LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN ... · Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

TAHUN 2017

DENPASAR

2018

LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, serta

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2013-2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka

mewujudkan good government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat

kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Perangkat Daerah, Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.1


2

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

Sumber : Perda Nomor 10 Tahun 2016

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Bali, mempunyai tugas : melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan sub

pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan

dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas

pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan

keuangan dan aset;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan

keuangan dan aset;


3

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas :

a. menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;

b. merumuskan kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah aset daerah yang

menjadi kewenangan Provinsi;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan;

d. menilai prestasi kerja bawahan;

e. mengkoordinasikan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;

f. memberi petunjuk kepada Kepala Bidang untuk mengadakan koordinasi dengan SKPD

sesuai dengan bidang tugasnya;

g. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang

tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pelayanan administrasi keuangan kepada

SKPD;

i. melakukan otorisasi Rancangan DPA;

j. menandatangani DPA, Anggaran Kas dan SPD;

k. menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD;

l. melaksanakan Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah;

m. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

n. menyusun perhitungan alokasi bagi hasil dan pencairan Pajak Daerah kepada

Kabupaten/Kota;

o. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Daftar Penguji, surat-surat

berharga lainnya atas beban APBD atas nama Gubernur berdasarkan DPA, SPD;

p. melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah;

q. menyusun laporan Kinerja semester I dan pronogsis 6 (enam) bulan berikutnya serta

Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD;

r. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran

Perubahan APBD Kabupaten/Kota;


4

s. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran

Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

t. mengolah bahan, data, dan menyiapkan rumusan Indikator Kinerja Utama, Penetapan

Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali;

u. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota;

v. melaksanakan pengelolaan keuangan Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai

dan Pembiayaan;

w. melaksanakan sistem pengendalian intern;

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

z. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang keuangan dan

aset daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

a.a menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Badan;

a.b menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;

1.4 Keuangan

Anggaran Belanja Langsung pada APBD Provinsi Bali sampai dengan anggaran

perubahan 2017 yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

sejumlah Rp 16.682.256.665,- dengan rincian sesuai tabel dibawah :

Tabel 1.1. Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

(perubahan) Tahun Anggaran 2017

Uraian Pagu (Rp)

Belanja Langsung 16.682.258.665

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.192.499.477

Penyediaan jasa surat menyurat 4.462.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 124.500.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.393.421.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 637.932.662

Penyediaan alat tulis kantor 167.911.700

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.654.700

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25.000.000

Penyediaan bahan bacaan fan peraturan perundang-undangan 30.000.000


5

Penyediaan makanan dan minuman 64.500.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 576.960.000

Upacara keagamaan 32.900.000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 694.005.875

Penataan dokumen keuangan daerah 400.251.520

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.269.254.744

Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas 350.669.500

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.681.590.244

Pemeliharaan rutim/berkala perlengkapan gedung kantor 103.420.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 108.575.000

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 25.000.000

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.103.312.044

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.754.233.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 153.347.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 467.887.500

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 145.400.000

Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D 356.373.000

Pengelolaan Belanja Tidak Langsung diluar Belanja Pegawai dan Pengeluaran

Pembiayaan

361.463.344

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) 316.536.100

Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan 600.689.700

Peningkatan Sistem Informasi pengelola keuangan daerah 1.057.356.000

Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah 125.000.000

Penilaian penerapan PPK BLUD 83.775.400

Evaluasi dan Pembinaan penatausahaan keuangan daerah 136.000.000

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali 347.000.000

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.740.742.000

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kab/kota

1.460.333.600

Evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota dan

Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota

46.774.000

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan

peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota

155.970.000

Koordinasi pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota 57.664.800

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 1.376.450.000


6

Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) 30.000.000

Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penatausahaan BMD 500.000.000

Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD 350.000.000

Penataan penggunaan dan pinjam pakai aset Pemerintah Provinsi Bali 201.200.000

Pendataan dan Pemetaan tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali 295.250.000

Pengamanan dan Pensertifikatan tanah aset penguasaan Pemerintah Provinsi Bali 480.000.000

Penataan Pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Bali 718.241.000

1.5 Sistematika LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada

Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

Perjanjian Kinerja serta dokumen lain-lain yang dianggap perlu.


7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Perubahan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-

2018. Perubahan lain yang juga mendasari perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-

2018 adalah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti :

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019. Perpres ini

mengamanatkan pelaksanaaan program-program pembangunan daerah harus mengacu

pada prioritas pembangunan nasioanl (RPJMN dan RPJPN). Perubahan dasar hukum

lainnya adalah perubahan kewenangan tata kelola Pemerintah Daerah, dengan diterbitkan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 ( lima )

tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program. Renstra membantu

pengendalian kegiatan, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun

eksternal. Berikut disampaikan ringkasan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

2.1.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro

Keuangan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD

2. Belum optimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi Pemerintah

Provinsi Bali.

3. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali rata-rata masih dibawah

90%.

4. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Provinsi Bali sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

5. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Provinsi Bali karena

belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap.

6. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi.


8

7. Belum optimalnya tugas pokok Tim, pemahaman terhadap peraturan perundang-

undangan serta SDM dan kompetensi Anggota/Tim masih rendah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Organisasi, yang

dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat

dicapai dalam periode yang direncanakan. BPKAD Provinsi Bali menetapkan 3 tujuan, yaitu:

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

2. Optimalisasi pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara

keseluruhan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan 3 sasaran yang ingin

dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

2.1.4 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Berdasarkan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi :

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah serta

pengembangan sistem aplikasi aset daerah (SIMDA) guna optimalisasi pelaksanaan

siklus penatausahaan aset daerah

2. Peningkatan SDM dengan cara mengadakan pelatihan dan diklat secara berkala


9

3. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi dan

pembinaan pengelolaan dan pelaporan belanja daerah kepada SKPD

4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem aplikasi keuangan daerah (SIPKD)

guna mengoptimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, dan

pemerintah kabupaten/ kota sehingga peraturan-peraturan yang terbaru dapat

disampaikan secara cepat

6. Membuat kaderisasi kepegawaian secara berkala yang didasarkan pada analisa

jabatan.

7. Optimalisasi penyusunan regulasi pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dan

Pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat

Kebijakan :

Mengupayakan efektifitas dan efisiensi serta transparansi dan akuntabel dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program :

Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai

sasaran dan tujuan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3. Penyediaan alat tulis kantor.

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.

6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

7. Penataan dokumen keuangan daerah tahunan.

8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.


10

9. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor.

10. Penyusunan laporan keuangan semesteran.

11. Penatausahaan belanja pegawai.

12. Penatausahaan belanja tidak langsung diluar belanja pegawai dan pengeluaran

pembiayaan.

13. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah (TGKD) dan Penyusunan Draf Perda dan

Pergub TGKD.

14. Penatausahaan pajak-pajak

15. Peningkatan Sistem Informasi pengelola keuangan daerah.

16. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

17. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.

18. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

19. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.

20. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

21. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

22. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

23. Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan 1.

24. Fasilitasi penerapan PPK BLUD.

25. Sinkronisasi sistem pengelolaan keuangan daerah di SKPD.

26. Peningkatan Sistem Informasi pengelola keuangan daerah.

27. Fasilitasi penerapan PPK BLUD.

28. Penatausahaan pajak-pajak.

29. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab./Kota se-Bali.

30. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota se-Bali.

31. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kab./Kota se-Bali.

32. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD).

33. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

34. Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Bali

35. Penataan Penggunaan Aset Pemerintah Provinsi Bali.

36. Penataan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Bali.

37. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah.


11

38. Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali.

39. Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali.

40. Penataan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bali.

2.1.5 Rencana Kegiatan Tahunan ( RKT )

Rencana Kegiatan Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Bali disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu

100%

Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu

100%

Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali

90%


100%

Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bal

Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik/tertib

83%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Bali mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan,

Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Target Program Anggaran

1

Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik dan tertib

83% 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan asset daerah

2.985.000.000


12

2 Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali

2. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu

90%

100%

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.110.895.961

1.604.194.500

3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali

1. Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu

2. Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu

100%

100%

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

5.671.268.044

1.964.042.800

JUMLAH 16.335.401.305*

Ket *: Anggaran Induk

2.3 Rencana Anggaran

Pada tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung sebesar Rp.

16.335.401.305,-. Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme Perubahan

APBD tahun anggaran 2017 menjadi sebesar Rp.16.682.258.665,-. Adapun realisasi

anggaran sebesar Rp. 13.689.987.300,- atau 82,06%.

2.3.1 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Bali yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah

sebagai berikut :


13

Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No Sasaran/Indikator Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran Persentase Keterangan

1 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

2.985.000.000 83%

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

30.000.000

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah

500.000.000

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

350.000.000

Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali

175.000.000

Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

600.000.000

Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

480.000.000

Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali

850.000.000

2 Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali

4.110.895.961 90%

Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D

356.373.000

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)

316.536.100

Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendarahaan

600.689.700

Penilaiaan Penerapan PPK BLUD 83.785.400

Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

136.000.000

Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan

361.463.344


1.604.194.500 100%

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali

347.000.000

Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah

125.000.000

3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota


5.671.268.044

100%

Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah

125.000.000

Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu

1.964.042.800 100%


14

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

2.159.499.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

153.347.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

348.679.500

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

145.400.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota se-Bali.

1.480.333.600

Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kotase- Bali.

46.774.000

Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Bali.

155.970.000

Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

57.664.800

4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

4.110.895.961

Penyediaan jasa surat menyurat 4.462.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

124.500.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.393.421.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 637.932.682

Penyediaan alat tulis kantor 167.911.700

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

40.654.700

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

25.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30.000.000

Penyediaan makanan dan minuman 64.500.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

576.960.000

Upacara Keagamaan 32.900.000

Penataan Dokumen Kauangan Daerah.

400.251.520


15

2.4 Instrumen Pendukung

Untuk tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah maka

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali telah melakukan inovasi dalam

hal perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban,

dengan menyiapkan perangkat keras (komputer, server, dan jaringan internet), serta

perangkat lunak (software) untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penganggaran dan

penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset adalah dengan menerapkan sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

2.4.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu

yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat bantu pemerintah daerah

yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,

transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari

Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan

daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan

perundang-undangan.

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang terintegrasi yang dioperasionalkan secara

online dan digunakan oleh seluruh SKPD dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan APBD serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Proses

penyusunan APBD menggunakan SIPKD dimulai ketika telah ditetapkan KUA PPAS, yang

kemudian dijabarkan dalam RKA sebagai bahan input penyusunan Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubernur tentang APBD. Setelah penetapan APBD dan pengesahan DPA

SKPD maka proses pelaksanaan dan penatausahaan APBD oleh seluruh bendahara SKPD

menggunakan modul pelaksanaan dan penatausahaan pada aplikasi SIPKD. Sebagai

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka dalam proses penyusunan laporan

keuangan baik Pemerintah Provinsi Bali maupun SKPD juga menggunakan aplikasi ini.


16

Gambar 2.1. Tampilan Antarmuka SIPKD Provinsi Bali

2.4.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah aplikasi terpadu yang

dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada

Pemerintah Daerah sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk

meningkatkan efektifitas, efisien, akuntabel dan transparansi dalam regulasi bidang

pengelolaan aset guna meningkatkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan

terwujudnya Good Governance.

Aplikasi SIMDA BMD ini terintegrasi menggunakan teknologi multi user dan teknologi

client/server, dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi.

Aplikasi ini digunakan sebagai pengolah data pengelolaan barang dan aset pemerintah

daerah.bagi seluruh Pengurus Barang SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban penataan

aset milik daerah untuk menciptakan Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel, auditabel

dan transparan.

Gambar 2.2 Tampilan antar muka SIMDA BMD


16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara

membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis pencapaian

kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU)

selama Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah

ditetapkan oleh Gubernur Bali dan kepala perangkat daerah serta Rencana Kerja perangkat

daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan

berorientasi kepada hasil.

Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 bertujuan untuk mengumpulkan data

kinerja serta melakukan evaluasi kinerja organisasi untuk memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai

dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91 ≤ 100 Sangat Baik

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Berikut disampaikan rekapitulasi pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Realisasi Kinerja

Kriteria

1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi

Bali


100% 100% 100% Sangat Baik

Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan

daerah yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% Sangat Baik

2 Meningkatkan kualitas

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyerapan anggaran

Pemerintah Provinsi Bali

90% 90,26% 100,29% Sangat

Baik


100% 100% 100% Sangat Baik


17

3 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah


Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik/tertib

83% 95% 114% Sangat Baik

Rata-Rata Pencapaian 102,86% Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mampu

mencapai capaian kinerja 102,86% dengan predikat Sangat Baik.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau

kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana

yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian, tetapi juga harus menyajikan

data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat

menginterprestasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan

mendalam. Keberhasilan dari program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 ditunjukkan dengan tercapainya target kinerja Indikator

Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan tentang

keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan

dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Analisis Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya menggambarkan urutan substansi

akuntabilitas kinerja, khususnya bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memadai

mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri. Salah satu cara melakukan analisis ini

adalah dengan cara membandingkan antara indikator kinerja dengan realisasi seperti

perbandingan antara kenyataan dengan kinerja yang direncanakan.

Berikut disampaikan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Bali tahun 2017 :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

a. Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah

tepat waktu.

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

azas umum pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola

taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk


18

masyarakat. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan

daerah.

Sebagai aksi pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah,

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan kewajiban kepada

Pemerintah Daerah untuk mempublikasi dokumen keuangan daerah pada website

Pemerintah Daerah. Dasar hukum pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi sebagai berikut :

a. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun

2012-2014.

b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Tahun 2015.

c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tentang Perubahan Atas Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan,

Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)

Pemerintah Daerah tahun 2015.

d. SE No.900/1843/KEUDA tahun 2015 tentang transparansi pengelolaan anggaran

daerah tahun 2015.

Meskipun pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut mulai dilaksanakan

pada tahun 2015, namun pemerintah daerah tetap diwajibkan seterusnya melakukan

publikasi dokumen keuangan daerah.

Sejalan dengan aksi tersebut, Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) juga

melaksanakan aksi koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah). Kegiatan ini

difokuskan pada evaluasi pengelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baik aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kemendagri dan aksi Korsupgah KPK,

mewajibkan pemerintah daerah melakukan publikasi terhadap 12 dokumen keuangan

daerah tepat waktu, sebagai berikut:

1. Ringkasan RKA-SKPD;

2. Ringkasan RKA-PPKD;

3. Rancangan Perda tentang APBD;

4. Perda tentang APBD;

5. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;

6. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

7. Ringkasan DPA-SKPD;

8. Ringkasan DPA-PPKD;


19

9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD;

10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD);

11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit;

12. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali telah melaksanakan

publikasi 12 dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan pada website resmi Pemerintah

Daerah melalui kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian

sebagai berikut .

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKU Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website

Pemerintah Daerah tepat waktu.

No Jenis Publikasi Target Realisasi Pencapaian

1 2 3 4 5=4/3x100%

1

Ringkasan RKA-SKPD; Ringkasan RKA-PPKD; Rancangan Perda tentang APBD; Perda tentang APBD; Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; Ringkasan DPA-SKPD; Ringkasan DPA-PPKD; LRA seluruh SKPD; LRA-PPKD; LKPD) yang sudah audit; Opini atas LKPD

12 dokumen

12 dokumen

100%

Capaian Kinerja 100%

Dokumen tersebut telah dipublikasikan pada website Pemerintah Provinsi Bali sesuai

gambar berikut:


20

Gambar 3.1

Screenshoot Publikasi Dokumen Keuangan Daeah Tahun 2017

alamat website: http://www.birokeu.baliprov.go.id/id/Tahun-20172

Permasalahan :

1. SDM tenaga pegelola keuangan daerah pada SKPD belum memahami mekanisme

pengelolaan daerah secara baik serta mekanisme penatausahaan keuangan pada

aplikasi SIPKD.

2. Website Pemerintah Provinsi Bali sulit dioperasikan.

3. Jaringan internet tidak stabil dan menyulitkan akses website Pemerintah Provinsi Bali.

Solusi :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah baik dari aspek

ketentuan peraturan perundang-undangan serta aspek aplikasi SIPKD.

2. Melakukan koordinasi dengan Diskominfos Provinsi Bali untuk melakukan perbaikan

tampilan dan manajemen website sehingga memudahkan penggunaan serta

mengoperasikan website.

3. Menyarankan agar perangkat daerah dapat mengalokasikan bandwitdh internet sendiri.

b. Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu

Salah satu azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan tertib, yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang


21

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain tertib,

pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan secara taat, yaitu pengelolaan keuangan

daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan. Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku SKPD mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan

rancangan Perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil

Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban melakukan evaluasi Ranperda serta

Ranperbup/Raperwali mengenai APBD Kabupaten/Kota.

Regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang dimaksud dalam IKU ini adalah

adalah 31 kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

dikelola oleh BPKAD Provinsi Bali meliputi : Perda dan Pergub APBD (2 peraturan), Perda

dan Pergub APBD Perubahan (2 peraturan), SK Gubernur tentang evaluasi Raperda dan

Raperbup/Raperwali mengenai APBD Kabupaten/Kota se-Bali (27 peraturan). Pencapaian

target dilakukan melalui kegiatan :

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

5. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kab/kota

6. Evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota

7. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan

peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota

8. Kordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota

Rekapitulasi pencapaian IKU dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi IKU Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang

disusun tepat waktu

No Indikator Target Realisasi Pencapaian

Indikator Keterangan

1 Penetapan Perda tentang APBD tepat

waktu

1 peraturan 1 peraturan 100%

2 Penetapan Pergub tentang

Penjabaran APBD tepat waktu


3 Penetapan Perda tentang Perubahan

APBD tepat waktu



22

4 Penetapan Pergub tentang

Penjabaran Perubahan APBD tepat

waktu


5 Penetapan SK Gubernur tentang

Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali

mengenai APBD tepat waktu

27 SK 27 SK 100%

Ketentuan penetapan Perda dan Pergub mengenai APBD tepat waktu diatur pada

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ini

menjamin program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sehingga penyediaan

pelayanan dasar masyarakat tidak terlambat. Berikut disampaikan pencapaian kinerja

penyusunan Perda dan Pergub mengenai APBD Tahun 2017 :

Tabel 3.5 Realisasi Penetapan Perda dan Pergub APBD Provinsi Bali Tahun 2017

No Indikator Batas Waktu

Sesuai Peraturan Realisasi

Pencapaian

Indikator

No dan tgl

perda/pergub

1 Penetapan Perda tentang

APBD tepat waktu

Paling lambat 31

Desember 2016

30 Desember 2016 Tepat waktu

(100%)

Perda No. 12

Tahun 2016

2 Penetapan Pergub

tentang Penjabaran

APBD tepat waktu

Paling lambat 31

Desember 2016

30 Desember 2016 Tepat waktu

(100%)

Pergub No. 132

Tahun 2016

3 Penetapan Perda tentang

Perubahan APBD tepat

waktu

Pertengahan

Oktober 2017

26 September 2017 Tepat waktu

(100%)

Perda No. 9

Tahun 2017

4 Penetapan Pergub

tentang Penjabaran

Perubahan APBD tepat

waktu

Pertengah Oktober

2017

26 September 2017 Tepat waktu

(100%)

Pergub No. 55

Tahun 2017

Dasar pelaksanaan evaluasi ranperda dan ranperbup/ranperwali mengenai APBD

Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap Ranperda tentang APBD dan rancangan Perbup/Perwali tentang

penjabaran APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan

perbup/perwali tentang penjabaran perubahan APBD, serta rancangan perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan perbup/perwali tentang penjabaran


23

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama

15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan tersebut diterima. Berikut disampaikan

pencapaian kinerja evaluasi ranperda dan ranperbup/ranperwali mengenai APBD

Kabupaten/Kota :

Tabel 3.6 Realisasi Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Evaluasi Ranperda dan

Ranperbup/Ranperwali APBD Kabupaten/Kota se-Bali

No Indikator

Tanggal Penerimaan Rancangan

Ranperda/Rapergub/Ranperwali

Batas Waktu

Tanggal Penetapan Keputusan

Gubernur sesuai Peraturan

Ket

1 Penetapan SK Gubernur tentang Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali APBD tepat waktu

- Kota Denpasar 1 Desember 2016 22 Desember 2016 15 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Badung 6 Desember 2016 28 Desember 2016 27 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Gianyar 22 Desember 2016 13 Januari 2017 29 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Klungkung 21 November 2016 9 Desember 2016 9 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Tabanan 6 Desember 2016 28 Desember 2016 27 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Karangasem 15 Desember 2016 6 Januari 2017 29 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Buleleng 6 Desember 2016 28 Desember 2016 27 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Jembrana 15 Desember 2016 6 Januari 2017 29 Desember 2016 Tepat waktu

- Kab. Bangli 9 Desember 2016 3 Januari 2017 27 Desember 2016 Tepat waktu

2 Penetapan SK Gubernur tentang Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali Perubahan APBD tepat waktu

- Kota Denpasar 1 Agustus 2017 22 Agustus 2017 21 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Badung 21 Juli 2017 10 Agustus 2017 9 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Gianyar 4 September 2017 25 September 2017 22 September 2017 Tepat waktu

- Kab. Klungkung 22 September 2017 12 Oktober 2017 6 Oktober 2017 Tepat waktu

- Kab. Tabanan 4 September 2017 25 September 2017 22 September 2017 Tepat waktu

- Kab. Karangasem 3 November 2017 24 November 2017 17 November 2017 Tepat waktu

- Kab. Buleleng 18 September 2017 10 Oktober 2017 6 Oktober 2017 Tepat waktu

- Kab. Jembrana 9 Agustus 2017 31 Agustus 2017 24 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Bangli 19 Oktober 2017 14 November 2017 13 November 2017 Tepat waktu

3 Penetapan SK Gubernur tentang Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali Pertanggungjawaban APBD tepat waktu

- Kota Denpasar 10 Juli 2017 31 Juli 2017 27 Juli 2017 Tepat waktu

- Kab. Badung 21 Juli 2017 11 Agustus 2017 4 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Gianyar 27 Juli 2017 18 Agustus 2017 9 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Klungkung 27 Juli 2017 18 Agustus 2017 9 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Tabanan 31 Juli 2017 21 Agustus 2017 15 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Karangasem 31 Juli 2017 21 Agustus 2017 14 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Buleleng 25 Juli 2017 14 Agustus 2017 4 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Jembrana 8 Agustus 2017 31 Agustus 2017 22 Agustus 2017 Tepat waktu

- Kab. Bangli 2 Agustus 2017 24 Agustus 2017 14 Agustus 2017 Tepat waktu


24

Permasalahan :

1. Belum optimalnya kompetensi ASN dalam terhadap ketentuan perundang-undangan

khususnya keuangan daerah.

2. Mutasi PNS terhadap pengelola keuangan daerah di SKPD belum diikuti dengan transfer

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

3. Ranperda dan ranperbup/ranperwali dari 9 Kabupaten/Kota disampaikan kepada BPKAD

Provinsi Bali hampir bersamaaan. Hal ini menimbulkan kendala terkait waktu evaluasi

atas rancangan tersebut maksmimal 15 (lima belas) hari kerja.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi terhadap regulasi keuangan daerah serta memperkuat SOP.

2. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota pra evaluasi Ranperda dan

Ranperbup/Ranperwali mengenai APBD.

3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Sasaran ini dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

a. Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali

Penyerapan angggaran pada pemerintah daerah masih menjadi isu utama dalam

perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena faktor konsumsi atau belanja pemerintah

daerah menjadi penentu utama pertumbuhan perekonomian daerah, dengan asumsi

pengeluaran pemerintah tersebut untuk kegiatan produktif yang bersentuhan langsung

dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan belanja akan terjadi efisiensi penggunaan

anggaran serta dikarenakan aturan tertentu anggaran tidak dapat dibelanjakan. Dengan

demikian penyerapan anggaran bukan indikator utama dalam mengukur kinerja suatu

organisasi, namun merupakan komponen yang diperhitungkan dalam menentukan

penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, khususnya untuk

penggunaan pelayanan dasar masyarakat.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyerapan anggaran

Pemerintah Provinsi Bali dijabarkan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D.

b. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD).

c. Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendarahaan.

d. Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah.


25

e. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran

Pembiayaan.

Berikut disampaikan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase

penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali

Tahun 2017



1 Persentase

penyerapan anggaran

Pemerintah Provinsi

Bali

90% 90,26% 100,29%*

Ket: * data un-audited

Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi belanja APBD mencapai

Rp. 6.092.431.201.259,- dari target Rp. 6.750.176.103.311,- dengan persentase penyerapan

anggaran 90,26%. Realisasi ini masih merupakan angka un-audited. Realisasi ini telah

melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 90%. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan

dengan realisasi tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2016 dilakukan rasionalisasi anggaran

yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan daerah.

Data realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali selama 5 tahun

terakhir sebagai berikut:

No Indikator

Tahun

2014 2015 2016 2017

(un-audited)

1 Persentase

penyerapan anggaran

Pemerintah Provinsi

Bali

88,75% 89,90% 93,37% 90,26%

Permasalahan :

1. SKPD belum disiplin melakukan pencairan dana kegiatan berdasarkan anggaran kas,

sehingga pencairan dana menumpuk di Triwulan IV.

2. Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah yang belum akurat.


26

Solusi:

1. Meningkatkan fungsi pengawasan dan controlling terhadap program kegiatan di masing-

masing Bidang

2. Meningkat perencanaan anggaran Pemerintah Daerah berbasis kinerja untuk

memperjelas target dan tujuan.

b. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, salah satu tugas Kepala SKPKD selaku PPKD adalah menyusun laporan

keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pasal 297

diatur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksanaan paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk mencapai target IKU tersebut BPKAD menjabarkan dalam Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

Berikut disampaikan pencapaian IKU Persentase penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu, sebagai berikut:



1 Persentase

penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah

Provinsi Bali tepat

waktu

31 Maret 2018 n/a - Bahwa sampai

penyusunan LKjIP,

LKPD belum selesai

disusun

Permasalahan :

1. banyak aset tetap dalam SKPD yang belum valid tercatat dan dilaporkan dalam aset

daerah

2. pencatatan transaksi yang tidak akurat serta dukungan data dari pengurus barang

dan bendahara belum tersusun tepat waktu.


27

Solusi :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD terkait penyusunan

laporan keuangan daerah dan aset daerah

2. Menyusun SOP serta aplikasi terpadu guna mempermudah penyusunan Laporan

Keuangan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Sasaran ini dijabarkan dalam indikator persentase pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD) baik/tertib. Pengelolaan aset daerah yang dimaksud adalah penyampaikan

laporan BMD SKPD dan penyampaian laporan pemanfaatan BMD Provinsi Bali di

Kabupaten/Kota tepat waktu. Indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset dan

UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset. Dalam pelaksanaannya pencapaian target IKU

dijabarkan dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah,

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik

Daerah

c. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

d. Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali

e. Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

f. Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi

Bali

g. Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali

Pencapaian target pencapaian IKU pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik/tertib

sebagai berikut:



1 Persentase

penyampaikan laporan

BMD SKPD

100%

90%

90%

2 Persentase laporan

pemanfaatan BMD

Kabupaten/Kota

100%

100%

100%

Rata-Rata persentase 95%


28

Permasalahan:

1. Proses pengamanan aset baik fisik maupun dokumen belum dilaksanakan secara

optimal

2. Jumlah serta kompetensi sumber daya manusia belum memahami secara rinci

terkait pengelolaan Barang Milik Daerah

Solusi :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pengamanan aset baik fisik dan dokumen serta

berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah baik dari

aspek ketentuan peraturan perundang-undangan serta aspek aplikasi SIMDA.

3.3. Perbandingan dengan Instansi Sejenis

Berikut akan dibahas perbandingan sasaran dan indikator Biro Keuangan dengan

instansi sejenis yang ada di Indonenesia. Terdapat 2 laporan kinerja instansi pemerintah

tahun 2016 yang akan dijadikan perbandingan, yaitu laporan dari DPKD Provinsi Sumatera

Barat dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan..

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan LAKIP Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

terdapat 4 sasaran serta 11 indikator yang dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berikut disampaikan pencapaian sasaran strategis :

Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2016

DPKD Provinsi Sumatera Barat

No Sasaran IKU Target Realisasi Capaian (%)

1. Meningkatnya PAD Presentase Peningkatan

PAD

6.6 10.86 164.55

Persentase Peningkatan

Pajak Daerah

2.32 11.50 495.69

Persentase kontribusi

PAD terhadap total

Pendapatan

41.22 42.54 103.20

2. Meningkatnya kualitas Dana

Transfer

Persentase ketepatan

waktu Penyaluran Dana

Transfer

100 100 100.00

Persentase peningkatan

jumlah alokasi Dana

Transfer

2 3 150


29

3. Meningkatnya kualitas

pengelolaan pajak

Indeks kepuasan

masyarakat

Baik Baik 100

Persentase pengurangan

jumlah komplain

masyarakat

10 93 930

4. Meningkatnya kualitas

pengelolaan Keuangan

Daerah

Opini BPK WTP WTP 100.00

Persentase Rasio SILPA

dan Belanja Daerah

6.00-8.00 5.84 102.00

Persentase tepat waktu

penyampaian Ranperda

APBD-APBDP ke DPRD

100 100 100.00

Persentase tepat waktu

penyampaian

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD ke

DPRD

100 100 100.00

5. Meningkatknya kualitas APBD

kab/kota

Rata-rata proporsi PAD

terhadap total pendapatan

7.20 7.30 101.39

Rata-Rata alokasi belanja

fungsi pendidikan

39.70 39.70 100

Rata-Rata alokasi belanja

fungsi kesehatan

9.80 9.85 100

Rata-Rata proporsi

Belanja Pegawai

54.35 54.00 100.64

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sumatera Barat hampir mirip dengan sasaran strategis yang digunakan oleh Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, yaitu sama-sama fokus pada

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sumatera Barat fokus kepada Penyampaian Ranperda APBD-APBDP dan

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu. Sedangkan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali juga fokus pada Meningkatkan Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi Publikasi Dokumen Keuangan Daerah pada

Website Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu dan Regulasi Penyelenggaraan Keuangan

Daerah yang disusun tepat waktu.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2016 memiliki 2 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja yang dijabarkan dalam table

sebagai berikut :


30

Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2016

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

No Sasaran Strategis IKU Satuan Target Realisasi Capaian

1. TERCAPAINYA TERTIB

ADMINISTRASI

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN

ASET DAERAH

LKPD disampaikan tepat

waktu

Tepat

waktu

100% 100% 100%

Opini Laporan Keuangan

Daerah Opini BPK WTP Dalam

proses audit

WTP

Persentase Satuan

Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Keuangan-

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan

berlaku

% 100% 100% 100%

Rasio aset yang

bersertipikat % 75% 65% 87%

Persentase aset pemprov

yang masuk dalam APBD % 50% 85% 170%

Persentase realisasi

penerimaan TGKD % 20% 12% 60%

2. TERCAPAINYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA YANG

BAIK

Persentase Raperda APBD 17

Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu

% 100% 100% 100%

Persentase Raperda Pertanggungjawaban APBD

17 Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat

waktu

% 100% 100% 100%

Secara umum Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Pengelola

Keuangan Sumatera Selatan hamper mirip dengan sasaran strategis dari Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Sasaran dan indikator yang dipergunakan

merupakan penjabaran dari isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

3.4. Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 82,06% dari total anggaran yang

dialokasikan. Hal ini lebih kecil dari pencapaian realisasi tahun 2016 yang hanya mencapai

91,06%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel

berikut :


31

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016

Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Langsung 16.682.258.665 13.706.487.701 82,16

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.192.499.477 3.438.404.034 82,01

Penyediaan jasa surat menyurat 4.462.000 1.779.050 39,87

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

124.500.000 35.149.364 28,23

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.393.421.000 1.015.467.000 72,88

Penyediaan jasa kebersihan kantor 637.932.662 629.808.496 98,73

Penyediaan alat tulis kantor 167.911.700 157.055.800 93,53

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

40.654.700 31.982.385 78,67

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

25.000.000 19.083.850 76,34

Penyediaan bahan bacaan fan peraturan

perundang-undangan

30.000.000 18.482.000 61,61

Penyediaan makanan dan minuman 64.500.000 40.460.000 62,73

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar dan dalam daerah

576.960.000 458.919.725 79,54

Upacara keagamaan 32.900.000 12.415.000 37.74

Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor

694.005.875 662.630.380 95,48

Penataan dokumen keuangan daerah 400.251.520 355.070.984 88,71

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.269.254.744 1.921.948.131 84,69

Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan

dinas

350.669.500 260.958.089 74,42

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.681.590.244 1.522.559.950 90,54

Pemeliharaan rutim/berkala perlengkapan

gedung kantor

103.420.000 75.638.600 73,14

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

108.575.000 39.024.500 35,94

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 25.000.000 23.167.000 92,67

Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

7.103.312.044 4.950.823.791 69,69

Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

1.754.233.000 1.443.670.440 83,30

Penyusunan rancangan peraturan KDH 153.347.000 144.733.150 94,38


32

tentang penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD

467.887.500 324.855.491 69,43

Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran perubahan APBD

145.400.000 143.484.035 96,68

Pengelolaan Belanja Pegawai dan

Penerbitan SP2D

356.373.000 269.670.002 75,67

Pengelolaan Belanja Tidak Langsung diluar

Belanja Pegawai dan Pengeluaran

Pembiayaan

361.463.344 305.690.294 84,57

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah (TGKD)

316.536.100 202.615.220 64,01

Pengelolaan Belanja Daerah dan

Penerbitan SP2D Perbendaharaan

600.689.700 493.551.215 82,16

Peningkatan Sistem Informasi pengelola

keuangan daerah

1.057.356.000 1.022.712.390 96,72

Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan

Daerah

125.000.000 117.813.100 94,25

Penilaian penerapan PPK BLUD 83.775.400 71.346.258 85,15

Evaluasi dan Pembinaan penatausahaan

keuangan daerah

136.000.000 81.620.608 60,02

Penyusunan laporan keuangan


347.000.000 329.061.588 94,83

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/kota

1.740.742.000 1.477.591.450 84,88

Evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang penjabaran

APBD kab/kota

1.460.333.600 1.288.599.400 87,05

Evaluasi Ranperda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab/Kota dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

46.774.000 41.710.700 89,17

Evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD dan rancangan

peraturan bupati/walikota tentang

Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota

155.970.000 102.799.150 65,91

Koordinasi pengelolaan keuangan daerah

Kab/Kota

57.664.800 44.482.200 77,14

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Aset Daerah

2.574.691.000 1.901.819.886 73,86

Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD

(RKBMD)

30.000.000 20.208.000 67,36


33

Pembinaan Pengawasan dan

Pengendalian penatausahaan BMD

500.000.000 376.481.500 75,30

Penghapusan dan Pemindahtanganan

BMD

350.000.000 184.781.552 52,79

Penataan penggunaan dan pinjam pakai

aset Pemerintah Provinsi Bali

201.200.000 149.153.900 74,13

Pendataan dan Pemetaan tanah

penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

295.250.000 139.343.000 47,19

Pengamanan dan Pensertifikatan tanah

aset penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

480.000.000 411.616.216 85,75

Penataan Pemanfaatan aset Pemerintah

Provinsi Bali

718.241.000 620.235.718 86,35

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,

maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang

dari 100% menunjukan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran

pembangunan tahun 2017 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun

2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

strategis disajikan dalam tabel sebagai berikut :


34

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 per Sasaran Strategis*

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Realisasi

Target Realisasi % Realisasi

1 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali

100% 100% 100 % 8.844.054.044 6.428.415.241

72,68%

2. Meningkatkan kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90% 90,26% 100,29% 6.461.754.221 5.360.352.165 82,95%

2 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Bali

83% 95% 114% 2.574.691.000 1.901.819.886 73,86%

JUMLAH 16.682.258.665 13.706.487.701 82,16%

*Ket : Data Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2017


32

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Bali disusun berdasar Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017, sebagai

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam

rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi

instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran

kinerja seluruh saran dan indikator strategis telah mampu mencapai target yang ditentukan.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Bali tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai sasaran

“Meningkatkan kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan” dengan

pencapaian indikator Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali

sebesar 90,26% dengan predikat Tinggi dan sasaran Persentase penyusunan

laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu berhasil mencapai 100%

dengan predikat Sangat Baik.

2. Berkaitan dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah

Pemerintah Provinsi Bali dengan indikator kinerjanya Persentase publikasi dokumen

keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu memperoleh hasil

sebesar 100% dan indikator Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah

tepat waktu memperoleh hasil 100%. Dari hasil kedua indikator tersebut, sasaran ini

dapat berhasil mencapai pencapaian 100%.

3. Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah Pemerintah

Provinsi Bali dengan indikator Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

baik/tertib sudah mencapai 95%, Setelah data aset diinput dalam SIMDA Barang

kemudian dilakukan pula cek fisik untuk memastikan kondisi aset tersebut.


33

4. Secara keseluruhan berdasarkan 3 sasaran yang telah ditentukan, keduanya

berhasil memperoleh pencapaian 102,58% dengan predikat Sangat Baik

Berdasarkan pencapaian tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2. Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan

yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta

kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat

terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta

meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja

(PK).

3. Melakukan penggabungan 3 kegiatan yang pada aspek pelaporan keuangan dan aset

daerah untuk memfokuskan dana, waktu, dan sumber daya manusia agar pencapaian

hasil penyampaian laporan keuangan dapat dilaksankan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini diharapkan

dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang

membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN ... · Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Documents