Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019 · 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019 DPMD Provinsi Banten 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

i

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019

DPMD Provinsi Banten

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................... iii-iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.Latar Belakang ................................................................................................................. 1

A. Dasar Hukum ............................................................................................................. 3

B. Gambaran Umum DPMD .......................................................................................... 4

1. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................................ 4

2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) DPMD Provinsi Banten ........................... 27

3. Sarana dan Prasarana Kerja DPMD ........................................................................ 31

4. Penghargaan DPMD Provinsi Banten .................................................................... 32

BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................................. 33

A. Visi dan Misi .............................................................................................................. 35

B. Strategi dan Arah Kebijakan (Sesuai RPJMD) ........................................................... 37

C. Program dan Indikasi Kegiatan ……………………………………………………....39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 41

A. Capaian Kinerja DPMD Provinsi Banten ................................................................... 41

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 ................................................. 42

2. Perbandingan Kinerja Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019

dengan Tahun 2018 dan perbandingan Tahun 2017 ............................................. 70

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target

RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten .................................................................... 72

4. Analisis Keberhasilan Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta

Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan…………………………………………………………….73

B. Pengelolaan Belanja DPMD ...................................................................................... 91

2. Target dan Realisasi Belanja ................................................................................... 91

a. Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 ................................................................ 91

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 93

A. Kesimpulan ............................................................................................................. 93

B. Langkah-langkah kedepan ...................................................................................... 94

LAMPIRAN

ii



KATA PENGANTAR

Sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat,

khususnya berkenaan dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis

kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka

Laporan Keterangan Pertanggunganjawaban menjadi hal penting dalam

pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas

instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran.

Dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, kami berharap penyajian Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi

dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten kepada DPRD Provinsi Banten serta

informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Laporan ini

menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran

kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan

yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program

maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan

saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan

kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam

penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN

Dr. Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630503 199101 2 005

iii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Program dan Kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten berdasarkan RPJMD Provinsi

Banten dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan

pelayanan publik;

2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi

keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis

melalui pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat;

4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk

penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;

5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efesien dan

pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan

meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja,

penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan

pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan;

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;

3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya

masyarakat;

4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa;

5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dalam hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten telah berhasil dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan

masyarakat dan desa melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2018 walaupun masih belum sepenuhnya mencapai 100%.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

Tahun 2018 masih belum sepenuhnya mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada

beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

iv



1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami

peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh langsung masih belum

optimal;

2. Belum sepenuhnya OPD yang terkait baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota

melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan

sinergis secara optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan

masyarakat di Provinsi Banten untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari

instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai

berikut :

1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan

program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya yang dapat

menyentuh kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat;

2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan

kabupaten/kota.

1



BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan

sebagaimana diamanatkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah/OPD diwajibkan

menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan berpedoman pada

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebagai salah satu Institusi publik yang

dituntut melayani masyarakat dengan baik. Dalam menyusun perencanaan

pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten menerapkan azas Bottom Up dan Top Down

setiap tahun. Azas Bottom Up dilakukan dengan menyaring aspirasi masyarakat baik

secara formal maupun informal melalui aspirasi masyarakat yang dihimpun dari

lapangan. Selanjutnya dilakukan secara top down dengan sinkronisasi aspirasi

masyarakat tersebut dengan kebijakan dan program yang sudah dituangkan dalam

dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten. Untuk realisasi pencapaian Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang tersebut berisi

pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten dalam mencapai sasaran strategisnya yang termuat dalam RENSTRA Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dan juga pencapaian sasaran

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2019

dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019. Pencapaian sasaran

dalam LKIP tersebut menyajikan beberapa informasi mengenai pencapaian tujuan

dan sasaran strategis yang termuat dalam RENSTRA, realisasi pencapaian kinerja

yang termuat dalam IKU 2019 serta penjelasan yang memadai atas pencapaian

kinerja pada tahun 2019 ditambah dengan pembandingan pencapaian kinerja tahun

berjalan sesuai dengan yang ditargetkan didalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Berbagai upaya telah dilaksanakan

pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan taraf hidup

2



sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat, namun dalam proses pelaksanaan

pembangunan pemberdayaan masyarakat masih banyak terdapat tantangan dan

kendala serta peluang-peluang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan

reformasi, dimana tuntutan transparansi dan aspirasi dari bawah semakin kuat,

sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih akomodatif dalam rangka upaya

pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”.

1.1 Kedudukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan

kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang

dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

pelaksanaan APBD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Instansi

Pemerintah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi

Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan

Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran

lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan

penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu.

3



A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tetang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka setiap tahun dinas, badan, biro dan kantor diwajibkan menyusun

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang digunakan untuk mengukur kinerja

instansi tersebut dan juga digunakan sebagai bahan rujukan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Penyusunan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan bagian dari bentuk penerapan prinsip akuntabilitas

dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah di era otonomi daerah.

Adapun dasar-dasar hukum penyusunan LKIP DPMD Provinsi Banten diantaranya

yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

4



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;

B. Gambaran Umum DPMD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf j merupakan perangkat daerah

sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu

membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten terdiri atas Kepala Dinas

(Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a). Adapun

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten disajikan sebagai berikut :

5



Tabel 1

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

b. Pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial

budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam

pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;

Kepala Dinas

Sekretaris

Sub. Bag. Perencanaan,

Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub. Bag. Umum dan

Kepegawaian

Jabatan Fungsional

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Penataan dan Pembinaan

Desa Adat

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Seksi Pembinaan Kelembagaan

Desa

Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.

Seksi Perencanaan Partisipatif;

Seksi Pengembangan Kapasitas

Masyarakat

Seksi Ketahanan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

Masyarakat

6



d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai

tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah

menyelenggarakan Perumusan, Penetapan, Pengorganisasian, dan Pengendalian

Pelaksanaan tugas serta Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan

kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar

diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

5) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang sekretariat, bidang penataan dan kerjasama desa,

bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, bidang pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan

pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

6) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup

dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan

7



yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

akuntabilitas kinerja;

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. Sekretaris

1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan perumusan rencana program dan

kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan

program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

(3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

(5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi

dan pelaporan;

(6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

(7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

(8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

8



tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

(9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja ;

(10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat

menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,

kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang

dan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

(5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

(7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan


(8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup


(9) melaksanakan fungsi kehumasan;

9



(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan

Keuangan.


Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;


jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

(5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup


(6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan

kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang bersumber dari APBD maupun APBN;

10



(8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup


(9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,

Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan

kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat

untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari

Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

(12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


3. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

1) Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring

serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat, Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa serta Seksi

Pembinaan Kerjasama Desa.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Menyusun rencana kerja operasional di lingkungan Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

11



(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penataan

dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;


Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

(5) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan desa adat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Merumuskan pedoman penetapan susunan kelembagaan, pengisian

jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan

dengan baik;

(7) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Merumuskan pedoman pembinaan peran permusyawaratan dan

musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(9) Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

(10) Merumuskan pedoman kerjasama antar desa antar daerah Kabupaten/Kota

se-Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(11) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa dalam

rangka pembinaan kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-

Provinsi Banten berdasarkan rencana operasional Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan

dan Kerjasama Desa dengan cara membandingkan anatara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

12



(13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan kerjasama

Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kerja;

(14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat

1) Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

pada Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1),

Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat

berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama



jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi

Penataan dan Pembinaan Desa Adat;

(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Penataan dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan perumusan pedoman penataan dan pembinaan desa

adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun bahan perumusan penetapan susunan kelembagaan,

pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(7) Menyusun bahan pembinaan peran permusyawaratan dan musyawarah

desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


13



(8) Melaksanakan penataan dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat,

kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat

sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan desa adat sesuai dengan peraturan dan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan

dengan baik;

(10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat sesuai dengan

peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik;

(11) Melaksanakan koordinasi dan fasillitasi untuk mempercepat kualitas

pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(12) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas

tata kelola pemerintahan desa adat sesuai dengan peraturan dan


dengan baik;

(13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan pembinaan desa

adat sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku


(14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan Pembinaan

Desa Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

(16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik


3.2 Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa

1) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok




pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.

14




Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa





Pembinaan Kelembagaan Desa;


Pembinaan Kelembagaan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembinaan kelembagaan desa

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi pembinaan kelembagaan

desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai


(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk melaksanakan

pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan

kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


(9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


(10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

(11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

15



3.3 Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa

1) Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok




pada Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.


Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kerjasama Desa





Pembinaan Kerjasama Desa;


Pembinaan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

(5) Menyusun bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria, dan

prosedur kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi

Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


(6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa antar

daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka pembinaan

kerjasama desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan

kelompok/lembaga antar desa antar daerah Kabupaten/Kota se-

Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

(8) Melaksanakan pembinaan kelompok/lembaga antar desa antar daerah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan


16



(9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama antar desa antar

daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa dengan cara menidentifikasi hambatan yang ada


(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang



4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam


serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan

Partisipatif, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Seksi Ketahanan

Masyarakat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai


(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;


Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

17



(5) Merencanakan bahan pembangunan partisipatif sesuai dengan program dan

kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk

pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(6) Merencanakan bahan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(7) Merencanakan bahan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat

sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat sesuai

dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

(9) Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai dengan



(10) Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai dengan



(11) Merencanakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan

dapat berjalan dengan baik;

(12) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar


(13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas lain yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

(14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

18



4.1 Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif

1) Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam



pada Seksi Perencanaan Partisipatif.


Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Partisipatif berdasarkan

rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan




Perencanaan Partisipatif;


Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(5) Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan

prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan

supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan pembangunan

partisipatif;

(7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui

pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan

partisipatif desa, pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

fasilitasi musyawarah desa, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

(8) Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa), Kesatuan

19



Gerak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan

Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya dalam rangka

membangun Desa mewujudkan Desa Membangun sesuai dengan


dengan baik;

(9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem

perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan prosedur dan


(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam


(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



4.2 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

1) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,


pada Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.


Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Pengembangan Kapasitas Masyarakat;


Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan


lancar;

20



(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan

Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat sesuai

dengan perauran perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun bahan perencanaan sebagai bahan pengembangan kapasitas

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;




supervisi pelaksanaan dibidang pengembangan kapasitas masyarakat

sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

(8) Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui

fasilitasi ruang pembelajaran masyarakat (RBM) Desa, pendampingan

dan kaderisasi masyarakat desa, sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

baik ;

(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan

pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik;

(10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan

penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

baik;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Pengembangan Kapasitas Masyarakat dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

(12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan

Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



21



4.3 Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat

1) Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam



pada Seksi Ketahanan Masyarakat.


Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan Masyarakat berdasarkan

rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan



jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Ketahanan

Masyarakat;


Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertibn dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan

Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(5) Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;




supervisi pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan masyarakat

sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik

(7) Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi

hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paralegal sesuai dengan


dengan baik;

(8) Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa melalui

pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain : Rukun Tetangga

dan Rukun Warga (RT/RW), lembaga ketahanan masyarakat desa

22



(LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Karang Taruna,

Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa

(TP-PKK Desa) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan ketahanan

masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(10) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan

masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketahanan

Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam


(12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan

Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam


serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa serta Seksi

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

(1) Menyusun rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien;

23



(3) Memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi k esalahan dalam pelaksanaan tugas;

(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

(5) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat

desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(6) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku


(7) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pengembangan Badan Usaha

Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

(9) Merencanakan bahan pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat dan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tuga;

(10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

(12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja;

(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam


24




pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat




Pemberdayaan Masyarakat Desa;


Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekrjaan berjalan tertib dan lancar;

(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

(5) Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pembinaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(6) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang

pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;

(7) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa

yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dalam rangka

pemberdayaan masyarakat desa;

(8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program dan

kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan

mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang

ada di Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;

(9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan;

(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

25



(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;



5.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam



pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.


Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat




Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;


Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan


lancar;


Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


(5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;

(7) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi

bina pengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha BUM desa,

26



perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi

masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan berjalan dengan baik ;

(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil usaha BUM desa,

perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi

masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan berjalan dengan baik;

(9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;


Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;


lisan maupun tertulis;

5.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat.


Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

(1) Menyusun bahan rencana operasional Seksi Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat berdasarkan rencana operasional Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;


Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

27




Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan

(5) Menyusun bahan pedoman pemberdayaan lembaga masyarakat dan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai


(6) Menyusun bahan rencana pelaksanaan pemberdayaan lembaga

masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga

masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

(8) Melaksanakan pembinaan untuk pemberdayaan lembaga masyarakat

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas ;

(9) Melaksanakan pembinaan pranata hukum adat sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas

(10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga dan

hukum adat untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah

sesuai dengan perencanaa;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;


Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan mendatang;



2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin

maupun yang bersifat operasional, jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebanyak 71 orang yang

terdiri dari PNS, tenaga honorer, keamanan dan kebersihan. Untuk selengkapnya

dapat dilihat sebagai berikut :

28



Tabel 2

No

PEGAWAI JUMLAH ( ORANG) %

1. PNS 48 67,60 %

2. CPNS - 0 %

3. KONTRAK/HONORER 14 19.74 %

4. PETUGAS KEAMANAN 4 5,63 %

5. TENAGA KEBERSIHAN 3 4,,22 %

6. PENGEMUDI 2 2,81%

JUMLAH 71 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai DPMD masih ada yang belum

diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan.

Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada

PNS sebanyak 50 orang. Sedangkan kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 120 Pegawai, sehingga

diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten.

1. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Banten, maka pengisian formasi jabatan struktural di

DPMD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 17 orang. Selengkapnya

dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Eselon II 0 0

2. Eselon III 2 4

3. Eselon IV 11 23

4 Fungsional - -

5 Staf 35 73

Jumlah 48 100

29



2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat

Dari 50 jumlah Pegawai yang ada di DPMD terdapat 60 % pegawai yang

berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 22 %, golongan II

sebanyak 16 %. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 2 %.

Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4

N0 Golongan Jumlah (orang ) %

1. IV 12 25

2. III 27 56

3. II 8 17

4 I 1 2

Jumlah 48

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai DPMD yang ada, maka

status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 49 %,

sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 dan SLTP sebesar

3 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5

N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %

1. Strata-2 ( S2 ) 20 42

2. Strata-1 ( S1 ) 17 35

3 Diploma IV 1 2

4. SLTA/SMK 9 19

5. SLTP 1 2

Jumlah 48 100

1. Strata-2 ( S2 ) 20 42

Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di DPMD 47 % tenaga dengan

klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah

merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di DPMD

umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat

yang dihasilkan menjadi lebih baik.

30



4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 40 % pegawai

dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 36

% yang terdiri dari 7 jenis disiplin ilmu, Selengkapnya dilihat sebagai berikut :

Tabel 6

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )

B. MAGISTER 20

1. Ilmu Pemerintahan 4

2. Administrasi 1

3. Manajemen Hukum 2

4. Manajemen Pembangunan Daerah 1

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )

C. SARJANA 15

1. Ilmu Pemerintahan 1

2. Sosial Politik 1

3. Sastra 1

4. Pertanian 1

5. Hukum 2

6. Pendidikan 1

7. Ekonomi 7

8. Geografi 1

D. SARJANA MUDA 2

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang

ada di DPMD menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam

perumusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten. Dengan demikian

diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan

masyarakat di Provinsi Banten semakin berkualitas.

5. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di DPMD,

pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari

79 pegawai DPMD terdapat 11,39 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat

31



PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya

sebesar 10,13 % dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Spama/Diklat PIM III 3 23

2. Adum/Adumla/Diklat

PIM IV

10 77

Jumlah 13 100

1. Spama/Diklat PIM III 3 23

3. SARANA DAN PRASARANA KERJA DPMD

Sarana kerja yang ada di DPMD Provinsi Banten tergolong cukup memadai

ini bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7

NO URAIAN JUMLAH SATUAN

1 TANAH - M2

2 GEDUNG - UNIT (2 LANTAI) M2

3 LISTRIK - JARINGAN

4 AIR - JARINGAN

5 TELPON 1 LINE

6 AREA PARKIR - AREA

7 RUANG RAPAT 1 RUANG

8 RUANG ARSIP 2 RUANG

9 KOPERASI 1 BUAH

10 MUSHOLLA - BUAH

11 KENDARAAN RODA 4 8 UNIT

12 KENDARAAN RODA 2 8 UNIT

13 MEJA RAPAT 1 SET

14 AC 24 UNIT

15 KOMPUTER PC 25 UNIT

16 KOMPUTER NOTEBOOK 33 UNIT

32



17 MEJA KERJA 67 UNIT

18 KURSI KERJA 54 UNIT

19 FILLING KABINET 36 UNIT

20 RAK ARSIP - UNIT

21 INFOKUS 4 UNIT

22 JARINGAN INTERNET 1 JARINGAN

23 BUKU PERPUSTAKAAN 1.616 BUAH

24 AREA TAMAN LUAR - AREA

25 LEMARI ARSIP - UNIT

26 PDAM - JARINGAN

4. PIAGAM PENGHARGAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA PROVINSI BANTEN

Penghargaan Kategori BUMDes Terbaik

Penghargaan Kategori Stand Terbaik Gelar TTG Tk. Nasional

33



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi

pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja

merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka

terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah

dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan

Sasaran Kerja Pegawai. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dan pimpinan OPD untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi Kepala Daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusun Perjanjian Kinerja

A. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja

B. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang

ditandatangani oleh Kepala Daerah.

C. Pimpinan OPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Kepala

Daerah dan pimpinan OPD Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja harus disusun

setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan

setelah dokumen anggaran disahkan. Penggunaan Sasaran dan Indikator Perjanjian

Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil

34



yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain

yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan

dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat

Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan

output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan

Indikator Kinerja lain yang relevan. Format Format terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu

Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Format Pernyataan

Pernyataan Perjanjian Kinerja pada pemerintah daerah dan OPD esuai dengan anak

lampiran I/1-4 dan anak lampiran I/2-4 yang memuat paling tidak terdiri atas : 1.

Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu 2. Tanda

tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. Lampiran Kinerja Lampiran

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,

sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Provinsi

Banten telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan

kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019.

Revisi dan Perubahan

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

sebagai berikut:

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten berpedoman pada Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten tahun 2017-2022

serta Penetapan Kinerja Tahun 2019.

35



1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2017 - 2022 pada dasarnya menjabarkan

suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana

daerah Provinsi Banten akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak

dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-

langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan

program kepala daerah terpilih.

Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan

sasaran pembangunan Provinsi Banten yang specific, measurable, acceptable,

realistic, time bound (SMART) yang konsisten dengan visi, misi program kepala

daerah terpilih, dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah untuk

mengirnplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan

seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber

daya dan dana (termasuk dari kalangan usahawan swasta) dalam mencapai tujuan,

demi menghasilkan pembangunan Daerah Banten yang lebih produktif, efisien dan

efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017 -

2022 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni

disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2015 - 2019 yang tertuang dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Juga

mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan

yang termuat dalam RPJMD Provinsi Banten 2014 - 2019 (Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022). Penyusunan RPJMD Provinsi Banten 2017 2022 juga

mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan

sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsI

Banten, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten 2005 - 2025.

Isu-isu strategis di Provinsi Banten baik internal maupun eksternal turut pula

menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan berbagai kebljakan program di

Banten. Beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area

antara lain adalah yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan dimana

kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses

akses kehidupan.

36



Bertitik tolak dari berbagal kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Banten,

maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun

mendatang.

Untuk Itu, pembangunan Provinsi Banten 2017-2022 berangkat dari landasan visi:

''Terwujudnya Provinsi Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan

Berakhlaqul Karimah".

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2017 – 2022 tersebut, maka Misi

Pembangunan Provinsi Banten 2017 - 2022 adalah;

(1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

(2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur,

(3) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,

(4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas,

(5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan visi, misi, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan

misi dimaksud tertuang dalam 5 tujuan, dengan 35 sasaran dengan 33 indikator

kinerja utama. Adapun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan,

mendukung pencapaian kinerja pada Misi ke 5 (Meningkatkan kualitas pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi), Tujuan ke 5 (Meningkatan perekonomian banten melalui

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, pengembangan sumber daya alam

yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan) dan sasaran ke 12

(Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi).

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Misi ke-5 (lima) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-

2022 yaitu “ MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN

PEMERATAAN EKONOMI “. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5

ditetapkan tujuan : “ Meningkatnya perekonomian Banten melalui kualitas

pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya

alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan “ dengan 1

(satu) sasaran strategis : “Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri “ dan

indikator sasaran strategisnya “Persentase Desa Mandiri “

37



2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan

kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mencapai tujuan, sasaran

jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan jumlah Desa

Mandiri dalam Pembangunan Desa/Kelurahan melalui Peningkatan Sumber Daya

Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra Strategis, Teknologi, Metode

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Penataan Pemerintahan Desa dan

Memperluas Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Perdesaan dan

Perkotaan, serta Meningkatkan Partisipatif Aktif Masyarakat dalam Pembangunan

Berbasis Komunitas.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang

adalah :

1 Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;

2 Menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta mengurangi

ketimpangan pendapatan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pemerataan

pertumbuhan ekonomi kreatif guna kesejahteraan rakyat banten;

3 Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan Desa serta pemberdayaan

masyarakat miskin;

4 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk

pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG;

5 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;

6 Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat

dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

Adapun Sasaran pembangunan adalah :

1. Meningkatnya kualitas aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan

pemerintah;

38



2. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;

3. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat, lembaga ekonomi

masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin;

4. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin

terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar;

5. Meningkatnya jumlah kelembagaan kemasyarakatan yang terlibat dalam proses

perencanaan partisipatif pada rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan

kesejahteraan keluarga, karang taruna, posyandu, dan lembaga pemberdayaan

masyarakat dan lembaga adat.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten

untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan

kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

dilaksanakan dalam berbagai kebijakan lintas sektor yang mengarah pada

penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat

miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan

sosial bagi masyarakat miskin salah satunya lewat peningkatan kapasitas desa dan

kelurahan yang ada.

Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin

menegaskan peran Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Provinsi Banten dalam

upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan yang ada. Dalam Undang – Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan

pembinaan dan pengawasan meliputi :

a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana

Desa;

c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan

keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;

39



i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah

Desa;

j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat

sebagai Desa; dan

k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan

lembaga kerja sama antar-Desa.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RPJMD

Tabel 2.2.

Arah kebijakan dan Strategi

3. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Banten, maka perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, telah

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Target Kinerja

sasaran Pada Tahun

Ke 1 2 3 4 5

1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan

daerah yang berakhlakul kariman dengan

efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan

sumber daya aparatur berintegritas,

berkompetensi serta melayani masyarakat

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang Akuntabel,

Efektif, dan

efisien

Capaian

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

2,8 3 3,2 3,4 3,6

2 Meningkatnya perekonomian banten melalui

kualitas pengelolaan keuangan,Kecukupan

pangan dan energi, pengembangan sumber

daya alam yang memberikan solusi terhadap

pengangguran dan kemiskinan

Desa Tertinggal

yang berkembang

dan mandiri

Prosentase

Desa Mandiri

2 2 2 2 2

Misi 5

Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi

Tujuan Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan

sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan

Sasaran Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri

Indikator Sasaran

Prosentase Desa Mandiri

Tujuan,Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DPMD

Tujuan Sasaran Indikator Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya

perekonomian banten

melalui kualitas

pengelolaan keuangan ,

Kecukupan pangan dan

energi, pengembangan

sumber daya alam yang

memberikan solusi

terhadap pengangguran

dan kemiskinan

Desa Tertinggal

yang berkembang

dan mandiri

Presentase Desa Mandiri Mengurangi jumlah

desa tertinggal

Peningkatkan Penataan,

pembinaan dan pengembangan

Desa melalui Penataan dan

Pembinaan Desa Adat serta

Pembinaan Kelembagaan dan

kerjasama desa

40



merumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam

sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara

mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang

menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun Relevansi dan

konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan

Program adalah sebagaimana berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

4) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

5) Peningkatan Kapasitas Aparatur;

6) Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah;

7) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;

2) Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

3) Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4) Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa;

5) Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;

2) Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa/Kelurahan;

3) Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

1) Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;

2) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan;

3) Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa

41



BAB III

AKUNTABILATAS KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN.

A. CAPAIAN KINERJA DPMD PROVINSI BANTEN

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa

Provinsi Banten Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran,

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan

Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja.Bappenda Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan

dengan Realisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Pertanggungjawaban atas hasil

(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (result oriented government). Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat

mulai dari berkualitasnya system perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil

(outcome), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya system evaluasi kinerja

internal. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Dimana Komponen yang dinilai ataupun dievaluasi meliputi

Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan

capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan tugas rutin tiap tahun

dan ada penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

atas LKIP Instansi Pemerintah sehingga Provinsi, Kabupaten dan Kota berupaya untuk

berlomba-lomba mendapatkan Nilai Terbaik dari Menpan RB. Demikian juga Provinsi

Banten, selalu berusaha untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja tiap tahunnya.

Untuk memacu semangat dan menjadikan Penilaian LKIP menjadi hal penting, maka di

42



tahun ini meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimasukkan

dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten.

Secara makro pembanguan Provinsi Banten terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian sasaran strategis berikut indikator capaian makro, namun demikian juga

terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2019.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan

tersebut, Bappenda telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat

perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian indicator makro tersebut

selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini :

TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

PEMBANGUNAN RPJMD PROV. BANTEN 2017 -2022

2020 2021 2022

T R RN T R RN T R RN T T T

IPM 71,35 71,42 70,81 71,77 71,95 71,39 72,20 72,44 71,92 72,75 73,21 73,68

LPE 5,70 5,71 5,07 6,00 5,82 5,17 6,20 5,53 5,02 5,80 5,95 6,10

Penduduk Miskin 5,25 5,59 10,12 5,13 5,25 9,66 5,00 4,94 9,22 5,12 5,06 5,00

TPT 8,69 9,28 5,50 8,45 8,52 5,34 8,20 8,11 5,07 8,19 8,03 7,84

Tingkat Inflasi 4,00 3,98 3,61 3,70 3,42 3,13 4,20 3,30 2,72 3,70 3,70 3,70

Gini Ratio 0,400 0,390 0,404 0,390 0,367 0,384 0,390 0,361 0,380 0,370 0,365 0,360

URAIAN

INDIKATOR

2017 2018 2019

Note: T=Target, R=Realisasi, dan RN=Realisasi Nasional

Target capaian makro dari tahun 2017 s/d 2019 dari beberapa uaraian indicator

makro terlihat adanya peningkatanan seperti indicator IPM tahun 2017 berada pada

kisaran 71,42 terdapat kenaikan ditahun 2019 sebesar 71,95, sedangkan LPE tahun

2017 kisaran 5,71 terdapat penurunan ditahun 2019 menjadi 5,33, dan indekator

Penduduk Miskin dari realisasi 5,59 di tahun 2017 dan terdapat capaian penurunan

ditahun 2019 menjadi 4,94, yang selanjutnya indicator TPT tahun 2017 dengan

realisasi 9,28 mengalami penurunan ditahun 2019 menjadi 8,11 dan indicator tingkat

inflasi tahun 2017 diangka 3,98 dan ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi

3,30, indicator yang terakhir Gini Ratio ditahun 2017 0,390 dan ditahun 2019

mengalami penurunan menjadi 0,361.

3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DPMD PROVINSI

BANTEN

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

43



Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang merubah Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa menjadi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DMPD) Provinsi Banten, yang mempunyai Urusan

Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Penyelenggaraan Masyarakat dan Desa.

Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan

kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Program

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

sesuai table dibawah ini:

No Program Kegiatan Target

1 Program Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Penataan dan Pengembangan Pelaku

Ekonomi Desa 166 Desa

2 Pembinaan dan Pengembangan dalam

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; 100%

3 Penataan dan Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100%

4 Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana

Desa

489

Pendamping

5 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat

Desa 100%

2 Program Peningkatan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan

1 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat 27 Lembaga

2 Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi

Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa/Kelurahan

41 lembaga

3 Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat

Menuju Desa Adat 32 Lembaga

3 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif

Pembangunan Desa 469 Profil

2 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan

Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan 18 Desa

3 Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama

Desa 24 Desa

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan keempat

bulan Desember Tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :


i. Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa

44



Sasaran Strategis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2019 melalui Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator

meningkatnya kapasitas manajemen BUMDES, jumlah desa yang

dibantu dalam membangun prasarana dasar serta jumlah BUMDES

yang meningkat pendapatannya.

Capaian Target Kinerja

Kegiatan Target Realisasi Capaian

Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa 166 Bumdes 166 Bumdes 100 %

Pada Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan BUMDES dan

Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa serta Pengembangan

Kawasan Perdesaan adalah meningkatnya kapasitas manajemen

BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan yang dapat

dicapai diantaranya melalui Bimtek-Bimtek Pengelolaan Keuangan

BUMDES bagi Aparatur Kabupaten yang menangani kegiatan

BUMDES serta bagi 166 Pengelola BUMDES. Pelatihan ini

mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan

BUMDES dan pengembangan usaha BUMDES.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat

pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi

pengganguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian

desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong,

memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan

perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau

kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya

masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada

akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial

ekonomi masyarakat desa serta mendukung optimalisasi program

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.

Di Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap 32 Bumdes di 4 Kabupaten,

sebagai bahan Evaluasi terkait Perkembangan dan Pemberdayaan Bumdes,

Monitoring dan Evaluasi ini menyoroti tentang Perkembangan Bumdes yang

sudah mendapatkan Penyertaan Modal, baik dari Dana Desa maupun dari

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa, dari Penyertaan

45



Modal tersebut dilihat apakah Bumdes tersebut telah Optimal pelaksanaannya

dan apakah Bumdes tersebut sudah dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa

(PAD) bagi Desa tersebut.

Data 32 Bumdes

No Desa Kecamatan Kabupaten Nama BUMDes No. Perdes Jenis / Bidang Usaha

1 Sukaratu Cikeusal Serang Ratu Harapan 1 Tahun 2016 Pengelolaan Desa Wisata

2 Panyabrangan Cikeusal Serang Ciujung Berkah 5 Tahun 2018 Ekonomi Kreatif

3 Pamarayan Pamarayan Serang Gemah Ripah 05 Tahun 2015 PPOB dan Perikanan

4 Pringwulung Bandung Serang Mitra Buana Sejahtera 06 Tahun 2018 Agen LPG

5 Sanding Petir Serang Sukses Bersama 06 Tahun 2017 PPOB dan LPG

6 Sindangsari Petir Serang Sindang Mandiri 01 Tahun 2019 Simpan Pinjam dan Produksi Emping

7 Padasuka Petir Serang Anugerah 01 Tahun 2017 PPOB

8 Cikolelet Cinangka Serang Karya Bersama 03 Tahun 2017 Pengelolaan Desa Wisata

9 Kadubeureum Pabuaran Serang Sejahtera 1 Tahun 2015 Peternakan Lele & Home Industri

10 Sujung Tirtayasa Serang Sujung Sejahtera 03 Tahun 2015 Home Industri

11 Leuwiipuh Banjarsari Lebak Sumber Sejahtera 06 Tahun 2017 Depot Air Minum & Pengelolaan Sarana Olah Raga Desa (Futsal)

12 Kerta Banjarsari Lebak Kerta Jaya 5 Tahun 2016 Pengelolaan Desa Wisata "Kerta Warna" & LPG

13 Warungbanten Cibeber Lebak Dewara 06/2011/IX/2015 Warung Sembako, Konveksi dan Galeri "Handycraft"

14 Wanasari Cibeber Lebak Ragawana 7 Tahun 2015 Penggilingan Padi dan Distributor Beras Lokal

15 Cibeber Cibeber Lebak Mutiara Inti 6 Tahun 2015 LPG dan Pengelolaan Homestay

16 Cikadu Cibeber Lebak Raksa Madu Jaya 09 Tahun 2018 Pengelolaan dan Distributor Gula Semut

17 Darmasari Bayah Lebak Buana Darmasari 01 Tahun 2016 Jasa Pengangkutan Sampah

18 Pamubulan Bayah Lebak Pamubulan Maju Bersama

06 Tahun 2015 Jasa Pengangkutan Sampah

19 Pasanggrahan Munjul Pandeglang Dalam Kalang 04 Tahun 2017 Home Industri Gula Aren

20 Kaduhejo Pulosari Pandeglang Sinar Citaman 03 Tahun 2015 Home Industri

21 Muruy Menes Pandeglang Sinar Pakojan 05 Tahun 2017 Pengelolaan Embung dan Kolam Renang

22 Purwaraja Menes Pandeglang Purwaraja Mandiri Maju Sejahtera

01 Tahun 2016 Pengelolaan Pasar Desa

23 Bangkuyung Cikeudal Pandeglang Berkah Mandiri 04 Tahun 2017 PPOB dan Warung Sembako

24 Cibeureum Banjar Pandeglang Cibeureum Mandiri 06 Tahun 2017 Budidaya Jamur Tiram

25 Sukamanah Kaduhejo Pandeglang Barokah Jaya 07 Tahun 2017 Produksi Telur Asin

26 Cimanuk Cimanuk Pandeglang Karya Cimanuk Mandiri 02 Tahun 2018 Bank Sampah

27 Sodong Tigaraksa Tangerang Mutiara Karya Sejahtera 01 Tahun 2017 Toko Sembako

28 Jayanti Jayanti Tangerang Maju Bersama 05 Tahun 2016 Gas LPG & Depot Air Minum

29 Serdang Wetan

Legok Tangerang Serdang Tirta Kencana 01 Tahun 2015 Kedai Kopi, Pemancingan, Budidaya Ikan dan Pertanian

30 Jatimulya Sepatan Timur

Tangerang Pondok Sejahtera 03 Tahun 2017 Gas LPG & Home Industri Prudes

31 Pondok Kelor Sepatan Timur

Tangerang Tunas Mulya 08 Tahun 2018 Perdagangan dan Produksi Sabun Cuci Piring

32 Pasilian Kronjo Tangerang BUMDES Pasilian 06 Tahun 2016 Ternak Lele & Produksi Kripik Kulit Lele

46



ii. Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

Keberadaan teknologi tepat guna ikut mendorong kemandirian

masyarakat dimana penggunaan teknologi dapat mempermudah

kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi tepat guna juga mampu

menjadi penunjang kelancaran pembangunan di tingkat desa dan

kelurahan



Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna sa

100 % 100% 100 %

1. Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna (TTG);

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemasyarakatan

teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan

upaya yang strategik guna peningkatan kehidupan dan

kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara sinergis oleh

pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun pihak yang

peduli kepada masyarakat. Untuk lebih mengoptimalkan

pemasyarakatan TTG, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat

Guna menyebutkan bahwa Gelar TTG Nasional diselenggarakan

setiap tahun di Provinsi secara bergilir. Gelar Teknologi Tepat

Guna Nasional XXI tahun 2019 diselenggarakan di Provinsi

Bengkulu. Rangkaian kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna

Nasional XXI Tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 21

s.d. 25 September 2019 di Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Pejabat Pemerintah Pusat,

Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, dunia usaha,

perguruan tinggi serta masyarakat umum.

Pada Gelar Teknologi Tepat Guna ke XXI di Provinsi Bengkulu,

Provinsi Banten mendapatkan 3 (tiga) Penghargaan yaitu :

1) Juara 3 Lomba Stand TTG terbaik Tingkat Nasional 2019;

2) Juara Harapan 1 (satu) Lomba TTG Unggulan Tingkat

Nasional 2019

3) Penghargaan kepada Kepala Daerah yang melakukan

Pembinaan kepada Inovator Teknologi Tepat Guna;

47



Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diharapkan dapat

ditindaklanjuti dan berdampak positip bagi upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dengan Gelar Teknologi Tepat Guna

(TTG) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh struktur dari

pusat sampai daerah. Dengan struktur seperti ini maka hasil dari

kegiatan ini dapat diukur secara dan jelas. Oleh karena itu perlu

adanya komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Gelar

Teknologi Tepat Guna Nasional ini secara berkesinambungan.

Tindak lanjuti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat

berkaitan erat dengan konteks pemerintah saat ini dimana

pemerintah tidak lagi pada posisi yang paling sentral dalam

menentukan berbagai kebijakan begitu juga dengan masyarakat

bukan lagi sebagai objek tetapi menjadi subjek atau pelaku

pembangunan. Pemerintah sebatas sebagai fasilatator melalui

regulasi, pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, evaluasi dan

monitoring. Peranan strategik TTG terutama dalam mendukung

pemanfaatan sumberdaya lokal menuju peningkatan produktivitas,

efesiensi dan daya saing usaha masyarakat menuntut

penyelenggaraan Gelar TTG dengan menyelaraskan

penyelenggarakan Gelar TTG dengan potensi wilayah,

meningkatkan jalinan kemitraan dan mengefektifkan

sosialisasinya kepada pihak terkait.

2. Pembinaan Dan Pengembangan POSYANTEK Dan

POSYANTEK DES/KEL

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut

Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan

yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi

berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG). Maksud

pembentukan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaaatan

TTG oleh masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembentukan

Posyantek yakni :

a. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan

sumber TTG;

b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan

promosi berbagai jenis TTG

48



c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku

kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini

adalah sebagai berikut:

a. Diketahuinya visi, misi, strategi kebijakan dan program tentang

Pengembangan Posyantek;

b. Mampu memahami tentang pengelolaan Posyantek bagi aparat

pembina dan pengurus Posyantek;

c. Termotivasinya aparat yang membidangi TTG di

kabupaten/kota untuk bisa membentuk Posyantek di

kecamatan masing – masing;

d. Pengurus Posyantek mampu melakukan penerapan dan

pengembangan TTG sehingga mampu meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

2. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

i. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum

Adat

Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah

satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka

pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya

pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari

masyarakat adat. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan

memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang

bersangkutan terutama nilai – nilai etika, moral dan adab yang

merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam

masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan

berlanjut. Sedangkan pengembangan adalah upaya terencana, terpadu

dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat

dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi

yang sedang berlangsung. Pelestarian dan pengembangan adat

istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk

memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas maka DPMD Provinsi

Banten menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang bertujuan untuk:

1. Menguatkan kapasitas kelembagaan adat desa agar semakin

memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi,

49



kesenian, kearifan local dan bentuk ekspresi kultural lainnya

yang merupakan modal sosial dasar dalam membangun

keberdayaan masyarakat local;

2. Merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan adat desa

sebagai motor penggerak sekaligus wadah partisipasi dan

keswadayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan desa

3. Mengembangkan kapasitas masyarakat pendukung lembaga adat

desa melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan

keterampilan agar dapat berperan serta aktif dalam mengelola

pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan

potensi dan kebutuhan.

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan di 41

Lembaga Masyarakat Hukum Adat yaitu :

a. Masyarakat Hukum Adat Kaolotan Cibadak di Desa Warung

Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;

b. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu di Desa Situmulya

Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;

c. Masyarakat Hukum Adat Rembangan Desa Mmekarsari

Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;

d. Masyarakat Hukum Adat Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber

Kabupaten Lebak;

e. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cicarucub Desa Neglasari

Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

(12) Data Masyarakat Hukum Adat

No Nama

Kasepuhan

Ketua

Adat Kampung Desa Kec. Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

C I S I T U 1 Cisitu Mumuh Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cisitu Hu'ih Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cisitu H Okri Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cisitu Olot Ata Cisitu Kujangsari Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cisitu Olot Marja Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

6 Cisitu Olot Enjam Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

C I S U N G S A N G 1 Cipayung Adkasa Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cipayung Yuhadi Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cipayung Sarta Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cipayung A. Basari Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

5 Cipayung Madturi Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

6 Sukarasa Sabi Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

7 Sukarasa Nuhaya Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

8 Lembur Gede Harun Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

9 Lembur Gede Roni Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

10 Lembur Gede Obay Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

11 Lembur Gede Ahrip Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

12 Lembur Gede Darmaji Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

13 Lembur Gede Nata Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

14 Lembur Gede Nuhri Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

50



ii. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah gerakan

nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah

yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju

terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri

berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan

lingkungan. Prinsif gerakan PKK adalah pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat. Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga,

baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan

dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Kondisi keluarga

sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar

dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat

merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau

sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan PKK, yang

mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim

Penggerak PKK disetiap jenjang.

Misi Gerakan PKK adalah :

1. Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan

menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan

pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan HAM,

S A J I R A 1 Cokel Pasirnangka Abah Yana Cokel Pasirnangka Curugbitung Curug Bitung Sesepuh Kampung

2 Cikawah Abah Usa Cikawah Sobang Sobang Sesepuh Kampung

3 Cokel Abah Jarsim Cokel Sekarwangi Curug Bitung Sesepuh Kampung

W A R U N G B A N T E N 1 Warung Banten Sapani Warung Banten Warung Banten Cibeber Rendangan

2 Langkob Ukar Langkob Warung Banten Cibeber Rendangan

3 Cibadak Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cibadak Olot Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cibadak Wikanta Cibadak Warung Banten Cibeber Rendangan

C I K A D U 1 Cikadu Aki Juhad Babakan Empang Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cikadu Olot Armat Cikadu Jagaraksa Muncang Sesepuh Kampung

3 Cikadu Kirman Cikadu Mekar Jaya Panggarangan Sesepuh Kampung

4 Cigoler Aki Akria Cigoler Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cikadu Sukatja Cikadu Cikadu Cibeber Rendangan

6 Cikadu Aki Asju Cikadu Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

7 Karang ropong Aki juha Karang ropong Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

8 Leter Es Aki Onen Leter Es Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

9 Ci awi Aki Purna Ci awi Cikadu Cibeber Rendangan

10 Ci goler Aki uan Ciawi Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

H E G E R M A N A H 1 Lebak picung Aki aut Lebak picung Hegar manah Cibeber Rendangan

2 Ci panggung Aki ened Ci panggung Hegar manah Cibeber Rendangan

3 Hegarmanah Ukar Hegarmanah Hegar manah Cibeber Rendangan

51



demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong

royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi

dan seimbang.

2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan,

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan

keluarga.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta

upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman

Asri, Teratur, Indah dan Nyaman ( HATINYA ) PKK, sandang

dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup

serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek

kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan

membiasakan menabung.

Pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan

oleh Pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK.

1. Program Pokja I mengelola program penghayatan dan

pengamalan Pancasila dan program gotong royong.

2. Program Pokja II mengelola program pendidikan dan

keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.

3. Program Pokja III mengelola program pangan, sandang,

perumahan dan tata laksana rumah tangga.

4. Program Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian

lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Secara umum Tim Penggerak PKK Provinsi Banten bekerja sama

dengan DPMD Provinsi Banten melakukan berbagai upaya pembinaan

terhadap PKK di desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Banten. Salah

satu kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan desa percontohan

dalam rangka meningkatkan peran PKK dalam partisipasi aktif terhadap

pembangunan desa/kelurahan khususnya.

JUMLAH TIM PENGGERAK PKK SE PROVINSI BANTEN

No

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Jumlah TP PKK

Desa Kelurahan

1 Kabupaten Tangerang 29 246 28

2 Kabupaten Lebak 28 340 5



Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 41 41 100%

52



3 Kabupaten Pandeglang 35 326 13

4 Kabupaten Serang 29 326 -

5 Kota Tangerang 13 104

6 Kota Cilegon 8 43

7 Kota Tangerang Selatan 7 54

8 Kota Serang 6 66

Jumlah 155 1.238 313

Data Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Posyandu

No Forum Kader

Posyandu Kab/Kota

Kelurahan Desa

Jumlah

POSYANDU KADER POSBINDU PAUD BKB POS GIZI

DESA SIAGA

KPKIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Kota Tangerang 104 1.072 5.360 541 675 675 0 104 36

2 Kota Tangsel 54 840 5.100 235 275 95 0 7 0

3 Kota Cilegon 43 385 1.925 68 156 78 10 43 8

4 Kota Serang 66 657 3.285 - - - - -

5 Kabupaten Tangerang 28 246 2.274 11.173 368 295 194 121 132 247

6 Kabupaten Serang 326 1.537 7.685 99 508 133 19 139 4

7 Kabupaten Lebak 5 340 1.986 9.930 347 744 360 360 345 -

8 Kabupaten Pandeglang 13 326 1.847 9.165 270 1.155 198 1.847 0 125

Jumlah 8 Kab/Kota

313 1.238 10.598 53.623 1.928 3.808 1.733 2.357 770 420

Data Kesetaraan Posyandu

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

i. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016

tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pemerintah

Provinsi Banten. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah

Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

No Forum Kader Posyandu Kab/Kota Kesetaraan Posyandu

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

1 2 3 4 5 6

1 Kota Tangerang 0 68 576 428

2 Kota Tangsel 31 307 428 74

3 Kota Cilegon 26 359 0 0

4 Kota Serang 103 397 74 83

5 Kabupaten Tangerang 377 504 1.109 284

6 Kabupaten Serang 22 1.053 426 36

7 Kabupaten Lebak 0 1.986 0 0

8 Kabupaten Pandeglang 488 980 209 170

JUMLAH 8 KAB/KOTA 1.047 5.654 2.822 1.075

53



Tingkat Provinsi Banten dimana peserta perlombaan yakni desa dan

kelurahan yang meraih predikat juara I pada tingkat kecamatan dan

kabupaten/kota, sehingga desa dan kelurahan tersebut diperbolehkan

mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan

Tingkat Provinsi Banten.



Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga

Pemerintahan Desa/Kelurahan

2 2 100 %

Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Banten Tahun 2019 kemudian menetapkan urutan Desa dan

Kelurahan yang berhasil meraih predikat Juara Perlombaan Desa dan

Kelurahan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 sebagai berikut :

Lomba Desa

No Desa Kecamatan Kabupaten Keterangan

1 2 3 4 5

1 Pasir Barat Jambe Tangerang Peringkat 1 Provinsi

2 Cijakan Bojong Pandeglang Peringkat 2 Provinsi

3 Serdang Kramatwatu Serang Peringkat 3 Provinsi

4 Sindangsari Sajira Lebak Peringkat 4 Provinsi

Lomba Kelurahan

No Kelurahan Kecamatan Kota Keterangan

1 2 3 4 5

1 Babakan Tangerang Tangerang Peringkat 1 Provinsi

2 Mekarsari Pulomerak Cilegon Peringkat 2 Provinsi

3 Serua Ciputat Tangerang Selatan Peringkat 3 Provinsi

4 Sindangsari Pasarkemis Kab.Tangerang Peringkat 4 Provinsi

Berdasarkan Penilaian di Tingkat Provinsi, Desa dan Kelurahan yang

menduduki Peringkat 1 (satu) Tingkat Provinsi Banten, diusulkan di

Tingkat Nasional,

Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke Tingkat nasional

No Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Keterangan

1 2 3 4 5

1 Desa Pasir Barat Jambe Kabupaten Tangerang Peringkat 1 tingkat Provinsi

2 Kelurahan Babakan Tangerang Kota Tangerang Peringkat 1 tingkat Provinsi

54



hasil Penilaian Desa dan Kelurahan tingkat Nasional hanya

Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang

mendapat Predikat Harapan 2 Kelurahan terbiak Se Indonesia.

55



Tabel 4.2

Capaian Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2019

No Program Kegiatan Target Realisasi Capaian

II Program Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100 %

1

Pembinaan dan Pengembangan

Masyarakat Desa 166

Desa 166 Desa 100 %

2

Penataan dan Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 100% 100 %

3

Penataan dan Pengembangan Pelaku

Ekonomi Desa 100% 100% 100 %

4

Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa

489

Penda

mping

489

Pendamping 100 %

5

Pembinaan dan Pengembangan dalam

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 100% 100% 100 %


III Program Peningkatan

Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

100% 100% 100%

1

Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum

Adat

27

Lembaga

27

Lembaga 100 %

2

Penataan dan Pembinaan Lembaga

Adat Menuju Desa Adat

41

lembaga

41

lembaga

100 %

3

Pembinaan dan Advokasi Lembaga

Ketahanan Masyarakat

Desa/Kelurahan

32

Lembaga 32

Lembaga 100 %


I Program Tata Kelola

Pemerintahan

100% 100% 100 %

1

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset 2 Dok 2 Dok 100 %

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 25 Dok 25 Dok 100 %

3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 100% 100% 100 %

4

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 100% 100% 100 %

5

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

12

Bulan 12 Bulan 100 %

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 100% 100 %

7

Rapat Koordinasi ke Dalam dan Ke

Luar Daerah

12

Bulan 12 Bulan 100 %

8

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan 5 Dok 5 Dok 100 %

9

Penyusunan Data Pembangunan

Sektoral 100% 100% 100 %


IV Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

100% 100% 100%

56



2. Capaian Target Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Tahun 2019

Program

Indikator Kinerja

Program RPJMD

(Outcome)

Target

Realisasi

Capaian Target

RPJMD Provinsi

melalui

Pelaksanaan

RKPD

Tingkat Capaian

Target RPJMD

Provinsi Hasil

Pelaksanaan

RKPD Provinsi

SKPD

Penanggung

Jawab

Bidang

Urusan

2019 2019 2019

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

Indeks Kepuasan

Masyarakat 3,00 3,00 100,00% DPMD

Bidang Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

Capaian SAKIP

(Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah) OPD

BB BB 100,00%

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Cakupan Desa

Tertinggal menjadi

Berkembang

2,00 2,00 100,00%

Cakupan Desa

Berkembang menjadi

Mandiri

2,00 2,00 100,00%

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Cakupan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

dalam Kategori Baik

41,00 41,00 100,00%

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa

Cakupan Kerjasama

Desa yang

meningkatkan Jumlah

Desa Mandiri

2,00 2,00 100,00%

a. Gambaran Umum Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit

yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial,

Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan

Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa

untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja

pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan

ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi

serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan

1

Penataan, Pembinaan dan

Pengembangan Lembaga


469 Profil 469 Profil 100 %

2

Pembinaan dan Penataan Badan

Kerjasama Desa 18 Desa 18 Desa 100%

3


Partisipatif Pembangunan Desa 24 Desa 24 Desa 100 %

57



memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan

dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan

berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan

ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan

pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa

berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan

Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun

mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi

intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan

partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah

Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

2) Dasar Hukum

(1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Indeks Desa Membangun;

(3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;

3) Metode Perhitungan

(1) SUMBER DATA

Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada

seluruh desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara

keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa;

(2) TEKNIK PERHITUNGAN

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan

skor berdasarkan hasil FGD Analitycal Hierarchy Process (AHP).

Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode

skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

𝐼𝑥 = indeks

n = jumlah indicator

Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator,

yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan

indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas

lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3.

Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya yaitu :

58



Penghitungan Indeks Desa Membangun

Indeks = 4+5+3

= 12

=

0,8 Lingkungan 3x5 15

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks

Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks

Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

IDM : Indeks Desa Membangun

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

4) Penentuan Status IDM

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai

berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907

2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989

3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072

4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155

5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan

status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan

yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan

pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi

kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

5) Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis

deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan

karakteristik variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai

tertinggi, terendah, dan tabel silang. Selain itu, dilakukan analisis untuk

mendeskripsikan informasi jumlah dan persentase atau proporsi. Hasil

analisis disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.

59



Tabel

Capaian Target Indikator Program

Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang


Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian

Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang 2 Desa 2 Desa 100%

No Kabupaten Kecamatan Desa

Indikator Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM Tahun 2018 IDM Tahun 2019

IKS IKE IKL IDM Kategori IKS IKE IKL IDM Kategori

1 Lebak Cirenten Parakan Lima 0,59 0,45 0,73 0,59 Tertinggal 0,70 0,45 0,66 0,61 Berkembang

2 Serang Mancak Talaga 0,60 0,35 0,66 0,54 Tertinggal 0,75 0,42 0,67 0,61 Berkembang

1. DESA TALAGA KECAMATAN MANCAK KABUPATEN SERANG

STATUS INDEKS DESA

MEMBANGUN 2018

STATUS INDEKS DESA

MEMBANGUN 2019

Status : Tertinggal

Skor : IDM : 0,5389

IKS : 0,6000

IKE : 0,3500

IKL : 0,6667

Status : Berkembang

Skor : IDM : 0,6107

IKS : 0,7486

IKE : 0,4167

IKL : 0,6667

Keberhasilan dalam pengelolaan kondisi sosial di desa dan

pemanfaatan potensi ekonomi perlu terus ditingkatkan. Adapun terkait

indeks komposit IKL perlu dilakukan penajaman strategi dan upaya

oleh pemerintah desa dan stakeholder terkait agar tidak terjadi

stagnansi skor ketahanan lingkungan.

0,6667

0,3500

0,6000

0,5389

0,6667

0,4167

0,7486

0,6107

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKL

IKE

IKS

IDM

Perbandingan IDM 2018 & 2019

2019 2018

60



Profil IDM Desa Talaga Tahun 2019

Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Ekonomi

61



Indeks Ketahanan Lingkungan

2. DESA PARAKANLIMA KECAMATAN CIRINTEN

KABUPATEN LEBAK

STATUS INDEKS DESA

MEMBANGUN 2018

STATUS INDEKS DESA

MEMBANGUN 2019

Status : Tertinggal

Skor : IDM : 0,5925

IKS : 0,5943

IKE : 0,4500

IKL : 0,7333

Status : Berkembang

Skor : IDM : 0,6065

IKS : 0,7029

IKE : 0,4500

IKL : 0,6667

Peningkatan IKS yang signifikan menjadi faktor utama meningkatnya

status perkembangan desa, dari semula tertinggal menjadi

berkembang. Namun masih sangat perlu dilakukan pembinaan dan

pengembangan terhadap upaya peningkatan Indeks Ketahanan

Ekonomi (yang masih stagnan). Selanjutnya perlu didorong pula untuk

terjadinya peningkatan IKL di tahun berikutnya, mengingat pada tahun

2019 terjadi penurunan agar di tahun berikutnya dapat didorong

menjadi desa maju atau mandiri.

0,7333

0,4500

0,5943

0,5925

0,6667

0,4500

0,7029

0,6065

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

IKL

IKE

IKS

IDM


2019 2018

62



Profil IDM Desa Parakanlima Tahun 2019

Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

63



Tabel


Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri



Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri 2 Desa 2 Desa 100%

No Kabupaten Kecamatan Desa

Indikator Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)

Sebelum Sesudah

IKS IKE IKL IDM Kategori IKS IKE IKL IDM Kategori

1 Lebak Wanasalam Muara 0,78 0,85 0,80 0,81 Berkembang 0,86 0,95 0,67 0,82 Mandiri

2 Serang Anyar Anyar 0,77 0,92 0,47 0,72 Berkembang 0,86 0,82 0,87 0,85 Mandiri

POTRET PERKEMBANGAN DESA DIUKUR BERDASARKAN INDEKS

DESA MEMBANGUN PADA 2 DESA BERKEMBANG/MAJU MENUJU

MANDIRI

YANG MENJADI LOKUS PEMBINAAN DPMD PROVINSI BANTEN

TAHUN 2019

Skor Status Skor Status

1 Muara (Kec. Wanasalam-LEBAK) 0,8100 Maju 0,8246 Mandiri Status perkembangan Desa meningkat

2 Anyar (Kec. Anyar-SERANG) 0,7183 Maju 0,8488 Mandiri Status perkembangan Desa meningkat signifikan

No DesaIDM 2018 IDM 2019

Keterangan

0,8100

0,7183

0,82460,8488

0,6500

0,7000

0,7500

0,8000

0,8500

0,9000

Muara (Kec. Wanasalam-LEBAK) Anyar (Kec. Anyar-SERANG)

Perkembangan Status Kemandirian Desa berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun)

IDM 2018 IDM 2019

64



1. DESA MUARA KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN

LEBAK

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN

2018


2019

Status : Maju

Skor : IDM : 0,8100

IKS : 0,7800

IKE : 0,8500

IKL : 0,8000

Status : Mandiri

Skor : IDM : 0,8246

IKS : 0,8571

IKE : 0,9500

IKL : 0,6667

Penurunan indeks ketahanan lingkungan tidak mempengaruhi

kemandirian desa, mengingat terjadi peningkatan signifikan pada

indeks komposit IKE dan IKS. Status semula di tahun 2018 Desa

Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak adalah Desa Maju

dan berdasarkan hasil pemutakhiran data IDM di tahun 2019

meningkat menjadi Desa Mandiri. Namun perlu diperhatikan agar IKL

menjadi perhatian khusus di tahun 2020, terutama terkait kualitas

lingkungan dan upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam.

Adapun untuk ketahanan sosial dan ekonomi perlu tetap dilakukan

penguatan, agar kemandiran desa menjadi kemandiran yang

sebenarnya yang mampu mensejahterakan masyarakat desa melalui

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai nilai

sosial serta tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dengan baik.

0,8000

0,8500

0,7800

0,8100

0,6667

0,9500

0,8571

0,8246

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000

IKL

IKE

IKS

IDM


2019 2018

65



Profil IDM Desa Muara Tahun 2019

2. DESA ANYAR KECAMATAN ANYAR KABUPATEN SERANG


2018

STATUS INDEKS DESA

MEMBANGUN 2019

Status : Maju

Skor : IDM : 0,7183

IKS : 0,7714

IKE : 0,9167

IKL : 0,4667

Status : Mandiri

Skor : IDM : 0,8488

IKS : 0,8629

IKE : 0,8167

IKL : 0,8667

66



Penurunan Indeks Ketahanan Ekonomi disebabkan oleh masih

rendahnya keragaman produksi masyarakat desa, sehingga perlu

didorong beberapa jenis kegiatan ekonomi penduduk untuk

selanjutnya dapat didistribusikan ke Pasar Desa dan Pusat Pertokoan

di kawasan tersebut, mengingat desa Anyar adalah jalur lintasan ke

destinasi wisata di kecamatan Anyar. Pemerintah dan masyarakat

anyar sudah menyadari potensi bencana alam, sehingga kegiatan

terkait dampak bencana cukup tinggi, sehingga mampu mengangkat

indeks ketahanan lingkungan (IKL) meskipun dari sisi kualitas

lingkungan masih perlu dilakukan penguatan kapasitas pemahaman

masyarakat, pemerintah dan sektor industri di kawasan Anyar untuk

memperhatikan pengurangan pencemaran air, udara dan tanah.

Profil IDM Desa Anyar Tahun 2019

0,4667

0,9167

0,7714

0,7183

0,8667

0,8167

0,8629

0,8488

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

IKL

IKE

IKS

IDM


2019 2018

67



No Nama

Kasepuhan

Ketua

Adat Kampung Desa Kec. Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

C I S I T U 1 Cisitu Mumuh Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cisitu Hu'ih Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cisitu H Okri Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cisitu Olot Ata Cisitu Kujangsari Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cisitu Olot Marja Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

6 Cisitu Olot Enjam Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung

C I S U N G S A N G 1 Cipayung Adkasa Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cipayung Yuhadi Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

3 Cipayung Sarta Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cipayung A. Basari Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

5 Cipayung Madturi Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan

6 Sukarasa Sabi Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

7 Sukarasa Nuhaya Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan

8 Lembur Gede Harun Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

9 Lembur Gede Roni Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

10 Lembur Gede Obay Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

11 Lembur Gede Ahrip Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

12 Lembur Gede Darmaji Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

13 Lembur Gede Nata Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

14 Lembur Gede Nuhri Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan

S A J I R A 1 Cokel Pasirnangka Abah Yana Cokel Pasirnangka Curugbitung Curug Bitung Sesepuh Kampung

2 Cikawah Abah Usa Cikawah Sobang Sobang Sesepuh Kampung

3 Cokel Abah Jarsim Cokel Sekarwangi Curug Bitung Sesepuh Kampung

W A R U N G B A N T E N 1 Warung Banten Sapani Warung Banten Warung Banten Cibeber Rendangan

2 Langkob Ukar Langkob Warung Banten Cibeber Rendangan

3 Cibadak Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

4 Cibadak Olot Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cibadak Wikanta Cibadak Warung Banten Cibeber Rendangan

C I K A D U 1 Cikadu Aki Juhad Babakan Empang Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

2 Cikadu Olot Armat Cikadu Jagaraksa Muncang Sesepuh Kampung

3 Cikadu Kirman Cikadu Mekar Jaya Panggarangan Sesepuh Kampung

4 Cigoler Aki Akria Cigoler Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

5 Cikadu Sukatja Cikadu Cikadu Cibeber Rendangan

6 Cikadu Aki Asju Cikadu Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

7 Karang ropong Aki juha Karang ropong Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

68



Tabel


Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik



Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 41 Lembaga 41 Lembaga 100%

Tabel


Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri



Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri 2 Desa 2 Desa 100%

No Kabupaten Kecamatan Desa Permakades Bumdesma Tema PKP

1 2 3 4 5 6 7

1 Pandeglang Cimanggu Rancapinang No.05 Tahun

2019

8 Leter Es Aki Onen Leter Es Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung

9 Ci awi Aki Purna Ci awi Cikadu Cibeber Rendangan

10 Ci goler Aki uan Ciawi Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung

H E G E R M A N A H 1 Lebak picung Aki aut Lebak picung Hegar manah Cibeber Rendangan

2 Ci panggung Aki ened Ci panggung Hegar manah Cibeber Rendangan

3 Hegarmanah Ukar Hegarmanah Hegar manah Cibeber Rendangan

69



Pandeglang Cimanggu Cibadak No.05 Tahun

2019

Sadulur

Sauyunan

Agro

Forestri

(Pertanian

berbasis

Kehutanan

Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Terdapat beberapa permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan

didalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

diantaranya :

A. Permasalahan

a) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola

oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Masyarakat Desa ada di Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, sehingga untuk pengukuran kinerja Program

kegiatan sulit diukur.

b) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

dikelola oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, hal ini dikarenakan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat ada di Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penataan

dan Pembinaan Lembaga Adat meuju Desa berada dibidang Penataan

dan Kerjasama Desa, sehingga untuk pengukuran kinerja Program

kegiatan sulit diukur.

c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa dikelola oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa dan Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Partisipasif Pembangunan

Desa berada dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

sehingga untuk pengukuran kinerja Program kegiatan sulit diukur.

d) Penempatan Pejabat Eselon IV di Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya, sehingga

70



penyesuaian ke dalam program dan kegiatan tidak sesuai dengan

Program yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Solusi

Berdasarkan Permasalahan Program dan Kegiatan tersebut, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, akan melakukan :

a) Revisi Renstra, agar Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

mudah diukur.

b) Mengajukan Revisi SOTK kepada Biro Organisasi Setda Provinsi

Banten, agar Penempatan Pejabat Eselon IV disesuaikan dengan Nama

Bidang dan Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018 DAN 2017

Capaian Kinerja Program Kegiatan tahun 2017 s.d 2019

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

dari tahun 2017 telah memenuhi target dalam Renstra DPMD Provinsi Banten

dari Program Tata Kelola Pemerintahan, Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa mendapatkan capaian realisasi kinerja 100 %, sedangkan

tahun 2018 capaian program/kegiatan mencapai 95,55%, hal itu dikarenakan

terdapat belum tercapiannya pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Badan

Kerjasama Desa dengan tolok ukur penyusunan profil Badan Kerjasama Antar

Desa (BKAD) belum dilaksanakan. Program/kegiatan Tahun 2019 capaian

kinerjanya terealisasi 100%.

Capaian Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2017 s.d 2019 A.

No Program Kegiatan Target Realisasi

2017

Realisasi

2018

Realisasi

2019

I Program Tata

Kelola

Pemerintahan

100%

100%

100 %

100 %

1

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

100%

100%

100 %

100 %

2

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

100%

100%

100 %

100 %

3

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

100%

100%

100 %

100 %

71



4

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

100%

100%

100 %

100 %

5

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

100%

100%

100 %

100 %

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 100% 100 %

100 %

7

Rapat Koordinasi ke Dalam dan

Ke Luar Daerah

100%

100%

100 % 100 %

8

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

100%

100%

100 %

100 %

9

Penyusunan Data Pembangunan

Sektoral

100%

100%

100 %

100 %

Program Kegiatan Target Realisasi Realisasi Realisasi

II Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

100%

100%

100 %

100%

1


Masyarakat Desa

100%

100%

100%

100%

2

Penataan dan Pengembangan

Potensi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

100%

100%

100%

100%

3

Penataan dan Pengembangan

Pelaku Ekonomi Desa

100%

100%

100%

100%

4

Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa

100%

100%

100%

100%

5


dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

100%

100%

100%

100%

III Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

100%

100%

100%

100%

1

Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum

Adat

100%

100%

100%

100%

2

Penataan dan Pembinaan Lembaga

Adat Menuju Desa Adat

100%

100%

100%

100%

3

Pembinaan dan Advokasi

Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa/Kelurahan

100%

100%

100%

100%

IV Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun

Desa

100% 100% 95,55%

100%

1

Penataan, Pembinaan dan

Pengembangan Lembaga


100%

100%

100%

100%

2

Pembinaan dan Penataan Badan

Kerjasama Desa 100% 100% 86,00 % 100%

3


Partisipatif Pembangunan Desa 100% 100% 100% 100%

72



3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN

TARGET RPJMD 2017-2022 PROVINSI BANTEN

Perbandingan realisasi kinerja dengan target yang ada dalam RPJMD Tahun

2017-2022 Provinsi Banten dibanding dengan realisasi target kinerja sasaran

dan sasaran program tahun 2019 telah terpenuhinya realisasi capaian dari

capaian sasaran untuk Eselon II dan outcame Eselon III tingkat capaian Target

RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2019 mencapai

100%.

Capaian Target Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2019

Program Indikator Kinerja Program RPJMD

(Outcome)

Target

Realisasi Capaian Target RPJMD

Provinsi melalui Pelaksanaan

RKPD

Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan

RKPD Provinsi

SKPD Penanggung

Jawab

Bidang Urusan

2019 2019 2019

Program Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Kepuasan Masyarakat

3,00 3,00 100,00% DPMD Bidang Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

BB BB 100,00%

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang

2,00 2,00 100,00%

Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri

2,00 2,00 100,00%

Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik

41,00 41,00 100,00%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri

2,00 2,00 100,00%

73



3.4. ANALISIS KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

a. Evaluasi dan Analisis Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

I. Program Tata Kelola Pemerintahan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan dan Keuangan dengan Anggaran sebesar Rp. 42.100.000,-

Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.

28.030.000,- (66,58%), terdapat sisa Anggaran pada Belanja

Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- karena

ada wacana untuk Rapat Internal Dinas tidak dapat diberikan

Makanan dan Minuman, dan sisa Anggaran sebesar Rp. 2.070.000,-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, untuk Pelaporan Pajak ke

Kantor Pajak Serang, tidak dapat diserap mengingat Jarak tersebut

tidak terlalu Jauh dari KP3B.

a. Out Kegiatan

1. Terlaksananya Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi dan Pajak Keuangan

dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Outcome

1. Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), CALK,

Neraca, Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pemberdayaan


c. Permasalahan

1. Masih adanya kegiatan yang rendah penyerapan anggarannya.

2. Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan

terlambatnya pengajuan permohonan SPP dan SPM

3. Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah

ditetapkan dengan pelaksanaan.

d. Rekomendasi

1. Perlunya perencanaan program/kegiatan yang lebih matang dan

mekanisme administrasi keungan didalam pelaksanaannya

harus sesuai serta mengikuti alur kas dan kurva S yang sudah

ditetapkan dalam DPA.

2. Mengintensifkan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.

74



3. Melakukan sinergitas program/kegiatan antar bidang yang

lebih optimal.

2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan dan Keuangan dengan Anggaran sebesar Rp.

398.629.000,- Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi Anggaran sebesar

Rp. 361.780.790,- (90,76%), terdapat sisa Anggaran pada Belanja

Makanan dan Minuman Kegiatan, Uang Saku Peserta, Belanja Jasa

Narasumber, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

• Out Kegiatan

1. Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja

(Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas


2. Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,

Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah

(LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

3. Terlaksananya Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Outcome Kegiatan

1. Tersedianya Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas


2. Tersedianya Dokumen Penyusunan laporan keuangan, laporan

kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan

Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas


3. Tersedianya data dan informasi lingkup Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

c. Permasalahan

1. Masih adanya kegiatan yang rendah penyerapan anggarannya.

2. Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan


75



3. Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah


d. Rekomendasi






3. Melakukan sinergitas program/kegiatan antar bidang yang

lebih optimal.

3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Kegiatan dilaksanakan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

dengan Anggaran sebesar Rp. 2.674.462.000,- Realisasi Fisik 100 %

dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.985.034.249,- (74,22%),

terdapat sisa Anggaran pada Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Cetak, Belanja

Dekorasi dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

a. Out Kegiatan

1. Tersedianya Kebutuhan Barang Unit Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

b. Outcome Kegiatan

1. Terpenuhinya Kebutuhan Barang unit di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Rencana

Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

c. Permasalahan

1. Sarana Penyimpanan Barang tidak tersedia.

2. Penataan Arsip kurang terkelola dengan baik.

d. Rekomendasi

1. Perlunya tempat Penyimpanan Arsip.

2. Penempatan Gedung Baru untuk Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

76



II. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna dilaksanakan di Kasi Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Desa, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.597.701.800,-

Progres Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.

1.211.566.000,- (75,83 %), Penyerapan Anggaran kurang dari 80 %

dikarenakan :

1. Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada

Gelar TTG Tingkat Nasional terdapat beberapa Efisiensi dari Belanja

Perjalanan Dinas Luar Daerah (menyesuaikan Tarif Akomodasi dan

Tiket Pesawat), serta Efisiensi dari Belanja Paket Pengiriman Barang

disesuaikan dengan Kapasitas Barang yang dibawa.

a. Out Kegiatan

1. Terselengaranya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat

Nasional di Provinsi Bengkulu pada Bulan September 2019.

b. Outcome Kegiatan

1. Lomba Karya Inovasi Ttg Tingkat Nasional :

Juara Harapan I Dari SMK Bismillah Padarincang

Serang (Alat Pendeteksi Mitigasi Bencana)

2. Gelar Teknologi Tepat Guna (Ttg) Tingkat Nasional

A. Juara Harapan I Ttg Unggulan Dari Tangerang

Selatan Budi Agasi (Masyarakat) (Alat Sistem Timbangan

Ternak Otomatis)

B. Juara Stand Terbaik III Gelar Ttg Tingkat Nasional.

3. Piagam Penghargaan Kepada Gubernur Banten sebagai Kepala

Daerah yang melakukan Pembinaan terhadap Inovator TTG dan

Posyantek Berprestasi

c. Permasalahan

3. Tidak adanya tindaklanjut kepada Pemenang TTG tingkat

Nasional terhadap Hasil Cipta

d. Rekomendasi

2. Perlunya ada perhatian dari Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota terhadap hasil cipta TTG.

77



2) Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa dilaksanakan di

Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, dengan Anggaran

sebesar Rp. 484.245.400,- Progres Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi

Keuangan sebesar Rp. 361.044.200,- (74,56 %), Penyerapan Anggaran

kurang dari 80 % dikarenakan terdapat beberapa Efisiensi antara lain

dari Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Belanja Hadiah

Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa, Uang

Saku, Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dan Belanja

Makanan dan Minuman Kegiatan:

a. Out Kegiatan

• Terselengaranya Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa di 32

Bumdes .

b. Outcome Kegiatan

• Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Ekonomi

Umuat PWRI Provinsi Banten

• Terbaik 1 Bumdes Inovatis Program Inovasi Desa

2. Bumdes Dewara Desa Warung Banten Kecamatan Cibeber

Kabupaten Lebak.

c. Permasalahan

3. Belum adanya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap Bumdes di

Desa Tertinggal dan Desa berkembang

d. Rekomendasi

4. Pemberian Penyertaan Modal kepada Bumdes di Desa Tertinggal

dan Desa Berkembang.

III. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan

Hukum Adat, dilaksanakan oleh Kasi Pemberdayaan Lembaga dan

Hukum Adat Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 334.768.600,-

Progres Realisasi Fisik 100 %, Progres Realiasi Keuangan sebesar Rp.

209.598.300,- (62,61 %) hal ini disebabkan karena terdapat Efisiensi

78



Anggaran dibeberapa Belanja yaitu : Belanja Sewa Ruang Rapat,

Belanja Perlengkapan Peserta dan Belanja Uang Saku Peserta.

a. Out Put Kegiatan

5. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan,

Penataan dan Musyawarah Kumpul Tokoh Masyarakata Hukum

Adat di 41 Lembaga Masyarakat Hukum Adat.

b. Outcome Kegiatan

6. Tersusunnya Profil Lembaga Masyarakat Hukum Adat di

41 Lembaga Masyarakat Hukum Adat.

• Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dilaksanakan

oleh Kasi Ketahanan Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp.

6.173.395.250,- Progres Realisasi Fisik 100 %, Progres Realiasi

Keuangan sebesar Rp. 4.134.659.910,- (66,98 %), terdiri dari 5 Sub

Kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pembangunan

Desa (TMMD), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 621.173.500,-

terrealisasi sebesar Rp. 364.558.700,- (58,69%). Efisiensi sebesar

Rp. 256.614.800,- Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :

• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.

99.975.000,-

• Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 56.665.000,-

• Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp. 35.000.000,-

• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 27.000.000,-

• Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar

Rp.15.600.000,-

• Belanja Sewa Meja Kursi sebesar Rp. 14.206.000,-

2) Sub Kegiatan Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.

521.252.000,- (58,87%), terrealisasi sebesar Rp. 306.840.000,-

Efisiensi sebesar Rp. 214.412.000,- Efisiensi terbesar pada Sub

Kegiatan ini pada :


148.950.000,-

• Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 26.000.000,-

• Belanja Dokumentasi sebesar Rp. 18.500.000,-

3) Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP PKK

(Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan PKK Provinsi

79



Tentang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat), Pagu Sub

Kegiatan sebesar Rp. 3.455.669.750,- terrealisasi sebesar Rp.

2.277.838.210,- (65,92) Efisiensi sebesar Rp. 1.177.831.540,-

Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada:

(1) Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 229.250.000,-

(2) Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp. 176.500.000,-

(3) Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 158.864.000,-

(4) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar

Rp.152.540.000,-

(5) Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 96.500.000,-

(6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.

91.304.090,-

(7) Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek sebesar Rp.

40.000.000,-

(8) Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)

sebesar Rp. 38.780.000,-

(9) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.

31.873.300,-

(10) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 29.200.000,-

4) Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan

POSYANDU, Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

terrealisasi sebesar Rp. 1.136.378.000,- (75,76 %), Efisiensi

sebesar Rp. 363.622.000,- Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini

pada :


(2) Belanja Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada

Masyarakat sebesar Rp. 93.912.000,-


55.060.000,-

(4) Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 28.800.000,-

(5) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar

Rp.28.080.000,-

(6) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.

16.950.000,-

(7) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 16.500.000,-

80



5) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa, Pagu Sub Kegiatan

sebesar Rp. 75.300.000,- terrealisasi sebesar Rp. 49.045.000,-

(65,13%), Efisiensi sebesar Rp. 26.255.000,- Efisiensi terbesar

pada Sub Kegiatan ini pada :


5.725.000,-


(3) Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 4.180.000,-

(4) Belanja jasa Narasumber sebesar Rp. 4.000.000,-

(5) Belanja Penggandaan sebesar Rp. 2.580.000,-

a. Out Put Kegiatan

a) Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa pada 5 Sub Kegiatan yaitu :

(a) Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pembangunan Desa

(TMMD) ke 104,105 dan 106;

(b) Pembinaan Kelembagaan Desa di 16 Desa Tertinggal sesuai

Lokus Sasaran yang telah ditetapkan;

(c) Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP PKK

(Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan PKK

Provinsi Tentang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat)

di 8 Kabupaten/Kota sesuai 10 Program Kerja PKK;

(d) Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan POSYANDU di

16 Desa Tertinggal sesuai Lokus Sasaran yang telah

ditetapkan;

(e) Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM), sesuai usulan dari Dandim Provinsi Banten

b. Outcome Kegiatan

- Juara Harapan 1 Nasional Kategori Pembinaan Kelembagaan

Posyandu pada Kabupaten/Kota, Posyandu Kota Tangerang

Provinsi Banten;

c. Permasalahan

• Rencana Operasional Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

dan Kerangka Acuan Kerja tidak sepenuhnya dijadikan sebagai

dasar dalam melaksanakan kegiatan;

• Pemahaman terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa

kurang diperhatikan;

81



• Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan


• Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah


e. Rekomendasi






3. Melakukan sinergitas program/kegiatan dengan Lembaga

Terkait.

3.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada tahun

2019 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran,

untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan

evaluasi dan analisis dengan efesiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah

dilaksanakan selama tahun 2019. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara

membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan dengan

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana

pada input dalam menghasilkan output.

TABEL EFISIENSI ANGGARAN DPMD PROVINSI BANTEN

No Uraian Pagu Anggaran

Rencana

Fisik Realisasi

Efisiensi

Anggran

% (Rp) (Rp)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.601.000.000 100 11.768.390.001 1.832.609.999

BELANJA LANGSUNG

1 Program Tata Kelola Pemerintahan 3.792.045.600 100 3.173.853.404 618.192.196

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset 42.100.000 100 28.030.000 14.070.000

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 398.629.000 100 361.780.790 36.848.210

3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 759.500.000 100 694.572.000 64.928.000

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 369.560.000 100 227.731.900 141.828.100

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.399.571.500 100 1.068.392.383 331.179.117

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 124.119.000 100 103.339.000 20.780.000

7

Rapat Koordinasi ke Dalam dan Ke Luar

Daerah 563.202.100 100 559.318.331 3.883.769

82



8

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan 30.704.000 100 27.349.000 3.355.000

9 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 104.660.000 100 103.340.000 1.320.000

2

Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa 3.283.480.700 100 2.671.382.400 612.098.300

1

Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat

Desa 476.392.000 100 447.297.000 29.095.000

2



534.332.900 100 481.646.200 52.686.700

3

Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi

Desa

484.245.400 100 361.044.200 123.201.200

4

Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

190.808.600 100 169.829.000 20.979.600

5


Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.597.701.800 100 1.211.566.000 386.135.800

3 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

6.661.810.700 100 4.484.786.202 2.177.024.498

1

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat

334.768.600 100 209.598.300 125.170.300

2

Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat

Menuju Desa Adat 153.646.850 100 140.527.992 13.118.858

3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 6.173.395.250 100 4.134.659.910 2.038.735.340

4

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa 1.626.069.000 100 1.450.093.837 175.975.163

1

Penataan, Pembinaan dan Pengembangan

Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan

749.724.000 100 683.605.479 66.118.521

2

Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama

Desa

209.472.000 100 181.482.258 27.989.742

3

Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif

Pembangunan Desa

666.873.000 100 585.006.100 81.866.900

J U M L A H 28.964.406.000 100 23.548.505.844 5.415.900.156

3.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

3.6.1 Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Kebrhasilan DPMD

Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

Provinsi Banten, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan

dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam

sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan

kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan.

Adapun Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun

pembangunan sebagai berikut :

83



5. Program Tata Kelola Pemerintahan 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

4) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

5) Peningkatan Kapasitas Aparatur;

6) Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah;

7) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


1) Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;

2) Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna;

3) Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan


4) Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa;

5) Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa

7. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

1) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum

Adat;

2) Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa/Kelurahan;

3) Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

1) Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;

2) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan;

3) Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa

84



3.6.2 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau

Kegagalan


1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan di Kasi

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, dengan Anggaran

sebesar Rp. 1.597.701.800,- Progres Realisasi Fisik 100 % dan

Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.211.566.000,- (75,83 %),

Penyerapan Anggaran kurang dari 80 % dikarenakan :

• Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

pada Gelar TTG Tingkat Nasional terdapat beberapa

Efisiensi dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

(menyesuaikan Tarif Akomodasi dan Tiket Pesawat), serta

Efisiensi dari Belanja Paket Pengiriman Barang disesuaikan

dengan Kapasitas Barang yang dibawa.

• Out Kegiatan

Terselengaranya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat

Nasional di Provinsi Bengkulu pada Bulan September 2019.

• Outcome Kegiatan

3. Lomba Karya Inovasi Ttg Tingkat Nasional :

Juara Harapan I Dari SMK Bismillah Padarincang

Serang (Alat Pendeteksi Mitigasi Bencana)

4. Gelar Teknologi Tepat Guna (Ttg) Tingkat Nasional

Juara Harapan I Ttg Unggulan Dari Tangerang

Selatan Budi Agasi (Masyarakat) (Alat Sistem

Timbangan Ternak Otomatis)

Juara Stand Terbaik III Gelar Ttg Tingkat Nasional.

85



5. Piagam Penghargaan Kepada Gubernur Banten sebagai

Kepala Daerah yang melakukan Pembinaan terhadap

Inovator TTG dan Posyantek Berprestasi

• Permasalahan

Tidak adanya tindaklanjut kepada Pemenang TTG tingkat

Nasional terhadap Hasil Cipta

• Solusi

Perlunya ada perhatian dari Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota terhadap hasil cipta TTG.

• Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa

dilaksanakan di Kasi Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Desa, dengan Anggaran sebesar Rp.

484.245.400,- Progres Realisasi Fisik 100 % dan

Realisasi Keuangan sebesar Rp. 361.044.200,- (74,56

%), Penyerapan Anggaran kurang dari 80 % dikarenakan

terdapat beberapa Efisiensi antara lain dari Belanja Uang

untuk diberikan kepada Masyarakat, Belanja Hadiah

Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat

dan Desa, Uang Saku, Belanja Perjalanan Dinas Dalam

dan Luar Daerah dan Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan:

• Out Kegiatan

Terselengaranya Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa di

32 Bumdes .

86



• Outcome Kegiatan

Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga

Ekonomi Umuat PWRI Provinsi Banten

• Terbaik 1 Bumdes Inovatis Program Inovasi Desa

• Bumdes Dewara Desa Warung Banten Kecamatan

Cibeber Kabupaten Lebak.

e. Permasalahan

• Belum adanya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap

Bumdes di Desa Tertinggal dan Desa berkembang

f. Solusi

• Pemberian Penyertaan Modal kepada Bumdes di Desa

Tertinggal dan Desa Berkembang.

2. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

dan Hukum Adat, dilaksanakan oleh Kasi Pemberdayaan

Lembaga dan Hukum Adat Masyarakat dengan Anggaran

sebesar Rp. 334.768.600,- Progres Realisasi Fisik 100 %,

Progres Realiasi Keuangan sebesar Rp. 209.598.300,- (62,61

%) hal ini disebabkan karena terdapat Efisiensi Anggaran

dibeberapa Belanja yaitu : Belanja Sewa Ruang Rapat, Belanja

Perlengkapan Peserta dan Belanja Uang Saku Peserta.

1. Out Put Kegiatan

a. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan,

Penataan dan Musyawarah Kumpul Tokoh

Masyarakata Hukum Adat di 41 Lembaga Masyarakat

Hukum Adat.

87



2. Outcome Kegiatan

b. Tersusunnya Profil Lembaga Masyarakat Hukum

Adat di 41 Lembaga Masyarakat Hukum Adat.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa,

dilaksanakan oleh Kasi Ketahanan Masyarakat dengan

Anggaran sebesar Rp. 6.173.395.250,- Progres Realisasi Fisik

100 %, Progres Realiasi Keuangan sebesar Rp. 4.134.659.910,-

(66,98 %), terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam

Pembangunan Desa (TMMD), Pagu Sub Kegiatan sebesar

Rp. 621.173.500,- terrealisasi sebesar Rp. 364.558.700,-

(58,69%). Efisiensi sebesar Rp. 256.614.800,- Efisiensi

terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :


99.975.000,-

• Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp.

56.665.000,-


• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp.

27.000.000,-


Rp.15.600.000,-

• Belanja Sewa Meja Kursi sebesar Rp. 14.206.000,-

2. Sub Kegiatan Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.

521.252.000,- (58,87%), terrealisasi sebesar Rp.

306.840.000,- Efisiensi sebesar Rp. 214.412.000,-

Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :


148.950.000,-


• Belanja Dokumentasi sebesar Rp. 18.500.000,-

3. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP

PKK (Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan

PKK Provinsi Tentang Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.

3.455.669.750,- terrealisasi sebesar Rp. 2.277.838.210,-

88



(65,92) Efisiensi sebesar Rp. 1.177.831.540,- Efisiensi

terbesar pada Sub Kegiatan ini pada:



• Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 158.864.000,-


Rp.152.540.000,-

• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp.

96.500.000,-


91.304.090,-

• Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek sebesar

Rp. 40.000.000,-

• Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning

(AC) sebesar Rp. 38.780.000,-

• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.

31.873.300,-

• Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 29.200.000,-

4. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan

POSYANDU, Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.

1.500.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 1.136.378.000,-

(75,76 %), Efisiensi sebesar Rp. 363.622.000,- Efisiensi

terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :


• Belanja Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang

Kepada Masyarakat sebesar Rp. 93.912.000,-


55.060.000,-

• Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 28.800.000,-


Rp.28.080.000,-

• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.

16.950.000,-

• Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 16.500.000,-

89



5. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa, Pagu Sub

Kegiatan sebesar Rp. 75.300.000,- terrealisasi sebesar Rp.

49.045.000,- (65,13%), Efisiensi sebesar Rp. 26.255.000,-

Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :


5.725.000,-


• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 4.180.000,-

• Belanja jasa Narasumber sebesar Rp. 4.000.000,-

• Belanja Penggandaan sebesar Rp. 2.580.000,-

c. Out Put Kegiatan

1. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa pada 5 Sub Kegiatan

yaitu :

• Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pembangunan Desa

(TMMD) ke 104,105 dan 106;

• Pembinaan Kelembagaan Desa di 16 Desa Tertinggal

sesuai Lokus Sasaran yang telah ditetapkan;

• Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP PKK

(Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan

PKK Provinsi Tentang Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat) di 8 Kabupaten/Kota sesuai 10 Program

Kerja PKK;

• Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan

POSYANDU di 16 Desa Tertinggal sesuai Lokus

Sasaran yang telah ditetapkan;

• Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM), sesuai usulan dari Dandim Provinsi

Banten

d. Outcome Kegiatan

Juara Harapan 1 Nasional Kategori Pembinaan Kelembagaan

Posyandu pada Kabupaten/Kota, Posyandu Kota Tangerang

Provinsi Banten;

90



e. Permasalahan

• Rencana Operasional Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja tidak sepenuhnya

dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan;

• Pemahaman terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa

kurang diperhatikan;

• Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan


• Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah


f. Solusi

• Perlunya perencanaan program/kegiatan yang lebih

matang dan mekanisme administrasi keungan didalam

pelaksanaannya harus sesuai serta mengikuti alur kas dan

kurva S yang sudah ditetapkan dalam DPA.

• Mengintensifkan pengendalian pelaksanaan

program/kegiatan.

• Melakukan sinergitas program/kegiatan dengan Lembaga

Terkait.

B. REALISASI ANGGARAN DPMD PROVINSI BANTEN

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. yang melatar belakangi

ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah

adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif

dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik,

yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran pada DPMD Provinsi Banten sesuai dengan DPA

sebagaimana tercantum dalam pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

91



DPMD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

A. Pengelolaan Belanja DPMD Provinsi Banten

Belanja DPMD Provinsi Banten disusun untuk mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah yang bersifat Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

DPMD Provinsi Banten menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik

dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran DPMD Provinsi Banten yang

menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan, serta

pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud

dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan

pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat, khususnya

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Kebijakan Umum Keuangan DPMD Provinsi Banten

Arah kebijakan belanja DPMD Provinsi Banten disusun berdasarkan prinsip-

prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, prioritas

pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta

perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan Belanja APBD pada DPMD Provinsi Banten secara deskriptif

dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja APBD Tahun Anggaran 2019

Belanja Murni APBD DPMD Provinsi Banten pada Tahun Anggaran

2019 dianggarkan sebesar Rp. 29.038.400.000,00,- pada Belanja Perubahan APBD

DPMD TA. 2019 menjadi Rp. 28.964.406.000,00,- dapat direalisasikan sebesar

Rp.23.548.505.844,00 atau mencapai 81,30%, apabila dibandingkan dengan

92



Realisasi Anggaran pada Tahun 2018, terjadi penurunan pada Realisasi Penyerapan

Anggaran sebesar 5,8 % dari Anggaran sebesar Rp. 24.498.950.000,- terealisasi

sebesar Rp. 21.095.419.843 (86,11%) yang perinciannya dapat dilihat pada tabel

berikut:

No Uraian Pagu Anggaran

Rencana

Fisik Realisasi

Sisa

Anggaran

% (Rp) % Fisik (Rp)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.601.000.000 100 11.768.390.001 86,53 100 1.832.609.999

BELANJA LANGSUNG

1 Program Tata Kelola Pemerintahan 3.792.045.600 100 3.173.853.404 83,70 100 618.192.196

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset 42.100.000 100 28.030.000 66,58 100 14.070.000

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 398.629.000 100 361.780.790 90,76 100 36.848.210

3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 759.500.000 100 694.572.000 91,45 100 64.928.000

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 369.560.000 100 227.731.900 61,62 100 141.828.100

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.399.571.500 100 1.068.392.383 76,34 100 331.179.117

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 124.119.000 100 103.339.000 83,26 100 20.780.000

7

Rapat Koordinasi ke Dalam dan Ke Luar

Daerah 563.202.100 100 559.318.331 99,31 100 3.883.769

8

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan 30.704.000 100 27.349.000 89,07 100 3.355.000

9 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 104.660.000 100 103.340.000 98,74 100 1.320.000

2

Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa 3.283.480.700 100 2.671.382.400 81,36 100 612.098.300

1

Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat

Desa 476.392.000 100 447.297.000 93,89 100 29.095.000

2



534.332.900 100 481.646.200 90,14 100 52.686.700

3

Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi

Desa

484.245.400 100 361.044.200 74,56 100 123.201.200

4

Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

190.808.600 100 169.829.000 89,00 100 20.979.600

5


Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.597.701.800 100 1.211.566.000 75,83 100 386.135.800

3 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

6.661.810.700 100 4.484.786.202 67,32 100 2.177.024.498

1

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat

334.768.600 100 209.598.300 62,61 100 125.170.300

2

Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat

Menuju Desa Adat 153.646.850 100 140.527.992 91,46 100 13.118.858

3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 6.173.395.250 100 4.134.659.910 66,98 100 2.038.735.340

4

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa 1.626.069.000 100 1.450.093.837 89,18 100 175.975.163

1

Penataan, Pembinaan dan Pengembangan

Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan

749.724.000 100 683.605.479 91,18 100 66.118.521

2

Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama

Desa

209.472.000 100 181.482.258 86,64 100 27.989.742

3

Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif

Pembangunan Desa

666.873.000 100 585.006.100 87,72 100 81.866.900

J U M L A H 28.964.406.000 100 23.548.505.844 81,30 100 5.415.900.156

93



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan

sekaligus sebagai alat kendali, penilaian kualitas kinerja dan pendorong

terwujudnya Good Governance Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten.

Dalam kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat selama Tahun

Anggaran 2019 menunjukan bahwa selain keberhasilan dari beberapa

kegiatan, namun masih ada kegiatan yang belum terlaksana secara

maksimal dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Realisasi Anggaran pada

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 menurun apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2018

pencapaian kinerja anggaran adalah sebesar 86,68 % sedangkan pada tahun

2019 sebesar 81,03 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan

dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

3. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun

mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh

masyarakat langsung masih belum optimal, hal ini karena :

1) Keterbatasan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, tidak bisa

melaksanakan kegiatan Fisik di Belanja Langsung, contohnya Pemberian

Bantuan kepada Bumdes, Pembangunan Jembatan Gantung di Daerah

Perbatasan, Pembangunan Gedung Bumdes dan Pendampingan Kepada

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2. Belum sepenuhnya OPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun

Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan

masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.

94



B. . LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal yang

mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

untuk terus berkomitmen memberdayakan masyarakat di Provinsi Banten.

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan

bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain

dengan kebijakan yang pro poor, sinkronisasi program yang terpadu,

penguatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan di desa/kel., hal ini

menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin

menuju keberdayaan dan kemandirian.

Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan

masyarakat ke depan adalah :

1. Meningkatkan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat;

2. Memfasilitasi Rumah Tangga Miskin untuk berusaha;

3. Meningkatkan pusat layanan informasi Teknologi Tepat Guna;

4. Meningkatkan kemampuan komunitas masyarakat dalam mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam;

5. Memfasilitasi Lembaga kemasyarakatan (TP PKK, POSYANDU, LPM, RT

RW, dan KARANG TARUNA) agar aktif berperanserta dalam

pemberdayaan masyarakat;

6. Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga

fasilitator, motivator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat di

desa/kel.;

7. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat;

8. Melakukan fasilitasi penerapan sistim manajemen pembangunan

partisipatif, serta

9. Meningkatkan komunitas masyarakat yang mengembangkan nilai nilai adat

dan sosial budaya lokal.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk

pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka

mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat

baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan

penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan

indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan

mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan OPD Provinsi

95



Banten yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan

peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan

lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya

perlu melibatkan OPD/instansi pemerintah baik di Pemerintah Provinsi

Banten, Pemerintah Kab./Kota maupun dengan Pemerintah

Desa/Kelurahan.

Serang, Maret 2020

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI BANTEN

Dr. Dra. ENONG. SUHAETI, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19630503 199103 2 005

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019 · 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019 DPMD Provinsi Banten 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Documents