LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN … fileLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 i Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016

i

KATA PENGANTAR

Perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan

hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam

kondisi yang sangat cepat berubah, hal yamg haris tetap dikembangkan

Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk

kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui

penyediaan public good services.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2017 merupakan salah satu

wujud pertanggungjawaban DLH Kabupaten Lamongan kepada publik atas

kinerja pada Tahun Anggaran 2017. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu

parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan

kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP DLH

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-

2021.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 melaksanakan restrukturisasi kelembagaan sehingga

beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamongan,

termasuk diantaranya Badan Lingkungan Hidup (BLH) berubah menjadi suatu

Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam penyusunan LKjIP Tahun

2017 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja DLH sehingga

semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan

demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di


Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016

i

Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan

nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak

yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan

datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,

serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini.

Mudah-mudahan dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710424 199101 1 001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya

sadar dan berencana menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam secara

bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu

hidup rakyat baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian ini

tersirat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan tersedianya

sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk

mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dalam penyusunan LKjIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan

dan Kegagalan dalam pencapain sasaran, tujuan dan target yang telah

ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran

kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran

kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapain

visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

(PK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan. Dinas

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan teknis dan strategis,

melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas bidang lingkungan, yaitu Bidang Tata Lingkungan yang

meliputi Seksi AMDAL dan Perijinan Lingkungan, Seksi Tata Lingkungan dan

Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan, Bidang Pengawasan dan

Penegakan Hukum Lingkungan meliputi Seksi Pengawasan Industri, Seksi

Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain dan Seksi Penanganan Pengaduan


IKHTISAR EKSEKUTIF

dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengendalian Konservasi dan

Kemitraan Lingkungan meliputi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan, Seksi Konservasi Lingkungan Hidup dan Seksi Kemitraan

Lingkungan Hidup dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi

Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan Sampah dan 3R dan

seksi Pengelolaan Sampah serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Terwujudnya Peningkatan

Kualitas dan Konservasi Lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten

Lamongan maupun dana lain, ditujukan untuk menjalankan keenam misi

tersebut untuk mencapai visi.

Adapun Sasaran Strategis yang di tetapkan oleh Dinas Lingkungan

Hidup adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah

melaksanakan 12 program dan 50 kegiatan. Anggaran dari semua program

dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2017,

penyerapan keuangan pada tahun 2017 adalah Rp. 4.987.546.107,00 atau

97,95 % dari seluruh anggaran.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indicator sasaran pada Dinas

Lingkungan Hidup Tahun 2017 umumnya memiliki pencapaian target 100 %.

Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil,

namun masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan yang diharapkan dan

direncanakan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan

dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang

diharapkan.


IKHTISAR EKSEKUTIF

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan

dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin

saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LKjIP ini, namun demikian

laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.



KABUPATEN LAMONGAN


Pembina Tingkat I

NIP. 19710424 199101 1 001


Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................. i

Daftar Isi ....................................................................................... iii

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………….... BAB I-1

A. LATAR BELAKANG………………………………………………… . BAB I-1

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI…………………………….. BAB I-2

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.………………. . BAB I-2

2. Struktur Organisasi….…………………………………….. . BAB I-3

3. Gambaran Umum Organisasi……………………………. . BAB I-21

4. Sarana dan Prasarana……………………………………….BAB I-24

5. Pembiayaan……………………………………………………. BAB I-25

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP…………………………….. BAB I-29

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... BAB II-1

A. RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021…………….. BAB II-2

1. Visi……………...……………………………………………….. . BAB II-2

2. Misi…… ………………………………………………………… . BAB II-4

B. RENSTRA DLH TAHUN 2016-2021…………….…………… BAB II-6

C. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN……….. BAB II-7

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017……………………….. BAB II-8

E. PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………….. BAB II-13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ BAB III-1

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017…………………………….. BAB III-2

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2017 …………….………………………………….… . BAB III-2

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini

Dengan Target Renstra …………………………………. . BAB III-4



iv

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan

Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang

Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Strategis ………………………………………………………. . BAB III-5

4. Analisis Kinerja……………………………………………... . BAB III-5

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN………………………………….. BAB III-14

BAB IV PENUTUP ............................................................................ BAB IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana strategis (RS) Tahun 2016-2021

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017

4. Penghargaan yang Diterima di Bidang Lingkungan Hidup

Tahun 2017



BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah,

pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap

system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya.

Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma

Pemerintahaan yang baik ( Good Governance ) yang merupakan syarat

bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki

agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik

(Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang

seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip

yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI

Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam

rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan



BAB I - 2

perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan

keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan untuk tahun 2017.

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu

unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Maksud

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun

2017 adalah sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

yang diwujudkan dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan LKjIP tahun 2017 menyajikan laporan

mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang

dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Terkait

dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LKjIP ini adalah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan

Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor

73 Tahun 2016, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas

pokok membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan

Hidup.



BAB I - 3

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi :

1) penyusunan perencanaan bidang lingkungan

2) pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan;

3) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;

4) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di

bidang lingkungan;

5) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan;

6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan;

7) pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan;

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

4 Tahun 2008, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kepala ;

b. Sekretariat :

1) Sub Bagian Bagian Program dan Evaluasi

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum

c. Bidang Tata Lingkungan

1) Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan

2) Seksi Tata Lingkungan



BAB I - 4

3) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan

d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

1) Seksi Pengawasan Industri

2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain

3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Lingkungan

e. Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup

3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup

f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah

2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R

3) Seksi Pengelolaan Limbah B3

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



BAB I - 5



BAB I - 6

a. Sekretariat :

Tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

penyusunan program, perlengkapan, keuangan dan

keprotokolan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan

kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan

anggaran

Fungsi :

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan

anggaran

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;

Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan,

perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan

keprotokolan Dinas;

Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi

kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

Pengkoordinasian dan perumusan perencanaan dan

program dinas;

Pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan

dan aset dinas;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas

pelaksanaan dinas;

Pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan

kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :



BAB I - 7

Sub Bagian Program dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub

Bagian Umum, yang masing-masing memiliki tugas sebagai

berikut:

1) Sub Bagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan,

monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program

dan kegiatan dinas

menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan

dinas;

menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja, program dan kegiatan dinas;

menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan dinas;

dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan dinas

melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai;

melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset dinas;

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dan aset dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris


3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian,

produk hukum dan dukungan administrasi umum yang

menjadi tanggung jawab dinas



BAB I - 8

menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan

pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,

kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji

berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian

pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai,

menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan

fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi

ASN dan lainnya;

menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan

bahan habis pakai dinas;

melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta

ketatalaksanaan;

melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,

penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-

naskah dinas;

melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan,

administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;

melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan

perpustakaan;

melakukan administrasi kepegawaian;

menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan

informasi publik; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya



BAB I - 9

b. Bidang Tata Lingkungan

Tugas

menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai

dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan

lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan

penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan

pemeliharaan lingkungan

Fungsi

Perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya

dukung dan daya tamping lingkungan, kajian resiko

lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan

hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku

kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan

KLHS.

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penataan dan

pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pelaksanaan evaluasi dalam rangka rekomendasi perijinan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Ijin

Tempat Penyimpanan Limbah B3, Ijin Pengumpulan Limbah

B3 Skala Kabupaten, Ijin Pembuangan Air Limbah dan Ijin

lainnya sesuai kewenangan Daerah).

Pelaksanaan penilaian kelayakan lingkungan dokumen

analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Upaya



BAB I - 10

Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan

Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (SPPL).

Pemrosesan ijin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen

lingkungan.

Penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan

perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim

Pelaksanaan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan

hidup.

Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas pokoknya.

Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang Tata

Lingkungan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Amdal dan

Perijinan Lingkungan; Seksi Tata Lingkungan; dan Seksi

Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan, yang masing-

masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan, mempunyai tugas :

melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis

risiko LH)

melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan

(AMDAL dan UKL-UPL);

melaksanakan proses registrasi SPPL;



BAB I - 11

menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

melaksanakan proses izin lingkungan;

melaksanakan proses pemeriksaan, verifikasi dan

penerbitan rekomendasi terhadap permohonan

rekomendasi izin PPLH utamanya izin pembuangan air

limbah; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsinya

2) Seksi Tata Lingkungan, mempunyai tugas :

melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber

daya alam

melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH

dalam RPJP dan RPJMD;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

RPPLH;

menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup;

melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan

PDRB hijau, mekanisme insentif dan disintensif);

melaksanakan penyusunan status lingkungan hidup daerah;

melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan

hidup;

melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan

tentang RPPLH;



BAB I - 12

menyusun dan mengesahkan kajian lingkungan hidup

strategis daerah;

melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;

menyusun kebijakan penataan lingkungan; dan



fungsinya

4) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan

melaksanakan perlindungan sumber daya alam

menyusun kebijakan dalam rangka pelaksanaan

pencadangan sumber daya alam;

melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim;

melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil

emisi GRK; dan



fungsinya

c. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

pengawasan, penataan hukum lingkungan, penyelesaian

penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup,

penerapan sanksi administrasi serta penyelesaian lingkungan

hidup

Fungsi

pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan dan

penegakan hukum lingkungan hidup



BAB I - 13

penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

pelaksanaan penyelesaian penanganan pengaduan dan

kasus lingkungan hidup;

pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

penyelesaian sengketa lingkungan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dibantu oleh 3

(tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengawasan Industri; Seksi

Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain; dan Seksi

Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, yang

masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Seksi Pengawasan Industri, mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan

industry

menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran

lingkungan oleh industri;

melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor industri;

melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil

pengawasan lingkungan dari sektor industri;

melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan

hidup bagi industri;



BAB I - 14


Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain,

mempunyai tugas :

menyiapkan bahan kebijakan pengawasan non industri dan

kegiatan lain

menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran

lingkungan oleh non industri dan kegiatan lain;

melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor non

industri dan kegiatan lain;

melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil

pengawasan non industri dan kegiatan lain;

melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan

hidup bagi non industri dan kegiatan lain;




3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Lingkungan, mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara

pelayanan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan

melaksanakan penanganan pengaduan berdasarkan

kewenangan daerah;

melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku

pelanggaran lingkungan;

melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan

atas hasil tindak lanjut pengaduan;

melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;



BAB I - 15

melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan

pengaduan lingkungan hidup; dan




d. Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pengendalian, konservasi lingkungan

Hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati,

pelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan peran serta

masyarakat dan mitra lingkungan hidup, pelatihan dan

penyuluhan lingkungan, serta pemberian penghargaan

lingkungan hidup

Fungsi

pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di

bidang pengendalian, konservasi dan kemitraan lingkungan

pelaksanaan koordinasi pengendalian lingkungan dan

hutan;

pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan strategi

penyuluhan dan edukasi lingkungan;

pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam

pelestarian fungsi lingkungan hidup;

pelaksanaan pembinaan dan kemitraan lingkungan hidup

serta hubungan kerja sama antar daerah di bidang

lingkungan hidup;



BAB I - 16

pelaksanaan dan koordinasi pengakuan kearifan lokal dan

pengetahuan tradisional dalam pelestarian lingkungan

hidup;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang

Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan dibantu oleh

3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan; Seksi Konservasi Lingkungan Hidup; dan

Seksi Kemitraan Lingkungan, yang masing-masing memiliki tugas

sebagai berikut:

1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan

pesisir

menyediakan sarana dan prasarana pemantauan kualitas

lingkungan;

melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan,

remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar

institusi dan non institusi;

menetapkan baku mutu sumber pencemar;

mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak

dan memberikan peringatan terhadap pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber

pencemar institusi dan non institusi;

melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar

institusi dan non institusi; dan



BAB I - 17


Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan

Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya

2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup

menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi

keanekaragaman hayati dan ekosistem

melaksanakan pembinaan pelestarian keanekaragaman

hayati dan ekosistem;

melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan

keanekaragaman hayati;

melaksanakan koordinasi perlindungan pemanfaatan

kawasan lindung;



Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup

menyusun kebijakan peningkatan Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

PPLH

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan

lokal atau pengeatahuan tradisional terkait PPLH;

melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

PPLH;

menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait PPLH;



BAB I - 18

menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas

dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH; dan



Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

dan strategis, koordinasi, pembinaan, Pengendalian dan

pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan sampah,

pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3

Fungsi

Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan

kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah,

pengurangan sampah dan 3R

Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan

bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R

serta limbah B3.

Penyiapan strategi dan manajemen pengelolaan sampah

perkotaan dan sampah Kabupaten

Pelaksanaan penanganan sampah termasuk upaya

pengurangan sampah (3 R)

Penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan

sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



BAB I - 19

f. Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi

Kinerja Pengelolaan Sampah; Seksi Pengurangan Sampah dan 3R

dan Seksi Pengelolaan Limbah B3, yang masing-masing memiliki

tugas sebagai berikut:

1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah

merencanakan rumusan kebijakan penanganan sampah di

daerah

melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan

sampah yang dikelola pemerintah dan yang dikelola

swasta;

melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain

dan kemitraan dengan badan usaha pengela sampah dalam

menyelenggarakan pengelolaan sampah;

mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan

sampah;

menyusun kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan

sampah;

melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan


Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan

tugas dan fungsinya



BAB I - 20

2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R

menyusun kebijakan pengurangan sampah dan

perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu

menyusun informasi pengelolaan sampah di daerah;

melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengurangan

sampah (3R);

menyediakan fasilitas sampah dan pembinaan pemanfaatan

kembali sampai dari produk dan kemasan produk;

menyediakan sarana dan prasarana 3R (Reduce, Reuse dan

Recycle);dan



tugas dan fungsinya

4) Seksi Pengelolaan Limbah B3

merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah B3, meliputi pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah

melakukan permrosesan rekomendasi izin pengelolaan

limbah B3 (penyimpanan limbah B3, pengumpulan skala

daerah, dan pengangkutan dalam daerah dengan alat

angkut roda 3 (tiga) serta penimbunan dalam satu wilayah

daerah dan penguburan limbah medis;

melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaporan limbah

B3; dan



BAB I - 21



tugas dan fungsinya

3. Gambaran Umum Organisasi

Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan melalui pengeloloan sumber daya alam dan lingkungan

hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah

ada keseimbangan dinamis antara aspek teknis kesemuanya

diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi

sekarang maupun yang akan datang.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan

pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/

usaha yang berpotensi pencemaran. Hal ini tentunya harus didukung

dengan sarana prasarana yang memadai, sedangkan sarana dan

prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta

sarana pendukung lainnya masih terbatas.

a. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan di dukung oleh 26 (dua puluh enam) personil

terdiri dari 24 PNS dan 2 tenaga kontrak meliputi :

Golongan II : 2 orang

Golongan III : 17 orang

Golongan IV : 5 orang

Data personil Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan

untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai dengan tahun 2017

meliputi :



BAB I - 22

a. PNS

Pasca Sarjana (S2) : 7 orang

Sarjana (S1) : 15 orang

SMA : 2 orang

b. Tenaga Kontrak

Sarjana (S1) : 1 orang

SMA : 1 orang

Adapun lebih jelasnya data personil Dinas Lingkungan Hidup adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Pejabat Struktural

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2017

UNIT KERJA

ESELON PNS

IV III II GOL

I GOL II

GOL III

GOL IV

Kepala Dinas 1 1

- Sekretaris 1 1

* Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 1

* Kasubag Keuangan 1 1

* Kasubag Program dan Evaluasi 1 1

- Bidang Tata Lingkungan 1 1

* Kasi Amdal dan Perijinan Lingkungan 1 1

* Kasi Tata Lingkungan 1

1

* Kasi Perubahan Iklim dan Pemeliha- Raan Lingkungan

1 1

- Bidang Pengawasan dan Penegakan

Hukum Lingkungan

1 1

* Kasi Pengawasan Industri 1 1 * Kasi Pengawasan Non Industri dan

Kegiatan Lain 1 1

* Kasi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

1 1

- Bidang Pengendalian Konservasi dan

Kemitraan Lingkungan

1 1

* Kasi Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

* Kasi Konservasi Lingkungan Hidup

* Kasi Kemitraan Lingkungan Hidup 1 1



BAB I - 23

UNIT KERJA

ESELON PNS

IV III II GOL

I

GOL

II

GOL

III

GOL

IV

- Bidang Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3

1 1

* Kasi Kinerja Pengelolaan Sampah 1 1

*Kasi Pengurangan Sampah dan 3 R 1 1

*Kasi Pengelolaan Limbah B3 1 1

Tabel 1.3

Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2017

No Jabatan Struktural Pangkat/Gol. Ruang Pendidikan Formal Jumlah Ket.

1 Kepala DLH Pembina Tingkat I (IV/b) S-2 1

2 Sekretaris Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 1

3 Kepala Bidang Pembina (IV/a) S-2 4

4 Ka Sub Bag/Ka Si Penata (III/c) s/d Pembina

(IV/a)

S-1/S-2 13

5 Staf Pengatur Muda Tk. I (II/b) s/d

Penata Muda Tik. I (III/b)

SMA/S-1 5

Tenaga Kontrak SMA/S-1 2



BAB I - 24

Tabel 1.4

Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,

Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup

Kab. Lamongan Tahun 2017

No. Golongan Jenis Kelamin Pendidikan

1 Pembina Utama Muda (IV/c) L : 1 S-2 : 1 orang

2 Pembina Tingkat I (IV/b) L : 1 S-2 : 1 orang

3 Pembina (IV/a) L : 2 P : 1

S-2 : 3 orang

4 Penata Tingkat I (III/d) L : 2

P : 5

S-2 : 1 orang

S-1 : 6 orang

5 Penata (III/c) L : 1 P : 3

S-1 : 4 orang

6 Penata Muda Tk. I (III/b) L : 3 P : 3

S-1 : 5 orang SMA : 1 orang

7 Pengatur Muda Tk. I (II/b) L : 2 SMA : 2 orang

8 Tenaga Kontrak L : 2 S-1 : 1 orang

SMA : 1 orang

4. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana

dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memiliki sarana

prasarana sebagai berikut :

No Jenis Barang/

Nama Barang

Jumlah

Barang

Keadaan Barang

Baik Kurang Baik/

Rusak

1. Tanah dan Gedung 4.214 m2 B

2. Kendaraan Roda 4 6 unit 6 unit -

3. Kendaraan Roda 2 6 unit 6 unit -

4. Kendaraan Roda 3 5 unit 3 unit 2 unit kurang

baik

5. Komputer 32 unit 30 unit 2 unit rusak

6. Printer 27 unit 26 unit 1 unit rusak

7. Telepon Fax 2 unit 1 unit 1 unit



BAB I - 25

No Jenis Barang/

Nama Barang

Jumlah

Barang

Keadaan Barang

Baik Kurang Baik/

Rusak

8. Telepon Antar Ruangan 8 unit 7 unit 1 unit rusak

9. Telepon Kantor 2 unit 1 unit 1 unit

10. Meja Kerja Eselon II 1 buah 1 buah -

11. Meja Kerja Eselon III 5 buah 5 buah -

12. Meja Kerja Eselon IV 15 buah 15 buah -

13. Meja Kerja Staf 25 buah 25 buah -

14. Kursi Kerja Eselon II 1 buah 1 buah -

15. Kursi Kerja Eselon III 4 buah 4 buah -

16. Kursi Kerja Eselon IV 12 buah 12 buah -

17. Kursi Kerja Staf 39 buah 39 buah -

18. Meja Fax 1 buah 1 buah -

19. Meja Komputer Gaji 1 buah 1 buah -

20. Meja Mesin Ketik 3 buah 3 buah -

21. Meja Pelayanan 1 buah 1 buah -

22. AC 12 unit 12 unit -

23. Lemari Kayu 17 unit 17 unit -

24. Filling besi 6 unit 6 unit -

25. LCD Projector 2 set 2 set -

5. Pembiayaan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2017, dalam

pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Lamongan

sebesar Rp. 7.391.217.600,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan

Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) yang

secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:



BAB I - 26

No. Program/Kegiatan Dana (Rp.) Sumber Dana

I. Belanja Tidak Langsung 2.299.150.000 APBD

II. Belanja Langsung 5.092.067.600

A. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

379.567.600

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 APBD

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

78.000.000 APBD

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.500.000 APBD

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

8.000.000 APBD

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.900.000 APBD

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 APBD

7. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

35.000.000 APBD

8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.500.000 APBD

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

10.235.000 APBD

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Per Undang-Undangan

7.000.000 APBD

11. Penyediaan Bahan Makanan dan

Minuman

20.000.000 APBD

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

25.000.000 APBD

13. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis

Kegiatan

110.932.600 APBD

B. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

181.400.000

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

76.400.000 APBD

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

25.000.000 APBD



BAB I - 27


16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

30.000.000 APBD

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

37.500.000 APBD

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

6.500.000 APBD

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

6.000.000 APBD

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000

20. Bimbingan Teknis dan Pelatihan 10.000.000 APBD

D. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

40.000.000

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000 APBD

22. Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

5.000.000 APBD

23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

5.000.000 APBD

24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

30.000.000 APBD

E. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

2.205.000.000

25. Penyediaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

100.000.000 APBD

26. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan

Prasarana Dan Sarana Persampahan

350.000.000 APBD

27. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Persampahan

1.025.000.000 APBD

28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Persampahan

30.000.000 APBD

29. Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Sampah

700.000.000 APBD



BAB I - 28


F. Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

325.000.000

30. Peningkatan Peringkat Kinerja

Perusahaan (Proper)

75.000.000 APBD

31. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan

Industri

100.000.000 APBD

32. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan Layanan Jasa Dan Lainnya

100.000.000 APBD

33. Fasilitasi Penanganan Pengaduan Dan

Pelanggaran Lingkungan

50.000.000 APBD

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

495.000.000

34. Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber-

sumber Air

45.000.000 APBD

35. Pengendalian Kerusakan Hutan Dan

Lahan

150.000.000 APBD

36. Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air Dan Sumber-Sumber Air

50.000.000 APBD

37. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Dan Ekosistem

250.000.000 APBD

G. Program peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan

225.000.000

45. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi

Masyarakat di Bidang Lingkungan

225.000.000 APBD

H. Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

342.000.000

50. Pengujian Kadar Palusi Limbah Padat

Cair

88.500.000 APBD

51. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi

dan Pencemaran

50.000.000 APBD

52 Pemantauan Kualitas Udara 71.000.000 APBD

53 Pembinaan Adiwiyata 80.000.000 AOBD



BAB I - 29


54 Operasional Dan Pemeliharaan

Laboratorium Lingkungan

52/500.000 APBD

I. Program pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

175.000.000

52. Pemeliharaan Lingkungan Hijau 175.000.000 APBD

J. Program Penataan Lingkungan 634.100.000

53 Koordinasi Pembinaan Penyusunan

Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-

UPL, SPPL)

124.100.000 APBD

54 Pembinaan Pelaporan RKL-RPL dan

Perijinan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

50.000.000 APBD

55 Penyusunan Kebijakan Bidang Penataan

Lingkungan

95.000.000 APBD

56 Pembinaan Adaptasi Dan Mitigasi

Perubahan Iklim

275.000.000 APBD

57 Penyusunan Laporan Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(DIKPLHD)

90.000.000 APBD

K Program Pengelolaan Limbah B3 (Bahan

Berbahaya dan Beracun)

75.000.000

58 Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

(Bahan Berbahaya dan Beracun)

75.000.000

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 terdiri dari 4 (Empat) bab

dan beberapa lampiran. LKjIP disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar



BAB I - 30

belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi

serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis yang berisi tujuan, sasaran dan

indicator sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup Tahun 2017. Selain itu juga memuat

Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2017.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi penjelasan tentang Pengukuran Capaian Kinerja Tahun

2017, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta

Akuntabilitas Kuangan yang memuat rekapitulasi serapan

APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun

2017.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Tinjauan Umum Keberhasilan, Permasalahan

serta Strategi Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan

pencapaian kinerja.


SEKRETARIS

SUB BAGUMUM

SUB BAG KEUANGAN

SUB BAG PROGRAM DAN

EVALUASI

BIDANG TATA LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

HUKUM LINGKUNGAN

SEKSIAMDAL DAN PERIJINAN

LINGKUNGAN

SEKSITATA LINGKUNGAN

SEKSIPENGAWASAN INDUSTRI

SEKSIPENGAWASAN NON

INDUSTRI DAN KEGIATAN LAIN

BIDANG PENGENDALIAN KONSERVASI DAN

KEMITRAAN LINGKUNGAN

SEKSIPENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSIKONSERVASI

LINGKUNGAN HIDUP

UPTD

KEL. JABATAN FUNGSIONAL

Gambar : 1.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN

SEKSIPERUBAHAN IKLIM DAN

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

SEKSIPENANGANAN

PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

SEKSIKEMITRAAN

LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH

B3

SEKSIKINERJA PENGELOLAAN

SAMPAH

SEKSIPENGURANGAN SAMPAH

DAN 3R

SEKSIPENGELOLAAN LIMBAH

B3


BAB II - 1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian

proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan

keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu

sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan

kelemahan) serta lingkungan ekternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai DLH

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 memuat Tujuan, Sasaran,

Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam

pelaksanaannya

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang lingkungan;

b. pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan ;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan ;


BAB II - 2

a. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang lingkungan;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan ;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan;

f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam rangka Mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan secara

efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021;

b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021

1. Visi

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi

dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat,

Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”


BAB II - 3

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung

makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat,

Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna

yang terkandung di dalamnya, yaitu :

a. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah

Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih

Sejahtera dan Berdaya Saing.

b. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan

segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan

di Wilayah Kabupaten Lamongan.

c. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan

tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai

dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan

bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu

tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama

masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

d. Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya

peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif

daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan

mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki

dalam persaingan ditingkat Global.


BAB II - 4

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan

2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan

komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan

pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai

berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten

Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali

dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi

daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian,

perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:


BAB II - 5

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur

dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih

serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang

keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan

infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) danpelayanan publik yang

profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan

kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan

damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat

melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan

papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan

yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial

dan budaya.


BAB II - 6

B. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi

pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi

dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan

menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lamongan menyusun

rencana strategis selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021

yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana strategis berpedoman pada visi dan

misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Lamongan 2016 - 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan

dalam 5 misi Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas

Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu :

“Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan”


BAB II - 7

C. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

1. Tujuan

Untuk mendukung Misi Kabupaten Lamongan maka Dinas

LIngkungan Hidup Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan”

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indicator

sasaran adalah :

1) Persentase pemenuhan kualitas air permukaan

2) Persentase pemenuhan kualitas udara baik

3) Persentase tutupan lahan

b. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan, dengan

indicator sasaran :

1) Persentase sampah terkelola

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja

merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat disetiap

instansi pemerintah.

Dengan perencanaan dan perjanjian kinerja tersebut diharapkan

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi

akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang


BAB II - 8

tidak terarah. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan

upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan,

partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas

pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana Rencana Strategis DLH Tahun 2016-2021, Perjanjian

Kinerja tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang

mengawali pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator

Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup

tahun 2017 secara rinci dapat dilihat dalam lampiran.

Selanjutnya berikut merupakan auraian sasaran strategis beserta

indikator-indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 berdasarkan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Sasaran ke – I yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

mempunyai 1 strategi kebijakan , yakni Upaya Perbaikan kualitas

lingkungan Hidup dengan meningkatnya kualitas air, udara dan

kerusakan lahan yang didukung kapasitas pengelolaan lingkungan

yang kuat sehingga terwujud pembangunan ramah lingkungan serta

kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas

program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-

masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan,

sasaran ke-I (satu) mempunyai 3 (tiga) indicator kinerja yang terfokus

pada 4 bidang yaitu Bidang Penataan Lingkungan, Bidang

Pengawasan dan Penegakan Lingkungan, bidang Pengendalian

Konservasi dan Kemitraan Lingkungan serta Bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3 dengan uraian program/kegiatan pendukung,

antara lain


BAB II - 9

a. Persentase pemantauan kualitas air permukaan

Tabel 2.1

Program Kegiatan Sasaran Ke – 1 Indikator 1

Indikator Kinerja PROGRAM Kegiatan

Persentase pemantauan kualitas air permukaan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengujian kadar polusi limbah padat/cair

Operasional dan pemeliharaan

laboratorium lingkungan

Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Lingkungan

Pembinaan Adiwiyata

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Program Penataan

Lingkungan

Penyusunan Kebijakan Bidang

Penataan Lingkungan

Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)

Pembinaan Pelaporan RKL-RPL

dan Perijinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koordinasi pembinaan Penyusunan Dokumen

Lingkungan (AMDAL , UKL-UPL, SPPL)

Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Pengawasan pengelolaan Lingkungan Industri

Pengawasan pengelolaan Lingkungan Kegiatan Layanan

Jasa dan lainnya

Fasilitasi penanganan

pengaduan dan pelanggaran lingkungan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan


BAB II - 10


Program Pengelolaan Limbah B3

Pembinaan pengelolaan Limbah B3

b. Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik

Tabel 2.2



Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pemantauan Kualitas Udara

c. Persentase Tutupan Lahan

Tabel 2.3



Persentase Tutupan Lahan

Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya

Alam

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber-sumber air

Keanekaragaman hayati dan ekosistem

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan Lingkungan Hijau

2. Sasaran ke – 2 yaitu Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab.

Lamongan mempunyai 1 strategi kebijakan, yakni Upaya Pengurangan

dan Penanganan Sampah

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas

program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-

masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :


BAB II - 11

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan,

sasaran ke-4 (empat) mempunyai 1 (satu) indicator kinerja yang

terfokus pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan

uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

a. Persentase sampah terkelola

Tabel 2.7 Program Kegiatan Sasaran Ke –4 Indikator 1


Persentase Sampah terkelola

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan

Monitoring dan Evaluasi

Persampahan

Pengembangan kinerja pengelolaan sampah

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 merupakan dokumen yang

menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai

pada tahun 2017. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan

menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada tahun 2017.


BAB III - 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan

dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media

pelaporan (LKjIP ).

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari

rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK)

Pemerintah Kabupaten Lamongan, pun tidak terlepas dari pelaksanaan

pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti

perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada

saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan

seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana

pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan baik kegiatan

yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis telah berjalan dengan

baik.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan

tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja

dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai

berikut:


BAB III - 2

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian

kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan

realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

berjalan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 didapatkkan

dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target

sesuai dengan indicator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan

pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah

realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai

berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%

Adapun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2017 dapat diuraiakan dalam tabel

berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2017

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat diuraikan

sebagai berikut :


BAB III - 3

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA

DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

CAPAIAN

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

A. Persentase pemenuhan kualias air permukaan

60 % 68 % 113.33%

B. Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik

73 % 80% 109.59%

C. Prosentase Tutupan Lahan 35 % 35,65 % 101,86 %

Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan

G. Prosentase sampah terkelola

50 % 51,5 % 103 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja pada sasaran satu sampai dengan dua mencerminkan

keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang

mencapai target 106,95 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target

RENSTRA

Tabel 3.2

PERBANDINGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI

DENGAN TARGET RENSTRA DLH KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

RENSTRA REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

A. Persentase pemenuhan kualias air permukaan

60 % 68 % 113.33%

B. Persentase Pemenuhan

Kualitas Udara Baik

73 % 80 % 109,59 %

C. Persentase Tutupan Lahan

35 % 35,65 % 101,86 %

Meningkatnya

Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan

G. Prosentase sampah

terkelola

50 % 51,5 % 103 %


BAB III - 4

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target

Renstra tahun 2017 tercapai sesuai dengan target yang direncanakan

ini mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan yang mencapai target 132,27 %.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.3.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dibandingkan Target Akhir Renstra dan RPJMD

Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Akhir

RPJMD

Realisasi Tingkat

Kemajuan

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas dan

Konservasi

Lingkungan

Indeks Pencamaran

Air

63,27% 63,33 % 100,09 %

Indeks Pencemaran

Udara

73,57 % 77,07 % 104,76 %

Dari Tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 terhadap target Renstra dan RPJM

tercapai sesuai dengan target yang direncanakan ini mencerminkan

keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang

mencapai target 100% dalam katagori AA (memuaskan).

4. Analisis Kinerja

a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program

tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan


BAB III - 5

prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari

APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017 yang selaras

dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian

misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan

pelaksaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan

cara membandingkan antara output dengan input baik untuk

rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat

efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data

nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan

agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD,

Renstra DLH Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah

dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang

ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan,

selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar

Rp7.391.217.600,-telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya

hanya sebesar Rp 7.180.254.004,- sehingga terdapat saldo/sisa

anggaran sebesar Rp 210.963.596,-.

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :


BAB III - 6


BAB III - 7


BAB III - 8


BAB III - 9


BAB III - 10


BAB III - 11


BAB III - 12

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian

misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan dilingkungan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang. Selain itu

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan

cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat

efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data

nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari

hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2017 dapat

diketahui bahwa rata - rata target kinerja kegiatannya hampir

semuanya tercapai. Adapun evaluasi seluruh kegiatan

pembangunan bidang lingkungan hidup yaitu sebanyak 4 sasaran

strategis dengan 8 program yang mencakup 26 kegiatan,

dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sangat berhasil.

Program dan kegiatan yang di realisasikan oleh Dinas Lingkungan

Hidup pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan

(sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 4.476.100.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 4.393.911.300,- atau 98,19 % dari total anggaran.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan

Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan

kegiatan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara

umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak


BAB III - 13

berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna

dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan tetap harus dilakukan untuk meningkatkan

kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga

tercapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

yang telah di tetapkan menjadi kenyataan.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut yang

diterapkan tidak ada hambatan, namun ada kendala sedikit dalam

hal koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi terkait, LSM

dan warga masyarakat secara menyeluruh. Untuk mengatasinya

diperlukan koordinasi secara terus menerus sehingga kendala

tersebut dapat di atasi.

5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.391.217.600,- dan

realisasinya sebesar Rp. 7.180.254.004,- atau 97,15 % dari total

Anggaran, untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017.

Untuk rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel

berikut:


BAB III - 14


BAB III - 15


BAB III - 16


BAB III - 17


BAB III - 18

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Indikator Kegiatan Anggaran Realiasi Capaian

1. 60%

a. 88,500,000.00 87,825,000.00 99.24

b. 52,500,000.00 51,375,000.00 97.86

c. 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00

d. Pembinaan Adiwiyata 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00

a. 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00

b. 100,000,000.00 99,450,000.00 99.45

c. 100,000,000.00 99,450,000.00 99.45

d. 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00

Tabel : 3.4

Alokasi per sasaran pembangunan

Program dan Kegiatan

Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup

Persentase pemenuhan

kualitas air permukaan

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

Pengujian kadar polusi limbah

padat/cair

Jumlah pengujian sampel

air/limbah cair dan tanah

serta inventarisasi data

sumber pencemaran sungai

Operasional dan pemeliharaan

laboratorium lingkungan

Jumlah pengambilan dan

pengujian sampel air/limbah

cair

Program Pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

Peningkatan peringkat kinerja

perusahaan (proper)

Jumlah Penilaian dan

pembinaan ketaatan

pengelolaan lingkungan bagi

kegiatan/usaha yang

dilaksanakan

% Pengaduan yang

diselesaikan

Jumlah Sosialisasi,

pembinaan dan

pendampingan adiwiyata

yang diselenggarakan

Pengawasan pengelolaan

Lingkungan Industri

Jumlah Pengawasan ketaatan


kegiatan/usaha

Pengawasan pengelolaan

Lingkungan Kegiatan Layanan

Jasa dan lainnya

Jumlah Pengawasan ketaatan


kegiatan/ usaha layanan jasa

dan lainnya

Fasilitasi penanganan pengaduan

dan pelanggaran lingkungan

Penyuluhan Pengendalian Polusi

dan Pencemaran Lingkungan

Jumlah pengujian kualitas

lingkungan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Indikator Kegiatan Anggaran Realiasi CapaianProgram dan Kegiatan

a. Jumlah Desa Gerakan LGC 1,025,000,000.00 1,023,274,900.00 99.83

a. 225,000,000.00 223,700,000.00 99.42

Program Penataan Lingkungan

a. Jumlah Dokumen NA RPPLH 95,000,000.00 93,654,000.00 98.58

b. 90,000,000.00 89,257,600.00 99.18

a. 50,000,000.00 49,315,350.00 98.63

b. 124,100,000.00 121,759,600.00 98.11

a. 275,000,000.00 274,625,000.00 99.86

Program Pengelolaan Limbah B3

a. Jumlah ijin pengelolaan LB3 75,000,000.00 74,449,950.00 99.27

Penyusunan Kebijakan Bidang

Penataan Lingkungan

Penyusunan Laporan Kinerja


(DIKPLHD)

Jumlah Laporan Kinerja

Pengelolaan Lingkungan

Hidup (DKPLHD)

% Pengaduan yang

diselesaikan

Pembinaan Pelaporan RKL-RPL

dan Perijinan Perlindungan dan


Jumlah Industri yang

melaporkan RKL-RPL

Koordinasi pembinaan

Penyusunan Dokumen Lingkungan

(AMDAL , UKL-UPL, SPPL)

Jumlah Pembinaan, evaluasi

dokumen lingkungan yang

dilaksanakan

Pembinaan adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim

Jumlah wilayah yang

melaksanakan Program

Adaptadi dan Mitigasi

Perubahan Iklim

Program Pengembangan Kinerja


Fasilitasi penanganan pengaduan

dan pelanggaran lingkungan

Pembinaan pengelolaan Limbah

B3

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

Dan Lingkungan

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di bidang

lingkungan

Jumlah workshop/pelatihan

kader lingkungan, duta

lingkungan, awarding hari-

hari lingkungan hidup


73%

a. Pemantauan kualitas udara 71,000,000.00 70,325,000.00 99.05

35%

a. 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

b. 50,000,000.00 49,450,000.00 98.90

c. Jumlah sumur resapan 45,000,000.00 44,975,000.00 99.94

Persentase Pemenuhan

Kualitas Udara Baik

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

Jumlah titik pantau udara

emisi dan udara ambien yang

dilaksanakan

Persentase Tutupan

Lahan

Jumlah penanganan/

rehabilitasi lahan kritis

Jumlah rehab/ konservasi

daerah tangkapan air

Konservasi sumber daya air dan

pengendalian kerusakan sumber-

sumber air

Program Perlindungan dan konservasi

Sumber Daya Alam

Pengendalian Kerusakan Hutan

dan Lahan

Peningkatan konservasi daerah

tangkapan air dan sumber-sumber

air


d. Jumlah lokasi kehati 250,000,000.00 249,725,000.00 99.89

a. Pemeliharaan Lingkungan Hijau 175,000,000.00 175,000,000.00 100.00

Konservasi sumber daya air dan

pengendalian kerusakan sumber-

sumber air

Keanekaragaman hayati dan

ekosistem

Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

Jumlah lokasi lingkungan

hijau yang diperlihara


4. 50 %

a. 100,000,000.00 99,640,900.00 99.64

b. 350,000,000.00 292,577,500.00 83.59

c. 30,000,000.00 27,400,000.00 91.33

d. 700,000,000.00 692,681,500.00 98.95

Meningkatnya Pengelolaan

Sampah di Kab. Lamongan

Persentase sampah

terkelola

Program Pengembangan Kinerja


Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

Jumlah sarana/prasarana

pengendalian pencemaran

lingkungan hidup

Peningkatan Operasional dan

Pemeliharaan Prasarana dan

sarana persampahan

Jumlah sarana/prasarana

pengolahan pengendalian

pencemaran lingkungan

hidup yang dioperasionalkan


Persampahan

Jumlah dokumen laporan

volume sampah

Pengembangan kinerja

pengelolaan sampah

Jumlah wilayah pantau yang

memenuhi standart

pengelolaan sampah

No. Sasaran (Kinerja Utama) Target Realisasi Capaian

1. 60% 68% 113.33% 326,000,000.00 322,111,600.00 98.81

88,500,000.00 87,825,000.00 99.24

73% 80% 109,59% 71,000,000.00 70,325,000.00 99.05

35% 36% 120% 624,100,000.00 619,424,900.00 99.25

50,000,000.00 49,315,350.00 98.63

2. 5,04 % 5.05% 100.20% 495,000,000.00 494,150,000.00 99.83

150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

3. 4,5 % 5,56 % 123, 56 % 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00

80,000,000.00 80,000,000.00 100.00

21 % 53,80% 256.19% 1,525,000,000.00 1,521,599,900.00 99.78

275,000,000.00 274,625,000.00 99.86

4. 50% 51.50% 103.00% 1,180,000,000.00 1,112,299,900.00 94.26

100,000,000.00 99,640,900.00 99.64

Tabel : 3.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Penurunan Beban

Pencemaran Lingkungan

Hidup



Indikator Sasaran/

Indikator Kinerja Utama

Kinerja


Kualitas Udara Baik

Persentase kegiatan/

usaha yang memenuhi

ketentuan pengelolaan

lingkungan hidup

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat dalam


Hidup

Persentase sekolah

peduli lingkungan

Meningkatnya upaya

konservasi Sumber Daya

Alam

Persentase lahan yang

dikonservasi

Persentase wilayah

yang peduli dan

berwawasan lingkungan



Persentase sampah

terkelola

Anggaran Realiasi Capaian

No. Sasaran (Kinerja Utama) Kinerja Anggaran

1. 113.33% 99.81% 11.93%

#####

109,59 % 99.05% 9.62%

120% 99.25% 17.60%

#####

2. 100,2% 99.83% 0.37%

#####

3. 123,56 % 100% 19.07%

#####

256,19% 99.78% 61,1 %

#####

4. 103.00% 94.26% 8.49%

99.64



Persentase sampah

terkelola

Persentase wilayah

yang peduli dan

berwawasan lingkungan

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat dalam


Hidup

Persentase sekolah

peduli lingkungan

Meningkatnya upaya

konservasi Sumber Daya

Alam

Persentase lahan yang

dikonservasi

Persentase Tutupan

Lahan


Kualitas Udara Baik


Lingkungan Hidup



Tabel : 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Sasaran/

Indikator Kinerja Utama

CapaianCapaian


BAB IV - 1

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dari Pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi

Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pelaksanaan kegiatan di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian

kinerja tersebut tak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah

sempurna dilakukan dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan

Hidup tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan

kualitas pembangunan, sehingga Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang

telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Fungsi utama yang di harapkan dari Dinas Lingkungan Hidup yakni,

penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan,

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, pengendalian dan

pemulihan dampak lingkungan serta pelaksanaan pembinaan / pelatihan

untuk usaha yang menimbulkan limbah.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian

kinerja pada setiap sasaran mendekati 100%, sedangkan dari segi

anggaran semuanya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN

KINERJA

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :


BAB IV - 2

1. Masih banyak kegiatan/usaha belum optimal dalam melaksanakan

kewajiban pengelolaan dampak lingkungan untuk meningkatkan kinerja

pengelolaan lingkungan hidup.

2. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup utamanya dalam pengelolaan sampah

3. Masih kurangnya Industri yang taat pelaporan RKL-RPL dan rata-rata

pemegang ijin lingkungan belum mampu menyusun laporan RKL-RPL

dengan baik

4. Rata-rata Pemegang ijin lingkungan tidak paham bahwa laporan RKL-RPL

adalah sebuah kemajuan bagi pemegang ijin lingkungan

5. Rata-rata industri/kegiatan belum memahami tata cara perijinan LB3

6. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam pembuangan dan

mengelola limbah cair secara baik

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Adapun Solusi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan/sosialisasi bagi

kegiatan/usaha dalam hal melaksanakan dan melaporkan dokumen

lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan

limbah B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran dan perlindungan

kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan

2. Diperlukan pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan

sampah dengan harapan dapat mengurangi penumpukan sampah dilokasi

pembuangan akhir sampah atau TPA.

3. Pembinaan teknis bagi penyusunan laporan RKL-RPL secara kontinyu dan

berkelanjutan

4. Pemberian penghargaan bagi industri dengan laporan RKL-RPL terbaik

5. Diperlukan adanya tenaga khusus dalam pengambilan sampah di bak

sampah skala jalan


BAB IV - 3

6. Melaksanakan inventarisasi data dan pembinaan secara kontinyu bagi

industri penghasil limbah B3 di Kabupaten Lamongan

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah

dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan Tahun 2017, semoga hasil pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan yang tertuang dalam LKjIP ini menjadi acuan dalam

evaluasi kinerja Dinas untuk masa yang akan datang .


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN


Pembina Tingkat I NIP. 19710424 199101 1 001

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

Tahun Anggaran : 2017

SATUAN TARGET REALISASI

1. Input :

Tersedianya dana Rp. 100,000,000 99,640,900 99.64

Output :

- jenis 2 2 100

% 18% 18.60% 103.33

2. Input :


Output :

- unit 3 3 100

Outcome :

% 18% 18.60% 103.33

PROGRAM

KEGIATAN

Jumlah sarana/

prasarana pengolahan

pengendalian


hidup yang

dioperasionalkan

INDIKATOR KINERJA

Persentase pengelolaan

sampah melalui 3R

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan


sampah melalui 3R

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

TAHUN 2017

URAIAN

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

Jumlah sarana/

prasarana pengendalian


hidup

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

Peningkatan Operasional

dan Pemeliharaan Prasarana

dan sarana persampahan

PKK - 1

SATUAN TARGET REALISASIPROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

3. Input :

Tersedianya dana Rp. 1,025,000,000 1,023,274,900 99.83

Output :

- desa 103 258 250.49

Outcome :

% 18% 18.60% 103.33

5. Input :


Output :

- lap 1 1 100

Outcome :

% 18% 18.60% 103.33

6. Input :


Output :

- wil 3 3 100

Outcome :

% 18% 18.60% 103.33


sampah melalui 3R

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam


Jumlah Desa Gerakan

LGC

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Persampahan


sampah melalui 3R

Jumlah dokumen laporan

volume sampah


pengelolaan sampah

Jumlah wilayah pantau

yang memenuhi standart

pengelolaan sampah


sampah melalui 3R

PKK - 2


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

1. Input :


Output :

keg/usaha 25 25 100

Outcome :

% 35 36 102.86

2. Input :


Output :

- keg/usaha 50 50 100

Outcome :

% 35 36 102.86

Prosentase industri/

kegiatan yang memenuhi


lingkungan hidup

Pengawasan Pengelolaan

Lingkungan Industri




lingkungan hidup

Jumlah Pengawasan

ketaatan pengelolaan

lingkungan bagi

kegiatan/usaha


pembinaan ketaatan

pengelolaan lingkungan

bagi kegiatan/usaha yang

dilaksanakan

Program Pengendalian,

Pencemaran dan

kerusakan Lingkungan

Peningkatan Peringkat

Kinerja Perusahaan (Proper)

PKK - 3


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

3. Input :


Output :

- keg/usaha 50 50 100

Outcome :

% 35 36 102.86

4. Input :


Output :

- sampel 16 16 100

Outcome :

% 35 36 102.86

1. Input :


Output :

- Jumlah sumur resapan unit 4 4 100

Fasilitasi Penanganan

Pengaduan Dan

Pelanggaran Lingkungan

Pengawasan ketaatan

pengelolaan lingkungan

bagi kegiatan/usaha

layanan jasa dan lainnya

Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Pengawasan Pengelolaan

Lingkungan Kegiatan

Layanan Jasa Dan Lainnya

Jumlah sampel Pengujian

kualitas lingkungan




lingkungan hidup




lingkungan hidup

Konservasi Sumber Daya Air

dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-sumber

Air

PKK - 4


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

Outcome :

lokasi 10 10 100

2. Input :


Output :

- Ha 10.500 10.500 100

Outcome :

lokasi 10 10 100

3. Input :


Output :

- lokasi 1 1 100

Outcome :

lokasi 10 10 100

Peningkatan Konservasi

Daerah Tangkapan dan

Sumber-sumber Air

Jumlah wilayah yang

melaksanakan konservasi

sumber mata air

Jumlah wilayah yang


sumber mata air

Jumlah wilayah yang


sumber mata air

Jumlah rehab/ konservasi


Jumlah penanganan/

rehabilitasi lahan kritis

(Ha)

Pengendalian Kerusakan

Hutan Dan Lahan

PKK - 5


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

2. Input :


Output :

- lokasi 1 1 100

Outcome :

lokasi 10 10 100

1. Input :


Output :

- kali 1 1 100

- Siaran TV kali 1 1 100

- kali 1 1 100

- Duta Lingkungan kali 1 1 100

Outcome :

% 2.6 2.6 100

1. Input :


Output :

- titik 12 12 100

Jumlah wilayah yang


sumber mata air

Program Peningkatan dan

Pengendalian Polusi

Program Peningkatan

Kualitas Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan

Prosentase wilayah yang

peduli dan berwawasan

lingkungan

Peningkatan Edukasi dan

Komunikasi Masyarakat di

Bidang Lingkungan

Awarding hari Lingk

hidup

Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati dan

Ekosistem

jumlah workshop yang

diselenggarakan

Jumlah Pengujian

kualitas air, sumber

pencemaran air dan

kerusakan tanah

Jumlah lokasi kehati

(lokasi)

Pengujian Kadar Polusi

Limbah Padat/Cair

PKK - 6


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

Outcome :

Kg/detik 0.1

2. Input :


Output :

- sampel 12 12 100

Outcome :

Kg/detik 0.1

% 73 80

3. Input :


Output :

- sampel 10 10 100

kali 1 1 100

Outcome :

% 73 80

4. Pembinaan Adiwiyata Input :


Output :

- kali 4 4 100

Penurunan beban

pencemaran dengan

parameter COD

Jumlah

Sosialisasi,pembinaan

dan pendampingan

adiwiyata yang

diselenggarakan

Penyuluhan dan

Pengendalian Polusi dan

Pencemaran

Jumlah sampel limbah

yang diuji

Penurunan beban

pencemaran dengan

parameter COD


kualitas udara baik

Jumlah pengujian

kualitas udara dan

jumlah pengujian emisi

kendaraan bermotor


kualitas udara baik

Pemantauan Kualitas Udara

PKK - 7


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

Jumlah

Sosialisasi,pembinaan

dan pendampingan

adiwiyata yang

diselenggarakan

PKK - 8


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

Outcome :

sekolah 70 76 108.6

5. Input :


Output :

- sampel 50 50 100

Outcome :

% 58.82 58.82 100

1. Input :


Output :

- lokasi 3 3 100

Outcome :

1. Input :


Output :

- dok 50 50 100

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Jumlah sekolah peduli dan

berbudaya lingkungan

Operasional dan

Pemeliharaan Laboratorium

Lingkungan

Pemeliharaan Lingkungan

Hijau

Jumlah pengambilan dan

pengujian sampel

air/limbah cair

Prosentase pemenuhan


Program Penataan

Lingkungan

Koordinasi Pembinaan

Penyusunan Dokumen

Lingkungan (AMDAL, UKL-

UPL, SPPL)

Jumlah lokasi lokasi

lingkungan hijau yang

diperlihara

Jumlah wilayah yang


sumber mata air

Jumlah ijin lingkungan

yang diterbitkan dan

SPPL yang diterbitkan

PKK - 9


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

Outcome :

2. Input :


Output :

- ind/keg 40 40 100

Outcome :

3. Input :


Output :

- dok 1 1 100

Outcome :

Prosentase kebijakan dan

kinerja lingkungan hidup

yang terinformasikan

Penyusunan Kebijakan

Bidang Penataan

Lingkungan

Jumlah industri/kegiatan

yang menyusun dokumen

lingkungan dan

mendapatkan ijin

lingkungan


yang menyusun dokumen

lingkungan dan

mendapatkan ijin

lingkungan

Pembinaan Pelaporan RKL-

RPL dan Perijinan

Perlindungan dan


Hidup

Jumlah dokumen RPPLH

Jumlah industri/ kegiatan

yang melaporkan RKL-

RPL dengan jumlah

industri/kegiatan yang

memiliki rekom/ijin per

semester

PKK - 10


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

4. Input :


Output :

- lokasi 5 5 100

Outcome :

5. Input :


Output :

- dok 1 1 100

Outcome :

Jumlah Dokumen IKPLHD

Prosentase kebijakan dan

kinerja lingkungan hidup

yang terinformasikan

Pembinaan Adaptasi Dan

Mitigasi Perubahan Iklim

Jumlah wilayah yang

melaksanakan Program

Adaptadi dan Mitigasi

Perubahan Iklim

Jumlah Desa/Kelurahan

yang berwawasan

lingkungan

Penyusunan Laporan Kinerja


Hidup (DIKPLHD)

PKK - 11


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

URAIAN


Sarana Pengelolaan

Persampahan

KET.

%

PENCAPAIAN

TARGET

1. Input :


Output :

- titik 6 6 100

Outcome :

Pembinaan Pengelolaan

Limbah B3 (Bahan


Jumlah Pengujian Lahan

terkontaminasi LB3 (titik)


yang memiliki ijin

penyimpanan atau

pengumpulan LB3

Program Pengelolaan

Limbah B3 (Bahan


PKK - 12

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan

Indikator Kinerja Tujuan : A. Indeks Pencemaran Air

B. Indeks Pencemaran Udara

C. Indeks Tutupan Lahan

Uraian Kebijakan

1. - 1.

2.

-

3.

-

4.

5.

- 1.

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Program Penataan

Lingkungan

Terwujudnya

peningkatan kualitas dan

konservasi lingkungan


Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS (RS)

TAHUN 2016 S/D 2021

TujuanSasaran Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Indikator ProgramNo.



Program Pengendalian,

Pencemaran dan kerusakan

Lingkungan


Sampah di Kab.

Lamongan

Persentase sampah

terkelola

Meningkatkan pengelolaan

persampahan

Pengembangan Kinerja


dan Limbah B3

Program Peningkatan

Pengendalian PolusiPersentase pemenuhan

kualitas udara baik

Meningkatkan kualitas

lingkungan melalui selektif

perijinan, pengawasan dan

penataan lingkungan

Pengembangan Kinerja


dan Limbah B3Persentase tutupan lahan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

1. 60% 1 dokumen 160,000,000

50 sampel 75,000,000

50 keg 50,000,000

Pembinaan Adiwiyata 3 kali 80,000,000

Pengendalian Polusi dan

Pencemaran Lingkungan

Jumlah Pengawasan


lingkungan bagi

kegiatan/usaha kecil

Jumlah Sosialisasi,

pembinaan dan

pendampingan

adiwiyata yang

diselenggarakan


Lingkungan Hidup

Persentase

pemenuhan kualitas

air permukaan

Program

Peningkatan

Pengendalian Polusi

Pengujian kadar polusi

limbah padat/cair

Jumlah pengujian

sampel air/limbah cair

dan tanah serta

inventarisasi data

sumber pencemaran

sungai

Operasional dan

pemeliharaan

laboratorium

lingkungan

Jumlah pengujian

sampel air/limbah cair

dan jumlah dokumen

penerapan ISO 17025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

No.Sasaran

ProgramKegiatan

Anggaran

Uraian Indikator Target Uraian Indikator TargetNo.

SasaranProgram

KegiatanAnggaran

1 dokumen 60,000,000

1 keg 225,000,000

1 dokumen 70,000,000

100 buah 50,000,000

1 unit

1 kali 110,000,000

1 unit

Pembinaan Pelaporan

RKL-RPL dan Perijinan

Perlindungan dan


Hidup

Jumlah Modul

pelaporan RKL-RPL dan

jumlah Aplikasi

laporan RKL-RPL online

dan aplikasi perijinan

lingkungan

Koordinasi pembi-naan

Penyusunan Dokumen

Lingkungan (AMDAL ,

UKL-UPL, SPPL)

Jumlah Pembinaan,

evaluasi dokumen

lingkungan yang

dilaksanakan dan

jumlah aplikasi

dokumen lingkungan

yang tersedia

Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan

Pengembangan Data

dan Informasi

Lingkungan

Jumlah Dokumen SLHD

Peningkatan edukasi

dan komunikasi

masyarakat di bidang

lingkungan

Jumlah workshop,

duta lingkungan,

siaran TV dan

sosialisasi ponpes yang

diselenggarakan

Program Penataan

Lingkungan

Penyusunan Kebijakan

Bidang Penataan

Lingkungan

Jumlah Dokumen NA

RPPLH


SasaranProgram

KegiatanAnggaran

5 desa 75,000,000

25 keg/usaha 75,000,000

50 keg/usaha 100,000,000

50 keg/usaha 100,000,000

Pembinaan adaptasi

dan mitigasi perubahan

iklim

Jumlah wilayah yang

melaksanakan

Program Adaptadi dan

Mitigasi Perubahan

Iklim

Pengawasan ketaatan

pengelolaan

lingkungan bagi

kegiatan/usaha

layanan jasa dan

lainnya

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan

Lingkungan

Peningkatan peringkat

kinerja perusahaan

(proper)


pembinaan ketaatan

pengelolaan

lingkungan bagi

kegiatan/usaha yang

dilaksanakan

Pengawasan

pengelolaan Lingkungan

Industri

Jumlah Pengawasan


lingkungan bagi

kegiatan/usaha

Pengawasan

pengelolaan Lingkungan

Kegiatan Layanan Jasa

dan lainnya


SasaranProgram

KegiatanAnggaran

16 sampel 50,000,000

103 Desa 900,000,000

6 titik 75,000,000

73% 30 titik 100,000,000

35% 1275 btng 50,000,000

6 jenis 50,000,000

Program Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam

Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Desa Gerakan

LGC

Fasilitasi penanganan

pengaduan dan

pelanggaran lingkungan

Jumlah sampel

Pengujian kualitas

lingkungan

Program Perlin-

dungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

Pengendalian Kerusakan

Hutan dan Lahan

Jumlah bibit sengon

laut

Peningkatan konservasi


dan sumber-sumber air

Jumlah bibit tanaman

Pembinaan penge-

lolaan Limbah B3

Jumlah lokasi

Pengujian Lahan

terkontaminasi LB3

Persentase

pemenuhan kualitas

udara baik

Program

Peningkatan

Pengendalian Polusi

Pemantauan kualitas

udara

Jumlah titik uji udara

emisi dan udara

ambien yang

dilaksanakan

Persentase Tutupan

Lahan

Program

Pengelolaan LB3


SasaranProgram

KegiatanAnggaran

4 unit 45,000,000

1 lokasi 150,000,000

3 lokasi 175,000,000

4. 50% 30 unit 100,000,000

1 unit

3 unit 250,000,000 Peningkatan

Operasional dan

Pemeliharaan Prasarana

dan sarana

persampahan

Jumlah sarana/

prasarana pengolahan

pengendalian

pencemaran

lingkungan hidup yang

dioperasi-onalkan

Meningkatnya

Pengelolaan Sampah di

Kab. Lamongan

Persentase sampah

terkelola

Program Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Penyediaan prasarana

dan sarana pengelolaan

persampahan

Jumlah sarana/

prasarana

pengendalian

pencemaran

Konservasi sumber daya

air dan pengendalian

kerusakan sumber-

sumber air

Jumlah Sumur

Resapan yang

disediakan

Peningkatan

keanekaragaman hayati

dan ekosistem

Jumlah lokasi kehati

Program Ruang

Terbuka Hijau

Pemeliharaan

Lingkungan Hijau

Jumah lokasi

Pemeliharaan Lingk.

Hijau yang

dilaksanakan


SasaranProgram

KegiatanAnggaran

1 dokumen 30,000,000

3 wil kec 600,000,000


Persampahan

Jumlah dokumen

laporan volume

sampah


pengelolaan sampah

Jumlah wilayah pantau

yang memenuhi

standart pengelolaan

sampah

No.Nama Orang/

Kelompok/OrganisasiNama Penghargaan

Pemberi

Penghargaan

Tahun

Penghargaan(1) (2) (3) (4) (5)1 SMA Negeri 1

Kedungpring

Adiwiyata Nasional Kementerian

Lingkungan

Hidup

2017

2 SMP Negeri 3 Babat Adiwiyata Nasional Kementerian

Lingkungan

Hidup

2017

3 SMP Negeri 1 Mantup Adiwiyata Nasional Kementerian

Lingkungan

Hidup

2017

4 SMKN 1 Lamongan Adiwiyata Propinsi Gubernur Jawa

Timur

2017

5 SMP Negeri 4

Lamongan

Adiwiyata Propinsi Gubernur Jawa

Timur

2017

6 MIN Blawirejo

Kedungpring

Adiwiyata Propinsi Gubernur Jawa

Timur

2017

7 Desa Sidorejo

Kecamatan Deket

Desa/Kelurahan

Berseri Madya

Gubernur Jawa

Timur

2017

8 Desa Pucangro

Kecamatan Kalitengah

Desa/Kelurahan

Berseri Pratama

Gubernur Jawa

Timur

2017

9 Desa Pengangsalan

Kecamatan Kalitengah

Desa/Kelurahan

Berseri Pratama

Gubernur Jawa

Timur

2017

10 Kabupaten Lamongan Nirwasita Tantra Kementerian

Lingkungan

Hidup

2017

11 Kabupaten Lamongan Adipura Presiden RI 2017

PENGHARGAAN YANG DI TERIMA BIDANG LINGKUNGAN HIDUPTAHUN 2017

Penghargaan - 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN … fileLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 i Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain

Documents