriminalitas yang tercapai 0,055 % dari target 0,035 % atau
nilai capaian sebesar 42,86%. Capaian ini menyumbangkan 108,33 % dari target akhir
RPJMD tahun 2021 yaitu angka kriminalitas sebesar 0,06%.
Angka kriminalitas adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/ke-
jaksaan). Angka kriminalitas merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama
1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan ting-
kat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi
tingkat keamanan masyarakat.
0,040,038
0,035
0,061
0,074
0,055
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
2016 2017 2018
Capaian Angka KriminalitasTARGET REALISASI
Gambar 25.
Kabupaten Bantul 96
Kasus Pencurian merupakan kasus terbanyak di tahun 2018, sedang-
kan kasus yang tidak terjadi adalah kasus pemalsuan uang. Angka
kriminalitas menurun dibandingkan dengan tahun 2017 dari 0,0073 %
menjadi 0,005 % :
Kasus Pencurian merupakan kasus terbanyak di tahun 2018, sedang-
kan kasus yang tidak terjadi adalah kasus pemalsuan uang. Angka
kriminalitas menurun dibandingkan dengan tahun 2017 dari 0,0073 %
menjadi 0,005 % :
Kasus pencurian menenurun dari tahun 2017 sebanyak 395 kasus
menjadi 281 kasus di tahun 2018, sedangkan kasus penipuan naik
dari tahun 2017 sebanyak 76 kasus menjadi 94 kasus ditahun 2018.
Kasus pemalsuan uang tidak terjadi pada tahun 2018. Penurunan an-
gka kriminalitas hampir terjadi pada semua jenis kriminalitas sehinnga
angka kriminalitas secara keseluruhan Kabupaten Bantul menurun.
Dari Jenis Angka kriminalitas yang ada hanya jenis kriminalitas nar-
koba yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu dari angka
sebesar 46 menjadi 78 di tahun 2018.
Faktor Sosial, perkembangan tehnologi dan informasi saat ini mem-
bawa dampak sosial pada kehidupan masyarakat. Meningkatnya ke-
jahatan Narkoba, salah satunya disebabkan peluang untuk mendapa-
tkan dan menggunakannya lebih mudah selain itu juga dipengaruhi
oleh perubahan gaya hidup anak muda saat ini, jika tidak dapat dikon-
trol akan membawa ke arah pergaulan yang salah dan terjerat pada
penggunaan narkoba maupun minuman keras.
Solusi dilakukan untuk meminimalisir tindak kriminal diantaranya :
1. Memberdayakan dan meningkatkan peran anggota Linmas dalam men-
jaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Linmas di
wilayah mempunyai peran yang penting, saat ini jumlah angota Linmas
sebanyak 5.001 orang. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah me-
menuhi rasio Linmas dengan RT. Jumlah tersebut sudah mencapai 95,3
% dari jumlah RT sebanyak 5.775.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani ka-
sus yang terjadi.
3. Mengoptimalkan peran PPNS yang ada untuk melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengarah pada tindak
kriminal
Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian indikator adalah :
1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum
disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai
dengan pemerintah desa.
2. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan
ketertiban di daerah.
3. Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Hukum dan Peratur-
an Daerah
4. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pe-
merintahan terhadap urgensi upaya penegakan Hukum dan Peraturan
Daerah
97 Laporan Kinerja 2018
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Pada tahun 2018,
sebanyak 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan untuk sasaran strate-
gis ini, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
4. Program Penegakan Perda
5. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perem-
puan
7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
8. Program peningkatan peran serta kepemudaan
9. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecaka-
pan hidup pemuda
10. Program pengembangan wawasan kebangsaan
11. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
12. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
13. Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (pekat)
Tabel 31. ANGKA KRIMINALITAS 2018
No Jenis Kriminal 2018
1 Jumlah kasus narkoba 78
2 Jumlah kasus pembunuhan 2
3 Jumlah kejahatan seksual 15
4 Jumlah kasus penganiayaan 81
5 Jumlah kasus pencurian 281
6 Jumlah kasus penipuan 94
7 Jumlah kasus pemalsuan uang 0
Total kasus 551
Jumlah penduduk 995,264
Angka kriminalitas 0,055
Kabupaten Bantul 98
Cagar Budaya oleh TACB
Kawasan Strategis Pengem-bangan Kawasan Budaya
Warisan Budaya Cagar Bu-daya (WBCB)
Indikator :
Indeks PembangunanKebudayaan 68,4
capaian2018
target2018 : 60
23551102 PROGRAM
pendukung SASARAN
15Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
Semenjak penerapan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, urusan ke-
budayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan. Posisi
kebudayaan menjadi semakin kuat karena kebudayaan menjadi payung atau pen-
garusutamaan pembangunan di segala bidang. Kewenangan kebudayaan diseleng-
garakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya
yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi
luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.
Dalam bidang kebudayaan, misi pemerintah Kabupaten Bantul adalah meningkat-
kan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif
dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Sasaran terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah tercapai San-
gat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ter-
capai 68,4 dari target 60 atau nilai capaian sebesar 114 %. Capaian ini menyum-
bangkan 91,20% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu sebesar 75.
Angka IPK dihitung dengan melakukan survey di masyarakat. Kementerian Pen-
didikan Nasional menggunakan angaka gotong royong dan indeks toleransi untuk
mengukur capaian sasaran strategis yang tiap tahunnya disyaratkan minimal ter-
capai 0,55 (indeks gotong royong) dan 0,49 (indeks toleransi) selama tahun 2015
– 2019 (sumber: Rakor Pusat dan Daerah Dirjen Kebudayaan tanggal 16 April 2015)
Pengukuran IPK Kabupaten Bantul juga menggunakan kedua indeks tersebut untuk
penghitungan.
137%
114% 114%
2016 2017 2018
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan
TARGET REALISASI
Gambar 26.
99 Laporan Kinerja 2018
Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bantul dihitung ber-
dasar rerata indeks toleransi, indeks gotong royong dan indeks rasa aman.
Perhitungan Nilai IPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Maraknya event seni budaya bisa dilihat dari semakin banyaknya event bu-
daya yang dilaksanakan seperti festival, karnaval, gelar budaya, pasar rakyat
dan event-event lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasi-
onal. Menarik untuk dicermati bahwa berbagai event ini diselenggarakan baik
oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah.
Event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi Pentas Kes-
enian dan Budaya Daerah sebanyak 105 pentas di sepanjang tahun 2018,
APBD DAN UNTUK FASILITASI 2018 UDAH DI BIAYAI DENGAN ANGGA-
RAN ( DAIS ) antara lain: Wayang, Ketoprak, Jathilan, Reog, Pentas Seni Re-
ligi, Hadroh dan lain-lain. Melalui kegiatan-kegiatan ini kesenian dan budaya
daerah mendapatkan ruang untuk mengaktualisasikan eksistensinya kepada
masyarakat, dan kelompok seni maupun tradisi yang tersebar di Kabupaten
Bantul juga mendapatkan kesempatan untuk tampil di tengah-tengah mas-
ayakat
Tahun 2018 terdapat 235 (dua ratus tiga puluh lima) Warisan Budaya Cagar
Budaya (WBCB) di Kabupaten Bantul, 21,7% atau 51 diantaranya telah
ditetapkan menjadi Cagar Budaya, jumlah ini masih sama dengan jumlah di
tahun 2017. Warisan Budaya Benda Cagar Budaya (Tangible) dapat berupa
benda, bangunan, struktur bangunan maupun situs. Sebelum mendapatkan
penilaian atau kajian oleh TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) untuk ditetapkan
menjadi Cagar Budaya, sebutan peninggalan/warisan budaya benda se-
bagaimana tersebut di atas adalah Warisan Budaya.
Penetapan Warisan Budaya menjadi Cagar Budaya oleh TACB mempetim-
bangkan hal-hal antara lain: karena keberadaannya memiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan,
sehingga perlu upaya pelestarian, dan dilestarikan melalui proses pen-
etapan.
Pada Tahun 2016 Cagar Budaya di Kabupaten Bantul berjumlah 26,
melalui kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Cagar Budaya (DANAIS)
pada tahun 2017 sejumlah 25 Warisan Budaya telah dikaji oleh TACB
dan ditetapkan menjadi Cagar Budaya melalui SK Bupati Bantul Nomor
416 Tahun 2017.
Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY,
khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebu-
dayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui ke-
bijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar
Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.
Kawasan strategis pengembangan kawasan budaya Kabupaten Bantul
diarahkan di beberapa kawasan sebagai berikut:
a. Kawasan Kotagede Banguntapan;
b. Kawasan Imogiri;
c. Kawasan Pleret;
d. Kawasan Goa Selarong Pajangan;
e. Kawasan Ambar Binangun Kasihan;
f. Kawasan Masjid Pathok Negoro Kasihan;
g. Kawasan Parangtritis Kretek;
h. Kawasan Mangir Pajangan;
i. Kawasan Makam Sewu Pandak;
j. Kawasan Cagar Budaya Pendidikan.
Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pele-
starian budaya dengan terbentuknya kelompok-kelompok kesenian dan
budaya dari tingkat pedukuhan dan desa. Kelompok tersebut banyak
yang aktif secara swadaya berlatih sendiri, dan Pemerintah memberikan
Kabupaten Bantul 100
101 Laporan Kinerja 2018
Strategi kedepan membangun kelembagaan yang lebih profesional dan
mumpuni untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait
Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Pada tahun
2018, sebanyak 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis
ini, terdiri dari :
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
fasilitasi dengan menyediakan tempat bagi kelompok-kelompok seni ini un-
tuk melakukan pentas atau mengekspresikan.
Bantul juga turut berprestasi dalam ajang parade maupun festival dalam
kancah provinsi dan nasional, diantaranya adalah pada ajang Parade
Teater Tradisi Tingkat Nasional sebagai Penyaji Unggulan I/Terbaik, Festi-
val Dalang Cilik Tingkat Nasional sebagai Penampil Terbaik. Sedangkan di
tingkat provinsi sebagai Juara Umum pada ajang Festival Ketoprak, Juara
1 pada Festival Dalang Anak, Juara 1 pada Festival Teater, Juara II pada
Festival Langen Carito, Juara III pada Festival Karawitan, Juara III pada
Festival Sendratari dan Juara III pada Festival Upacara Adat
Permasalahan :
1. Belum optimalnya pengelolaan aset seni budaya, warisan budaya, dan
cagar budaya.
2. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian aset seni
budaya, warisan budaya, dan cagar budaya belum optimal.
3. Kegiatan perlindungan terhadap aset seni budaya, warisan budaya,
dan cagar budaya belum optimal.
Solusi :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta kelembagaan pengelola
urusan kebudayaan.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian
aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya.
3. Penyusunan regulasi tingkat kabupaten terkait peraturan perundangan
perlindungan aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya.
Kabupaten Bantul 102
103 Laporan Kinerja 2018
APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2018 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.2.206.505.821.341,60 dan belanja sebesar Rp.2.422.007.128.661,99
sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.215.501.307.320,39 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitun-
gan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2018 untuk pendapatan sebesar Rp.2.227.752.027.348,97 realisasi belanja Rp
2.166.008.081.012,35.
Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :
Tabel. 32. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 * (Sumber : BKAD, Bappeda, 2019 Data Diolah)
UraianJumlah TA 2018 Bertambah/(Berkurang)
Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (%)A Pendapatan 2.206.505.821.342 2.227.752.027.349 (21.246.206.007) 0,96% Pendapatan asli daerah 432.545.767.309 462.653.956.230 (30.108.188.921) 6,96%
Dana Perimbangan 1.377.353.885.000 1.355.455.930.302 21.897.954.698 1,59%
Lain-lain pendapatan yang sah 396.606.169.033 409.642.140.817 (13.035.971.785) 3,29%B Belanja 2.422.007.128.662 2.166.008.081.012 255.999.047.650 10,57% Belanja Tidak Langsung 1.248.303.156.865 1.142.422.666.948 105.880.489.917 8,48% Belanja Langsung 1.173.703.971.797 1.023.585.414.064 150.118.557.733 12,79%
C Pembiayaan Daerah 300.371.307.320 296.202.982.020 4.168.325.300 1,39%Penerimaan Pembiayaan Daerah 257.936.307.320 256.630.482.020 1.305.825.300 0,51%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 42.435.000.000 39.572.500.000 2.862.500.000 6,75%
Sisa lebih/ kurang Pembiayaan Tahun Berkenan
0 (278.802.268.452)
Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2.206.505.821.342 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung.
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :
Tabel 33. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018No Uraian Rencana (Rp) %
1 Belanja Tak Langsung 1.248.303.156.864,74 51,54%
2 Belanja Langsung 1.173.703.971.797,25 48,46%Jumlah 2.422.007.128.662 100%
Sumber : BKAD, Bappeda, 2019 Data Diolah
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Kabupaten Bantul 104
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 34. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %
1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas 202.738.471.098,00 17,27%
2 Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi 359.473.066.734,00 30,63%
3 Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas 182.827.859.605,00 15,58%
4 Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu 29.003.321.010,00 2,47%
5 Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas 20.594.573.659,00 1,75%6 Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul 12.234.610.000,00 1,04%
7 Terciptanya industri kreatif yang berkualitas 6.498.565.443,00 0,55%
8 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 9.261.416.870,00 0,79%9 Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat 2.623.174.850,00 0,22%
10 Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat 39.401.271.500,00 3,36%
11 Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas 45.897.043.300,00 3,91%12 Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana 78.872.286.800,00 6,72%
13 Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 1.588.628.506,00 0,14%14 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat 8.022.483.000,00 0,68%15 Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah 3.835.426.200,00 0,33%
Jumlah 1.002.872.198.575,00 85,45%Program/kegiatan pendukung 170.831.773.222,25 14,55%
Total Belanja Langsung 1.173.703.971.797,25 100%
Sumber : BKAD, Bappeda, 2019 Data Diolah
Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung
program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.1.002.872.198.575,00 atau sebesar 85,45% dari total belanja
langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.170.831.773.222,25 atau sebesar 14,55% dari total belanja langsung.
Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Terwujudnya derajat kesehatan mas-
yarakat yang tinggi dengan besaran anggaran 30,63% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relative besar adalah sasaran
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, yaitu sebesar 17,27%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil
105 Laporan Kinerja 2018
adalah sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,14% dari total anggaran belanja langsung.
Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 87,21%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar
86,74% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,96%.
Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat
sebesar 97,69%. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kes-
iap-siagaan bencana sebesar 17,50%, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama
sebagai berikut :
Tabel 35. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi%
RealisasiTarget (Rp) Realisasi (Rp)
%
Realisasi1 Terwujudnya penyelenggaraan pe-
merintahan daerah yang berkualitasIndonesia Governance Index (IGI)
65 75 115,38 376.367.389.520 342.110.318.400,58 91,12%
2 Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
Umur Harapan Hidup 73,28 73,47* 100,26 359473066734 329.033.081.831,24 91,53%
3 Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Angka Harapan Lama sekolah
15,2 14,73* 96,91 182.827.859.605 173.347.007.253,30 94,81%
4 Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu
Angka Kemiskinan 13,66 14,07** 97,00 29.003.321.010,00 28.220.367.140,30 97,30%
5 Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas
Pertumbuhan ekonomi 5,3 4,52 85,28 20.594.573.659,00 19.478.048.220,00 94,58%
Pemerataan Pendapatan 0,3121 0,4126 67,80
6 Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul
Pertumbuhan jumlah kunjun-gan wisatawan
6 32,51 541,83 12.234.610.000,00 10.037.485.641,29 82,04%
7 Terciptanya industri kreatif yang berkualitas
Cakupan Industri Kreatif 30 41,11 133,33 6.498.565.443 5.780.454.912,16 88,95%
Kabupaten Bantul 106
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi%
RealisasiTarget (Rp) Realisasi (Rp)
%
Realisasi8 Terpenuhinya kebutuhan pangan
masyarakat Pertumbuhan produksi dag-ing (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)
0,6 20,52 3.420,00
9.261.416.870,00 8.928.113.949,49
96,40%
Pertumbuhan produksi tana-man pangan
0,1010 0,1133 112,18
Pertumbuhan produksi tana-man hortikultura
1,025 36,974 3.607,22
Pertumbuhan produksi tana-man perkebunan
0,15 0,166 110,67
9 Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat
Pertumbuhan produksi perikanan
1,30 5,92 455,38 2.623.174.850,00 2.562.631.523,00 97,69%
10 Terpenuhinya sarana prasara-na publik dan prasarana dasar masyarakat
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infras-truktur
72 71,57 99,40 39.401.271.500,00 38.036.893.722,00 96,54%
11 Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
45 45,1 100,22 45.897.043.300,00 43.483.497.426,03 94,74%
12 Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana
Desa Tangguh Bencana 22,66 29,33 129,45 78.872.286.800,00 13.805.758.984,00 17,50%
13 Terwujudnya kesesuaian peman-faatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
81 70,42 86,94 1.588.628.506,00 1.375.006.086,00 86,55%
14 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Angka Kriminalitas 0,038 0,074 5,26 9.060.764.000,00 7.386.748.975,00 92,08%
15 Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah
Indeks Pembangunan Kebu-dayaan
50 57,01 114,02 3.835.426.200,00 3.697.200.525,00 96,40%
Jumlah 1.002.872.198.575,00 869.910.893.064,69 86,74%Belanja langsung pendukung 170.831.773.222,25 153.674.520.999,70 89,96%
Total belanja Langsung 1.173.703.971.797,25 1.023.585.414.064,39 87,21%
Sumber : BKAD, Bappeda, 2019 Data Diolah
107 Laporan Kinerja 2018
Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 12,79%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan
anggaran.
Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 13,26%, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/
kegiatan di IKU Desa Tangguh Bencana pada sasaran Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana 82,50%, sedangkan efisiensi
anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Pertumbuhan produksi perikanan pada sasaran Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat sebesar
2,31%
Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai
berikut:
Tabel 36. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
No Indikator Kinerja UtamaAnggaran Efisiensi Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Rp. %1 Indonesia Governance Index (IGI) 202.738.471.098,00 184.738.596.875,88 17.999.874.222,12 8,88%2 Umur Harapan Hidup 359.473.066.734,00 329.033.081.831,24 30.439.984.902,76 8,47%3 Angka Harapan Lama sekolah 182.827.859.605,00 173.347.007.253,30 9.480.852.351,70 5,19%4 Angka Kemiskinan 29.003.321.010,00 28.220.367.140,30 782.953.869,70 2,70%5 Pertumbuhan ekonomi
20.594.573.659,00 19.478.048.220,00 1.116.525.439,00 5,42%6 Pemerataan Pendapatan7 Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan 12.234.610.000,00 10.037.485.641,29 2.197.124.358,71 17,96%8 Cakupan Industri Kreatif 6.498.565.443,00 5.780.454.912,16 718.110.530,84 11,05%9 Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)
9.261.416.870,00 8.928.113.949,49 333.302.920,51 3,60%10 Pertumbuhan produksi tanaman pangan
11 Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura12 Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan13 Pertumbuhan produksi perikanan 2.623.174.850,00 2.562.631.523,00 60.543.327,00 2,31%14 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur 39.401.271.500,00 38.036.893.722,00 1.364.377.778,00 3,46%15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 45.897.043.300,00 43.483.497.426,03 2.413.545.873,97 5,26%16 Desa Tangguh Bencana 78.872.286.800,00 13.805.758.984,00 65.066.527.816,00 82,50%17 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 1.588.628.506,00 1.375.006.086,00 213.622.420,00 13,45%18 Angka Kriminalitas 8.022.483.000,00 7.386.748.975,00 635.734.025,00 7,92%
C. EFISIENSI ANGGARAN
Kabupaten Bantul 108
No Indikator Kinerja UtamaAnggaran Efisiensi Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Rp. %19 Indeks Pembangunan Kebudayaan 3.835.426.200,00 3.697.200.525,00 138.225.675,00 3,60%
Jumlah 1.002.872.198.575,00 869.910.893.064,69 132.961.305.510,31 13,26%Belanja langsung pendukung 170.831.773.222,25 153.674.520.999,70 17.157.252.222,55 10,04%
Total Belanja Langsung 1.173.703.971.797,25 1.023.585.414.064,39 150.118.557.732,86 12,79%
Sumber : BKAD, Bappeda, 2019 Data Diolah
109 Laporan Kinerja 2018
PENUTUP
Kabupaten Bantul 110
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyeleng-
garaan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah
sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegia-
tan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabu-
paten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 15 (lima belas) sasaran
strategis, 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. Secara umum realisasi masing-masing
IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016
– 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi
target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan
hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di
esok hari.
Pemerintah Kabupaten BantulBadan Perencanaan Pembangunan DaerahKompleks Parasamya Jl. R.W Monginsidi No.1 Bantul 57711Telepon (0274) 367509 ext 301, Fax : (0274) 367796e-Mail : [email protected]