LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/... · 2021. 4. 27. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020

LAPORAN KINERJA INTANSI

PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2020

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Surapati No. 67, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah berasal dari Hasil

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), Hasil Pengukuran Kinerja Program (Outcome),

sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan

Tahun 2013-2018.

LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala OPD

kepada Gubernur Jawa Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan,

berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2020 dapat

dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKIP ini.

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2020 secara

keseluruhan difasilitasi oleh 7 Program Wajib dengan 48 Kegiatan, serta 8 Program

Penunjang dengan 36 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa

Barat. Disamping itu juga didukung dengan sumber dana APBN yang terdiri dari 2 Program

dan 6 Kegiatan melalui skema pendanaan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan

(TP). Adapun dalam pelaksanaan seluruh Program/Kegiatan tersebut masih terdapat

beberapa kendala yang menghambat pencapaian indikator kinerja secara optimal, namun

demikian upaya perbaikan kinerja terus dilakukan melalui berbagai pendekatan koordinasi dan

konsultasi.

Semoga dokumen ini menjadi acuan perbaikan dalam upaya pencapaian target

indikator kinerja secara optimal pada tahun mendatang.

Bandung, 30 Maret 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT,

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Struktur Organisasi 1 1.2. Tugas dan Fungsi 8 1.3. Sumber Daya Dinas Perkebunan 8 1.3.1. Sumber Daya Manusia 9 1.3.2. Kelembagaan 10 1.3.3. Sarana dan Prasarana 11 1.4 Isu – isu Strategis 13 BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1. Rencana Stratejik (Tahun 2018 – 2023) 15 2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 15 2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan 16 2.1.3. Program dan Kegiatan 17 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2020 21 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 22 2.3.1. Perjanjian Kinerja Utama 22 2.3.2. Perjanjian Kinerja Program (Outcome) 23 2.3.3. Perjanjian Kinerja Kinerja (Output) 26 2.4 Pagu Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2020 40 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 44 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 44 3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 45 3.1.2 Perbadingan Target dan Realisasi Indikator

Kinerja 46

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta Alternatif Solusi

50

3.1.4 Analisis Penggunaan Sumber Daya 53 3.1.5 Evaluasi Program/Kinerja yang menunjang

Capaian Kinerja

56 3.2. Akuntabiltas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja

Daerah)

56 3.2.1 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD 57 3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN 61 BAB IV PENUTUP 63

iii

DAFTAR TABEL

Hlm

1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2020

9

2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2020

9

3. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 - 2020

9

4. Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

10

5. Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020

12

6. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 16 7. Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2020 Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat 23

8. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

24

9. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Program (Output) Tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

27

10. Tabel 2.5 Pagu Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020

40

11. Tabel 2.6 Pagu Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020

42

12. Tabel 3.1 Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2020

46

13. Tabel 3.2 Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Program 2020

47

14. Tabel 3.3 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019

48

15. Tabel 3.4 Pengukuran Pencapaian Kinerja s.d Tahun 2020 Terhadap Target Renstra 2018-2023

49

16. Tabel 3.5 Keberhasilan/Kegagalan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

51

17. Tabel 3.6 SILPA Total APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020

55

18. Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

56

19. Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020

57

20. Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun Anggaran 2020

62

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good

governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

2. Mendorong Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat di dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki susunan organisasi dan

struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur

Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Produksi Perkebunan, terdiri dari :


2

a. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;

b. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;

c. Seksi Sarana Produksi.

4. Bidang Sumber Daya Perkebunan, terdiri dari :

a. Seksi Sumber Daya Manusia;

b. Seksi Kelembagaan;

c. Seksi Permodalan.

5. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :

a. Seksi Penataan Lahan Perkebunan;

b. Seksi Prasarana Perkebunan;

c. Seksi Pengendalian Perkebunan.

6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan, terdiri dari :

a. Seksi Panen dan Pengolahan;

b. Seksi Promosi dan Pemasaran;

c. Seksi Bina Usaha Perkebunan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83

Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat, terdapat 3 (tiga) UPTD sebagai berikut:

1. Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan (BPPBP), terdiri dari:

a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan;

d. Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Sub Unit Pelayanan.

2. BalaiPerlindungan Perkebunan (BPP), terdiri dari:

a. Kepala Balai;


c. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;

d. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;



3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP), terdiri dari:


3

a. Kepala Balai;


c. Seksi Pengawasan Mutu Benih;

d. Seksi Sertifikasi Benih;



Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar berikut :


4

KEL. JAFUNG

UPTD

KASI. BINA USAHA PERKEBUNAN

KASI. PENGENDALIAN PERKEBUNAN

KASI. SARANA PRODUKSI

KEPALA BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN

PERKEBUNAN

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN USAHA PERKEBUNAN

KASI. TANAMAN SEMUSIM DAN

REMPAH

KASI. PRASARANA

PERKEBUNAN

KASI. PANEN DAN PENGOLAHAN

KASI. PROMOSI DAN PEMASARAN

KASI. KELEMBAGAAN

KASI. PENATAAN LAHAN

PERKEBUNAN

KASI. TANAMAN TAHUNAN DAN

PENYEGAR

KASI. SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBBAG PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA PERKEBUNAN

KASI. PERMODALAN

GAMBAR 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT


5

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERBENIHAN

KEPALA BALAI

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI

PERBENIHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB UNIT PELAYANAN


UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN


6

SEKSI

SERTIFIKASI BENIH

KEPALA BALAI

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN


7

SEKSI SARANA TEKNOLOGI

PENGENDALIAN HAMA TERPADU

KEPALA BALAI

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PENGENDALIAN HAMA TERPADU

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB UNIT PELAYANAN


UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN


8

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun

2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat,

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan

kebijakan operasional dibidang perkebunan yang merupakan sebagian

kewenangan desentralisasi Provinsi, serta kewenangan yang dilimpahkan

kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dinas mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan

perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan,

pengembangan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan, pemasaran

dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan

tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang

tugasnya.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam

menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub

urusan perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan

perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi;

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Sumber Daya Dinas Perkebunan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, adalah mencakup sumber daya

manusia aparatur, sarana prasarana yang dimiliki, serta asset lainnya

sebagaimana diuraikan berikut ini:


9

1. Sumber Daya Manusia

Dalam mejalankan Program dan Kegiatan Urusan Wajib pada Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, melibatkan unsur aparatur dengan jumlah,

status dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No. Golongan Jumlah (orang)

1. IV 15

2. III 54

3. II 36

4. I 1

Jumlah 106

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2020

No Unit Kerja PNS TKK Jumlah

1 Sekretariat 23 33 56

2 Bidang Produksi 10 2 12

3 Bidang Banglin 8 3 11

4 Bidang PPUP 11 3 14

5 Bidang SDP 8 3 11

6 UPTD BPP 18 27 45

7 UPTD BPPBP 14 43 57

8 UPTD BPSBP 14 23 37

JUMLAH 106 137 243

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan

Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2020

No. Tingkat

Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. S3 0 0 2 2 1 1 2. S2 25 24 21 15 21 23 3. S1 42 44 43 40 37 38 4. D3 10 7 7 7 7 7 5. D2 0 0 0 0 0 0 6. D1 6 5 4 4 0 1 7. SLTA 54 47 47 47 38 34 8. SLTP 3 3 3 3 2 2 9. SD 2 0 0 0 0 0

Jumlah 142 130 126 118 106 106


10

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

No. Jabatan Jumlah (orang)

A. Struktural

1. Eselon II.a 1

2. Eselon III.a 5

3. Eselon III.b 3

4. Eselon IV.a 21

B. Fungsional

1. Pustakawan -

2. Penyuluh Pertanian -

3. POPT 5

4. Pengawas Benih 7

5. Analis Kepegawaian -

C. Pelaksana 64

Jumlah 106

2. Kelembagaan

Pembangunan Perkebunan Jawa Barat sejauh ini ditangani oleh

berbagai kelembagaan formal maupun informal, dengan peran dan fungsinya

yang secara umum sudah terbagi secara proposional, meskipun demikian

dari aspek teknis dan non teknis pelaksanaan fungsi dan peran kelembagaan

tersebut belum dapat terfasilitasi secara optimal.

Aspek kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan

penanganan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan

perkebunan, terutama sekali jika dikaitkan dengan kelembagaan formal

sebagai pengawal kebijakan pembangunan perkebunan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sub sektor perkebunan di

Provinsi Jawa Barat disamping secara formal ditangani oleh Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, jugabanyak melibatkan peran dari lembaga

formal maupun informal lainnya, antara lain:

a. Lembaga tingkat pusat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut

berperan dalam proses pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa

Barat, antara lain: Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal

Perkebunan, serta beberapa UPT Pusat yang secara khusus menangani

komoditas tanaman perkebunan;

b. Lembaga Tingkat Provinsi yang terkait dengan kebijakan pembangunan

perkebunan di Jawa Barat, baik langsung maupun tidak langsung, antara

lain:Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berikut UPTD-nya (Balai


11

Perlindungan Perkebunan, Balai Pengembangan dan Produksi Benih

Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan), Biro

Produksi dan Industri, Biro Pengendalian Pembangunan, Bappeda, Dinas

SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan

dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil, BPPT, DPMD, dan lainnya.

c. Organisasi/kelembagaan yang terkait dengan pembangunan Perkebunan

yang ada di Jawa Barat antara lain adalah: Perguruan Tinggi, Lembaga

Penelitian, Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APKI), Asosiasi Petani Kelapa,

Asosiasi Petani Cengkeh, Asosiasi Petani Tembakau, Asosiasi Kakao

Indonesia (Askindo), Asosiasi Teh Indonesia (ATI), Gabungan Perusahaan

Karet Indonesi (GAPKINDO).

d. Lembaga tingkat Kabupaten/Kota yang menangani kebijakan

pembangunan perkebunan se Jawa Barat, memiliki nomenklatur yang

beragam, dimana tidak ada OPD di tingkat Kabupaten/Kota yang secara

khusus bernama Dinas Perkebunan. Seluruhnya merupakan OPD dengan

nomenklatur gabungan, seperti: Dinas Pertanian dan Perkebunan, atau

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dlsb. Kondisi nomen klatur OPD yang

demikian tentu saja cukup mempengaruhi terhadap aspek fokus kebijakan

pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing opd tersebut.

3. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat sejauh ini juga telah

ditunjang oleh keberadaan Sarana-prasarana usaha perkebunan yang

tersebar di seluruh bagian wilayah Jawa Barat, antara lain berupa: benih

unggul, pupuk, berbagai alat pengolahan (traktor, Alat Pembuatan Pupuk

Organik (APPO), alat/mesin pengolah hasil perkebunan), prasarana budidaya

(saluran irigasi, embung, pompa air, jalan produksi).

Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan tersebut telah

dilakukan melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN yang bersifat

stimulant untuk mendorong masyarakat/petani dalam memfasilitasi

kebutuhannya secara swadaya. Disamping itu dalam rangka menunjang

pencapaian target kinerja secara optimal, maka Dinas Perkebunan juga

dilengkapi dengan sarana-prasarana aparatur, seperti unit pembenihan, unit

laboratorium, peralatan pengendalian hama penyakit, termasuk keberadaan


12

UPTD dan instalasinya sebagai unit kerja yang menangani hal-hal yang

bersifat teknis.

Adapun sarana-prasarana aparatur sebagai pendukung aktivitas pokok,

dan secara langsung dikelola oleh Dinas Perkebunan, serta merupakan aset

dinas, adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Perkebunan Jawa Barat pada Tahun 2020

No Jenis Jumlah Kondisi

1 Gedung Kantor Dinas dan UPTD 4 unit Baik-Sedang

2 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 paket Baik,Sedang, Rusak

3 Kebun Dinas 13 Lokasi Baik, Sedang

4 Laboratorium 3 unit Baik,Sedang

5 Kendaraan Operasional Roda 4 17 unit Baik, Sedang

6 Kendaraan Operasional Roda 3 3 unit Baik

7 Kendaraan Operasional Roda 2 54 unit Baik, Sedang

8 Peralatan Komunikasi 4 paket Baik, Sedang


13

1.4. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang

memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional,

nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-

isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni

pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis

yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat

lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal.

Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana

serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran

besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi

dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Barat.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan perkebunan di Jawa

Barat yang masih menjadi kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

diinventarisasi dan dipetakan dalam suatu Pohon Masalah untuk memudahkan

pemahaman dalam penentuan kebijakan.

Melalui Focus Group Discussion, telah diinventarisir berbagai

permasalahan dalam pembangunan perkebunan di Jawa Barat untuk kemudian

dipetakan sesuai dengan posisinya dalam format Pohon Masalah, dengan

merumusakan isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan yaitu

“Rendahnya Pendapatan Usaha Perkebunan”. Hal tersebut merupakan hasil

rumusan dari pemetaan masalah berikut ini :

MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

1 2 3

Rendahnya produksi komoditas perkebunan

Rendahnya kapasitas Petani perkebunan

kurangnya transfer ilmu/pengetahuan budidaya perkebunan

Pola pikir petani yang masih konvensional

Kurangnya modal

Kurang optimalnya kelembagaan petani perkebunan

Terbatasnya Lahan perkebunan Gangguan Usaha Perkebunan

Alih fungsi lahan

Budidaya komoditas perkebunan yang kurang memperhatikan kesesuaian lahan

Terbatasnya Kepemilikan lahan yang sesuai untuk perkebunan

Kurangnya pengetahuan mengenai kesesuain lahan perkebunan

Belum optimalnya penggunaan benih perkebunan yang berkualitas

Kurangnya jumlah produsen benih perkebunan

Kurangnya sumber benih perkebunan


14

MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

1 2 3

Terbatasnya Akses terhadap benih unggul bersertifikat

Adanya Peredaran benih yang kurang/tidak bermutu

Kurang optimalnya Sertifikasi benih perkebunan

Tingkat kesadaran penggunan benih bersertifikat

Terbatasnya prasarana perkebunan

Terbatasnya alokasi pembangunan infrastruktur perkebunan

Mahalnya harga pupuk/obat/alsin/sarana lainnya

Masih adanya Serangan OPT Perkebunan

- Kurang optimalnya penerapan PHT

- Adanya serangan hama sekunder (resurjensi)

- Adanya migrasi OPT perkebunan

Rendahnya Nilai hasil usaha perkebunan

Masih rendahnya kualitas produk perkebunan

terbatasnya kapasitas petani dalam menerapkan Good Agricultural Practices (GAP)

terbatasnya kapasitas petani dalam menerapkan Good Handling Practices (GHP)

Sebagian besar Produk yang dijual masih dalam wujud primer (bahan mentah)

terbatasnya kapasitas petani dalam menerapkan Good Handling Practices (GHP)

Terbatasnya sarana/alat pengolahan pasca panen

Tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani

Terbatasnya akses pemasaran produk perkebunan

kurangnya promosi

lemahnya jaringan/kelembagaan pemasaran

masih dominannya peran tengkulak


15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Stratejik (Tahun 2018-2023)

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2018-2023 telah mulai dirumuskan pada pertengahan tahun 2018, dan dalam upaya

mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2018-2023, yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan

Kolaborasi”, dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran, kewenangan serta tugas

pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan yang dituangkan

dalam Renstra Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatnya Pendapatan Petani

Perkebunan” dengan indikator tujuan yaitu NTUP-r (> 100 setiap tahun).

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu

meningkatnya pendapatan Petani Perkebunan. Sedangkan sasaran yang

merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara

nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran

berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi

dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil

dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2018-2023 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :


16

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran

Target Kinerja

Kondisi Tahun

Dasar 2018

Kondisi 2019

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

pendapatan Petani

Perkebunan

NTUP-R (Point) 112,81 109,42 >100 >100 >100 >100

Meningkatnya Produksi

Komoditas Perkebunan

Laju peningkatan produksi

komoditas unggulan utama

perkebunan (%)

n/a n/a 1 - - -

Laju peningkatan

produktivitas komoditas

unggulan utama

perkebunan (%)

0,1 0,1 - 5 5 5

Meningkatnya Nilai

Tambah Produk

Perkebunan

Laju peningkatan nilai

tambah produk

perkebunan (%)

n/a n/a 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut

diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan 8

(delapan) Strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas petani perkebunan

2. Optimalisasi lahan perkebunan

3. Peningkatan produksi benih unggul dan bersertifikat

4. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan

5. Pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan

6. Peningkatan kualitas produk perkebunan

7. Pembinaan pengolahan produk primer

8. Perluasan akses pemasaran produk perkebunan

Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang dijalankan

sebagai penjabaran dari strategi tersebut didalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun

2018-2023 telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelatihan/Sosialisasi/Diseminasi/Adopsi/Demplot Inovasi Budidaya Perkebunan

2. Pengembangan kapasitas petani/kelembagaan petani perkebunan

3. Pengembangan akses permodalan

4. Penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP)

5. Penetapan kawasan perkebunan

6. Pemanfaatan lahan hutan/perkebunan besar melalui pola kemitraan


17

7. Kajian dan sosialisasi kesesuaian lahan perkebunan

8. Pengembangan benih perkebunan

9. Peningkatan jaringan pemasaran benih perkebunan

10. Pengawasan peredaran benih perkebunan

11. Peningkatan pelayanan sertifikasi benih perkebunan

12. Dukungan pembangunan infrastruktur penunjang usaha perkebunan

13. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi

14. Pengembangan pupuk organik

15. Pengendalian OPT perkebunan dengan metode PHT

16. Pelatihan Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP)

17. Dukungan sarana pengolahan produk perkebunan

18. Pembentukan/penguatan kelembagaan petani perkebunan

19. Pameran produk perkebunan

20. Penguatan kelembagaan pemasaran

2.1.4. Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2020, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

secara keseluruhan difasilitasi oleh 7 Program Pokok dengan 48 Kegiatan dan 8

Program Penunjang dengan 36 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber dari

APBD Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga didukung dengan sumber dana APBN

yang terdiri dari 1 Program dengan 6 Kegiatan melalui skema pendanaan Dana

Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), dengan perincian sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan Pokok APBD TA. 2020

a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman

Perkebunan :

1) Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya tanaman

Semusim dan Rempah (Kelompok)

2) Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya tanaman

Tahunan dan Penyegar (Kelompok)

3) Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Sarana Budidaya

tanaman Perkebunan (Kelompok)

b. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan,

dan Permodalan Petani Perkebunan:

1) Kegiatan DBH-CHT : Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan

Petani Tembakau

2) Kegiatan Bimtek Wira Usaha Baru (WUB) Bidang Perkebunan

3) Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan Usaha Perkebunan


18

4) Kegiatan Pendukung Kelembagaan Asosiasi Petani Perkebunan

5) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Perkebunan

6) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Fasilitator Daerah

7) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan

8) Kegiatan Penumbuhan Kebersamaan Kelompok Tani Perkebunan

9) Kegiatan Penumbuhan Modal Mandiri Usaha Perkebunan

10) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan Usaha Perkebunan

11) Kegiatan Sistem Pendataan Kelembagaan Kelompok Tani

Perkebunan

12) Kegiatan Pendampingan dan Monev Penguatan Kelembagaan

c. Program Pemberdayaan Sumber Daya Alam Perkebunan:

1) Kegiatan Antisipasi terhadap Perubahan Iklim

2) Kegiatan DBH-CHT Pembangunan Embung dan Sarana Sumber

Daya Air

3) Kegiatan Kesesuaian Tata Guna dan Kelas Lahan Perkebunan

4) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan di Jawa Barat

5) Kegiatan Penanganan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) di

Wilayah Perkebunan

6) Kegiatan Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan

7) Kegiatan Pengembangan Prasarana Perkebunan

8) Kegiatan Penataan Kluster Komoditas Perkebunan

d. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan

2) Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan di Jawa Barat

3) Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha

Perkebunan

4) Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan

5) Kegiatan Penilaian Kelas Kebun

6) Kegiatan Pelatihan Pengemasan Produk Perkebunan

7) Kegiatan Pendataan Informasi Pasar Produk Perkebunan

8) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan

e. Program Peningkatan Produksi Benih Perkebunan Secara Berkelanjutan

1) Kegiatan RAM IP Pembenihan Kopi 5 Juta Pohon

2) Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

(Kelompok)

3) Kegiatan Penerapan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan


19

4) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan

Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan

5) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Dinas (Kebun)

f. Program Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat

1) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan

2) Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

g. Program Peningkatan Pengendalian OPT Perkebunan Secara

Berkelanjutan

1) Kegiatan Demplot Pengendalian OPT Perkebunan

2) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

4) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT

5) Kegiatan Penerapan PHT Perkebunan

6) Kegiatan Pengembangan Agensia Metabolit Sekunder

7) Kegiatan Pegembangan Agensia Pengendali Hayati OPT

8) Kegiatan Pengembangan Pestisida Nabati untuk Pengendali OPT

9) Kegiatan Pengendalian Eksplosit OPT (Optimalisasi Brigade Proteksi

Tanaman Perkebunan)

10) Kegiatan Pengendalian OPT Perkebunan

2. Program/Kegiatan Penunjang APBD TA. 2020

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan

1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

Perkebunan

b. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perkebunan

1) Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Gedung dan Kantor

2) Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis

3) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya

5) Kegiatan Langganan Kantor

6) Kegiatan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor

7) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

8) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

9) Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai

Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan


20

1) Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD Balai Perbenihan

Perkebunan dan Sarana Pendukungnya

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai


d. Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan

dan Produksi Benih Perkebunan







e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

1) Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD Balai Pengawasan

Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan serta Sarana Pendukungnya



f. Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Perkebunan







7) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai

Perlindungan Perkebunan

1) Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan dan Sarana Pendukungnya



h. Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan




21





7) Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga

3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN:

a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan,

dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP)

2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan (TP)

4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP)

5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Usaha Perkebunan

(TP)

6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)

4. Program dan Kegiatan Dekonsentrasi yang difasilitasi dari APBN:

a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan,

dengan kegiatan:

1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)

2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan (DK)

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2020

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023, telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan, yaitu

dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, yang memuat target-target

capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran

Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan

Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya

yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2020 sendiri adalah dengan

anggaran sebesar Rp. 66.771.320.792 yang dijabarkan dalam 16 program dan


22

90 kegiatan baik APBD maupun APBN, sebagaimana dijelaskan dalam tabel

terlampir.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor

53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah:

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan

mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

2.3.1. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala

OPD dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam


23

Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja Utama ini

sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2020 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2

(dua) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator untuk masing-masing

sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana

disajikan dalam Tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2020

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya Produksi

Komoditas Perkebunan

1) Laju Peningkatan Produksi

Komoditas Unggulan Utama

Perkebunan (%)

1

2.

Meningkatnya Nilai

Tambah Produk

Perkebunan

1) Laju Peningkatan Nilai Tambah

Produk Perkebunan (%) 0,1

2.3.2. Perjanjian Kinerja Program (Outcome)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara

Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator

kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome) yang

berjumlah 12 indikator.

Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja

Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian

indikator sasaran strategis. Adapun untuk tahun 2020 ini Perjanjian Kinerja

Program yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3

sebagai berikut:


24

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Program (Outcome)Tahun 2020


No Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome)

Target

2020

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Produksi

Komoditas

Perkebunan

1.1 Laju Peningkatan

Produksi Komoditas

Unggulan Utama

Perkebunan

1.1.1 Laju Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya

Komoditas Perkebunan yang Tepat

9 Kepala Bidang Produksi

Perkebunan

1.1.2 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perkebunan 2 Kepala Bidang Sumberdaya

Perkebunan

1.1.3 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani

Perkebunan

2 Kepala Bidang Sumberdaya

Perkebunan

1.1.4 Laju Peningkatan Akses Permodalan Perkebunan

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perkebunan

2 Kepala Bidang Sumberdaya

Perkebunan

1.1.5 Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya

Lahan Perkebunan

1 Kepala Bidang Pengembangan dan

Pengendalian Perkebunan

1.1.6 Laju Peningkatan Produksi Benih Perkebunan 1 Kepala UPTD Balai

Pengembangan dan Produksi

Benih Perkebunan

1.1.7 Persentase Peningkatan Penggunaan Benih

Bersertifikasi

3,67 Kepala UPTD Balai Pengawasan


1.1.8 Penurunan Serangan OPT Perkebunan 1 Kepala UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan

2. Meningkatnya

Nilai Tambah

Produk

Perkebunan

2.1 Laju Peningkatan

Nilai Tambah Produk

Perkebunan

2.1.1 Laju Petani yang Mengolah Produk Primer 5 Kepala Bidang Pengolahan

Pemasaran dan Usaha Perkebunan

2.1.2 Laju Petani yang Melakukan Inovasi Pemasaran 2

Kepala Bidang Pengolahan

Pemasaran dan Usaha Perkebunan


25

No Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome)

Target

2020

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6

2.1.3 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas

Perkebunan

100 Sekretaris

2.1.4 Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran di Dinas Perkebunan

100 Sekretaris

2.1.5 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD

Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan

100 Kepala UPTD Balai


Benih Perkebunan


Administrasi Perkantoran di UPTD Balai


100 Kepala UPTD Balai


Benih Perkebunan


Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

100 Kepala UPTD Balai Pengawasan



Administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengawasan


100 Kepala UPTD Balai Pengawasan



Balai Perlindungan Perkebunan

100 Kepala UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan


Administrasi Perkantoran di UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan

100 Kepala UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan


26

2.3.3. Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output)

Perjanjian Kinerja Kegiatan adalah perjanjian yang disepakati antara

Kepala Unit Kerja Esselon III dengan Kepala Seksi atau Kasubag pada

masing-masing Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang

diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Kegiatan (Output), yang berjumlah 74

indikator output.

Perjanjian Kinerja Kegiatan ini sebagai dasar pengukuran kinerja

kegiatan yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian

indikator sasaran outcome dan indikator strategis. Adapun untuk tahun 2020

ini Perjanjian Kinerja Kegiatan yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan

dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :


27

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2020


No Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2020

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

1.1 Laju Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Utama Perkebunan

1.1.1

Laju Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Komoditas Perkebunan yang Tepat

1.1.1.1

Meningkatnya Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah

1.1.1.1.1 Jumlah Juknis Budidaya/GAP Tanaman Semusim dan Rempah (Dokumen)

2 Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah

1.1.1.1.2 Jumlah Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah (Lokasi)


1.1.1.1.3 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah Demplot (Ha)


1.1.1.2 Meningkatnya Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar

1.1.1.2.1 Jumlah Juknis Budidaya/GAP Tanaman Tahunan dan Penyegar (Dokumen)

4 Kepala Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar

1.1.1.2.2 Jumlah Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar (Lokasi)


1.1.1.2.3 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar Demplot (Ha)


1.1.1.3 Meningkatnya Penerapan Teknologi Sarana Produksi

1.1.1.3.1 Rapat Koordinasi Pengembangan Produksi dan Sarana Tanaman Perkebunan (Kali)

1 Kepala Seksi Sarana Produksi


28





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.2 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perkebunan

1.1.2.1 Terlaksananya Pengembangan Sumberdaya Manusia

1.1.2.1.1 Jumlah Peserta Bimtek WUB Bidang Perkebunan (Orang)

80 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia

1.1.2.1.2 Data Fasilitator Daerah yang Memerlukan Pembinaan (Dokumen)


1.1.2.1.3 Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang Mengikuti Kegiatan Magang (Orang)


1.1.3 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Perkebunan

1.1.3.1 Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan

1.1.3.1.1 Asosiasi Petani Perkebunan yang Melaksanakan Musda/Rakerda (Asosiasi)

5 Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan

1.1.3.1.2 Data Kelompok Tani yang Memerlukan Pembinaan Kelembagaanya (Dokumen)


1.1.3.1.3 Kegiatan Penumbuhan Kebersamaan Keompok Tani Perkebunan (Poktan)


1.1.3.1.4 Data Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan yang Terupdate (Dokumen)


1.1.3.1.5 Jumlah Lokasi Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kelembagaan (Kab/Kota)


1.1.3.1.6 Keompok Tani Tembakau yang Mendapat Pelatihan Penumbuhan Penguatan Kelembagaan (Poktan)



29





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.4 Laju Peningkatan Akses Permodalan Perkebunan

1.1.4.1 Meningkatnya Akses Permodalan

1.1.4.1.1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendampingan Akses Permodalan Usaha Perkebunan (Orang)

140 Kepala Seksi Permodalan

1.1.4.1.2 Data Peserta?Petani yang Memerlukan Pelatihan Permodalan (Dokumen)


1.1.4.1.3 Peserta yang Mengikuti Pertemuan Akses Permodalan (Orang)


1.1.5 Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Perkebunan

1.1.5.1 Terlaksananya Penataan Lahan Perkebunan

1.1.5.1.1 Sosialisasi Penataan Kluster Komoditas Perkebunan (kali)

1 Kepala Seksi Penataan Lahan

1.1.5.1.2 Dokumen Kesesuaian Tata Guna dan Kelas Lahan Perkebunan (Dokumen)


1.1.5.1.3 Lahan yang DIlakukan Penataan dan Pelestarian (Ha)


1.1.5.2 Terlaksananya Penanganan Gangguan Non OPT

1.1.5.2.1 Demplot dalam Rangka Plestarian Dumber Daya Perkebunan dan Terkendalinya Iklim Ekstrim (Ha)

10 Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan

1.1.5.2.2 Kebun yang Diinventarisasi Data GUP-nya (Kebun)


1.1.5.2.3 Luas Lahan Perkebunan di Wilayah DAS CiItarum (Ha)



30





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.5.3 Terlaksananya Pengembangan Prasarana Perkebunan

1.1.5.3.1 Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya Air (unit)

2 Kepala Seksi Prasarana

1.1.5.3.2 Panjang AKses Jalan Usaha Perkebunan (km)

0 Kepala Seksi Prasarana

1.1.6 Laju Peningkatan Produksi Benih Perkebunan

1.1.6.1 Meningkatnya Pengembangan Teknologi Perbenihan

1.1.6.1.1 Jumlah Penangkar yang Mendapat Pembinaan (orang)

105 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan

1.1.6.1.2 Jumlah Fasilitasi Kultur Jaringan Benih (Paket)

1 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan

1.1.6.2 Meningkatnya Penerapan Teknologi Perbenihan

1.1.6.2.1 Jumlah Benih Kelapa Unggul (Pohon)

60.000 Kepala Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan

1.1.6.2.2 Kebun (Produksi, Sumber Benih, Calon Sumber Benih) yang Layak (Kebun)

13 Kepala Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan

1.1.6.2.3 SK Penetapan Kebun Sumber Benih (SK)


1.1.6.2.4 Kebun Dinas yang DIpelihara (Kebun)


1.1.6.2.5 Jumlah Benih Kopi yang DIproduksi (Pohon)

3.000.000 Kepala Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan


31





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.7 Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikasi

1.1.7.1 Terselanggaranya Sertifikasi Benih Perkebunan

1.1.7.1.1 Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang Disertifikasi (Benih)

7.685.634 Kepala Seksi Sertifikasi Benih

1.1.7.1.2 Jumlah Peserta Bimtek Pelayanan Sertifikasi (Orang)

50 Kepala Seksi Sertifikasi Benih

1.1.7.1.3 Jumlah Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan yang Disertifikasi (Kebun)

10 Kepala Seksi Sertifikasi Benih

1.1.7.2 Terlaksananya Pengawasan Mutu Benih

1.1.7.2.1 Jumlah Benih Perkebunan yang Diawasi Mutu dan Peredarannya (Benih)

6.400.000 Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih

1.1.7.2.2 Jumlah Rekomendasi Kelayakan Usaha (Rekomendasi)

10 Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih

1.1.8 Penurunan Serangan OPT Perkebunan

1.1.8.1 Meningkatnya Pengembangan Sarana Teknik Pengendalian OPT

1.1.8.1.1 Jumlah Layanan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (Layanan)

5 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

1.1.8.1.2 Jumlah Metabolit Sekunder yang Dikembangkan (Liter)

2.000 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

1.1.8.1.3 Jumlah Agensia Pengendali Hayati OPT Media Padat (Kg)



32





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.8.1.4 Jumlah Pestisida Nabati yang Dikembangkan (Liter)

1.500 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

1.1.8.1.5 Luas Lahan Terserang OPT yang Dikendalikan (Ha)


1.1.8.1.6 Jumlah Petani yang Menerapkan Pengendalian OPT Perkebunan (Orang)


1.1.8.2 Meningkatnya Pengendalian OPT Perkebunan

1.1.8.2.1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Penurunan OPT Perkebunan (Dokumen)

1 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

1.1.8.2.2 Jumlah Petani yang Terbina dan Melaporkan Data SIMAKIT (Orang)


1.1.8.2.3 Luas Lahan yang Mendapat Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (Ha)


1.1.8.2.4 Luas Lahan Eksplosif OPT yang DIkendalikan (Ha)



33





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan

2.1 Laju Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan

2.1.1 Laju Petani yang Mengolah Produk Primer

2.1.1.1 Meningkatnya Penerapan Teknologi Panen dan Pengolahan Produk Perkebunan

2.1.1.1.1 Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Produk Perkebunan (Poktan)

5 Kepala Seksi Panen dan Pengolahan

2.1.1.1.2 Jumlah Peserta Pelatihan Pengemasan Produk Perkebunan (Orang)

50 Kepala Seksi Panen dan Pengolahan

2.1.2 Laju Petani yang Melakukan Inovasi Pemasaran

2.1.2.1 Terwujudnya Promosi Produk Perkebunan

2.1.2.1.1 Data Informasi Pasar Produk Perkebunan (Dokumen)

12 Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran

2.1.2.1.2 Jumlah Keikutsertaan Petani dalam Promosi Produk Perkebunan (Poktan)

10 Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran

2.1.2.2 Terlaksananya Pembinaan Usaha Perkebunan

2.1.2.2.1 Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi Perizinan Usaha Perkebunan (Orang)

60 Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan

2.1.2.2.2 Dokumen Laporan Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan di Jawa Barat (Dokumen)


2.1.2.2.3 Jumlah Perkebunan yang di Monev Kelas Kebunnya (PB)


2.1.2.2.4 Dokumen Laporan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha Perkebunan (Dokumen)


2.1.3 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perkebunan

2.1.3.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas Perkebunan

2.1.3.1.1 Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Dinas yang Ditingkatkan (Jenis)

11 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum,


34





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan

2.1.4 Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Perkebunan

2.1.4.1 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum di Dinas Perkebunan

2.1.4.1.1 Jumlah Waktu Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor (Bulan)

12 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan

2.1.4.1.2 Jumlah Waktu Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis (Bulan)


2.1.4.1.3 Jumlah Waktu Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur (Bulan)



35





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.4.1.4 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapananya (Bulan)


2.1.4.1.5 Jumlah Waktu Penyediaan Langganan Kantor (Bulan)


2.1.4.1.6 Jumlah Waktu Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor (Bulan)


2.1.4.1.7 Jumlah Waktu Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Bulan)

12 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan,


36





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kepala Subbagian Perencanaan

2.1.4.1.8 Jumlah Waktu Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor (Bulan)


2.1.4.1.9 Jumlah Waktu Penyediaan Tenaga Ahli Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga (Bulan)


2.1.5 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih

2.1.5.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih

2.1.5.1.1 Jumlah Waktu Pembangunan/Renovasi BPPBP (Bulan)

12 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BPPBP

2.1.5.1.2 Terpenuhinya Kebutuhan Perangkat Jaringan LAN/WLAN BPPBP (Paket)


2.1.6 Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Balai

2.1.6.1 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum di UPTD Balai Pengembangan dan




37





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengembangan dan Produksi Benih

Produksi Benih











2.1.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

2.1.7.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

2.1.7.1.1 Jumlah Waktu Pembangunan/Renovasi BPSBP (Bulan)

12 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BPSBP

2.1.7.1.2 Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan yang meningkat (Jenis)


2.1.8 Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Balai

2.1.8.1 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum di UPTD Balai Pengawasan dan




38





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Sertifikasi Benih Perkebunan











2.1.8.1.7 Jumlah Waktu Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor (Bulan)


2.1.9 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

2.1.9.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

2.1.9.1.1 Jumlah Waktu Pembangunan/Renovasi BPP (Bulan)

12 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BPP

2.1.9.1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan (Jenis)



39





Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.10 Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

2.1.10.1 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan













2.1.10.1.7 Jumlah Waktu Penyediaan Tenaga Ahli Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga (Bulan)



40

2.4. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2020

Dalam Tahun 2020, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

secara keseluruhan difasilitasi oleh 7 Program Pokok dengan 48 Kegiatan, serta

8 Program Penunjang dengan 36 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber

dari APBD Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga didukung dengan sumber

dana APBN yang terdiri dari 1 Program dan 6 Kegiatan untuk Tugas

Pembantuan (TP), serta 1 Program dan 2 Kegiatan untuk Dekonsentrasi (DK).

Tabel 2.5 Pagu Program/Kegiatan

APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2020

No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)

1 2 3

TOTAL APBD 38.182.487.792

PROGRAM POKOK 21.051.791.530

1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman

Perkebunan 1.683.579.200

1. Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya tanaman Semusim

dan Rempah (Kelompok) 602.436.000

2. Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya tanaman Tahunan

dan Penyegar (Kelompok) 976.343.200

3. Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Sarana Budidaya tanaman

Perkebunan (Kelompok) 104.800.000

2 Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan,

dan Permodalan Petani Perkebunan 1.561.169.900

1. Kegiatan DBH-CHT : Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani

Tembakau 169.341.000

2. Kegiatan Bimtek Wira Usaha Baru (WUB) Bidang Perkebunan 148.185.200

3. Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan Usaha Perkebunan 112.000.000

4. Kegiatan Pendukung Kelembagaan Asosiasi Petani Perkebunan 150.350.000

5. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Perkebunan 13.950.000

6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Fasilitator Daerah 7.647.750

7. Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan 141.533.000

8. Kegiatan Penumbuhan Kebersamaan Kelompok Tani Perkebunan 301.483.000

9. Kegiatan Penumbuhan Modal Mandiri Usaha Perkebunan 21.303.000

10. Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan Usaha Perkebunan 118.784.250

11. Kegiatan Sistem Pendataan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan 42.227.000

12. Kegiatan Pendampingan dan Monev Penguatan Kelembagaan 334.365.700

3

Program Pemberdayaan Sumber Daya Alam Perkebunan 1.083.976.187

1. Kegiatan Antisipasi terhadap Perubahan Iklim 120.064.750

2. Kegiatan DBH-CHT Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya

Air 176.157.787

3. Kegiatan Kesesuaian Tata Guna dan Kelas Lahan Perkebunan 53.012.000

4. Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan di Jawa Barat 117.471.450

5. Kegiatan Penanganan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) di

Wilayah Perkebunan 93.464.500

6. Kegiatan Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan 437.078.500

7. Kegiatan Pengembangan Prasarana Perkebunan 57.732.200

8. Kegiatan Penataan Kluster Komoditas Perkebunan 28.995.000

4 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan 1.107.265.868

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan 339.885.200

2. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan di Jawa Barat 13.132.000


41


1 2 3

3. Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha

Perkebunan 83.958.450

4. Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan 95.292.500

5. Kegiatan Penilaian Kelas Kebun 81.080.000

6. Kegiatan Pelatihan Pengemasan Produk Perkebunan 48.342.000

7. Kegiatan Pendataan Informasi Pasar Produk Perkebunan 209.458.400

8. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan 236.117.318

5 Program Peningkatan Produksi Benih Perkebunan Secara Berkelanjutan 13.530.207.555

1. Kegiatan RAM IP Pembenihan Kopi 5 Juta Pohon 11.104.041.800

2. Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan (Kelompok) 2.814.000

3. Kegiatan Penerapan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan 1.535.638.400

4. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran

Benih Tanaman Perkebunan 716.823.755

5. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Dinas (Kebun) 170.889.600

6 Program Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat 659.941.800

1. Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan 403.501.800

2. Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 256.440.000

7 Program Peningkatan Pengendalian OPT Perkebunan Secara

Berkelanjutan 1.425.651.020

1. Kegiatan Demplot Pengendalian OPT Perkebunan 98.780.200

2. Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 197.179.365

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 33.486.000

4. Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT 228.561.000

5. Kegiatan Penerapan PHT Perkebunan 303.203.975

6. Kegiatan Pengembangan Agensia Metabolit Sekunder 30.358.706

7. Kegiatan Pegembangan Agensia Pengendali Hayati OPT 97.211.500

8. Kegiatan Pengembangan Pestisida Nabati untuk Pengendali OPT 98.745.661

9. Kegiatan Pengendalian Eksplosit OPT (Optimalisasi Brigade Proteksi

Tanaman Perkebunan) 74.127.500

10. Kegiatan Pengendalian OPT Perkebunan 263.997.113

PROGRAM PENUNJANG 17.130.696.262

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan 1.949.216.209

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan 1.949.216.209

9 Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perkebunan 5.219.816.573

1. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Gedung dan Kantor 203.025.908

2. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis 709.833.915

3. Kegiatan Penyediaan Diklat. Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur 73.250.000

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya 1.993.121.800

5. Kegiatan Langganan Kantor 213.020.450

6. Kegiatan Makan Minum. Akomodasi dan Rapat Luar Kantor 657.086.500

7. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 415.378.000

8. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor 453.600.000

9. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana

Olahraga 501.500.000

10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai

Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan 2.025.668.854

1. Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD Balai Perbenihan Perkebunan

dan Sarana Pendukungnya 1.996.507.854

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan

dan Produksi Benih Perkebunan 29.161.000

11 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan

dan Produksi Benih Perkebunan 1.487.673.609



3. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya 1.118.266.675



42


1 2 3

5. Kegiatan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor 75.491.000



Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan 1.005.903.024

1. Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi

Benih Tanaman Perkebunan serta Sarana Pendukungnya 829.215.340

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Perkebunan 176.687.684

13 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Perkebunan 1.527.734.074



3. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya 983.606.500




7. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor 9.185.000


Perlindungan Perkebunan 2.219.765.018

1. Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan dan Sarana Pendukungnya 1.899.617.806

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan 320.147.212

15 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan 1.694.918.901



3. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya 953.073.512




7. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana

Olahraga 42.250.000

Tabel 2.6

Pagu Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2020


1 2 3

TOTAL 28.588.833.000

TUGAS PEMBANTUAN 27.155.301.000

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

27.155.301.000

1. Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP) 5.091.583.000

2. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) 1.470.015.000

3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan (TP) 1.238.618.000

4. Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP) 2.139.045.000

5. Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

(TP) 7.075.807.000

6. Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP) 10.140.233.000


43


1 2 3

DANA DEKONSENTRASI 1.433.532.000

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan 1.433.532.000

1. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK) 205.300.000

2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan (DK) 1.228.232.000


44

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam

menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam

rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini

dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan

kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi

pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

sasaran, yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari

dalam instansi) maupun data ekternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah

ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil

program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar

tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria

spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu

tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi

serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi

dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap

tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator

hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.


45

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome)

dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja

dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-

kurangnya adalah indikator keluaran (output)

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan

dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja

yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023, guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana

Stratejik tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan

penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun

mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagaiberikut:

Rumus 1:

Persentase Pencapaian Rencana

=

Realisasi Tahun t x 100

Target Rencana Tahun t

Rumus 2:

Persentase Peningkatan/Penurunan

capaian Kinerja =

Realisasi Thn t – Realisasi Thn t-1 x 100

Realisasi Tahun t-1

Rumus 3:

Persentase Perbandingan dengan

Tahun Sebelumnya =

Realisasi Thn t x100

Realisasi Tahun t-1

Rumus 4:

Persentase Perbandingan dengan

Target Jangka Menengah =

Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn t x100

Target Akhir Renstra Tahun n

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja

tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

1) Nilai diatas 100% dengan sebutan sangat baik (SB)

2) Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan baik (B)

3) Nilai diatas 55% s/d 80% dengan sebutan cukup (C)

4) Nilai dibawah 55% dengan sebutan kurang (K)


46

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Target Kinerja 2020 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja antara Kepala OPD dengan Gubernur Jawa Barat, selama kurun waktu

2020 telah dilaksanakan dengan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja

sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2020

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2020

Realisasi 2020

1 Meningkatnya produksi

komoditas perkebunan

Laju peningkatan produksi

komoditas unggulan utama

perkebunan

% 1 2.19

2

Meningkatnya nilai

tambah produk

perkebunan

Laju peningkatan nilai

tambah produk perkebunan % 0.1 0.14

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.1 di

atas, pada tahun 2020 sasaran Meningkatnya Produksi Komoditas

Perkebunan dengan indikator laju peningkatan produksi komoditas unggulan

utama perkebunan mencapai target kinerja sebesar 2.19% dan sasaran

Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan dengan indikator laju

peningkatan nilai tambah produk perkebunan mencapai target kinerja sebesar

0.14%. Hal tersebut menunjukan adanya peningkatan pada komoditas unggulan

utama perkebunan yaitu Kopi, Teh dan Kelapa. Kenaikan produksi pada tiga

komoditas unggulan utama tersebut terutama komoditas kopi disebabkan efek

dari program pemberian benih sebanyak 5 juta pohon pada tahun 2014 yang

pada tahun ini sudah mencapai umur panen pada kopi, sehingga mendorong

produksi kopi meningkat drastis.

Kondisi capaian kinerja tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa terdapat

faktor produksi primer yang berperan dalam menunjang peningkatan produksi

yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja, serta adanya pengaruh faktor produksi

sekunder yaitu modal dan entrepeneurship yang disinyalir mempengaruhi

optimalisasi peningkatan produksi dan menambah nilai komoditas perkebunan di

Jawa Barat, sehingga baik secara kualitatif maupun kuantitatif melampaui target

kinerjanya.


47

Tabel 3.2. Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Program 2020

No Program Indikator Program Satuan Target Realisasi

1

Program

Pemberdayaan

Sumberdaya Alam

Perkebunan

Persentase Peningkatan

Pemanfaatan Sumberdaya

Lahan Perkebunan

% 1 1.2

2

Program Peningkatan

Kompetensi Sumber

Daya Manusia,

Kelembagaan, dan

Permodalan Petani

Perkebunan


Kompetensi SDM

Perkebunan

% 2 2.46


Kelas Kelompok Tani

Perkebunan

% 2 2.5

Laju Peningkatan Akses

Permodalan Perkebunan % 2 5

3

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Budidaya Tanaman

Perkebunan

Laju Peningkatan

Penerapan Teknologi

Budidaya Komoditas

Perkebunan Yang Tepat

% 9 12.5

4

Program Peningkatan

Pengendalian OPT

Perkebunan Secara

Berkelanjutan

Penurunan Serangan OPT

Perkebunan % 1 1.02

5

Program Peningkatan

Penggunaan Benih

Bersertifikat


Penggunaan Benih

Bersertifikat

% 3,67 10.08

6

Program Peningkatan

Pengolahan dan

Pemasaran Produk

Perkebunan

Laju Petani Yang Mengolah

Produk Primer % 5 5.6

Laju Petani Yang

Melakukan Inovasi

Pemasaran

% 2 2.34

7

Program Peningkatan

Produksi Benih

Perkebunan Secara

Berkelanjutan

Laju Peningkatan Produksi

Benih Perkebunan % 1 1.58

Berdasarkan tabel 3.2 diatas terlihat bahwa realisasi seluruh program telah

mencapai bahkan melampaui target. Keberhasilan pencapaian tersebut tentu saja atas

optimalisasi seluruh sumberdaya (anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana,

daln sumber daya lainnya) yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut,

serta adanya kolaborasi yang baik dengan seluruh stake holder perkebunan di Jawa

Barat. Karena pada dasarnya dalam pelaksanaan program pembangunan, sub sektor

perkebunan diantaranya, memerlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku

kepentingan baik baik pemerintah (pusat, provinsi dan kab/kota), masyarakat maupun

pihak lainnya.


48

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Realisasi kinerja yang telah dicapai Dinas Perkebunan pada tahun 2020 ini,

sebetulnya tidak seluruhnya dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya (2019),

sehubungan pada tahun 2020 ini mengikuti peraturan baru dimana nama-nama program

sudah ditentukan oleh sistem sehingga program tahun 2019 dengan tahun 2020 memiliki

program yang berbeda. Namun demikian terdapat beberapa indicator outcome yang

sama antara tahun 2020 dengan tahun 2019, sehingga capaian outcome tersebut dapat

diperbandingkan. Perbandingan outcome terlampir pada table 3.3 berikut.

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2020

dengan capaian kinerja pada Tahun 2019 diperoleh rincian capaian kinerja sebagaimana

tercantum dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.3. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019

No Program Indikator Kinerja

Realisasi Realisasi 2020

Thdp Thn 2019

(5/4)*100

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Produksi Benih Perkebunan secara Berkelanjutan

Laju Peningkatan Produksi Benih Perkebunan (%)

2,7 1,58 58,5%

Program Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat

Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat (%)

2,7 10,08 373,3%

Program Peningkatan Pengendalian OPT Perkebunan Secara Berkelanjutan

Penurunan Serangan OPT Perkebunan (%)

-1,2 1,02 -85,0%

Berdasarkan data pada tabel 3.2 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh

hasil rata-rata perbandingan capaian kinerja untuk indikator kinerja yang sama pada

tahun 2020 terhadap 2019 sebesar 115,6%. Jika dilihat masing-masing indikator

kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan Produksi Benih Perkebunan, yang diukur dari peningkatan jumlah

ketersediaan benih unggul Komoditas Srategis mencapai 58,5% atau pencapaiain

tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019.

b. Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat, yang diukur dari

persentase peningkatan penggunaan benih bersertifikat yang mencapai 373,3%

terhadap realisasi tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya

maksimal yang dilakukan pada tahun 2020 dalam mendorong penggunaan benih


49

unggul bersertifikat, serta meningkatnya kesadaran dari para petani untuk

menggunakan benih unggul bersertifikat untuk mendapatkan hasil produksi yang

lebih baik.

c. Penurunan Serangan OPT Perkebunan yang diukur dari Persentase Penurunan

Serangan OPT Perkebunan mencapai target kinerja sebesar -85,9% terhadap

realisasi tahun 2019. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan

kesepakatan perubahan target kinerja untuk penyelenggaraan Pemerintahan tahun

2020. Namun demikian, tahun 2020 program ini mencapai target yang telah

disepakati sebesar 1% dengan realisasi 1,02%. Kondisi tersebut menunjukan

adanya upaya yang optimal dalam hal mengendalikan dan menurunkan serangan

OPT perkebunan di Jawa Barat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap target

total Renstra Perangkat Daerah 2018-2023

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2018-2023 telah ditentukan

target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun dalam

renstra tersebut terdapat perbedaan sasaran maupun program berikut indikatornya

antara tahun 2019, 2020 dengan tahun-tahun berikutnya (2021-2023) namun juga

terdapat beberapa persamaanya juga pada sebagian indicator sasaran maupun

programnya, hal tersebut terjadi karena adanya peraturan Pemendagri yang mengatur

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bisa dilakukan oleh perangkat daerah.

Sebagai tolak ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra untuk indicator yang

sama, dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2020)

terhadap total target Renstra di tahun (2019-2023), sebagaimana disajikan dalam tabel

3.4 berikut ini:

Tabel: 3.4 Pengukuran Pencapaian Kinerja s.d Tahun 2020

Terhadap Target Renstra 2018-2023


Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Realisasi s.d Tahun

2020

Target Renstra sd

2023

Realisasi sd 2020

Thdp Target

Renstra sd 2023(4/5)*1

00%

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Laju Peningkatan Produksi Benih Perkebunan (%)

4,28 5 85,6%

Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat (%)

12,78 18 71,0%


50


Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Realisasi s.d Tahun

2020

Target Renstra sd

2023

Realisasi sd 2020

Thdp Target

Renstra sd 2023(4/5)*1

00%

1 2 3 4 5 6

Penurunan Serangan OPT Perkebunan (%)

-3,98 -5 79.6%

Rata-rata 78.7%

Berdasarkan data pada tabel 3.4 diatas, capaian rata-rata realisasi indikator

sasaran dan program atas capaian pada 2020 dibandingkan kondisi akhir renstra sudah

mencapai 78.7%. Hal tersebut wajar karena masih terdapat beberapa periode tahun lagi

sampai mencapai target akhir renstra 2023. Hal tersebut menunjukan kinerja yang

sangat baik atas capaian pada 2020, bahkan capaian indikator sasaran sudah jauh

melebihi target, sehubungan terkait peningkatan produksi kopi yang sangat signifikan,

atas akumulasi kinerja pengembangan kopi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun

terakhir. Namun demikian akan dilakukan evaluasi atas target sasaran tersebut,

sehingga dapat mendorong lagi dampak yang dirasakan oleh masyarakat khusunya

petani perkebunan di Jawa Barat.

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Program Kegiatan dalam pembangunan perkebunan yang telah dilaksanakan

oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat tentu saja diharapkan dapat mencapai target

tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah disusun dalam dokumen perencanaan,

dengan sasaran utamanya tentu saja masyarakat (petani) perkebunan. Namun

demikian dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan tersebut tidak terlepas dari

kendala yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Berdasarkan hasil

identifikasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapai target yang

ditentukan namun sudah mencapai lebih dari 90%. Berikut tabel kegiatan yang

menggambarkan keberhasilan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran 2020.


51

Tabel 3.5 Keberhasilan/Kegagalan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No Program/Kegiatan Realisasi Fisik (%)

Pengukuran

1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan

100.00 BERHASIL

1. Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya tanaman Semusim dan Rempah (Kelompok)

100.00 BERHASIL

2. Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Budidaya tanaman Tahunan dan Penyegar (Kelompok)

100.00 BERHASIL

3. Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Sarana Budidaya tanaman Perkebunan (Kelompok)

100.00 BERHASIL

2 Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Permodalan Petani Perkebunan

100.00 BERHASIL

1. Kegiatan DBH-CHT : Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

100.00 BERHASIL

2. Kegiatan Bimtek Wira Usaha Baru (WUB) Bidang Perkebunan 100.00 BERHASIL

3. Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan Usaha Perkebunan 100.00 BERHASIL

4. Kegiatan Pendukung Kelembagaan Asosiasi Petani Perkebunan 100.00 BERHASIL

5. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Perkebunan 100.00 BERHASIL

6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Fasilitator Daerah 100.00 BERHASIL

7. Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan 100.00 BERHASIL

8. Kegiatan Penumbuhan Kebersamaan Kelompok Tani Perkebunan 100.00 BERHASIL

9. Kegiatan Penumbuhan Modal Mandiri Usaha Perkebunan 100.00 BERHASIL

10. Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan Usaha Perkebunan 100.00 BERHASIL

11. Kegiatan Sistem Pendataan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan 100.00 BERHASIL

12. Kegiatan Pendampingan dan Monev Penguatan Kelembagaan 100.00 BERHASIL

3 Program Pemberdayaan Sumber Daya Alam Perkebunan 100.00 BERHASIL

1. Kegiatan Antisipasi terhadap Perubahan Iklim 100.00 BERHASIL

2. Kegiatan DBH-CHT Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya Air 100.00 BERHASIL

3. Kegiatan Kesesuaian Tata Guna dan Kelas Lahan Perkebunan 100.00 BERHASIL

4. Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan di Jawa Barat 100.00 BERHASIL

5. Kegiatan Penanganan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah

Perkebunan 100.00 BERHASIL

6. Kegiatan Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan 100.00 BERHASIL

7. Kegiatan Pengembangan Prasarana Perkebunan 100.00 BERHASIL

8. Kegiatan Penataan Kluster Komoditas Perkebunan 100.00 BERHASIL 4 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan 135.00 BERHASIL

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan 380.00 BERHASIL

2. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan di Jawa Barat 100.00 BERHASIL

3. Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha

Perkebunan 100.00 BERHASIL

4. Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan 100.00 BERHASIL

5. Kegiatan Penilaian Kelas Kebun 100.00 BERHASIL

6. Kegiatan Pelatihan Pengemasan Produk Perkebunan 100.00 BERHASIL

7. Kegiatan Pendataan Informasi Pasar Produk Perkebunan 100.00 BERHASIL

8. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan 100.00 BERHASIL 5 Program Peningkatan Produksi Benih Perkebunan Secara Berkelanjutan 99.54 BERHASIL

1. Kegiatan RAM IP Pembenihan Kopi 5 Juta Pohon 100.00 BERHASIL

2. Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan (Kelompok) 97.69 BERHASIL

3. Kegiatan Penerapan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan 100.00 BERHASIL

4. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran

Benih Tanaman Perkebunan 100.00 BERHASIL

5. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Dinas (Kebun) 100.00 BERHASIL 6 Program Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat 182.00 BERHASIL

1. Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan 234.48 BERHASIL


52

No Program/Kegiatan Realisasi Fisik (%)

Pengukuran

2. Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 129.52 BERHASIL 7 Program Peningkatan Pengendalian OPT Perkebunan Secara

Berkelanjutan 121.67 BERHASIL

1. Kegiatan Demplot Pengendalian OPT Perkebunan 100.00 BERHASIL

2. Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 140.00 BERHASIL

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 100.00 BERHASIL

4. Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT 100.00 BERHASIL

5. Kegiatan Penerapan PHT Perkebunan 250.00 BERHASIL

6. Kegiatan Pengembangan Agensia Metabolit Sekunder 110.00 BERHASIL

7. Kegiatan Pegembangan Agensia Pengendali Hayati OPT 116.67 BERHASIL

8. Kegiatan Pengembangan Pestisida Nabati untuk Pengendali OPT 100.00 BERHASIL

9. Kegiatan Pengendalian Eksplosit OPT (Optimalisasi Brigade Proteksi

Tanaman Perkebunan) 100.00 BERHASIL

10. Kegiatan Pengendalian OPT Perkebunan 100.00 BERHASIL

Berdasarkan table 3.5 diatas, sebanyak 47 kegiatan pokok dari total 48

kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

memperoleh tingkat keberhasilan 100%, hanya satu kegiatan yangmemperoleh

tingkat keberhasilan 97.69%. Hal ini didasari salah satu faktor seperti pemanfaatan

faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas

strategis, pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan

sarana produksi secara berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan juga di dukung oleh

petani perkebunan yang telah menerima bimbingan teknis berkaitan dengan produk

perkebunan serta ketepatan waktu (musim tanam dengan memperhatikan cuaca)

dalam pelaksanaan penanaman produk perkebunan. Percepatan pelaksanaan

pekerjaan setelah DPA di sahkan, pelaksanaan pekerjaan dengan memperhitungkan

kondisi cuaca dilapangan untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan, komunikasi

dan koordinasi diantara pihak/lembaga terkait agar pekerjaan dapat terlaksana

sesuai dengan rencana.

Selanjutnya berdasarkan table 3.5 juga diketahui terdapat kegiatan yang

belum pencapaian 100% dari target indikator kinerja, yaitu kegiatan Penerapan

Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan 97,69%. Kegiatan ini tidak mencapai

100% target karena indikator jumlah benih Kelapa unggul yang ditargetkan sebanyak

60.000 pohon hanya tercapai 55.850 pohon saja. Pandemi Covid-19 menjadi salah

satu permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut karena

pengurangan anggaran dan keterbatasan kegiatan yang bisa dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, walaupun sebagain besar kegiatan telah

berhasil dilaksanakan, namun untuk tahun berikutnya perlu melakukan antisipasi atau

mitigasi resiko ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan. Adapun hal-hal yang perlu


53

diperhatikan dan senantiasa dilaksanakan untuk lebih memngoptimalkan outcome

dari pelaksanaan kegiatan, anatara lain:

1 Pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

peremajaan komoditas strategis;

2 Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana

produksi secara berkelanjutan;

3 Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih

tanaman perkebunan;

4 Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan

Pengawasan Jaringan Peredaran Benih;

5 Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan

Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan

gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan;

6 Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha

Perkebunan.

7 Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif,

efisien serta ramah lingkungan

8 Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI

9 Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha

perkebunan.

3.1.4. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa

Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit,

baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan

maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung tingkat efisiensinya melalui

penggunaan sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia terhadap indikator

kinerja. Analisis efisiensi penggunaan input sumber daya keuangan dan manusia

dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian

indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumberdaya

terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan

sumberdaya. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perkebunan telah

melakukan efesiensi sumberdaya dimana output kegiatan melebihi target yang

ditentukan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, hal tersebut dilakukan


54

sebagai upaya mengakomodir keinginan masyarakat maupun kebutuhan lainnya

agar memberikan manfaat lebih besar. Beberapa kegiatan dimaksud, antara lain

sebagai berikut:

1. Realisasi indikator kinerja output “Luas lahan yang mendapat penerapan

pengendalian hama terpadu” seluas 25 Ha atau mencapai 250% dari target

seluas 10 Ha. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penerapan PHT

Perkebunan pada tanaman kopi yang dilaksanakan di Desa Kancana, Kecamatan

Cikijing, Kabupaten Majalengka dengan sumber daya anggaran sebesar Rp.

303.203.975,. Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan manusia,

indikator kinerja output bisa digolongan telah tercapai sangat efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 250% dengan penyerapan anggaran

yang optimal sebesar 99,98%.

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan dengan melibatkan

kelompok tani dan narasamber dari lembaga/badan terkait pascapanen dan

pengolahan produk perkebunan berhasil mencapai target yang ditentukan, yaitu

380%. Target kelompok tani yang diikutsertakan 5 Poktan realisasinya melebihi

target menjadi 19 Poktan. Bimtek dilakukan di 5 Kabupaten mengenai pengolahan

Teh, Kopi Robusta, Kopi Arabika, dan Pengolahan Gula Semut. Sumber dana

Anggaran sebesar 339.885.200,- terserap 97,63%. Kegiatan ini bisa tercapai

dengan efisien karena penyerapan anggaran yang optimal dapat mencapai target

kinerja yang tinggi 380% dan output yang didapatkan berupa pengetahuan Poktan

mengenai pengolahan pasca panen beberapa komditas perkebunan yang dapat

membantu Poktan dalam meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.

3. Pelayanan sertifikasi benih capaian kinerja di tahun 2020 mencapai 234,48%

dimana pada tahun 2020 output benih yang disertifikasi mencapai 8.258.104

benih dari target 7.685.634 benih, hal tersebut dalam rangka memenuhi

permintaan dari masyarakat (petani/ penangkar benih). Adapun pendanaan untuk

pelayanan tersebut tentunya dengan melakukan efesiensi sumber daya dari

anggaran yang ditentukan terrserap sebesar 99,9%.

Selain beberapa kegiatan tersebut diatas yang sudah melaksanakan efesiensi

sumberdaya, secara umum juga senantiasa dilakukan efesiensi dalam

pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman,

plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan

produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan

secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:


55

- Melakukan pengaturan/penataan pemanfaatan sumberdaya lahan berdasarkan

tingkat kesesuaian lahannya, yaitu melalui pemetaan kesesuaian lahan

perkebunan Jawa Barat;

- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi,

penilaian dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih,

inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;

- Mengembangkan lahan-lahan tidur untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya

tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, rehabilitasi serta

pendukungan prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air,

optimasi lahan dan irigasi;

- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam

rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;

- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan

kinerja OPD dalam mengembangkan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit

tanaman perkebunan, serta pegolahan produk perkebunan.

Dari segi pemanfaatan anggaran pembangunan pada tahun 2020 juga

dilakukan penghematan anggaran terkait dengan adanya Sisa Lebih Penggunaan

Anggaran (SILPA) atas belanja-belanja yang secara teknis maupun administratif

harus dilakukan penghematan. Adapun besarnya SILPA pada tahun anggaran 2019

ini adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 SILPA Total APBD dan APBN

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020

No Sumber Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) SILPA*)

Rp %

1 2 3 4 5 6

TOTAL 91.136.892.064 84.627.715.749 6.509.176.315 7.1%

1 APBD 62.548.059.064 56.966.017.149 5.582.041.915 8.9%

Belanja Tidak Langsung

24.365.571.272 22.711.980.335 1.653.590.938 6.8%

Program Pokok 21.051.791.530 20.978.344.566 73.446.964 0.3%

Program Penunjang 17.130.696.262 13.275.692.248 3.855.004.014 22.5%

2 APBN 28.522.833.000 27.669.198.600 853.634.400 0.3%

a. Tugas Pembantuan

27.155.301.000 26.271.917.800 883.383.200 3.3%

b. Dekonsentrasi 1.433.532.000 1.397.280.800 36.251.200 2.5%


56

3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja

Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

dijelaskan pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, bahwa keseluruhan

Program sebagaimana tersebut diatas, secara umum semuanya memiliki konstribusi

yang baik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang sudah ditentukan. Namun

demikian dalam jangka ke depan perlu adanya upaya perbaikan substansi pada

masing-masing kegiatan tersebut, agar lebih mengarah pada upaya pencapaian

target kinerjanya, termasuk dengan ketersediaan anggaran yang memadai sesuai

dengan target kinerja yang harus diwujudkan.

3.2 Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan perkebunan Jawa Barat pada

Tahun 2020 didukung melalui dana APBD maupun APBN. Dalam pelaksanaannya

alokasi anggaran tersebut ada yang terkait langsung dengan upaya pencapaian

target kinerja, ada pula yang berfungsi sebagai penunjang. Adapun uraian anggaran

selengkapnya dijelaskan berikut ini:

NO SASARAN

STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN

REALISASI

KEU (Rp) % FISIK (%)

1 Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Program Pembedayaan Sumber Daya Alam Perkebunan

1,083,976,187 1,081,995,900 99.8% 100%

Program Peningkatan Produksi Benih Secara Berkelanjutan

13,530,207,555 13,518,702,555 99.9% 99.5%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan

1,683,579,200 1,670,454,100 99.2% 100%

Program Peningkatan Pengendalian OPT Perkebunan Secara Berkelanjutan

1,425,651,020 1,407,941,726 98.8% 121.7%

Program Peningkatan Penggunan Benih Bersertifikat

659,941,800 659,321,800 99.9% 182%

Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Permodalan Petani Perebunan

1,561,169,900 1,558,921,028 99.9% 100%

2 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan

1,107,265,868 1,081,007,457 97.6% 135%


57

3.2.1 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan program/kegiatanpembangunan perkebunan pada tahun

2020 Dinas Perkebunan mendapat Total alokasi APBD sebesar Rp.

62.548.059.064,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.966.017.149,- (91,1%)

dan capaian fisiknya sebesar 101,8%. Data selengkapnya mengenai anggaran dan

realisasi APBD 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2020

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi

Fisik (%) Rp %

BELANJA DAERAH 62.548.059.064 56.966.017.149 91,1% 104,9%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.365.571.272 22.711.980.335 93,2% 100,0%

BELANJA LANGSUNG 38.182.487.792 34.254.036.814 89,7% 109,9%

1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan

1.683.579.200 1.670.454.100 99,2% 100,0%

1. Kegiatan Pembinaan

Penerapan Teknologi Budidaya

tanaman Semusim dan

Rempah (Kelompok)

602.436.000 601.084.200 99,8% 100,0%


Penerapan Teknologi Budidaya

tanaman Tahunan dan

Penyegar (Kelompok)

976.343.200 971.875.900 99,5% 100,0%


Penerapan Teknologi Sarana

Budidaya tanaman Perkebunan

(Kelompok)

104.800.000 97.494.000 93,0% 100,0%

2

Program Peningkatan kompetensi sumber daya manusia. kelembagaan. dan permodalan petani perkebunan

1.561.169.900 1.558.921.028 99,9% 100,0%

1. Kegiatan Bimtek Wira Usaha

Baru (WUB) Bidang

Perkebunan

148.185.200 147.933.200 99,8% 100,0%

2. Kegiatan Pendampingan Akses

Permodalan Usaha Perkebunan 112.000.000 112.000.000 100,0% 100,0%

3. Kegiatan Pendukungan

Kelembagaan Asosiasi Petani

Perkebunan

150.350.000 149.348.000 99,3% 100,0%

4. Kegiatan Penguatan

Kelembagaan Usaha

Perkebunan

13.950.000 13.950.000 100,0% 100,0%

5. Kegiatan Peningkatan

Kompetensi Fasilitator Daerah 7.647.750 7.613.378 99,6% 100,0%

6. Kegiatan Peningkatan

Kompetensi SDM Pelaku

Usaha Perkebunan

141.533.000 141.497.000 100,0% 100,0%

7. Kegiatan Penumbuhan

Kebersamaan Kelompok Tani

Perkebunan

301.483.000 301.483.000 100,0% 100,0%

8. Kegiatan Penumbuhan Modal

Mandiri Usaha Perkebunan 21.303.000 21.232.000 99,7% 100,0%

9. Kegiatan Pertemuan Akses

Permodalan Usaha Perkebunan 118.784.250 118.784.250 100,0% 100,0%


58


Fisik (%) Rp %

10. Kegiatan Sistem Pendataan

Kelembagaan Kelompok Tani

Perkebunan

42.227.000 42.852.000 101,5% 100,0%

11. Kegiatan Pendampingan dan

Monev Penguatan

Kelembagaan

334.365.700 334.365.700 100,0% 100,0%

12. Kegiatan Penumbuhan dan

penguatan kelembagaan Petani

Tembakau

169.341.000 167.862.500 99,1% 100,0%

3 Program Pemberdayaan sumberdaya alam perkebunan

1.083.976.187 1.081.995.900 99,8% 100,0%

1. Kegiatan Antisipasi terhadap

Perubahan Iklim 120.064.750 119.498.750 99,5% 100,0%

2. Kegiatan DBH-CHT

Pembangunan embung dan

sarana sumber daya air

176.157.787 174.850.500 99,3% 100,0%

3. Kegiatan Kesesuaian Tata

Guna dan Kelas Lahan

Perkebunan

53.012.000 53.012.000 100,0% 100,0%

4. Kegiatan Penanganan

Gangguan Usaha Perkebunan

di Jawa Barat

117.471.450 117.396.450 99,9% 100,0%

5. Kegiatan Penanganan

Pelestarian Daerah Aliran

Sungai (DAS) di Wilayah

Perkebunan

93.464.500 93.464.500 100,0% 100,0%

6. Kegiatan Penataan dan

Pelestarian Lahan Perkebunan 437.078.500 437.046.500 100,0% 100,0%

7. Kegiatan Pembangunan

Prasarana Perkebunan 57.732.200 57.732.200 100,0% 100,0%

8. Kegiatan Penataan Kluster

Komoditas Perkebunan 28.995.000 28.995.000 100,0% 100,0%

4 Program Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk perkebunan

1.107.265.868 1.081.007.457 97,6% 135,0%

1. Kegiatan Bimbingan teknis

pengolahan produk Perkebunan 339.885.200 319.436.200 94,0% 380,0%

2. Kegiatan Pelatihan

pengemasan produk

perkebunan

48.342.000 46.936.000 97,1% 100,0%

3. Kegiatan Pendataan informasi

pasar produk perkebunan 209.458.400 208.758.400 99,7% 100,0%

4. Kegiatan Promosi produk

perkebunan 236.117.318 235.959.950 99,9% 100,0%

5. Kegiatan Pembinaan Usaha

Perkebunan 95.292.500 93.691.500 98,3% 100,0%

6. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan

Usaha Perkebunan di Jawa

Barat

13.132.000 13.108.000 99,8% 100,0%

7. Kegiatan Penilaian Kelas

Kebun 81.080.000 80.837.407 99,7% 100,0%

8. Kegiatan Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi Pembinaan Usaha

Perkebunan

83.958.450 82.280.000 98,0% 100,0%

5 Program Peningkatan produksi benih perkebunan secara berkelanjutan

13.530.207.555 13.518.702.555 99,9% 99,5%

1. Pembinaan Penangkar Benih

Tanaman Perkebunan

(Kelompok)

2.814.000 2.814.000 100,0% 100,0%


59


Fisik (%) Rp %

2. Penerapan Teknologi

Perbenihan Tanaman

Perkebunan

1.535.638.400 1.535.638.400 100,0% 97,7%

3. Pengembangan Aplikasi

Teknologi Perbenihan dan

Pemasaran Benih Tanaman

Perkebunan

716.823.755 716.823.755 100,0% 100,0%

4. Pengembangan dan

Pemeliharaan Kebun Dinas

(Kebun)

170.889.600 170.889.600 100,0% 100,0%

5. Kegiatan RAM IP-Pembenihan

Kopi 5 Juta Pohon 11.104.041.800 11.092.536.800 99,9% 100,0%

6 Program Peningkatan penggunaan benih bersertifikat

659.941.800 659.321.800 99,9% 182,0%

1. Pelayanan Sertifikasi Mutu

Benih Tanaman Perkebunan 403.501.800 402.927.800 99,9% 234,5%

2. Pengawasan dan Peredaran

Benih Tanaman Perkebunan 256.440.000 256.394.000 100,0% 129,5%

7 Program Peningkatan Pengendalian OPT perkebunan secara berkelanjutan

1.425.651.020 1.407.941.726 98,8% 121,7%

1. Demplot pengendalian OPT

Perkebunan 98.780.200 98.780.200 100,0% 100,0%

2. Klinik Hama dan Penyakit

Tanaman Pekebunan 197.179.365 187.817.950 95,3% 140,0%

3. Monitoring dan Evaluasi 33.486.000 31.303.140 93,5% 100,0%

4. Pembinaan dan Pelaporan

SIMAKIT 228.561.000 228.561.000 100,0% 100,0%

5. Penerapan PHT Perkebunan 303.203.975 303.143.975 100,0% 250,0%

6. Pengembangan Agensia

Metabolit Sekunder 30.358.706 30.355.950 100,0% 110,0%

7. Pengembangan Agensia

pengendali hayati OPT 97.211.500 95.591.800 98,3% 116,7%

8. Pengembangan Pestisida

Nabati untuk pengendalian OPT 98.745.661 98.456.061 99,7% 100,0%

9. Pengendalian Eksplosif OPT

(Optimalisasi Brigade Proteksi

Tanaman Perkebunan

74.127.500 74.117.500 100,0% 100,0%

10. Pengendalian OPT Perkebunan 263.997.113 259.814.150 98,4% 100,0%

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

1.949.216.209 1.743.636.150 89,5% 100,0%

1. Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Dinas

Perkebunan

1.949.216.209 1.743.636.150 89,5% 100,0%

9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan

2.025.668.854 1.315.114.672 64,9% 100,0%

1. Kegiatan

Pembangunan/Renovasi

UPTD/Balai Perbenihan

Perkebunan dan Sarana

Pendukungnya (DAK)

1.996.507.854 1.285.953.672 64,4% 100,0%


dan Prasarana Aparatur UPTD

Balai Pengembangan dan

Produksi Benih Perkebunan

29.161.000 29.161.000 100,0% 100,0%

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

1.005.903.024 171.174.400 17,0% 50,0%


60


Fisik (%) Rp %

1. Kegiatan


UPTD/Balai Pengawasan

Sertifikasi Benih Tanaman

Perkebunan serta Sarana

Pendukungnya (DAK)

829.215.340 - 0,0% 0,0%



Balai Pengawasan

176.687.684 171.174.400 96,9% 100,0%

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

2.219.765.018 315.275.892 14,2% 50,0%

1. Kegiatan


UPTD/Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan dan Sarana

Pendukungnya (DAK)

1.899.617.806 - 0,0% 0,0%



Balai Perlindungan

320.147.212 315.275.892 98,5% 100,0%

12 Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perkebunan

5.219.816.573 5.079.480.416 97,3% 100,0%

1. Kegiatan Pemeliharaan

Fasilitas dan Gedung Kantor 203.025.908 200.980.000 99,0% 100,0%

2. Kegiatan Penyediaan Bahan

dan Alat Pakai Habis 709.833.915 706.457.250 99,5% 100,0%

3. Kegiatan Penyediaan Diklat,

Kursus Singkat dan Bimtek

Aparatur

73.250.000 69.600.000 95,0% 100,0%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa

Tenaga Kerja dan

Perlengkapannya

1.993.121.800 1.905.598.371 95,6% 100,0%

5. Kegiatan Penyediaan

Langganan Kantor 213.020.450 199.899.515 93,8% 100,0%

6. Kegiatan Penyediaan Makan

Minum, Akomodasi dan Rapat

Luar Kantor

657.086.500 656.234.954 99,9% 100,0%


Pemeliharaan Kendaraan Dinas 415.378.000 415.215.100 100,0% 100,0%

8. Kegiatan Penyediaan Sewa,

Publikasi dan Dokumentasi

Kantor

453.600.000 440.107.726 97,0% 100,0%

9. Kegiatan Penyediaan Tenaga

Ahli, Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga

501.500.000 485.387.500 96,8% 100,0%

13

Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan

1.487.673.609 1.480.662.526 99,5% 100,0%






Tenaga Kerja dan

Perlengkapannya

1.118.266.675 1.118.184.400 100,0% 100,0%




Minum, Akomodasi dan Rapat 75.491.000 75.491.000 100,0% 100,0%


61


Fisik (%) Rp %

Luar Kantor



14

Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

1.527.734.074 1.500.849.348 98,2% 100,0%






Tenaga Kerja dan

Perlengkapannya

983.606.500 978.957.917 99,5% 100,0%





Luar Kantor

90.930.000 90.369.000 99,4% 100,0%



7. Kegiatan Penyediaan Sewa,

Publikasi dan Dokumentasi

Kantor

9.185.000 9.185.000 100,0% 100,0%

15 Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

1.694.918.901 1.669.498.844 98,5% 100,0%






Tenaga Kerja dan

Perlengkapannya

953.073.512 950.886.965 99,8% 100,0%





Luar Kantor

57.683.000 49.027.000 85,0% 100,0%



7. Kegiatan Penyediaan Tenaga

Ahli, Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga

42.250.000 42.000.000 99,4% 100,0%

3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN

Pada Tahun Anggaran 2020 dana APBN yang diterima Dinas Perkebunan

disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05), dengan klasifikasi

berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK).

Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima Dinas Perkebunan adalah

sebesar Rp 27.155.301.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 26.271.917.800,- atau

sekitar 96,75 % dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan Dana

Dekonsentrasi (DK) yang diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp


62

1.433.532.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 1.397.280.800,- atau sekitar 97,47%,

dengan realisasi fisik sebesar 100%. Secara keseluruhan dana APBN yang diterima

Tahun 2019 adalah sebesar Rp 28.588.833.000,- dengan realisasi sebesar Rp

27.669.198.600,- atau sebesar 96,78% dengan realisasi fisiknya sebesar 100%.

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan

(TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) sub sektor perkebunan Jawa Barat Tahun 2020

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2020

Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi

(Rp) (%) (Fisik)

APBN SATKER 05 DITJEN PERKEBUNAN

28.588.833.000 27.669.198.600 96,78 100

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

27.155.301.000 26.271.917.800 96,75 100

1. Kegiatan Pengembangan

Tanaman Tahunan dan

Penyegar (TP)

5.091.583.000 4.832.366.850 94,91 100

2. Kegiatan Dukungan


(TP)

1.470.015.000 1.463.034.650 99,53 100


Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan (TP)

1.238.618.000 1.230.270.000 99,33 100

4. Kegiatan Pengembangan

Tanaman Semusim dan

Rempah (TP)

2.139.045.000 1.993.596.250 93,20 100


Pengolahan dan

Pemasaran Usaha

Perkebunan (TP)

7.075.807.000 6.984.072.000 98,70 100


Perbenihan Tanaman

Perkebunan (TP)

10.140.233.000 9.768.578.050 96,33 100

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

1.433.532.000 1.397.280.800 97,47 100



(DK)

205.300.000 205.150.000 99,93 100


Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan (DK)

1.228.232.000 1.192.130.800 97,06 100


63

BAB IV

P E N U T UP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018-2023 memiliki Visi: “TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA

LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”. Dan dari visi tersebut

dijabarkan 5 misi yang salah satunya memiliki korelasi dengan tugas pokok, fungsi

dan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yaitu misi keempat, yang

berbunyi “Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang

sejahtera dan adil melalui pemanfaatan tekonologi digital dan kolaborasi

dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan”.

Dari misi tersebut dijabarkan kembali menjadi 1 tujuan, 2 sasaran strategis, 7

indikator Program Pokok, 8 Program Penunjang dan 84 Kegiatan APBD dengan

anggaran sebesar Rp.62.548.059.064,- dan 2 program dengan 8 kegiatan APBN

sebesar Rp. 28.552.833.000,-. Adapun realisasi anggaran tersebut untuk dana APBD

adalah sebesar Rp.56.966.017.149,- (91,10%) dan capaian fisiknya sebesar 114%.

Sedangkan realisasi dana APBN adalah sebesar Rp 27.661.698.600,- atau sebesar

96.76% dengan realisasi fisiknya sebesar 100%.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Stratejik, diperoleh

gambaran sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja 2020

yang diperjanjikan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 113.72%.

2. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja Renstra berdasarkan hasil

capaian sampai dengan tahun 2020 atau tahun kedua Renstra, diperoleh nilai

rata-rata sebesar 162,8%, artinya bahwa target akhir Renstra pada tahun 2020

telah tercapai bahkan melampaui target.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor

perkebunan selama tahun 2020 umumnya bersifat teknis dan non teknis, antara lain

berupa:

- Terbatasnya prasarana perkebunan;

- Masih adanya serangan OPT perkebunan;

- Masih rendahnya kualitas produk perkebunan;

- Sebagian besar produk yang dijual masih dalam wujud primer (bahan mentah);

- Terbatasnya akses pemasaran produk perkebunan.

Berbagai kendala/permasalahan tersebut solusinya terus diupayakan melalui

peningkatan koordinasi dan konsultasi antar unit kerja terkait, serta peningkatan

kualitas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan dan sumber

daya yang dimiliki.

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/... · 2021. 4. 27. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020

Documents