Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan ... · Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Cimenyan 2018 1

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, pada saat ini kami telah dapat menyampaikan evaluasi Laporan Akhir Tahun

mengenaipelaksanaan kebijakan kegiatan program prioritas dibidang pemerintahan,

pelaksanaan bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan dalam mengukur

keberhasilan kinerja selamatahun 2017 pada unit organisasi Kantor Kecamatan Cimenyan

Kabupaten Bandung dalam bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Tahun

2017”.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan

seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan

yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Bupati kepada Camat dan tugas serta fungsi

Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan

pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran,

serta strategi program prioritasPemerintahKabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas

pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan,

perekonomian pemantapan pembangunan perdesaan, peningkatan ekonomi kerakyatan

yang berdaya saing dan program lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan

Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang

bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu

dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan taufik,

hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Cimenyan, Januari 2018

CAMAT CIMENYAN

ACHMAD RIZKY NUGRAHA,S.IP PembinaTkt I

NIP. 196708151987031001


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2017

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung merupakan LKIP

ke 2 (dua ) yang disusun, LKIP Kecamatan Cimenyan tahun

2017 melaporkan tentang pencapaian hasil kinerja selama

2017 dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2016,

yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis

Tahun 2016 - 2021.

Di tahun 2017 Kecamatan Cimenyan menetapkan 3 sasaran

strategis dan 7 Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan dalam

rencana kerja tahun 2017, dan merupakan penjabaran dari

2 tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Kecamatan CimenyanTahun 2017 yang anggaran pembangunan dilokasikan untuk

melaksanakan program dan kegiatan bagaimana penjabaran dari 3 sasaran strategis,

dan 7 Indikator Kinerja.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2017 menunjukan bahwa secara keseluruhan

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah berhasil dan melaksanakan seluruh

sasaran staregis yang ditargetkan dalam rencana strategis Rencana kinerja,

meskipun belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih beberapa kendala. Namun

demikian keberhasilan yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat

berharga bagi Kecamatan Cimenyan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang

sebagai cerminan untuk menentukan langkah - langkah kebijakan Kecamatan Cimenyan

yang akan datang.

Keberhasilan yang akan diperoleh selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran

2017 diukur dari terciptanya 100 % sasaran strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami jadikan sebagai tolak

ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten

Bandung di masa yang akan datang.


D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ................................................................................... 1

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................... 2

DAFTAR ISI .................................................................................. 3

BAB. I PENDAHULUAN .............................................................................. 3

1.1. Latar Belakang ......................................................... 3-4

1.2. Gambaran Umum Daerah....... ................................. 5-6

1.3. Tugas dan fungsi....................................................... 7-8

1.4. Struktur Organisasi.................................................... 9

1.5. Landasan Hukum...................................................... 9-10

BAB. II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 13

2.1. Rencana Strategis 2016-2021 ................................. 13

2.2. Tujuan dan Sasaran................................................. 14

2.3. Hasil Kajian Internal................................................. 14

2.4. Indikator Kinerja Utama............................................ 18

2.5. Perjanjian Kinerja.............…………………………..... 18

BAB . III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ 18

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .................................. 24

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.............................. 25

3.3. Pengukuran Kinerja................................................... 26

3.4. Akuntabilitas Keuangan............................................. 53

BAB. IV PENUTUP ........................................................................... 56

LAMPIRAN :………………………………………………………………….........


BAB I

PENDAHULUAN

1.1.GAMBARAN UMUM

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraaan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan

bertanggungjawab. Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan

public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good

Governance. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan

keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good

governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional

serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri. Melihat

perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah daerah memiliki tanggung

jawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan

regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk

mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman

dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di

daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan,sistematik, terarah, terpadu,

menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin

berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misimerupakan

harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-

undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan

bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas


dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Instruksi Presiden

republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban

suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya

dan pelaksanaan kebijakan yangdipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Disamping itu LKIP juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari RPJMD

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja kecamatan Cimenyan dan

mengacu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKIP Tahun 2017 berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi

mengenaiatas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja.

1.2.Keadaan Umum

Kecamatan Cimenyan dengan luas wilayah 4.057,70 Ha merupakan satu

Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terletak di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten

Bandung dengan jarak ± 30 km dari pusat Ibu Kota Kabupaten, dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung Barat

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Bandung

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Bandung

dan Kabupaten Bandung Barat


Secara geografis Kecamatan Cimenyan yang merupakan wilayah berbukit ini

berada pada ketinggian 700-1.200 m dari permukaan laut, saat ini jumlah penduduknya

108.371 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak : 55.191 orang dan perempuan

sebanyak 53.180 orang. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

wilayah Kecamatan Cimenyan terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan yaitu : Desa Ciburial,

Desa Cimenyan, Desa Mekarsaluyu, Desa Mekarmanik, Desa Mandalamekar, Desa

Sindanglaya, dan Desa Cikadut. Sedangkan dua wilayah yang status Kelurahan yaitu :

Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka, yang secara keseluruhan meliputi 28

Dusun, 139 RW dan 581 RT.

Sejarah Kecamatan Cimenyan diresmikan menjadi kecamatan definitif pada Tahun

1989sebagaipemekaran dari wilayah Kecamatan Cicadas Kota Bandung berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perluasan Wilayah Kota Bandung,

yang saat ini telah mengalami perkembangan kemajuan yang cukup pesat, mulai

dariinfrastruktur sarana perhubungan peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan

daya beli serta starta sosial masyarakatnya.

- Potensi wilayah

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Cimenyan berada di wilayah Desa

Cimenyan Kecamatan Cimenyan, memiliki data statis sebagai berikut :

a. Tinggi Pusat Pemerintahan dari permukaan laut : 825 m

b. Suhu minimum /maximum : 21oC - 31oC

c. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan :

- Desa terjauh :15 Km

- Ibu Kota Kabupaten Bandung :30 Km

- Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 10 Km

d. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Cimenyan sebanyak :4.057,70 Ha, meliputi7 ( Tujuh ) wilayah

desa dan 2 ( Dua ) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Cibeunying : 341,80 ha

- Kelurahan Padasuka : 202,00 ha

- Desa Mandalamekar : 196,50 ha

- Desa Cikadut : 295,00 ha

- Desa Sindanglaya : 159,90 ha

- Desa Mekarmanik : 747,90 ha

- Desa Cimenyan : 1.051,00 ha

- Desa Mekarsaluyu : 464,40 ha

- Desa Ciburial : 599,20 ha


JUMLAH : 4.057,70 Ha

e. Kependudukan

Perkembangan Jumlah penduduk Kecamatan Cimenyan sebanyak : 108.371 jiwa

terdiri dari :

• Laki –laki : 55.191orang

• Perempuan : 53.180 orang

• Jumlah KK : 32.005 KK

• Kepadatan Penduduk/Km2 : 26,67/ Km2

f. Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan

1) Jumlah Desa dan Kelurahan :7/2 Desa

2) Jumlah Dusun :28 Dusun

3) Jumlah Rukun Warga :139 RW

4) Jumlah Rukun Tetangga :581 RT

1.3. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

Pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah,

menegaskan bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai perangkat daerah, yang berarti

memimpin penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati, serta memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Kecamatan adalah sebagai Lembaga Pelaksana Teknis Kewilayahan

merupakan unsur pendukung pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik

danmerupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang

Camat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dalam

pasal 14 ditegaskan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untukmenanganisebagian

urusanotonomidaerahdan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor Tentang Pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dari Bupati kepada Camat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 6

menjelaskan bahwa Pelimpahan urusan Pemerintahan adalah Pendelegasian atau

Penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan Perizinan, Rekomendasi,

Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan, Pengawasan, Penetapan serta

Pengumpulan Data dan Informasi dan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka

Penyelenggaraan Pemerintahan.


Dalam pasal 12ayat 1 ditegaskan bahwa sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati

kepada Camat antara lain :

a). Bidang Pendidikan;

b). Bidang Kesehatan;

c). Bidang Lingkungan Hidup;

d). Bidang Pekerjaan Umum;

e). Bidang Penataan Ruang;

f). Bidang Perencanaan Pembangunan;

g). Bidang Perumahan;

h). Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

i). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

j). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

k). Bidang Ketenagakerjaan;

l). Bidang Ketahanan Pangan;

m). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

n). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

o). Bidang Perhubungan;

p). Bidang Komunikasi dan Informasi;

q). Bidang Pertanahan;

r). Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;

s). Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

t). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

u). Bidang Sosial;

v). Bidang Kebudayaan;

w). Bidang Statistik;

x). Bidang Kearsipan;

y). Bidang Perpustakaan.

Kemudian dalam pasal 12ayat 2 juga dipertegas bahwa sebagian urusan pilihanyang

dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2 meliputi bidang-

bidang :

a. Bidang Perikanan;

b. Bidang Pertanian dan Peternakan;

c. Bidang Kehutanan;

d. Bidang Pariwisata;


e. Bidang Industri;

f. Bidang Perdagangan.

1.4. Sumber Daya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Sumber daya yang ada di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung terdiri dari

penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan

yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana

prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung

beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja

kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan

Cimenyan Kabupaten Bandung pada Tahun 2017.

Tabel 1.1

Jumlah PegawaiKecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS CPNS TKK

1 SD 1 - - 1 2,94

2 SMP - - - - 0

3 SMA 16 - - 16 47,06

4 D3 2 - - 2 5,88

5 S1 14 - - 14 41,18

6 S2 1 - - 1 2,94

Jumlah 34 34 100

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Cimenyan Tahun 2017

Jumlah Pegawai Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung berdasarkan

pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Pegawai Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2017

No Golongan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS CPNS

1 Gol I 2 - 2 5,88

2 Gol II 17 - 17 50

3 Gol III 13 - 13 38,24

4 Gol IV 2 2 5,88


Jumlah 34 - 34 100


Tabel 1.3 Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Cimenyan KabupatenBandung

yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2017


1.5. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan

Cimenyan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi

pendidikan

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan

inovasi staf

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini

6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal

Permasalahan utama yang ada di Kecamatan Cimenyan seperti diatas merupakan

permasalahan masalah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Cimenyan Masih

Kurang baik dari jumlah karyawan maupun dari kemampuan karyawan itu sendiri sehingga

masih terdapatnya kekurangan dalam hal pemberian pelayanan

1.6. Dasar Hukum

LKIP Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ini disusun berdasarkan

beberapa landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4

No. Esselon Jumlah Pegawai

Tingkat Diklatpim

Jumlah Pegawai yang

mengikuti

%

1. II b - - 0

2. III a 1 III 1 9,09

3. III b 3 III 3 27,27

4. IV a 5 IV 5 45,46

5. IV b 2 IV 2 18,18

Jumlah 11 11 100


Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupeten Subang

dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Derah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik

Indonesia NomorPER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintahaan;


Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata

Cara Review AtasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi , dan Tata

Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

1.7 SISTEM PENYAJIAN

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama

dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan

LKIP dan sistem penyajian LKIP

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran,

indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun

yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja


1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

2017, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya

penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS2016-2021

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Rencana Strategis Kecamatan CimenyanKabupaten Bandung adalahmerupakan dokumen

yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutanserta merupakan penjabaran dari

pada Visi dan Misi Kepala Daerah yangterpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya

alam yang dimiliki olehDaerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cimenyan

Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

yangditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan

Tahun 2017.

Rencana Strategis Kecamatan CimenyanKabupaten Bandung dibuat pada

masajabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerahakan

menjadi akuntabel.Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tersebut

ditujukanuntuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

BandungTahun 2016-2021.Penyusunan Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

telahmelalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMDKabupaten

Bandung Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saatdilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)RPJMD, Forum SKPD, sehingga

Renstra Kecamatan CimenyanKabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama

antara Kecamatan CimenyanKabupaten Bandung dan stakeholder.Selanjutnya, Renstra

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tersebutakan dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja (Renja) Kecamatan CimenyanKabupaten Bandung yang merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan

CimenyanKabupaten Bandung dimuatprogram dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satutahun mendatang.


2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan ,Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacukepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisastrategis.Sasaran adalah hasil

yang akan dicapai secara nyata oleh InstansiPemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktuyang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapaidalam kurun waktu tertentu / tahunan secara

berkesinambungan sejalandengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang

ditetapkan untukmencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

sebanyak3 sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kecamatan Cimenyan pada

tahun 2016 telah melakukan reviu terhadap Tujuan Sasaran dan Indikator kinerja, baik

tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan

Strategis,yaitu pada Tujuan ,sasaran dan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian

Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan

nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kecamatan Cimenyan Tahun 2018.

2.3 HASIL KAJIAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitaskinerja intansi

Pemerintahaan (SAKIP)di Kabupaten Bandung khususnya kualitas Sistem

Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintahan di lingkungan Kecamatan Cimenyan

melaksnakan kajian internal terhadap system Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

dilingkungan Kecamatan Cimenyan adapun hasil tersebut adalah :

Kajian Internal Terhadap Rencana Aksi dan misi Bupati Bandung, maka

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran

sesuai i dengan misi ke 8 Bupati Bandung yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”

dimana tujuan Kecamatan Cimenyan yang tertuang dalam RPJMD priode 2016-2021.


Setelah dilakukan kajian internal maka tujuan dari Kecamatan Cimenyan di ganti

menjadi “Terwujudnya Kecamatan Cimenyan yang maju dan mandiri serta

Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Internal Kecamatan”

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu

Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung antara

lain:

1. Rekomendasi nara Sumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi :

- Bahwa Kecamatan merupakan Miniatur Pemerintah Kabupaten Bandung ,Tujuan

disesuaikan dengan Visi, Misi Kabuapten Bandung

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan

cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

2. Rekomendasi dari Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

- Sinkronisasi antara Tujuan.Sasaran dan Indikator Kinerja dari Dokumen

RENSTRA,RENJA dan LKIP

- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan

- PK Turunan mesti dibuatkan

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran terhadap sasaran dan indikantor

Kecamatan Cimenyan, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan 2 ( Dua )

Tujuan , 3sasaran dan7indikator sebagai berikut:

Berdasarkan hasil reviu tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel dibawah ini :

TABEL TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR SEBELUM REVIU

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

1 2 3 4

1 Meningkat kan ketersediaan

dan kwalitas insfrastruktur

dasar yang tahan terhadap

bencana serta mewujudkan

keserasian pembangunan

dengan tata ruang wilayah

1.Meningkatkan

aksebilitas,kapasitas dan

keselamatan terhadap

pelayanan sarana dan

prasarana trasportasi

1.Persentase jalan

Kabupaten (baik dan

sedang lingkup

kecamatan)

2.Persentase

pembangunan saluran

draenase /gorong2

2 Meningkatkan ketersediaan

layanan Pendidikan

berkualitas serta

meningkatkan partisipasi

2.Meningkatnya jumlah

penduduk yang

bersekolah

3.Angka partisipasi

murni jenjang sekolah

menengah

atas/sederajat tingkat


masyarakat dalam bidang

pendidikan.

kecamatan

3 Meningkatkan stabilitas

keamanan wilayah dalam

mendukung keamanan

wilayah

3.Meningkatnya keamanan

dan ketertiban masyaraka

44.Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat

4.Persentase

masyarakat yang

meningikuti

sosialisasi

kewaspada

5..Persentase jumlah

masyarakat yang

mengikuti sosialisasi

tentang wawasan

kebangsaan

(%)dini/deteksi dini

4.

Meningkatkan kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggaraan pelayanan

publik.

5 Meningkatkan efesiensi

kinerja dan fungsi

kelembagaan

6.Meningkatkan ,Peman

paatan potensi daerah.

7.Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan daerah

6.Cakupan masyarakat

yangsudah memiliki

KK dan KTP lingkup

Kecamatan (%

7.Persentase

pelimpahan

kewenangan bupati

kepada camat yg

dilaksanakan tingkat

kecamatan (%)

8.Persentase capaian

retribuisi kecamatan

pada tahun berkenan.

9.Persentase usulan

program /kegiatan

kecamatan yang

ditetapkan dalam

RKPD (%)

5. Meningkatkan partisipasi

masyarakat desa dalam

pembangunan wilayah

8.Meningkat kan

pemberdayaanmasyarakat

pedesaan

9.Persentase pelimpahan

kewenangan bupati

kepada camat yg

10.Jumlah desa

Swakarsa

11.Jumlah desa

swasembada (%)


dilaksanakan tingkat

kecamatan (%)

10.Persentase capaian

retribuisi kecamatan pada

tahun berkenan.

11.Persentase usulan

program /kegiatan

kecamatan yang

ditetapkan dalam RKPD

(%)

6. Menciptakan lingkungan yang

serasi dan seimbang dengan

memperhatikan daya dukung

dan daya tampung lingkungan

serta melaksanakan mitigasi

bencana

12.Berkurangnya tingkat

resiko bencana dan

kebakaran

T13.Terciptanya lingkungan

yang bersih dan hijau

12.Persentase

penanganan resiko

bencana alam

13. Cakupan pelayanan

sampah skala

kecamatan

14.Persentase

pengolahan RTH

tingkat kecamatan

7. Meningkatkan pelayanan

kesehatan serta meningkat

kan derajat kesehatan

masyarakat.

14.Meningkat kan derajat

kesehatan penduduk

15.Prosentase

penyuluhan

kesehatan ibu hamil

dari keluarga kurang

mampu

Tabel Tujuan,sasaran dan Indikator setelah Rivew

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

Mewujudkan Kecamatan

Cimenyan Yang Maju dan

Mandiri

Meningkattnya

Pelayanan publik

1. Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM)

2. Persentase

Keluhan/Pengaduan

Pelayanan Administratif

yang ditindak Lanjuti

. Meningkatnya Kualitas dan

Kapabilitas Internal

Kecamatan

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintahan

Kecamatan

1. Tingkat Perkembangan

Desa

2. Jumlah Pelaksanaan

pelimpahan urusan


pemerintahaan dari Bupati

Kepada Camat (KDH)

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan

1. Nilai Akip Kecamatan

Cimenyan

2. Prosentase Aset//BMD

Dalam Kondisi Baik

3. Rata-Rata Nilai SKP

Berdasarkan Surat Keputusan CamatCimenyan Kabupaten Bandung tanggal 5 Juli

2017 Nomor : 050/13/Kec tahun 2017 tentang Renstra Perubahan.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tatapemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri

NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentangPedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan InstansiPemerintah, Indikator

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatutujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Adapun penetapan kinerja utama kecamatan Cimenyan adalah:

Sasaran Strategis Dan Indikator KinerjaUtama Tahun 2017

Kecamatan Cimenyan

No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama

Alasan/Sumber

Data

1 Meningkatnya

Pelayanan Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Prosentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti.

Masyarakat dari 150 Responden yang mengisi Kuisioner

Sekretariat Kecamatan/ Pengelola Pelayanan Publik

2 Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan

a. Tingkat Perkembangan Desa;

b. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

Sebagian Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat.

Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Camat

3 Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintahan

a. Nilai akuntabilitas Kinerja Intansi

b. Prosentase BMD/Aset dalam Kondisi

Baik

Inspektorat

Kesekretariatan


c. Rata-Rata Nilai SKP Kasubag Umpeg

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja hasil Reiviu

tahunansangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahankarena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenaiapa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukanoleh instansi akan dapat berguna

untuk menyusun prioritas kegiatan yangdibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebutdiharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program

atau kegiataninstansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi

yangtidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten

Bandung Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun 2017,

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun 2017. Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 dengan uraiansebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN CIMENYAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Prosentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti

75

100 %

2 Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan

a. Tingkat Perkermbangan Desa;

b. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

Sebgian Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat.

14,5%

90 %


3 Meningkatnya


Kecamatan

a. Nilai AKIP Kecamatan Cimenyan

b. Prosentase BMD/Aset dalam kondisi

baik;

c. Rata-Rata Nilai SKP

44

90 %

86

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayan Administrasi Perkantoran

413.535.190,00

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

603.126.977,00

3 Program Peningkatan Displin Aparatur

16.500.000,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

42.000.000,00

6 Program Penataan Administrasi Kependudukan

30.000.000,00

7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

30.000.000,00

8 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal

60.000.000,00

9 Program peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda

30.000.000,00

10 Program pengembangan wawasan kebangsaan

15.000.000,00

11 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

30.000.000,00

12 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

79.250.000,00

13 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengadilan pelaksanaan kebijakan kdh

1.208.119.897,00

14 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

30.000.000,00

15 Program perencanaan pembangunan daerah

50.000000,00

16 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

124.000.000,00

Jumlah

2.776.532.064,00





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilanatau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yangberwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.KecamatanCimenyanKabupatenBandungselaku

pengemban amanah masyarakatmelaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan KinerjaKecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai

ketentuan yangdiamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang

SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LANNomor

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PelaporanAkuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan TataCara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebutmemberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-

masingindikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-

2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuantersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dankegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yangditetapkan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dankegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telahditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LANNomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PelaporanAkuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Capaian indikatorkinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikatorkinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

sasaran diperolehberdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

carapenyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukandengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.


Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No. Capaian Kinerja Interpretasi

1 >100% Melebihi/Melampaui Target

2 = 100% Sesuai target

3 < 100 % Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisispencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparanmengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.Dalam laporan ini,Kecamatan

Cimenyan Kabupaten Bandung dapatmemberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan darimasing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,

dan penilaian tingkatpencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja

sasaran yangditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja

Tahun 2017.Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk

menilaikeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program,sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi

instansipemerintah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebihmeningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansipemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertamakali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yangmenjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengandemikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategisinstansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKUdigunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah

yangbersangkutan. Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah

menetapkanIndikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah

melaluiIndikator Kinerja Utama.Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama

Kecamatan CimenyanKabupaten Bandung tahun 2017 menunjukan hasil sebagai

berikut:

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 hasil

review dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan indikator kinerja (out comes).


3.2.Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017

serta hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat

Cimenyan Kabupaten Bandung Nomor : 050/ 14/Kec, telah ditetapkan 3 ( Tiga ) sasaran

dengan 7 (Tujuh ) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

-Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator



Sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cimenyan

Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui iIndikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cimenyan Kabupaten

Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan

review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.Hasil pengukuran atas indikator

kinerja utama Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2017 menunjukan hasil

sebagai berikut:

3.3.PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1

3.3.1. Pengukuran Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat :


Tabel 3.1

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 75 84,03 112,04%

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

adalah sebesar 84,03 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112,04 % atau melebihi

target yang diperjanjikan.

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 6 7 8 9

1

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM Nilai - - 75 112,04 %

Tabel. 3.3

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7


1 Meningkatkan

kualitas Pelayanan

Publik

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai 84,03 80

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 112,04 % bila

dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai

112,25 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan

Masyarakat yang diperoleh dari kasubag Umpeg Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Data Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Cimenyan Tahun 2017

Penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan

Masyarakat IKM tahun 2017 pada Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung. Dalam

peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling

rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa nilai aling rendah yaitu

pada : WAKTU PELAYANAN.

Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Cimenyan pada unsur Waktu Pelayanan mendapat

nilai rendah yaitu dengan nilai 2.880 hal itu dikarenakan pada pelayanan Pembuatan KTP

dan KK ada kendala teknis yang tidak bisa dihindari seperti JARINGAN yang sering banyak

Gagangguan, Blangko KK terutama Blangko KTP yang tidak lancar pendisribusIiannya dari

Disdukcapil sehingga menghambat dan mengakibatkan waktu penyelesaian menjadi

No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA

1 2 3

U1 Persyaratan

3,280

U2 Prosedur

3,160

U3 Waktu pelayanan

2,880

U4 Biaya/tariff

3,840

U5 Produk layanan

3,080

U6 Kompetensi pelaksana

3,400

U7 Perilaku pelaksana

3,360

U8 Maklumat Pelayanan

3,680

U9 Penanganan Pengaduan

3,600


lambat, sedangkan untuk pelayanan dalam pembuatan Surat-surat yang lainnya sudah

cukup mudah

Solusi untuk kedepannya akan di usulkan ke disdukcapil agar bisa optimalkan jaringan

servernya dan blangko KTP nya.

Adapun Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu

pada unsur BIAYA TARIP.

Faktor Pendukung kenapa Kecamatan Cimenyan pada unsur Biaya /Taripnilai Tinggi yaitu

dengan nilai 3,840 hal itu dikarenakandi kecamatan Cimenyan dalam berbagai pelayanan

sudah tidak dipungut biaya/gratis. Oleh sebab itu, maka unsur Biaya/Tarip mendapat nilai

tinggi.

Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsurpenilaian tentang

Biaya/Tarip adalah tetap memberikan Suport dan pembinaan kepada karyawan untuk tetap

berkomintem memberikan pelayanan yang Prima

TABEL 3.5

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

SEKRETARIS

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan kecamatan

Persentase tingkat kedisiplinan

PNS lingkup kecamatan

100%

Persentase tingkat Kelancaran

Administrasi Perkantoran

100%

Kepala Seksi Pemerintahan


1. Meningkatnya Tertib

Administrasi Kependudukan

Persentase cakupan Masyarakat

yang sudah memiliki KK dan KTP

100%

Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung

pada pencapaian sasaran organisasi untuk Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2017.


Adapun Program,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan

pencapaian indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tertera pada tabel dibawah

ini:

TABEL 3.6

ANALISI PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

SEKRETARIS

No PROGRAM ANGGARAN KET

1 2 3 4

1 Program Pelayanan Administrasi

perkantoran

Rp. 413.535.190,-

APBD

2 Program Peningkatan Sarana

dan prasarana aparatur

Rp.603.126.977,-

APBD

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Rp.16.500.000,-

APBD

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No

SASARAN STRATEGIS

ANGGARAN

KET

1.

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Rp.30.000.000,-

APBD

3.3.2. Pengukuran Kinerja Prosentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yangditindak lanjuti

Tabel 3.7


Tahun 2017


No. Indikator KinerjaUtama Satuan

Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1.

Prosentase Keluhan Pengaduan

Pelayanan Administratip yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Persentase keluhan Pengaduan Pelayanan

Administratif yang ditinadlanjuti adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 100%.

Tabel 3.8

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2017

No.

Indikator

Kinerja Utama

Satuan

2016 2017


1 2 3 6 7 8 9

1

Prosentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratip yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100

Tabel. 3.9


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7


1 Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

Prosentase

Keluhan/

Pengaduan

Pelayanan

Administratif yang

ditindaklanjuti

%

100

100

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 100 % bila


100 % Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Keluhan Pengaduan

Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti diperoleh dari kasubag Umpeg, Adapun

Sasaran Strategis dan Indikator yang berpengaruh terhadap Keberhasilan /Kegagalan

tercapainya Indikator

Kinerja Persentase keluhan pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

sebagai berikut :

TABEL 3.10

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELUHAN PENGADUAN PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG

DITINDAKLANJUTI

SEKRETARIS


1 2 3 4

1 Meningkatnya kinerja



Persentase tingkat kedisiplinan

PNS lingkup kecamatan

100%



100%

Kasubag Umum dan Kepegawaian


1.

Meningkatnya kinerja



Persentase Jumlah kehadiran

dan Pelanggaran PNS

100%

Persentase pemenuhan

kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran

100%



pencapaian indikator Persentase Keluhan Pengaduan Pelayanan Administratif yang

ditindak lanjuti tertera pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.11.

ANALISI PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELUHAN PENGADUAN

PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG DITINDAKLANJUTI

SEKRETARIS


1 2 3 4

1

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Rp. 413.535.190,-

APBD

2

Program Peningkatan Sarana dan prasarana

aparatur

Rp.603.126.977,-

APBD

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp.16.500.000,-

APBD


No

PROGRAM

ANGGARAN

KET

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 413.535.190,-

APBD

2.

Program Peningkatan Sarana dan prasarana

aparatur

Rp.603.126.977,-

APBD

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp.16.500.000,-

APBD


Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan

administratif yang ditindaklanjuti adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah

ditindaklanjuti, dari target 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

Laporan Keluhan / Pengaduan yang masuk ke Kecamatan Cimenyan Kabupaten

Bandung melalui WEBSITE, kami langsung menanggapi dan kros cek ke lapangan,

sehingga bisa diketahui dengan jelas permasalahan yang sebenarnya dan langsung di

tindaklanjuti dan dijawab serta menjadi bahan evaluasi.

Adapun bentuk pengaduannya ada 5pengaduan diantaranya:

1. Pungutan Urunan Desa di Desa Cikadut

2. Biaya Pembuatan Susunan Akhli Waris di Kelurahan Cibeunying

3. Bangunan Liar di Kelurahan Cibeunying

4. Biaya Pembuatan SKU di Kelurahan Padasuka

5. Jalan Pasirluhur yang rusak di Kelurahan Padasuka

Untuk melihat Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut :

3.12 Data Persentase Keluhan / Pengaduan

yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Cimenyan

No Jenis Keluhan/ Pengaduan Laporan Tindak

lanjut Capaian

Kasi yang

menangani

1 Pengaduanadanya Urunan Desa di

Desa Cikadut 1 1 100 %

Kasi

Pemerintahan

2

Keluhan tentang biaya pembuatan

Surat Keterangan Susunan Akhli

Waris di Desa Ciburial

1 1 100 % Kasi

Pemerintahan

3

Pengaduan tentang ,

Bangunan Liar di Kelurahan

Cibeunying

1 1 100% Kasi Trantib /

Pembangunan

4 Keluhan tentang biaya pembuatan

SKU di Kelurahan Padasuka 1 1 100 %

Kasi

Pemerintahan


5 Pengaduan Jalan Pasirluhur

Kelurahan Padasuka Rusak 1 1 100 %

Kasi

Pembangunan

JUMLAH 5 5 100%

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

a. Jumlah Keluhan / Pengaduan yang paling banyak adalah Keluhan / Pengaduan

tentang Biaya untuk pembuatan surat-surat di Desa/Kelurahan.

Keluhan / Pengaduan yang paling banyak dilaporkan oleh Masyarakat, hal ini

dikarenakan adanya mis komunikasi anatara warga dengan aparat di

desa/kelurahan, yang sebenarnya bukan aparat yang meminta, tetapi ada pihak

ketiga yang disuruh oleh warga itu sendiri.

Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang Pelayanan Umumtersebut sudah

ditindaklanjuti oleh Kecamatan Cimenyan melalui Kasi yang menanganinya.

b. Untuk Pengaduan Tentang Bangunan Liar, ternyata dipihak warga setempat ada

unsur persaingan bisnis, solusi untuk keluhanpengaduan tersebut telah di

selesaikan oleh Kasi Trantib dan kasi Pembangunan.

c. Pengaduan tentang jalan Pasirluhur yang rusak, sudah ada dalam DSP

Musrenbang 2018.

Capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif

yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak

5 pengaduan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatkan pelayanan publik,

berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan

datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas dan SDM Aparatur pemdes

2. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Musrenbang

Dari capaian kinerja Sasaran 1 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas pelayanan public )

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017

%

Tahun 2021

%

Target Realisasi Target


1 Indeks

Kepuasan Masyarakat Nilai 76 84,03 112,04 80

2

Prosentasekeluhan/penga

duanpelayanan

administrativeyang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100

Rata-rata Capaian Kinerja 106,02

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Cimenyan di dukung oleh Program:

No. PROGRAM URAIAN/ PENJELASAN

(1) (2) (3)

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran (program

penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan

didalamnyaadalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya

air,kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor,

jasaperbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK),

barangcetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan

kantor,Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan,

makanandan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi

dankonsultasi ke dalam daerah

2.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur (program

penunjang)


didalamnyaadalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai,

Kendarandinas operasional yang memadai, Terpeliharanya

gedungkantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

(program penunjang)


didalamnyaadalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta

atribut,

Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

4.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


didalamnyaadalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan

Cimenyan


(program penunjang)

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

di Kecamatan Cimenyan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Anggaranyang memadai ( Anggaran APBD)

2. KecamatanCimenyan memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan

telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;

3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, E-LAPOR dan

saluran telepon

4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan

Cimenyan.

Faktor Penghambat

1 .Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi kebutuhan

2 Kurangnya SDM sesuai dengan Peta jabatan

3. Masih rendahnya pengetahuan /SDM

4. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan;

5. Kurangnyakebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan

pendokumentasian

3.4. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 2

Sasaran :Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan kecamatan

Indikatornya :

- Prosentase tingkat perkembangan desa

- Persentase Pelaksanan Pelimpahan urusan pemerintahan dari bupati kepada camat

(KDH)

3.4.1. Analisis Indikator persentase Tingkat Perkembangan Desa

Tabel 3.13


Tahun 2017


No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Tingkat Perkembangan Desa % 14,5 14,5 100%

Tabel 3.14

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu KecamatanCimenyan Kabupaten Bandung

Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2016 2017


1 2 3 6 7 8 9

1

Persentase Tingkat

Perkembangan Desa % - - 14,5 14,5

Tabel. 3.15


:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan kecamatan

Persentase tingkat Perkembangan Desa

%

14,5

100

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Tingkat Perkembangan Desa adalah

sebesar 14,5% dari target sebesar 14,5 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % .

TABEL 3.16


PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA

PROSENTASE TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 2 3 4

1

Meningkatnya kriteria

Pemerintahan Desa dan Tata

Kelola Keuangan Desa

Jumlah Pembinaan Aparat Desa

100%

Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan

pencapaian indikator Prosentase Tingkat Perkembangan Desa tertera pada tabel dibawah

ini :

TABEL 3.17.

ANALISI PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANTERCAPAINYA

INDIKATOR KINERJA PROSENTASE TINGKAT PERKEMBANGAN DESA


1 2 3 4

1

Program Peningkatan

Keberdayaan masyarakat

Pedesaan

Rp. 30.000.000,-

APBD

2

Program Peningkatan kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa

Rp.30.000.000,-

APBD

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Desa yang memenuhi standar

kriteria Desa baik adalah sebesar 14,5% dari target sebesar 14,5% yang



kinerjanya adalah 100%sesuai denang di yang diperjanjikan.

Tabel 3.18

Data Kelurahan Yang Memenuhi Standar Tingkat Perkembangan Desa

NO Tingkat

PERKEMBANGAN

DESA

NAMA DESA

CIBU

RIAL

MEKAR

SALUYU

CIME

NYAN

MANDALA

MEKAR

CIKA

DUT

SINDANG

LAYA

MEKAR

MANIK

1 Swadaya

2 Swakarya

3 Swasembada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Berdasarkan data diatas, bahwa tingkat perkembangan desa yang ada di

Kecamatan Cimenyan termasuk Desa Swasembada., namun ada 1 Desa yang

dikatakan desa Mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten

Bandung yaitu Desa Ciburial.

Untuk Kriteria Desa Mandiri itu sendiri belum ada peraturan yang jelas ( belum ada

kejelasan ).

Analisis Indikator persentase Pelaksanaan Pelimpahan urusan Pemerintah dari

bupati kepada camat

Tabel 3.13


Tahun 2017

No. Indikator KinerjaUtam Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1.

Persentase pelaksanaan pelimpahan

urusan Pemerintah dari Bupati kepada

camat (KDH)

% 90 85 94,44

Tabel 3.14

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu


Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2016 2017


1 2 3 6 7 8 9

1

Persentase pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintah dari Bupati kepada camat (KDH)

% - - 90 85

Tabel. 3.14

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumenperencanaan strategis organisasi

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Persentase pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintah dari Bupati kepada camat (KDH)

%

85

90

Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan urusan Pemerintah dari bupati kepada camat.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pelaksanaan pelimpahan urusan

pemerintah dari bupati kepada camat adalah sebesar 85 % dari target sebesar 90 % yang


kinerjanya adalah 94,44 % .

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 94,44 %

bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya

mencapai 100%.

TABEL 3.15

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA Persentase Pelaksanaan Pelimpahan urusan Pemerintah dari bupati kepada camat.

SEKRETARIS

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET


1 2 3 4

1

Meningkatnya kinerja



Persentase Pelaksanaan

Program Kegiatan yang

dilaksanakan

100%

Kasi Pemerintahan


1. Meningkatnya kinerja

Pemerintahan Desa dan tata

kelola Keuangan desa

Jumlah Pembinaan Perangkat

desa

100%

2.

Meningkatnya Tertib

Administrasi Kependudukan

Persentase Cakupan

Masyarakat yang sudah

memiliki KK dan KTP

100%

Kasi Pembangunan

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan

Persentase Jumlah Usulan

dalam Musrenbang

100%

Terciptanya Lingkungan sehat Persentase Sosialisasi

Pengolahan sampah sekala

Kecamatan

100%

Kasi Trantib

1.

1.

Meningkatnya Stabilitas

Keamanan dan Ketertiban

Wilayah yang dinamis dan

Kondusip

Jumlah Peningkatan Kapasitas

SDM Linmas Periode Siap

dalam penanganan

kewaspadaan /Deteksi dini

120 Orang

Jumlah Pengamanan Perda 2 Perda

Pelaporan Periodik dan

laporan cepat kejadian Khusus

12 dok

Kasi Sosbud

1

Meningkatnya Partisipasi

masyarakat dalam

Pembangunan dalam bidang

Kepemudaan,

Jumlah Pelaksanaan

Pembinaan

100%


2 Meningkatnya Fasilitasi

Frogram Kesejahteraan Sosial

bagi masyarakat kurang

mampu

Jumlah Laporan Distribusi

Raskin

12 Lap

Jumlah Monitorong dan

fasilitasi program Jaminan

kesehatan

100 %

Jumlah monitoring dan

fasilitasi program keluarga

harapan

4 kali

3. Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-nilai

luhur Budaya bangsa

Jumlah Pelaksanaan kegiatan

Hari-hari besar bersejarah

2 Kegiatan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

1, Penyerapan Dana DD dan

ADPD pada Pembangunan

desa

Prosentase Kegiatan Monev

ke Desa

100 %

2. Meningkatnya Peran serta

Jender dalam Pembangunan

Prosentase Pembinaan PKK,

Pos Yandu dan P2TP2A

100 %


pada pencapaian Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintan Bupati

kepada Camat di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2017.


pencapaian indikator tersebut, tertera pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.3.12

ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA PERSENTASE

PELAKSANAAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) TARGET

REALISASI

(1) (2) (3) (4)

1

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendlian

Pelaksanaan Kebijakan Daerah

1.208.119.897 100 % 100 %


PENGUKURAN KINERJA SASARAN 3 TERDIRI DARI 3 INDIKATOR :

- Sasaran :Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan

- Indikatornya :

1. Nilai Akip Kecamatan

2.Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik

3.Rata-Rata Nilai SKP

2

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

30.000.000 100 % 100 %

3 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

30.000.000 100% 100%

4 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

50.000.000 100% 100%

5 Program Pengelolaan Ruang terbuka

hijau ( RTH)

124.000.000 100% 100%

6 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

30.000.000 100% 100%

7

Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

79.250.000

100% 100%

8

Program Pemeliharaan

Kamtrantibmas dan Pencegahan

tindak criminal

60.000.000 100% 100%

9 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 15.000.000 100% 100%

10

Program pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

42.000.000 100% 100%

11

Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan 30.000.000 100% 100%

12

Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa 30.000.000 100% 100%


1. Indikator 1 , Nilai Akip Kecamatan

Tabel 3.3.19


Tahun 2017

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan

Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Nilai Akip Kecamatan 44 44,50 101,14

Tabel 3.3.20

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerjaTahun ini dengan tahun lalu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2016 2017


1 2 3 6 7 8 9

1

Nilai Akip

Kecamatan 44,50 50

Tabel. 3.3.21

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kecamatan

Nilai Akip

Kecamatan

Nilai

44,50

60


Capaian kinerja nyata indikator Persentase Nilai Akip Kecamatan adalah sebesar

44.50 dari target sebesar 44 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,14 %

TABEL 3.3.22

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA NILAI AKIP KECAMATAN

SEKRETARIS KECAMATAN


1 2 3 4

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan

Prosentase Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

yang berkualitas

100%

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya Laporan Kinerja

dan Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan

Tahunan Keuangan

I Dok

Jumlah Dokumen Laporan

Capaian Kinerja

6 Dok


pencapaian indikator Nilai Akip Kecamatan

TABEL 3.3.23

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA NILAI AKIP KECAMATAN


1 2 3 4

1

Program Pengembangan System Laporan

Capaian kinerja dan Keuangan

Rp. 42.000.000,-

APBD

Indikator 2, Prosentase BMD/Aset dalam kondisi baik.


Tabel 3.3.24


No. Indikator KinerjaUtama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase BMD/Aset dalam kondisi Baik % 90 90 100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik adalah

sebesar 90 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

Tabel 3.3.25

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2016 2017


1 2 3 6 7 8 9

1

Persentase BMD/Aset

dalam kondisi baik % 90 90 90 90

Tabel. 3.3.26


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan

Persentase

BMD/Aset dalam

kondisi baik

%

90

90

TABEL 3.3.27

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA PERSENTASE BMD/ASSET DALAM KONDISI BAIK


SEKRETARIS


1 2 3 4

1

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan



100%



1.

Tertib Administrasi Aset

Persentase Pengelolaan Aset

Bergerak dan Aset tidak

bergerak

90%


pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik

di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2017.


pencapaian indikator Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik tertera pada tabel dibawah

ini.

TABEL 3.3.28

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK

SEKRETARIS


1 2 3 4

1

Program Pelayanan

Administrasi perkantoran

Rp. 413.535.190,-

APBD

2

Program Peningkatan Sarana

Rp. 603.126.977,-

APBD




No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Program Pelayanan


Rp. 413.535.190,-

APBD

2.

Program Peningkatan Sarana


Rp.603.126.977,-

APBD

Indikator 3, Rata-Rata Nilai SKP

Tabel 3.3.29


Tahun 2017

No. Indikator KinerjaUtama

Satuan Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Rata-Rata Nilai SKP % 86 78,82 91,65

Capaian kinerja nyata indikator Rata-Rata Nilai SKP adalah sebesar 78,82 % dari

target sebesar 86 %yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 91,65 %.

Tabel 3.

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun

lalu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2016 2017


1 2 3 6 7 8 9


No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2016 2017


1 Rata-Rata Nilai SKP % 77,06 86 78,82

Tabel. 3.3.31

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya


Kecamatan

Rata-Rata Nilai

SKP

%

78,82

87,5

TABEL 3.3.32

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA RATA-RATA NILAI SKP

SEKRETARIS


1 2 3 4

1 Rata-rata Nilai SKP Persentase tingkat Kelancaran


100%



1.

Rata-Rata Nilai SKP

Prosentase Tingkat Disiplin

Aparatur

86 %


pada pencapaian sasaran organisasi untuk Rata-rata Nilai SKP Kecamatan Cimenyan

Kabupaten Bandung tahun 2017.


Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan

pencapaian indikator Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti pada tabel

dibawah ini:

TABEL 3.3.33

PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA RATA-RATA NILAI SKP

SEKRETARIS


1 2 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi perkantoran

Rp. 413.535.190,- APBD

2 Program Peningkatan Sarana


Rp.603.126.977,- APBD

3 Program Peningkaan Disiplin

Aparatur

Rp.15.000.000,- APBD

2. Analisis Pencapaian Indikator Rata-Rata Nilai SKP

Capaian Nilai Rata-Rata SKP 78,82 %

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 91,86 billa


100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Rata-Rata SKP.

Untuk menunjang capaian Nlai Rata-Rata SKP, berdasarkan hasil evaluasi dan

analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi

perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukanpembinaan aparatur dengan mengundang nara sumber yang berkompeten

2.Meningkatkan Kinerja Pegawai

Analisis Pencapaian Indikator Nilai Rata- Rata SKP

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Rata-Rata SKP sebesar 78,82 dari target

sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 91,86 %.

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.


Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017

%

Tahun 2021

%

Target Realisasi Target

1. Analisis Pencapaian Indikator Nilai Akip Kecamatan Cimenyan

Capaian kinerja Nilai Akip Kecamatan Cimenyan adalah sebesar 44,50

target sebesar 44. Dan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

sehinggapersentase capaian kinerjanya adalah 101,14.

Solusi untuk meningkatkan Penilaian AKIP KecamatanCimenyan

KabupatenBandung tahun yang akan datang adalah :

1. Kecamatan Cimenyan akan memebentuk Tim dengan SK Camat dalam

Penyusunan Renstra

2. Dalam Renstra Kecamatan Cimenyan harus memuat target tahunan dan indikator

kinerja tujuan yang memuat jangka menengah

3. Tujuandan sasaran Kecamatan Cimenyan akan lebih berorientasi pada output dan

outcome penting yang akan diwujudkan

4. Dalam LAKIP Kecamatan Cimenyan pada tahun yang akan datang akan

menggambarkan pencapaian dari sasaran dan akan menggambarkan hasil dari

outcome.

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai AKIP disebabkan faktor pendukung dan

penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Adanya dukungan dari pimpinan untuk meningkatkan nilai AKIP

1

Nilai AKIP Kecamatan Nilai 44 44,50 101,14 67,5

2

Prosentase BMD/Asset

dalam Kondisi Baik % 90 90 100 90

3 Nilai Rata-Rata SKP Nilai 86 78,82 91,85 87,5

Rata-rata Capaian Kinerja 97,66


2. Adanyakesiapan SDM untuk mengembangkan pengetahuan tentang LKIP

3. Tersedianyasarana prasarana untuk mengembangan pengetahuan

Faktor Penghambat:

1. Penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan background pendidikan yang

dimiiliki dari pemegang kegiatan

2. Kurangnya pelatihan untuk peningkatan pembuatan Renstra, RKT, Renja dan LKIP

Untuk meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP, berdasarkan hasil evaluasi dan

analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi

perbaikan sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan aparat dalam pembinaan dan pengembangan pembuatan

Perencanaan hingga pelaporan (LKIP)

2. Melakukan sosialisasi materi penilaian kinerja hingga tingkat kelurahan guna

mendukung data kegiatan dalam penilaian kinerja

2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik

Capaian kinerja nyata indikator PersentaseBMD dalam kondisi baik sebesar90 %

dari target sebesar 90 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

Solusi : Camat Cimenyan selaku PenggunaBarang akan melakukan pengawasan

dan pengendalian terhadap pengelolaan barang dan memberikan sosialisasi kepada

pengurus dan penyimpan barang.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kecamatan Cimenyan didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun.Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA,

RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi Keuangan,

KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian

kinerja sasaran.

4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai

Kecamatan Cilengkrang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Bandung DPA Kecamatan Cimenyan tahun 2017 dengan total nilai


43%

28%

29%

0%

sesuai target

di bawah target

melebihi target

keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.403.020.314,11yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung (BTL) Rp.4.670.086.689,87yang merupakan komponen gaji pegawai, serta

BelanjaLangsung (BL) Rp. 2.776.532.064,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.

6.479.082.021,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung(BTL) Rp.3.758.026.171,- dan

Belanja Langsung (BL) Rp. 2.761.413.900,-atau dengan serapan dana APBD

mencapai87,52 %.Untuk yang Belanja Tidak Langsung ( BTL ) alasan tidak terserap

karena salah satu faktornya ada beberapa Karyawan yang Pensiun dan Pindah Unit Kerja.

Sedangkan Untuk Belanja Langsung ( BL ) Hal ini adanya penawaran dari Pihak Ketiga,

serta merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.Adapun

rincian pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan

Cimenyan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No Indikator Kinerja Utama

Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 75 84,03 112,04

2 Persentas keluhan pengaduan pelayanan administratif yang dtindak lanjuti

% 100 100 100

4. Tingkat Perkembangan Desa % 14,5 14,5 100

5 Prosentase Pelaksanaan Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat

% 90 85 94,44

5 Nilai AKIP Kecamatan Nilai 44 44,5 101,14

6 Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik

% 90 90 100

7. Nilai Rata-Rata SKP % 86 78,82 91,85

Rata rata capaian IKU 99,92

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Cimenyan tahun 2017 sebesar 99,92 % Dapat dilihat

pada Diagram di bawah ini :

Diagram

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimenyan Tahun 2017


Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indek

Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan capaian kinerja 112,04 % dan pada Nilai AKIP

Kecamatan Cimenyan, dengancapaian kinerja 101,14, pada Rata-Rata Nilai SKP ini

dibawah target yaitu dengan capaian kinerja 91,85 %, dan Prosentase Pelimpahan

Kewenangan Bupati Kepada Camat hanya tercapai 94,44 %. Capaian kinerja yang sesuai

target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Prosentase Tingkat Perkembagan Desa dan

Persentase BMD/Asset dalam kondisi Baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja SasaranStrategis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Secara umum Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra 2016-2021 Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 3 (Tiga )

sasarana, tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan,

dari 3 ( Tiga ) sasaran strategis dengan 7 ( Tujuh )indikator kinerja yang ditetapkan maka

pencapaian kinerja sasaran ada yang melebihi target, ada yang sesuai target danada pula

yang dibawah target.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil

(realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian

sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara

rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing- masing kelompok indikator, yaitu indikator

kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja


(performance result) yang dicapai Kecamatan Cimenyan. Untuk selanjutnya dilakukan

analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda

dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur

dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak

tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti,

sarana prasarana, dan adanya penawaran dari Pihak Ketiga.

BAB IV

PENUTUP

Keberadaan Kecamatan merupakan lini terdepan, dalam pelaksanaan tugas

kewenangan masih belum optimal, namun demikian penambahan pegawai Kecamatan

yang siap pakai dan handal menjadi salah satu solusi kebijakan Pemerintah yang tepat. Hal


ini pula dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya

administrasi umum pemerintahan maupun percepatan proses pembangunan.

Pada tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cimenyan telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategisnya

melalui penetapan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan

Cimenyan Tahun 2017, diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban dan

evaluasi terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan

guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa

keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan

masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan

keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap

pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cimenyan. Adapun permasalahan- permasalahan

yang dihadapi Kecamatan Cimenyan secara umum adalah :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu

Pemerintahan.

2. Hasil kurangnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum masih kurang.

3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi

karyawan.

b. Penyedian sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan

pemerintahan.

c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

d. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya

diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan

kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat

Kecamatan Cimenyan melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara

berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.

2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai

dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat.


3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang

berlaku, sehingga aparat Kecamatan paham dengan Peraturan perundang-

undangan yang terbaru.

4. khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

5. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan

prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/

fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam

konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Cimenyan, Januari 2018

CAMAT CIMENYAN

ACHMAD RIZKY NUGRAHA,S.IP PembinaTkt I

NIP. 196708151987031001

FOTO – FOTO KEGIATAN

Program Pengembangan Lingkungan Sehat pada Kegiatan Sosialisasi Cuci Tangan Pake

Sabun dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di SD Panggilingan Desa

Sindang Laya Kec.Cimenyan


Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Kec.Cimenyan di Cafe D’Tuick

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Cimenyan


Peta Kecamatan Cimenyan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan ... · Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas

Documents