LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

i Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu

PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU

SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

ii Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020, salah satu

upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tatakelola

pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan

kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses Penilaian yang

terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi

pemerintah,untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga

kinerjanya bias terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 ini merupakan

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, dimana Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

Adapun indikator yang digunakan pada pengukuran ini adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator kinerja

kegiatan yang berupa masukan

iii Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu

(input), keluaran (output) dan hasil (outcame) dari kegiatan tahun 2020.

Dana yang dialokasi melalui APBD Pemerintah Kota Bengkulu untuk Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam Tahun Anggaran 2020.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD untuk

pencapaian visi dan misi dilakukan penjabaran kedalam beberapa factor

utama pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu meliputi

penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja. Sasaran Strategis yang

diukur dalam laporan LKjIP ini adalah peningkatan pelayanan kepada

Anggota DPRD Kota Bengkulu, Indikator yang diambil antara lain:

a. Indikator kinerja atas indikator tingkat Presentase perda yang disahkan

berdasarkan propemperda (Bappemperda), yang di bahas anggota DPRD

Kota Bengkulu bersama eksekutif baru tercapai 40,90% atau 68,17 %

dari target 60%

Berdasarkan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Nomor

:27/DPA/BPKAD/2020 tanggal 20 oktober 2020 Anggaran sebesar

Rp61.083.652.196,00. Jumlah dana tersebut di atas dialokasikan untuk

Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp21.866.990.000,00 dan

Belanja Langsung Sekretariat DPRD Rp38.988.524.496,00. Adapun realisasi

anggaran tidak langsung sampai 31 Desember 2020 sebesar

Rp19.996.954.803.00, dan belanja Langsung sampai dengan 31 Desember

2020 sebesar Rp36.639.452.710,00

Adapun total realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2020 sebesar

RP56.636.407.513,00.

iv Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja tahun

2020, maka rata-rata nilai capaian kinerja utama Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu mencapai 68,17 % berdasarkan

hasil pengukuran terhadap capaian IKU, dapat disimpulkan rata-rata

sedang.

v Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu

vi Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif..................................................................... ii

Kata pengantar.............................................................................. v

Daftar isi ...................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang .............................................................. 1

I.2.TugasdanFungsi ............................................................. 2

I.3. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu .. 3

I.4. Keadaan Pegawai ........................................................... 10

I.5. Sarana dan Prasarana..................................................... 16

I.6. Keuangan ....................................................................... 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja ........................................................... 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 27

B. Realisasi Anggaran ........................................................ 33

BAB IV PENUTUP............................................................................ 39

LAMPIRAN

1. Penetapan kinerja

2. Perjanjian kinerja tahun 2020

3. Keputusan DPRD Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun

2020

1 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu disusun dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali,

alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good govermance,

didasari pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020,

serta perjanjian kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk

Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolak ukur untuk

melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap

program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan laporan kinerja menjadi

salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan


Bengkulu

sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan

kinerja setiap akhir tahun anggaran,

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan Laporan Kinerja

pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap

kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari

pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban maka

Laporan Kinerja pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah

daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas

baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya,karena Laporan

Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah unsur pelaksanaan yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara administrasi

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan

secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.


Bengkulu

I.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 menetapkan

bahwa Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu

Walikota melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan

kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota.

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota.

3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota.

4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD Kota.

1.3. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu diatur dalam

peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 54 Tahun 2016, terdiri dari

Sekretaris, Bagian Administrasi Kesekretariatan, Bagian Persidangan

dan Hukum, Bagian Administrasi Keuangan, dan Kelompok jabatan

Fungsional

1. Bagian Administrasi Kesekretariatan.

1.1. Bagian Administrasi Kesekretariatan dipimpin oleh Kepala

Bagian yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan

adiministratif kepada seluruh satuan organisasi dan DPRD di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Bengkulu

1.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

angka 1.1 bagian Administrasi Kesekretariatan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan

lebih terarah dan berjalan lancar.

b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang administrasi

kesekretariatan.

d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan umum.

e. Pemverifikasian dokumen administrasi Kepegawaian

f. Pelaksanaan keprotokolan Pimpinan DPRD Kota.

g. Pelakasanaan administasi perjalanan dinas Pimpinan dan

Anggota DPRD Kota Bengkulu serta Sekretariat DPRD Kota

h. Pempublikasian kegiatan-kegiatan DPRD Kota.

i. Pengurusan dan pemeliharaan kendaraan dinas, rumah

dinas, gedung–gedung DPRD Kota dan Sekretariat DPRD

Kota.

j. Pengelolaan keamanan kantor dan kebersihan lingkungan

gedung-gedung DPRD Kota dan Sekretariat DPRD Kota.

k. Penyiapan pelaksanaan rapat-rapat dan persiapan acara

peringatan hari-hari besar.


Bengkulu

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Sekretariat.

m. Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi Terkait.

n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Persidangan dan Hukum.

2.1. Bagian Persidangan dan Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian

yang bertugas melaksanakan pengelolaan persidangan dan

hukum


angka 2.1. bagian Persidangan dan Hukum mempunyai fungsi

:

a. Penyusunan rencana, Program dan kegiatan Sekretariat.

b. Pemahaman ketentuan peraturan perudang-undangan yang

berlaku.

c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang persidangan dan

hukum.

d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

f. Penyelenggaraan penyeliaan surat-surat, legislasi hukum.

g. Penyelenggaraan Pendokumentasian, merekam dan

memvisualisasikan kegiatan DPRD Kota Bengkulu, kegiatan


Bengkulu

rapat-rapat, peninjauan lapangan, kegiatan fraksi, komisi,

kepanitian dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu baik di

dalam maupun luar daerah.

h. Penyampaian saran dan pendapat kepada Sekretaris DPRD

dan Pimpinan Dewan terhadap surat-surat yang masuk ke

Bagian Persidangan dan Hukum.

i. Pemberian petunjuk pelaksanaan kerjasama (MoU) dalam

penyusunan draf Raperda dan Naskah Akademik dengan

lembaga/instansi Pemerintah.

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Bagian Persidangan dan Hukum.

k. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait.

l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


3. Bagian Adminsitrasi Keuangan.

3.1. Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian yang bertugas mengelola Keuangan dilingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


angka 3.1.Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bagian

Administrasi Keuangan.

b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.


Bengkulu

c. Perencanaan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD

dalam (Renja) tahun yang berikutnya berdasarakan

Rencana Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD.

d. Penyeliaan, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari

Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan

Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Bagian Administrasi Keuangan.

f. Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait.

g. Penyusunan laporan pelaksanan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Masing-masing Bagian membawahi Sub Bagian terdiri dari:

1. Bagian Administrasi Kesekretariatan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Protokol dan Humas

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan perlengkapan

2. Bagian Persidangan dan Hukum

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

3. Bagian Adminsitrasi Keuangan

a. Sub Bagian Anggaran

b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan


Bengkulu

c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan

9 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Bagian Administrasi Kesekretariatan

Bagian Administrasi Keuangan

Bagian Persidangan

dan Hukum

Subbag Umum dan

Kepegawaian

Subbag Protokol dan

Humas

Subbag Rumah

Tangga dan Perlengkapan

Subbag Anggaran

Subbag

Verifikasi

dan Pelaporan

Subbag Perbendaha

raan dan Pembukuan

Subbag Rapat dan

Risalah

Subbag Hukum dan

Perundang-undangan

Subbag Dokumentasi

dan Perpustakaan

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu Jakarta

Sekretaris DPRD

Kelompok Jabatan

Fungsional

Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional

Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional Umum


Bengkulu

I.4. Keadaan Pegawai

Keadaan pegawai di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu digambarkan

berdasarkan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional,Tingkat

Golongan, Tingkat Pendidikan, Tenaga Non ASN dengan rincian sebagai

berikut :

1.4.1. Daftar Jabatan Struktural

Daftar jabatan struktural ditampilkan berdasarkan tabel dan

grafik di bawah ini :

Tabel 1.1

Jabatan Struktural

No Unit Kerja Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 ESELON I - - - - -

2 ESELON II 1 1 1 1 1

3 ESELON III 4 3 3 3 3

4 ESELON IV 9 9 9 9 9

Jumlah 14 13 13 13 13

Sumber data :Kasubbag Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Grafik


0

2

4

6

8

10

12

14

16

- - - - -

2017 2018 2019 2020 2021

Tahun

Jabatan Struktural

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

Jumlah


Bengkulu

1.4.2. Daftar Jabatan Fungsional

Daftar jabatan fungsional ditampilkan berdasarkan tabel dan

grafik di bawah ini :

Tabel 1.2

Jabatan Fungsional

No Jenis Jabatan Jumlah

1 Jabatan Fungsional Umum 42 orang

2 Jabatan fungsional tertentu 0 orang


Grafik


1.4.3. Daftar Jumlah ASN Menurut Golongan

Daftar jumlah ASN menurut golongan ditampilkan berdasarkan

tabel dan grafik di bawah ini :

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Jabatan Fungsional Umum Jabatan funsional tertentu


Bengkulu

Tabel. 1.3

Jumlah ASN Menurut Golongan

No Unit Kerja Golongan

Jumlah IV III II I

1 Sekretaris 1 1

2 Bagian Administrasi

Kesekretariatan

1 19 3 23

3 Bagian Persidangan dan

Hukum

1 23 1 25


Keuangan

2 9 11

Jumlah 5 51 4 60


Grafik


1.4.4. Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Daftar pegawai menurut tingkat pendidikan ditampilkan

berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

0

5

10

15

20

25

30

IV III II I

1 Sekretaris

2 BagianAdministrasiKesekretariatan

3 BagianPersidangan danHukum

4 BagianAdministrasiKeuangan


Bengkulu

Tabel 1.4

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Unit Kerja Pendidikan

JUMLAH S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 Sekretaris 1 1


Kesekretariatan

1 17 5 23

3 Bagian Persidangan

dan Hukum

3 18 1 3 25

4 Bagian Keuangan 1 9 1 11

Jumlah 6 45 1 9 60

Tabel 1.5

N

O

BIDANG ILMU / TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH

(Orang)

PROYEKSI

KEBUTUHA

N

(Orang)

1 Pasca Sarjana Pemerintahan -1

2 Pasca Sarjana Hukum -

3 Pasca Sarjana Administrasi Negara -

4 Pasca sarjana manajemen 3

5 Pasca Serjana Sain -

6 Pasca Serjana Ekonomi 1

7 Pasca Serjana Informasi Publik 1

8 Sarjana Ilmu Komunikasi 8

9 Sarjana Ilmu Komputer 2

10 Sarjana Hukum 5

11 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan -

12 Sarjana Ilmu Pemerintahan 1


Bengkulu

13 Sarjana Administrasi Negara 12

14 Sarjana ekonomi Pembangunan 1

15 Sarjana Ekonomi 2

16 Sarjana Studi manajemen 6

17 Sarjana Akuntansi 4

18 Sarjana Sistem Informasi -

19 Sarjana Teknik 1

20 Sarjana Bahasa Inggris -

21 Sarjana Hubungan Internasional 1

22 Sarjana Teknologi Industri Pertanian 1

23 Sarjana ekonomi manajemen 2

24 Sarjana Manajemen -

25 Diploma III Perpustakaan 1

26 SLTA/STM 9

Grafik


Bengkulu


1.4.5. Daftar Jumah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD

Daftar jumlah tenaga Non ASN ditampilkan berdasarkan tabel

dan grafik di bawah ini :

Tabel 1.6

Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD

No Unit Kerja Pendidikan

JUMLAH S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 Tenaga

Keamanan/Satpam

4 3 18 4 29

2 Driver/Pengemudi 4 4

3 Tenaga Administrasi

Perkantoran

36 7 36 79

4 Tenaga

Kebersihan/Cleaning

Servis

1 8 8 4 21

Jumlah - 41 10 66 12 4 133


0

10

20

30

40

50

Pendidikan S2

Pendidikan S1

Pendidikan D3

Pendidikan

PendidikanSLTP

Pendidikan SD

Sekretaris

BagianAdministrasiKesekretariatan

BagianPersidangan danHukum

Bagian Keuangan

Jumlah


Bengkulu

Grafik

Sumber data :Kasubbag Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu I.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

disajikan pada kondisi akhir tahun 2020 disajikan berdasarkan tabel

sebagai berikut :

Tabel 1.7

Sarana dan Prasarana

NO Jenis Barang Merk/jenis Jumlah

PERLENGKAPAN

KANTOR

1 Kendaraan Bermotor

Roda 2 (dua)

16 unit

1. Honda 4 unit

2. Suzuki -

3. Yamaha 11 unit

4. Motor TVS 1 unit

2 Kendaraan Bermotor

Roda 4 (empat)

16 unit

4 3

18

4

29

0 4 4

36

7

36

79

1 08 8 4

21

0

41

10

66

124

133

0

20

40

60

80

100

120

140

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD jumlah

PendidikanT. Keamanan?Satpam T.Driver/Pengemudi

T. Administrasi Perkatoran T.Kebersihan/cleaning srvice


Bengkulu

1. Toyota Kijang minibus -

2. Toyota Kijang Pick Up 1 unit

3. Toyota Alphard -

4. Fortuner 3 unit

5. MinibusSuzuki AVP 2 buah

6. Daihatsu Pick Up 1 buah

7. Bus ISUZU 1 buah

8. Honda HRV 1 buah

9. Toyota Rush 4 buah

10. Kijang Innova 1 buah

11. Suzuki Ertiga 1 buah

3 Meja 1. Meja Biro 13 unit

2. Meja ½ Biro

121 unit

3. Meja Rapat Ruang Gading

Cempaka

1 unit

4. Meja Rapat Ruang Ratu

Samban

1 unit

5. Meja Rapat Ruang Ratu

Agung

1 unit

6. Meja Rapat Fraksi 10 unit

7. Meja Rapat Ruang Fraksi 1 unit

8. Meja Refsionis 2 set

4 Kursi 1. KursiKerja 386 buah

2. Kursi Santai 14 buah

5 Lemari 1. Lemari Arsip 33 buah

2. Lemari Rak 6 buah

3. Lemari Besi 29 Buah

4. Filling Kabinet 6 buah

5. Lemari Makan -

6. Rak Piring 3 Buah

6 Komputer 1. Komputer PC 50 unit


Bengkulu

2 Laptop 8 unit

7 Printer 1. Printer 25 Unit

8 Air Condisioner 1. AC Standing 6 unit

2. AC Sharp 17 unit

3. AC LG 7 unit

4. ACAUX 8 unit

5. ACDaikin 3 unit

6. AC.Panasonic 11 unit

9 LC Proyektor 1. LCD Proyektor 8 unit

10 Papan Tulis 1. White Board 8 unit

11 Mesin Genset 1. Genset 3 unit

12 Mesin Photo Copy 2. Mesin Photo Copy Canon 3 unit

13 Alat studio (sound

system)

1. Sound System 6 Sett

14 Televisi 1. TV LG 6 Buah

2. TVSharp 5 buah

3. TV Tosiba 3 buah

4. TV Sony 2 buah

5. TV Politron 2 buah

6. TV Panasonik 2 buah

7. TV Samsung 1 buah

15 Digital Audio 1. 1. Tape Recorder 4 Buah

16 Kamera 1. Handycam 3 Buah

2. Kamera Poket 5 buah

3. PSLL Canon 2 buah

17 Sound System 1. Sound System 1 Unit

18 Papan Reklame 1. Baliho 1 buah

19 Rice Cooker 1 Buah

20 Dispenser 13 Buah

21 Kompor gas 1 Buah

22 Lemari Pendingin 1. Kulkas 10 buah


Bengkulu

Rumah Dinas Ketua

DPRD

1 Meja Meja Biro 2 buah

Meja ½ Biro 2 buah

Meja Rapat 1 set

Meja Makan 1 set

2 Kursi Kursi

Kursi Santai 3 set

Kursi Teras 2 set

Kursi Tamu 2 set

Kursi Rapat 10 buah

3 Lemari Lemari Pakaian 5 buah

Lemari Hias 3 buah

4 Tempat Tidur Tempat Tidur Jati Nomor 1 1 buah

Tempat Tidur Nomor 2 6 buah

5 Televisi TV Sony 1 buah

TV LG 2 buah

6 Lemari Pendingin Kulkas 1 buah

7 Dispenser 3 buah

8 Mesin Cuci 2 buah

9 Rice Cooker 1 buah

10 Megicom 1 buah

11 Vacuum Cleaner 2 buah

12 Kompor Gas 2 buah

13 Genset 1 buah

14 Stret mel 1 buah

15 Air Condeseoner AC 10 buah

Tendon Air Tekmon 3 buah

Mesin Air Jet Pam Sumur Bor 1 buah

Telpon Panasonik 10 buah

Meteran Listrik Daya PI/10600 VA 1 buah


Bengkulu

Rumah Dinas Wakil

Ketua 1 DPRD

1 Meja Meja Biro 2 set

Meja Rapat 1 set

Meja Makan 1 set

2 Kursi Kursi Santai 2 set

Kursi Teras 1 set

Kursi Tamu 1 set

Kursi Rapat 10 buah


Lemari Hias 1 buah

Bupet 1 buah




TV. LG 1 buah


7 Dispenser 1 buah

8 Mesin Cuci 1 buah


10 Megicom 1 buah



13 Genset 1 buah

14 Stret mel 1 buah


Rumah Dinas Wakil

Ketua 2 DPRD

1 Meja Meja Biro 2 set

Meja Rapat 1 set

Meja Makan 1 set

2 Kursi Kursi Santai 2 set


Bengkulu

Kursi Teras 1 set

Kursi Tamu 1 set

Kursi Rapat 10 buah


Lemari Hias 1 buah




TV LG 1 buah

TV Shap 1 bauh


7 Dispeser 1 buah

8 Mesin Cuci 1 buah


10 Megicom 1 buah



13 Genset 3 buah

14 Trip meal 1 buah


Sumber data :Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD

I.6Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu Tahun 2020 setelah Perubahan terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp22.095.127.700,00

2. Realisasi Belanja Tidak langsung : Rp19.995.954.803,00

3. Sisa Anggaran : Rp 2.009.172.897,00

4. Belanja Langsung : Rp39.988.524.496,00

5. Realisasi Belanja Langsung : Rp36.639.452.710,00

6. Silpa Belanja langsung : Rp 2.349.071.786,00

7. Jumlah Anggaran : Rp61.083.652.196,00


Bengkulu

8. Total Realisasi : Rp56.635.437.513,00

9. Jumlah Sisa Anggaran Belanja : Rp 4.448.244.683,00

langsung dan Belanja tidak

langsung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu mempunyai kebijakan yang dilakukan setiap tahun yang

tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu tahun 2020. Renja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah

rencana tahunan dari rencana strategis (renstra)Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu tahun 2019-2023. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu dibiayai melalui dana APBD yang berorientasi pada pelayanan

kegiatan DPRD Kota Bengkulu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas

kinerja.


Bengkulu

Data yang ada di renstra sasarannya sudah menunjukkan tingkat

kepuasan indeks Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Dibawah ini disajikan data Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Indikator Kinerja Utama Tahun 2020,

Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seperti tabel di

bawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

Kota Bengkulu

No Tujuan Sasaran Indikator

tujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada

tahun ke

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan

Peran Anggota

DPRD

Meningkatnya

indeks kepuasan

Anggota DPRD

terhadap

Pelayanan

Sekretariat DPRD

Jumlah pelaksanaan Bimtek

SDM bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD

35 35 35 35 35

Jumlah kunjungan kerja dan

studi banding ke luar

daerah

35 35 35 35 35

Jumlah koordinasi

dengan pemda.

Penyampian aspirasi

Tokoh agama dan

Masyarakat

120

Rapat-rapat alat

kelengkapan

dewan/Fasilitasi

204


Bengkulu

Fasilitasi DPRD 204 210 220 230

Rapat-rapat Paripurna 35

Kegiatan Reses 2 3 3 2 2

Jumlah penyelesaian/

pengesahan Perda yang

dibutuhkan

17 19 20 19 19

Jumlah pelaksanaan

pendampingan dan

pelayanan kegiatan DPRD

6 6 6 6 6

Jumlah tercapainya

sosialisasi dan publikasi

kegiatan anggota DPRD

114 93 75 80 78

Jumlah pelantikan pimpinan

DPRD

1

Jumalah pelantikan

Anggota DPRD

1

Jumalah Buku Memori

jabatan Pimpinan dan

Anggota DPRD

50

TABEL 2.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN /FORMULA

SUMBER DATA

PENANG GUNG

JAWAB

1 Meningkatkan

kebijakan dearah yang disahkan

Presentase

perda yang disahkan berdasarkan Propemperda (Bappemperda)

Tersusunya

Raperda yang diusulkan pada tahun 2020 antara Eksekutif dan Legeslatif

Sekretaria

t DPRD Bagian Hukum Stda Kota Bengkulu

Sekretaris

DPRD

Terjadwalnya Pembahasan Raperda yang telah direncanakan

Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD

Terlaksanannya pembahasan Raperda yang

Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD


Bengkulu

telah diusulkan dari eksekutif dan di bahas oleh DPRD (Bappemperda), pihak eksekutif serta stackholder lainnya

Raperda yang telah selesai di bahas kemudian di bawah ke rapat paripurna akan di jadikan Perda

Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD

2 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

DPRD

Nilai Laporan Kinerja

Instasi Pemerintah

B Infaktorat, Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Tabel 2.3

Nama Instansi : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Tahun Anggaran : 2020

No Indikator Sasaran Target Progrram Indikator Program Target Program KegiatanIndikator Kegiatan/

OutputTarget Output

1

2 Persentase perda yang

disahkan berdasarkan

propemperda35

Peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

daerah

Tingkat kepuasan

layanan pada DPRD

22 Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Jumlah penyelesaian / pengesahan

Perda yang dibutuhkan10

3

Persentase fasilitasi

rapat/reses DPRD

tepat waktu

70 Fasilitasi DPRD Jumlah Fasilirtasi DPRD 204

4

Persentase

kelengkapan bahan-

bahan penyusunan

Raperda

70 Kegiatan Reses jumlah pelaksanaan kegiatan Reses 3

Persentase perda

yang terpublikasi

100 Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD (Bintek)

Jumlah pelaksanaan Bimtek SDM

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD35

100 Pendampingan dan Pelayanan

Kegiatan DPRD

Jumlah pelaksanaan pendampingan

dan pelayanan kegiatan DPRD6

35 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja dan studi

banding ke luar daerah35

24 Sosialisasi dan publikasi Jumalah tercapainya sosialisasi dan

publikasi kegiatan anggota DPRD24

59.677.000,00

262.123.000,00

1.164.999.000,00

568.912.500,00

1.050.477.263,00

2.144.429.155,00

20.113.099.500,00

RENCANA KERJA TAHUNAN

Sasaran Anggaran

Meningkatnya Kebijakan

daerah yang disahkan


Bengkulu

Terkait dengan hal tersebut disajikan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD

Kota Bengkulu tahun 2020 pada Tabel dibawah ini:

TABEL 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target

1 Meningkatkanya Kebijakan

Daerah yang disahkan

Persentase Perda yang


Propemperda (Bappemperda)

60%

2 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Sekretariat DPRD

Nilai Sakip BB

Adapun sasaran dari semua kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu adalah terwujudnya pelayanan yang profesional bagi anggota

DPRD Kota Bengkulu, hal ini untuk mencapai pembahasan perda yang telah

di jadwalkan melalui Propemperda (Bappemperda) tentunya akan dapat

tercapai apabila didukung oleh sistem pelayanan yang baik dari aparatur

Sekreariat DPRD Kota Bengkulu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa

fokus dan pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah

alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.


Bengkulu

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good govermance di

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh

mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan fungsinya

dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya

oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman

kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Reviu

atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan

dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Kode

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi

2 75,1 ≤ 90 Tinggi

3 65,1 ≤ 75 Sedang

4 50,1 ≤ 65 Rendah


Bengkulu

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

A .CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bengkulu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun

2019-2023. Pengukuran Target Kinerja dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja.

Pada tabel berikut akan disajikan hasil Pengukuran capaian Kinerja

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu yang didapatkan dari hasil

Pembahasan Raperda menjadi Perda oleh anggota DPRD dan Eksekutif

yang telah di jadwalkan fi Propemperda (Bappemperda). Pada tahun 2020

kita mengalami wabah pandemi yaitu Covid 19, di bengkulu khususnya

pandemi covid 19 sudah sangat menguatirkan, Pemerintah Kota

Bengkulu memutuskan untuk menunda semua kegiatan yang

mengumpulkan orang banyak, hal ini berimbas dalam proses pencapaian

kinerja Sekreariat DPRD, dikarenakan semua rapat-rapat pembahasan

raperda yang telah di jadwalkan mengalami penundaan. Rapat-raat

pembahasan baru dapat terlaksana pada bulan juli kegiatan pembahasan

Raperda yang dijadwalkan baru dapat terlaksana, dengan jumlah usulan

Raperda sebanyak 22 usulan, yang sudah di bahas menjadi perda

sebanyak 9 Raperda yaitu : 1 Pengelolaan Pasar Rakyat, 2 Bangunan

Gedung. 3 Pengelolaan Barang Milik Daerah, 4 Penambahan


Bengkulu

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu pada PT Bank Bengkulu, 5

Pembahasan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Fadhila, 6 Pembentukan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Bengkulu, 7 Perubahan Peraturan Daerah Kota

Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Minuman Beralkohol, 8 Perusahaan UmumDaerah Air Minum Kota

Bengkulu, 9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 2012-2032,

untuk raperda yang belum dibahas karena keterbatasan waktu sebanyak

9 raperda yaitu : 1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tuak, 2.

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 3. Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan, 4. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, 5.

Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2013 tentang

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 6. Kota Layak Anak, 7.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomr 05 Tahun 2013 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 8. Perlindungan Akses

dan Pemenuhan Hak Disabilitas/Penyadang Cacat, 9. Perumahan dan

Kawasan Pemukiman Kota Bengkulu. Untuk raperda yang di tarik tidak

dibahas ada 3 raperda yaitu : 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil dikarenakan ini menjadi wewenang pemerintah

pusat, 2. Ketahanan Keluarga dikarenakan RUU tentang Ketahanan

Keluarga tidak disetujui DPRD RI, 3. Pengelolaan Zakat tidak dapat di

lanjutkan pembahasannya karena wewenang pemerintah pusat dan

untuk raperda perlindungan Anak Yatim Piatu di gabungkan dengan


Bengkulu

Perda Perlingungan Anak dan Perempuan. Untuk mengukur capaian

kinerja pada tahun 2020 dengan cara :

Tabel 3.2

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator kerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya Kebujakan Daerah yang di sahkan

Presentase Perda yang


Propemperda (Bappemperda)

60% 40,90%

2 Mrningkatnya

Akutabilitas Kinerja

Sekreariat DPRD

Nilai Laporan Kinerja Instasi

Pemerintah

B

b. Indikator kinerja atas Presentase perda yang disahkan berdasarkan

Propemperda (Bappemperda) hasil pembahasan di DPRD Kota

Bengkulu sudah tercapai 9 raperda atau 40,90% dari target 60%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan karena

adanya perbedaan indikator sasaran antara tahun 2019 dan tahun

2020 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

No Indikator Sasaran Satuan TARGET KINERJA

2019

CAPAIAN

KINERJA

%

Capaian 2019 2018 2019

1.

Tingkat Presentase

Perda yang Disahkan

berdasarkan

Propemperda

(Bappemperda)

% 60% 40,90%


Bengkulu

2.

Meningkatnya

Akutanbilitas Kinerja

Sekreariat DPRD

Nilai B B

3. Perbadingan realisasi tahun 2020 dengan standar nasional tidak

dapat dilakukan, karena Sekretariat DPRD tidak ada standar

nasionalnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, disebabkan faktor-faktor sebagai

berikut :

a. Sekretariat DPRD membuat strategi dalam pembahasan rapat-

rapat raperda dapat dilaksanakan secara efektif dane efisien untuk

dapat menyelesaikan Raperda semaksimal mungkin sehingga

Keberhasilan dari pembahasan Raperda pada tahun 2020

sebanyak 9 raperda.

b. Sekretariat DPRD menyiapkan sarana dan prasarana sebaik

mungkin sehingga tidak terjadi kenadala yang berarti dalam

pembahasan raperda.

Penyebab kegagalan tingkat kinerja tidak tercapai di sekreariat DPRD

Kota Bengkulu, disebabkan babarapa faktor sebagai berikut :

a. Disebabkan terjadinya pandemi covid 19 pada tahun 2020 sehingga

semua jadwal pembahasan Raperda mengalami pengeseran waktu

pelaksanaan rapat-rapat raperda di tingkat pembahasan.

b. Karena adanya Raperda yang tidak di bahas dikarenakan tidak

disetujui oleh DPR-RI (Perda Ketahanan Keluarga).


Bengkulu

c. Raperda tidak dapat dilajutkan proses dan pembahasan di

karenakan menjadi kewenangan pemerintah pusat (Raperda

Pengelolaan Zakat).

d. Raperda tentang Perlindungan Anak Yatim Piatu tidak dapat di

bahas karena digabungkan dengan Perda Perlindungan Anak dan

Perempuan.

Pada tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam

Penyusunan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Mendaptkan Nilai

6,8 atau bernilai baik sedangkan untuk tahun 2020 laporan Kinerja

Instasi Pemerintah Sekreatriat DPRD Kota Bengkulu masih dalam

proses penilainnya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sekretariat DPRD Kota bengkulu melakukan efisiensi anggaran yang

tersedia baik itu belanja langsung atau tidak langsung namun

hasilnya dapat mencapai target sasaran yang di tentukan.

Efisiensi belanja lansung tahun 2019 seperti tabel 3.4.

Tabel 3.4

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama

No

Indikator Kinerja

ANGGARAN

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Efidiensi (Rp) %

1 Program Pelayanan

AdministrasiPerkanto

ran

8.793.749.828 8.184.422.291 609.127.574 92,73

2 Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

4,371,273,250 2.886.581.150 1.484.692,100 66,04


Disiplin Aparatur

211.000.000 204.265.000 6.735.000 96,81


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

127.200.000 12.100.000 115.100.000 9,51


Pengembangan

Sistem Pelaporan

121.584.000 101.679.600 19.904.400 83,63


Bengkulu

Capaian Kinerja dan

Keuangan


Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

25.363.717.418 25.280.404.669 83.312.749 99,67

Jumlah 38.988.524.496 36.639.452.710 2.349.071.786 93,97

Dalam tabel diatas dapat di jelaskan pagu anggaran

Rp38.988.524.496,- dapat direalisasikan Rp36.639.452.710,- telah

terjadi efisiensi sebesar Rp2.349.071.786,-

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, program/kegiatan yang

menunjang kerberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD

menjalankan program dan kegiatan yang ada di dalam peraturan

meteri dalam negeri sesuai program dan kegiatan tersebut sehingga

tercapainya kinerja yang baik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dapat kami

sampaikan pada laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :


Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO PROGRAM / KEGIATAN

JUMLAH PAGU

ANGGARAN

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER DANA

REALISASI KEUANGAN

APBD FISIK

(%) KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN

(%) 1 2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.793.749.828,00

8.154.422.291,00 92,73

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.170.000,00 APBD

7.170.000,00 100

01.02 Penyediaan jasa komunikasi;

sumber daya air dan listrik

645.816.000,00 APBD

509.950.141,00 88,25

01.03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

140.768.200,00 APBD

132.159.500,00 93,88

01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

651.018.000,00 APBD

550.206.644,00 84,51

01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

569.614.000,00 APBD

442.849.000.00 77,75

01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 510.957.025,00 APBD

496.079.750,00 97,09



JUMLAH PAGU

ANGGARAN

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

DANA

REALISASI KEUANGAN

APBD FISIK (%)

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (%)

1 2 3 4 5 6 7

01.09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

30.250.000,00 APBD

30.166.000,00 ,99,72

01.10 Penyediaan alat tulis kantor 51.073.000,00 APBD

51.071.000,00 100

01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

45.060.000,00 APBD

45.060.000,00 100

01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

96.930.525,00 APBD

70.678.5725,00 72,92

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

194.250.000,00 APBD

185.010.000,00 95,24

01.16 Penyediaan Bahan Logistik kantor 58.3505.000,00 APBD

58.2650.000,00 99,85

01.17 Penyediaan makanan dan

minuman

936.198.000,00 APBD

659.762.000,00 70,47

01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.230.000.000,00 APBD

1.229.998.753,00 99,95

01.19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis

perkantoran

2.080.460.000,00 APBD

2.080.423.000,00 97,99



JUMLAH PAGU

ANGGARAN

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

DANA

REALISASI KEUANGAN

APBD FISIK (%)

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (%)

1 2 3 4 5 6 7

01.20 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeiharaan Kesehatan NON PNS

32.073.078,00 APBD

32.073.078,00 100

01.26 Bahan Logistik Rumah Dinas 1.513.761.900,00 APBD 1.513.499.900,00 99,98

2 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

4.371.273.250,00

2.886.581.150,00 66,04-

02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

668.750.000,00 APBD

402.016.500,00 60,11

02.07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

604.112.000,00 APBD

584.962.150,00 96,83

02.12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

2.419.111.250,00 APBD

1.652.320.500,00 68,30

02.14 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

679.300.000,00 APBD

247.282.000,00 36,40

3 Program

peningkatan

disiplin

aparatur

211.000.000,00

204.265.000,00 96,81



JUMLAH PAGU

ANGGARAN

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

DANA

REALISASI KEUANGAN

APBD FISIK (%)

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (%)

1 2 3 4 5 6 7

03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

131.000.000,00 APBD

124.265.000,00 94,86

03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari besar

80.000.000,- 80.000.000,00 100

4 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya

Aparatur

127.200.000,00

12.100.000,00 9,51

05.03 Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

108.000.000,00 APBD

0 0

05.19 Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi

19.200.000,00 APBD

12.100.000,00 63,02

5 Program peningkatan

pengembang

an sistem

pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

121.584.000,00

10.679.600,00 83,61



JUMLAH PAGU

ANGGARAN

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

DANA

REALISASI KEUANGAN

APBD FISIK (%)

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (%)

1 2 3 4 5 6 7

06.01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

121.584.000,00 APBD

101.679.000,00 83,63

6 Program

peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

25.363.717.418,00

25.280.404.669,00

15.01 Pembahasan rancangan peraturan

daerah

59.677.000,00 APBD

59.148.000,00 99,11

15.04 Rapat-rapat Reses 568.912.500,00 APBD

542.715.000,00 95,40

15.05 Peningkatan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

1.050.477.263,00 APBD

1.004.435.432 95,62

15.07 Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan DPRD

2.144.429.155,00 APBD

2.141.874.664,00 99,88

15.08 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD ke luar daerah

20.113.099.500,00 APBD

20.111.046.573.00 99,99



JUMLAH PAGU

ANGGARAN

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

DANA

REALISASI KEUANGAN

APBD FISIK (%)

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (%)

1 2 3 4 5 6 7

15.19 Publikasi dan Sosialisasi 1.164.999.000,00 APBD 1.164.900.000,00 99,99

15.20 Fasilitasi DPRD 262.123.000,00 APBD 256.285.000,00 97,77

38.988.524.496,33 36.639.452.710,00 93,97


Bengkulu

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Jawaban Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai. Selain berperan sebagai alat kendali, alat

penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good govermance

dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Tahun 2020 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja

kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga kepada masyarakat/publik.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu telah memperlihatkan pencapaian

kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya sebanyak 6 Program dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU), yang di tetapkan 60% namun tingkat capaian

indikator masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, kreteria

kinerja baru mencapai 40,90%

Dengan ditemukannya kendala-kendala dalam pencapaian target

kinerja selama Tahun 2020 baik internal maupun eksternal, Sekretariat

DPRD terus bertekad mengevaluasi dan memperbaiki sehingga kendala-

kendala tersebut dapat dikurangi dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Jawaban Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2020 disusun, dengan harapan

dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanah

yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu


Bengkulu

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Documents