Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

iii

C. Pengelolaan Keuangan........................................................... 67

BAB IV PENUTUP ............................................................................... 73

Kesimpulan................................................................................. 73

LAMPIRAN :

- Pernyataan Telah Direviu - Formulir Checklist Reviu - Reviu Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2010-

2014 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tentang Tim

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2014.

LKjIP Pengadilan Tinggi Jakarta | 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Jakarta telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang

akan dicapai dalam tahun 2014 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Tinggi Jakarta yang telah dilakukan reviu. Keenam sasaran strategis tersebut diukur

dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas) indikator kinerja dan 13 (tiga belas) target

kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 terdapat 4 (empat) sasaran

strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu : peningkatan penyelesaian

perkara, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan

kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta

adalah sebesar 89,60%.

Rincian pencapain masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

a. Persentase sisa perkara tahun

sebelumnya.

1. Pidana 2. Perdata

3. Tipikor

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100 100

100

100 100

100

100 100

100

b. Persentase perkara masuk

yang diselesaikan. 1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

90%

90%

90%

100,56%

93,94%

102,53%

111,73

104,37

113,92

113,07

98,44

106,44

111,88

96,81

111,11


c. Persentase

perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 3 (tiga) Bulan untuk

perkara Pidana

dan Perdata, 2 (dua) bulan untuk

perkara Tipikor. 1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

90%

90%

90%

98,03%

78,12%

100,00%

108,92

86,80

111,11

123,53

111,08

111,10

123,42

111,07

111,10

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran Strategis 1 104,09%

SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2. Peningkatan

Akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi


3. Tipikor

50% 50%

50%

27,18% 20,42%

23,46%

54,36 40,84

46,92


SASARAN STRATEGIS 3

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

a. Persentase berkas

banding yang dinyatakan

lengkap.

100%

100%

100

100

100

b. Persentase berkas

yang

didistribusikan ke Majelis Hakim.

100%

100%

100

100

100


c. Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara

1:120

1:145

120,83

130,27%

106,48%


SASARAN STRATEGIS 4

PENINGKATAN AKSESIBILTAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan. b. Persentase proses

penyelesaian perkara yang

dipublikasikan.

100%

100%

100%

55,18%

100

55,18

100

40

100

70

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran Strategis 4 77,59

SASARAN STRATEGIS 5

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

a. Persentase

pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti.

100%

98%

98

98,07

100

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang

ditindaklanjuti.

100

100%

100

100

100

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran Strategis 5 99


SASARAN STRATEGIS 6

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013

(%)

2012

(%)

a. Persentase pegawai yang

lulus diklat Pengadaan Barang/Jasa.

95

100

105,26

0

100

b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pranata

Komputer.

100

100

100

100

-

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran Strategis 6 102,63


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di

daerah dan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi untuk

turut serta mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pengadilan

Tinggi Jakarta diharapkan mampu memberikan kontribusi guna mewujudkan visi

Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara, serta dalam pelaksanaan

pengawasan sebagai voorpost (kawal depan ) Mahkamah Agung RI.

Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta diresmikan pada tanggal 23 Pebruari

1983 oleh Menteri Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Jakarta

ini, maka kebutuhan mesyarakat pencari keadilan di Propinsi DKI Jakarta telah

terwujud.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta meliputi 5 (lima) pengadilan

negeri yang terdiri dari :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat

3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur

5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

berkewajiban untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun

kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Tinggi Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi

pemerintah (LKjIP) Tahun 2014.


(Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih,

Jakarta Pusat)


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di

lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana

disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan

yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam

pasal 51 dinyatakan bahwa :

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan

perkara perdata di Tingkat Banding.

(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama

dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di

daerah hukumnya.

Di samping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas,

Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan

nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta

(pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986). Selain tugas dan kewenangan di atas,

Pengadilan Tinggi juga diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan

undang-undang (Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 2 Tahun 1986), telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya

sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dilengkapi dengan struktur

organisasi yang terbagi dalam bagian kepaniteraan yang merupakan unsur

pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur

pendukung administratif dapat dilihat berdasarkan bagan struktur organisasi

sebagai berikut:


Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jakarta

SK KMA No. 005/SK/II/1999 tanggal 01 Pebruari 1999 :

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan

Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ketua, adalah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu

dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para

hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul,

masalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah

eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta untuk

diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, menerima laporan

penanganan perkara dan laporan tentang penasehat hukum dan notaris dari

peradilan negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah

Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis

pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila

dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi

WAKIL PANITERA

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN/

PANITERA PENGGANTI

PANITERA

MUDA PERDATA

PANITERA

MUDA PIDANA

PANITERA

MUDA HUKUM

KEPALA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

KEPALA

SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA

SUB BAGIAN UMUM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

MAJELIS HAKIM

KETUA

WAKIL KETUA


perkara kepada hakim, memberi ijin untuk melaksanakan putusan serta merta

terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan

penanganan perkara banding yang dilakukan hakim dan panitera pengganti,

selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik

kepada Mahkamah Agung RI dan membuat/menyusun legal data tentang

putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Jakarta untuk dijadikan regional data bank.

2. Wakil Ketua, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua

berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada

Wakil Ketua. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta membawahi :

2.a. Majelis Hakim, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima

dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian

dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk

mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung

jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta

menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah,

hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasibidang hukum,

perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditugaskan serta mengurus

kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada

hakim-hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan.

2.b. Panitera/Sekretaris, mempunyai tugas membantu hakim dengan

mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung

jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar,

biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan,

menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil

Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, membuat daftar

semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan

putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya

kepada pengadilan negeri. Panitera/Sekretaris membawahi :


2.b.1 Wakil Panitera, mempunyai tugas membantu hakim dengan

mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membantu

panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

mengawasai pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain

ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat

laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera

Sekretaris apabila Panitera Sekretaris berhalangan,

melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Wakil

Panitera membawahi :

Panitera Muda Pidana, mempunyai tugas membantu

hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas

perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi

nomor register pada setiap perkara yang diterima di

kepaniteraan serta memberikan nomor register dan

mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku

register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau

menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan

menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum, dan

tugas perkara Tindak Pidana Korupsi di laksanakan oleh

Plt. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi,

mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan

administrasi perkara, mempersiapkan persidangan

perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan

dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara tipikor, memberi nomor register pada setiap

perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan

nomor register dan mencatat setiap perkara yang

diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat


tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang

dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada

Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Perdata, mempunyai tugas membantu


pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas

perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang

berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor

register pada setiap perkara yang diterima di

kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke

dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya,

menyiapkan berkas perkara banding yang telah diputus

untuk dikirim kembali kepada pengadilan negeri dan

menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda

Hukum.

Panitera Muda Hukum, mempunyai tugas membantu


pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji

data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan

perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas

lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi

dan laporan periodik dari pengadilan negeri untuk

dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

2.b.2 Wakil Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip

dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum

di Pengadilan Tinggi Jakarta. Wakil Sekretaris membawahi:

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan

membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi


Jakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Jakarta, perumusan kebijakan fasilitasi

pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan

pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi

Jakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Jakarta, serta perumusan kebijakan

fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas membina

dan melaksankaan urusan tata usaha dan kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2.b.3 Panitera Pengganti, mempunyai tugas membantu hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang perngadilan,

bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari

sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,

dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya,

mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar

putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera

Muda Pidana apabila telah selesai diminutasi.


C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta

selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Daftar ISI

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Bagan

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang

keadaan Pengadilan Tinggi Jakarta, tugas dan fungsi dan sistematika

darti penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan:

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

C. Indikator Kinerja Utama

D. Program Utama dan Kegiatan Pokok

E. Kebijakan

F. Rencana Kinerja Tahun 2014.

G. Penetapan Kinerja Tahun 2014

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja)

Sasaran 1: Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran 2: Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Sasaran 3: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara


Sasaran 4: Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap

Peradilan (Acces to Justice).

Sasaran 5: Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sasaran 6: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

C. Pengelolaan Keuangan

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum

tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta serta langkah

strategis tahun 2015.

Lampiran

- Pernyataan Telah Direviu

- Formulir Checklist Reviu

- Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2014.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2014 merupakan tahun ke lima dari rencana strategis (renstra)

Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2010-2014.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Tinggi Jakarta.

Visi Pengadilan Tinggi Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Tinggi Jakarta menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan

peradilan umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di

Ibu Kota Negara dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah Propinsi DKI

Jakarta.

2. Kata “Agung” menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemulian, keluhuran serta martabat dan wibawa.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik.

Misi Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif

dan efisien.


5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Dalam Rencana Strategis telah dilakukan reviu terhadap tujuan,

indikator tujuan, sasaran stretegis, indikator sasaran dan target yang telah

ditetapkan. Reviu Rencana Strategis ini dilakukan berdasarkan rekomendasi

hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan

pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jakarta,

seperti yang termuat dalam renstra adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Dengan indikator :

▪ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

▪ Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga)

Bulan untuk Perkara Pidana dan Perdata, 2 (dua) bulan untuk Perkara

Tipikor.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Dengan indikator :

▪ Persentase Proses Penyelesaian perkara yang dipublikasikan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dan badan peradilan di

bawahnya memenuhi butir 1 dan butir 2 di atas.

Dengan indikator :

▪ Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.


SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil Reviu

yang telah dilakukan dalam Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Jakarta

mempertajam sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2010-2014, sasaran

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

5. Peningkatan kualitas pengawasan.

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Jakarta telah

menetapkan IKU yang telah di review untuk mempertajam sasaran strategis.

Hubungan antara tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama digambarkan

sebagai berikut:


Tabel 1. Hubungan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

1 2

1.Peningkatan penyelesaian

perkara

a. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya.

1. Perkara Pidana

2. Perkara Perdata 3. PerkaraTipikor

b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan.

1. Perkara Pidana

2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

c. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan

Perdata, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor. 1. Perkara Pidana


2.Peningkatan akseptabilitas

putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Kasasi

3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap.

b. Persentase berkas yang di distribusikan kepada Majelis Hakim.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice).

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.

5.Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

6.Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat Pengadaan

Barang/Jasa.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pranata

Komputer.


D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran

dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Untuk mencapai

tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Jakarta, perlu menetapkan

berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program-program

dan kegiatan pokok tersebut adalah:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuik mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian

perkara adalah:

◊ Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor.

◊ Penyelesaian perkara Pidana, Perdata dan Tipikor.

◊ Penyelesaian perkara Pidana, Perdata dalam jangka waktu maksimal 3

(tiga) bulan, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor.

b. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara adalah:

◊ Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap.

◊ Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang

lengkap.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung RI.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan Kualitas Pengawasan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis:

◊ Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas.


◊ Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal yang berkualitas.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia adalah:

◊ Mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Pengadaan Barang/Jasa.

◊ Mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Pranata Komputer.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah :

◊ Publikasi perkara yang telah diselesaikan dan di putus.

◊ Penyelesaian terhadap perkara prodeo.

E. KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan

di atas adalah :

1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara.

2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk

meningkatkan pelayanan publik.

3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan.

4. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur

Peradilan.

Hubungan antara sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program

dan kegiatan Pengadilan Tinggi Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:


F. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Tabel. 2. Rencana Kinerja Tahun 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2014

4 5 10

1. Peningkatan penyelesaian perkara a. Persentase sisa perkara tahun

sebelumnya yang diselesaikan 1. Perkara Pidana


b. Persentase perkara masuk yang

diselesaikan.

1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata

3. Perkara Tipikor

c. Persentase perkara yang selesai dalam

jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2

(dua) Bulan untuk Perkara Tipikor. 1. Perkara Pidana


100%

100% 100%

90% 90%

90%

90%

90% 90%

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

50%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap.

b. Persentase berkas yang di

distribusikan ke Majelis Hakim. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100%

100%

1:120

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (Acces to justice).

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan. b. Persentase proses penyelesaian

perkara yang dipublikasikan.

100%

100%

5. Peningkatan kualitas pengawasan. a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat Pengadaan Barang/Jasa.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pranata Komputer.

95%

100%


G. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 merupakan

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014. Penetapan kinerja

disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang disusun pada awal

tahun 2013.

Namun dengan adanya review renstra 2010-2014 dari IKU Pengadilan

Tinggi Jakarta pada awal tahun 2014, maka Penetepan Kinerja Pengadilan

Tinggi Jakarta tahun 2014 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil review yang

akan dicapai Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2014.

Tabel. 3 Penetapan Kinerja Tahun 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2014

4 5 10

1. Peningkatan penyelesaian perkara a. Persentase sisa perkara tahun

sebelumnya yang diselesaikan 1. Perkara Pidana

2. Perkara Perdata

3. PerkaraTipikor


1. Perkara Pidana


c. Persentase perkara yang selesai dalam

jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2

(dua) Bulan untuk Perkara Tipikor.


3. Perkara Tipikor

100%

100%

100%

90%

90% 90%

90% 90%

90%

2. Peningkatan akseptabilitas putusan

hakim


mengajukan upaya hukum Kasasi.

50%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Persentase berkas banding yang

dinyatakan lengkap. b.Persentase berkas yang di

distribusikan ke Majelis Hakim. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100%

100%

1:120

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (Acces to justice).

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan. b. Persentase proses penyelesaian

perkara yang dipublikasikan.

100%

100%


Jumlah anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan

Peradilan Umum tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 30.048.118.000,- (tiga puluh

milyar empat puluh delapan juta seratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian

program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No Jenis Program Pagu

Rp.

1 Program Dukungan Manejemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung RI

28.923.918.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

0

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum 1.124.200.000

Jenis program berdasarkan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung sebesar Rp. 28.923.918.000,- (dua puluh delapan milyar

sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah),

program peningkatan manajemen peradilan umum sebesar Rp.

1.124.200.000,-(satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu

rupiah) namun untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Mahkamah Agung pada tahun 2014 tidak mendapatkan alokasi anggaran.

5. Peningkatan kualitas pengawasan. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100%

100%

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat

Pengadaan Barang/Jasa.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pranata Komputer.

95%

100%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014.

Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 merupakan

pencapaian atas target kinerja tahun ke lima dari rencana strategis Pengadilan

Tinggi Jakarta 2010-2014 dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana

strategis tahun 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa

keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa

target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan

dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4 Hasil Pengukuran Kinerja

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

1. Peningkatan

Penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara

tahun sebelumnya yang diselesaikan


3. PerkaraTipikor

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100 100

100


yang diselesaikan. 1. Perkara Pidana

2. Perkara Perdata

3. Perkara Tipikor

90%

90%

90%

100,56%

93,94%

102,53%

111,73

104,37

113,92

c. Persentase perkara yang

selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga)

Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2

(dua) Bulan untuk Perkara Tipikor.



3. Perkara Tipikor

90% 90%

90%

98,03% 78,12%

100,00%

108,92 86,80

111,11

2. Peningkatan

Aksepbilitas putusan Hakim


mengajukan upaya hukum Kasasi:

1. Pidana

2. Perdata 3. Tipikor

50%

50% 50%

27,18%

20,42% 23,46%

54,36

40,84 46,92

3. Peningkatan

efektivitas pengelolaan


a. Persentase berkas banding

yang dinyatakan lengkap. b. Persentase berkas yang di

distribusikan ke Majelis Hakim.


terhadap perkara.

100%

100%

1:120

100%

100%

1:145

100

100

120,83

4. Peningkatan

aksesibilitas masyarakat

terhadap

peradilan

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan. b. Persentase proses


dipublikasikan.

100%

100%

100%

55,18%

100

55,18

5. Peningkatan

Kualitas

Pengawasan.

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti.

100% 98% 98

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100

6. Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia.

a. Persentase pegawai yang lulus diklat Pengadaan

Barang/Jasa. b. Persentase pegawai yang

lulus diklat Pranata

Komputer.

95%

100%

100%

100%

105,26

100

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara

umum Pengadilan Tinggi Jakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari

target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai

realisasinya.

Catatan:

Penghitungan capaian Kinerja = Realisasi X 100%

Target


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2014 mengacu pada

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun

hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai

berikut :

SASARAN 1: PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah sasaran yang harus

dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang

berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan

penyelesaian perkara ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian

perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan 3 (tiga)

indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan

Tinggi Jakarta tahun 2014 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran 1: Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

a. Persentase sisa perkara tahun

sebelumnya yang selesai.

1. Perkara Pidana


100%

100% 100%

100%

100% 100%

100

100 100

100

100 100

100

100 100

b. Persentase perkara

masuk yang selesai.


3. Perkara Tipikor

90% 90%

90%

100,56% 93,94%

102,53%

111,73 104,37

113,92

113,07 98,44

106,44

111,88 96,81

111,11

c. Persentase perkara

yang selesai dalam

jangka waktu


maksimal 3 (tiga)

Bulan untuk

perkara Pidana dan Perdata, 2 (dua)

Bulan untuk Perkara Tipikor.

1. Perkara Pidana


90%

90% 90%

98,03%

78,12% 100,00%

108,92

86,80 111,11

123,53

111,08 111,10

123,42

111,07 111,10

Ketiga indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan

kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang

cepat, murah, dan sederhana.

Perbandingan data diambil dari Laporan Tahunan tahun 2012 dan

2013 sebagai alat ukur perbandingan pengukuran kinerja tahun 2014.

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Sebelumnya yang

selesai.

Indikator kinerja persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang

diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2013

berjumlah 223 perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014. Indikator

kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara

tahun 2013 yang selesai di tahun 2014.

Tabel 6. Sasaran 1 Indikator 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi Capaian Capaian

2014

2014

2014

(%)

2013

(%)

2012

(%)




3. PerkaraTipikor

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100 100

100

100 100

100

100 100

100

- Persentase sisa perkara pidana tahun 2013 yang diselesaikan

100% sejumlah (43 Perkara) dapat direalisasikan 100% maka

capaian kinerjanya 100%.


- Persentase sisa perkara perdata tahun 2013 yang diselesaikan

100% sejumlah ( 172 Perkara) dapat direalisasikan 100% maka


- Persentase sisa perkara tipikor tahun 2013 yang diselesaikan

100% sejumlah (8 Perkara) dapat direalisasikan 100% maka


Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dari

tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 selalu mencapai 100%.

Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa sisa perkara yang belum

diselesaikan pada triwulan ke empat pada tahun sebelumnya harus

diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya (karena terikat SEMA

Nomor 2 Tahun 2014).

Adanya sisa perkara yang harus diselesaikan disebabkan :

1. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat

Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan

Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat

Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk

Perkara Pidana dan Perkara Perdata, dan 2 (dua) bulan untuk

Perkara Tipikor (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2

Tahun 2014).

2. Berkas perkara yang diajukan banding dikirim oleh Pengadilan

Negeri Pengaju pada triwulan ke-empat (akhir tahun).

Perbandingan data capaian kinerja tahun 2012 dan 2013 didapat

dari Laporan Tahunan tahun 2012 dan 2013. Perbandingan data

penyelesaian sisa perkara tahun 2012 merupakan sisa perkara yang belum

diputus tahun 2011 sebesar 280 Perkara, penyelesaian sisa perkara tahun

2013 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2012 sebesar 268

Perkara, dan penyelesaian sisa perkara tahun 2014 merupakan sisa perkara


yang belum diputus tahun 2013 sebesar 223 Perkara. Capaian penyelesaian

sisa perkara pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 100%.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 yang mencapai target

sebesar 100%, keberhasilan ini menunjukan bahwa sistem kinerja yang

berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah berjalan sesuai

dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, sehingga tidak ada

sisa perkara tahun 2013 yang tidak selesai di tahun 2014. Keberhasilan ini

juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara

yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh

Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta yang

menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Grafik 1. Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

Perkara Pidana, Perkara Perdata, Dan Perkara Tipikor Tahun 2013

Tabel 7. Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2012-2014

Perkara Sisa 2013

Masuk 2014

Jumlah Putus 2014

Sisa 2014

Perkara Pidana 43

Perkara

352

Perkara

395

Perkara

357

Perkara

38

Perkara

Target 90%

Realisasi 100,56%

Capaian 111,73%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pidana

Perdata

Tipikor


Perkara Sisa

Perkara

2013

Masuk

2014 Jumlah

Putus

2014

Sisa Perkara

2014

Perkara Perdata 172

Perkara 802

Perkara 974

Perkara 823

Perkara 151

Perkara

Target 90%

Realisasi 93,94%

Capaian 104,37%

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2014 diharapkan

dapat mempertahankan capaian kinerjanya sebesar 100% untuk tahun 2015

- 2019 sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Ke Dua

Pengadilan Tinggi Jakarta.

b. Indikator Kinerja Persentase perkara masuk yang selesai.

Indikator kinerja persentase perkara masuk yang selesai adalah alat

ukur penyelesaian perkara masuk tahun 2014 yang berjumlah 1457

perkara. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat

penyelesaian perkara masuk tahun 2014.

Tabel 8. Indikator Kinerja Persentase perkara masuk yang selesai.

INDIKATOR

KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)


yang selesai.


3. Tipikor

90% 90%

90%

100,56% 93,94%

102,53%

111,73 104,37

113,92

113,07 98,44

106,44

111,88 96,81

111,11

Persentase Penyelesaian Perkara Masuk Yang selesai

Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tipikor:

- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana

ditargetkan 90% (355 Perkara) dari total perkara pidana yang

Perkara Sisa

2013

Masuk

2014 Jumlah

Putus

2014

Sisa

2014

Perkara Tipikor 8

Perkara 80 Perkara 88 Perkara

81 Perkara

7 Perkara

Target 90%

Realisasi 102,53%

Capaian 113,92%


harus diselesaikan 395 perkara, direalisasikan 100,56% (357

perkara), maka capaian kinerja 111,73%.

- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara perdata

ditargetkan 90% ( 876 Perkara) dari total perkara perdata yang



- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara tipikor

ditargetkan 90% (79 Perkara) dari total perkara tipikor yang



Grafik 2. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan

Tipikor Tahun 2012-2014

Dalam Pencapaian target perkara yang diselesaikan telah

dilakukan pemantauan pencapaian target dari pernyataan kinerja tahun

2014 antara Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Ketua

Pengadilan Tinggi Jakarta per triwulan:

0

20

40

60

80

100

120

Perkara Pidana Perkara Perdata Perkara Tipikor

90% 90% 90%

100.56% 93.94%

102.53%

111.73% 104.37%

113.92%

Target

Realisasi

Capaian


Tabel 9. Pemantauan Penyelesaian Perkara Per Triwulan I Tahun 2014

PEMANTAUAN PERKARA

PER TRIWULAN

TRIWULAN I

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

Perkara Pidana 90% 81,14% 90,16

Perkara Perdata 90% 42,23% 46,92

Perkara Tipikor 90% 86,41% 96,02

Perkara Pidana pada triwulan I ditargetkan 90% (122,4

perkara, dibulatkan menjadi 122 perkara dari 136 perkara)

dapat direalisasikan 81,14% (99 perkara) sehingga

capaiannya 90,16%.

Perkara Perdata pada triwulan I ditargetkan 90% (397,8



capaiannya 46,92%.

Perkara Tipikor pada triwulan I ditargetkan 90% (24,3



capaiannya 96,02%.

Tabel 10. Pemantauan Penyelesaian Perkara Per Triwulan II

Tahun 2014

PEMANTAUAN PERKARA

PER TRIWULAN

TRIWULAN II


(%)





Perkara Pidana pada triwulan II ditargetkan 90% (114,3



capaiannya 99,73%.

Perkara Perdata pada triwulan II ditargetkan 90% (408,6



capaiannya 61,72%.

Perkara Tipikor pada triwulan II ditargetkan 90% (18,9



capaiannya 94,06%.

Tabel 11. Pemantauan Penyelesaian Perkara Per Triwulan III Tahun 2014

Perkara Pidana pada triwulan III ditargetkan 90% (115,2



capaiannya 92,59%.

Perkara Perdata pada triwulan III ditargetkan 90% (369

perkara, dari 410 perkara) dapat direalisasikan 65,31% (241

perkara) sehingga capaiannya 72,56%.

Perkara Tipikor pada triwulan III ditargetkan 90% (31,5



capaiannya 77,60%.

PEMANTAUAN PERKARA

PER TRIWULAN

TRIWULAN III


(%)





Tabel 12. Pemantauan Penyelesaian Perkara Per Triwulan IV

Tahun 2014

PEMANTAUAN PERKARA

PER TRIWULAN

TRIWULAN IV


(%)




Perkara Pidana pada triwulan IV ditargetkan 90% (99,9


dapat direalisasikan 73,07% (73 perkara) capaiannya

81,19%.

Perkara Perdata pada triwulan IV ditargetkan 90% (304,2



68,30%.

Perkara Tipikor pada triwulan IV ditargetkan 90% (26,1



93,65%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2012 dan

2013.

▪ Perkara Pidana

Tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2014

Perkara Sisa 2013

Masuk 2014

Jumlah Putus 2014

Sisa 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Perkara Pidana 43

Perkara

352

Perkara

395

Perkara

357

Perkara

38

Perkara 90% 100,56% 111,73


Perkara Sisa 2012

Masuk 2013

Jumlah Putus 2013

Sisa 2013

Target

Realisasi

Capaian (%)

Perkara Pidana 45

Perkara

458

Perkara

503

Perkara

460

Perkara

43

Perkara 90% 101,76% 113,07

Perkara Sisa 2011

Masuk 2012

Jumlah Putus 2012

Sisa 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Perkara Pidana 60

Perkara 416

Perkara 476

Perkara 431

Perkara 45

Perkara 90% 100,70% 111,88

Persentase realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah

perbandingan perkara yang putus sebesar 357 perkara dengan perkara yang

masuk tahun 2014 dan sisa tahun 2013 sebesar 395 perkara dengan target

90% (355 Perkara) dengan perhitungan:

(357/355)x100%= 100,56%

Persentase target perkara yang diselesaikan pada tahun 2014

sebesar 100,56%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun

2014 sebesar 111,73% dengan perhitungan:

Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

= (100,56/90) x 100%

= 111,73%

▪ Perkara Perdata

Tabel perbandingan perkara perdata tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan

Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2014

Perkara Sisa

2013

Masuk

2014 Jumlah

Putus

2014

Sisa

2014

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Perkara Perdata 172

Perkara 802

Perkara 974

Perkara 823

Perkara 151

Perkara 90% 93,94% 104,37

Perkara Sisa

2012

Masuk

2013 Jumlah

Putus

2013

Sisa

2013

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Perkara Perdata 215

Perkara 633

Perkara 848

Perkara 676

Perkara 172

Perkara 90% 88,59% 98,44

Perkara Sisa

2011

Masuk

2012 Jumlah

Putus

2012

Sisa

2012

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Perkara Perdata 262

Perkara 603

Perkara 865

Perkara 650

Perkara 215

Perkara 90% 87,13% 96,81




masuk tahun 2014 dan sisa tahun 2013 sebesar 974 perkara dengan Target

90% (876 Perkara) dengan perhitungan:

(823/876)x100%= 93,94%

Persentase target perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar

90%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2014 sebesar

104,37% dengan perhitungan:


= (93,94/90) x 100%

= 104,37%

▪ Perkara Tipikor

Tabel mengenai perbandingan keadaan perkara Tipikor tahun 2014

dengan Tahun 2013 dan Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan Perkara Tipikor Tahun 2014

Perkara Sisa

2013

Masuk

2014 Jumlah

Putus

2014

Sisa

2014

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Perkara Tipikor 8

Perkara 80

Perkara 88

Perkara 81

Perkara 7

Perkara 90% 102,53% 113,92

Perkara Sisa

2012

Masuk

2013 Jumlah

Putus

2013

Sisa

2013

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Perkara Tipikor 8

Perkara 48

Perkara 56

Perkara 48

Perkara 8

Perkara 90% 96,00% 106,44

Perkara Sisa

2011

Masuk

2012 Jumlah

Putus

2012

Sisa

2012

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Perkara Tipikor 5

Perkara 66

Perkara 71

Perkara 63

Perkara 8

Perkara 90% 100% 111,11



masuk tahun 2014 dan sisa tahun 2013 sebesar 88 perkara dengan target

sebesar 90% (79 Perkara) dengan perhitungan:

(81/79)x100%= 102,53%


Persentase target perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar

90%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2014 sebesar

102,53% dengan perhitungan:


= (102,53/90) x 100%

= 113,92%

Persentase Perbandingan Pencapaian Kinerja Penyelesaian

Perkara:

1. Perkara Pidana pada tahun 2014 pencapaiannya mengalami penurunan

1,34%, dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013, dan

mengalami penurunan sebesar 1,09% dengan tahun 2012. Penurunan

capaian kinerja ini disebabkan adanya mutasi/promosi Ketua Majelis

Hakim, dengan demikian ratio Majelis Hakim terhadap perkara menjadi

bertambah kepada Majelis Hakim lain yang banyak perkaranya sehingga

menyebabkan penumpukan perkara di Majelis Hakim tersebut, dan

penyelesaian perkara menjadi terhambat. Disamping itu banyak pula

perkara pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit (perkara

terorisme).

2. Perkara Perdata pada tahun 2014 pencapaiannya mengalami kenaikan

sebesar 5,93% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013 dan

mengalami kenaikan sebesar 7,59% dari tahun 2012. Kenaikan capaian

kinerja tersebut dikarenakan banyak perkara perdata yang tingkat

pembuktiannya lebih sederhana dan putusan-putusan Hakim tingkat

pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang

berlaku.

3. Perkara Tipikor pada tahun 2014 pencapaiannya mengalami kenaikan


mengalami kenaikan sebesar 2,81% dari tahun 2012.

Persentase capaian penyelesaian perkara masuk tahun 2012

sebagai berikut:


Perkara Pidana ditargetkan 90% (428 Perkara) dari total

perkara pidana yang harus diselesaikan 476 perkara,

direalisasikan 100,70% (431Perkara), maka capaian kinerja

111,88%.

Perkara Perdata ditargetkan 90% (746 Perkara) dari total

perkara Perdata yang harus diselesaikan 829 perkara,

direalisasikan 87,13% (650 Perkara), maka capaian kinerja

96,81%.

Perkara Tipikor ditargetkan 90% (63 Perkara) dari total

perkara Tipikor yang harus diselesaikan 71 perkara,

direalisasikan 100% (63 Perkara), maka capaian kinerja

111,11%.

Persentase capaian penyelesaian perkara masuk tahun 2013

sebagai berikut:

Perkara Pidana ditargetkan 90% (452 Perkara) dari total

perkara pidana yang harus diselesaikan 503 perkara,


113,07%.

Perkara Perdata ditargetkan 90% (763 Perkara) dari total

perkara Perdata yang harus diselesaikan 848 perkara,


98,44%.

Perkara Tipikor ditargetkan 90% (50 Perkara) dari total

perkara Tipikor yang harus diselesaikan 56 perkara,


106,66%.

Perbandingan persentase perkara masuk yang selesai dari tahun

2012 sampai dengan tahun 2014 secara umum mengalami peningkatan

capaian kinerja. Keberhasilan ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja

antara Majelis Hakim dengan Kepaniteraan.


Peningkatan capaian kinerja penyelesaian perkara masuk

disebabkan:

1. Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di

Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)

Lingkungan Peradilan.

2. Adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Jakarta

dalam penyelesaian perkara dalam rangka mentaati SEMA No. 2 Tahun

2014.

Penyelesaian perkara masuk pada tahun 2014 melebihi target yang

telah ditetapkan sebesar 90%, keberhasilan ini menunjukan bahwa sistem

kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah berjalan

sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Namun

demikian masih terdapat perkara tahun 2014 yang belum terselesaikan, hal

ini dikarenakan perkara tersebut diterima Pengadilan Tinggi Jakarta pada

akhir tahun.

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja persentase perkara masuk

yang selesai pada tahun 2014, sebagai berikut :

- Perkara Pidana ditargetkan 90% (355 Perkara) dari total perkara

pidana yang harus diselesaikan 395 perkara, direalisasikan

100,56% (357 perkara), maka capaian kinerja 111,73%.

- Perkara Perdata ditargetkan 90% ( 876 Perkara) dari total

perkara perdata yang harus diselesaikan 974 perkara,

direalisasikan 93,94% (823 perkara), maka capaian kinerja

104,37%.

- Perkara Tipikor ditargetkan 90% (79 Perkara) dari total perkara

tipikor yang harus diselesaikan 88 perkara, direalisasikan

102,53% (81 perkara), maka capaian kinerja 113,92%.

Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi

penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang


dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi

Jakarta yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat

waktu.

Dengan demikian untuk tahun 2015 Pengadilan Tinggi Jakarta

menaikan target kinerja sebesar 93% untuk Perkara Pidana, 92% Perkara

Perdata, dan 95% Perkara Tipikor sebagaimana Rencana Strategis Jangka

Menengah Kedua yang telah direncanakan.

c. Indikator Kinerja Persentase perkara yang selesai dalam Jangka

waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk perkara Pidana dan Perkara

perdata, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor.

Indikator kinerja persentase perkara yang selesai dalam jangka

waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk perkara Pidana, perkara Perdata, dan

2(dua) bulan untuk Perkara Tipikor adalah alat ukur penyelesaian perkara

yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk perkara

Pidana, perkara Perdata dan 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor. Indikator

kinerja ini dipergunakan untuk mengukur capaian kinerja penyelesaian

perkara Pidana, perkara Perdata dan Perkara Tipikor dengan jangka waktu

yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2

Tahun 2014.


Tabel 16. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan

dalam Jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk perkara Pidana dan

perdata, 2 (dua) bulan perkara Tipikor.

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

c. Persentase

perkara yang selesai dalam

jangka waktu maksimal 3 (tiga)

Bulan untuk perkara Pidana

dan Perdata, 2

(dua) bulan untuk perkara Tipikor.


3. Tipikor

90% 90%

90%

98,03% 78,12%

100,00%

108,92 86,80

111,11

123,53 111,08

111,10

123,42 111,07

111,10

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 3 (tiga) bulan untuk perkara Pidana, perkara Perdata, dan 2

(dua) bulan untuk perkara Tipikor ditargetkan 90%. Berdasarkan perkara

Pidana yang diputus dalam waktu 3 bulan sebanyak 350 Perkara dari total

perkara pidana yang diputus sebanyak 357 perkara, direalisasikan 98,03%

(350 perkara), maka capaian kinerja 108,92%. Berdasarkan perkara

Perdata yang diputus dalam waktu 3 bulan sebanyak 643 Perkara dari total

perkara Perdata yang diputus sebanyak 823 perkara, direalisasikan 78,12%

(643 perkara), maka capaian kinerja 86,80%. Berdasarkan perkara Tipikor

yang diputus dalam waktu 2 bulan sebanyak 81 Perkara dari total perkara

Tipikor yang diputus sebanyak 81 perkara, direalisasikan 100% (81


Dengan diberlakukannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Tinggi Jakarta membawa pengaruh

terhadap persentase penyelesaian perkara dibandingkan dengan

penyelesaian perkara 2013 karena masih melaksanakan Surat Edaran

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian

perkara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.


Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk perkara

Pidana, Perdata dan 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor merupakan

perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3

(tiga) bulan untuk pidana dan perdata yang harus diselesaikan dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan

untuk perkara pidana dan perdata, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor

dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi

penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan

yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan

Tinggi Jakarta yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan

tepat waktu.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dan tahun 2012 didapat

dari Laporan Tahunan tahun 2013 dan tahun 2012. Pada tahun 2013 dan

tahun 2012 penyelesaian perkara masih berpedoman kepada Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Batas Waktu

Penyelesaian Perkara Maksimal 6 (enam) Bulan.

Pada tahun 2013 persentase perkara yang diputus dalam jangka

waktu maksimal 6 (enam) bulan ditargetkan 90% untuk perkara Pidana

dan perkara Perdata sedangkan untuk perkara Tipikor sesuai dengan Pasal

30 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Berdasarkan perkara Pidana

yang diputus dalam waktu 6 (enam) bulan sebanyak 428 Perkara dari total



Perdata yang diputus dalam waktu 6 (enam) bulan sebanyak 633 Perkara

dari total perkara Perdata yang diputus sebanyak 633 perkara,

direalisasikan 111,08% (633 perkara), maka capaian kinerja 123,42%.

Berdasarkan perkara Tipikor yang diputus dalam waktu 2 bulan sebanyak


48 Perkara dari total perkara Tipikor yang diputus sebanyak 48 perkara,


Pada tahun 2012 berdasarkan perkara Pidana yang diputus dalam

jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sebanyak 416 Perkara dari total



Perdata yang diputus dalam waktu 6 (enam) bulan sebanyak 603 Perkara

dari total perkara Perdata yang diputus sebanyak 603 perkara,


Berdasarkan perkara Tipikor yang diputus dalam waktu 2 bulan sebanyak

66 Perkara dari total perkara Tipikor yang diputus sebanyak 66 perkara,


Persentase Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara

yang diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 6 (enam) Bulan:

1. Perkara Pidana pada tahun 2014 pencapaiannya mengalami penurunan

2,50%, dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013, dan

mengalami penurunan sebesar 2,39% dengan tahun 2012. Penurunan

capaian kinerja ini disebabkan penyesuaian penyelesaian perkara dari

batas waktu maksimal 6 (enam) Bulan (SEMA Nomor 6 Tahun 1992)

kepada batas waktu penyelesaian perkara maksimal 3 Bulan (SEMA

Nomor 2 Tahun 2014), sehingga masih ada perkara pada tahun 2014

yang diselesaikan lebih dari 3 (tiga) Bulan.

2. Perkara Perdata pada tahun 2014 pencapaiannya mengalami penurunan


mengalami penurunan sebesar 26,97% dari tahun 2012. Penurunan

capaian kinerja tersebut disebabkan penyesuaian penyelesaian perkara

dari batas waktu maksimal 6 (enam) Bulan (SEMA Nomor 6 Tahun 1992)

kepada batas waktu penyelesaian perkara maksimal 3 Bulan (SEMA

Nomor 2 Tahun 2014), sehingga masih ada perkara pada tahun 2014

yang diselesaikan lebih dari 3 (tiga) Bulan.


3. Perkara Tipikor pada tahun 2014 pencapaiannya mengalami kenaikan


mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari tahun 2012. Penyelesaian

perkara Tipikor pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak

mengalami kenaikan capaian kinerja yang signifikan, hal ini disebabkan

penyelesaian perkara Tipikor tetap berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 46 Tahun 2009.

Dengan demikian untuk tahun 2015 Pengadilan Tinggi Jakarta

menaikan target kinerja sebesar 93% untuk Perkara Pidana, 92% Perkara

Perdata, dan 95% Perkara Tipikor sebagaimana Rencana Strategis Jangka

Menengah Kedua yang telah direncanakan.

Indikator kinerja penyelesaian perkara yang selesai dalam jangka

waktu maksimal 3 (tiga) bulan, sebagaimana tergambar dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 17. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

per Bulan Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2014.

(Sumber Data Laporan Tahunan 2014, 2013 dan 2012)

NO

PENYELESAIAN

PERKARA PER-

BULAN

PERKARA TAHUN 2014

PIDANA TIPIKOR PERDATA

PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%) PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%) PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%)

1. 1 Bulan 248 69,46

108,93

50 61,72

111,11

82 9,9 86,80

2. 2 Bulan 78 21,84 31 38,27 257 31,2

3. 3 Bulan 24 6,72 304 36,9

4. 4 Bulan 6 1,68 138 16,7

5. 5 Bulan 39 4,7

6. 6 Bulan 1 0,28 3 0,3

NO

PENYELESAIAN

PERKARA PER-

BULAN

PERKARA TAHUN 2013


PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%) PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%) PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%)

1. 1 Bulan 351 82,09

111,18

31 64,58

111,10

32 5,05

111,08 2. 2 Bulan 60 14,01 16 33,33 198 31,27

3. 3 Bulan 14 3,27 1 2,08 220 34,75

4. 4 Bulan 3 0,70 0 118 18,64

5. 5 Bulan 0 38 6,01

6. 6 Bulan 0 27 4,26


NO

PENYELESAIAN

PERKARA PER-

BULAN

PERKARA TAHUN 2012


PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%) PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%) PERKARA

Persen

tase

(%)

Realisasi

(%)

1. 1 Bulan 334 80,28

111,08

43 65,15

111,10

28 4,64

111,07 2. 2 Bulan 65 15,62 23 34,84 127 21,06

3. 3 Bulan 13 3,12 161 26,69

4. 4 Bulan 3 0,72 151 25,04

5. 5 Bulan 1 0,24 93 15,42

6. 6 Bulan 0 43 7,12

Grafik 3. Penyelesaian perkara dalam jangka waktu

maksimal 3 (tiga) bulan.

0

20

40

60

80

100

Perkara

Pidana

Perkara

Perdata

Perkara

Tipikor

98.03

78.12

100

Perkara Pidana

Perkara Perdata

Perkara Tipikor


SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum

kasasi dengan perkara yang diputus pada tingkat banding.

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

bertujuan untuk mengukur kepuasan para pencari keadilan berdasarkan kinerja

hakim dalam mengadili perkara.

Tabel 18. Sasaran 2: Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

2. Peningkatan Akseptabilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Kasasi 1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

50%

50%

50%

27,17%

20,41%

23,45%

54,34

40,82

46,90

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara

Pidana pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 50% (357 Perkara) dari total

perkara yang putus sebesar 357 perkara, direalisasikan dengan perhitungan 97

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi : 357 Perkara Banding yang

diputus X 100= 27,17%, maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan 27,17 :

50 X 100= 54,34%.


Perdata pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 50% (823 Perkara) dari total

perkara yang putus sebesar 823 perkara, direalisasikan dengan perhitungan 168

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi : 823 Perkara Banding yang

diputus X 100= 20,41%, maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan 20,41 :

50 X 100 = 40,82%.


Tipikor pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 50% (81 Perkara) dari total perkara

yang putus sebesar 81 perkara, direalisasikan dengan perhitungan 19 Perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi : 81 Perkara Banding yang diputus X


100= 23,45%, maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan 23,45 : 50 X 100 =

46,90%.

Penyebab tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan dikarenakan

tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan yang berbeda-beda dalam

mencari solusi permasalahan hukum yang dihadapi.

Belum berhasilnya capaian kinerja di tahun 2014 dengan target yang telah

ditetapkan, khususnya untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

bukan tergantung kepada Pengadilan Tingkat Banding melainkan tergantung

kepada para pencari keadilan yang notabene sifat dari para pencari keadilan

antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda.

Tingkat kepuasan tergantung kepada para pencari keadilan, karena rasa

keadilan tergantung dari kepuasan para pihak, dan tingkat kepuasan bersifat

relatif, sehingga apapun bentuk putusan yang menurut majelis hakim sudah

dianggap adil, namun para pihak tetap menyatakan tidak adil.

Strategi yang ditempuh pada tahun yang akan datang dengan cara

menurunkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi dari tahun sebelumnya sebesar 100% menjadi 25% pada tahun 2015.

Penurunan target menjadi 25% berdasarkan perhitungan capaian kinerja pada

tahun 2014.

Capaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim tahun 2014 dan

dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, sesuai tabel di bawah ini:

Grafik 4. Sasaran 2: Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

23.68

76.31

Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Kasasi

Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi


Tabel. 19. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Jakarta yang Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi Tahun 2014

NO. PENGADILAN NEGERI PIDANA

PERDATA

GUGATAN TIPIKOR

KASASI KASASI KASASI

1. Jakarta Pusat 35 175 62

2. Jakarta Barat 70 70

3. Jakarta Selatan 48 295

4. Jakarta Utara 69 67

5. Jakarta Timur 38 48

Total 260 655


SASARAN 3: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA.

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang

sesuai dengan azas peradilan cepat, murah dan sederhana. Peningkatan

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara bertujuan untuk mengukur

kinerja Majelis Hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan administrasi

perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Kepaniteraan (Buku II Bindalmin).

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara pada tahun 2014 dan dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun

2012, sebagai berikut :

Tabel 20. Sasaran 3: Peningkatan Efektifitas

Penyelesaian Pengelolaan Perkara.

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

a. Persentase berkas banding yang

dinyatakan lengkap.

100%

100%

100

100

100

b. Persentase berkas yang di

distribusikan ke

Majelis Hakim.

100%

100%

100

100

100


terhadap perkara

1:120

1:145

120,83

130,27

106,48


Analisis ketiga indikator pada sasaran 3 ini, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja persentase berkas perkara banding yang

dinyatakan lengkap.

Indikator kinerja persentase berkas perkara banding yang

dinyatakan lengkap adalah alat ukur kelengkapan berkas perkara banding

yang diajukan dari Pengadilan Negeri Pengaju ke Pengadilan Tingkat

Banding. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja kepaniteraan

dalam melaksanakan tugas administrasi perkara yang diajukan upaya

hukum banding.

Tabel 21. Indikator 1 Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

a. Persentase berkas perkara

yang diajukan

banding yang dinyatakan

lengkap.

100%

100%

100

100

100

Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang dinyatakan

lengkap ditargetkan 100% (1457 berkas perkara) dari total perkara yang

mengajukan upaya hukum banding diselesaikan 1457 berkas perkara dan

direalisasikan 100% (1457 berkas perkara), dengan capaian kinerja

100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2012 dan

2013. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh

Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta telah dinyatakan lengkap sehingga

tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri

Pengaju.

Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas

banding yang diterima Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai dengan daftar

kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B

sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan.


Keberhasilan ini dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama

antara Pengadilan Negeri Pengaju dengan Pengadilan Tinggi Jakarta

dalam penyampaian berkas perkara banding sesuai dengan ketentuan

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Koordinasi dan kerjasama dalam bentuk rapat dinas yang dilakukan

secara rutin antara Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Pengadilan Negeri

Se-DKI Jakarta yang membahas teknis dan administrasi perkara. Sebagai

tindak lanjut dari rapat rutin tersebut dilakukan teguran-teguran melalui

surat dinas terkait kekurangan kelengkapan berkas kepada Pengadilan

Negeri Pengaju.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas banding yang

dinyatakan lengkap merupakan perbandingan antara berkas yang

diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan

banding.

Garfik 5. Indikator 1 Sasaran3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Berkas Perkara

Masuk

Target Berkas

diregister dan

perkara yang

didistribusikan ke

Majelis Hakim

Realisasi Berkas

diregister dan

perkara yang

didistribusikan ke

Majelis Hakim

395 395 395

974 974 974

88 88 88

Pidana

Perdata

Tipikor


b. Indikator Kinerja Perkara Yang di distribusikan ke Majelis Hakim

Indikator kinerja perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim

adalah alat ukur perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Indikator

kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja kepaniteraan dalam

melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Kepaniteraan (Buku II Bindalmin).


INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

b. Persentase

Perkara yang di distribusikan

ke Majelis

Hakim.

100%

100%

100

100

100

Persentase perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim

ditargetkan 100% (1457 berkas perkara) dari total perkara yang

mengajukan upaya hukum banding diselesaikan 1457 berkas perkara dan

direalisasikan 100% (1457 berkas perkara), dengan capaian kinerja

100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2012 dan

2013.

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang didistribusikan ke

Majelis Hakim pada tahun 2014 dapat mencapai target 100%. Hal ini

tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2014 yaitu 395

perkara pidana, 974 perkara perdata dan 88 perkara tipikor seluruhnya

telah didistribukan ke Majelis Hakim.

Berdasarkan realisasi dan capaian pada tahun 2014 maka

Pengadilan Tinggi Jakarta akan berusaha untuk mempertahankan capaian

kinerja yang berhasil dicapai tahun yang akan datang.

Keberhasilan ini merupakan wujud kerjasama dan koordinasi yang

terjalin baik antara Pimpinan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim dan

kepaniteraan.


Ukuran realisasi indikator kinerja perkara yang didistribusikan ke

Majelis Hakim merupakan perbandingan antara berkas perkara yang

diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke

Majelis Hakim. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan

antara persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim

dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 6. Realisasi Berkas Perkara Pidana, Perdata Dan Tipikor.

Capaian target 100% pada persentase perkara yang

didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2014 sama dengan tahun

2012 dan tahun 2013. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi

perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Jakarta telah berlaku

sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima dan

dinyatakan lengkap langsung diregister di dalam Buku Induk Perkara

maupun Buku Register Bantu.

c. Indikator Kinerja Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Indikator kinerja ratio majelis hakim terhadap perkara adalah

perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan perkara yang diterima

oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Indikator kinerja ini bertujuan untuk

0100200300400500600700800900

1000

395 395 395

974 974 974

88 88 88 Pidana

Perdata

Tipikor


mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang

diajukan upaya hukum banding.


INDIKATOR

KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)


terhadap perkara

1:120

1:145

120,83%

130,27%

106,48%

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 1:120

berdasarkan ratio perkara pada tahun 2013 sebesar 1200 perkara masuk.

Dapat direalisasikan 1:145 (1457 perkara), maka capaian kinerja pada

tahun 2014 sebesar 120,83%.

Pada tahun 2014 realisasi ratio Majelis Hakim adalah 1:145. Artinya

bahwa pada tahun 2014 rata-rata setiap Majelis Hakim manangani 145

perkara.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan

antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Jumlah

Majelis Hakim pada tahun 2014 sebanyak 10 Majelis Hakim, dan jumlah

perkara yang masuk tahun 2014 terdiri 395 perkara pidana, 974 perkara

perdata dan 88 perkara tipikor dengan jumlah keseluruhan 1457 perkara.

Dengan meningkatnya capaian di tahun 2014 maka di tahun 2015

target ratio Majelis Hakim terhadap perkara akan ditingkatkan menjadi

1:130. Artinya bahwa setiap Majelis Hakim ditargetkan akan menangani

perkara masuk sebanyak 130 perkara. Dengan demikian untuk tahun

2015 perkara yang masuk dapat diselesaikan sesuai target sebanyak 1300

perkara.

Ukuran realisasi indikator kinerja ratio Majelis Hakim terhadap

perkara merupakan perbandingan antara ratio Majelis Hakim

dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya


merupakan perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara

yang telah ditetapkan.

SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP

PERADILAN (ACCES TO JUSTICE).

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

to justice) adalah terpenuhinya pelayanan peradilan bagi para pencari keadilan

dalam memperoleh informasi dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang tidak

mampu. Sasaran peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

kepada para pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perma Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan.

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas mayarakat terhadap

peradilan (acces to justice) pada tahun 2014 dan dibandingkan dengan tahun

2013 dan 2012 sebagai berikut:

Tabel 24. Sasaran 4:

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan.

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)


prodeo yang selesai .

b. Persentase proses


dipublikasikan.

100%

100%

100%

55,18%

100

55,18

100

40

100

70


Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang selesai.

Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang selesai adalah alat

ukur penyelesaian perkara yang biaya proses perkaranya ditanggung negara

dan diselesaikan tepat waktu. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang tidak dibebani biaya

pekara.


INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)


prodeo yang selesai.

100%

100%

100

100

100

Persentase perkara prodeo yang selesai pada tahun ini ditargetkan

100% (1 Perkara) dari total perkara perdata yang harus diselesaikan 1

perkara, direalisasikan 100% (1 perkara), maka capaian kinerja 100%.

Layanan hukum secara prodeo merupakan pembebasan biaya perkara

untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan

Tinggi Jakarta berusaha terus untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa prosedur pemberian izin beracara secara

prodeo cukup dimohonkan di Pengadilan Tingkat Pertama, baik untuk perkara

di Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi.

Prosedur tersebut bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada

masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan hukum

yang dihadapi.

Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan dari tahun

2012 sampai dengan tahun 2014 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini


menjelaskan bahwa Majelis Hakim perkara yang belum diselesaikan pada

triwulan ke empat pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada triwulan

pertama tahun berikutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2014.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang

diselesaikan merupakan perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan

dengan perkara prodeo yang masuk. Sedangkan untuk ukuran capaiannya

merupakan perbandingan antara persentase perkara prodeo yang diselesaikan

dengan target yang ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang

Dipublikasikan.

Indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang

dipublikasikan adalah alat ukur perkara yang putus dan dipublikasikan

dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Indikator ini bertujuan

untuk mengukur kinerja kepaniteraan dalam mempublikasikan putusan.


INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN 2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

b. Persentase proses penyelesaian

perkara yang

dipublikasikan.

100%

55,18%

55,18

40

70

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

dengan target 100% (1457 Perkara) dari total perkara yang harus

dipublikasikan 1457 perkara, direalisasikan 55,18% (803 perkara), maka

capaian kinerja 55,18%.

Perbandingan persentase perkara yang dipublikasikan dengan

tahun 2013 mengalami kenaikan capaian. Akan tetapi, jika dibandingkan

dengan tahun 2012 mengalami penurunan capaian kinerja.


Belum berhasilnya capaian kinerja memenuhi target yang telah

ditetapkan dikarenakan berkurangnya Sumber Daya Manusia yang ada

sebagai tenaga Operator dibagian Kepaniteraan dipromosikan sebagai

Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri.

Namun demikian, upaya yang akan dilakukan dengan melakukan

mutasi internal pegawai yang memiliki kemampuan teknologi dari

kesekretariatan ke kepaniteraan agar dapat memberikan pelayanan

publikasi putusan dengan cepat dan tepat waktu kepada para pencari

keadilan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian

perkara yang dipublikasikan merupakan perbandingan jumlah proses

perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan

Tinggi Jakarta dengan perkara yang sudah diminutasi. Sedangkan ukuran

capaiannya merupakan perbandingan antara persentase proses

penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dengan target yang

ditetapkan.

SASARAN 5: PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah kegiatan yang

dilakukan dalam upaya menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan temuan

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan kepada masyarakat

yang membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan azas transparansi,

akuntabilitas dan profesional.

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2014

dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 27. Sasaran 5: Peningkatan Kualitas Pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)


masyarakat yang ditindaklanjuti.

100%

98%

98

98,07

100


b. Persentase temuan

hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

100%

100

100

100

Analisis kedua indikator pada sasaran 5 sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang

Ditindaklanjuti.

Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti adalah alat ukur capaian kinerja pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi

Jakarta. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Hakim Tinggi

Pengawas Daerah (HATIWASDA) dalam menindaklanjuti pengaduan

masyarakat yang di terima Pengadilan Tinggi Jakarta.


INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)


masyarakat yang

ditindaklanjuti.

100%

98%

98

98,07

100

Berdasarkan data pengaduan yang masuk pada tahun 2012

sebanyak 91 pengaduan masuk, telah diproses dan ditindaklanjuti dengan

capaian kinerja 100%. Pada tahun 2013 pengaduan masuk sebanyak 156

pengaduan, telah diproses dan ditindaklanjuti 153 Pengaduan dengan

capaian kinerja 98,07%. Sedangkan pada tahun 2014 pengaduan masuk

sebanyak 97 pengaduan ditambah sisa pengaduan tahun 2013 sebanyak

3 pengaduan, telah diproses dan ditindaklanjuti 98 pengaduan dengan

capaian kinerja 98%.

Perbandingan capaian kinerja persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 mengalami penurunan capaian


kinerja dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 98,07% – 98% =

0,07%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami

penurunan 100% - 98% = 2%.

Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya pengaduan yang

ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di bawah pengawasan

Pengadilan Tinggi Jakarta. Adapun data pengaduan tersebut sebagai

berikut:

Tabel 29. Data Pengaduan Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012 – 2014

Data Pengaduan Tahun 2012 Jumlah

Pengaduan

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Sisa Dalam Proses 2011 0

Pengaduan Masuk 2012 91

Jumlah Pengaduan 2012 91

Pengaduan telah ditelaah/diproses/

ditindaklanjuti 91 100% 100% 100

Sisa Pengaduan 2012 0

Data Pengaduan Tahun 2013 Jumlah Target Realisasi Capaian

(%)




Pengaduan telah ditelaah/diproses/ ditindaklanjuti

153 100% 98,07% 98,07


Data Pengaduan Tahun 2014 Jumlah Target Realisasi Capaian

(%)




Pengaduan telah ditelaah/diproses/

ditindaklanjuti 98 100% 98% 98



Grafik 7. Data Pengaduan Yang Masuk Ke Pengadilan Tinggi Jakarta

Tabel 30. Jumlah Pengaduan di Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2014

No.

Bulan

Pengaduan 2014

Masuk Arsip Kewenangan

PT Sisa

1. Januari 8 5 3 0

2. Pebruari 7 7 0 0

3. Maret 10 7 3 0

4. April 20 17 2 0

5. Mei 20 17 2 0

6. Juni 9 8 1 0

7. Juli 3 3 0 0

8. Agustus 10 10 0 0

9. September 7 7 1 0

10. Oktober 1 0 1 1

11. Nopember 1 0 0 0

12. Desember 4 3 1 1

Jumlah 100 84 14 2

Berdasarkan data pengaduan di atas dapat disimpulkan bahwa

persentase pengaduan yang ditindaklanjuti belum mencapai target 100%

karena dari 100 pengaduan yang masuk, 98 pengaduan telah

diproses/ditelaah, dan tersisa 2 pengaduan yang masih dalam proses

dikarenakan pengaduan tersebut masuk ke Pengadilan Tinggi Jakarta di

akhir tahun 2014.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Jakarta

belum berhasil mencapai target dikarenakan laporan pengaduan yang

masuk ke Pengadilan Tinggi Jakarta diterima pada akhir tahun.

020406080

100120140160

0

91 91

0

156 153

3 3

97 98

2


b. Indikator Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang

Ditindaklanjuti.

Indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti adalah alat ukur capaian tindak lanjut pemeriksaan yang

dilakukan pihak eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap temuan

audit keuangan perkara dan audit kinerja. Indikator ini bertujuan untuk

mengukur kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Jakarta dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan.


INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013 (%) 2012 (%)

b. Persentase temuan

hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

100%

100

100

100

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti ditargetkan 100% dari 2 (dua) kegiatan pemeriksaan yang

dilakukan BPK, direalisasikan 100% dari 2 (dua) kegiatan pemeriksaan

BPK dengan capaian kinerja 100% yang tertuang dalam action plan yang

telah ditindaklanjuti.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 mencapai

target 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan

eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap

keuangan perkara dan audit kinerja pada tahun 2014 telah ditindaklanjuti.

Tindak lanjut (action plan) hasil pemeriksaan Audit Kinerja dan

Audit Keuangan Perkara Perdata oleh BPK dalam bentuk :

1. Check list kelengkapan berkas perkara;

2. Kekurangan kelengkapan berkas dari Pengadilan Negeri

pengaju dengan adanya surat dinas dengan tenggang waktu 7

hari untuk melengkapi apabila dalam jangka waktu yang telah


ditetapkan tidak dipenuhi maka berkas perkara akan

dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Pengaju;

3. Penyetoran PNBP ke Bank Persepsi dilakukan setiap hari Kamis.

4. Pelaporan PNBP ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

5. Laporan Keuangan perkara Perdata ke Direktorat Badan

Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

6. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas insentif biaya proses

perkara.

7. Evaluasi dan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP).

8. Sosialiasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

2014 tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara.

Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

merupakan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan kinerja aparatur

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan yang

transparan, akuntabel, dan profesional.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan

jumlah temuan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya

merupakan perbandingan antara persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang tindaklanjuti dengan target yang tetapkan.


SASARAN 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasia adalah alat ukur

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten dan

profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengadilan.

Tabel 32. Sasaran 6 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%)

2012 (%)

a. Persentase pegawai yang lulus

diklat Pengadaan Barang/Jasa.

95%

100%

105,26

0

100

b. Persentase

pegawai yang lulus

diklat Pranata Komputer.

100%

100%

100

100

-

a. Indikator Persentase pegawai yang lulus diklat Pengadaan

Barang/Jasa.

Indikator persentase pegawai yang lulus Diklat Pengadaan Barang/Jasa

adalah pegawai yang lulus dan bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP). Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pegawai

yang bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas

yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tabel. 33 Indikator 1 Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN

2014

(%)

CAPAIAN

2013 (%)

2012 (%)


diklat Pengadaan Barang/Jasa.

95%

100%

105,26%

0

100


Persentase pegawai yang lulus Diklat Pengadaan Barang/Jasa

ditargetkan 100% (1 Peserta Diklat), dapat direalisasikan 100% (1 Peserta

Diklat), maka capaian kinerjanya 105,26%.

Capaian kinerja tahun 2014 telah memenuhi target 100% karena 1

(satu) Peserta yang dikirim dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat

Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian pegawai yang memiliki sertifikat Pengadaan

Barang/Jasa berjumlah 4 orang dapat melaksanakan tugas pengadaan secara

kompeten dan profesional.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Pegawai yang lulus

mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa adalah perbandingan jumlah

Pegawai yang lulus dalam mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa dengan

jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa.

Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara Pegawai

yang lulus mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa dengan target yang

ditetapkan.

b. Indikator Persentase pegawai yang lulus Diklat Pranata Komputer.

Indikator persentase pegawai yang lulus Diklat Pranata Komputer

adalah pegawai yang lulus dan bersertifikasi Diklat Pranata Komputer yang

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator ini bertujuan untuk

mengukur kinerja pegawai yang bersertifikasi Diklat Pranata Komputer dalam

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perkembangan teknologi

informasi di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Tabel. 34 Indikator 2 Sasaran 6

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

2014 (%)

CAPAIAN

2013

(%)

2012

(%)

b. Persentase

pegawai yang lulus diklat Pranata

Komputer.

100%

100%

100

100

-


Persentase pegawai yang lulus Diklat Pranata Komputer ditargetkan

100% (1 Peserta Diklat), dapat direalisasikan 100% (1 Peserta Diklat)

dinyatakan lulus, maka capaian kinerjanya 100%.

Capaian tahun 2014 telah memenuhi target 100%. 1 (satu) Peserta

yang dikirim dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi Diklat Pranata

komputer. Dengan demikian untuk tahun 2015 pegawai yang telah memiliki

sertifikasi Pranata Komputer berjumlah 3 orang.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Pegawai yang lulus

mengikuti Diklat Pranata Komputer adalah perbandingan jumlah Pegawai

yang lulus dalam mengikuti Diklat Pranata Komputer dengan jumlah Pegawai

yang dikirim mengikuti Diklat Pranata Komputer. Sedangkan ukuran

capaiannya merupakan perbandingan antara Pegawai yang lulus mengikuti

Diklat Pranata Komputer dengan target yang ditetapkan.


C. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah

dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jakarta

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk

memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat,

sederhana dan biaya ringan.

Pengelolaan keuangan ini terkait dengan program yang direncanakan

dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Tahap ke I, dan diwujudkan dalam

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) tahun 2014 dengan

Pagu Anggaran Rp. 30.048.118.000,- (tiga puluh milyar empat puluh delapan juta

seratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian program yang akan

dilaksanakan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 35 Realisasi Anggaran Per Program tahun 2014

No Jenis Program Pagu

Rp.

Realisasi Sisa

Rp. % Rp. %

1 Program Dukungan

Manejemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI

28.923.918.000 28.082.274.240 97.09 841.643.760 2.91

2 Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung

0 0 0 0 0

3 Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

1.124.200.000 1.084.407.895 96.46 39.792.105 3.54

Jenis program berdasarkan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung sebesar Rp. 28.923.918.000,- (dua puluh delapan milyar


sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah),

program peningkatan manajemen peradilan umum sebesar Rp.

1.124.200.000,-(satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu

rupiah) namun untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Mahkamah Agung pada tahun 2014 tidak mendapatkan alokasi anggaran.

Analisis pengelolaan keuangan berdasarkan program yang telah direncanakan

sebegai berikut:

PROGRAM 1 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka

menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan

Mahkamah Agung.

Tabel 36 Rincian Penyerapan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014

NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA SAAT INI

Rp Rp % Rp %

1. GajiPokok PNS 6.333.461.000 5.978.731.900 94.40 354.729.100 5.6

2. Pembulatan gaji 92.000 80.650 87.66 11.350 12.34

3. Tunjangan suami/Isteri 475.494.000 474.541.290 99.80 952.710 0,20

4 Tunjangan anak 102.032.000 100.151.466 98.16 1.880.534 5.77

5. Tunjangan Struktural 37.440.000 35.280.000 94.23 2.160.000 5.77

6. Tunjangan fungsional 14.182.950.000 14.072.860.000 99.22 110.090.000 0.78

7. Tunjangan PPh 3.045.351.000 2.904.014.764 95.36 141.336.236 4.64

8. Tunjangan beras 291.166.000 265.018.240 91.02 26.147.760 8.98

9. Uang makan 764.880.000 751.937.000 98,31 12.943.000 1,69

10. Tunjangan Umum 151.673.000 84.620.000 55.79 67.053.000 44.21

11. Tunjangan Hakim Ad Hoc 951.000.000 900.000.000 94.64 51.000.000 5.36

12. Uang Lembur 97.536.000 97.082.000 99.53 454.000 0.47

JUMLAH

26.433.075.000

25.664.317.310

97,09

768.757.690

2,91


Tabel 37. Rincian Penyerapan Belanja Barang DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Tahun Anggaran 2014


1. Keperluan perkantoran Rp 705.646.000 Rp 697.778.239 98.89% Rp 7.867.761,- 1.11%

2. Daya Tahan Tubuh Rp 12.000.000 Rp 10.156.200 70.06% Rp 1.843.800,- 29.94%

3. Pengiriman surat dinas Rp 21.600.000 Rp 20.931.685 87.65% Rp 668.315,- 12.35

4. Operasional Satuan Kerja Rp 150.600.000 Rp 149.710.000 99.80% Rp 890.000,- 0,2%

5. Operasional lainnya Rp 79.540.000 Rp 79.537.550 100% Rp 2.450,- 0.00%

6. Non Operasional Rp 66.120.000 Rp 61.633.601 93.21% Rp 4.486.399,- 6.79%

7. Langganan listrik Rp 531.236.000 Rp 528.306.242 99.45% Rp2.929.758,- 0.55%

8. Langganan telepon Rp 57.000.000,- Rp 56.711.661 99.49% Rp 288.339,- 0.51%

9. Jasa konsultan Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 100% - 0%

10. Belanja sewa Rp 25.000.000 Rp 24.000.000 96% Rp 1.000.000,- 4%

11. Pemeliharaan gedung Rp 317.230.000 Rp 316.993.564 99.93% Rp 236.436,- 0.07%

12. Pemeliharaan peralatan mesin Rp 400.871.000 Rp 400.273.188 99.85% Rp 597.812,- 0.15%

13. Perjalanan biasa Rp 25.000.000 - - Rp 25.000.000,- 100%

14. Perjalanan dinas dalam kota Rp 46.000.000 Rp 40.680.000,- 88.43% Rp 5.320.0000,- 11.57%

14. Perjalanan dinas luar kota Rp 23.000.000 Rp 11.500.000,- 50.00% Rp 11.500.000,- 50.00%

JUMLAH Rp2.490.843.000 Rp 2.417.956.930 97.09% Rp72.886.070 2.91%

Tabel 38. Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2014

Jenis Belanja Pagu

Rp.

Realisasi Sisa

Rp. % Rp. %

Belanja Pegawai 26.433.075.000 25.664.317.310 97,09 768.757.690 2,91

Belanja Barang 2.490.843.000 2.417.956.930 97.09 72.886.070 2.91

Total 28.923.918.000 28.082.274.240 97.07 841.643.760 2.93

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2012 - 2014

Belanja Pegawai 2012 2013 2014

Rupiah % Rupiah % Rupiah %

Pagu/Dipa 9.544.507.000 20.292.804.000 26.433.075.000

Realisasi 9.895.356.211 103.69 24.015.051.741 118.34 25.664.317.310 97.09

Sisa 352.233.694 0 (3.722.263.472) 0 768.757.690 2.91


Tabel 40. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2012-2014

Belanja Barang 2012 2013 2014


Pagu/Dipa 2.624.225.000 3.319.396.000 2.490.843.000

Realisasi 2.329.634.868 88.77 2.930.823.405 88.29 2.417.956.930 97.07

Sisa 294.590.132 11.23 388.572.595 11.71 72.886.070 2.91

Perbadingan realisasi anggaran pada tahun 2014 mengalami

peningkatan penyerapan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2013

sebesar 8,78%. Pada tahun anggaran 2012 sebesar 88,77%, tahun 2013

penyerapan realisasi anggaran sebesar 88,29%, dan pada tahun 2014

sebesar 97,07%. Hal ini dikarenakan bertambahnya Hakim Tinggi dan

pegawai, berpengaruh terhadap peningkatan Pagu Anggaran belanja pegawai

dan tunjangan Hakim Tinggi selaku Pejabat Negara.

PROGRAM 2 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah

Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur

Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana

Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mendapatkan alokasi

anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana.

PROGRAM 3 : PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

UMUM

Program peningkatan manajemen peradilan umum adalah program

Badan Peradilan Umum yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelesaian perkara Pidana, dan perkara Tipikor. Program ini mencakup

operasional perkara dan persidangan. Untuk menunjang program ini telah

dianggarkan sebesar Rp. 1.124.200.000,-(satu milyar seratus dua puluh

empat juta dua ratus ribu rupiah) yang meliputi kegiatan:


Tabel 41. Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2014


Rp Rp % Rp %

1 Honor Operasional

Satuan Kerja

14.400.000 10.800.000 75 3.600.000 25

2 ATK Perkara 94.500.000 94.487.220 99.98 12.780 0.02

3 Operasional Hakim, PP.

Tipikor

338.750.000 338.721.000 99.99 29.000,- 0.01

4 Pemberitahuan/

Pengiriman berkas

perkara

69.300.000 42.020.000,- 60.63 27.280.000 39.37

5 Belanja Bahan kegiatan

ATK BIMTEK

57.230.000 57.069.675 99.71 160.325 0.29

6 Jasapropesi 93.000.000 89.200.000 95.91 3.800.000 4.09

7 Perjalanan dinas paket

meeting

457.020.000 452.110.000 98.92 4.910.000 1.08

JUMLAH 1.124.200.000 1.084.407.895 96.46 39.792.105 3.54

Belanja barang Tahun 2014 DIPA (03) Badan Peradilan Umum ini

sebagai penunjang kegiatan operasional penyelesaian perkara yang terkait

dengan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang sesuai

dengan rencana strategis. Pelaksanaan Anggaran belanja barang DIPA (03)

tahun anggaran 2014 dengan Pagu sebesar Rp. 1.124.200.000,- (satu milyar

seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), terealisasi sebesar

Rp. 1.084.407.895,- (satu milyar delapan puluh empat juta empat ratus tujuh

ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) mencapai 96,46%. Sisa

anggaran pada tahun 2014 Rp. 39.792.105,- (tiga puluh sembilan juta tujuh

ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima rupiah) sebesar 3,54% dari pagu

yang dianggarkan.


Tabel 42. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badan

Peradilan Umum tahun 2012-2014

Belanja Pegawai 2012 2013 2014


Pagu/Dipa 863.400.000 1.009.800.000 1.124.200.000

Realisasi 803.433.630 93.05 805.893.535 79.81 1.084.407.895 96.46

Sisa 59.966.170 6.95 203.906.465 20.19 39.792.105 3.54

Perbadingan realisasi anggaran pada tahun 2014 mengalami

peningkatan penyerapan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2013

sebesar 16,65%. Tahun 2012 penyerapan realisasi anggaran sebesar

93,05%, tahun 2013 sebesar 79,81% dan pada tahun 2014 sebesar 96,46%

hal ini dikarenakan terjadi peningkatan Pagu Anggaran operasional

penyelesaian perkara Pidana Umum dan perkara Tipikor sebesar 50% per

perkara.


BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 merupakan

pencapaian atas target kinerja tahun ke-empat dari Renstra Pengadilan Tinggi

Jakarta tahun 2010-2014 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat

capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014, dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

selama tahun 2014 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Jakarta sudah

terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari

berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan

administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan

pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2014 secara keseluruhan tingkat capaian

kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebesar 89,60%. Terdapat indikator

sasaran yang mengalami reviu dengan diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Tinggi Jakarta yang membawa

pengaruh terhadap persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu

maksimal 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata, serta 2 (dua)

bulan untuk Perkara Tipikor.

Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2014 berupaya meningkatkan

pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan

informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada

masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi

yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang

dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri maupun yang dibuat oleh

Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penulusuran

Perkara (SIPP) atau Case Traking System (CTS). Keterbukaan informasi

pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

publik lembaga peradilan.


Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan

menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Jakarta maka diperlukan :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi

yang dibutuhkan.

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan

standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 merupakan

gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,

sekaligus sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 telah

dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja

di Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang

berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat

kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun

2014 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut :

- Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) baik teknis maupun

administrasi telah berhasil dengan baik.

- Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 dan proses penyelesaian

perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

- Penyampaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan didistribusikan ke

Majelis Hakim sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang

telah ditetapkan dengan memperhatikan pola Bindalmin (buku II).

- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah

peserta yang diusulkan mengikuti diklat sudah tercapai.


- Pengaduan masyarakat yang masuk dan menjadi kewenangan Pengadilan

Tinggi Jakarta telah ditindaklanjuti.

- Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 ini telah terealisasi

seluruhnya.

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

terdapat dalam 2 (dua) indikator sasaran kinerja yakni :

- Dalam sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim, dengan indikator

sasaran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

hanya mencapai 47,37% sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar

50%.

- Dalam sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

dalam indikator sasaran persentase proses penyelesaian perkara yang

dipublikasikan sebesar 55,18% sehingga tidak memenuhi target yang telah

ditetapkan sebesar 100%.

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan Tinggi Jakarta ditemukan kendala atau hambatan yang dapat

menghambat proses pelaksanaannya, antara lain jumlah staf terutama tenaga

operator komputer yang ada pada Pengadilan Tinggi Jakarta masih kurang

dikarenakan semakin bertambahnya jumlah Sistem Informasi yang harus

dipergunakan dalam rangka keterbukaan informasi publik sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Langkah Strategis Tahun 2015

Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Jakarta akan menempuh langkah

strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta dengan cara

sebagai berikut:


a. Meningkatkan target persentase penyelesaian perkara masuk dari

target 90% menjadi target 93% untuk perkara Pidana, target 92%

untuk perkara perdata, dan target 95% untuk perkara Tipikor.

b. Meningkatkan target persentase perkara yang selesai dalam jangka

waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk perkara Pidana dan Perkara

Perdata, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor dari target 90%, menjadi

target 93% untuk perkara Pidana, target 92% untuk perkara perdata,

dan target 95% untuk perkara Tipikor.

c. Meningkatkan perbandingan ratio Majelis Hakim terhadap perkara

masuk dari 1:120 menjadi 1:130.

d. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengaduan masyarakat

yang masuk dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan eksternal.

e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Jakarta

dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat yang menunjang

kinerja pegawai untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

peradilan.

f. Meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang

peningkatan pelayanan peradilan.

g. Menurunkan target indikator sasaran persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi dari target 50% menjadi target 25%.

Matriks

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran Pengadilan Tinggi Jakarta

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1.Peningkatan

Penyelesaian perkara



1. Perkara Pidana



1. Perkara Pidana


c. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3

(tiga) Bulan untuk perkara

Pidana dan Perdata, 2 (dua) Bulan untuk Perkara Tipikor.


3. Perkara Tipikor

Peningkatan

Penyelesaian putusan perkara

Peningkatan

manajemen peradilan umum

1.Penyelesaian sisa perkara

pidana, perdata dan tipikor.

2.Penyelesaian perkara

pidana, perdata dan tipikor.

3.Penyelesaian perkara

pidana, perdata dalam waktu 3 bulan dan 2(dua)

bulan untuk perkara Tipikor.

Program 3:

Program Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum Rp. 1.124.200.000

2. Peningkatan

akseptabilitas putusan hakim


mengajukan upaya hukum Kasasi

3. Peningkatan

efektifitas pengelolaan


a.Persentase berkas banding yang

dinyatakan lengkap. b.Persentase berkas yang di

distribusikan ke Majelis Hakim. c.Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara.

Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1.Penyampaian berkas

perkara banding secara lengkap.

2.Register dan Pendistribusian berkas

perkara ke Majelis Hakim tepat waktu.

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (Acces to justice).

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.

Pengembangan Sistem Informasi

berbasis IT untuk meningkatkan

Pelayanan Publik

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur peradilan.

1. Publikasi perkara yang telah diselesaikan.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolah data

dan komunikasi pelayanan publik.

Program 2: Program

Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung Rp. 0,-

5. Peningkatan kualitas pengawasan

a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b.Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Peningkatan Kualitas dan kuantitas

pengawasan

Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya.

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara

berkualitas.

2. Menindaklanjuti temuan

hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas.

Program 1: Program

Dukungan

Manejemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI

Rp.

28.923.918.000,-

6. Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia


diklat Pengadaan Barang/Jasa. b. Persentase pegawai yang lulus

diklat Pranata Komputer.

Peningkatan kualitas

dan kuantitas Sumber Daya Aparatur

Peadilan

Program

Peningkatan manajemen

peradilan umum

dan dukungan manajemen

pelaksanaan tugas teknis lainnya.

1. Mengajukan Pegawai

dalam Diklat Pengadaan Barang/Jasa.

2. Mengajukan pegawai

dalam Diklat Pranata Komputer.

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No Pernyataan Check List

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data

penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang

memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang

mendukung informasi pada badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

II Mekanisme

Penyusunan

1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki

tugas fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah

didukung dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data

dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun

LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab

pengumpulan data / informasi di setiap unit

kerja

5. Data/Informasi kinerja yang disampaikan

dalam LKj telah diyakini keandalannya

6. Analisis/Penjelasan dalam LKj telah diketahui

oleh unit kerja terkait

7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja

di bawahnya

III Substansi 1. Tujuan / Sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian

kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras

dengan rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai

4. Terget Indikator Kinerja Tujuan/sasaran maka

dalam LKj telah sesuai dengan target indikator

kinerja Tujuan/sasaran dalam perjanjian

kinerja

5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

Documents