Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019

i

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019

DPMD Provinsi Banten

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................i

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................iii-iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.Latar Belakang ....................................................................................................................... 1

A. Dasar Hukum ................................................................................................................... 3

B. Gambaran Umum DPMD ................................................................................................ 4

1. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................................. 4

2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) DPMD Provinsi Banten ................................. 27

3. Sarana dan Prasarana Kerja DPMD .............................................................................. 31

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................... 33

A. Visi dan Misi .................................................................................................................... 35

B. Strategi dan Arah Kebijakan (Sesuai RPJMD) ................................................................. 37

C. Program dan Indikasi Kegiatan ……………………………………………….………....42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 49

A. Capaian Kinerja DPMD Provinsi Banten ......................................................................... 49

3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 DPMD Provinsi Banten .......................... 42

3.2 Perbandingan Kinerja Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019

dengan Tahun 2019 dan perbandingan Tahun 2020 ................................................. 90

3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target

RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten ......................................................................... 92

3.4 Analisis Keberhasilan Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta

Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan………………………………..…………. 93

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya …………..……………………. 97

3.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan

Pencapaian Kinerja……..………………...……………………………..…………. 98

B. Realisasi Anggaran DPMD Provinsi Banten ................................................................. 140

A. Pengelolaan Belanja DPMD Provinsi Banten ........................................................... 140

1. Kebijakan Umum Keuangan DPMD Provinsi Banten ........................................ 140

2. Target dan Realisasi Belanja ............................................................................... 140

a. Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 ........................................................... 141

b. Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 ........................................................... 142

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................... 146

A. Kesimpulan ................................................................................................................ 146

B. Langkah-langkah kedepan ......................................................................................... 147

LAMPIRAN

ii



KATA PENGANTAR

Sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat,

khususnya berkenaan dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis

kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka

Laporan Keterangan Pertanggunganjawaban menjadi hal penting dalam

pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas

instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran.

Dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, kami berharap penyajian Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi

dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten kepada DPRD Provinsi Banten serta

informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Laporan ini

menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran

kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan

yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program

maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan

saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan

kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam

penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN

Dr. Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630503 199101 2 005

iii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Program dan Kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten berdasarkan RPJMD Provinsi

Banten dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa dan

kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

pembangunan dan pelayanan publik;

2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi

keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis

melalui pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat;

4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk

penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;

5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efesien dan

pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan

meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja,

penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan

pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan;

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;

3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya

masyarakat;

4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa;

5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dalam hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten telah berhasil dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan

masyarakat dan desa melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2020 walaupun masih belum sepenuhnya mencapai 100%.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

Tahun 2020 masih belum sepenuhnya mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada

beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

iv



1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun

mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat

langsung masih belum optimal, hal ini karena :

1) Keterbatasan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, tidak bisa

melaksanakan kegiatan Fisik di Belanja Langsung, contohnya Pemberian

Bantuan kepada Bumdes, Pembangunan Jembatan Gantung di Daerah

Perbatasan, Pembangunan Gedung Bumdes dan Pendampingan Kepada

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2. Belum sepenuhnya OPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan

sinergis secara optimal.

3. Pelaksanaan Kegiatan belum sepenuhnya Optimal karena adanya Pandemi Covid

19, yang berakibat kepada Efisiensi Anggaran Kegiatan (Refocusing) dan

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan

masyarakat di Provinsi Banten untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari

instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai

berikut :

1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan

program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya yang dapat

menyentuh kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat;

2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi

dengan kabupaten/kota.

1



BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan

sebagaimana diamanatkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah/OPD diwajibkan

menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan berpedoman pada

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebagai salah satu Institusi publik yang

dituntut melayani masyarakat dengan baik. Dalam menyusun perencanaan

pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten menerapkan azas Bottom Up dan Top Down

setiap tahun. Azas Bottom Up dilakukan dengan menyaring aspirasi masyarakat baik

secara formal maupun informal melalui aspirasi masyarakat yang dihimpun dari

lapangan. Selanjutnya dilakukan secara top down dengan sinkronisasi aspirasi

masyarakat tersebut dengan kebijakan dan program yang sudah dituangkan dalam

dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten. Untuk realisasi pencapaian Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang tersebut berisi

pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten dalam mencapai sasaran strategisnya yang termuat dalam RENSTRA Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dan juga pencapaian sasaran

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2019

dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019. Pencapaian sasaran

dalam LKIP tersebut menyajikan beberapa informasi mengenai pencapaian tujuan

dan sasaran strategis yang termuat dalam RENSTRA, realisasi pencapaian kinerja

yang termuat dalam IKU 2019 serta penjelasan yang memadai atas pencapaian

kinerja pada tahun 2019 ditambah dengan pembandingan pencapaian kinerja tahun

berjalan sesuai dengan yang ditargetkan didalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Berbagai upaya telah dilaksanakan

pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan taraf hidup

2



sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat, namun dalam proses pelaksanaan

pembangunan pemberdayaan masyarakat masih banyak terdapat tantangan dan

kendala serta peluang-peluang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan

reformasi, dimana tuntutan transparansi dan aspirasi dari bawah semakin kuat,

sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih akomodatif dalam rangka upaya

pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”.

1.1 Kedudukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan

kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang

dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

pelaksanaan APBD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Instansi

Pemerintah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi

Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan

Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran

lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan

penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu.

3



A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tetang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka setiap tahun dinas, badan, biro dan kantor diwajibkan menyusun

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang digunakan untuk mengukur kinerja

instansi tersebut dan juga digunakan sebagai bahan rujukan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Penyusunan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan bagian dari bentuk penerapan prinsip akuntabilitas

dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah di era otonomi daerah.

Adapun dasar-dasar hukum penyusunan LKIP DPMD Provinsi Banten diantaranya

yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

4



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;

B. Gambaran Umum DPMD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf j merupakan perangkat daerah

sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu

membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten terdiri atas Kepala Dinas

(Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a). Adapun

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten disajikan sebagai berikut :

5



Tabel 1

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

b. Pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial

budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam

pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;

Kepala Dinas

Sekretaris

Sub. Bag. Perencanaan,

Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub. Bag. Umum dan

Kepegawaian

Jabatan Fungsional

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Penataan dan Pembinaan

Desa Adat

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Seksi Pembinaan Kelembagaan

Desa

Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.

Seksi Perencanaan Partisipatif;

Seksi Pengembangan Kapasitas

Masyarakat

Seksi Ketahanan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

Masyarakat

6



d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai

tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah

menyelenggarakan Perumusan, Penetapan, Pengorganisasian, dan Pengendalian

Pelaksanaan tugas serta Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan

kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar

diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

5) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang sekretariat, bidang penataan dan kerjasama desa,

bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, bidang pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan

pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

6) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup

dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan

7



yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

akuntabilitas kinerja;

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. Sekretaris

1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan perumusan rencana program dan

kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan

program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

(3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

(5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi

dan pelaporan;

(6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

(7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

(8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

8



tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

(9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja ;

(10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat

menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,

kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang

dan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

(5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

(7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

(8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup


(9) melaksanakan fungsi kehumasan;

9



(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan

Keuangan.


Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;


jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

(5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup


(6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan

kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang bersumber dari APBD maupun APBN;

10



(8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup


(9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,

Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan

kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat

untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari

Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

(12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


3. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

1) Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring

serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat, Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa serta Seksi

Pembinaan Kerjasama Desa.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Menyusun rencana kerja operasional di lingkungan Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

11



(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penataan

dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;


Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

(5) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan desa adat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Merumuskan pedoman penetapan susunan kelembagaan, pengisian

jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan

dengan baik;

(7) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Merumuskan pedoman pembinaan peran permusyawaratan dan

musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(9) Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

(10) Merumuskan pedoman kerjasama antar desa antar daerah Kabupaten/Kota

se-Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(11) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa dalam

rangka pembinaan kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-

Provinsi Banten berdasarkan rencana operasional Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan

dan Kerjasama Desa dengan cara membandingkan anatara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

12



(13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan kerjasama

Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kerja;

(14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat

1) Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

pada Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1),

Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat

berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama



jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi

Penataan dan Pembinaan Desa Adat;

(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Penataan dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan perumusan pedoman penataan dan pembinaan desa

adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun bahan perumusan penetapan susunan kelembagaan,

pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(7) Menyusun bahan pembinaan peran permusyawaratan dan musyawarah

desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


13



(8) Melaksanakan penataan dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat,

kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat

sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan desa adat sesuai dengan peraturan dan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan

dengan baik;

(10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat sesuai dengan

peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik;

(11) Melaksanakan koordinasi dan fasillitasi untuk mempercepat kualitas

pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(12) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas

tata kelola pemerintahan desa adat sesuai dengan peraturan dan


dengan baik;

(13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan pembinaan desa

adat sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku


(14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan Pembinaan

Desa Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

(16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik


3.2 Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa

1) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok




pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.

14




Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa





Pembinaan Kelembagaan Desa;


Pembinaan Kelembagaan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembinaan kelembagaan desa

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi pembinaan kelembagaan

desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai


(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk melaksanakan

pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan

kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


(9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


(10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

(11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

15



3.3 Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa

1) Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok




pada Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.


Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kerjasama Desa





Pembinaan Kerjasama Desa;


Pembinaan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

(5) Menyusun bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria, dan

prosedur kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi

Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


(6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa antar

daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka pembinaan

kerjasama desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan

kelompok/lembaga antar desa antar daerah Kabupaten/Kota se-

Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

(8) Melaksanakan pembinaan kelompok/lembaga antar desa antar daerah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan


16



(9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama antar desa antar

daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa dengan cara menidentifikasi hambatan yang ada


(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang



4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam


serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan

Partisipatif, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Seksi Ketahanan

Masyarakat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai


(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;


Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

17



(5) Merencanakan bahan pembangunan partisipatif sesuai dengan program dan

kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk

pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(6) Merencanakan bahan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(7) Merencanakan bahan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat

sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat sesuai

dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

(9) Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai dengan



(10) Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai dengan



(11) Merencanakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan

dapat berjalan dengan baik;

(12) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar


(13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas lain yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

(14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

18



4.1 Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif

1) Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam



pada Seksi Perencanaan Partisipatif.


Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Partisipatif berdasarkan

rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan




Perencanaan Partisipatif;


Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(5) Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan

prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan

supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan pembangunan

partisipatif;

(7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui

pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan

partisipatif desa, pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

fasilitasi musyawarah desa, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa), Kesatuan

19



Gerak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan

Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya dalam rangka

membangun Desa mewujudkan Desa Membangun sesuai dengan


dengan baik;

(9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem

perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan prosedur dan


(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam


(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



4.2 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

1) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,


pada Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.


Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Pengembangan Kapasitas Masyarakat;


Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan


lancar;

20



(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan

Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat sesuai

dengan perauran perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun bahan perencanaan sebagai bahan pengembangan kapasitas

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;




supervisi pelaksanaan dibidang pengembangan kapasitas masyarakat

sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

(8) Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui

fasilitasi ruang pembelajaran masyarakat (RBM) Desa, pendampingan

dan kaderisasi masyarakat desa, sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

baik ;

(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan

pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik;

(10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan

penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

baik;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Pengembangan Kapasitas Masyarakat dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan

Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



21



4.3 Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat

1) Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam



pada Seksi Ketahanan Masyarakat.


Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan Masyarakat berdasarkan

rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan



jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Ketahanan

Masyarakat;


Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertibn dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan

Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(5) Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;




supervisi pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan masyarakat

sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik

(7) Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi

hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paralegal sesuai dengan


dengan baik;

(8) Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa melalui

pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain : Rukun Tetangga

dan Rukun Warga (RT/RW), lembaga ketahanan masyarakat desa

22



(LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Karang Taruna,

Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa

(TP-PKK Desa) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan ketahanan

masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(10) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan

masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketahanan

Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam


(12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan

Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam


serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa serta Seksi

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Menyusun rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien;

23



(3) Memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi k esalahan dalam pelaksanaan tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

(5) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat

desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku


(7) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pengembangan Badan Usaha

Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

(9) Merencanakan bahan pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat dan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tuga;

(10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

(12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja;

(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam


24




pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat




Pemberdayaan Masyarakat Desa;


Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekrjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

(5) Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pembinaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(6) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang

pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;

(7) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa

yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dalam rangka

pemberdayaan masyarakat desa;

(8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program dan

kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan

mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang

ada di Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;

(9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan;

(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

25



(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;



5.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam



pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.


Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat




Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;


Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan


lancar;


Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;

(7) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi

bina pengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha BUM desa,

26



perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi

masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan berjalan dengan baik ;

(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil usaha BUM desa,

perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi

masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan berjalan dengan baik;

(9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;


Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;


lisan maupun tertulis;

5.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat.


Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

(1) Menyusun bahan rencana operasional Seksi Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat berdasarkan rencana operasional Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;


Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

27




Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan

(5) Menyusun bahan pedoman pemberdayaan lembaga masyarakat dan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai


(6) Menyusun bahan rencana pelaksanaan pemberdayaan lembaga

masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga

masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

(8) Melaksanakan pembinaan untuk pemberdayaan lembaga masyarakat

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas ;

(9) Melaksanakan pembinaan pranata hukum adat sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas

(10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga dan

hukum adat untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah

sesuai dengan perencanaa;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;


Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan mendatang;



2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin

maupun yang bersifat operasional, jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebanyak 71 orang yang

terdiri dari PNS, tenaga honorer, keamanan dan kebersihan. Untuk selengkapnya

dapat dilihat sebagai berikut :

28



Tabel 2

No

PEGAWAI JUMLAH ( ORANG) %

1. PNS 49 59,76 %

2. CPNS - 0 %

3. KONTRAK/HONORER 15 18,29 %

4. PETUGAS KEAMANAN 9 10,98 %

5. TENAGA KEBERSIHAN 7 8,54 %

6. PENGEMUDI 2 2,44 %

JUMLAH 82 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai DPMD masih ada yang belum

diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan.

Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada

PNS sebanyak 49 orang. Sedangkan kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 120 Pegawai, sehingga

diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten.

1. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Banten, maka pengisian formasi jabatan struktural di

DPMD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 17 orang. Selengkapnya

dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Eselon II 1 2,04

2. Eselon III 4 8,16

3. Eselon IV 11 22,45

4 Fungsional - -

5 Staf 33 67,35

Jumlah 49 100

29



2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat

Dari 50 jumlah Pegawai yang ada di DPMD terdapat 60 % pegawai yang

berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 22 %, golongan II

sebanyak 16 %. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 2 %.

Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4

N0 Golongan Jumlah (orang ) %

1. IV 11 20,41

2. III 29 61,22

3. II 8 16,33

4 I 1 2,04

Jumlah 49 100

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai DPMD yang ada, maka

status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 49 %,

sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 dan SLTP sebesar

3 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5

N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %

1. Strata-3 ( S3 ) 1 2

2. Strata-2 ( S2 ) 20 40

3. Strata-1 ( S1 ) 17 36

4. Diploma IV 1 2

5. SLTA/SMK 9 18

4. SLTP 1 2

Jumlah 49 100

Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di DPMD 47 % tenaga dengan

klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah

merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di DPMD

umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat

yang dihasilkan menjadi lebih baik.

30



4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 40 % pegawai

dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 36

% yang terdiri dari 7 jenis disiplin ilmu, Selengkapnya dilihat sebagai berikut :

Tabel 6

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )

A. Doktor 1

1. Doktor Ilmu Pemerintahan 1

B. MAGISTER 20

1. Ilmu Pemerintahan 4

2. Administrasi 9

3. Kesehatan 1

4. Manajemen Pemasaran 1

5. Manajemen SDM 5

C. SARJANA 18

1. Ilmu Pemerintahan 1

2. Manajemen 9

3. Administrasi Negara 7

4. Akuntansi 1

C. SARJANA MUDA/DIPLOMA IV 1

1. Kesejahteraan Sosial 1

Jumlah 40

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang

ada di DPMD menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam

perumusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten. Dengan demikian

diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan

masyarakat di Provinsi Banten semakin berkualitas.

5. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di DPMD,

pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari

79 pegawai DPMD terdapat 11,39 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat

31



PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya

sebesar 10,13 % dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Spama/Diklat PIM II 1 0.5

2. Spama/Diklat PIM III 6 33

3. Adum/Adumla/Diklat PIM IV 11 61

Jumlah 18 94,05

3. SARANA DAN PRASARANA KERJA DPMD

Sarana kerja yang ada di DPMD Provinsi Banten tergolong cukup memadai

ini bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7

NO URAIAN JUMLAH SATUAN

1 TANAH - M2

2 GEDUNG - UNIT (2 LANTAI) M2

3 LISTRIK - JARINGAN

4 AIR - JARINGAN

5 TELPON 1 LINE

6 AREA PARKIR - AREA

7 RUANG RAPAT 1 RUANG

8 RUANG ARSIP 2 RUANG

9 KOPERASI 1 BUAH

10 MUSHOLLA 1 BUAH

11 KENDARAAN RODA 4 8 UNIT

12 KENDARAAN RODA 2 8 UNIT

13 MEJA RAPAT 1 SET

14 AC 24 UNIT

15 KOMPUTER PC 25 UNIT

16 KOMPUTER NOTEBOOK 33 UNIT

17 MEJA KERJA 67 UNIT

18 KURSI KERJA 54 UNIT

32



19 FILLING KABINET 36 UNIT

20 RAK ARSIP - UNIT

21 INFOKUS 4 UNIT

22 JARINGAN INTERNET 1 JARINGAN

23 BUKU PERPUSTAKAAN 1.616 BUAH

24 AREA TAMAN LUAR - AREA

25 LEMARI ARSIP - UNIT

26 PDAM - JARINGAN

33



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi

pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja

merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka

terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah

dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan

Sasaran Kerja Pegawai. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dan pimpinan OPD untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi Kepala Daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusun Perjanjian Kinerja

A. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja

B. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang

ditandatangani oleh Kepala Daerah.

C. Pimpinan OPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Kepala

Daerah dan pimpinan OPD Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja harus disusun

setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan

setelah dokumen anggaran disahkan. Penggunaan Sasaran dan Indikator Perjanjian

Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil

34



yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain

yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan

dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat

Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan

output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan

Indikator Kinerja lain yang relevan. Format Format terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu

Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Format Pernyataan

Pernyataan Perjanjian Kinerja pada pemerintah daerah dan OPD esuai dengan anak

lampiran I/1-4 dan anak lampiran I/2-4 yang memuat paling tidak terdiri atas : 1.

Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu 2. Tanda

tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. Lampiran Kinerja Lampiran

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,

sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Provinsi

Banten telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan

kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020.

Revisi dan Perubahan

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

sebagai berikut:

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten berpedoman pada Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten tahun 2017-2022

serta Penetapan Kinerja Tahun 2020.

35



1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2017 - 2022 pada dasarnya menjabarkan

suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana

daerah Provinsi Banten akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak

dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-

langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan

program kepala daerah terpilih.

Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan

sasaran pembangunan Provinsi Banten yang specific, measurable, acceptable,

realistic, time bound (SMART) yang konsisten dengan visi, misi program kepala

daerah terpilih, dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah untuk

mengirnplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan

seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber

daya dan dana (termasuk dari kalangan usahawan swasta) dalam mencapai tujuan,

demi menghasilkan pembangunan Daerah Banten yang lebih produktif, efisien dan

efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017 -

2022 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni

disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2015 - 2019 yang tertuang dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Juga

mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan

yang termuat dalam RPJMD Provinsi Banten 2014 - 2019 (Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022). Penyusunan RPJMD Provinsi Banten 2017 2022 juga

mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan

sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsI

Banten, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten 2005 - 2025.

Isu-isu strategis di Provinsi Banten baik internal maupun eksternal turut pula

menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan berbagai kebljakan program di

Banten. Beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area

antara lain adalah yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan dimana

kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses

akses kehidupan.

Bertitik tolak dari berbagal kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Banten,

maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun

mendatang.

36



Untuk Itu, pembangunan Provinsi Banten 2017-2022 berangkat dari landasan visi:

''Terwujudnya Provinsi Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan

Berakhlaqul Karimah".

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2017 – 2022 tersebut, maka Misi

Pembangunan Provinsi Banten 2017 - 2022 adalah;

(1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

(2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur,

(3) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,

(4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas,

(5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan visi, misi, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan

misi dimaksud tertuang dalam 5 tujuan, dengan 35 sasaran dengan 33 indikator

kinerja utama. Adapun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan,

mendukung pencapaian kinerja pada Misi ke 5 (Meningkatkan kualitas pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi), Tujuan ke 5 (Meningkatan perekonomian banten melalui

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, pengembangan sumber daya alam

yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan) dan sasaran ke 12

(Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi).

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Misi ke-5 (lima) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-

2022 yaitu “ MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN

PEMERATAAN EKONOMI “. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5

ditetapkan tujuan : “ Meningkatnya perekonomian Banten melalui kualitas

pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya

alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan “ dengan 1

(satu) sasaran strategis : “Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri “ dan

indikator sasaran strategisnya “Persentase Desa Mandiri “

37



2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten adalah strategi dan kebijakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mencapai tujuan,

sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten.

Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan jumlah

Desa Mandiri dalam Pembangunan Desa/Kelurahan melalui Peningkatan Sumber

Daya Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra Strategis, Teknologi, Metode

Pembangunan Berbasis Komunitas.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Penataan Pemerintahan Desa

dan Memperluas Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Perdesaan dan

Perkotaan, serta Meningkatkan Partisipatif Aktif Masyarakat dalam Perumusan

strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk

mencapai indikator sasaran.

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

(1) Peningkatan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat;

(2) Penguatan fungsl kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan

kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor perubahan

sosial melalui konsep dan metode belajar sosial;

(3) Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa

dan pemberdayaan masyarakat desa.

Implementasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan

sebagaimana dituangkan dalam program/kegiatan klaster pemberdayaan dengan

Karakteristik : Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat,

penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan oleh

masyarakat secara swakelola dan berkelompok yang bertujuan untuk

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin

untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip

pemberdayaan masyarakat.

38



A. Indikator Kinerja Utama (IKU} ;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam

mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provlnsi Banten 2017 - 2022 sebagai

berikut:

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4 5

1 Tercapainya Penyelenggaraan

Tata Kelola Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif dan Efisien

Capaian Laporan

Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten

Nilai 80%

Meningkatnya kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan

Desa, Lembaga Ekonomi

Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Capaian Lembaga

Kemasyarakatan Desa,

Lembaga Ekonomi

Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan di 48

desa tertinggal dan

berkembang yang

diberdayakan

% 41,67 %

Tabel II.1.1

Indikator Kinerja Utama Eselon III (Sekretaris)

No Program Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4 5

1 Program Tata Kelola

Pemerintahan

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan perangkat daerah

% 100

Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

administrasi perangkat daerah

% 100

Persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas sumberdaya

Aparatur yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

% 100

Persentase terwujudnya penata

usaha keuangan dan pencapaian

kinerja program yang mendukung

yang mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

% 100

Tabel II.1.2

39



Indikator Kinerja Utama Eselon III

(Bidang Penataan dan Kerjasama Desa)


1 2 3 4 5

1 Program Bina

Pemerintahan

Desa/kelurahan

Pendampingan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang

diberdayakan di 48 desa

berkembang

Desa

Berkembang

20

Tabel II.1.3


(Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan)


1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Lembaga

Kemasyarakatan desa

yang diberdayakan di 48

Desa tertinggal

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa Tertinggal

20

Tabel II.1.3


(Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)


1 2 3 4 5

1 Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi

Desa/Kelurahan

Lembaga Ekonomi

Masyarakat yang di

berdayakan di 48 desa

Tertinggal

Desa

Tertinggal

20

Tabel 2.1

Urusan Pemerintahan / Prioritas, Sasaran, dan Indikator Kinerja (IKU)

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan efektif,

efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber

daya aparatur

berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarkat

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif,

dan efisien

Meningkatkan

Kualitas

kelembagaan dan

ketatalaksaan

Peningkatan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Pelaksanaan

Program Kegiatan

40



2 Terwujudnya kapasitas

lembaga

kemasyarakatan,

lembaga ekonomi dan

lembaga pemerintahan

desa/kelurahan yang

efektif, transparan,

akuntabel dan

berkompetensi serta

bertintegrasi dalam

melayani masyarakat

desa/kelurahan

Meningkatnya

kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

Desa, Lembaga

Ekonomi Desa dan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Cakupan jumlah

desa tertinggal

dan berkembang

yng

diberdayakan

Peningkatan

jumlah Desa

Berkembang

melalui

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia, Mitra

Strategis,

Teknologi Tepat

Guna

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang

adalah :

1 Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;

2 Menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta mengurangi

ketimpangan pendapatan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pemerataan

pertumbuhan ekonomi kreatif guna kesejahteraan rakyat banten;

3 Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan Desa serta pemberdayaan masyarakat

miskin;

4 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk

pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG;

5 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;

6 Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan

nilai-nilai sosial budaya lokal.

Adapun Sasaran pembangunan adalah :

1. Meningkatnya kualitas aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan

pemerintah;

2. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;

3. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat, lembaga ekonomi

masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin;

4. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin

terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar;

5. Meningkatnya jumlah kelembagaan kemasyarakatan yang terlibat dalam proses

perencanaan partisipatif pada rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan

kesejahteraan keluarga, karang taruna, posyandu, dan lembaga pemberdayaan

masyarakat dan lembaga adat.

41



Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk

menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan

penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dilaksanakan

dalam berbagai kebijakan lintas sektor yang mengarah pada penciptaan kesempatan

usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan

kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin salah satunya lewat peningkatan kapasitas desa dan kelurahan yang ada.

Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin

menegaskan peran Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Provinsi Banten dalam

upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan yang ada. Dalam Undang – Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan

pembinaan dan pengawasan meliputi :

a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana

Desa;

c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan

keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;

i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah

Desa;

j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat

sebagai Desa; dan

k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan

lembaga kerja sama antar-Desa.

42



B. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, maka hal-hal

yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan

sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah

dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi

dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3) Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Perkantoran;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur;

5) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

2. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan

1) Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;

2) Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

3) Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4) Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa;

5) Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;

2) Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa/Kelurahan;

3) Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat

4. Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan

1) Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;

2) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan;

3) Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa.

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Kinerja

Sasaran pada akhir periode Renstra SKPD, sebagaimana Tabel 2.2 terlampir

43



Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD

N

O

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

PADA TAHUN

KE

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan efektif,

efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber

daya aparatur

berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarkat

Tercapainya

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

yang

Akuntabel,

Efektif, dan

efisien

Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian dokumen

perencanaan,

evaluasi dan

pelaporan perangkat

daerah

- - 3,2100 100 100

Persentase Sarana

Prasarana

Perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi

administrasi

perangkat daerah

- - 3,2100 100 100

Persentase

terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

Aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

- - 3,2100 100 100

Persentase

terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung yang

- - 3,2100 100 100

44



mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

2 Terwujudnya kapasitas

lembaga

kemasyarakatan,

lembaga ekonomi dan

lembaga pemerintahan

desa/kelurahan yang

efektif, transparan,

akuntabel dan

berkompetensi serta

bertintegrasi dalam

melayani masyarakat

desa/kelurahan

Meningkatny

a kapasitas

Lembaga

Kemasyarakat

an Desa,

Lembaga

Ekonomi

Desa dan

Pemerintahan

Desa/Kelurah

an

1 Lembaga Ekonomi

Masyarakat yang

di berdayakan di

48 desa Tertinggal

- - 20 16 12

2 Lembaga

Kemasyarakatan

desa yang

diberdayakan di 48

Desa tertinggal

- - 20 16 12

3 Pendampingan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

yang diberdayakan

di 48 desa

berkembang

- - 20 16 12

Klasifikasi Desa menurut Tingkat Kemanjuan

a. Desa Mandiri

Desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan Sosial dasar, Infrastruktur Dasar,

Sarana Dasar, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan

secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan. Desa Mandiri merupakan Desa

dengan nilai IPD lebih dari 75 (IPD > 75).

b. Desa Berkembang

Desa yang sudah terpenuhi SPM namun secara Pengelolaan belum menunjukan

keberlanjutan. Desa Berkembang merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 50

namun kurang dari sama dengan 75 (50 < IPD Berkembang < 75).

c. Desa Tertinggal

Desa yang belum terpenuhi pada aspek Kebutuhan Sosial dasar, Infrastruktur Dasar,

Sarana Dasar, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa

Tertinggal adalah Desa dengan nilai IPD kurang dari sama dengan 50 (IPD Tertinggal

< 50,00).

Variabel Pengukuran Indek Pembangunan Desa

a. Pelayanan Dasar

45



- Pelayanan Dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian

dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang

termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses

terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan

dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin,

puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat

praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.

b. Infrastruktur

- Kondisi Infrastruktur mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana;

Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumber daya Alam secara

Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi. Variabel -

variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti:

kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko kelontong, pasar, restoran,

rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau

penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik,

penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air

bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan

fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi

dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan

pengiriman pos/barang.

c. Aksesibilitas/Transportasi

- Aksesibilitas/Transportasi dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator

pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi

memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung

kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi

ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan

kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum;

dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke

kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh

per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota, dan biaya per kilometer

transportasi ke kantor bupati/walikota.

d. Pelayanan Umum

- Pelayanan Umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat

demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena

kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi

tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel

46



pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang

telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek

lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada

ketersediaan data Potensi Desa 2014. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait

dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan

masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh

karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan

kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan

penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan

lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penyelenggaraan Pemerintahan mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa

merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara

pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu

variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator

pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan

pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi

kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan

asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM

kepala desa dan sekretaris desa.

1. Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten di Desa Tertinggal, Berkembang dan Maju Berdasarkan

Status IDM Tahun 2020:

No Kabupaten Nama

Kecamatan Nama Desa

Nilai

IDM Status IDM

1 Tangerang Cisoka Jeungjing 0,5132 Tertinggal

2 Tangerang Cisoka Bojong loa 0,5181 Tertinggal

No Kabupaten Nama

Kecamatan Nama Desa

Nilai

IDM Status IDM

1 Tangerang Sepatan timur Kedaung barat 0,6979 Berkembang

2 Tangerang Jambe Tipar raya 0,6097 Berkembang

No Kabupaten Nama

Kecamatan Nama Desa

Nilai

IDM Status IDM

1 Lebak Cibeber Cikadu 0,5654 Tertinggal

2 Lebak Cipanas Luhurjaya 0,566 Tertinggal

3 Lebak Cibeber Cisungsang 0,5349 Tertinggal

4 Lebak Cibeber Citorek kidul 0,5063 Tertinggal

5 Lebak Lebakgedong Lebakgedong 0,5267 Tertinggal

6 Lebak Lebakgedong Ciladaeun 0,3617 Sangat

tertinggal

7 Lebak Cilograng Lebaktipar 0,5633 Tertinggal

47



No Kabupaten Nama

Kecamatan Nama Desa

Nilai

IDM Status IDM

1 Lebak Cilograng Cibareno 0,6833 Berkembang

2 Lebak Lebakgedong Lebaksitu 0,6217 Berkembang

3 Lebak Cibeber Warungbanten 0,631 Berkembang

4 Lebak Cilograng Cilograng 0,6282 Berkembang

No Kabupaten Nama

Kecamatan Nama Desa

Nilai

IDM

Status

IDM

1 Pandeglang Angsana Cikayas 0,5622 Tertinggal

2 Pandeglang Jiput Citaman 0,5335 Tertinggal

3 Pandeglang Jiput Tenjolahang 0,4126 Sangat

tertinggal

4 Pandeglang Labuan Banyubiru 0,5878 Tertinggal

5 Pandeglang Mandalawangi Mandalawangi 0,5599 Tertinggal

6 Pandeglang Mandalawangi Curuglemo 0,3669 Sangat

tertinggal

7 Pandeglang Mandalawangi Kurungkambing 0,5197 Tertinggal

No Kabupaten Nama

kecamatan Nama desa

Nilai

IDM

Status

IDM

1 Pandeglang Cisata Ciherang 0,6507 Berkembang

2 Pandeglang Cisata Kadu ronyok 0,7073 Maju

3 Pandeglang Angsana Padaherang 0,6043 Berkembang

4 Pandeglang Sukaresmi Sidamukti 0,7641 Maju

5 Pandeglang Jiput Banyuresmi 0,6035 Berkembang

6 Pandeglang Jiput Jiput 0,6683 Berkembang

7 Pandeglang Labuan Teluk 0,6749 Berkembang

No Kabupaten Nama

Kecamatan Nama Desa

Nilai

IDM

Status

IDM

1 Serang Cinangka Cikolelet 0,5593 Tertinggal

2 Serang Anyar Bunihara 0,5279 Tertinggal

3 Serang Anyar Kosambironyok 0,5467 Tertinggal

4 Serang Anyar Banjarsari 0,4427 Sangat

tertinggal

No Kabupaten Nama

Kecamatan Nama Desa

Nilai

IDM

Status

IDM

1 Serang Cikeusal Sukaratu 0,6048 Berkembang

2 Serang Petir Kadugenep 0,601 Berkembang

3 Serang Pamarayan Sangiang 0,6178 Berkembang

4 Serang Pamarayan Pamarayan 0,6944 Berkembang

5 Serang Jawilan Majasari 0,6457 Berkembang

6 Serang Jawilan Parakan 0,6041 Berkembang

7 Serang Ciruas Pelawad 0,6962 Berkembang

2. Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan :

48



BAB III

NO NAMA

KASEPUHAN

Nama Ketua

Adat KAMPUNG DESA KECAMATAN KETERANGAN

1 CITOREK Oyok Didi Guradog Citorek Timur Cibeber KASEPUHAN

2 Naga Aki Undikar Naga Citorek Tengah Cibeber Gurumulan

3 Cibengkung Olot Umar Cibengkung Citorek Barat Cibeber Gurumulan

4

Babakan Pasir

Nangka Olot Sana

Babakan Pasir

Nangka Citorek Sabrang Cibeber Gurumulan

5 Babakan Inpres Olot Sukardi Sukamaju Citorek Sabrang Cibeber Gurumulan

6 Ciusul Aki Calo Ciusul Citorek Kidul Cibeber Gurumulan

7 Sampay Olot Sana Sampay Lebak Situ Lebak Gedong Gurumulan

8 Cirompang Olot Amir Cirompang Cirompang Sobang

Sesepuh

Kampung

9 Cibarani Olot arwata Cibarani Cibarani Cirinten

Sesepuh

Kampung

10 GURADOG H. Ono Rohadi Guradog Guradog Curug Bitung KASEPUHAN

11 Lembur Gede Aki Nurkib Lembur Gede Guradog Curug Bitung Gurumulan

12 CIBARANI Abah Dulhani Cibarani Cibarani Cirinten

Sesepuh

Kampung

13 Lebak Gadog Aki Sarbi Lebak Gadog Cikadu Cibeber

Sesepuh

Kampung

14 Cisungsang Aki Ipit Cisungsang Cisungsang Cibeber

Sesepuh

Kampung

15 Leembur Gede Uwa Adul Cisungsang Cisungsang Cibeber

Sesepuh

Kampung

16 Lebak Tipar Aki Wahid Lebak Tipar Wanasari Cibeber

Sesepuh

Kampung

17 Cimanggu Aki Suki Cimanggu Cikadu Cibeber

Sesepuh

Kampung

18 Waru Doyong Aki Apud Waru Doyong Girimukti Cibeber

Sesepuh

Kampung

19 Cikadu Aki Juhad

Babakan

Empang Cikadu Cibeber

Sesepuh

Kampung

20 Pasir Eurih Abah Aden S Pasir Eurih Sindang Laya Sobang

Sesepuh

Kampung

21 Cikareo Olot Asmin Cikareo Wangun Jaya Cigemblong

Sesepuh

Kampung

22 CIBEDUG Olot Asbaji CIBEDUG Citorek Barat Cibeber

Sesepuh

Kampung

23 BAYAH Apa Ujang Bungkeureuk Bayah Timur Bayah KASEPUHAN

24 KARANG Olot Ariksan KARANG Jagaraksa Muncang

Sesepuh

Kampung

25 Cilunglum Olot Saltum Cilunglum Jagaraksa Muncang

Sesepuh

Kampung

26 Cikadu Olot Armat Cikadu Jagaraksa Muncang

Sesepuh

Kampung

27 Cibangkala Olot Jodi Cibangkala Jagaraksa Muncang

Sesepuh

Kampung

28 SAJIRA Abah Naik Sajira Maraya Sajira KASEPUHAN

29

Cokel

Pasirnangka Abah Yana

Coktl

Pasirnangka Curugbitung Curug Bitung

Sesepuh

Kampung

30 Cikawah Abah Usa Cikawah Sobang Sobang

Sesepuh

Kampung

31 Cokel Abah Jarsim Cokel Sekarwangi Curug Bitung

Sesepuh

Kampung

49



AKUNTABILATAS KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN.

A. CAPAIAN KINERJA DPMD PROVINSI BANTEN

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa

Provinsi Banten Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran,

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan

Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

DPMD diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan

dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Pertanggungjawaban atas hasil

(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (result oriented government). Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat

mulai dari berkualitasnya system perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil

(outcome), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya system evaluasi kinerja

internal. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Dimana Komponen yang dinilai ataupun dievaluasi meliputi

Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan

capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan tugas rutin tiap tahun

dan ada penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

atas LKIP Instansi Pemerintah sehingga Provinsi, Kabupaten dan Kota berupaya untuk

berlomba-lomba mendapatkan Nilai Terbaik dari Menpan RB. Demikian juga Provinsi

Banten, selalu berusaha untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja tiap tahunnya.

Untuk memacu semangat dan menjadikan Penilaian LKIP menjadi hal penting, maka di

tahun ini meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimasukkan

dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten.

50



Secara makro pembanguan Provinsi Banten terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian sasaran strategis berikut indikator capaian makro, namun demikian juga

terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2019.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan

tersebut, Bappenda telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat

perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian indicator makro tersebut

selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini :

TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

PEMBANGUNAN RPJMD PROV. BANTEN 2017 -2022

2020 2021 2022

T R RN T R RN T R RN T T T

IPM 71,35 71,42 70,81 71,77 71,95 71,39 72,20 72,44 71,92 72,75 73,21 73,68

LPE 5,70 5,71 5,07 6,00 5,82 5,17 6,20 5,53 5,02 5,80 5,95 6,10

Penduduk Miskin 5,25 5,59 10,12 5,13 5,25 9,66 5,00 4,94 9,22 5,12 5,06 5,00

TPT 8,69 9,28 5,50 8,45 8,52 5,34 8,20 8,11 5,07 8,19 8,03 7,84

Tingkat Inflasi 4,00 3,98 3,61 3,70 3,42 3,13 4,20 3,30 2,72 3,70 3,70 3,70

Gini Ratio 0,400 0,390 0,404 0,390 0,367 0,384 0,390 0,361 0,380 0,370 0,365 0,360

URAIAN

INDIKATOR

2017 2018 2019

Note: T=Target, R=Realisasi, dan RN=Realisasi Nasional

Target capaian makro dari tahun 2017 s/d 2019 dari beberapa uaraian indicator

makro terlihat adanya peningkatanan seperti indicator IPM tahun 2017 berada pada

kisaran 71,42 terdapat kenaikan ditahun 2019 sebesar 71,95, sedangkan LPE tahun

2017 kisaran 5,71 terdapat penurunan ditahun 2019 menjadi 5,33, dan indekator

Penduduk Miskin dari realisasi 5,59 di tahun 2017 dan terdapat capaian penurunan

ditahun 2019 menjadi 4,94, yang selanjutnya indicator TPT tahun 2017 dengan

realisasi 9,28 mengalami penurunan ditahun 2019 menjadi 8,11 dan indicator tingkat

inflasi tahun 2017 diangka 3,98 dan ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi

3,30, indicator yang terakhir Gini Ratio ditahun 2017 0,390 dan ditahun 2019

mengalami penurunan menjadi 0,361.

3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DPMD PROVINSI

BANTEN

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang merubah Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa menjadi Dinas Pemberdayaan

51



Masyarakat dan Desa (DMPD) Provinsi Banten, yang mempunyai Urusan

Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Penyelenggaraan Masyarakat dan Desa.

Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan

kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Program

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

sesuai table dibawah ini:

No Program Kegiatan Target

1 Program Peningkatan

Pemberdayaan Lembaga

Ekonomi Desa/Kelurahan

1 Penataan dan Pengembangan Pelaku

Ekonomi Desa 20 Desa

2 Pembinaan dan Pengembangan dalam

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; 20 Desa

3 Penataan dan Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20 Desa

4 Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana

Desa

70

Pendamping

5 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat

Desa 20 Desa

2 Program Peningkatan Pemberdayaan


1 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat 20 Desa

2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 20 Desa

3 Pemberdayaan Lembaga Adat dan

Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat

20 Desa

3 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif

Pembangunan Desa 20 Desa

2 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan

Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan 20 Desa

3 Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama

Desa 20 Desa

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan keempat bulan

Desember Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan

i. Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa

Sasaran Strategis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2019 melalui Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator meningkatnya kapasitas

52



manajemen BUMDES, jumlah desa yang dibantu dalam membangun

prasarana dasar serta jumlah BUMDES yang meningkat pendapatannya.

Capaian Target Kinerja

Kegiatan Target Realisasi Capaian

Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa 20 Bumdes 20 Bumdes 100 %

Pelaksanaan Kegiatan Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa

terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Penyusunan Data Bumdes, telah dilaksanakan melalui

Penunjukan langsung Jasa Konsultansi Penyusunan Data Bumdes dengan

Output tersedia Data Bumdes di 20 Desa Tertinggal sesuai dengan

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD.

2. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pengelolaan Bumdes,

memberikan Alat Peraga/Alat Percontohan untuk Pelaku Usaha Bumdes

dibidang Pengolahan Gula Semut dan Gula Aren di 5 Desa, Proses

Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang, Lelang gagal karena tidak ada

penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, karena tidak memiliki

Spesifikasi yang telah ditentukan.

3. Sub Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa, kegiatan tidak dapat

dilaksanakan karena Refocusing Anggaran akibat Pandemi Covid 19.

4. Sub Kegiatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan, kegiatan

tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing Anggaran akibat Pandemi

Covid 19

Di Tahun Anggaran 2020, untuk memenuhi Target Capaian IKU, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

terhadap 20 Bumdes di 4 Kabupaten, sebagai bahan Evaluasi terkait

Perkembangan dan Pemberdayaan Bumdes, Monitoring dan Evaluasi ini

menyoroti tentang Perkembangan Bumdes yang sudah mendapatkan

Penyertaan Modal, baik dari Dana Desa maupun dari Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Provinsi kepada Desa, dari Penyertaan Modal tersebut dilihat

apakah Bumdes tersebut telah Optimal pelaksanaannya dan apakah Bumdes

tersebut sudah dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) bagi Desa

tersebut.

53



DATA 20 BUMDES

ii. Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Keberadaan teknologi tepat guna ikut mendorong kemandirian masyarakat

dimana penggunaan teknologi dapat mempermudah kehidupan masyarakat

sehari-hari. Teknologi tepat guna juga mampu menjadi penunjang kelancaran

pembangunan di tingkat desa dan kelurahan

No Desa Kecamatan Kabupaten Nama BUMDes No. Perdes Jenis / Bidang

Usaha

1 Cikolelet Cinangka Serang Karya Bersama 3 Tahun 2017 Desa Wisata

Cibaja, dan Pilar

2 Bunihara Anyar Serang Maha Desa 4 Tahun 2018 Pengelolaan

Tempat Wisata

3 Sukatani Cikander Serang Cahaya Buana Paku 2 Tahun 2018

Pengelolaan

Limbah Pabrik,

Peternakan,

Pengolahan

Sampah,

Pengelolaan Air

Bersih

4 Tengkurak Tirtayasa Serang Tengkurak Berdikari 05 Tahun 2017 Percetakan

Berdikari

5 Cikayas Angsana Pandeglang Bina Mandiri 01 Tahun 2016 Perdagangan

LPG

6 Citaman Jiput Pandeglang Taman Bening 02 Tahun 2016 LPG, Kripik

Pisang, Brilink

7 Tenjolahang Jiput Pandeglang Bina Mandiri

Tenjolahang 06 Tahun 2016

Pelayanan Jasa,

dan Industri

Produk Unggulan

8 Banyubiru Labuan Pandeglang Banyubiru Mandiri 01 Tahun 2016 Perdagangan,

Industri dan Jasa

9 Mandalawangi Mandalawangi Pandeglang Bina Mandala 02 Tahun 2020 Jasa

10 Curug Lemo Mandalawangi Pandeglang Curug Lemo Berkah 140 Tahun 2015

Jasa, Pencetakan

Paving Blok,

Meubeler

11 Kurung

Kambing Mandalawangi Pandeglang

Bumdes Kurung

Kambing 800 Tahun 2018 Pertanian

12 Cikadu Cibeber Lebak Raksa Madu Jaya 141.1 Tahun

2019

Perdagangan

Gula Semut dan

Gula Aren

13 Cisungsang Cibeber Lebak Harapan Sejahtera 07 Tahun 2017 Jasa

14 Citorek Kidul Cibeber Lebak Alam Sampurna 04 Tahun 2016 Pengelolaan

Wisata Desa

15 Luhur Jaya Cipanas Lebak Luhur Jaya Lestari 03 Tahun 2016 Perdagangan

16 Lebak Tipar Cilograng Lebak Cipta Daya Gemilang 03 Tahun 2016

Perdagangan

Umum (Bumdes

Mart) dan Wisata

Desa

17 Gunung Batu Cilograng Lebak Gumilang Jaya 03 Tahun 2016

Gedung Serba

Guna, Bengkel,

Desa Mart

18 Sukanegara Gunung

Kencana Lebak Bina Sejahtera 02 Tahun 2019 Jasa

19 Serdang

Wetan Legok Tangerang Serdang Tirta Kencana 01 Tahun 2015

Pemancingan,

Wisata Desa

20 Rancagong Legok Tangerang Rancagong Mandiri 07 Tahun 2020 Penggemukan

Sapi

54





Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna sa

20 Desa 20 Desa 100 %

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna (TTG);

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemasyarakatan teknologi yang

tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan upaya yang strategik guna

peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan

secara sinergis oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun

pihak yang peduli kepada masyarakat. Untuk lebih mengoptimalkan

pemasyarakatan TTG, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun

2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna menyebutkan

bahwa Gelar TTG Nasional diselenggarakan setiap tahun di Provinsi secara

bergilir.

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diharapkan dapat ditindaklanjuti

dan berdampak positip bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan kegiatan yang

dilaksanakan oleh struktur dari pusat sampai daerah. Dengan struktur

seperti ini maka hasil dari kegiatan ini dapat diukur secara dan jelas. Oleh

karena itu perlu adanya komitmen pemerintah daerah untuk

menindaklanjuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ini secara

berkesinambungan. Tindak lanjuti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

sangat berkaitan erat dengan konteks pemerintah saat ini dimana

pemerintah tidak lagi pada posisi yang paling sentral dalam menentukan

berbagai kebijakan begitu juga dengan masyarakat bukan lagi sebagai objek

tetapi menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Pemerintah sebatas

sebagai fasilatator melalui regulasi, pemberian bantuan, pembinaan,

bimbingan, evaluasi dan monitoring. Peranan strategik TTG terutama

dalam mendukung pemanfaatan sumberdaya lokal menuju peningkatan

produktivitas, efesiensi dan daya saing usaha masyarakat menuntut

penyelenggaraan Gelar TTG dengan menyelaraskan penyelenggarakan

Gelar TTG dengan potensi wilayah, meningkatkan jalinan kemitraan dan

mengefektifkan sosialisasinya kepada pihak terkait.

55



Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXII tahun 2020 rencananya akan

diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat, karena adanya Pandemi Covid 19,

tidak dapat dilaksanakan;

2. Pembinaan Dan Pengembangan POSYANTEK Dan POSYANTEK

DES/KEL Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut

Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang

memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis

Teknologi Tepat Guna (TTG). Maksud pembentukan Posyantek adalah

untuk mempercepat pemanfaaatan TTG oleh masyarakat. Sedangkan

tujuan dari pembentukan Posyantek yakni :

a. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan sumber

TTG;

b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG

c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku

kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

Pada Tahun 2020 Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Posyantek dan

Posyantekdes/kel, tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing akibat

dampak Pandemi Covid 19;

3. Sub Kegiatan Pengelolaan Potensi Desa Melalui TTG, tidak dapat

dilaksanakan, karena Refocusing Anggaran dampak Pandemi Covid 19;

4. Sub Kegiatan Penyusunan Data Posyantek dan PosyantekDes/Kel, tidak

dapat dilaksanakan, karena Refocusing Anggaran dampak Pandemi Covid

19;

5. Sub Kegiatan Pemberdayaan Desa Inovasi berbasis IT, Pelaksanaan

Kegiatan melalui Koordinasi kepada Kabupaten terkait Desa Inovasi

berbasis IT, terdapat 2 (dua) Desa yang sudah menerapkan Sistem

Informasi Desa berbasis IT yaitu :

a. Desa Warung Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, dan

b. Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

c) Kegiatan Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen

masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi

masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah

merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Dalam proses

pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan

keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap

56



yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap

informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali

hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan diharapkan dengan adanya

partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk

berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran

merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui

berbagai upaya.

Dalam upaya pembangunan desa partisipasi masyarakat mempunyai peran

penting karena pembangunan desa sebenarya ditujukan untuk memajukan

desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang

ada.

Pelaksanaan Kegiatan Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa;

Pelaksanaan Sub Kegiatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

desa dilaksanakan di Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi

Kabupaten Pandeglang, kegiatan ini bertujuan menjaring Potensi Desa

tersebut, Desa Mandalawangi menjadi salah satu desa Prioritas Kabupaten


2. Sub Kegiatan Koordinasi Potensi Desa dengan Kabupaten dan Kecamatan,

tidak dapat dilaksanakan karena ada Refocusing Anggaran Covid 19;

3. Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa tentang

Potensi Ekonomi Desa;

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat

Desa tentang Potensi Ekonomi Desa dilaksanakan di Desa Lebak Tipar

Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, kegiatan ini bertujuan menjaring

Potensi Ekonomi Desa dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Desa,

Desa Lebak Tipar menjadi salah satu desa Prioritas Kabupaten


d) Kegiatan Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan

dan fasilitasi Desa

Kegiatan Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa, terdiri dari :

1. Sub Peningkatan Kapasitas Tenaga Profesional terkait Penetapan

Penggunaan Dana Desa;

57



Pelatihan Peningkatan kepada 70 Pendamping Desa dalam rangka dan

mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial

dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa, terutama terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor terkait Penetapan Penggunaan

Dana Desa, tidak dapat dilaksanakan karena adanya Refocusing Anggaran

akibat Pandemi Covid 19’

3. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran serta Penggunaan

Dana Desa

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan mengevaluasi Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020, kepada Tenaga Pendamping Profesional terutama

kepada 70 Pendamping Lokal Desa.


i. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal

sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan

karakteristik dari masyarakat adat. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga

dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang

bersangkutan terutama nilai – nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti

58



dari adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat

agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Sedangkan pengembangan

adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial

budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya

dan ekonomi yang sedang berlangsung. Pelestarian dan pengembangan adat

istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk

memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas maka DPMD Provinsi Banten

menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

bertujuan untuk:

1. Menguatkan kapasitas kelembagaan adat desa agar semakin memiliki

kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian, kearifan local

dan bentuk ekspresi kultural lainnya yang merupakan modal sosial dasar

dalam membangun keberdayaan masyarakat local;

2. Merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan adat desa sebagai motor

penggerak sekaligus wadah partisipasi dan keswadayaan masyarakat

sebagai pelaku pembangunan desa

3. Mengembangkan kapasitas masyarakat pendukung lembaga adat desa

melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar

dapat berperan serta aktif dalam mengelola pembangunan secara mandiri

dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

Data Masyarakat Hukum Adat

No Nama

Kasepuhan

Ketua

Adat Kampung Desa Kec. Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

C I S I T U 1 Cisitu Mumuh Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cisitu Hu'ih Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cisitu H Okri Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cisitu Olot Ata Cisitu Kujangsari Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cisitu Olot Marja Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

6 Cisitu Olot Enjam Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

C I S U N G S A N G 1 Cipayung Adkasa Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cipayung Yuhadi Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cipayung Sarta Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cipayung A. Basari Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

5 Cipayung Madturi Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

6 Sukarasa Sabi Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

7 Sukarasa Nuhaya Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

8 Lembur Gede Harun Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

9 Lembur Gede Roni Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

10 Lembur Gede Obay Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

11 Lembur Gede Ahrip Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

12 Lembur Gede Darmaji Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

13 Lembur Gede Nata Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

14 Lembur Gede Nuhri Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

59



ii. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah gerakan nasional

dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang

pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya

keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri berkeadilan, maju,

kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Prinsif gerakan

PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sasaran Gerakan

PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu

ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Kondisi

keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang

besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat merupakan

barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat

membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak

mungkin, dibentuk Gerakan PKK, yang mekanisme gerakannya dikelola dan

dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK disetiap jenjang.

Misi Gerakan PKK adalah :

1. Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan menghayati dan

mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan

kewajiban sesuai dengan HAM, demokrasi, meningkatkan

kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak

bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

S A J I R A 1 Cokel Pasirnangka Abah Yana Cokel Pasirnangka Curugbitung Curug Bitung Sesepuh Kampung

2 Cikawah Abah Usa Cikawah Sobang Sobang Sesepuh Kampung

3 Cokel Abah Jarsim Cokel Sekarwangi Curug Bitung Sesepuh Kampung

W A R U N G B A N T E N 1 Warung Banten Sapani Warung Banten Warung Banten Cibeber Rendangan

2 Langkob Ukar Langkob Warung Banten Cibeber Rendangan

3 Cibadak Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cibadak Olot Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cibadak Wikanta Cibadak Warung Banten Cibeber Rendangan

C I K A D U 1 Cikadu Aki Juhad Babakan Empang Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cikadu Olot Armat Cikadu Jagaraksa Muncang Sesepuh Kampung

3 Cikadu Kirman Cikadu Mekar Jaya Panggarangan Sesepuh Kampung

4 Cigoler Aki Akria Cigoler Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cikadu Sukatja Cikadu Cikadu Cibeber Rendangan

6 Cikadu Aki Asju Cikadu Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

7 Karang ropong Aki juha Karang ropong Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

8 Leter Es Aki Onen Leter Es Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

9 Ci awi Aki Purna Ci awi Cikadu Cibeber Rendangan

10 Ci goler Aki uan Ciawi Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

H E G E R M A N A H 1 Lebak picung Aki aut Lebak picung Hegar manah Cibeber Rendangan

2 Ci panggung Aki ened Ci panggung Hegar manah Cibeber Rendangan

3 Hegarmanah Ukar Hegarmanah Hegar manah Cibeber Rendangan

60



2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya

peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur,

Indah dan Nyaman ( HATINYA ) PKK, sandang dan perumahan serta tata

laksana rumah tangga yang sehat.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta

membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan

perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

Pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh

Pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK.

1. Program Pokja I mengelola program penghayatan dan pengamalan

Pancasila dan program gotong royong.

2. Program Pokja II mengelola program pendidikan dan keterampilan dan

pengembangan kehidupan berkoperasi.

3. Program Pokja III mengelola program pangan, sandang, perumahan dan

tata laksana rumah tangga.

4. Program Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan

hidup dan perencanaan sehat.



Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 20 20 100%

Secara umum Tim Penggerak PKK Provinsi Banten bekerja sama dengan DPMD

Provinsi Banten melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap PKK di desa dan

kelurahan yang ada di Provinsi Banten. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan

berupa pembinaan desa percontohan dalam rangka meningkatkan peran PKK

dalam partisipasi aktif terhadap pembangunan desa/kelurahan khususnya.

JUMLAH TIM PENGGERAK PKK SE PROVINSI BANTEN

No

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Jumlah TP PKK

Desa Kelurahan

1 Kabupaten Tangerang 29 246 28

2 Kabupaten Lebak 28 340 5

3 Kabupaten Pandeglang 35 326 13

4 Kabupaten Serang 29 326 -

5 Kota Tangerang 13 104

6 Kota Cilegon 8 43

7 Kota Tangerang Selatan 7 54

8 Kota Serang 6 66

Jumlah 155 1.238 313

61



Data Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu

No Forum Kader

Posyandu Kab/Kota

Kelurahan Desa

Jumlah

POSYANDU KADER POSBINDU PAUD BKB POS GIZI

DESA SIAGA

KPKIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Kota Tangerang 104 1.072 5.360 541 675 675 0 104 36

2 Kota Tangsel 54 840 5.100 235 275 95 0 7 0

3 Kota Cilegon 43 385 1.925 68 156 78 10 43 8

4 Kota Serang 66 657 3.285 - - - - -

5 Kabupaten Tangerang 28 246 2.274 11.173 368 295 194 121 132 247

6 Kabupaten Serang 326 1.537 7.685 99 508 133 19 139 4

7 Kabupaten Lebak 5 340 1.986 9.930 347 744 360 360 345 -

8 Kabupaten Pandeglang 13 326 1.847 9.165 270 1.155 198 1.847 0 125

Jumlah 8 Kab/Kota

313 1.238 10.598 53.623 1.928 3.808 1.733 2.357 770 420

Data Kesetaraan Posyandu

No Forum Kader Posyandu Kab/Kota Kesetaraan Posyandu

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

1 2 3 4 5 6

1 Kota Tangerang 0 68 576 428

2 Kota Tangsel 31 307 428 74

3 Kota Cilegon 26 359 0 0

4 Kota Serang 103 397 74 83

5 Kabupaten Tangerang 377 504 1.109 284

6 Kabupaten Serang 22 1.053 426 36

7 Kabupaten Lebak 0 1.986 0 0

8 Kabupaten Pandeglang 488 980 209 170

JUMLAH 8 KAB/KOTA 1.047 5.654 2.822 1.075

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

i. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pemerintah Provinsi Banten.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Evaluasi

Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Banten dimana peserta

perlombaan yakni desa dan kelurahan yang meraih predikat juara I pada

tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, sehingga desa dan kelurahan tersebut

diperbolehkan mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan Desa dan

Kelurahan Tingkat Provinsi Banten.



Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga

Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diberdayakan

20 20 100 %

62



2. Capaian Target Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Tahun 2020

Program

Indikator Kinerja

Program RPJMD

(Outcome)

Target

Realisasi

Capaian Target

RPJMD Provinsi

melalui

Pelaksanaan

RKPD

Tingkat Capaian

Target RPJMD

Provinsi Hasil

Pelaksanaan

RKPD Provinsi

SKPD

Penanggung

Jawab

Bidang

Urusan

2020 2020 2020

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

Indeks Kepuasan

Masyarakat 3,3 3,3 100,00% DPMD

Bidang Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

Capaian SAKIP

(Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah) OPD

BB BB 100,00%

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi

Desa/Kelurahan

Capaian Lembaga

Ekonomi Masyarakat,

Pelaku Ekonomi,

Pelaku Usaha, dan

Pendamping

Profesional di desa

tertinggal yang

diberdayakan di 48

DesaTertiinggal

20 20 100,00%

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Capaian Lembaga

Kemasyarakatan desa

yang diberdayakan di

48 DesaTertiinggal

20 20 100,00%

Program Bina

Pemerintahan

Desa/kelurahan

Capaian

Pendampingan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

/Kelurahan yang

diberdayakan di 48

Desa Berkembang

20 20 100,00%

a. Gambaran Umum Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang

dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks

Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat

indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan

berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu

kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan

ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta

kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan

aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus

menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai

lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber

daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial,

ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses

dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa

63



berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa

serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan

intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat

dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan

karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

2) Dasar Hukum

(1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun;

(3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa tahun 2019;

3) Metode Perhitungan

(1) SUMBER DATA

Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa

dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status

desa dan perkembangan desa;

(2) TEKNIK PERHITUNGAN

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan skor

berdasarkan hasil FGD Analitycal Hierarchy Process (AHP). Perhitungan

indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang

kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

𝐼𝑥 = indeks

n = jumlah indicator

Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu

indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator

tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor

rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks

ketahanan lingkungannya yaitu :

Penghitungan Indeks Desa Membangun

Indeks = 4+5+3

= 12

=

0,8 Lingkungan 3x5 15

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan

Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan

yang dihitung dengan rumus:

IDM : Indeks Desa Membangun

64



IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

4) Penentuan Status IDM

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907

2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989

3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072

4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155

5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status

perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu

dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa

Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan

dengan Status Desa Tertinggal.

5) Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif

merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik

variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan

tabel silang. Selain itu, dilakukan analisis untuk mendeskripsikan informasi

jumlah dan persentase atau proporsi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel

atau grafik.

6) Lokus Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada 40 Desa

Target Sasaran

a) Kabupaten Serang

Tabel 1. Lokus Desa dengan Kriteria Tertinggal di Kabupaten Serang

NO KABUPATEN KECAMATAN DESASKOR

IDMSTATUS IDM 2018 STATUS IDM 2019

SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 SERANG CINANGKA CIKOLELET 0,5593 TERTINGGAL BERKEMBANG 0,6962 BERKEMBANG 0,6925

2 SERANG ANYAR BUNIHARA 0,5279 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5940 TERTINGGAL 0,5971

3 SERANG ANYAR KOSAMBIRONYOK 0,5467 TERTINGGAL BERKEMBANG 0,6289 BERKEMBANG 0,6629

4 SERANG ANYAR BANJARSARI 0,4427 SANGAT TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5917 BERKEMBANG 0,6156

CAPAIAN TARGET 2020DESA DENGAN KRITERIA STATUS TERTINGGAL DASAR PENETAPAN LOKUS DPMD 2020 (IDM 2018)

65



Gambar 1. Grafik Perbandingan Perkembangan Desa dengan Kriteria Tertinggal

di Kabupaten Serang

Tabel 2. Lokus Desa dengan Kriteria Berkembang di Kabupaten Serang

Gambar 2. Grafik Perbandingan Tingkat Perkembangan Desa dengan Kriteria

Berkembang pada Lokus Desa di Kabupaten Serang



SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 SERANG CIKEUSAL SUKARATU 0,6048 BERKEMBANG MAJU 0,7533 MAJU 0,7663

2 SERANG PETIR KADUGENEP 0,6010 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6535 BERKEMBANG 0,6122

3 SERANG PAMARAYAN SANGIANG 0,6178 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6281 TERTINGGAL 0,5797

4 SERANG PAMARAYAN PAMARAYAN 0,6944 BERKEMBANG MAJU 0,7562 BERKEMBANG 0,6565

5 SERANG JAWILAN MAJASARI 0,6457 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6816 BERKEMBANG 0,6884

6 SERANG JAWILAN PARAKAN 0,6041 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6313 BERKEMBANG 0,6200

7 SERANG CIRUAS PELAWAD 0,6962 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6144 BERKEMBANG 0,6443

DESA DENGAN KRITERIA STATUS BERKEMBANG DASAR PENETAPAN LOKUS DPMD 2020 (IDM 2018) CAPAIAN TARGET 2020

66



(1) Info Grafis IDM Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka

Gambar 3. Info Grafis IDM Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka

(2) Info Grafis IDM Desa Bunihara Kecamatan Anyar

Gambar 4. Info Grafis IDM Desa Bunihara Kecamatan Anyar

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6114 0,5333 0,5333

2019 0,7886 0,5667 0,7333

2020 0,7943 0,6167 0,6667

IKS IKE IKL

DESA CIKOLELETKECAMATAN CINANGKA - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN

INFO GRAFIS INDEKS KOMPOSIT IDM TAHUN 2020

INFO GRAFIS TINGKAT PERKEMBANGAN DESA BERDASARKAN INDEKS KOMPOSIT IDM (2018 - 2020)

INDEKS KOMPOSIT

0,6114

0,5333

0,5333

0,7886

0,5667

0,7333

0,7943

0,6167

0,6667

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

IKS

IKE

IKL

Komparasi Indeks Komposit (2018 - 2020)

2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6171 0,4333 0,5333

2019 0,7486 0,3667 0,6667

2020 0,6914 0,4333 0,6667

DESA BUNIHARAKECAMATAN ANYAR - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL


INDEKS KOMPOSIT

0,6171

0,4333

0,5333

0,7486

0,3667

0,6667

0,6914

0,4333

0,6667

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

67



(3) Info Grafis IDM Desa Kosambironyok Kecamatan Anyar

Gambar 5. Info Grafis IDM Desa Kosambironyok Kecamatan Anyar

(4) Info Grafis IDM Desa Banjarsari Kecamatan Anyar

Gambar 6. Info Grafis IDM Desa Banjarsari Kecamatan Anyar

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6400 0,4667 0,5333

2019 0,7200 0,3667 0,8000

2020 0,7886 0,4000 0,8000

DESA KOSAMBIRONYOKKECAMATAN ANYAR - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL


INDEKS KOMPOSIT

0,6400

0,4667

0,5333

0,7200

0,3667

0,8000

0,7886

0,4000

0,8000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6114 0,3833 0,3333

2019 0,7086 0,5333 0,5333

2020 0,6800 0,5000 0,6667

DESA BANJARSARIKECAMATAN ANYAR - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL


INDEKS KOMPOSIT

0,6114

0,3833

0,3333

0,7086

0,5333

0,5333

0,6800

0,5000

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

68



(5) Info Grafis IDM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal

Gambar 7. Info Grafis IDM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal

(6) Info Grafis IDM Desa Kadugenep Kecamatan Petir

Gambar 8. Info Grafis IDM Desa Kadugenep Kecamatan Petir

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7143 0,5667 0,5333

2019 0,7600 0,8333 0,6667

2020 0,7657 0,8667 0,6667

DESA SUKARATUKECAMATAN CIKEUSAL - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL


INDEKS KOMPOSIT

0,7143

0,5667

0,5333

0,7600

0,8333

0,6667

0,7657

0,8667

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7029 0,4333 0,6667

2019 0,7771 0,5167 0,6667

2020 0,7200 0,4500 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA KADUGENEPKECAMATAN PETIR - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7029

0,4333

0,6667

0,7771

0,5167

0,6667

0,7200

0,4500

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

69



(7) Info Grafis IDM Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan

Gambar 9. Info Grafis IDM Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan

(8) Info Grafis IDM Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan

Gambar 10. Info Grafis IDM Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7200 0,5333 0,6000

2019 0,6343 0,5833 0,6667

2020 0,6057 0,5333 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA SANGIANGKECAMATAN PAMARAYAN - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7200

0,5333

0,6000

0,6343

0,5833

0,6667

0,6057

0,5333

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,8000 0,8167 0,4667

2019 0,8686 0,9333 0,4667

2020 0,7029 0,6000 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA PAMARAYANKECAMATAN PAMARAYAN - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,8000

0,8167

0,4667

0,8686

0,9333

0,4667

0,7029

0,6000

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

70



(9) Info Grafis IDM Desa Majasari Kecamatan Jawilan

Gambar 11. Info Grafis IDM Desa Majasari Kecamatan Jawilan

(10) Info Grafis IDM Desa Parakan Kecamatan Jawilan

Gambar 12. Info Grafis IDM Desa Parakan Kecamatan Jawilan

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7371 0,5333 0,6667

2019 0,8114 0,6333 0,6000

2020 0,7486 0,7167 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA MAJASARIKECAMATAN JAWILAN - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7371

0,5333

0,6667

0,8114

0,6333

0,6000

0,7486

0,7167

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6457 0,5667 0,6000

2019 0,7771 0,5167 0,6000

2020 0,7600 0,5667 0,5333


INDEKS KOMPOSIT

DESA PARAKANKECAMATAN JAWILAN - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6457

0,5667

0,6000

0,7771

0,5167

0,6000

0,7600

0,5667

0,5333

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

71



(11) Info Grafis IDM Desa Pelawad Kecamatan Ciruas

Gambar 13. Info Grafis IDM Desa Pelawad Kecamatan Ciruas

b) Kabupaten Pandeglang

Tabel 3. Lokus Desa dengan Kriteria Tertinggal di Kabupaten Pandeglang


Tertinggal pada Lokus Desa di Kabupaten Pandeglang

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7886 0,6333 0,6667

2019 0,7600 0,4833 0,6000

2020 0,7829 0,5500 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA PELAWADKECAMATAN CIRUAS - KABUPATEN SERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7886

0,6333

0,6667

0,7600

0,4833

0,6000

0,7829

0,5500

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018



SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 PANDEGLANG ANGSANA CIKAYAS 0,5622 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,4986 TERTINGGAL 0,5435

2 PANDEGLANG JIPUT CITAMAN 0,5335 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5205 TERTINGGAL 0,5632

3 PANDEGLANG JIPUT TENJOLAHANG 0,4126 SANGAT TERTINGGAL BERKEMBANG 0,6551 BERKEMBANG 0,6735

4 PANDEGLANG LABUAN BANYUBIRU 0,5878 TERTINGGAL BERKEMBANG 0,6516 BERKEMBANG 0,6856

5 PANDEGLANG MANDALAWANGI MANDALAWANGI 0,5599 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5746 BERKEMBANG 0,6554

6 PANDEGLANG MANDALAWANGI CURUGLEMO 0,3669 SANGAT TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5959 BERKEMBANG 0,6357

7 PANDEGLANG MANDALAWANGI KURUNGKAMBING 0,5197 TERTINGGAL BERKEMBANG 0,6475 BERKEMBANG 0,7041

DESA DENGAN KRITERIA STATUS TERTINGGAL DASAR PENETAPAN LOKUS DPMD 2020 (IDM 2018) CAPAIAN TARGET 2020

72



Tabel 4. Lokus Desa dengan Kriteria Berkembang di Kabupaten Pandeglang


Berkembang pada Lokus Desa di Kabupaten Pandeglang

(1) Info Grafis IDM Desa Cikayas Kecamatan Angsana

Gambar 16. Info Grafis IDM Desa Cikayas Kecamatan Angsana



SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 PANDEGLANG CISATA CIHERANGJAYA 0,6507 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6148 BERKEMBANG 0,6373

2 PANDEGLANG CISATA KADURONYOK 0,7073 MAJU BERKEMBANG 0,6687 BERKEMBANG 0,6814

3 PANDEGLANG ANGSANA PADAHERANG 0,6043 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,5997 BERKEMBANG 0,6124

4 PANDEGLANG SUKARESMI SIDAMUKTI 0,7641 MAJU MAJU 0,7851 MAJU 0,7184

5 PANDEGLANG JIPUT BANYURESMI 0,6035 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6218 BERKEMBANG 0,6084

6 PANDEGLANG JIPUT JIPUT 0,6683 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6095 TERTINGGAL 0,5943

7 PANDEGLANG LABUAN TELUK 0,6749 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6511 BERKEMBANG 0,6721


TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7200 0,4333 0,5333

2019 0,6457 0,2500 0,6000

2020 0,6971 0,3333 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA CIKAYASKECAMATAN ANGSANA - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7200

0,4333

0,5333

0,6457

0,2500

0,6000

0,6971

0,3333

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

73



(2) Info Grafis IDM Desa Citaman Kecamatan Jiput

Gambar 17. Info Grafis IDM Desa Citaman Kecamatan Jiput

(3) Info Grafis IDM Desa Tenjolahang Kecamatan Jiput

Gambar 18. Info Grafis IDM Desa Tenjolahang Kecamatan Jiput

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6171 0,3167 0,6667

2019 0,6114 0,3500 0,6000

2020 0,6229 0,4667 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA CITAMANKECAMATAN JIPUT - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6171

0,3167

0,6667

0,6114

0,3500

0,6000

0,6229

0,4667

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,3543 0,2167 0,6667

2019 0,7486 0,5500 0,6667

2020 0,7371 0,6167 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA TENJOLAHANGKECAMATAN JIPUT - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,3543

0,2167

0,6667

0,7486

0,5500

0,6667

0,7371

0,6167

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

74



(4) Info Grafis IDM Desa Banyubiru Kecamatan Labuan

Gambar 19. Info Grafis IDM Desa Banyubiru Kecamatan Labuan

(5) Info Grafis IDM Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi

Gambar 20. Info Grafis IDM Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6800 0,4833 0,6000

2019 0,7714 0,6500 0,5333

2020 0,8400 0,6833 0,5333


INDEKS KOMPOSIT

DESA BANYUBIRUKECAMATAN LABUAN - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6800

0,4833

0,6000

0,7714

0,6500

0,5333

0,8400

0,6833

0,5333

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6629 0,3500 0,6667

2019 0,6571 0,4667 0,6000

2020 0,7829 0,5833 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA MANDALAWANGIKECAMATAN MANDALAWANGI - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6629

0,3500

0,6667

0,6571

0,4667

0,6000

0,7829

0,5833

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

75



(6) Info Grafis IDM Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi

Gambar 21. Info Grafis IDM Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi

(7) Info Grafis IDM Desa Kurungkambing Kecamatan Mandalawangi

Gambar 22. Info Grafis IDM Desa Kurungkambing Kecamatan

Mandalawangi

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,0006 0,4333 0,6667

2019 0,7543 0,3667 0,6667

2020 0,6571 0,5833 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA CURUGLEMOKECAMATAN MANDALAWANGI - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,0006

0,4333

0,6667

0,7543

0,3667

0,6667

0,6571

0,5833

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,5257 0,3667 0,6667

2019 0,7257 0,5500 0,6667

2020 0,6457 0,6000 0,8667


INDEKS KOMPOSIT

DESA KURUNGKAMBINGKECAMATAN MANDALAWANGI - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,5257

0,3667

0,6667

0,7257

0,5500

0,6667

0,6457

0,6000

0,8667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

76



(8) Info Grafis IDM Desa Ciherangajaya Kecamatan Cisata

Gambar 23. Info Grafis IDM Desa Ciherangjaya Kecamatan Cisata

(9) Info Grafis IDM Desa Kaduronyok Kecamatan Cisata

Gambar 24. Info Grafis IDM Desa Kaduronyok Kecamatan Cisata

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6971 0,5883 0,6667

2019 0,7943 0,4500 0,6000

2020 0,8286 0,4833 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA CIHERANGJAYAKECAMATAN CISATA - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6971

0,5883

0,6667

0,7943

0,4500

0,6000

0,8286

0,4833

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7886 0,6667 0,6667

2019 0,8229 0,5833 0,6000

2020 0,7943 0,6500 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA KADURONYOKKECAMATAN CISATA - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7886

0,6667

0,6667

0,8229

0,5833

0,6000

0,7943

0,6500

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

77



(10) Info Grafis IDM Desa Padaherang Kecamatan Angsana

Gambar 25. Info Grafis IDM Desa Padaherang Kecamatan Angsana

(11) Info Grafis IDM Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi

Gambar 26. Info Grafis IDM Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6629 0,3500 0,8000

2019 0,7657 0,3667 0,6667

2020 0,7371 0,4333 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA PADAHERANGKECAMATAN ANGSANA - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6629

0,3500

0,8000

0,7657

0,3667

0,6667

0,7371

0,4333

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7257 0,7000 0,8667

2019 0,7886 0,7000 0,8667

2020 0,7886 0,5000 0,8667


INDEKS KOMPOSIT

DESA SIDAMUKTIKECAMATAN SUKARESMI - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7257

0,7000

0,8667

0,7886

0,7000

0,8667

0,7886

0,5000

0,8667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

78



(12) Info Grafis IDM Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput

Gambar 27. Info Grafis IDM Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput

(13) Info Grafis IDM Desa Jiput Kecamatan Jiput

Gambar 28. Info Grafis IDM Desa Jiput Kecamatan Jiput

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7771 0,3667 0,6667

2019 0,7486 0,4500 0,6667

2020 0,7086 0,4500 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA BANYURESMIKECAMATAN JIPUT - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7771

0,3667

0,6667

0,7486

0,4500

0,6667

0,7086

0,4500

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7714 0,5667 0,6667

2019 0,8286 0,8000 0,2000

2020 0,7829 0,8000 0,2000


INDEKS KOMPOSIT

DESA JIPUTKECAMATAN JIPUT - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7714

0,5667

0,6667

0,8286

0,8000

0,2000

0,7829

0,8000

0,2000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

79



(14) Info Grafis IDM Desa Teluk Kecamatan Labuan

Gambar 29. Info Grafis IDM Desa Teluk Kecamatan Labuan

c) Kabupaten Lebak

Tabel 5. Lokus Desa dengan Kriteria Tertinggal di Kabupaten Lebak


Tertinggal pada Lokus Desa di Kabupaten Lebak

Tabel 6. Lokus Desa dengan Kriteria Berkembang di Kabupaten Lebak

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6914 0,6000 0,7333

2019 0,7200 0,6333 0,6000

2020 0,7829 0,6333 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA TELUKKECAMATAN LABUAN - KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6914

0,6000

0,7333

0,7200

0,6333

0,6000

0,7829

0,6333

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018


IDMSTATUS IDM 2018

STATUS IDM

2019

SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 LEBAK CIBEBER CIKADU 0,5654 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5459 BERKEMBANG 0,5994

2 LEBAK CIPANAS LUHURJAYA 0,5660 TERTINGGAL BERKEMBANG 0,6668 BERKEMBANG 0,6943

3 LEBAK CIBEBER CISUNGSANG 0,5349 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5332 BERKEMBANG 0,6281

4 LEBAK CIBEBER CITOREK KIDUL 0,5063 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,4941 TERTINGGAL 0,5295

5 LEBAK LEBAKGEDONG LEBAKGEDONG 0,5267 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5803 TERTINGGAL 0,5268

6 LEBAK LEBAKGEDONG CILADAEUN 0,3617 SANGAT TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5949 SANGAT TERTINGGAL 0,4703

7 LEBAK CILOGRANG LEBAKTIPAR 0,5633 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5601 BERKEMBANG 0,6351


80




Berkembang pada Lokus Desa di Kabupaten Lebak

(1) Info Grafis IDM Desa Cikadu Kecamatan Cibeber

Gambar 32. Info Grafis IDM Desa Cikadu Kecamatan Cibeber


IDMSTATUS IDM 2018

STATUS IDM

2019

SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 LEBAK CILOGRANG CIBARENO 0,6833 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,7000 BERKEMBANG 0,6992

2 LEBAK LEBAKGEDONG LEBAKSITU 0,6217 BERKEMBANG TERTINGGAL 0,5921 TERTINGGAL 0,5403

3 LEBAK CIBEBER WARUNGBANTEN 0,6310 BERKEMBANG BERKEMBANG 0,6332 BERKEMBANG 0,6859

4 LEBAK CILOGRANG CILOGRANG 0,6282 BERKEMBANG MAJU 0,7551 BERKEMBANG 0,6333


TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6629 0,4333 0,6000

2019 0,7543 0,4833 0,4000

2020 0,7314 0,4000 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA CIKADUKECAMATAN CIBEBER - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6629

0,4333

0,6000

0,7543

0,4833

0,4000

0,7314

0,4000

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

81



(2) Info Grafis IDM Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas

Gambar 33. Info Grafis IDM Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas

(3) Info Grafis IDM Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

Gambar 34. Info Grafis IDM Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7314 0,3667 0,6000

2019 0,8171 0,5167 0,6667

2020 0,7829 0,7000 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA LUHURJAYAKECAMATAN CIPANAS - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7314

0,3667

0,6000

0,8171

0,5167

0,6667

0,7829

0,7000

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7714 0,5000 0,3333

2019 0,7829 0,5500 0,2667

2020 0,8343 0,5833 0,4667


INDEKS KOMPOSIT

DESA CISUNGSANGKECAMATAN CIBEBER - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7714

0,5000

0,3333

0,7829

0,5500

0,2667

0,8343

0,5833

0,4667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

82



(4) Info Grafis IDM Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber

Gambar 35. Info Grafis IDM Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber

(5) Info Grafis IDM Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong

Gambar 36. Info Grafis IDM Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6857 0,5000 0,3333

2019 0,7657 0,5167 0,2000

2020 0,7886 0,6000 0,2000


INDEKS KOMPOSIT

DESA CITOREK KIDULKECAMATAN CIBEBER - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6857

0,5000

0,3333

0,7657

0,5167

0,2000

0,7886

0,6000

0,2000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6800 0,4333 0,4667

2019 0,6743 0,4000 0,6667

2020 0,6971 0,4167 0,4667


INDEKS KOMPOSIT

DESA LEBAKGEDONGKECAMATAN LEBAKGEDONG - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6800

0,4333

0,4667

0,6743

0,4000

0,6667

0,6971

0,4167

0,4667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

83



(6) Info Grafis IDM Desa Ciladaeun Kecamatan Lebakgedong

Gambar 37. Info Grafis IDM Desa Ciladaeun Kecamatan Lebakgedong

(7) Info Grafis IDM Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng

Gambar 38. Info Grafis IDM Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,2685 0,1500 0,6667

2019 0,6514 0,4667 0,6667

2020 0,5943 0,4167 0,4000


INDEKS KOMPOSIT

DESA CILADAEUNKECAMATAN LEBAKGEDONG - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,2685

0,1500

0,6667

0,6514

0,4667

0,6667

0,5943

0,4167

0,4000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7200 0,5700 0,4000

2019 0,6971 0,4500 0,5333

2020 0,7886 0,5167 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA LEBAKTIPARKECAMATAN CILOGRANG - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7200

0,5700

0,4000

0,6971

0,4500

0,5333

0,7886

0,5167

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

84



(8) Info Grafis IDM Desa Cibareno Kecamatan Cilograng

Gambar 39. Info Grafis IDM Desa Cibareno Kecamatan Cilograng

(9) Info Grafis IDM Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong

Gambar 40. Info Grafis IDM Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong

(10) Info Grafis IDM Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6500 0,6700 0,7300

2019 0,8000 0,7667 0,5333

2020 0,7143 0,6500 0,7333


INDEKS KOMPOSIT

DESA CIBARENOKECAMATAN CILOGRANG - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6500

0,6700

0,7300

0,8000

0,7667

0,5333

0,7143

0,6500

0,7333

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7485 0,4500 0,6666

2019 0,7429 0,3667 0,6667

2020 0,7543 0,3333 0,5333


INDEKS KOMPOSIT

DESA LEBAKSITUKECAMATAN LEBAKGEDONG - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7485

0,4500

0,6666

0,7429

0,3667

0,6667

0,7543

0,3333

0,5333

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

85



Gambar 41. Info Grafis IDM Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber

(11) Info Grafis IDM Desa Cilograng Kecamatan Cilograng

Gambar 42. Info Grafis IDM Desa Cilograng Kecamatan Cilograng

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7429 0,6167 0,5333

2019 0,7829 0,5167 0,6000

2020 0,8743 0,5833 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA WARUNGBANTENKECAMATAN CIBEBER - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7429

0,6167

0,5333

0,7829

0,5167

0,6000

0,8743

0,5833

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6514 0,3000 0,9333

2019 0,7486 0,6500 0,8667

2020 0,8000 0,5000 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA CILOGRANGKECAMATAN CILOGRANG - KABUPATEN LEBAK - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6514

0,3000

0,9333

0,7486

0,6500

0,8667

0,8000

0,5000

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

86



d) Kabupaten Tangerang

Tabel 7. Lokus Desa dengan Kriteria Tertinggal di Kabupaten Tangerang


Tertinggal pada Lokus Desa di Kabupaten Tangerang

Tabel 8. Lokus Desa dengan Kriteria Berkembang di Kabupaten Tangerang


Berkembang pada Lokus Desa di Kabupaten Tangerang

(1) Info Grafis IDM Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka


IDMSTATUS IDM 2018

STATUS IDM

2019

SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 TANGERANG CISOKA JEUNGJING 0,5132 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5759 BERKEMBANG 0,6871

2 TANGERANG CISOKA BOJONG LOA 0,5181 TERTINGGAL TERTINGGAL 0,5832 BERKEMBANG 0,6814



IDMSTATUS IDM 2018

STATUS IDM

2019

SKOR

IDMSTATUS IDM 2020

SKOR

IDM

1 TANGERANG SEPATAN TIMUR KEDAUNG BARAT 0,6979 BERKEMBANG MAJU 0,7151 MAJU 0,7481

2 TANGERANG JAMBE TIPAR RAYA 0,6097 BERKEMBANG MAJU 0,8024 MAJU 0,8043


TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6229 0,3833 0,5333

2019 0,5943 0,4667 0,6667

2020 0,8114 0,6500 0,6000


INDEKS KOMPOSIT

DESA JEUNGJINGKECAMATAN CISOKA - KABUPATEN TANGERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6229

0,3833

0,5333

0,5943

0,4667

0,6667

0,8114

0,6500

0,6000

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

87



Gambar 45. Info Grafis IDM Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka

(2) Info Grafis IDM Desa Bojongloa Kecamatan Cisoka

Gambar 46. Info Grafis IDM Desa Bojongloa Kecamatan Cisoka

(3) Info Grafis IDM Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur

Gambar 47. Info Grafis IDM Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,5543 0,3333 0,6667

2019 0,5829 0,3000 0,8667

2020 0,7943 0,7167 0,5333


INDEKS KOMPOSIT

DESA BOJONGLOAKECAMATAN CISOKA - KABUPATEN TANGERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,5543

0,3333

0,6667

0,5829

0,3000

0,8667

0,7943

0,7167

0,5333

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,7771 0,6500 0,6667

2019 0,8286 0,7167 0,6000

2020 0,7943 0,7167 0,7333


INDEKS KOMPOSIT

DESA KEDAUNG BARATKECAMATAN SEPATAN TIMUR - KABUPATEN TANGERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,7771

0,6500

0,6667

0,8286

0,7167

0,6000

0,7943

0,7167

0,7333

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

88



(4) Info Grafis IDM Desa Tipar Raya Kecamatan Jambe

Gambar 48. Info Grafis IDM Desa Tipar Raya Kecamatan Jambe

Tabel

Capaian Target Indikator Program

Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik


Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 41 Lembaga 41 Lembaga 100%

No Nama

Kasepuhan

Ketua

Adat Kampung Desa Kec. Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

C I S I T U 1 Cisitu Mumuh Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cisitu Hu'ih Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cisitu H Okri Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cisitu Olot Ata Cisitu Kujangsari Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cisitu Olot Marja Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

6 Cisitu Olot Enjam Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

C I S U N G S A N G 1 Cipayung Adkasa Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cipayung Yuhadi Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cipayung Sarta Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cipayung A. Basari Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

5 Cipayung Madturi Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

6 Sukarasa Sabi Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

7 Sukarasa Nuhaya Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

8 Lembur Gede Harun Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

9 Lembur Gede Roni Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

10 Lembur Gede Obay Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

11 Lembur Gede Ahrip Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

12 Lembur Gede Darmaji Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

13 Lembur Gede Nata Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

14 Lembur Gede Nuhri Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

TAHUN IKS IKE IKL

2018 0,6457 0,6500 0,5333

2019 0,8571 0,8833 0,6667

2020 0,8629 0,8833 0,6667


INDEKS KOMPOSIT

DESA TIPAR RAYAKECAMATAN JAMBE - KABUPATEN TANGERANG - PROVINSI BANTEN


IKS IKE IKL

0,6457

0,6500

0,5333

0,8571

0,8833

0,6667

0,8629

0,8833

0,6667

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKS

IKE

IKL


2020 2019 2018

89



S A J I R A 1 Cokel Pasirnangka Abah Yana Cokel Pasirnangka Curugbitung Curug Bitung Sesepuh Kampung

2 Cikawah Abah Usa Cikawah Sobang Sobang Sesepuh Kampung

3 Cokel Abah Jarsim Cokel Sekarwangi Curug Bitung Sesepuh Kampung

W A R U N G B A N T E N 1 Warung Banten Sapani Warung Banten Warung Banten Cibeber Rendangan

2 Langkob Ukar Langkob Warung Banten Cibeber Rendangan

3 Cibadak Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cibadak Olot Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cibadak Wikanta Cibadak Warung Banten Cibeber Rendangan

C I K A D U 1 Cikadu Aki Juhad Babakan Empang Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cikadu Olot Armat Cikadu Jagaraksa Muncang Sesepuh Kampung

3 Cikadu Kirman Cikadu Mekar Jaya Panggarangan Sesepuh Kampung

4 Cigoler Aki Akria Cigoler Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cikadu Sukatja Cikadu Cikadu Cibeber Rendangan

6 Cikadu Aki Asju Cikadu Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

7 Karang ropong Aki juha Karang ropong Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

8 Leter Es Aki Onen Leter Es Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

9 Ci awi Aki Purna Ci awi Cikadu Cibeber Rendangan

10 Ci goler Aki uan Ciawi Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

H E G E R M A N A H 1 Lebak picung Aki aut Lebak picung Hegar manah Cibeber Rendangan

2 Ci panggung Aki ened Ci panggung Hegar manah Cibeber Rendangan

3 Hegarmanah Ukar Hegarmanah Hegar manah Cibeber Rendangan

Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Terdapat beberapa permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan didalam

pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya :

A. Permasalahan

a) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola oleh 2

(dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa

ada di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, sehingga untuk

pengukuran kinerja Program kegiatan sulit diukur.

b) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dikelola

oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa, hal ini dikarenakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat ada di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat meuju Desa berada dibidang

Penataan dan Kerjasama Desa, sehingga untuk pengukuran kinerja Program

kegiatan sulit diukur.

c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

dikelola oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dan

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Partisipasif

90



Pembangunan Desa berada dibidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, sehingga untuk pengukuran kinerja Program kegiatan sulit

diukur.

d) Penempatan Pejabat Eselon IV di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya, sehingga penyesuaian ke

dalam program dan kegiatan tidak sesuai dengan Program yang ada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Solusi

Berdasarkan Permasalahan Program dan Kegiatan tersebut, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, akan melakukan :

a) Revisi Renstra, agar Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan mudah

diukur.

b) Mengajukan Revisi SOTK kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Banten, agar

Penempatan Pejabat Eselon IV disesuaikan dengan Nama Bidang dan Program

yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2019 dengan TAHUN 2020

Capaian Kinerja Program Kegiatan tahun 2017 s.d 2019

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

dari tahun 2017 telah memenuhi target dalam Renstra DPMD Provinsi Banten

dari Program Tata Kelola Pemerintahan, Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa mendapatkan capaian realisasi kinerja 100 %, sedangkan

tahun 2018 capaian program/kegiatan mencapai 95,55%, hal itu dikarenakan

terdapat belum tercapiannya pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Badan

Kerjasama Desa dengan tolok ukur penyusunan profil Badan Kerjasama Antar

Desa (BKAD) belum dilaksanakan. Program/kegiatan Tahun 2019 capaian

kinerjanya terealisasi 100%.

Capaian Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2019 s.d 2020 A.

No Program Revisi Program

Kegiatan Target Realisasi

2019

Realisasi

2020

I Program Tata

Kelola

Pemerintahan

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

100%

100 %

100 %

1

Penyusunan

Laporan Kinerja

100%

100 %

100 %

91



Keuangan dan

Neraca Aset

2

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

100%

100 %

100 %

3

Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor

100%

100 %

100 %

4

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

100%

100 %

100 %

5

Penyediaan Barang

dan Jasa

Perkantoran

100%

100 %

100 %

6

Peningkatan

Kapasitas Aparatur 100%

100 %

100 %

7

Rapat Koordinasi

ke Dalam dan Ke

Luar Daerah

100% 100 % 100 %

8

Peningkatan

Pengelolaan

Kearsipan dan

Pelayanan

Perpustakaan

100%

100 %

100 %

9

Penyusunan Data

Pembangunan

Sektoral

100%

100 %

100 %

Program

Kegiatan Target Realisasi Realisasi

II Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi

100%

100%

100%

1

Pembinaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa

100%

100%

100%

2

Penataan dan

Pengembangan

Potensi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

100%

100%

100%

3

Penataan dan

Pengembangan

Pelaku Ekonomi

Desa

100%

100%

100%

4

Pendampingan

Tenaga Profesional

Terhadap

Penyaluran dan

Penggunaan Dana

Desa

100%

100%

100%

5

Pembinaan dan

Pengembangan

dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat

Guna

100%

100%

100%

92



III Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

100%

100%

100%

1

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Lembaga

Masyarakat dan

Hukum Adat

100%

100%

100%

2

Penataan dan

Pembinaan

Lembaga Adat

Menuju Desa Adat

100%

100%

100%

3

Pembinaan dan

Advokasi Lembaga

Ketahanan

Masyarakat

Desa/Kelurahan

100%

100%

100%

IV Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun

Desa

Program Bina

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

100%

100%

100%

1

Penataan,

Pembinaan dan

Pengembangan

Lembaga

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

100%

100%

100%

2

Pembinaan dan

Penataan Badan

Kerjasama Desa

100% 100% 100%

3

Pembinaan dan

Pengembangan

Partisipatif

Pembangunan Desa

100% 100% 100%

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN

TARGET RPJMD 2017-2022 PROVINSI BANTEN

Perbandingan realisasi kinerja dengan target yang ada dalam RPJMD Tahun

2017-2022 Provinsi Banten dibanding dengan realisasi target kinerja sasaran

dan sasaran program tahun 2020 telah terpenuhinya realisasi capaian dari

capaian sasaran untuk Eselon II dan outcame Eselon III tingkat capaian Target

RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2020 mencapai

100%.

93



Capaian Target Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2020

Program

Indikator Kinerja

Program RPJMD

(Outcome)

Target

Realisasi

Capaian Target

RPJMD Provinsi

melalui

Pelaksanaan

RKPD

Tingkat Capaian

Target RPJMD

Provinsi Hasil

Pelaksanaan

RKPD Provinsi

SKPD

Penanggung

Jawab

Bidang

Urusan

2020 2020 2020

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

Indeks Kepuasan

Masyarakat 3,00 3,00 100,00% DPMD

Bidang Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

Capaian SAKIP


Kinerja Instansi

Pemerintah) OPD

BB BB 100,00%

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi

Desa/Kelurahan

Capaian Lembaga

Ekonomi Masyarakat,

Pelaku Ekonomi,

Pelaku Usaha, dan

Pendamping

Profesional di desa

tertinggal yang

diberdayakan di 48

DesaTertiinggal

20 20 100,00%

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Capaian Lembaga

Kemasyarakatan desa

yang diberdayakan di

48 DesaTertiinggal

20 20 100,00%

Program Bina

Pemerintahan

Desa/kelurahan

Capaian

Pendampingan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

/Kelurahan yang

diberdayakan di 48

Desa Berkembang

20 20 100,00%

3.4. ANALISIS KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

a. Evaluasi dan Analisis Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

NO

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

S/D 2020

%

SISA

ANGGARAN

%

Penjelasan Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1. Belanja Tidak

Langsung

9.505.000.000,00 9.198.804.955,00 96,78 306.195.045,00 3,22 Efisiensi dari Tambahan

Penghasilan ASN Esselon IV

yang menjadi Plt. Esselon III.

2. Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset

20.180.000,00 13.990.000,00 69,33 6.190.000,00 30,67 Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah tidak diserap karena

pelaksanaan TLHP Itjen

Kemendagri tidak dilaksanakan

karena adanya Pandemi

Covid19.

94



3. Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

172.469.000,00 107.580.000,00 62,38 64.889.000,00 37,62 Pada Tolok Ukur Penyediaan

Data dan Informasi

Pembangunan, Belanja Jasa

Konsultansi Penelitian tidak

diserap dikarenakan jangka

waktu pelaksanaan tidak

mencukupi.

4. Peningkatan

Kapasitas Aparatur

23.000.000,00 8.750.000,00 38,04 14.250.000,00 61,96 Efisiensi dari Belanja Makanan

dan Minuman Kegiatan dan

Honorarium Narasumber yang

menyesuaikan dengan

pelaksanaan kegiatan.

5. Peningkatan

Pengelolaan

Kearsipan dan

Pelayanan

Perpustakaan

7.737.760,00 7.700.000,00 99,51 37.760,00 0,49 Sisa Kontrak

6. Penyediaan Barang

Jasa, Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana

Perkantoran

4.979.359.880,00 3.142.792.946,00 63,12 1.836.566.934,00 36,88 Belanja Modal Pengadaan

Personal Komputer tidak diserap

karena tidak ada di e-katalog ,

pada saat Pandemi ini hanya ada

item-item untuk produk UMKM.

Belanja Listrik dan Belanja Jasa

Kebersihan (outsourching) untuk

Gedung PKK dan Gedung Baru

tidak terserap karena masih

dalam Masa Pemeliharaan Dinas

PRKP. Efisiensi dari Belanja

Perjalanan Dinas karena adanya

masa pemberlakuan PSBB di

Kab/Kota Provinsi Banten.

7. Pembinaan dan

Pemberdayaan

Lembaga

Masyarakat dan

Hukum Adat

126.570.000,00 49.637.000,00 39,22 76.933.000,00 60,78 Efisiensi dari Belanja Uang Saku,

Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan, Belanja Perjalanan

Dinas yang menyesuaikan

dengan pelaksanaan kegiatan

dan jumlah peserta dikurangi.

8. Pembinaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

1.220.752.000,00 758.844.500,00 62,16 461.907.500,00 37,84 Tolok Ukur Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat Desa

(Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) tidak

dilaksanakan dalam rangka

mencegah penularan covid 19

karena peserta berasal dari 4

Kab yang diantaranya masih

berstatus zona merah, tempat

pelaksanaan di Aula DPMD

kapasitas kurang memadai

dalam memenuhi protokol

kesehatan.

9. Pemberdayaan

Lembaga Adat dan

Pengembangan


Belanja Honorarium

95



Kehidupan Sosial

Budaya

Masyarakat

Narasumber yang menyesuaikan

dengan pelaksanaan kegiatan.

10. Pembinaan dan

Penguatan

Kelembagaan TP

PKK Provinsi



Kegiatan, Belanja Honorarium




11. Pembinaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa



Kegiatan yang menyesuaikan

dengan pelaksanaan kegiatan.

12. Penataan dan

Pengembangan

Potensi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa







13. Penataan dan

Pengembangan

Pelaku Ekonomi Desa

1.128.122.000,00 77.162.000,00 6,84 1.050.960.000,00 93,16 Pada Tolok Ukur Pengembangan

dan Pemberdayaan Pengelolaan

Bumdes Belanja Bahan

Percontohan/Peraga/Praktek

tidak diserap karena tidak ada

Penyedia Barang yang lolos

verifikasi ULP (Gagal Lelang).

14. Pendampingan

Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran

dan Penggunaan

Dana Desa







15. Pembinaan dan

Pengembangan dalam

Pemanfaatan

Teknologi Tepat

Guna

53.014.600,00 8.400.000,00 15,84 44.614.600,00 84,16 Tolok Ukur Pemberdayaan Desa

Inovasi Berbasis IT tidak





berstatus zona merah, tempat

pelaksanaan aula DPMD



kesehatan.

16. Penataan, Pembinaan

dan Pengembangan

Lembaga

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

243.516.000,00 166.228.000,00 68,26 77.288.000,00 31,74 Pada Tolok Ukur Evaluasi

Perkembangan Desa/Kelurahan

terdapat kode rekening Uang

untuk diberikan kepada

Masyarakat tidak diserap karena

adanya surat dari Pusat bahwa

Lomba Desa tidak dilaksanakan

dan dianggarkan pada Tw. I.

96



17. Pembinaan dan

Penataan Badan

Kerjasama Desa

134.341.000,00 27.547.000,00 20,51 106.794.000,00 79,49 Tolok Ukur Koordinasi Tim

Koordinasi Pembangunan

Kawasan Perdesaan (TKPKP)

Provinsi dan Kabupaten dan

Tolok Ukur Pemberdayaan

Kerjasama Antar Desa Melalui

Pengelolaan BUMDES menuju

BUMDESMA tidak





berstatus zona merah dan tempat

pelaksanaan di Aula DPMD



kesehatan

18. Pembinaan dan

Pengembangan

Partisipatif

Pembangunan Desa

559.343.960,00 329.987.000,00 59,00 229.356.960,00 41,00 Tolok Ukur Roadshow Bulan

Bakti Gotong Royong

Masyarakat Bentuknya keg.

pencanangan yang harus

mengumpulkan massa yang

banyak di suatu tempat, sesuai

Surat Edaran Sekda Pergub

Pencegahan Covid 19 tidak boleh

ada pengumpulan massa lebih

dari 10 orang sehingga kegiatan

tidak dilaksanakan.

19.634.125.000,00 14.774.210.634,00 75,25 4.859.914.366,00 24,75

Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Terdapat beberapa permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan didalam

pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya :

A. Permasalahan

a) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola oleh 2

(dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa

ada di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, sehingga untuk

pengukuran kinerja Program kegiatan sulit diukur.

b) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dikelola

oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa, hal ini dikarenakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat ada di

97



Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat meuju Desa berada dibidang

Penataan dan Kerjasama Desa, sehingga untuk pengukuran kinerja Program

kegiatan sulit diukur.

c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

dikelola oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dan

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Partisipasif

Pembangunan Desa berada dibidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, sehingga untuk pengukuran kinerja Program kegiatan sulit

diukur.

d) Penempatan Pejabat Eselon IV di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya, sehingga penyesuaian ke

dalam program dan kegiatan tidak sesuai dengan Program yang ada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Solusi

Berdasarkan Permasalahan Program dan Kegiatan tersebut, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, akan melakukan :

a) Revisi Renstra, agar Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan mudah

diukur.

b) Mengajukan Revisi SOTK kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Banten, agar

Penempatan Pejabat Eselon IV disesuaikan dengan Nama Bidang dan Program

yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada tahun

2020 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran,

untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan

evaluasi dan analisis dengan efesiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah

dilaksanakan selama tahun 2020. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara

membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan dengan

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana

pada input dalam menghasilkan output.

98



3.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

1.6.1 Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Kebrhasilan DPMD

Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

Provinsi Banten, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan

dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam

sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan

NO. URAIAN KEGIATANJUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

S/D 2020%

SISA

ANGGARANPenjelasan Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 = 4/ 3 6 = 3 - 4 7

1. Belanja Tidak Langsung 9.505.000.000,00 9.198.804.955,00 96,78 306.195.045,00 Efisiensi dari Tambahan Penghasilan ASN Esselon IV yang

menjadi Plt. Esselon III.

2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 20.180.000,00 13.990.000,00 69,33 6.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak diserap karena

pelaksanaan TLHP Itjen Kemendagri tidak dilaksanakan karena

adanya Pandemi Covid19.

3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 172.469.000,00 107.580.000,00 62,38 64.889.000,00 Pada Tolok Ukur Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan,

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian tidak diserap dikarenakan

jangka w aktu pelaksanaan tidak mencukupi.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur 23.000.000,00 8.750.000,00 38,04 14.250.000,00 Efisiensi dari Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dan

Honorarium Narasumber yang menyesuaikan dengan

pelaksanaan kegiatan.

5. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 7.737.760,00 7.700.000,00 99,51 37.760,00 Sisa Kontrak

6. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 4.979.359.880,00 3.142.792.946,00 63,12 1.836.566.934,00 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer tidak diserap

karena tidak ada di e-katalog , pada saat Pandemi ini hanya ada

item-item untuk produk UMKM. Belanja Listrik dan Belanja Jasa

Kebersihan (outsourching) untuk Gedung PKK dan Gedung

Baru tidak terserap karena masih dalam Masa Pemeliharaan

Dinas PRKP. Efisiensi dari Belanja Perjalanan Dinas karena

adanya masa pemberlakuan PSBB di Kab/Kota Provinsi Banten.

7. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat 126.570.000,00 49.637.000,00 39,22 76.933.000,00 Efisiensi dari Belanja Uang Saku, Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas yang menyesuaikan dengan

pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta dikurangi.

8. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 1.220.752.000,00 758.844.500,00 62,16 461.907.500,00 Tolok Ukur Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa

(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak dilaksanakan

dalam rangka mencegah penularan covid 19 karena peserta

berasal dari 4 Kab yang diantaranya masih berstatus zona

merah, tempat pelaksanaan di Aula DPMD kapasitas kurang

memadai dalam memenuhi protokol kesehatan.

9. Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat

95.452.000,00 81.344.733,00 85,22 14.107.267,00 Efisiensi dari Belanja Uang Saku, Belanja Honorarium

Narasumber yang menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.

10. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan TP PKK Provinsi 832.750.000,00 456.825.500,00 54,86 375.924.500,00 Efisiensi dari Belanja Uang Saku, Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan, Belanja Honorarium Narasumber yang menyesuaikan

dengan pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta dikurangi.

11. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa 124.710.000,00 101.285.000,00 81,22 23.425.000,00 Efisiensi dari Belanja Uang Saku, Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan yang menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.

12. Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 179.706.400,00 97.514.000,00 54,26 82.192.400,00 Efisiensi dari Belanja Uang Saku, Belanja Makanan dan Minuman



13. Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa 1.128.122.000,00 77.162.000,00 6,84 1.050.960.000,00 Pada Tolok Ukur Pengembangan dan Pemberdayaan

Pengelolaan Bumdes Belanja Bahan

Percontohan/Peraga/Praktek tidak diserap karena tidak ada

Penyedia Barang yang lolos verif ikasi ULP (Gagal Lelang).

14. Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 228.100.400,00 139.818.000,00 61,30 88.282.400,00 Efisiensi dari Belanja Uang Saku, Belanja Makanan dan Minuman



15. Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 53.014.600,00 8.400.000,00 15,84 44.614.600,00 Tolok Ukur Pemberdayaan Desa Inovasi Berbasis IT tidak

dilaksanakan dalam rangka mencegah penularan covid 19

karena peserta berasal dari 4 Kab yang diantaranya masih

berstatus zona merah, tempat pelaksanaan aula DPMD

kapasitas kurang memadai dalam memenuhi protokol kesehatan.

16. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan 243.516.000,00 166.228.000,00 68,26 77.288.000,00 Pada Tolok Ukur Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

terdapat kode rekening Uang untuk diberikan kepada

Masyarakat tidak diserap karena adanya surat dari Pusat

bahw a Lomba Desa tidak dilaksanakan dan dianggarkan pada

Tw . I.

17. Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa 134.341.000,00 27.547.000,00 20,51 106.794.000,00 Tolok Ukur Koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Kaw asan

Perdesaan (TKPKP) Provinsi dan Kabupaten dan Tolok Ukur

Pemberdayaan Kerjasama Antar Desa Melalui Pengelolaan

BUMDES menuju BUMDESMA tidak dilaksanakan dalam rangka

mencegah penularan covid 19 karena peserta berasal dari 4

Kab yang diantaranya masih berstatus zona merah dan tempat

pelaksanaan di Aula DPMD kapasitas kurang memadai dalam

memenuhi protokol kesehatan

18. Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa 559.343.960,00 329.987.000,00 59,00 229.356.960,00 Tolok Ukur Roadshow Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Bentuknya keg. pencanangan yang harus mengumpulkan

massa yang banyak di suatu tempat, sesuai Surat Edaran

Sekda Pergub Pencegahan Covid 19 tidak boleh ada

pengumpulan massa lebih dari 10 orang sehingga kegiatan

tidak dilaksanakan.

19.634.125.000,00 14.774.210.634,00 75,25 4.859.914.366,00

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH PER KEGIATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran 6

99



kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan.

Adapun Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun

pembangunan sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur;

d. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan;

e. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana Perkantoran

2. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi

Desa/Kelurahan

a. Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;

b. Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna;

c. Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa;

d. Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa;

e. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa;


(1) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;

(2) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

(3) Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat.

4. Program Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan

(1) Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;

(2) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan;

(3) Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa.

100



1.6.2 3.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO

URUSAN Wajib yang

Berkaitan Non

Pelayana

n Dasar

ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG

TARGET REALISASI PERMASA

LAHAN

UPAYA MENGAT

ASI PERMASALAHAN

TINJUT

REKOMENDASI

DPR

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

1. Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2020 2. Peraturan

Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2020 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan

Daerah Provinsi Banten Tahun

2020

PROGRAM TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

Capaian SAKIP


Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

BB BB Tidak Ada Tidak Ada

Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)

100% 100% Tidak Ada Tidak

Ada

101



Persentase Sarana

Prasarana Perkantoran yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi

administrasi perangkat daerah (Satuan: %)

100% 100% Tidak Ada Tidak

Ada

Persentase

terwujudnya peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

(Satuan: %)

100% 100% Tidak Ada Tidak Ada

Persentase

terwujudnya penata usaha keuangan

dan pencapaian kinerja program yang mendukung

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

(Satuan: %)

100% 100% Tidak Ada Tidak Ada

102



Penyusunan

Laporan Kinerja Keuanga

n dan Neraca Aset

Tersusunnya Laporan Kinerja

Keuangan Dan Neraca Aset sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan

13

Dokumen

13 Dokumen

Tidak Ada Tidak Ada

Sub

Kegiatan : Penyusu

nan Dok Laporan Keuanga

n

Tersusunnya

Dokumen Laporan Keuangan

Dokume

n Laporan Akhir

Tahun Anggaran (1

Dok), Laporan

SPIP (1 Dok), Laporan

Keuangan

Semester 1 (1 Dok),

Laporan Realisasi

Semeste

Dokumen

Laporan Akhir Tahun

Anggaran (1 Dok), Laporan

SPIP (1 Dok),

Laporan Keuangan Semester

1 (1 Dok), Laporan

Realisasi Semester dan

Prognosis 6 Bulan (1

Dok),

Tidak Ada Tidak

Ada

103



r dan

Prognosis 6

Bulan (1 Dok), Laporan

SPP, SPM, SP2D

dan SPJ Kegiata

n (4 Dok) (8 Dokume

n)

Laporan

SPP, SPM, SP2D dan

SPJ Kegiatan (4

Dok)) (8 Dokumen)

NO

URUSAN Wajib

yang Berkaitan Non

Pelayanan Dasar

ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA

MENGATASI

PERMASALAHAN

TINJUT

REK

OMENDASI

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

104



Sub Kegiatan

: Penyusunan

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

(TLHP) Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah (APIP)

Tersusunnya Dokumen Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Dokumen TLHP

Reguler 1 dan 2 Dok) (2

Dok)

Dokumen TLHP

Reguler 1 dan 2 Dok) (2

Dok)

Tidak Ada Tidak

Ada

Sub

Kegiatan : Penyusu

nan Dok Laporan

Pajak

Tersusunnya

Dokumen Laporan Pajak

Laporan

Pajak PPh Pasal 21

PD Prov.

Banten TA. N (1 Dok),

Pajak Pertambahan

Nilai

Laporan

Pajak PPh Pasal 21 PD Prov.

Banten TA. N (1

Dok), Pajak Pertamba

han Nilai (PPN), PPh Pasal 22 &

PPh Psal

Tidak Ada Tidak Ada

105



(PPN),

PPh Pasal 22

& PPh Psal 23 Kegiata

n SKPD PD Prov.

Banten TA. N

(1 Dok) , SPT Pajak

Tahunan PD

Prov. Banten TA. N (1

Dok) (3 Dok)

23

Kegiatan SKPD PD

Prov. Banten TA. N

(1 Dok) , SPT Pajak Tahunan

PD Prov. Banten

TA. N (1 Dok) (3 Dok)

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelapora

n

Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

29 Dokume

n

29

Dokumen Tidak Ada

Tidak

Ada

106



Sub

Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Evaluasi Program Kegiatan

Tersusunnya

Laporan Evaluasi Program Kegiatan

Dokume

n LKIP, LKPJ,LP

PD (3 Dokumen)

Dokumen

LKIP, LKPJ,LPPD (3

Dokumen)

Tidak Ada Tidak

Ada

Sub

Kegiatan : Penyusu

nan Perencanaan

Program dan

Kegiatan Tahunan

Tersusunnya

Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Dokume

n RENJA Tahun

N dan N+1, RKAP

dan DPPA

Tahun N, RKA dan

DPA Tahun

N+1, PERKIN dan IKU

SKPD, Forum RENJA,

Dokumen RENJA Tahun N

dan N+1, RKAP dan DPPA

Tahun N, RKA dan

DPA Tahun N+1,

PERKIN dan IKU

SKPD, Forum RENJA,

RUP) (9 Dok)

Tidak Ada Tidak Ada

107



RUP) (9

Dok)

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Laporan Evaluasi dan

Pengendalian

Tersusunnya Laporan Evaluasi

dan Pengendalian

Dokumen Lap.

Bulanan, Realisas

i Barang Jasa, (12

Dokumen)

Dokumen Lap.

Bulanan, Realisasi Barang

Jasa, (12 Dokumen)

Tidak Ada Tidak

Ada

Sub Kegiatan:

Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya Data Dan Informasi

Pembangunan Sektoral OPD

Dokumen

Evaluasi Pencapa

ian Target

Kinerja Per Triwula

n 4 Dok

Dokumen Evaluasi

Pencapaian Target Kinerja

Per Triwulan 4

Dok

Tidak Ada Tidak

Ada

108



Sub

Kegiatan: Penyedia

an Data Dan Informasi

Pembangunan Sektoral

OPD

Tersedianya Data

Dan Informasi Pembangunan

Sektoral OPD

Dokume

n Data Sektoral

OPD) (1 Dokumen)

Dokumen

Data Sektoral

OPD) (1 Dokumen)

Tidak Ada Tidak Ada

Penyediaan Barang

Jasa, Pengadaa

n dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Perkantoran

Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan Dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Perkantoran

12

Bulan 12 Bulan Tidak Ada

Tidak

Ada

NO

URUSAN Wajib

yang Berkaitan Non


DAERAH PELAKSANA

KEBIJAKAN

URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA MENGAT

ASI PERMASALAHAN

TINJUT

REKOMENDASI

109



Pelayanan Dasar

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sub

Kegiatan :

Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran

Tersedianya

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran yang berkelanjutan

Penyedi

aan Operasi

onal Jasa Kantor,

Penyediaan Barang

Habis Pakai,

Penyediaan Bahan

Bakar Minyak

/Gas, Penyediaan

Operasional Kantor

Tidak

Penyediaa

n Operasion

al Jasa Kantor,Penyediaan

Barang Habis Pakai,

Penyediaan Bahan

Bakar Minyak/Gas,

Penyediaan

Operasional Kantor Tidak

Tetap, Penyediaan Bahan

Tidak Ada Tidak Ada

110



Tetap, Penyedi

aan Bahan Cetak

(12 Bulan)

Cetak (12 Bulan)

Sub Kegiatan

: Pengadaa

n Sarana dan Prasaran

a Kantor

Tersedianya Pengadaan Sarana

dan Prasarana Kantor

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

(1 Kegiata

n)

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Kantor (1 Kegiatan)

Tidak Ada Tidak Ada

Sub

Kegiatan : Pemeliha

raan Sarana

dan Prasarana Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemelih

araan Kendaraan

Dinas, Pemelih

araan Gedung,Pemelih

Pemelihar

aan Kendaraan Dinas,

Pemeliharaan

Gedung,Pemeliharaa

Tidak Ada Tidak Ada

111



araan

APK (12 Bulan)

n APK (12

Bulan)

Sub

Kegiatan : Koordina

si dan Konsulta

si Kedalam dan

Keluar Daerah

Terlaksananya

Fasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

dan Keluar Daerah yang berelanjutan

Perjalan

an Kedalam dan

Perjalanan

Keluar) (12 Bulan)

Perjalanan

Kedalam dan Perjalanan

Keluar) (12 Bulan) Tidak Ada

Tidak

Ada

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Terciptanya Kapasitas Aparatur DPMD Provinsi

Banten yang Handal

3 Kegiata

n

3 Kegiatan

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Administr

asi

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

Peningkatan Kapasit

as Pegawai

tentang Adminis


Pegawai tentang

Administrasi

Tidak Ada Tidak Ada

112



Kepegaw

aian

trasi

Kepegawaian

(12 Dokumen)

Kepegawai

an (12 Dokumen)

Sub Kegiatan

: Peningka

tan Kompetensi

Aparatur

Terlaksananya Peningkatan

Kompetensi Aparatur

Peningkatan

Kompetensi

Aparatur (3 Dokume

n)

Peningkatan

Kompetensi

Aparatur (3 Dokumen)

Tidak Ada Tidak

Ada

Peningka

tan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayana

n Perpusta

kaan

Terlaksananya

Pengelolaan Kearsipan Dan Pelayanan

Perpustakaan yang sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur yang Berlaku

12 Bulan

12 Bulan Tidak Ada Tidak Ada

Sub

Kegiatan: Pengelolaan

Terlaksananya

Kegiatan Pengelolaan

Pengelol

aan Perpustakaan

Pengelolaa

n Perpustakaan

Tidak Ada Tidak Ada

113



Kearsipa

n Dinamis

SKPD

Kearsipan Dinamis

OPD

Khusus

OPD (12 Bulan)

Khusus

OPD (12 Bulan)

Capaian Lembaga Kemasyarakatan

Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan

Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 Desa Tertinggal

dan Berkembang yang diberdayakan

41,67 41,67 Tidak Ada Tidak Ada

NO

URUSAN Wajib

yang Berkaitan Non

Pelayanan Dasar

ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA

MENGATASI

PERMASALAHAN

TINJUT

REK

OMENDASI

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

114



Program Peningka

tan Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi Desa/Kel

urahan

Lembaga Ekonomi Masyarakat yang

diberdayakan di 48 Desa Tertinggal

20 Desa 20 Desa 1. Karena adanya

Pembatasan Sosial Berskala

Besar akibat wabah

Pandemi Covid 19,

Volume Peserta Pelaksanaa

n Kegiatan dikurangi menyesuai

kan 50 % Kapasitas

ruangan rapat, sehingga

ada Lembaga

Ekonomi Desa yang tidak

dapat diundang. 2.

Pendampingan

kepada Lembaga Ekonomi

Desa melalui Aparatur

Pemerintah Desa

dan Tenaga Pendamp

ing Profesional yang

bertugas di

Kabupaten, Kecamat

an dan Desa

untuk melakukan

Pembinaan Kepada

115



Kurangnya Pendampin

gan dari Kabupaten Akibat

Pandemi Covid 19.

Pelaku Ekonomi

Desa.

Penataan dan

Pengembangan

Pelaku Ekonomi Desa

Terlaksananya Penataan dan

Pengembangan Pelaku Ekonomi

Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku

20 Desa 20 Desa Tidak Ada Tidak Ada

Sub Kegiatan:

Penyusu

20 Bumdes

20 Bumdes

Tidak Ada Tidak Ada

116



nan Data

Bumdes

Sub Kegiatan: Pengemb

angan dan Pemberd

ayaan Pengelola

an Bumdes

7 Bumdes

di 7

Desa

7 Bumdes di 7 Desa

Pemberian Bantuan berupa

Pengolahan Gula Semut,

Gula Aren, Nata De

Coco, dan Pengolahan Kripik

Pisang tidak dapat

dilaksanakan karena

Gagal Lelang

Memberikan Pembina

an dan Pendampingan

kepada Pelaku

Ekonomi (Bumdes)

Sub Kegiatan: Pengemb

angan Potensi

Ekonomi Desa

0 0 Refocusing

117



Sub

Kegiatan: Pengemb

angan PKP (Pembang

unan Kawasan Perdesaa

n)

0 0 Refocusing

Pembina

an dan Pengembangan

dalam Pemanfa

atan Teknologi Tepat

Guna

Terwujudnya

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

20 Desa 20 Desa

Karena

Dampak Pandemi Covid 19,

Pelaksanaan Kegiatan

tidak dapat dilaksanak

an

untuk

memenuhi Target Capaian

Kinerja, dilaksan

akan Pembinaan

melalui Monitori

ng dan Evaluasi ke 20

Desa Tertinggal

118



Sub

Kegiatan: Pengemb

angan Teknologi Tepat

Guna (TTG)

0 0 Refocusing

Koordina

si dengan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

Penataan Dan Pemanfaa

tan Hasil Teknologi Tepat

Guna (TTG)

0 0 Refocusing

Koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

NO

URUSAN Wajib yang

Berkaitan Non

Pelayanan Dasar


DAERAH PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA MENGAT

ASI PERMASALAHAN

TINJUT

REKOMENDASI

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119



Sub Kegiatan:

Pengelolaan Potensi

Desa Melalui TTG

0 0 Refocusing

Koordinasi dengan Kabupate

n/Kota

Sub

Kegiatan: Pemberdayaan

Lembaga Posyantek dan

Posyantekdes/kel

0 0 Refocusing


n/Kota

Sub Kegiatan:

Penyusunan Data Posyante

k dan Posyante

k des/kel

0 0 Refocusing


n/Kota

Sub


20 Desa 20 Desa Tidak ada Tidak ada

120



Desa

Inovasi Berbasis

IT

Pendampingan

Tenaga Profesio

nal Terhadap

Penyaluran dan Penggun

aan Dana Desa

Terlaksananya Kegiatan

Pendampingan Tenaga Profesional

terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana

sesuai dengan Peraturan yang berlaku


Sub Kegiatan:


Tenaga Profesion

al terkait Penetapan

Pengguna

70 Desa 70 Desa Tidak ada Tidak

ada

121



an Dana

Desa

Sub

Kegiatan: Koordinasi Lintas

Sektor terkait

Penetapan Pengguna

an Dana Desa.

0 0 Refocusing

Koordina

si dengan Kabupaten terkait

Progress Penyalur

an dan Penggunaan

Dana Desa

Sub Kegiatan:

Evaluasi dan Pengenda

lian Penyaluran serta

Penggunaan Dana

Desa


122



Penataan

dan Pengemb

angan Potensi Pemberd

ayaan Masyarakat dan

Desa

Terlaksananya

Penataan dan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terukur


Sub Kegiatan: Peningka

tan Peran serta Masyarak

at dalam Pembang

unan Desa


Sub Kegiatan:

Koordinasi Potensi Desa

dengan Kabupaten dan

0 0 Refocusing


n/Kota

123



Kecamata

n

NO

URUSAN Wajib

yang Berkaitan Non

Pelayanan Dasar


DAERAH PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA

MENGATASI

PERMASALAHAN

TINJUT

REKOMENDASI

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sub Kegiatan: Pemberd

ayaan dan

Pengembangan Masyarak

at Desa Tentang

Potensi Ekonomi Desa


ada

124



Pembina

an dan Pengemb

angan Masyarakat Desa

Terlaksananya

Pengembangan Pelaku Ekonomi

Masyarakat Desa yang Handal


ada

Sub Kegiatan:

Peningkatan

Kapasitas Manajemen


melalui Pelaku

Usaha Perdesaan


Sub

Kegiatan: Peningkatan

Kapasitas dan Pembinaa

n

0 0 Refocusing

Koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

125



Kelompok

Simpan Pinjam

Perempuan

Sub


Lembaga Masyarak

at Desa Melalui Unit

Pengelola Kecamatan (UPK)

0 0 Refocusing

Koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

Program Peningka

tan Pemberdayaan

Lembaga Kemasya

rakatan


Desa yang diberdayakan di 48 Desa Tertinggal

20

Lembaga

20 Lembaga

Tidak Ada Tidak Ada

126



Pembina

an dan Pemberd

ayaan Lembaga Masyara

kat dan Hukum Adat

Terlaksananya

Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat yang tepat sasaran

20 Lembag

a

20

Lembaga Tidak Ada

Tidak

Ada

Sub


Masyarakat Hukum

Adat

20 Lembag

a

20

Lembaga Tidak Ada

Tidak

Ada

Sub Kegiatan: Penataan

Kelembagaan

Hukum Adat

0 0 Refocusing


n/Kota

Sub Kegiatan: Musyawa

rah Kumpul

20

Lembag

a

20 Lembaga

Tidak Ada Tidak Ada

127



Tokoh

Sinergitas Hukum

Adat Dalam Masyarak

at

NO

URUSAN Wajib yang

Berkaitan Non

Pelayanan Dasar


DAERAH PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA MENGAT

ASI PERMASALAHAN

TINJ

UT REKOMENDASI

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembinaan


Desa

Terlaksananya Lembaga

Kemasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku

20 Lembag

a

20

Lembaga Tidak Ada

Tidak

Ada

Sub Kegiatan:

Koordinasi Lintas Sektor

dalam Pembang

0 0 Refocusing


n/Kota

128



unan

Desa (TP PKK,

LPM, RT, RW, Posyandu

dan Karang Taruna)

Sub


Lembaga Masyarakat Desa

(Lembaga Pemberd

ayaan Masyarakat (LPM)

0 0 Refocusing


n/Kota

Sub

Kegiatan: Penguatan

Kelembagaan POSYAN

DU

20 Lembag

a

Tersalurka

n Bantuan Timbangan Bayi,

Meja dan Kursi Layanan

kepada

Tidak Ada Tidak

Ada

129



102

Posyandu 20

Lembaga di 20 Desa Tertinggal

Pemberdayaan

Lembaga Adat dan Pengemb

angan Kehidupan Sosial

Budaya Masyara

kat

Terlaksananya Pemberdayaan

Lembaga Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

20

Lembaga

20 Lembaga

Tidak Ada Tidak Ada

Sub

Kegiatan: Pengembangan

Sosial Budaya

Daerah Berbasis Kearifan

Lokal

0 0 Refocusing

Koordina

si dengan Kabupate

n/Kota

130



Sub

Kegiatan: Koordina

si Lembaga Sosial

Budaya Adat

20 Lembag

a

20 Lembaga

Tidak Ada Tidak Ada

Sub Kegiatan:

Penguatan Kapasita

n Lembaga Sosial

Budaya Adat

0 0 Refocusing

Koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

Pembinaan dan

Penguatan

Kelembagaan TP PKK

Provinsi

Terlaksanannya Lembaga TP PKK

Provinsi yang handal 20

Lembaga

20

Lembaga Tidak Ada

Tidak

Ada

131



Sub

Kegiatan: Pokja I

20

Lembaga

20 Lembaga

Pandemi

Covid 19 dan

Pembatasan sosial Berskala

Besar

Pelaksanaan

Kegiatan melalui

Virtual Meeting

Sub

Kegiatan: Pokja II

20

Lembaga

20 Lembaga

Pandemi

Covid 19 dan


Besar

Pelaksan

aan Kegiatan melalui

Virtual Meeting

Sub

Kegiatan: Pokja III

20

Lembaga

20 Lembaga

Pandemi

Covid 19 dan


Besar

Pelaksan

aan Kegiatan melalui

Virtual Meeting

NO

URUSAN Wajib yang

Berkaitan Non

Pelayanan Dasar


DAERAH PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA MENGAT

ASI PERMAS

ALAHAN

TINJUT

REKOMENDASI

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

132



Sub Kegiatan: Pokja IV

20 Lembag

a

20

Lembaga

Pandemi Covid 19

dan Pembatasan sosial

Berskala Besar

Pelaksan

aan Kegiatan

melalui Virtual Meeting

Sub Kegiatan:

Sekretariat PKK

20 Lembag

a

20

Lembaga

Pandemi Covid 19

dan Pembatasan sosial

Berskala Besar

Pelaksan

aan Kegiatan

melalui Virtual Meeting

Program

Bina Pemerint

ahan Desa/Kelurahan

Pendampingan

Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang diberdayakan di 48 desa

berkembang

20 Desa 20 Desa Tidak Ada Tidak

Ada

Penataan, Pembina

an dan Pengembangan

Lembaga

Terwujudnya Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang handal


133



Pemerint

ahan Desa/Kel

urahan

Sub

Kegiatan: Pekan Inovasi

Perkembangan

Desa/Kelurahan

0 0 Refocusing

Koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Penyusu

nan Profil Desa/Kel

urahan


Ada

Sub

Kegiatan: Evaluasi Perkemb

angan Desa/Kel

urahan

0 0 Refocusing

Koordina

si dengan Kabupaten/Kota

134



Sub

Kegiatan: Pelatihan

Kapasitas Aparatur Desa

dalam Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


Sub Kegiatan:

Pelatihan Kapasitas

Aparatur Kecamatan Dalam

Pemahaman Teknis

Pemerintahan Desa

0 0 Refocusing


n/Kota

135



Pembina

an dan Penataan

Badan Kerjasama Desa

Terlaksananya

Penataan dan Pemberdayaan

Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar

Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku

20 Desa 20 Desa

Pengurang

an Volume Peserta

Kegiatan akibat Pandemi

Covid 19 dan PSBB

Kegiatan

dilaksanakan

sesuai 50 % Kapasita

s Ruang Rapat dan

Protokol Kesehata

n

Sub

Kegiatan: Koordinasi Tim

Koordinasi

Pembangunan Kawasan

Perdesaan

(TKPKP) Provinsi dan

Kabupaten

20 Desa 20 Desa

Pengurang

an Volume Peserta Kegiatan

akibat Pandemi

Covid 19 dan PSBB

Kegiatan

dilaksanakan sesuai 50

% Kapasita

s Ruang Rapat dan

Protokol Kesehata

n

136



NO

URUSAN Wajib yang

Berkaitan Non

Pelayanan Dasar


DAERAH PELAKSANA

KEBIJAKAN URAIAN

PROG/KEG

INDIKATOR PROG/KEG


LAHAN

UPAYA MENGAT

ASI PERMASALAHAN

TINJUT

REKOMENDASI

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sub

Kegiatan: Pemberd

ayaan Kerjasam

a Antar Desa Melalui

Pengelolaan BUMDES

menuju BUMDES

MA

20 Desa 20 Desa

Pengurang


akibat Pandemi

Covid 19 dan PSBB

Kegiatan


% Kapasita

s Ruang Rapat dan

Protokol Kesehatan

Sub

Kegiatan: Integrasi Program

dan Kegiatan

20 Desa 20 Desa

Pengurang


akibat Pandemi

Kegiatan


% Kapasita

137



antar

BKAD se Provinsi

Banten

Covid 19

dan PSBB

s Ruang

Rapat dan

Protokol Kesehatan

Pembinaan dan

Pengembangan Partisipa

tif Pembangunan

Desa

Terwujudnya Peran Lembaga

Masyarakat Desa dalam Perencanaan Partisipatif

Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku


Sub Kegiatan: Pemberd

ayaan kelembagaan

kemasyarakatan

dalam rangka meningka

tkan partisipa


Ada

138



si

lembaga masyarak

at

Sub Kegiatan: Integritas

Perencanaan Partisipat

if Pembang

unan Desa lembaga

terkait


Ada

Sub

Kegiatan: Pengemb

angan Partisipatif

Penyusunan Perencan


Ada

139



aan

Pembangunan

Desa

Sub Kegiatan: Roadsho

w Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarak

at

0 0 Refocusing

Koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

Sub

Kegiatan: Koordinasi Lintas

Sektor Program

TMMD

20 Desa 20 Desa

Pengurang

an Volume Pelaksanaan Kegiatan

karena Pandemi

Covid 19

Pelaksan

aan Kegiatan dilaksan

akan sesuai

Protokol Kesehatan

140



B. REALISASI ANGGARAN DPMD PROVINSI BANTEN

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. yang melatar belakangi

ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah

adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif

dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik,

yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pengelolaan Belanja DPMD Provinsi Banten

Belanja DPMD Provinsi Banten disusun untuk mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah yang bersifat Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

DPMD Provinsi Banten menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik

dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran DPMD Provinsi Banten yang

menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan, serta

pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud

dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan

pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat, khususnya

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Kebijakan Umum Keuangan DPMD Provinsi Banten

Arah kebijakan belanja DPMD Provinsi Banten disusun berdasarkan prinsip-

prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, prioritas

pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta

perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan Belanja APBD pada DPMD Provinsi Banten secara deskriptif

dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

141



1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja APBD Tahun Anggaran 2019

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Belanja Murni APBD DPMD

Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar

Rp. 26.862.865.000,00,- pada Belanja Perubahan APBD DPMD TA. 2020 menjadi

Rp. 19.634.125.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.774.210.634,00 atau

mencapai 75,25%, apabila dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Tahun

2019, terjadi penurunan pada Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 10,05 % dari

Anggaran sebesar Rp. 28.964.406.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.548.505.844

(81,30%) yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Komposisi Realisasi Belanja DPMD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2019

a. Belanja APBD Tahun Anggaran 2019

No Uraian Pagu Anggaran

Rencana Fisik

Realisasi Sisa

Anggaran

% (Rp) % Fisik (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.601.000.000 100 11.768.390.001 86,53 100 1.832.609.999

BELANJA LANGSUNG

1 Program Tata Kelola Pemerintahan 3.792.045.600 100 3.173.853.404 83,70 100 618.192.196

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 42.100.000 100 28.030.000 66,58 100 14.070.000

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 398.629.000 100 361.780.790 90,76 100 36.848.210

3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 759.500.000 100 694.572.000 91,45 100 64.928.000

4

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

369.560.000 100 227.731.900 61,62 100 141.828.100

5

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.399.571.500 100 1.068.392.383 76,34 100 331.179.117

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 124.119.000 100 103.339.000 83,26 100 20.780.000

7

Rapat Koordinasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah 563.202.100 100 559.318.331 99,31 100 3.883.769

8

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 30.704.000 100 27.349.000 89,07 100 3.355.000

9

Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 104.660.000 100 103.340.000 98,74 100 1.320.000

2 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.283.480.700 100 2.671.382.400 81,36 100 612.098.300

1

Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa 476.392.000 100 447.297.000 93,89 100 29.095.000

2

Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

534.332.900 100 481.646.200 90,14 100 52.686.700

3

Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa

484.245.400 100 361.044.200 74,56 100 123.201.200

4

Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

190.808.600 100 169.829.000 89,00 100 20.979.600

5

Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.597.701.800 100 1.211.566.000 75,83 100 386.135.800

142



3 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

6.661.810.700 100 4.484.786.202 67,32 100 2.177.024.498

1

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

334.768.600 100 209.598.300 62,61 100 125.170.300

2

Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat 153.646.850 100 140.527.992 91,46 100 13.118.858

3

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

6.173.395.250 100 4.134.659.910 66,98 100 2.038.735.340

4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.626.069.000 100 1.450.093.837 89,18 100 175.975.163

1

Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan

749.724.000 100 683.605.479 91,18 100 66.118.521

2

Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa

209.472.000 100 181.482.258 86,64 100 27.989.742

3

Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa

666.873.000 100 585.006.100 87,72 100 81.866.900

J U M L A H 28.964.406.000 100 23.548.505.844 81,30 100 5.415.900.156

Tabel 3.2

Komposisi Realisasi Belanja DPMD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2020

b. Belanja APBD Tahun Anggaran 2020

Nama Program, Pagu Anggaran

Rencana Realisasi Realisasi Keuangan Sisa Anggaran

No. Kegiatan Fisik Fisik

& Tolok Ukur (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.505.000.000,00 100,00 100,00 9.198.804.955,00 96,78 306.195.045,00

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.361.219.226,00 100,00 3.236.984.756,00 96,30 124.234.470,00

2 Tambahan Penghasilan ASN 6.143.780.774,00 100,00 5.961.820.199,00 97,04 181.960.575,00

BELANJA LANGSUNG

I. Program Tata Kelola Pemerintahan 5.202.746.640,00 100,00 100,00 3.280.812.946,00 63,06 1.921.933.694,00

2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

20.180.000,00 100,00 100,00 13.990.000,00 69,33 6.190.000,00

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

6.040.000,00 100,00 6.040.000,00 100,00 0,00

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

10.940.000,00 100,00 5.350.000,00 48,90 5.590.000,00

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

3.200.000,00 100,00 2.600.000,00 81,25 600.000,00

3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 172.469.000,00 100,00 100,00 107.580.000,00 62,38 64.889.000,00

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Dan Kegiatan

5.150.000,00 100,00 5.150.000,00 100,00 0,00

2 Penyusunan Perencanaan Program Dan Kegiatan Tahunan

51.180.000,00 100,00 44.530.000,00 87,01 6.650.000,00

3 Penyusunan Laporan Evaluasi Dan Pengendalian

6.869.000,00 100,00 3.050.000,00 44,40 3.819.000,00

4 Monitoring dan Evaluasi 13.750.000,00 100,00 11.600.000,00 84,36 2.150.000,00

5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

95.520.000,00 100,00 43.250.000,00 45,28 52.270.000,00

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur 23.000.000,00 100,00 100,00 8.750.000,00 38,04 14.250.000,00

1 Administrasi Kepegawaian 3.000.000,00 100,00 2.500.000,00 83,33 500.000,00

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 20.000.000,00 100,00 6.250.000,00 31,25 13.750.000,00

5. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan 7.737.760,00 100,00 100,00 7.700.000,00 99,51 37.760,00

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD

7.737.760,00 100,00 7.700.000,00 99,51 37.760,00

143



6. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

4.979.359.880,00 100,00 100,00 3.142.792.946,00 63,12 1.836.566.934,00

1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2.480.782.380,00 100,00 1.337.984.159,00 53,93 1.142.798.221,00

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1.794.637.500,00 100,00 1.450.754.000,00 80,84 343.883.500,00

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

254.540.000,00 100,00 209.787.900,00 82,42 44.752.100,00

4 Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar Daerah

449.400.000,00 100,00 144.266.887,00 32,10 305.133.113,00

II. Program Peningkatan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan 2.275.524.000,00 100,00 100,00 1.346.651.733,00 59,18 928.872.267,00

7. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

126.570.000,00 100,00 100,00 49.637.000,00 39,22 76.933.000,00

1 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

71.275.000,00 100,00 27.385.000,00 38,42 43.890.000,00

2 Penataan Kelembagaan Hukum Adat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Musyawarah Kumpul Tokoh Sinergitas Hukum Adat Dalam Masyarakat

55.295.000,00 100,00 22.252.000,00 40,24 33.043.000,00

8. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa 1.220.752.000,00 100,00 100,00 758.844.500,00 62,16 461.907.500,00

1 Koordinasi Lintas Sektor dalam Pembangunan Desa (TP PKK, LPM, RT, RW, Posyandu dan Karang Taruna)

10.900.000,00 100,00 4.400.000,00 40,37 6.500.000,00

2 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

32.290.000,00 100,00 2.275.000,00 7,05 30.015.000,00

3 Penguatan Kelembagaan POSYANDU

1.177.562.000,00 100,00 752.169.500,00 63,88 425.392.500,00

9. Pemberdayaan Lembaga Adat dan

Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

95.452.000,00 100,00 100,00 81.344.733,00 85,22 14.107.267,00

1 Pengembangan Sosial Budaya Daerah Berbasis Kearifan Lokal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Koordinasi Lembaga Sosial Budaya Adat

42.796.000,00 100,00 40.324.733,00 94,23 2.471.267,00

3 Penguatan Kapasitan Lembaga Sosial Budaya Adat

52.656.000,00 100,00 41.020.000,00 77,90 11.636.000,00

10. Pembinaan dan Penguatan

Kelembagaan TP PKK Provinsi 832.750.000,00 100,00 100,00 456.825.500,00 54,86 375.924.500,00

1 Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja I

45.000.000,00 100,00 21.350.000,00 47,44 23.650.000,00

2 Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja II

145.445.000,00 100,00 85.895.000,00 59,06 59.550.000,00

3 Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja III

220.340.000,00 100,00 76.140.000,00 34,56 144.200.000,00

4 Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja IV

101.645.000,00 100,00 26.675.000,00 26,24 74.970.000,00

5 Peningkatan Kinerja Sekertariat TP PKK Provinsi

320.320.000,00 100,00 246.765.500,00 77,04 73.554.500,00

III. Program Peningkatan Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan 1.713.653.400,00 100,00 71,69 424.179.000,00 24,75 1.289.474.400,00

11. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa

124.710.000,00 100,00 100,00 101.285.000,00 81,22 23.425.000,00

1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Lembaga Kemasyarakatan melalui Pelaku Usaha Perdesaan

124.710.000,00 100,00 101.285.000,00 81,22 23.425.000,00

2 Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Melalui Unit Pengelola Kecamatan (UPK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Penataan dan Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 179.706.400,00 100,00 100,00 97.514.000,00 54,26 82.192.400,00

144



1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa

94.206.400,00 100,00 41.364.000,00 43,91 52.842.400,00

2 Koordinasi Potensi Desa dengan Kabupaten dan Kecamatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa Tentang Potensi Ekonomi Desa

85.500.000,00 100,00 56.150.000,00 65,67 29.350.000,00

13. Penataan dan Pengembangan Pelaku

Ekonomi Desa 1.128.122.000,00 100,00 7,80 77.162.000,00 6,84 1.050.960.000,00

1 Penyusunan Data Bumdes 66.712.000,00 100,00 66.002.000,00 98,94 710.000,00

2 Pengembangan dan Pemberdayaan Pengelolaan Bumdes

1.061.410.000,00 2,00 11.160.000,00 1,05 1.050.250.000,00

3 Pengembangan Potensi Ekonomi Desa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pengembangan PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

228.100.400,00 100,00 100,00 139.818.000,00 61,30 88.282.400,00

1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Profesional terkait Penetapan Penggunaan Dana Desa

124.810.400,00 100,00 75.816.000,00 60,74 48.994.400,00

2 Koordinasi Lintas Sektor terkait Penetapan Penggunaan Dana Desa.

4.300.000,00 100,00 4.100.000,00 95,35 200.000,00

3 Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran serta Penggunaan Dana Desa

98.990.000,00 100,00 59.902.000,00 60,51 39.088.000,00

15. Pembinaan dan Pengembangan

dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

53.014.600,00 100,00 50,67 8.400.000,00 15,84 44.614.600,00

1 Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

2.300.000,00 100,00 2.300.000,00 100,00 0,00

2 Penataan Dan Pemanfaatan Hasil Teknologi Tepat Guna (TTG)

24.564.600,00 100,00 6.100.000,00 24,83 18.464.600,00

3 Pengelolaan Potensi Desa Melalui TTG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pemberdayaan Lembaga Posyantek dan Posyantekdes/kel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Penyusunan Data Posyantek dan Posyantek des/kel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Pemberdayaan Desa Inovasi Berbasis IT

26.150.000,00 0,00 0,00 0,00 26.150.000,00

IV. Program Bina Pemerintahan

Desa/Kelurahan 937.200.960,00 100,00 69,15 523.762.000,00 55,89 413.438.960,00

16. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan

243.516.000,00 100,00 100,00 166.228.000,00 68,26 77.288.000,00

1 Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

17.350.000,00 100,00 16.868.000,00 97,22 482.000,00

3 Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

176.630.000,00 100,00 107.496.000,00 60,86 69.134.000,00

4 Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

49.536.000,00 100,00 41.864.000,00 84,51 7.672.000,00

5 Pelatihan Kapasitas Aparatur Kecamatan Dalam Pemahaman Teknis Pemerintahan Desa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Pembinaan dan Penataan Badan

Kerjasama Desa 134.341.000,00 100,00 32,89 27.547.000,00 20,51 106.794.000,00

1 Koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi dan Kabupaten

47.812.000,00 0,00 0,00 0,00 47.812.000,00

2 Pemberdayaan Kerjasama Antar Desa Melalui Pengelolaan BUMDES menuju BUMDESMA

42.350.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00

3 Integrasi Program dan Kegiatan antar BKAD se Provinsi Banten

44.179.000,00 100,00 27.547.000,00 62,35 16.632.000,00

145



18. Pembinaan dan Pengembangan

Partisipatif Pembangunan Desa 559.343.960,00 100,00 74,57 329.987.000,00 59,00 229.356.960,00

1 Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat

128.905.000,00 100,00 113.530.000,00 88,07 15.375.000,00

2 Integritas Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa lembaga terkait

3.100.000,00 100,00 3.100.000,00 100,00 0,00

3 Pengembangan Partisipatif Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

96.745.000,00 100,00 83.645.000,00 86,46 13.100.000,00

4 Roadshow Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

142.255.000,00 0,00 0,00 0,00 142.255.000,00

5 Koordinasi Lintas Sektor Program TMMD

188.338.960,00 100,00 129.712.000,00 68,87 58.626.960,00

JUMLAH 19.634.125.000,00 100,00 100,00 14.774.210.634,00 75,25 4.859.914.366,00

146



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) dibuat

sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan sekaligus sebagai

alat kendali, penilaian kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya Good

Governance Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

Dalam kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat selama Tahun

Anggaran 2020 menunjukan bahwa selain keberhasilan dari beberapa kegiatan,

namun masih ada kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dibandingkan

dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2020, Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan Program

dan Kegiatan tahun 2020 menurun apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dimana rata-rata tahun 2019 pencapaian kinerja anggaran adalah

sebesar 81,03 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 75,25 %, hal ini disebabkan

karena ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara

lain :

1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun

mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh

masyarakat langsung masih belum optimal, hal ini karena :

1) Keterbatasan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, tidak bisa

melaksanakan kegiatan Fisik di Belanja Langsung, contohnya Pemberian

Bantuan kepada Bumdes, Pembangunan Jembatan Gantung di Daerah

Perbatasan, Pembangunan Gedung Bumdes dan Pendampingan Kepada


2. Belum sepenuhnya OPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun

Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat

secara terpadu dan sinergis secara optimal.

3. Pelaksanaan Kegiatan belum sepenuhnya Optimal karena adanya Pandemi

Covid 19, yang berakibat kepada Efisiensi Anggaran Kegiatan (Refocusing)

dan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

147



B. . LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal yang mudah

bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten untuk terus

berkomitmen memberdayakan masyarakat di Provinsi Banten. Penanggulangan

kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar

hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain dengan kebijakan yang pro poor,

sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan lembaga

kemasyarakatan di desa/kel., hal ini menjadi hal yang penting dalam upaya

memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian.

Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan

masyarakat ke depan adalah :

1. Meningkatkan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat;

2. Memfasilitasi Rumah Tangga Miskin untuk berusaha;

3. Meningkatkan pusat layanan informasi Teknologi Tepat Guna;

4. Meningkatkan kemampuan komunitas masyarakat dalam mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam;

5. Memfasilitasi Lembaga kemasyarakatan (TP PKK, POSYANDU, LPM, RT

RW, dan KARANG TARUNA) agar aktif berperanserta dalam pemberdayaan

masyarakat;

6. Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga

fasilitator, motivator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat di desa/kel.;

7. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat;

8. Melakukan fasilitasi penerapan sistim manajemen pembangunan partisipatif,

serta

9. Meningkatkan komunitas masyarakat yang mengembangkan nilai nilai adat

dan sosial budaya lokal.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan

program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program

mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan

perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator

kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan

mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan OPD Provinsi

Banten yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan

peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan

148



lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya

perlu melibatkan OPD/instansi pemerintah baik di Pemerintah Provinsi

Banten, Pemerintah Kab./Kota maupun dengan Pemerintah

Desa/Kelurahan

Serang, Januari 2021

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI BANTEN

Dr. Dra. ENONG. SUHAETI, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19630503 199103 2 005

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019

Documents